Dosen Pengampu: Agustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA · 2020. 1. 31. · Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh: Surat Setoran Pajak , faktur pajak, Surat Pemberitahuan harus mencantumkan

2

Dosen Pengampu: Agustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

Tarif pajak sebanding/proporsional adalah tarifberupa prosentase tetap, terhadap berapapunjumlahnya yang dikenai pajak sehingga besarnya

terhadap besarnyapajak terutang proporsionalnilai yang dikenai pajak.

Contoh: PPN sebesar 10%

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yangtetap (sama) terhadap berapapun jumlahnya yangdikenai pajak sehingga besarnya pajak yangterutang tetap.

Contoh: besarnya tarif bea materi untuk cek danbilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalahRp 3.000,00

Besarnya tarif bea materai untuk dokumensebesar Rp 6.000,00

Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persen-tasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yangmenjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagaicontoh tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

Sampai dengan Rp 50.000.000, tarif 5%;

Lebih dari Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarif15%;

Lebih dari Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000,tarif 25%;

Lebih dari Rp 500.000.000, tarif 30%.

Tarif pajak degresif adalah prosentase tarif pajakyang semakin menurun apabila jumlah yang menjadidasar pengenaan pajak menjadi lebih besar.

Contoh:

Sampai dengan Rp 50.000.000, tarif 25%;

Lebih dari Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarif20%;

Lebih dari Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarif15%;

Lebih dari Rp 500.000.000, tarif 5%.

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yangdapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulitdipahami masyarakat.

• Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secaralangsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindaripajak.

Bentuknya antara lain:

• Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidakmelanggar undang-undang.

Misalnya dengan tidak merokok agar terhindar

dari cukai tembakau.

• Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggarundang-undang (menggelapkan pajak).

Misalnya dengan cara tidak melaporkan sebagian

penjualan/memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Tidak termasuk unsur definisi pajak Menurut UU No.28 tahun 2007

a. iuran rakyat kepada kas negara

b. terutang oleh orang pribadi atau badan

c. bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

d. tidak mendapatkan imbalan secara langsung

e. digunakan untuk keperluan negara

Pengelompokan pajak menurut sifatnya antara lain:

a. pajak langsung

b. pajak tidak langsung

c. pajak subyektif

d. pajak pusat

e. pajak daerah

Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengantahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajaksudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutanguntuk tahun pajak berjalan adalah konsekuensi daripenerapan:a. self assisment systemb. office assisment systemc. with holding systemd. fictive stelsele. riel stelsel

Setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh diIndonesia oleh Subyek Pajak Dalam Negeri maupunsubyek Pajak Luar Negeri dipotong pajak penghasilanadalah konsekuensi dari penerapan:

a. Asas domisili

b. Asas sumber

c. Asas kebangsaan

d. with holding system

e. office assisment system

Prosentase tarif pajak yang semakin menurunapabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajakmenjadi lebih besar adalah penjelasan dari:

a. Tarif pajak tetap

b. Tarif pajak proporsional

c. Tarif pajak progresif

d. Tarif pajak sebanding

e. Tarif pajak degresif

1. Istilah-Istilah Perpajakan

2. Pemotong Pajak Di Indonesia

3. Subyek Pajak

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyaikewajiban perpajakan sesuai dengan

hak danketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara atau badan usahamilik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasisosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga danbentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi ataubadan yang bertanggung jawab atas pembayaranpajak, termasuk wakil yang menjalankan hak danmemenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai denganketentuan peraturan per-uu perpajakan.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harusdibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalamTahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Pemotong PPh pasal 21 dilakukan oleh pihakpemberi penghasilan kepada WP orang pribadidalam negeri sehubungan dengan pekerjaanatau kegiatan yang dilakukan.

2. Pemotong PPh pasal 22 dilakukan oleh pihaktertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangansehubungan dengan pembayaran atas penye-rahan barang (seperti penyerahan barang olehrekanan kepada bendaharawan pemerintah),impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yangtergolong sangat mewah.

3. Pemotong PPh pasal 23 dilakukan oleh pihakpemberi penghasilan sehubungan denganpembayaran berupa dividen, bunga, royalty,sewa, dan jasa kepada WP badan dalamnegeri, dan BUT.

4. Pemotong PPh pasal 26 dilakukan oleh pihakpemberi penghasilan sehubungan denganpembayaran berupa dividen, bunga, royalty,hadiah dan penghasilan lainnya kepada WPluar negeri.

5. Pemotong PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihakpemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaranuntuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/ataubangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya.

6. Pemotong PPh pasal 15 adalah pemotongan Pajakpenghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi pengha-silan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakannorma penghitungan khusus.

7. Pemotong PPN dan PPnBM dilakukan oleh PengusahaKena Pajak (PKP) atau pemungut yang ditunjuk (misalnyaBendahara Pemerintah) atas penyerahan barang dan/ataujasa kena pajak.

1. orang pribadi;

2. warisan yg belum terbagi sebagai satu kesatuanmenggantikan yang berhak;

3. badan

4. bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yangperlakuan perpajakannya dipersamakan dengansubjek pajak badan.

Subjek pajak dalam negeri (SPDN) adalah: orangpribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orangpribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 haridalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yangdalam suatu tahun pajak berada di Indonesia danmempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

SPDN adalah: warisan yang belum terbagi sebagai satukesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Dalam NegeriBadan

SPDN adalah: badan yang didirikan atau bertempatkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu daribadan pemerintah yang memenuhi kriteria:

a. pembentukannya berdasarkan ketentuan pera-turan perundang-undangan;

b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Negara atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;

c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaranPemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas-an fungsional Negara.

Subjek Pajak Luar Negeri MenjalankanUsaha Melalui Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak luar negeri (SPLN) adalah: orangpribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebihdari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, danbadan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usahaatau melakukan kegiatan melalui bentuk usahatetap di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak MenjalankanUsaha Melalui Bentuk Usaha Tetap

SPLN adalah: orang pribadi yang tidak bertempattinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada diIndonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangkawaktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikandan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yangdapat menerima atau memperoleh penghasilandari Indonesia tidak dari menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usahayang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidakbertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yangberada di Indonesia tidak lebih dari 183 haridalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yangtidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diIndonesia untuk menjalankan usaha atau melaku-kan kegiatan di Indonesia.

1. kantor perwakilan negara asing;

2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulatatau pejabat-pejabat lain dari negara asing danorang-orang yang diperbantukan kepada merekayang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negaraIndonesia dan di Indonesia tidak menerima ataumemperoleh penghasilan dipekerjaannya tersebut serta

luar jabatan ataunegara bersangkutan

memberikan perlakuan timbal balik;

3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;danb. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk mempe-

roleh penghasilan dari Indonesia selain memberikanpinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dariiuran para anggota.

4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengansyarat:a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;danb. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk mempe-

roleh penghasilan dari Indonesia serta bukan warga negaraIndonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, ataupekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dariIndonesia.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yangdiberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tandapengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksana-kan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diripada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukanWajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secarajabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakankewajiban pendaftaran diri.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yangditerbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejaksaat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan, paling lama 5tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP danNPWP tersebut berfungsi:

Sebagai tanda pengenal diri atau identitas WajibPajak

Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran danpengawasan administrasi perpajakan

Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh: SuratSetoran Pajak , faktur pajak, Surat Pemberitahuanharus mencantumkan NPWP yang dimiliki.

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupa- kankode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kodeadministrasi.

Kode jenis wajib pajak mengidentifikasikan apakah WajibPajak Orang Pribadi, Wajib Pajak badan, atau bendaha-rawan (Pemungut). Kode cabang 000 berarti Kantor Pusat,sedang kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

Wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diriapabila memerlukan NPWP, dapat mendaftarkan diridan kepadanya akan diberikan NPWP.

Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWPuntuk semua jenis pajak.

Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas namapemiliknya.

Untuk badan (misalnya PT) yang baru berdirisebaiknya tetap mempunyai NPWP, karena apabilarugi dapat dikompensasikan dengan tahun berikutnya.

NPWP dilakukan oleh Dirjen PajakPenghapusanapabila:

1. Diajukan permohonan penghapusan NPWP olehWajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila WajibPajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjek-tif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan;

2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghen-tian atau penggabungan usaha;

1. Wajib Pajak BUT menghentikan kegiatan usaha-nya di Indonesia; atau

2. Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk mengha-puskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidakmemenuhi persyaratan subjektif dan/atauobjektif sesuai dengan ketentuan peraturanperpajakan.

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaanharus memberikan keputusan atas permohonanpenghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulanuntuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 bulanuntuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalpermohonan diterima secara lengkap.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaf-tarkan diri untuk memiliki NPWP dan/ataumenyalahgunakan atau menggunakan tanpa hakNPWP sehingga dapat menimbulkan kerugianpada pendapatan negara dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar danpaling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yangtidak atau kurang dibayar.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yangdikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PajakPertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajibmelaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajakyang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalatau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempatkegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkanmenjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dirjen Pajak menerbitkan mengukuhkan PKPsecara jabatan apabila PKP tidak melaksanakankewajiban mendaftarkan diri.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yangdikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulaisejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai dengan ketentuanperaturan per-uu perpajakan, paling lama 5 tahunsebelum dikukuhkannya sebagai PKP.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalambentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha ataupekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor

barang, mengekspor barang, melakukan usaha perda-gangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dariluar daerah pabean, melakukan usaha jasa, ataumemanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahanBKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajakberdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 dan perubahannya.

Fungsi Pengukuhan PKP selain digunakan untukmengetahui identitas PKP yang sebenarnya jugaberguna untuk melaksanakan hak dan kewajibandi bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) danPajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penca-butan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulansejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan, dalam halantara lain:

1. PKP pindah alamat.

2. Wajib pajak badan telah dibubarkan secara resmi.

3. Tidak memenuhi syarat sebagai PKP.

Setiap orang yg dengan sengaja tidak melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan/ataumenyalahgunakan atau menggunakan tanpa hakPengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkankerugian pada pendapatan negara dipidanadengan pidana penjara paling singkat 6 bulan danpaling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pemba-yaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/ataubangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan dan lainnya dalam kaitannya denganpemotongan pajak, disebut dengan:

a. Pemotong PPh pasal 21

b. Pemotong PPh pasal 22

c. Pemotong PPh pasal 23

d. Pemotong PPh pasal 4 ayat (2)

e. Pemotong PPh pasal 26

Bukan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) antara lain:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia

b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183hari dalam jangka waktu 12 bulan

c. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 haridalam jangka waktu 12 bulan

d. badan yang tidak didirikan di Indonesia, yang melakukankegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

e. badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia,yangmenjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

NPWP 17.157.824.8-034.000. nomor 034.000menunjukkan:

a. Kode jenis pajak

b. Nomor urut wajib pajak

c. Kode KPP

d. Kode wajib pajak

e. Kode administrasi perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkansebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat WajibPajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektifsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama

a. lima tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.

b. empat tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.

c. tiga tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.

d. dua tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.

e. satu tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menggunakantanpa hak Pengukuhan PKP sehingga dapat menimbul-kan kerugian pada pendapatan negara dipidana denganpidana penjara paling singkat

a. Enam tahun

b. Enam bulan

c. Satu tahun

d. Empat bulan

e. Dua bulan