DRAFT Batang Tubuh Penjelasan - ojk.go.id · draft batang tubuh penjelasan peraturan o toritas j asa k euangan nomor /pojk.02/2018 tentang penyelenggaraan inovasi keuangan digital

DRAFT

Batang Tubuh Penjelasan

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.02/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI

SEKTOR JASA KEUANGAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.02/2018

TENTANG



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang: I. UMUM

a. Bahwa fenomena inovasi keuangan digital tidak dapat

diabaikan dan perlu diarahkan agar dapat memberikan

manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;

b. Bahwa kemajuan teknologi selain memiliki manfaat juga

memiliki dampak negatif terutama efek disrupsi bagi

layanan jasa keuangan tradisional;

c. Bahwa inovasi keuangan melalui teknologi digital perlu

diupayakan agar menghasilkan inovasi keuangan yang

bertanggung jawab dan memiliki risiko yang termitigasi

dengan baik;

d. Bahwa OJK perlu mendukung pengembangan ekosistem

keuangan digital agar mendorong tercipta inovasi keuangan

digital yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi

positif bagi terciptanya efisiensi layanan keuangan dan

tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan

keamanan data;


Mengingat:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG



II. PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK

adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan.

Cukup jelas.

2. Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaharuan

proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan

kelembagaan yang melibatkan ekosistem digital dan

berhubungan dengan pemberian jasa keuangan kepada


masyarakat dengan mempergunakan teknologi informasi

dan komunikasi.

3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang

melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal,

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan.

4. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital adalah setiap pihak

yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.

5. Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang

dilakukan oleh OJK untuk menilai kehandalan model

bisnis, proses bisnis, dan tata kelola Penyelenggara Inovasi

Keuangan Digital di dalam ekosistem keuangan yang berada

di bawah pengawasan OJK.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Sasaran Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital

Pasal 2 Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital harus

dilaksanakan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

secara bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan Inovasi Keuangan Digital yang

bertanggung jawab adalah penggunaan baru atau yang lebih

baik atas produk, layanan, dan proses keuangan yang telah ada

untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dunia usaha, dan

masyarakat yang terus berkembang dengan cara melalui


manajemen risiko yang baik dan selaras dengan strategi bisnis

secara keseluruhan.

(2) Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital dilakukan

untuk:

a. mendukung pengembangan Inovasi Keuangan Digital

dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko yang

memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko yang

diterapkan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

dengan mengedepankan Prinsip Kehati-hatian,

kewajaran, persaingan yang sehat, transparansi, dan

prinsip perlindungan konsumen; dan

b. mendorong sinergi di dalam Ekosistem Digital Jasa

Keuangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital

Pasal 3 Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital meliputi ruang

lingkup:

a. kliring/penyelesaian;

b. pinjaman, pembiayaan, dan penyertaan modal;

c. pengelolaan investasi;

d. penyimpanan dan penghimpunan dana;

e. perasuransian;

f. pendukung pasar;

g. pendukung keuangan digital lainnya; dan

h. jasa keuangan lainnya.

Yang termasuk pendukung pasar antara lain equity

crowdfunding, unlisted securities trading, dan hedging.

Yang termasuk pendukung keuangan digital lainnya antara lain

social/eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-waqf, e-

zakat, robo advise dan credit scoring.

Yang termasuk jasa keuangan lainnya antara lain invoice

trading, e-money, digital money, voucher, token, dan produk

berbasis aplikasi blockchain.


(2) Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memenuhi kriteria:

a. dominan menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi di sektor jasa keuangan;

b. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;

c. mendukung inklusi dan Literasi Keuangan;

d. bertanggung jawab;

e. dapat dipergunakan secara luas;

f. bermanfaat dan dapat diintegrasikan pada layanan

keuangan yang telah ada;

g. menggunakan pendekatan yang kolaboratif; dan

h. perlindungan konsumen dan data;

Pasal 4 Pasal 4

Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital sebagaimana

dimaksud dalam peraturan OJK ini meliputi pengaturan:

a. pencatatan

b. Regulatory Sandbox

c. pendaftaran

d. pemantauan

e. keterbukaan informasi

f. pelaporan

g. tata kelola

h. pengawasan

i. perlindungan dan kerahasiaan data

j. koordinasi dan kerjasama

k. edukasi dan perlindungan konsumen

Cukup jelas.

BAB III


PENCATATAN

Bagian Kesatu

Prasyarat Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

Pasal 5 Pasal 5

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital terdiri atas:

a. Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

lainnya; dan/atau

b. Pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa

keuangan.

Cukup jelas.

(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk badan

hukum perseroan terbatas atau koperasi.

(3) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital tidak

diperkenankan memiliki risiko sendiri (balance sheet),

kecuali memiliki izin usaha dari OJK sebagai Lembaga Jasa

Keuangan.

Bagian Kedua

Permohonan Pencatatan

Pasal 6 Pasal 6

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang akan atau

telah melakukan ruang lingkup kegiatan dan memenuhi

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib

mengajukan permohonan pencatatan kepada OJK.

Cukup jelas.

(2) Kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi:


a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar atau

memperoleh izin dari OJK; dan

b. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital lainnya yang

diatur oleh OJK

(3) Permohonan pencatatan oleh Penyelenggara Inovasi

Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat

(1) huruf a disampaikan oleh Direksi kepada Satuan Kerja

OJK yang membidangi penelitian dan pengembangan

Inovasi Keuangan Digital dengan tembusan kepada Satuan

Kerja OJK yang membidangi pengawasan terkait

(Perbankan, Pasar Modal, IKNB).

(4) Permohonan pencatatan oleh Penyelenggara Inovasi

Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat

(1) huruf b disampaikan oleh Direksi kepada Satuan Kerja

OJK yang membidangi penelitian dan pengembangan

Inovasi Keuangan Digital dengan menggunakan Formulir 1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.

(5) OJK memberikan persetujuan atas permohonan pencatatan

yang diajukan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

dengan mempertimbangkan kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Inovasi

Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam peraturan

OJK ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pengajuan permohonan pencatatan dapat dilakukan

melalui metoda digital (minisite) atau secara manual.


(7) Sepanjang metoda digital belum tersedia, pengajuan

permohonan pencatatan disampaikan secara manual.

(8) Permohonan pencatatan yang disampaikan oleh

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital secara otomatis

merupakan permohonan untuk dilakukan pengujian di

dalam Regulatory Sandbox.

BAB IV

REGULATORY SANDBOX

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Regulatory Sandbox

Pasal 7 Pasal 7

(1) OJK menyelenggarakan Regulatory Sandbox untuk

mendorong Inovasi Keuangan yang Bertanggung Jawab dan

memastikan Inovasi Keuangan Digital memenuhi kriteria

inovasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap inovasi

keuangan digital, diperlukan identifikasi risiko layanan dan

produk keuangan digital yang melekat pada layanan yang

sudah ada di Lembaga Jasa Keuangan maupun layanan yang

sedang dalam proses pengajuan permohonan pencatatan oleh

non Lembaga Jasa Keuangan. Mekanisme identifikasi risiko

dimaksud dilakukan melalui proses Regulatory Sandbox di

OJK.

(2) OJK menetapkan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

yang wajib mengikuti proses Regulatory Sandbox di OJK

dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan

ini.

(3) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dapat memperoleh

persetujuan OJK untuk dikecualikan sementara dari


peraturan OJK yang menghambat pelaksanaan Regulatory

Sandbox.

(4) Peserta Regulatory Sandbox wajib memenuhi kepatuhan

penyelenggaraan Regulatory Sandbox sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan pencatatan setiap Inovasi

Keuangan Digital yang dimiliki;

b. berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox;

c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk

pengembangan bisnis sektor jasa keuangan;

d. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerjasama

dengan otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan

e. mengintegrasikan ekosistem digital kepada penyedia

platform digital yang tercatat dan terdaftar di OJK.

(5) Dalam menyelenggarakan Regulatory Sandbox terhadap

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa

Keuangan dapat dibantu oleh narasumber dengan latar

belakang keahlian dan keterampilan tertentu yang berasal

dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan narasumber antara lain akademisi,

universitas, asosiasi, Lembaga Jasa Keuangan,

kementerian/lembaga pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Regulatory Sandbox

Pasal 8 Pasal 8

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang dapat

mengikuti Regulatory Sandbox harus memenuhi syarat

paling kurang:

a. tercatat di OJK;

b. mengajukan surat permohonan;

Dalam menetapkan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

yang akan diuji coba dalam Regulatory Sandbox, OJK dapat

membentuk mekanisme tertentu antara lain melalui forum

panel.


c. ditunjuk langsung oleh OJK;

d. merupakan bisnis model yang baru;

e. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;

dan/atau

f. kriteria lain yang ditetapkan OJK.

(2) OJK dapat menetapkan Penyelenggara Inovasi Keuangan

Digital yang telah memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk diuji coba dalam Regulatory

Sandbox.

Bagi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang sejenis, akan

ditentukan pemilihan yang akan diujicoba dalam Regulatory

Sandbox (prototyping).

(3) Dalam menyelenggarakan Regulatory Sandbox,

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital akan difasilitasi

untuk dapat berkoordinasi dengan Lembaga Jasa Keuangan

yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan lembaga

pemerintah, otoritas, ahli, asosiasi dan organisasi lainnya di

sektor jasa keuangan baik dalam maupun luar negeri dalam

pengembangan inovasi dan memecahkan masalah birokrasi

yang menghambat perkembangan Inovasi Keuangan Digital

tersebut.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Regulatory Sandbox

Pasal 9 Pasal 9

(1) Uji coba penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital melalui

Regulatory Sandbox ditetapkan dalam jangka waktu paling

lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan

apabila diperlukan.

Cukup jelas.


(2) Dalam penyelenggaran Regulatory Sandbox, OJK dapat

bekerjasama dengan asosiasi, Lembaga Jasa Keuangan,

Kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya.

(3) Hasil uji coba Regulatory Sandbox sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan status:

a. direkomendasi;

b. tidak direkomendasi; atau

c. diberikan kesempatan untuk perbaikan.

(4) Dalam hal hasil uji coba berstatus direkomendasi,

penyelenggara Regulatory Sandbox akan memberikan

rekomendasi pendaftaran sesuai dengan aktivitas usaha

dari Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dimaksud

kepada satuan kerja OJK yang membidangi pengawasan.

(5) Dalam hal hasil uji coba berstatus diberikan kesempatan

untuk perbaikan, OJK dapat memberikan perpanjangan

waktu.

(6) Dalam hal terdapat bisnis model baru dan diperlukan

pengaturan terkait metode pengawasan maka

penyelenggara Regulatory Sandbox memberikan

rekomendasi pengaturan kepada satker penelitian dan

pengembangan terkait dengan bisnis Inovasi Keuangan

Digital.

(7) Dalam hal hasil uji coba menunjukkan keterkaitan dengan

Otoritas lain, OJK akan menyampaikan status hasil uji coba

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital kepada otoritas

yang berwenang.

BAB V

PENDAFTARAN


Pasal 10 Pasal 10

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang sudah

menjalani Regulatory Sandbox dan berstatus direkomendasi

dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

Cukup jelas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran

mengikuti peraturan OJK yang berlaku dan/atau akan

diatur lebih lanjut dengan peraturan OJK.

BAB VI

PEMANTAUAN

Pasal 11 Pasal 11

(1) OJK berwenang melakukan pemantauan terhadap

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat

dan terdaftar di OJK.

Pemantauan yang dilakukan oleh OJK menggunakan metode

pemantauan berbasis disiplin pasar dan akan diatur dalam

aturan terpisah.

(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan

prinsip pemantauan secara mandiri terhadap

penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital sekurang-

kurangnya meliputi aspek:

a. menerapkan prinsip tatakelola TIK sesuai ketentuan

yang berlaku;

b. melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan

ketentuan peraturan OJK ini;

c. melakukan edukasi dan sosialisasi risiko kepada

konsumen;

d. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi

konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;


e. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-

hatian;

f. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Inklusif dan prinsip keterbukaan informasi.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup pemantauan atas laporan self assessment,

pemantauan on-site, dan/atau metode pemantauan lainnya.

Metode pemantauan lainnya antara lain monitoring platform

teknologi informasi secara online menggunakan teknologi

informasi serta monitoring tata kelola teknologi informasi dan

standar teknologi.

(4) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Penyelenggaraan

Inovasi Keuangan Digital, Penyelenggara Inovasi Keuangan

Digital wajib menginventarisir risiko-risiko utama

Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital sekurang-

kurangnya mencakup:

a. risiko stratejik

b. risiko operasional sistemik

c. risiko operasional individual

d. risiko KYC dan APU-PPT

e. risiko perlindungan data nasabah

f. risiko penggunaan jasa pihak ketiga

g. risiko cyber

h. risiko likuiditas

BAB X

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 17 Pasal 17


(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang menjalani uji

coba melalui Regulatory Sandbox wajib memberikan

laporan rutin kepada satuan kerja OJK yang membidangi

penelitian dan pengembangan Inovasi Keuangan Digital.

Cukup jelas.

(2) OJK dapat meminta laporan tambahan kepada

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang menjalani uji

coba melalui Regulatory Sandbox.

(3) Pelaksanaan Regulatory Sandbox tidak menghilangkan

kewajiban Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang

sudah tercatat di OJK untuk menyampaikan laporan rutin

yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12 Pasal 12

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat

dan terdaftar di OJK wajib menyusun laporan self

assessment secara berkala dan menyampaikan kepada

satuan kerja OJK yang membidangi penelitian dan

pengembangan Inovasi Keuangan Digital.

Cukup jelas.

(2) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau secara

manual kepada OJK.

(3) OJK menyampaikan konfirmasi terhadap laporan self

assessment yang telah dikirimkan oleh Penyelenggara

Inovasi Keuangan Digital.


(4) OJK melakukan penelaahan terhadap laporan self

assessment Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang

dilaporkan secara berkala kepada OJK.

(5) Dalam rangka memproses laporan self assessment

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, OJK berwenang

memanggil atau meminta keterangan tambahan dari

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

(6) Selain memberikan laporan self assessment kepada OJK,

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib melakukan

pelaporan kepada investor terkait hal-hal yang

berhubungan dengan kesehatan investasi para investor dan

memberikan hak akses kepada OJK.

BAB VIII

TATA KELOLA

Pasal 13 Pasal 13

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib memiliki

rencana strategis sistem elektronik yang mendukung

rencana bisnisnya dengan menyusun kebijakan, prosedur,

dan standar paling sedikit meliputi aspek:

a. manajemen;

b. pengembangan dan perencanaan;

c. operasional Teknologi Informasi;

d. jaringan komunikasi;

e. pengamanan informasi;

f. rencana pemulihan bencana;

g. layanan Pengguna; dan

h. penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

Cukup jelas.


(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib memiliki

sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau

latar belakang di bidang Teknologi Informasi dan keuangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14 Pasal 14

(1) OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap

Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital.

Cukup jelas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup pengawasan langsung, pengawasan melalui

pihak lain (Self Regulatory Institution) yang ditunjuk oleh

OJK, dan/atau pengawasan berbasis teknologi informasi

dengan memperhatikan prinsip:

a. pengawasan berbasis risiko; dan

b. pengawasan berbasis disiplin pasar.

(3) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan

prinsip pengawasan berbasis risiko terhadap

penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital.

(6) Prinsip pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a paling kurang:

a. pendekatan yg berimbang antara aspek prudensial

dengan dukungan terhadap inovasi.

b. kolaboratif dengan otoritas dan lembaga lain dalam

melakukan pengawasan, pengaturan serta penentuan

standar pada layanan keuangan digital.


c. menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen

risiko yang handal dalam memanfaatkan teknologi dan

mengendalikan ekosistem digitalnya.

d. meneliti penerapan proses yang baik terkait pengenalan

nasabah, manajemen risiko dan pemantauan

operasional yang dilaksanakan oleh pihak ketiga

(outsourcing).

(7) Pengawasan berbasis disiplin pasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan prinsip:

a. standar profesi dan etika pasar

b. transparansi produk dan layanan

c. pasar yang kompetitif dan inklusif

d. kesesuaian dengan kebutuhan konsumen

e. penanganan mekanisme keluhan yang segera

f. memperhatikan keamanan

g. aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan

transaksi

h. aspek kepatuhan terhadap peraturan

i. aspek standar platform

j. aspek tata kelola teknologi informasi

k. risiko pasar

l. risiko counter-party dan clearing agency.

(8) Pengawasan berbasis disiplin pasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) diterapkan kepada Penyelenggara Inovasi

Keuangan Digital sesuai dengan kategori yang diatur dalam

lampiran peraturan OJK ini.

(9) Pengawasan berbasis risiko dan pengawasan berbasis

disiplin pasar dilaksanakan oleh satuan kerja OJK yang

membidangi pengawasan Lembaga Jasa Keuangan.


(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan standar

platform digital, tata kelola, dan pengawasan berbasis

teknologi informasi lainnya akan diatur lebih lanjut dalam

Surat Edaran OJK.

Pasal 15 Pasal 15

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib memiliki sebuah

sistem yang dapat mempermudah dan meningkatkan

kepatuhan secara efisien dari proses pengawasan yang akan

dilakukan oleh OJK (regulatory technology).

Cukup jelas

Pasal 16 Pasal 16

OJK dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara

Inovasi Keuangan Digital yang telah terdaftar di OJK dengan

mempergunakan metoda tertentu yang sesuai dengan

karakteristik Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

(supervisory technology).

Cukup jelas

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA

Pasal 18 Pasal 18

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menjaga

kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data

transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data

diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Cukup jelas.


(2) Data dan informasi Pengguna yang diperoleh dan

dimanfaatkan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. penyampaian batasan pemanfaatan data dan informasi

kepada Pengguna serta memperoleh persetujuan dari

Pengguna;

b. penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan

data dan informasi kepada Pengguna (apabila ada); dan

c. media dan metode yang dipergunakan dalam

memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan,

keamanan serta keutuhannya.

BAB XIV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Fintech Center

Pasal 26 Pasal 26

OJK dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama untuk

menciptakan ekosistem digital hub dan fintech center dengan:

a. otoritas lain di dalam negeri; dan/atau

b. pemerintah pusat dan daerah;

c. asosiasi fintech dan innovation hub;

d. akademisi;

e. otoritas di negara lain, organisasi internasional, dan/atau

lembaga internasional.

Fintech center merupakan sarana komunikasi dalam

mengidentifikasi, membina, dan mengawasi seluruh pelaku

fintech serta menjamin perlindungan konsumen di Indonesia.

Dengan adanya fintech center diharapkan dapat memudahkan

koordinasi dan kolaborasi antara otoritas terkait dan pelaku

fintech.

Innovation hub merupakan wadah inovasi dan pengembangan

fintech yang berperan untuk memberikan rekomendasi dan

masukan terhadap ekosistem digital industri jasa keuangan.


Bagian Kedua

Ekosistem (Digital Hub)

Pasal 19 Pasal 19

(1) Lembaga Jasa Keuangan dapat bekerja sama dengan

penyedia layanan pendukung keuangan digital yang telah

tercatat dan/atau terdaftar di OJK untuk menciptakan

sinergi ekosistem digital jasa keuangan.

Cukup jelas.

(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital harus berperan

dalam menciptakan ekosistem digital jasa keuangan dan

menyelaraskan layanan digital yang saling mendukung di

Indonesia.

BAB XIII

EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 20 Pasal 20

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan

prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:

a. edukasi;

b. transparansi;

c. perlakuan yang adil;

d. keandalan;

e. kerahasiaan dan keamanan data; dan

f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa yang sederhana

Cukup jelas.

Pasal 21 Pasal 21


(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menyediakan

dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada OJK dan

konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.

Cukup jelas.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat

digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 22 Pasal 22

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib

menyampaikan informasi kepada konsumen tentang

penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan

layanan keuangan digital.

Cukup jelas.

(2) Dalam hal Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

menyampaikan informasi penundaan atau penolakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Inovasi

Keuangan Digital wajib menyampaikan alasan penundaan

atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Pasal 23

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib melaksanakan

kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi

keuangan.

Kegiatan yang dimaksud antara lain Literasi – brosur

penjelasan, pelatihan dan Inklusi – cakupan, jangkauan.

Pasal 24 Pasal 24

(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dilarang dengan

cara apapun, memberikan data dan/atau informasi

mengenai konsumen kepada pihak ketiga.

Cukup jelas.


(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan dalam hal:

a. konsumen memberikan persetujuan secara elektronik;

dan/atau

b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas

pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara

elektronik oleh konsumen dalam bentuk Dokumen

Elektronik.

Pasal 25 Pasal 25

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan

program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme.

Cukup jelas.

BAB XV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 27 Pasal 27

(1) Lembaga Jasa Keuangan yang telah memperoleh izin atau

terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang belum tercatat

Cukup jelas.


di Otoritas Jasa Keuangan atau terdaftar di otoritas lain

yang diakui OJK.

(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat

dan terdaftar di OJK dilarang mencantumkan nama

dan/atau logo OJK dan/atau menyebutkan pernyataan

bahwa Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital terdaftar

dan diawasi oleh OJK dalam setiap penawaran atau promosi

produk atau layanannya.

(3) Larangan dan sanksi yang dikenakan kepada Lembaga Jasa

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Larangan dan sanksi yang dikenakan kepada Penyelenggara

Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat dan terdaftar

di OJK akan diatur kemudian dalam peraturan OJK.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28 Pasal 28

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang tercatat dan

menjalani uji coba di Regulatory Sandbox wajib terdaftar dalam

asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Cukup jelas.

Pasal 29 Pasal 29

Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) bulan

terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

diundangkan.

Cukup jelas.


Pasal 30 Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Cukup jelas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

NOMOR

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

DRAFT Batang Tubuh Penjelasan - ojk.go.id · draft batang tubuh penjelasan peraturan o toritas j asa k euangan nomor /pojk.02/2018 tentang penyelenggaraan inovasi keuangan digital

Documents