Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT

KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN

Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D.Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

RAPAT KONSULTASI NASIONALPROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

TAHUN 2012

Bandung, 13 Maret 2012

SISTEMATIKA PRESENTASI

I. PENDAHULUAN

II. PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014

III. PERAN SEKTOR KEFARMASIAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

IV. PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN

V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

JAMINAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN

PRIORITAS PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2012

PENINGKATAN UPAYA PROMOTIF-PREVENTIF

PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENY.MENULAR & TIDAK MENULAR

DUKUNGAN UNIVERSAL COVERAGE

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

UPAYA PERBAIKAN GIZI

SAINTIFIKASI JAMU

HARMONISASI PERENCANAAN DENGAN MP3EI

REFORMASI BIROKRASI

INTENSIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

PENINGKATAN TANGGAP-RESPON CEPAT

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN

VISI :MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI

DAN BERKEADILAN

M I S I :

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, 2010 - 2014

PENCAPAIAN TARGET MDGs KESEHATAN

DERAJAT KESEHATAN MASYARAKA

T YG SETINGGI-TINGGINYA

AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN ESENSIAL

AKSES TERHADAP OBAT ESENSIALKebijakan Obat Nasional, 2006

PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN

KEWENANGAN PUSATDilaksanakan sendiri oleh Pusat/instansi vertikal Pusat di daerah

DESENTRALISASIDiserahkan kepada Daerah

TUGAS PEMBANTUANDitugaskan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Desa

DEKONSENTRASIDilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemkeu, 2008

II. PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014

PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA

Sumber : Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat, 2010

UNIVERSAL COVERAGE

PREDIKSI KONSUMSI OBATUNTUK UNIVERSAL COVERAGE

93,4

201,18

245,32,05

4,82

5,88

0

50

100

150

200

250

300

2010 2012 2014

Tahun

Pen

du

du

k (j

uta

)

0

1

2

3

4

5

6

7

Keb

utu

han

Ob

at (

Tri

liu

n)

Penduduk

Obat

POTENSI PERMASALAHAN

Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side )

Bumerang ! Keseimbangan demand side dan Supply side.Khususnya kecukupan TT RS, obat, vaksin, alat kesehatan, dan perbekkes

Pemerataan Pemberi Pelayanan? Paket Manfaat Standar Pelayanan Medik Sistem DSM Daftar dan Harga Tertinggi obat dan perbekes Kendali Mutu dan Kendali Biaya

ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014

I : AKSESILIBITAS OBAT (Ketersediaan dan Pemerataan)

2012 :- Estimasi kebutuhan dan pemenuhan- Sistem DSM• e-Report PBF dan E-Logistic - Kapasitas IF nasional• PQ BUMN• Kapasitas IF • Vaksin • Pusat ekstrak

2013 :- Sistem DSM • COE• Insfar• E-informasi perbekes- Kapasitas IF Nasional:• PQ BUMN• Kapasitas IF • Vaksin • Prod ekstrak

2014 :- Sistem DSM • Monev- Kapasitas IF Nasional• Kapasitas IF • Vaksin • Prod ekstrak

ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014

II : KETERJANGKAUAN OBAT

2012 :-Penetapan biaya obat•Studi sistem penetapan•Kajian komponen harga obat•Penetapan harga obat•Kebijakan orphan dan obat inovasi-HTA (Alkes) •Kebijakan nasional Alkes

2013 :-Penetapan biaya obat•Komnas penetapan harga obat•Penetapan harga obat (e-catalog)•Bang software INA-CBGs Med-HTA (Alkes) •Estimasi kebutuhan•Penyusunan standar Alkes•Portal e-Information

2014 :-Penetapan biaya obat•Penetapan harga obat•Monev-HTA (Alkes) •Portal e-Information (Monev)

ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014

III : PENGGUNAAN OBAT RASIONAL

2012 :-Revitalisasi dan Reposisi obat generik•Permenkes wajib menggunakan OG •Sosialisasi OG- Fornas•Penyusunan formularium nasional

2013-Revitalisasi dan Reposisi obat generik•Sosialisasi OG-Fornas•Penetapan formularium nasional•Monev fornas

2014 :-Revitalisasi obat generik•Sosialisasi OG-Fornas•Penerapan formularium nasional-Monev akses obat nasional

PERAN DINAS KESEHATAN

Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan obat-obat lainnya sesuai skala wilayah

Fasilitator pelaksanaan kebijakan pengembangan industri farmasi nasional

Advokasi penggunaan obat generik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pelaksana kebijakan Pusat di tingkat Provinsi

Pelaksana kegiatan pendukung guna pencapaian indikator Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

PARADIGMA BARU PERAN PEMERINTAH

GOOD GOVERNMENT PRACTICES

Sebagai regulator yang visioner Public excellent services Berorientasi pada efisiensi dan efektivitas Prosedur yang mendukung pengembangan produk

dan produsen

GLOBALISASIPELAYANAN

PRIMA

TUPOKSI Sed. FarmasiAman , Bermutu,

Bermanfaat

KEBIJAKAN

FAKTOR PENDUKUNG•Koordinasi dgn Dinkes Prop / Kab Kota•Kerja sama lintas sektor•Kerja sama dg Asosiasi

Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Guna Mendukung Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta :

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan harus dapat meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan terkait penyediaan akses terhadap obat

Peningkatan kinerja Program tidak hanya menjadi tanggung jawab satker Pusat, tetapi juga satker di daerah dan Kab/Kota

Diperlukan koordinasi yang intensif antara pelaksana Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Pusat-Provinsi-Kab/Kota