DOKUMENPERUSAHAAN - DPR RI

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KAR Y A PEMBANGUNAN DPR-RI

TERI-IADAP

I<ANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

DOKUMENPERUSAHAAN

Disampaikan oleh :

Drs. I-I. MUCHSIN RIDJAN Anggota DPR-RI Nomor 124

Jakarta, 25 Nopetnber 1996

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPRRI

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TEN TANG

DOKUMEN PERUSAHAAN

Disampaikan oleh

Anggota DPR-RI Nomor

Drs. H. MUCHSIN RIDJAN

124

Assalamu~alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yth. Sdr. Ketua/Pimpinan Rapat Paripurna,

Yth. Sdr. Menteri Kehakiman yang mewakili Pemerintah,

Yth. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

serta hadirin yang kami hormati.

Marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah ke-hadirat

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rachmat dan ridho

Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat

menhadiri Rapat Paripurna Dewan untuk melaksanakan tugas

konstitusional, yakni pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Dokumen Perusahaan.

Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Rancangan Undang

undang tentang Dokumen Perusahaan kepada Pimpinan DPRRI Rancangan

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, kemudian

ditindaklanjuti dengan penyampaian Keterangan Pemerintah oleh

Saudara Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Rapat Paripurna

Dewan tanggal 11 Juli 1996.

Sesuai dengan proses pembentukan suatu Undang-undang, maka

pada hari ini masing-masing Fraksi menyampaikan Pemandangan

Umumnya terhadap Rancangan Undang-undang tentang Dokumen

Perusahaan.

Saudara Pimpinan Rapat~

Saudara Menteri Kehakiman, dan

Sidang Dewan yang kami hormati.

2

Fraksi Karya Pembangunan memandang bahwa momentum pengajuan

Rancangan Undang-undang ini adalah tepat sebab Dewan yang

terhormat ini selang beberapa waktu yang lalu telah menyetujui

Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas untuk disah~an

menjadi Undang-undang. Sebagai mana diketahui Rancangan Undang

undang tentang Dokumen Perusahaan dengan Undang-undang Nomor : 1

tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mempunyai kaitan yang erat.

Jika Undang-undang tentang Perseroan Terbatas merupakan salah

satu pilar dalam pembangunan ekonomi nasional, maka Rancangan

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ini diharapkan sebagai

piranti untuk lebih memperkukuh bangunan pilar tersebut. Kedua

Undang-undang ini akan memperkaya hazanah peraturan perundang

undangan Indonesia, dan mempunyai makna yang sangat strategis

bagi pembangunan hukum nasional kita, karena kedua Undang-undang

ini akan semakin mempertegas dan memantapkan landasan struktural

di bidang ekonomi. Selain itu Rancangan Undang-undang ini akan

semakin meningkatkan efisiensi dunia usaha dalam memperkuat daya

saing Indonesia di dunia internasional memasuki era perdagangan

bebas Tahun 2020 nanti. Pembangunan hukum nasional merupakan

pengejawantahan dari cita-cita bangsa sebagaimana telah

ditegaskan di dalam Sistem Pemerintahan Negara yaitu Indonesia

adalah Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak

berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Pembentukan kedua

Undang-undang ini juga tidak terlepas dari upaya kita bersama

untuk mewujudkan jati diri Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang

menghormati dan mentaati hukum.

Dalam kaitan inilah Fraksi Karya Pembangunan menyambut

dengan gembira upaya Pemerintah untuk mengajukan Rancangan

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ini dan Fraksi Karya

3

Pemhangunan akan ikut memberi andil yang optimal dalam membahae

Rancangan Undang-undang ini sebagai aktualieasi dari

tanggungjawab Fraksi Karya Pembangunan.

Salah satu pertimbangan/konsiderans diajukannya Rancangan

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ini adalah untuk

mengurangi beban ekonomis dan administratif yang sangat berat

bagi perusahaan untuk menyimpan dokumen perueahaan.

Beban tersebut akan lebih ringan lagi apa bila praktek-praktek

yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi seperti pungutan liar dan

kolusi dapat diberantas.

Memang telah lama disadari bahwa ketentuan sebagaimana

tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

(Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 :23) yang mewajibkan

setiap orang yang menjalankan perusahaan menyelenggarakan

pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan

menyimpan dokumen tersebut antara 10 (sepuluh)•aampai dengan 30

(tiga puluh) tahun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

dan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Rancangan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ini

dimaksudkan menggantikan ketentuan yang diatur dalam Kitab

Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad

1847 :23) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan

kebutuhan masyarakat.

Jadi pembahasan dan pembentukan Undang-undang ten tang

Dokumen Perusahaan ini merupakan bagian dari usaha kita untuk

secara berkesinambungan menggantikan peraturan perundang-undangan

yang berasal dari zaman kolonial dengan peratruran perundang

undangan nasional yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

4

Fraksi Karya Pembangunan memahami bahwa tidaklah mudah

melaksanakan pembangunan hukum dalam bentuk kodifikaei Hukum

Dagang mengingat substansinya yang sangat luas, sedangkan hanya

mempergunakan dan menerapkan terjemahan KUHD {Wetboek van

Koophandel) sebagaimana yang kita lakukan sekarang belum dapat

memecahkan permasalahan ekonomi yang dinamikanya dewaea ini

berkembang sangat cepat.

Oleh karena itu Fraksi Karya Pembangunan dapat menerima

kebijaksanaan untuk melakukan pembaharuan hukum eecara parsial

dan bertahap sesuai dengan urgensinya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Fraksi Karya Pembangunan dalam membahae pemandangan umum ini

berpedoman kepada pola pikir sebagai berikut

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum karena itu

jiwa, dan semangatnya harus tercermin jelas dalam Rancangan

Undang-undang yang sedang kita bahas sekarang ini.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan

perlindungan terhadap segenap bangea dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, serta turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

harus ditaati dan diwujudkan oleh kita semua. Kesanalah eeluruh

semangat, arah dan gerak pembangunan itu diarahkan.

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan

hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan

ketertiban dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan .Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk

meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan

5

kepastian hukum~ serta mewujudkan sistem hukum naeional yang

mengabdi pada kepentingan naeional.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembentukan peraturan

mengenai dokumen perusahaan disusun sebagai bagian dari

pembangunan hukum di bidang ekonomi pada khususnya, dalam upaya

memacu laju pertumbuhan ekonomi melalui jalur efisienei

pengelolaan perusahaan.

Penggantian peraturan perundang-undangan yang berasal dari

zaman kolonial dengan peraturan perundang-undangan nasional,

selain untuk mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana

diamanatkan oleh Garis-Garis Beear Haluan Negara, juga karena

peraturan perundangan dari zaman kolonial tersebut sudah tidak

mampu lagi menampung perkembangan dan kebutuhan hukum maeyarakat,

baik dalam hubungan hukum yang bereifat domeetik maupun hubungan

hukum yang bereifat regional, internasional, atau global. Hal ini

sejalan dengan Program Umum Golongan Karya di bidang Hukum yang

senantiasa memperjuangkan pengembangan dan pembaharuan hukum.

untuk mewujudkan sietem hukum naeional berdaearkan Pancaeila

serta terciptanya kepaetian dan ketertiban hukum yang berintikan

keadilan dan kebenaran, sehingga hukum akan semakin mampu menjadi

pengayom masyarakat dalam memberikan rasa aman, eerta dapat

memelihara kelangeungan pertieipaei maupun kreativitas masyarakat

dalam membangun.

Hal tersebut di atae dimantapkan dalam Pernyataan Politik

Golongan Karya Tahun 1996 yang disampaikan pada penutupan Rapat

Pimpinan Paripurna III Golongan Karya Tahun 1996 tanggal 20

Oktober, dalam butir 5 dinyatakan eebagai berikut "Golongan Karya

akan tetap berjuang dan berkarya untuk menjaga dan mengamankan

kesinambungan pembangunan naeional sebagai pengamalan Pancasila

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kemandirian

dan meningkatkan daya aaing bangsa agar sejajar dan sederajat

dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

Seiring

kebijaksanaan

kebijaksanaan

kebijaksanaan

B

dengan itu, Golongan Karya eenantiasa mengupayakan

ekonomi yang koneieten dan terpadu antara

makro dan mikro melalui berbagai paket

deregulasi dan debirokratisasi, kebijaksanaan

fiskal dan moneter serta perdagangan internaeional yang terpadu".

Sidang Dewan yang terhormat,

Fraksi Karya Pembangunan menganggap perlu untuk mengingatkan

bahwa jaminan hukum dan kejelasan aturan main merupakan satu

aspek penting dalam dunia usaha, sehingga etika bienis berjalan

dengan wajar. Hal lain yang harus melekat secara konsisten pada

jaminan hukum dan aturan main teraebut ialah sikap mental dan

integritas profesi yang terus menerue masih perlu ditingkatkan

untuk mengaktualkan dan memfungaionalkan hukum dan aturan main

tersebut.

Dengan demikian Undang-undang tidak hanya diterima dan ~

diberlakukan sekedar sebagai rumuean normatif, atau sesuatu yang

hanya bagus di atae kertaa tanpa memiliki efek positif yang riil

di lapangan. Dalam proses pembahasan materi dari Rancangan

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ini, Fraksi Karya

Pembangunan senantiasa memperhatikan aspiraei eemua pihak,

khususnya para kalangan dunia uaaha aerta khalayak di eeluruh

Nusantara, agar nantinya Rancangan Undang-undang tersebut benar

benar aspiratif.

Menyatunya kepastian hukum dan aturan main dengan integritas

itulah, melahirkan kepercayaan diri yang besar bagi pelaku utama

Undang-undang Dokumen Perueahaan, dan juga dukungan serta

penghargaan khalayak. Kami mengetuk hati nurani semua pihak, agar

menyatunya ketentuan hukum dan aturan main dengan faktor

integritaa tersebut, sehingga aturan dokumen perusahaan kita akan

memberikan sumbangsih terbaiknya bagi kemajuan eeluruh rakyat.

Saudara Pimpinan Rapat,

Saudara Menteri Kehakiman, dan

Sidang Dewan yang mulia,

7

Berdasarkan pandangan

sampaikan terdahulu, dan

dan pola pikir yang telah

setelah mempelajari eecara aeksama

Keterangan Pemerintah, serta mendalami naskah Rancangan Undang-

undang tentang Dokumen Perusahaan, Fraksi Karya Pembangunan ingin

menyampaikan beberapa hal yang masih memerlukan penjelaean maupun

tanggapan Pemerintah.

1. Menurut pengamatan Fraksi Karya Pembangunan, pengajuan

Rancangan Undang-undang tentang Dokumen Perueahaan ini lebih

mencerminkan kepentingan pihak swasta. Hal ini disebabkan

karena ketentuan yang mengatur mengenai dokumen negara sudah

diatur oleh Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kearsipan. Frakei Karya Pembangunan mengharapkan kepada

Pemerintah dapat memberikan tanggapan dan penjelasan.

2. Konsiderans Menimbang.

Efisiensi makin dirasakan penting, karena perkembangan

perekonomian dan perdagangan baik nasional maupun

internasional yang bergerak cepat mengakibatkan meningkatnya

penggunaan dokumen perusahaan sehingga perlu dikelola secara

efektif dan efisien. Pertimbangan tersebut memang relevan

dalam mengajukan Rancangan Undang-undang ini, namun demikian

Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan Koneiderans perlu pula

dikaji · lebih mendalam agar di dalamnya tercantum landasan

filosofis, sosiologis maupun yuridis serta lebih memberi arah

yang jelas untuk mantapnya sistem ekonomi naeional berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan

Demokrasi Ekonomi.

9

6. Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan penjelasan Pemerintah

bagaimana keterkaitan antara dokumen perusahaan menurut

Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (1) Rancangan Undang-undang ini·

dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang di bidang

Perpajakan, termasuk wajib simpan dokumen perpajakan selama 10

(sepuluh) tahun yang sama dengan masa daluwarsanya.

7. Pasal 78 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa kewenangan menurut

pidana hapus karena kedaluwarsa terhadap kejahatan yang

diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun,

sesudah 12 (dua belas) tahun dan terhadap kejahatan yang

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,

sesudah 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Rancangan Undang·-undang ini wajib penyimpanan dokumen

perusahaan ditetapkan 10 (sepuluh) tahun. Sekiranya ketentuan

tersebut diberlakukan, dikhawatirkan menyulitkan mencari alat

alat bukti untuk keperluan penyidikan dan penuntutan tindak

pidana yang terkait. Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan

penjelasan Pemerintah.

8. Mengenai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) Rancangan Undang

undang tentang Dokumen Perusahaan, Fraksi Karya pembangunan

mengharapkan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah

kriteria suatu dokumen perusahaan mengandung nilai

demi kepentingan nasional.

mengenai

tertentu

9. Pasal 16 Rancangan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan,

menentukan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara

pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media

lainnya dan legalisasi dalam Peraturan Pemerintah. Fraksi

Karya Pembangunan berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu

diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah karena sudah cukup

jelas diatur dalam Rancangan Undang-undang ini. Mengharapkan

tanggapan Pemerintah.

10

lO.Dalam Rancangan Undang-undang ini banyak kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh perusahaan, namun tanpa disertai dengan

sanksi. Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan penjelasan

Pemerintah mengapa kewajiban-kewajiban tersebut tanpa disertai

dengan sanksi.

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna,

Yth. Sdr. Menteri Kehakiman, dan

Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Karya pembangunan

terhadap Rancangan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan yapg

dapat kami sampaikan. Selanjutnya Fraksi Karya Pembangunan

menyatakan siap melakukan Pembicaraan Tingkat III bersama

Pemerintah dan Fraksi-fraksi di Dewan.

Atas nama Fraksi Karya pembangunan kami

penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak.

WassalamuJalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 Nopember 1996

menghaturkan

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPR-RI

•

BEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I. FRAKSI ABRI

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ABRI ATAS

·RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

DOKUMEN PERUSAHAAN

\'nu~ h•l'hormat· Saudara Pimpinan Rapat, \ unQ. h.•rhormat Saudara Menteri Kehakiman selaku Wakil Pemerintah, \nuM h•rhormat para Anggota Dewan, serta lluclirln .vang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena .atas •nklnnal tlan ridho-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk mengikuti l'rru;lllc.lnugcm Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. t\tw; 111111111 Fraksi ABRI, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat atas ~.:st·utpalan yang diberi-kan kepada Fr~ksi ABRI untuk menyampaikan Pemandangan Umwn ini dan terima kasih p11L1 ~mui sampaikan kepada Pemerintah melalui Saudara Menteri Kehakiman yang telah menyampaikan Keterlllll'ltll Pcmerintah dalatu Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 11 Juli 1996, sebagai kelanjutan penyampaian Ran' iiiiJ•au Um.lnng-undang tentang Dokumen Perusahaan dengan Amanat Presiden sesuai Surat Nomor I U I I/ P II I IV 11996 tanggal 3 April 1996. .~f

·'"::

llnclirin ~~aug terhormat '.

Sehagaimana kita ketahui, GBHN telah mengamanatkan bahwa Pembangwmn Bidang Hukum diarahkan I'""'' tnlll-.in terwujudnya Sistim Hukum Nasimml yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 untuk menciptal.,u. l,dtidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan llul,nu• dcngan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Nq•<lla yang makin tertib dan teratur serta penyelenggaraan Pembangmmn Nasional yang makin lancar. Guna utcu~..:apai tujuan tersebut, pembentukan peraturan perundangan mengenai dokumen perusahaan yang merupakan hagian dari Pcmbangmmn Hukum di bidang ekonomi pada umumnya perlu segera disusun dalam upaya mening~; 111. a•• k i 11etja perusahaan melalui upaya upaya efisiensi pengelolaan dokumen perusahaan .

. j

lkrkaitan dengan pembangunan bidang hukum sebagaimatla dianuumtkan oleh GBHN tersebut di atas dan sl'jalan c.kngan disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi antara lain Undang'"'"''"t' 1d~h Perseroan Terbatas, Undang-undang tentang Usaha Kecil, Undang-undang tentang Kepabeanan, llwlang~undang tentang Perpajakan dan lain sebagainya, Fraksi ABRI menghargai dan menyambut baik prakarsa I\ ttwriulah dcngan menyru_upaikan Rancangan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. l'r"l~hmt•aan dan sambutan tersebut dilandasi oleh berbagai pertimbangan sebagai berikut :

Pada dewasa ini, efisiensi pengelolaan dokumen perusahaan makin dirasakan penting, seirama dengan pcrkembangan globalisasi di bidang perekonomian dan perdagangan baik tmsional maupun int(;!rnasional serta transaksi keuangan yang bergerak secara cepat dan dinamis yang dilakukan oleh berbagai perusalman. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan meningkatnya penggunaan dokumen, baik dalam jumlah maupun jenis dan bentuknya yang pada giliratmya membawa akibat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pengelolaan. Pengelt>laan dokumen perusahaan yang dilakukan secara efisien, akan meningkatkan kinerja perusahaan dan pada gilirannya diharapkan dapat membantu peluang terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan khususnya perkembangan dunia usaha.

l{an~angan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ini merupakan usaha positif yang terns menerus dan herkesinambungan mengganti peraturan perundang-undangan produk kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kebutuhan hukum masyarakat, antara lain Kitab Undangundang Hukum Dagang/ KUHD khususnya Pasal 6 yang mengatur kewajiban menyelenggarakan catatanl·atatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 'perusahaatmya dan menyimpan dokumen tersebut untuk

1

.iangka waktu an tara I 0 (sepuluh) tahun s/d 30 (tiga puluh) talmn, perlu ditil~au kembali. I >~mikian pula produk hukum nasional seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 yang mengatur IL'lllang Kearsipan Nasional belum secara rinci memuat ketentuan tentang pengelolaan dokumen perusaltaan.

llutlh In ,\'RIIg terhormat,

M~masuki era globalisasi perdagangan, infonnasi merupakan faktor yang sangat menentukan dalil;lll llll'ltJII 1uskan kebijakan yang bersifat strategis dan dalam menetaplam langkah-langkah yang· bersifat operasional. I lnru~ IIIL'ningkatkan efektititas penggunaan infonnasi. baik untuk kepentingan operasional perusahaan yang I•· •· tiiiJ!~IItan maupun kepentingan lainnya yang lebih luas, diperlukan suatu sistem manajemen dokwuen perusal'"'"' \·IIIII~ lt:hih baik agar dokumen selalu tersedia dan siap ditantpilkan setiap kali diperlukan. 1 )ol"uucu perusahaan mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan swuber data bagi penyelenggaraan mhui11is1msi perusahaan. Seirama dengan dinamika kehidupan perusahaan, ruang lingkup kegiatan administrasi pl'lusahaan terus meningkat dan berkembang, sebagai akibat dari volume arsip atau dokumen yang berkembang tkngan pcsat, sehingga dapat menimbulkan pelbagai masalah yang berkenaan dengan penyediaan tenaga manusia, lllll'f!alan. sarana dan prasarana serta pengelolaannya yang memerlukan peraturan yang baku dan tertib. t•,,d,J dn:;amya pengelolaan dokwnen perusahaan meliputj kegiatan penyimpanan, perawatan pemeliharaan, l~~"lll~auuu•an dan penyusutan termasuk pemindahan, pemusnahan serta penyerahan kepada pihak yang berkepenlln,•au dad SL'gala kegiatan tersebut penysutan merupakan salah satu sarana penting untuk mengatasi masalah I•• IIUIIIflllknya/hertimbunnya arsip atau dokumen yang tidak berguna lagi. Ill "·lllltt.:ll perusahaan yang tidak berguna lagi, perlu diiuusnahkan untuk memberi kemungkinan bagi tersedianya t· n•p111 pt·nyimpanan dan pemeliharaan yang lebih baik terhadap arsip-arsip atau dokwnen yang baru atau yang Ol.lolll IIICIIlpUilyai uiJai guna. I 'l·updt tlaan dokumen perusahaan pada dasarnya mengandung 2 unsur utama, yaitu : penilaian (appraisal) doku"~~'" dan penentuan jangka waktu simpan. Deugau penilaian tersebut dimungkinkau untuk menentukan jangka ";tl-tu simpan dan sekaligus juga menetapkan klasifikasi suatu dokumen . . Llltl•l,a waktu simpan dokwuen mencenninkan kualitas dan fungsi dokumen dalam daur hidupnya sedangkan , .. u• uruun nilai guna dokumen hanya mencemtinkan kualitas infom1asiuya untuk berbagai kepentingan.

llnelldn ynng terhormat,

Berdasarka'n hal-hal yang telah diuraikan di atas serta perkembangan globalisasi dan tuntutan pemh;~n,~un:m nasional yang merujuk kepada nilai-nilai dan nom1a-nomta yang terkandung dalam Pancasila, UUD I., I., tla11 GBHN, Fraksi ABRI mengharapkan agar pengelolaan dokumen perusahaan yang efisien perlu diatur d.tl.tnl p•:nuuran perundangan seh.ingga dapat memperkokoh struktur ekonomi nasional dan mencenninkan ·.uh·.Lu•-;i yang terkandung dalam Pokok-pokok Pikiran yang merupakan sikap politik Fraksi ABRI sebagai beril.ut

J. Bahwa Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan harus mampu mendorong kinerja dunia usaha baik. nasional maupun internasional, dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan, keabsahan dan pengaumnan serta nonna dan etika yang berlaku.

L, llal1wa Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan sejauh mungkin harus mampu memenuhi ketemuan dan menjamin kepastian hukum, serta kelengkapan dan kemudahan dalan1 pelaksanaannya.

-.3 • I hthwu Undang-undang tentang Dokwlten Perusaltaan harus mampu menampung perkembangan dan l...ebutuhan hukwu bagi dunia usaha baik yang bersifat nasional maupun hubungan-hubungan hukwu yang I 1crsi t~tt internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

·1. Bahwa Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan pada dasarnya merupakan keklmsusan dari pengertian umum mengenai Tata Kearsipan. Oleh karena itu dalam pengaturan dan pelaksanaannya disamping sl'hagai pengganti ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, juga harus sejalan dengan I Jndang-undang Nomor 7 Talmn 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan dan undang-undang lain yang IL'rkait.

~·umdunt l)impinan Rapat, dan Hadirin yang terhormat,

Dengan menggunakan· ketiga pokok pikiran itu sebagai tolok ukur. perkenankanlah Fraksi ABRI menyor-1111 ltdll'lapa l~al yang merupakan muatan dari Rancangan Undang-undang tentang Dokwuen Perusahaan :

2

. '

t .,

.l.

1\.onsideran Menimbang

a. Dalam Konsideran Menimbang huruf h disebutkan babwa baik ketentuan Pasal 6 KUHD yang mewajibkan pen¥impanan buku, catatan. dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun, dan penyimpanan surat-surat kawat beserta tembusatmya selama 10 (sepuluh) tahun, maupun beherapa ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan tata cara pemindahan. penyerahan. dan pemusnahan arsip yang selama ini berlaku telah menimbulkan be ban ekonomi dan administratif yang sangat berat bagi perusahaan.

h.

Pertimbanga'n tersebut mengesankan bahwa RUU in.i lebih mementingkan perlindungan bagi perusahaan saja. · Dalam konsideran · huruf c memang disebutkan, bahwa sebagai upaya untuk tetap menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak dalam suatu hubungan bukum. ketentuan mengenai kewajiban membuat dan menyimpan catatan dan lain sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b barns tetap dijalankan tanpa menimbulkan beban ekonomis dai1 administratif yang berlebihan, dan untuk itu pula diadakan pengurangan jangka waktu penyim-panannya. .

Pertimbangan tersebut mengandung filosofi yang kontradiktif, oleb karena pengurangan jangka ·t.·,·.

waktu tersebut bertentangan dengan jangka waktu perlindungan bagi pibak-pihak terkait yang diatur dalam peraturan perundangan lain seperti ketentuan kadaluarsa bak kebendaan dan per-seorangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan kadaluarsa hak penuntutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Fraksi ABRJ berpendapat bal1wa masalah ini perlu dikaji kembali.

Pertimbangan butir d yang menyatakan bahwa dengan kemajuan teknologi telal1 memungkinkan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik atau secara langsung dibuat dalam media elektronik.

Fraksi ABRI berpendapat pertimbangan tersebut terlantpau bersifat tektlis dan tidak mengandung muatan filosotis. Oleh karena itu pertimbangan tersebut juga perlu di~i kembali.

IJentuk usaha yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan

.Scperti diketalmi baltwa bentuk usaha yang' tergabung dalam Kadin Indonesia sesuai dengan rumusan pclaku ekonomi dalatn GB:HN adalah BUMN, Koperasi dan Swasta, yang hila dikelompokkan dalatn skala usaha dapat dibagi dalam kelompok : Usaha Besar, Usaha Menengah, Usal1a Kecil dan lnfonual. Kecmpat kelompok tersebut merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terns- j mencrus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atan laba, sebagaimana yang dimaksud dalatn Pasal ~ I Rancangan Undang-undang tentang Dokumen Perusaltaan. Oleh karena itu kelompok Usal1a Kecil dan Informal akan menghadapi kesulitan untuk melaksanakan Undang-undang tersebut. mengingat kondisinya snat ini memang belum siap untuk dapat mengelola dokumen perusal1aan dengan baik. Dengan demikian llapat menimbulkan kesan bahwa Rancangat1 Undang-undang tersebut hanya berlaku atau dapat dilaksa-uakan oleh Usaha Besar dan sebagian Usal1a Menengal1 saja yang jwulahnya relatif sangat kecil dan Rancangan Undang-undang tersebut menjadi diskriminatif dan kurang realistis. Dalam hal itli Fraksi ABRI memandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut.

-3, Prosedur Birokrasi yang berlebihan

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RUU yang berbunyi : "dalam hal ada izin dari menteri Keuangan, catattm .\t'lmgaimana dalam ayat (2) dapat dibuat dalam bahasa asing". Ketentuan ini menimbulkan prosedur ltirokrasi yang berlebihan, sehingga akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaam1ya. Sejalan dengan era globalisasi perdagangan akan metlingkatkan hubungan perdagangan internasional yang menuntut penggunaan dokumen-dokumen perusal1an dalant bal1asa asing yang jumlal,mya sangat besar dan ukan selalu meningk.at. Old1 karena itu Fraksi ABRI berpendapat rumusan Pasal 8 ayat (3) RUU ini perlu dikaji kembali.

1\etcntuan tentang sanksi

Pada dasarnya Undang-undang yang memuat Hak dan Kewajiban setiap orang ataubadan juga memuat "ctcntuan sanksi atas pelanggaran Undang-w1dang tersebut. l>alam Rancangan Undang-undang ini tidak ada satupun pasal yang mengatur sanksi pidana. padal1al

. dalam batang tubuhnya terdapat beberapa pasal yang nu~ncantumkan kata-kata wajib seperti Pasal 8 ayat · (I) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 serta Pasa118.

3

• I 'raksi ABRI berpendapat bahwa dalam RUU ini perlu adanya pengkajian lebih la1uut tentang perlunya pcngaturan sanksi yang jelas dan tegas, sehingga dapat menjalnin adanya kepastian hukum.

Keterl<aitan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 dengan Rancangan Un~ang-undang tentang l>olunnen Perusahaan

I J nc..lang-undang .tentang Dokumen Perusahaa.II dimaksudkan untuk memberi Jandasan dan kepasrian hu"-.um dalam mengatur jeti.is dok.umen perusahaan, pembuatan catatan, penyimpanan. pengalihan. pcmindahan pengesahan dan peuyusutan yang sebenarnya sudah ada pengaturannya dalam Ketemuan I J ndang-undang Nomor 7 Tahut1 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan serta penjabarannya. l'raksi ABRI berpendapat perlu adanya kejelasan tentang keterkaitan antara RUU Dokumen Perusahaan dcngan Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 dan Undang-undang lain yang terkait .

.Jnngl<a 'Waktu Penyimpanan Dokumen Perusahaan

Pcnyimpanan-penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang llukum Dagang, dilihat dari jangka waktunya, yaitu 30 tahun dan 10 tahun, dipandang terlalu lama dan dapat menimbulkan beban ekonomi dan administrasi yang cukup berat. Di dalam Rancangan Undang-undang tentang Dokum~;:n Perusahaan, jangka waktu penyimpanan dokwnen pcrusahaan bervariasi, ada yang ditetapkan 10 tahun untuk dokumen yang diatur dalam Pasal 5. 6 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a); ada yang disimpan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk dokumen yang diatur' dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b), ada yang penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen IL'rsdmt seperti yaug diatur dalam Pasal 4, dan ada pula dokumen perusahaan yang jangka waktunya ditl'lapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4). I >engan demikian jangka waktu penyimpanan dokwuen perusahaan menu rut Rancangan U ndang-undang IL'lllang Dokumen Perusahaan tersebut, sangat relatif sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Konsideran Menimbang RUU tentang Dokumen Perusahaan dalam butir b dan c menyebutkan bahwa pcruhahan jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undangunc.lang Hukum Dagang didasarkati pada pertimbangan beban ekonomi dan administratif saja, Fraksi 1\ BR I herpendapat pertimbangan tersebut kurang tepat. Penyimpanan dokuiuen-dokumen' perusahaan yanl:! hcrujud kertas, dewasa ini dapat diganti dengan alat-alat elektronik seperti : micro tilm. disket dan CD-ROM, tanpa harus mengurangi jangka waktu penyimpanannya sebagaimana tercantwu dalam bagian menimbang butir d. I :raksi ABRl perlu mendapatkan petyelasan bagaimana keterkaitan jangka waktu penyimpanan dokumen 1•erusahaan dalam RUU ini dengan ketentuan untWll kadaluarsa dalam KUH Perdata, KUH Pidana dan t Jndang-undang lain yang terkait seperti Undang-undang Peq)ajakan.

l\1asalah Terminologi Dokumen dan Arsip

I >okumen perusahaan sebenarnya hanyalah pengertian generik dari arsip (record) sebagaimana diatur dalam UU No. 711971. ~icl:ant teoritis biasa disebut dengannama "Business Record" yang berarti arsip/naskah yang dibuat/diter-uua oleh suatu bada11 usaha ("corporate body"). ' l>okumen ("Documents") pada dasarnya adalah catatan, bukti pembukuan dan data pendukung adminis-1 ra~i keuangan yang apabila tidak metyadi bukti pelaksanaan k.egiatan administrasi a tau bukti transaksi dapat disebut arsip. -llerc..lasarkan rincian pasal 2 dan 3 RUU ini, tampaknya bahwa yang dimaksud dengan dokumen perusalme~ n sebenarnya adalah arsip perusal1aan. Dengan demikian produk hukum yang mengatur lebih tepat berupa Petunjuk Pelaksanaan atau Petmtiuk Tcknis dari UU No.7/197·l dan PP No.34/1979. I iraksi ABRI memandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut agar memudahkan dalam pembahasan.

'11tud•u:l, l'impinan Rapat dan, llutlh ha .\'Ung terhormat

Dengan berbagai tanggapan, dan pernyataan yang diutarakan tadi, Fraksi ABRI menyetujui Rancangan t ludang-undang tentang Dokumen Perusahaan untuk dibal1as oleb Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah.

I intksi. ABRI mengajak semua Fraksi dan Pemerintah untuk membal1as pemiasalal1an yang tercantum d.tl.llu IL-im:augan Undang-undang ini dengan sungguh-sunggub dist:!rtai argwuentasi yang rasional. ilmiah dan "''' d 11 I .... crttt llilandasi semangat musyawaral1 untuk mufakat.

4

• I. • I'·'"'' lltt.:dia massa, para palciu dan semua pihak yang terkait serta masyarakat luas. Fraksi ABRI mengharapkan l•·•••tll;tn hL·rurm masukan demi kesempurnaan Undang'-undang tentang Dokumen Perusahaan ini. ''' "!'"" 'kmildan diharapkat~ dapat dihasilkan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan yang lengkap, padat. 1111 "'''ttllhi tuntutan perkembangan pembangunan khususnya bidang ekonomi, menjamin kepastian hukum. mewuptdl "" ~~:udilan sosial dan menyentuh langsung kepentinganmasyarakat, bangsa dan negara.

1\khimya pada kesempatan ini. Fraksi ABRI mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Pimpinan Rapat. '.d1 ~lt.:IHI.!ri Kd1akiman selaku Wakil Pemerintah dan para Anggota Dewan yang terhonuat serta hadirin sekall.ut \'illlg dl.!ngan sahar dan tekun telah mengikuti Pemandangan Umum Fraksi ABRI atas RUU tentang Dokumen 1\·tusahnan.

',, ""'''il 'l'uhau Yang Maha Esa berkena11 selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

5

I'

Jakarta, 25 Noperitber 1996 FRAKSI ABRI DPR-RI

Juru Bicara,

'l <,•

.. ~w·

GUNAWAN KOSWARA. S.H A- 417

- .. i,t-·

;;. 1.·

I

'' .. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PER,VAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

~ ' ' : .... JL. JEND. GATOT SU,BROTO- JAKARTA 10270

tr (021) 5715 428- 5715 447-5715 430, FAX. 5734 460

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PERSA'IVAN PEMBANGUNAN DPR-~I

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG -TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN

======================================================= ·oisampaikan Jubir F-PP DPR RI : H. Oesman Sahidi, SH

Anggota DPR RI Nomor : 52

Saudara Ketua Sidang yang terhonnat, Saudara Menteri Kehakiman beser·ta j aj aranriya selaku wakil Pemerintah yang terhormat, Saudara-saudara Anggota Dewan yang terhormat, da~ hadirin sekali~n yang.ternormat;

11

Pertama-tama marilah kita panjatkan puj i dan puj a ke

hadirat Allah SWT. semata, pencurah rahmat, nikmat dan kaL~nia,

serta kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Salawat dan salam

kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhanunad SAW.

beserta segenap kerabat dan sahabatnya. Semoga kita diberi

kekuatan dan ketegaran untuk senantiasa dapat melanjutkan

perjuangan melaksanakan pembangunan nasional, khususnya

pembangunan di bidang hukum. Amin.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan

yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah yang telah menyampaikan

1

Rancangan Undans-undang (RUU) tentang Dokumen Perusahaan kepada

DPR-RI dengan amanat Presiden tertanggal 3 April 1996 Nomor

R.04/PU/IV/1996, untuk dapat dibicarakan dalam sidang Dewan guna

mendapat persetujuan. Ucapan terima kasih secara khusus kami

sampaikan pula kepada Menteri Kehakiman RI yang telah

menyampaikan keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna

Dewan tanggal 11 Juli 1996 yang lalu. Dengan disampaikannya RUU

tentang Dokumen Perusahaan kepa~a DPR-RI, berarti kita telah maju

selangkah lagi dala-m upaya memperkokoh bangunan perekonomian

nasional kita, setelah beberapa waktu lalu kita berhasil

I membuat UU Nomor. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang

telah diberiakukan semenjak tanggal 7 Maret 1996.

Diajukannya RUU tentang Dokumen Perusahaan ke hadapan

sekalian Anggota Dewan yang terhormat, menunjukkan kesungguhan I

Pemerintah dan kita semua untuk secara terus menerus dan

berkesinambungan mengganti peraturan perundan~-undangan yang

berasal dari jaman kolonial dengan peraturan perttndang-undangan

nasional yang mampu menampung perkembangan dan kebutuhan hukum

masyarakat. Lebih dari itu, keberadaan RUU tentang Dokumen

Perusahaan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan di b~dang * .....

ekonomi. Dengan demikian, j ika UU Nomor I Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas diharapkan dapat menj adi salah satu pilar

pembangunan ekonomi bangsa, maka keberad~an RUU tentang Dokumen

Perusahaan yang akan segera dibahas untuk disetujui menjadi

Undang-undang ini diharapkan pula dapat lebih memperkokoh pilar

tersebut, yakni melalui jalur efesiensi pengelolaan dokumen

perusahaan.

Saudara Ketua Sidans,

Saudara Menteri,

dan Saudara-saudara Anggota Dewan yang terhormat;

2

.... -

/ \

•

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 telah

menggariskan, bahwa Pembangunan Jangka Panj ang {PJPT) 25 Tahun

Kedua merupakan era kebangkitan nasional kedua bagi bangsa,

rakyat dan masyarakat Indonesia yang .tumbuh dan berk~mbang dengan

semakin mengandalkan potensi, kekuatan dan kemampuan sendiri yang

diiringi dengan semakin menggeloranya semangat kebangsaan untuk

membangun bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kehidupan yang I

sejajar, sederajat dan saling_ menghargai dengan bangsa-bangsa

lain yang relatif telah lebih maju .

Dalam kerangka semangat era kebangkitan nasional kedua, maka

PJPT Kedua harus memiliki arti pula sebagai kebangkitan bidang

hukum, dengan pengertian semakin tumbuh, berkembang, serta

semakin kokoh dan dihargainya eksistensi hukum nasional ·dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan semakin I .

kokoh dan dihargainya eksistensi hukum nasional, maka dapat!ah

diharapkan bahwa hukum nasional yang bersumberka~ Pancasila dan

UUD 1945 · akan semakin mampu memberikan Law Enfbrcement dalam

bentuk perlindungan hukum, ket'ertiba~, penegakap. dan kepastian ·

hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat

dan bangsa Indonesia tarlpa terkecuali. # --

Dalam kaitan ini, haruslah disadari secara sungguh-sungguh

bahwa pembangunan hukum nasional haruslah senantiasa berpegang

teguh kepada asas pembangunan nasional sebagai prinsip pokok yang

harus dipedomani dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, baik

oleh aparat Pemerintah, masyarakat maupun mereka yang berkiprah

di bidang kegiatan swasta.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 -tentang GBHN Bi~ang Hukum Bab

I menyangkut tentang Materi Hukum, di dalamnya disebutkan, bahwa

pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses-secara terpadu

dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD · 1945, serta

menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan

3

. ·' '~

pelaksanaannya. Untuk itu tidak ada salahnya apabila Fraksi

Persatuan Pembangunan mengingatkan kembali asas-asas pembangunan nasional yang harus dipegang teguh-· dan dipedom.ani, diantaranya :

asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, asas manfaat I asas Demokrasi- Pancasila, asas 'adil-- dan merata,

asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, serta asas

kejuang~n.

Dalam pembentukan hukum, termasuk pembentukan Undang-undang

tentang Dokumen Perusahaan ini, perlu diindahkan ketentuan yang 1 memenuhi nilai fil9sofis yang berintikan ~eimanan dan ketaqwaan

kepada TUhah Yang Maha Esa serta rasa keadilan dan kebenaran,

nilai sosiologis yang sesuai· dengan tata nilai budaya yang ,\ ...

berlaku di m.asyarakat serta perkembangan ·ilmu pengetahuan yang

memberikan manfaat bagi masyar~at dan bangsa, dan nilai yuridis .I

yang sesuai dengan keten~uan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Oleh karena itu, produk-produk hukum kolonial harus diganti

dengan hukum yang dij iwai dan bersumber pada Pancasila dan UUD

1945. Akan tetapi sekalipun demikian, Fraksi Persatuan 0 , ~ 0

Pembangunan perlu meng1.ngatkan,. selama produk hukum war1.san

kolonial itu masih berlaku maka para pelaksana dan para penegak hukum untuk menerapkannya dalam alam kemerdekaan ini hendaklah

tidak dalam alam berpikir kolonial pula, tetapi dalam semangat

jiwa dan filosofi Pancasila dan UUD 1945.

Saudara Ketua Sidang,

Saudara Menteri,


Pembangunan nasional meliputi seluruh bidang kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara, . termasuk kehidupan ekonomi dan · .. ._ __

hukum. Penyelenggaraan pembangu.nan-nasional termasuk pembangiman

•

•..

hukum dan ekonomi, harus selalu mengacu kepada kaidah penuntun

yang merupakan pedoman bagi penentuan kebij aksanaan pembangunan

nasional. Pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk

produk hukum nasional dengan melaksanakan pembangunan materi

hukum, yakni pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ini. Pembangunan ekonomi

diarahkan untuk mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat

dan dinamis serta memiliki kemampuan menciptakan kemandirian

perekonomian nasional dengan daya saing tinggi dalam rangka

• mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

; ' ·~'

Dalam kaitan ini Fraksi Persatuan merasa perlu mengingatkan,

bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan

pembangunan nasional, telah kita tetapkan suatu wawasan yang kita

sebut Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang

bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Wawasan Nusantara sebagai wawasan hukum berarti seluruh

kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional

dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdi kepada

kepentingan rakyat, masyarakat dan bangsa Indonesia dengan

mengingat kemajemukan tatanan hukum yang ada. Dalam konteks

kehidupan perekonomian, Wawasan .. Nusantara adalah perwujudan dari

kepulauan nusantara sebagai satu kesatuanw ekonomi dalam arti

bahwa kekayaan potensial maupun kekayaan efektif wilayah.

nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa, . dikembangkan

secara serasi, seimbang, dan demokratis, serta diselenggarakan )·

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan

di tuj ukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat ·.

Dalam penyampaian Keterangan Pemerintah ~i hadapan ·sekalian

Anggota Dewan yang terhormat pada tanggal 11 Juli 1996 yang lalu,

Saudara Menteri Kehakiman menegaskc;tn bahwa Kitab Undang-undang

5

.Hukum Dagang atau KUHD (Wetboek van Koophandel) sebagai warisan

dari jaman kolonial, sudah tidak mampu lagi menampung

perkembangan dan kebutuhan huku~ masyarakat, baik dalam hubungan

hubungan hukum yang bersifat domestik maupun hubungan-hubungan

hukum yang bersifat regional, internasional, atau global. Sebagai

produk masa kolonial, KUHD merupakan cerminan dan manifestasi

faham, kultur dan pola ... hubungan struktural yang dominan pada

waktu itu, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun

hukum itu sendiri; yakni faham dan kultur· etatisme dan kolonialisme.

Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD

1945, dihindarkan sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta <

aparatur ekonom~ nega:r:.a bersifat dominan yang mendesak dan

mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar

sektor negara. Selain etatisme dihindarkan pula munculnya

persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada

orang seorang maupun satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli

dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan

cita-cita keadilan sosial.

Fraksi Persatuan Pembangunan sekali lagi mengingatkan agar

hal-hal tersebut diatas senantiasa diperhatikan dalam pembentukan

hukum nasional, khususnya dalam pembuatan peraturan perundang

undangan. Hukum nasional sebagai sarana ketertiban ·dan

kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran,

harus dapat berperan secara maksimal dalam mengabdi kepada

kepentingan nasional, bukan kepentingan orang-seorang ataupun

satu kelompok tertentu, dan mengayomi seluruh anggota masyarakat

tanpa terkecuali. Dalam penentuan kebijaksanaan pembangunan

nasional, termasuk pembangunan kehidupan hukum, kaidah-kaidah

tersebut diatas harus dipedomani agar penyelenggaraan pembangunan

nasional senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan hakikat,

serta sesuai pula dengan asas, wasasan dan tujuannya.

6


Saudara Menteri,

dan Saudara-saudara Anggot? Dewan yang terhormat;

Sesuai dengan arahan GBHN 1993 dan keterangan Pemerintah

yang disampaikan Saudara Menteri dalam kaitannya dengan RUU

ten tang Dokumen Perusahap.n ini, ada beberapa hal yang ingin· kami

ketengahkan.

Pada konsider·ans "Menimbang", Fraksi Persatuan berpendapat

bahwa substansi yang · terdapat pada huruf (b) pada konsiderans

tersebut lebih tepat apabila.diletakkan pada huruf (d), kemudian

selanjutnya huruf (c) dan huruf (d) pada konsiderans tersebut (

berubah menjadi huruf .(b). dan hurtif (c) .

Dasar pemikiran Fraksi Persatuan adalah, bahwa substansi

yang dikandung oleh•huruf (b) bersifat spesifik, yakni langsung

menunjuk secara definitif kepad~ Ketentuan Pasal .6 KUHD (Wetbook

van Kophandel, Staatblad 1847 23). Sementara itu, substansi

yang dikandung oleh huruf (c) dan huruf (d) lebih bernuansa

filosofis dan bersifat general. Dengan pengaturan demikian, maka

huruf demi huruf pacta konsiderans " Menimbang " akan secara

runtut menjelaskan substansi yang bersifat prinsipil umum, kemudian masuk kepada penjelesan substansi yang bersifat

definitif spesifik.

Selain itu, kiranya kita tidak sekedar mempertimbangkan

beban ekonomis dan administratif belaka, tapi hendaknya

mempertimbangkan pula segi yuridis berkaitan dengan berbagai

peraturan perundangan-undangan lainnya.

Selanjutnya, pada konsiderans " Mengingat " dalam hemat

Fraksi Persatuan perlu dicantumkan pula Pasal 33 UUD 1945,

mengingat kaitannya yang sangat prinsipil dengan RUU ini sebagai

7

'-~

. " .... J

.. )·· ·~ -~

salah satu dasar hukum kelahiran Undang-undang yang sedang kita

bahas ini, dan karenanya sangat relevan untuk dicantumkan pada

konsiderans " Mengingat " RUU ini.


Saudara Menteri,

dan Saudara-saudar~ Anggota Dewan yang terhormat;

Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Pemerintah, bahwa

RUU te.ntang Doktimen Perusahaan ini erat kaitannya dengan UU

Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi

-substansi RUU yang sedang kita bahas ini lebih luas cakupan dan

skopenya, yakni tidak terbatas kepada badan usaha yang berbentuk !

Perseroan Terbatas, bah~an mencakup badan atau lembaga yang tidak

· termasuk dalam pengertian pe_rusahaan, tetapi dalam kegiatan atau

tugasnya memiliki dan menghasilkan dokumen sebagaimana layaknya

perusahaan.

Dalam kaitan ini, Fraksi Persatuan berharap hendaknya

Pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih definitif

mengenai apa yang dimaksud dengan " badan atau lembaga yang tidak

termasuk dalam pengertian perusahaan " diatas. Model atau bentuk

badan atau lembaga yang bagaimana yang masuk dalam kriteria ini.

Apakah forum-forum, paguyuban-paguyuban, yayasan-yayasan amal dan

atau semacam lembaga riset yang dalam aktivitasnya juga

menghasilkan dokumen, juga termasuk dalam pengertian kriteria

badan atau lembaga sebagaimana dimaksudkan dalam RUU tentang

Dokumen Perusahaan ini.

· Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya forum, paguyuban,

yayasan amal dan semacam lembaga riset tersebut sekalipun tidak

secara eksplisit bertujuan mencari laba (nirlaba) , namun dalam

kenyataannya kegiatan badan atau lembaga tersebut diatas juga

sering menghasilkan laba. Dalam konteks ini, dapatlah disebut

8

-- ---- ----------------

misalnya semacam lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian,

lembaga atau konsultasi, dan sebagainya. Berkenaan dengan lembaga

atau biro riset dan penelitian,, perlu diperhatikan secara khusus

kegiatan penelitian yang menghasilkan dokumen statisitik seperti

_statistik kinerja keuangan, yang nantinya direncanakan akan

diatur dalam RUU Statistik yang sedang menjadi pembicaraan hangat

kalangan akademisi dan ma.syarakat beberapa hari ini.

Selain itu, karena sifatnya yang luas, perlu juga diperjelas

apakah . dalam. sub.stansi RUU tentang Dokumen Perusahaan ini

tercakup pula lembaga-lembaga keuangan perbankan. Hal ini perlu

kami tanyakan, karena dalam. hemat kami, catatan a tau pembukuan

yang berkaitan dengan kinerja keuangan nasabah bank juga dapat t

dimasukkan dalam substanpi RUU ini. Dilain pihak, kita sama-sama

tnengetahui bahwa catatan atau pembukuan yang berkaitan dengan

nasabah perorangan atau kelompok dalam dunia perbankan adalah

termasuk salah satu•Rahasia Bank. yang memiliki aturan main serta

prosedurnya sendiri.

Dalam kondisi-kondisi hukum yang membutuhkan penyidikan,

pembuktian dan pengungkapan fakta yang berbentuk dokumen,

sangatlah wajar dan beralasan apabila dikhawatirkan pelaksanaan

RUU tentang Dokumen Perusahaan ini akan berbenturan dengan

peraturan mengenai perbankan, khususnya ketentuan mengenai

kerahasiaan bank. Misalnya dalam menghadapi kasus-kasus kredit

macet atau kasus-kasus persengketaan yang melibatkan dokumen

nasabah bank yang ada di bank atau lembaga perbankan itu sendiri.

Untuk menghindarkan kemungkinan terjadl.nya over lape atau

tabrakan substansi perundang-undangan, mohon pemerintah dapat

memberikan penjelasan yang memadai terhadap hal-hal yang

diuraikan diatas. Bagaimana menyandingkan ketentuan-ketentuan

dalam RUU ini dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan

9

KUH Pidana tentang pernbuktian dan kadaluwarsa serta Undang-undang

tentang Perseroan Terbatas.

Saudara.Ketua Sidang,

Saudara Menteri,


... Berkenaan dengan kewajiban penyelenggaraan pencatatan

tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan terutama catatan

keuangan dan. yarig termasuk di dalamnya, Fraksi Persatuan

sependapat dengan Pemerintah bahwa hal tersebut wajib dilakukan

karena melalui pencatatan t.ersebut, dapatlah diketahui hak-hak

dan ke~ajiban-kewajiban p~rusahaan terhadap pihak-pihak lain di

luar perusahaan. (

Dengan adanya pencatatan tersebut, satu sisi pihak dalam

perusahaan itu sendiri melalui pencatatan tersebut dapat

mengetahui keadaan kekayaan dah kinerj a perusahaannya, dan di

sisi lain pihak-pihak luar perusahaan yang berhubungan secara

hukum dengan perusahaan tersebut juga dapat melindungi

kepentingannya berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dengan

adanya bukti faktual pencatatan tersebut, segala sesuatu yang

timbul akibat· hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak luar

perusahaan, dapat diselesaikan secara jujur, adil dan sewajarnya.

Dalam hal kewajiban untuk menyimpan dokumen perusahaan,

Fraksi Persatuan juga sependapat dengan Pemerintah bahwa

ketentuan penyimpanan dalam kurun waktu antara 10 tahun sampai .' .

dangan 30 tahun sebagaimana termaktub dalam Wetboek van

Koophandel, sangatlah tidak efesien, menimbulkan beban biaya yang

tinggi, dan tidak ekonomis. Penyimpanan dokumen secara

konvensional yang demikian lama, jelaslah tidak lagi relevan

dengan dinamika globalisasi dunia usaha yang serba cepat, efesien

dan seekonomis mungkin, namun hendaknya juga tidak melupakan

10

pertimbangan yuridis yang sudah kami kemukakan, antara lain

karena dokumen tersebut dapat juga merupakan alat bukti tertulis.

Selain itu, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang informatika dan komunikasi, telah pula

ditemukan berbagai perangkat lunak (soft ware) maupun perangkat

keras (hard ware) yang_ berfungsi sebagai sarana pencatatan dan

penyimpanan suatu dokumen. ·nengan memanfaatkan kemajuan teknologi

sarana informatika, sekarang dunia usaha mengenal transaksi

perdag.angan .yang- bersifat paperless dengan menggunakan sarana

bukan kertas konvensional sebagaimana selama ini kita kenal.

Selain itu, dalam hal penyimpanan dokumen dan dunia I

kearsipan pada umumnya, sekarang ini telah dilakukan pula

~ penyimpanan dokumen dalam mikrofilm, tidak lagi dalam file

konvensional sebagaimana sebelumnya. Berdasarkan kenyataan telah

sedemikian majunya sarana-sarana informatika dalam kehidupan

masyarakat, maka sangatlah tepat apa yang disampaikan Pemerintah

dalam RUU ini untuk mengatur secara tersendiri tentang pencatatan

dan penyimpanan dokumen dengan sarana informatika modern non

konvensional.

Da1am kesempatan ini, Fraksi Persatuan menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya atas upaya Pemerintah untuk

melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara sahabat yang

dianggap relevan, sehingga hasil studi banding tersebut dapat

dij adikan referensi untuk menentukan batas waktu kewaj iban

penyimpanan dokumen perusahaan, khususnya dokumen yang berbentuk

catatan dan yang termasuk di dalamnya.

Berkaitan dengan kewaj iban pencatatan dan penyimpanan

dokumen perusahaan, Fraksi Persatuan ingin mengingatkan kembali

betapa pentingnya hal ini dalam berbagai bidang usaha, agar

masyarakat tidak menderita kerugian akibat keteledoran secara

11

sengaja ataupun yang tidak disengaja dalam hal pencatatan dokumen

perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan

perusahaan yang telah go publi.k yang mencatatkan diri (listing)

dan menjual sahamnya ke lantai bursa efek.

Dengan mengetahui kinerj a keuangan perusahaan melalui

pemberitaan catatan .keuangan perusahaan, masyarakat dengan

obyektif dapat menentukan slkapnya terhadap perusahaan tersebut.

Dengan demikian, hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap

masyarakat dapat · dihindari sedini mungkin dan kehidupan dunia

usaha dapat berlangsung secara wajar dan saling menguntungkan.


Saudara Menteri,

dan Saudara-saudara Anggota•Dewan yang terhormat;

Sebagaimana t€rtuang dalam materi RUU tentang Dokumen

Perusahaan yang sedang kita bahas ini, substansi RUU ini terbagi

kedalama 6 (enam) BAB yang terdiri atas 30 pasal. BAB I tentang

Ketentuan Umum, BAB II tentang Pembuatan Catatan dan Penyimpanan

Dokumen Perusahaan, BAB III tentang Pengalihan Bentuk Dokumen dan

Legalisasi, BAB IV tentang Pemindahan, Penyerahan dan Pemusnahan,

BAB V tentang Ketentuan Peralihan, dan BAB VI tentang Ketentuan .

Penutup.

Sebagai suatu bagan Rancangan Undang-Undang, materi RUU

tentang Dokumen Perusahaan ini dalam pandangan Fraksi Persatuan

untuk semen tara ini telah sesuai dan mencukupi kebutuhan. Akan

tetapi, dalam hemat Fraksi Persatuan, ada satu substansi

pembahasan yang belum dimuat secara eksplisit di dalam RUU ini.

Yakni, pembahasan mengenai Sanksi a tau konsekwensi hukum yang

timbul akibat tidak mengindahkan atau tidak mengikuti ketentuan

_ yang termuat di dalam materi atau substansi RUU tentang Dokumen

Perusahaan ini.

12

Misalnya berkaitan dengan ketentuan kewajiban pencatatan dan

penyimpanan, apabila seseorang pihak dalam perusahaan dengan

sengaja atau dengan tidak sengaja melakukan pencatatan kinerja

keuangan perusahaan publik, yang ternyata kemudian menimbulkan

kerugian kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait. Atau karena

faktor ter~entu pihak dalam perusahaan publik sengaja tidak

melakukan pencatatan kiperja keuangannya. Demikian pula apabila

pihak dalarri perusahaan sengaj a a tau tidak sengaj a, tidak

melakukan penyimpnan dokumen perusahaan sehingga dokumen tersebut

jatuh ke pihak perusahaan lain yang menjadi pesaingnya atau jatuh

ke tangan pihak-pihak yang kemudian dapat menimbulkan kerugian

perusahaan.

. I

Apakah kasu~-kasus .. semacam · ini termasuk kategori-kategori

kasus pida·na atau perdata yang pengaturannya diatur oleh

perundang-undangan tentang pidana dan perdata, ataukah memerlukan

pengaturan secara spesifik dan eksplisit sebagai bagian dari RUU

tentang Dokumen Perusahaan ini: Mohon penjelasan dan tanggapan

Pemerintah ! .


Saudara Menteri,

dan·saudara-saudara Anggota Dewan yang terhormat;

Sebelum mengakhiri Pemandangan Umum terhadap RUU tentang

Dokumen Perusahaan ini, sekali lagi Fraksi Persatuan menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah yang telah

mengajukan RUU tentang Dokumen Perusahaan untuk dibahas bersama-~

s~ma dengan Anggota Dewan yang terhormat. Dengan memohon petunjuk

dan ridlo Allah SWT. Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui dan

siap meneruskan pembahasan terhadap RUU tentang Dokumen

Perusahaan ini ke pembahasan tingkat III. Dengan kesungguhan,

kecermatan dan kebersamaan kita semua, Insya Allah pembahasan

13

terhadap RUU tentang Dokumen Perusahaan ini dapat selesai dan

disetujui sesuai dengan waktunya.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan

terhadap RUU tentang Dokumen Perusahaan. Terima kasih yang

setul us- tul usnya kami ucapkan kepada Saudara Ketua Sidang,

Saudara Menteri, Sauda:ra-saudara rekan Anggota Dewan dan hadirin

sekalian yang telah deng~n sabar mengikuti dan mendengarkan

pembacaan Pemandangan Umum ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberkahi kita

semua. Amin.

·( Wabillahit Taufiq .~al Hidayah.

Wassa·lamu' alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 November 1996

PIMP I NAN PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-Rl

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOI{RASI INDONESIA

DEWAN PERWAI{ILAN RAI{YAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

DOKUMENPERUSAHAAN

,, '·

:~ ; l•

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI DEMOI\ItASI INDONESIA Sekrelarial: Gedung MPR/DPR-RI Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, tr 5715425, 5715560 Fax. 5715683

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

DOKUMEN PERUSAHAAN

-----------------------------------Disampaikan Oleh

Anggota Nomor

Handjojo Putro, S.H.

A - 351

Assalamu•alaikum Wr. Wb.

M e r d e k a

Saudara Pimpinan Sidang yang terhormat,

Saudara Menteri Kehakiman yang mewakili Pemerintah yang terhor-

mat,

Rapat Dewan yang kami muliakan.

Mengawali Pemandangan Umwn Fraksi PDI terhadap Rancangan

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, perkenankanlah kami

mengajak semua yang hadir di dalam Rapat Paripurna Dewan yang

mulia ini untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha

Kuasa yang telah memberi berkah dan ridhonya sehingga kita dapat

berkumpul hari ini untuk menunaikan tugas serta kewajiban kenega

raan dalam rangka membahas Rancangan Undang-undang yang telah

diajukan oleh Pemerintah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Indonesia, dengan amanat Presiden tanggal 3 April 1996 nomor

R.04/PU/IV/1996.

·,

._,...--.-. .._.~,-'!1" ......... ---N---.....-~-~-· ·-~ ~~ • ..•.

- 2 -

Fraksi PDI menyambut gembira atas pengajuan Rancangan Undang

undang tentang Dokwnen Perusahaan oleh Pemerintah kepada DPR,

karena menilai Rancangan Undang-undang dimaksud sebagai pengganti

maupun pembaharu dari pada ketentuan yang diatur dalam Kitab

Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van koophandel) Pasal 6 Buku

Kesatu Bab II-nya, yang berkaitan dengan tata cara pemindahan,

penyerahan, dan pemusnahan arsip Perusahaan yang dirasa tidak

sesuai lagi sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan sekaligus

melindungi kepentingan pihak-pihak dal~m suatu hubungan hukum.

Disamping Garis-garis Besar Haluan negara telah mengamanatkan

adanya penggantian perundang-undangan dari jaman kolonial yang

sudah tidak cocok lagi, juga terutama mewujudkan sistem hukum

nasional y~ng mampu menampung perkembangan dan kebutuhan hukum

masyarakat, baik dalam hubungan-hubungan yang bersifat domestik,

regional, maupun internasional atau global.

Saudara Ketua Pimpinan rapat dan para hadirin yang terhormat,

Sebelum Fraksi PDI menanggapi secara rinci substansi Rancan

gan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, terlebih dahulu

ijinkanlah Fraksi PDI membahas sumber asal dari Rancangan Undang

undang serta keterkaitannya dengan Undang-undang Republik Indone

sia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan

mulai efektif berlaku pada tanggal 7 Maret 1996.

Bahwa baik Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas maupun RUU tentang Dokumen Perusahaan sama-sama bersum

ber dan berasal dari Ki tab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek

van Koophandel Staatsblad 1847; 23) yang merupakan warisan kolo

nial Belanda. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas intinya semula terdapat di dalam Pasal 36 sampai dengan

Pasal 56 Buku Kesatu, Bab III, Bagian 2 KUHD sebanyak 20 pasal,

kemudian m~jelma menjadi 129 pasal yang terbagi menjadi dua

belas bab. Sedangkan RUU tentang Dokumen Perusahaan dimaksudkan

untuk menggantikan Pasal 6 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang

(Wetboek van Koophandel) yang merupakan bagian dari Buku Kesatu,

Bab II tentang pembukuan terdiri 5 (lima) pasal yang masih efek

tif berlaku berdasarkan aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II yang

menyebutkan, bahwa 11 Segala badan negara dan Aturan yang ada masih

•"--t"··- . ~~- -~ ... .....-, .~ .. :~ : --·- ..

- 3 -

langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang

undang Dasar ini. 11 Dengan sendirinya Rancangan Undang-undang

yang akan kita bahas sebanyak 30 Pasal yang terbagi kedalam enam

bab dengan judul Dokumen Perusahaan ini hanya merevisi 1 (satu)

Pasal dari KUHD yaitu Pasal 6 nya.


Berdasarkan atas hal tersebut Rancangan Undang-undang ten

tang Dokumen Perusahaan yang akan kita bahas ini sungguh bersifat

sangat parsial.

Untuk ini akan kami coba mengutip bunyi pasal 6 Kitap Undang

undang Hukum Dagang , sebagai berikut : 11 Setiap orang yang menja

lankan Perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan Catatan

catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang hartanya dan

tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan

cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselengga

rakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajiban-

nya. 11

11 Ia ·diwajibkan dalam enam bulan pertama dan tiap-tiap tahun mem

buat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan

menanda tanganinya sendiri. 11

11 Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku dan surat

surat dimana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam

alinea pertama beserta neracanya selama sepuluh tahun, surat

surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-saliman

surat-surat dengan telegram-telegram yang dikeluarkan. 11

Bahwa menyimak bunyi pasal 6 KUHD tersebut dapatlah disimpulkan

adanya syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suatu Perusahaan

yang dijalankan oleh setiap orang diantaranya

Pertama

Kedua

Penyelenggaraan Catatan-catatan dan buku

keberadaan hartanya.

Pembuatan neraca tahunan

ten tang

:..... .....

Ketiga

- 4 -

Adanya wajib simpan semua catatan-catatan, buku dan

surat-surat dalam waktu yang telah ditentukan berikut

neraca serta surat-surat dan telegram yang masuk dan

keluar.

Dengan melihat konstruksi dari pada substansi Pasal 6 dari KUHD

tersebut terlihat adanya Wajib Pengadaan maupun Penyimpanan

catatan-catatan, buku, neraca, surat-surat, telegram bagi barang

siapa melakukan Perusahaan. Dengan demikian telah tepatlah posisi

Pasal 6 bahagian dari Buku Kesatu, Bah II KUHD dengan judul

Pemhukuan.


Menurut pandangan Fraksi PDI, pengelolaan pembukuan berikut

neraca perusahaan, termasuk di dalamnya Dokumen Perusahaan justru

dirasakan sangat panting, sehingga setiap saat dapat diketahui

aktifa dan pasifa atau hak dan kewajiban serta kegiatan usaha

yang wajib setiap saat diperlihatkan dalam suatu pemeriksaan

sebagaimana keterkaitannya antara lain dengan Undang-undang Nomor

9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umwn dan Tata Cara Perpajakan, Undang

undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pemerintah di dalam keterangan telah menj elaskan an tara lain,

bahwa Dokumen Perusahaan tidak hanya berkaitan dengan usaha yang

berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi lebih dari pada itu mencakup

semua bentuk usaha, bahkan mencakup pula badan atau lembaga yang

tidak termasuk dalam pengertian Perusahaan, tetapi dalam kegiatan

dan atau tugasnya memiliki dan menghasilkan dokumen sebagaimana

layaknya Perusahaan.

Untuk ini Fraksi PDI perlu penjelasan dari Pemerintah peng

ertian yang dimaksud 11 sebagaimana layaknya Perusahaan 11 •

Saudara Ketua Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang terhormat.

Sampailah kini Fraksi PDI berkenan untuk menanggapi hal-hal

yang dirasakan panting didalam inti substansi dari pada Rancangan

:.·--· . ~

- 5 -

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan antara lain sebagai

berikut :

1. Definisi tentang Perusahaan hendaknya lebih diperjelas baik

dalam batang tubuh Pasal 1 Angka 1 atau dalam penjelasannya.

Sebab yang dimaksud dengan Perusahaan dalam konteks ekonomi

adalah Perusahaan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang No.

1 Tahun 1995, Perusahaan yang tergabung didalam Badan Usaha

Milik Negara, diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969,

Firma, Perusahaan yang tunduk kepada Undang-undang Penanaman

Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967

jo Undang-undang No. 1 Tahun 1968. Untuk itu perlu penjabaran

lebih lanjut dari definisi Perusahaan, karena setiap bentuk

Perusahaan memiliki karakteristik tersendiri.

2. Bahwa di dalam Pasal 2 Rancangan Undang-undang tentang Dokumen

Perusahaan hanya membagi Dokumen Perusahaan atas Dokumen

Keuangan dan Dokumen lainnya, sedang penjelasannya cukup

jelas. Dalam hal ini Fraksi PDI berpendapat, apakah tidak

sebaiknya dijabarkan dalam definisi, karena tanpa adanya

definisi yang jelas tentang Dokumen Perusahaan bisa saja

setiap catatan tulisan dapat dikatagorikan sebagai Dokumen

Perusahaan.

3. Bahwa dari 30 Pasal dalam Rancangan Undang-undang tentang

Dokwnen Perusahaan masih dirasa kurangnya Definisi dari be

berapa hal dan perlu untuk diadakan penambahan, seperti

Micro film, Media lain, Nilai guna, Wajib Legalisasi, Berita

acara, Daftar Pertelaan dan Warkat.

4. Bahwa perlu penjelasan dari Pemerintah, korelasi ketentuan

Pasal 11 ayat 3 jo Pasal 4 Rancangan Undang-undang tentang

Dokumen Perusahaan, bila dibandingkan dengan aturan dibidang

perpajakan, dokumen wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun

terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan. Menurut perpaja

kan semua dokumen termasuk dalam ketentuan Pasal 4 wajib

disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, karena da1uarsa dibidang

5 '

:,r

~ '

r . -~- ·~--- .. .,r--·r:r.r-,.·--~ ---,.-~------ ........... -- .. - --·-· ---- ·- .... - ~-~:----~,~·~..,-,, . ..._,... .. __ •• :>"' ... ,,. 'W;lJi •. ~.:.~~-,..,.-~--,

~ .. 0 •• • tl..

i

- 6 -

perpajakan adalah 10 (sepuluh) tahun. Untuk itu perlu diperje

las lagi siapa yang menentukan jangka waktu penyimpanan,

Pimpinan Perusahaan atau Undang-undang ini ?

5. Bahwa perlu penjelasan relevansinya keheradaan Pasal 16 ten

tang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan

dokumen perusahaan ke dalam micro film atau media lainnya dan

legalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan

masalahnya sudah jelas. Menurut pendapat Fraksi PDI, justru

apabila Pemerintah akan mengaturnya dalam PP dapat menghambat

aktifitas tiap Perusahaan di Indonesia.

6. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan konsideran, menimbang

huruf b dan c, Penjelasan Umum alinea ke-4 dan seterusnya

serta Pasal 29 Bab VI mengenai ketentuan penutup sama sekali

tidak dijumpai keberadaan Rancangan Undang-undang tentang

Dokumen Perusahaan ini menggantikan Pasal 6 Kitab Undang

undang Hukum Dagang, baik rumusannya maupun kedudukan hukumnya

sebagai bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang terhadap

Kitab Undang-undang Hukup Perdata sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi 11 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata sepanjang tidak secara khusus

diadakan penyimpangan dengan Kitab Undang-undang ini, berlaku

juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang

undang ini.

Saudara Ketua Pimpinan Rapat dan para hadirin yang terhormat,

Pasal 29 tidak menetapkan, Rancangan Undang-undang ini mengganti

kan Pasal 6 KUHD, tetapi hanya menyatakan : 11 Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

1. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van

Koophandel, Staatblad 1847 : 23) 11 dinyatakan tidak berlaku

lagi. 11

2. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

dokumen perusahaan dan ketentuan peraturan perUndang-undan

gan yang berkaitan dengan pemindahan, penyerahan, dan

! '

- '7 --

pemusnahan . arsip yang bertentangan dengan Undang-undang

ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk ini Fraksi PDI

meminta penjelasan dan penegasan dari Pemerintah, apakah

dengan demikian harus diambil kesimpulan, bahwa Undang

undang tentang Dokumen Perusahaan ini nanti tidak mewarisi

hubungan hukum khusus dengan Kitab Undang-undang Hukum

Perdata sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Kitab Undang

undang Hukum Dagang ? Atau dengan perkataan lain, apakah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak otomotis berlaku

juga terhadap hal-hal yang diatur dalam Undang-undang

tentang Dokumen Perusahaan sepanjang Undang-undang tentang

Dokumen Perusahaan tersebut tidak secara khusus menyimpang

dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ? Kemudian apa

hubungan antara keduanya sesudah Pasal 6 KUHD dinyatakan

tidak berlaku lagi, dan sesudah ternyata bahwa Pasal 1

Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak terdapat rumusan

pasal Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ? Apakah

hubungan itu harus dikembalikan kepada azas-azas umum

hukum, adagium, ilmu pengetahuan hukum dan jurisprudensi ?

Jika demikian jawabnya, Saudara Ketua, perlu kiranya kami

membuat catatan, bahwa 150 tahun lalu ketika kitab Undang

undang Hukum Dagang dibuat, azas-azas umwnhukum (antara

lain seperti lex specialis derogat legi generali dll),

adagiwn atau pepatah-pepatah hukum, ilmu pengetahuan hukwn

dan juripredensi sudah dikenal orang, namun orang masih

merasa perlu untuk membuat rumusan mengenai hubungan khusus

antara kedua rumusan Kitab Undang-undang tersebut seperti

yang dilihat dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Da

gang. Mengapa ?


Selanjutnya di dalam Sub 2 Pasal 29 tertulis 11 Semua peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan ·Dokumen Perusahaan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pemindahan, penyerahan, dan

bertentangan dengan Undang-undang ini,

ku lagi. 11

pemusnahan arsip yang

dinyatakan tidak berla-

..... .;

t~ ·' .

; ..

1·.· . -.

j .....-

- 8 -

Penjelasan atas pasal tersebut mengatakan 11 cukup jelas 11 • Namun

Fraksi PDI masih merasa rumusan pasal itu tidak jelas benar,

karena kalau ••bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyata

kan tidak berlaku lagi 11, apakah itu seluruh peraturan perun

dang-undangan yang manakah yang demikian itu. Menurut Fraksi

PDI mestinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan dokumen perusahaan dan yang bertentangan dengan Undang

undang ini sudah diketahui sekarang dan selayaknya disebut

langsung namanya dan identitas lainnya untuk menghindari

timbulnya ketidak pastian hukum.

Demikian pula dengan bagian lainnya dari rumusan Pasal 29 Sub

2, yaitu : 11 ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip yang bertentangan

dengan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 11

Berarti hanya ketentuan-ketentuan tertentu yang bertentangan

yang dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan peraturan perun

dang-undangannya sendiri masih tetap berlaku. Untuk ini Fraksi

PDI berharap agar Pemerintah menyebut beberapa nama peraturan

perundang-undangan secara enuntiatief yang potensial berten

tangan. Itu kalau bertentangan. Bagaimana kalau tidak berten

tangan, tetapi hanya sekedar berbeda ?.

7. Bahwa seluruh ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang dibuat demi kepentingan para kreditor dari sebuah

perusahaan, baik Pemerintah sebagai Dinas Pajak maupun swasta

dan kepentingan-kepentingan itu dilindungi oleh Hukum Pidana,

baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

maupun di luar KUHP.

Saudara Ketua, pertanyaan besar dari Fraksi PDI yang dengan

sendirinya mengharapkan jawaban dari Pemerintah, yaitu

sesudah Pasal 6 KUH Dagang dinyatakan tidak berlaku lagi, maka

salah satu akibat langsung kepentingan para kreditor seperti

yang dimaksudkan dengan rumusan Pasal 6 KUH Dagang, apakah

tidak lagi mendapat perlindungan secara hukum pidana sebagai

mana halnya sekarang ? Atau dalam arti lain apakah masih

adanya sanksi yang dipakai sebagai payung untuk menlindungi

,, . · •. j

~

~· ... ~~-... - ...... ~---r-~~ ... ..,_,_,..._...,__, __ .~~,':"'~• .... , -.......... ...., •. .-. .. -.; _ __,.._........,~ ... --.. ·-"'I

:.···. I

'. _j

,_

- 9 -

kepentingan para kreditor setelah Pasal 6 KUH Dagang dinyata

kan tidak berlaku lagi ?


Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XXVI tentang

perbuatan merugikan kreditor dan orang yang memiliki hak, terda

pat 4 buah pasal yang secara tegas menyebutkan Pasal 6 Wetboek

van Koophandel, perkenankanlah kami untuk membacakan :

Pertama

Kedua

Ketiga

Pasal 396 KUH Pidana : 11 Seorang Pengusaha yang dinyata

kan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan

boedel oleh Pengadilan, diancam karena bankbreuk seder

hana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat

bulan (ke 3) jika dia tidak dapat memperlihatkan dalam

keadaan tak diubah buku-buku dan surat-surat untuk

catatan menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya

menurut Pasal itu. 11

Pasal 397 KUH Pidana : 11 Seorang Pengusaha yang dinyata

kan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan

boedel oleh Pengadilan, diancam karena bersalah melaku

kan bankbreuk secara curang diancam dengan hukuman

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun jika dia

untuk mengurangi hak kreditor secara curang (ke 4)

tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan

menurut pasal 6 ayat pertama kitab undang-undang hukum

dagang a tau tidak memenuhi kewaj iban untuk menyimpan

dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan

tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal

tersebut. 11

Pasal 398 KUH Pidana : 11 Seorang Pengurus atau Komisaris

Perseroan Terbatas, maskapai andil Indonesia atau

perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan

pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pen

gadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan : {ke 3) jika dia dapat dipersalahkan

,.

----~.....--- • ---~ ---- - ·--~- .... ··.t·-~~>:"··

-------·----·-~·- .... -...-, ... ,-~-~---·-•·•~~-~------~-- __ --~~-·~·~·~.e:t-"..,...-'A~~-:v ~~-,...-/

": .. ···· -..... I.

Keempat

- 10 -

bahwa kewaj iban yang di terangkan dalam pasal 6 aya t

pertama KUH Dagang pasal 27 ayat pertama ordonansi

tentang maskapai andil Indonesia tidak terpenuhi, atau

bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan

catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menuru·t pasal

tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tidak

diubah.

Pasal 399 KUH Pidana : 11 Seorang Pengurus atau Komisaris

Perseroan Terbatas, maskapai andil ·Indonesia atau

perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan

pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh

pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang

hak-hak kreditor dari perseroan, maskapai atau perkum

pulan (ke 4) tidak memenuhi kewajiban tentang menga

dakan catatan menurut pasal 6 ayat pertama KUH Pidana

atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai

andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihat

kan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut

pasal-pasal itu.

Saudara Ketua, itulah tadi contoh empat buah pasal dari KUH

Pidana yang melindungi para Kreditor terhadap kecurangan debitor

akan menjadi pasal-pasal mati dan tidak dapat dipergunakan lagi

pada waktu undang-undang tentang Dokumen Perusahaan yang Rancan

gannya tengah kita gumuli sekarang ini mulai berlaku nanti.

Jika tidak diadakan Amandemen atau perubahan secukupnya agar

lebih jelas, tegas bahwa keempat pasal KUH Pidana tersebut tetap

akan berlaku walaupun pasal 6 KUH Dagang (Wetboeck van Koophan

del) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia merasa khawatir, bahwa undang-undang ten tang Dokumen

Perusahaan nanti, secara diametral berlawanan dengan jiwa pasal 6

KUH Dagang, yaitu · bukannya melindungi para kreditor, melainkan

justru melindungi para debitor, yang nyata-nyata curang sekali

pun.

- 11 -

Dan untuk selebihnya usul perubahan secara konkrit dalam hal

ini dan usul perubahan untuk penyempurnaan Rancangan Undang

undang tentang Dokumen Perusahaan ini akan kami sampaikan pada

waktunya nanti setelah mendengar jawaban Pemerintah atas Peman

dangan Umum para Anggota Dewan.

Saudara Ketua Pimpinan rapat Dewan dan hadirin sekalian yang

terhormat,

Sebagai penutup Pemandangan Umum, Fraksi PDI berkenan men

yampaikan penghargaan kepada Pemerintah yang dengan RUU tentang

Dokumen Perusahaan ini telah menunjukkan kemauan politik {poli

tieke Wil) untuk melaksanakan perintah GBHN tahun 1988 No.

II/MPR/1988

"Bahwa pembangunan hukum Republik Indonesia sebagai upaya untuk

menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menja

min penegakan, pelayanan dan kepastian hukwn serta mewujudkan

sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. 11

(baca Rancangan penjelasan umum, alinea I).

Saudara Ketua, Fraksi PDI sangat terkesan dengan dikutipnya

oleh Pemerintah perintah GBHN tahun 1988 11 bahwa pembangunan hukwn

Republik Indonesia sebagai upaya untuk menegakkan keadilan,

kebenaran dan ketertiban dalam negera Republik Indonesia, ...... ..

oleh karena sebagaimana akhir-akhir ini diberitakan secara luas

oleh media massa, masalah penegakkan keadilan, kebenaran dan

ketertiban dalam negara Republik Indonesia tercinta ini sangat

membutuhkan perhatian kita semua, baik sebagai warganegara biasa,

aparat penegak hukwn maupun Pemerintah.

Dan yang lebih penting lagi Saudara Ketua, perhatian dari kita

semua untuk penegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam

negara Republik Indonesia ini bukan hanya untuk dunia perusahaan

.. T ,. -· ..... ·-··- .. ~-·· --

: .....

- 12 -

semata, tetapi kiranya 11 Politieke Wil 11 Pemerintah untuk menegak

kan keadilan, kebenaran dan ketertiban meluas keseluruh bidang

dalam hidup berbangsa dan bernegara, sekarang dan diwaktu yang

akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu•alaikum Wr Wb

M e r d e k a I

Jakarta, 25 Nopember 1996

PIMPINAN FRAKSI

PART AI DPR-RI

K e t u a, Sekretaris,

S • MARKUS WAURAN