Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) EXECUTIVE SUMMARY Pendahuluan Dengan ditetapkannya PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 serta berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 672 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% (Dua Puluh Lima Persen) Atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Segmentasi layanan Tahun 2013, maka PT. Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai Significant Market Power (”SMP”) mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Penawaran Interkoneksi (”DPI”) yang tata cara penyusunannya telah ditetapkan oleh Pemerintah. DPI ini disusun dengan tujuan untuk: a) memenuhi ketentuan pemerintah, dimana Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai SMP diwajibkan untuk membuat DPI yang harus disetujui oleh BRTI sebagai regulator. b) memberikan petunjuk dan pedoman kepada Penyelenggara lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel c) memberikan penjelasan mengenai layanan interkoneksi yang diberikan Telkomsel kepada pihak lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel Dokumen DPI Telkomsel ini disusun dengan mengacu dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Dokumen Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) yang ditetapkan oleh pemerintah Data-data dan Informasi Telkomsel Fundamental Technical Plan (FTP) Nasional. Standardisasi ITU, ETSI dan standardisasi lainnya yang relevan. Daftar Layanan Yang Diberikan Layanan interkoneksi yang ditawarkan kepada pihak lainnya mengacu pada ketentuan pada UU No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 52 tahun 2000, FTP Nasional serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi.
221
Embed
Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI)
PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
EXECUTIVE SUMMARY
Pendahuluan
Dengan ditetapkannya PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 serta berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 672 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% (Dua Puluh Lima Persen) Atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Segmentasi layanan Tahun 2013, maka PT. Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai Significant Market Power (”SMP”) mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Penawaran Interkoneksi (”DPI”) yang tata cara penyusunannya telah ditetapkan oleh Pemerintah.
DPI ini disusun dengan tujuan untuk:
a) memenuhi ketentuan pemerintah, dimana Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai SMP diwajibkan untuk membuat DPI yang harus disetujui oleh BRTI sebagai regulator.
b) memberikan petunjuk dan pedoman kepada Penyelenggara lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel
c) memberikan penjelasan mengenai layanan interkoneksi yang diberikan Telkomsel kepada pihak lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel
Dokumen DPI Telkomsel ini disusun dengan mengacu dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Dokumen Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) yang ditetapkan oleh pemerintah
Data-data dan Informasi Telkomsel
Fundamental Technical Plan (FTP) Nasional.
Standardisasi ITU, ETSI dan standardisasi lainnya yang relevan.
Daftar Layanan Yang Diberikan
Layanan interkoneksi yang ditawarkan kepada pihak lainnya mengacu pada ketentuan pada UU No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 52 tahun 2000, FTP Nasional serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi.
Executive Summary
ii
Daftar layanan dan/atau fasilitas interkoneksi yang ditawarkan oleh Telkomsel, disusun dengan mengacu pada ketentuan dokumen P2DPI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis-jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh Telkomsel dalam DPI ini, terdiri dari:
1. Layanan Panggilan Terminasi
Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa
Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa
Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa
2. Layanan Panggilan Originasi
Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa
3. Layanan SMS & MMS 4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)
5. Telkomsel tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Layanan-layanan lain
sepanjang secara teknis dan operasional memungkinkan serta adanya kesepakatan diantara Para Pihak.
Layanan interkoneksi tersebut diatas kami tawarkan kepada : 1. Penyelenggara Jaringan; 2. Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan kode akses.
Penjabaran lebih lanjut dari jenis-jenis layanan yang ditawarkan berikut Call Scenario dan harga dari masing-masing layanan yang di tawarkan di atas adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi : Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga). Penawaran harga layanan interkoneksi mengacu kepada PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi serta surat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 mengenai Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014. Harga-harga dimaksud hanya merupakan biaya jaringan dan khusus untuk layanan Originasi apabila Pencari Akses melimpahkan tanggung jawab atas panggilan interkoneksi yang meliputi tanggung jawab atas kualitas layanan, proses billing tarif pungut, penagihan kepada pengguna dan piutang tak tertagih (Service Cost) kepada Telkomsel, maka Telkomsel akan mengenakan biaya tambahan atas Service Cost tersebut.
Untuk dapat berinterkoneksi dengan Telkomsel pada satu POI tertentu, Pencari Akses harus memiliki Sentral Gerbang yang memiliki fungsi seperti diuraikan dalam FTP Nasional yang berlaku. Kewajiban untuk menyalurkan trafik sampai dengan POI tersebut merupakan kewajiban dari Pencari Akses, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk layanan Terminasi yang dimaksud dengan Pencari Akses ádalah Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyalurkan trafik (Outgoing);
b. untuk layanan Originasi yang dimaksud dengan Pencari Akses adalah Penyelenggara Jasa.
Executive Summary
iii
Seluruh layanan di atas (Originasi dan Terminasi) dapat diberikan apabila:
1. Pencari Akses telah memenuhi seluruh ketentuan dalam DPI ini;
2. Jaringan Pencari Akses telah kompatibel dengan Jaringan Telkomsel sebagaimana diuraikan Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung D Spesifikasi Teknis;
3. Pencari Akses telah melakukan pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu sesuai sistem antrian pemesanan. Tata cara pemesanan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung A Perencanaan dan Operasi;
4. Perjanjian Interkoneksi antara Pencari Akses dan Telkomsel telah dilakukan.
5. Telkomsel juga menawarkan pengaturan routing dapat dilakukan secara langsung dan melalui pihak penyelenggara lainnya dengan prinsip least cost sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.
Apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan adanya Fasilitas Penting Interkoneksi (”FPI”) yang tidak dapat disediakan oleh Pencari Akses baik oleh dirinya sendiri maupun melalui pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan dari Pemerintah dalam Lampiran 4 PM Interkoneksi, maka Telkomsel dapat menyediakan FPI tersebut dengan ketentuan:
1. secara teknis memungkinkan;
2. telah terjadi kesepakatan antara Para Pihak;
Khusus untuk lokasi POI yang berada di premises milik/dibawah kekuasaan Pihak Ketiga dan penempatan perangkat Pencari Akses Collocated dengan perangkat Telkomsel, harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis (izin) dari Pihak Ketiga penguasa premises. Mengenai masalah perizinan ini Telkomsel akan membantu Pencari Akses untuk mendapatkan izin masuk lokasi dari Pihak ketiga sebagai pemilik premises, sedangkan untuk biaya kolokasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pencari Akses.
Dalam hal akses masuk ke lokasi Penyedia Akses, Pencari Akses wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
Penggunaan FPI akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tersendiri mengacu kepada ketentuan Pemerintah, dengan mempergunakan harga yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan mengacu kepada harga yang berlaku di pasar.
Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi dan Sistem Antrian
Dengan mengacu pada ketentuan regulasi yang ada, Telkomsel akan memperlakukan penyelenggara lain yang mengajukan permintaan interkoneksi ke jaringan Telkomsel berdasarkan prinsip non diskriminasi dan efisiensi.
Untuk dapat ditempatkan dalam sistem antrian permintaan layanan interkoneksi Telkomsel, Pencari Akses berkewajiban untuk mengajukan permintaan layanan interkoneksi yang ditujukan kepada :
Executive Summary
iv
Director of Marketing
PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
Wisma Mulia, Lantai 15
Jl. Jend. Gatot Subroto No.42
Jakarta 12710
Surat Permintaan layanan Interkoneksi tersebut harus dilengkapi dengan seluruh lampiran data administratif tentang Pencari Akses. Data Administratif tersebut sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut :
1. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang,
2. Photo copy Izin usaha, Izin layak operasi serta Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimiliki,
3. Jenis layanan interkoneksi yang diminta, apabila merupakan permintaan baru,
4. Penjelasan bahwa layanan interkoneksi yang diminta belum disediakan oleh Telkomsel, apabila layanan yang diminta belum terdapat di DPI Telkomsel,
5. Penjelasan Permintaan tambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi apabila permintaan layanan interkoneksi yang diminta adalah penambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi.
6. Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari titik interkoneksi yang dibutuhkan,
7. Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam jaringan telekomonikasi,
8. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi.
9. Data teknis perangkatnya interkoneksi termasuk kemampuan penyelenggara dalam mengakses SKTT SOKI atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Telkomsel akan memproses permintaan layanan sesuai sistem antrian berdasarkan evaluasi prakondisi yang mempertimbangkan tingkat kesiapan, tingkat kesulitan pelaksanaan dan kompabilitas jaringan Pencari Akses terhadap jaringan Telkomsel, dengan tetap memperhatikan keperluan internal Telkomsel sebagai prioritas utama. Telkomsel akan menyampaikan posisi antrian dari Pencari Akses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi.
Dengan diterimanya dokumen permintaan interkoneksi, Telkomsel akan melakukan pengkajian terhadap dokumen tersebut. Penempatan Pencari Akses dalam sistem antrian tidak serta merta menimbulkan kewajiban kepada Telkomsel untuk memberikan Interkoneksi.Telkomsel berhak untuk menolak permintaan layanan apabila:
1. Pencari Akses tidak menyampaikan data administrasi sebagaimana dimaksud di atas,
2. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI Telkomsel,
3. Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia.
Dalam hal terjadi Penolakan, maka penolakan akan disampaikan Telkomsel selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan
Executive Summary
v
layanan interkoneksi tersebut. Bagi Pencari Akses yang statusnya telah ditolak, dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru.
Telkomsel akan memberikan jawaban terhadap permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya jawaban permintaan layanan interkoneksi. Atas jawaban ini Pencari Akses wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat jawaban dari Telkomsel. Dalam hal Pencari Akses tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu tersebut, maka permintaan layanan interkoneksi tersebut dianggap gugur. Apabila telah termasuk dalam kategori gugur maka Pencari Akses tersebut dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru.
Atas tanggapan Pencari Akses, maka Para Pihakakan melakukan negosiasi yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi
Diagram Prosedur Berinterkoneksi
Pencari Akses Telkomsel
Permintaan
Layanan
Interkoneksi
Penerimaan
Dokumen &
Evaluasi Prakondisi 5 Hari kerja
Posisi Antrian
Evaluasi Dokumen
Permintaan 10 Hari Kerja
20 Hari Kerja
No
Hasil Evaluasi
Ya
Jawaban dari
Telkomsel
No
Tanggapan Pencari
Akses 10 Hari Kerja
Ya
Negosiasi
20 Hari Kerja
Perjanjian
Interkoneksi
Executive Summary
vi
Perjanjian Interkoneksi
Bagi Pencari Akses yang telah memenuhi prosedur permintaan layanan interkoneksi, suatu perjanjian interkoneksi wajib ditandatangani sebelumnya oleh Pencari Akses dengan Telkomsel sebelum dilakukan interkoneksi secara fisik.
Dokumen Perjanjian Pokok Interkoneksi terdiri dari Perjanjian Pokok dan Dokumen-dokumen Pendukung yang terdiri dari :
1. Dokumen Pendukung A tentang Perencanaan dan Operasi
2. Dokumen Pendukung B tentang Penagihan dan Pembayaran
3. Dokumen Pendukung C tentang Daftar Layanan Interkoneksi
4. Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis
5. Dokumen Pendukung E tentang Definisi dan Interpretasi
Dokumen-dokumen pendukung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.
Usulan Perjanjian Pokok Intertkoneksi yang diajukan oleh Telkomsel adalah sebagaimana yang terdapat dalam DPI ini.
Masa Berlaku
DPI ini berlaku sejak ditetapkan oleh BRTI dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila terdapat permintaan perubahan dari BRTI atau atas inisiatif dari Telkomsel dan perubahan tersebut berlaku setelah ditetapkan kembali oleh BRTI. Perubahan-perubahan tersebut akan ditempatkan dalam daftar perubahan yang merupakan bagian dari DPI ini.
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 2
DAFTAR ISI
Bab I Ketentuan Umum .............................................................................................. 6
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT. MITRA TENTANG
PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI _______________________________________________________________
NOMOR : PKS ___ / ___ / ___ / ___/ ___
Pada hari ini__, tanggal ___, bulan ___, tahun ______ ( 00-00-000) di ____, oleh dan antara :
1. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, suatu perusahaan penyelenggara jasa
telekomunikasi selular yang didirikan dengan Akte Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 69 tanggal 26 Juni 2008 Juncto Akta No.11 tanggal 3 Februari 2012, dan terakhir kali dengan akta No. 120 tanggal 24 Mei 2012 tentang susunan anggota direksi dan komisaris yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M berkedudukan di Jakarta, Wisma Mulia Lt. M – 19, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ALEX J SINAGA, Jabatan Direktur Utama, selanjutnya disebut ”TELKOMSEL”.
2. , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ,
berkedudukan di , dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ________, dalam kapasitasnya selaku , selanjutnya disebut “MITRA”.
Telkomsel dan Mitra secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”. Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. BAHWA Telkomsel berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Komunikasi dan
Informatika No. 42 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 telah mendapatkan ijin operasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan jaringan bergerak Seluler;
b. BAHWA Mitra berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. ____ tanggal ____ telah mendapatkan ijin operasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan ____________;
c. BAHWA dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringan
telekomunikasi kedua belah pihak agar dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi, maka jaringan telekomunikasi dari kedua belah pihak perlu diinterkoneksikan;
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 6
d. BAHWA Menteri Komunikasi dan Informasi melalui peraturannya Nomor
08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 telah menetapkan peraturan Menteri tentang Interkoneksi antar penyelenggaraan telekomunikasi;
e. BAHWA berdasarkan surat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 mengenai Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014;
f. BAHWA berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 672 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 mengenai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% Atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2013;
g. BAHWA Para Pihak selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi (selanjutnya disebut “Perjanjian”).
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Definisi
Kecuali diartikan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal Perjanjian, kata-kata dibawah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut :
(1) Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.
(2) Availability adalah rasio antara waktu ketersediaan operasi (up time) dengan total waktu operasi
(3) Berita Acara Operasi adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah pada saat pengintegrasian jaringan dan dijadikan dasar penagihan Sartel.
(4) Berita Acara Pemakaian adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah pada saat pemakaian fasilitas Sarpen dan dijadikan dasar penagihan Sarpen.
(5) Berita Acara Penyaluran Trafik adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik interkoneksi secara komersial.
(6) Berita Acara Settlement adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 7
sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masing-masing pihak.
(7) Berita Acara Volume Compare adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah, yang memuat hasil volume compare yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.
(8) Biaya Pemanfaatan adalah harga atau kompensasi yang harus dibayar oleh satu Pihak kepada Pengguna FPI atas pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen berdasarkan Perjanjian ini.
(9) Call Scenario adalah adalah berbagai jenis panggilan interkoneksi yang dapat dilayani oleh sentral gerbang baik jenis panggilan langsung maupun panggilan transit.
(10) CDR atau ”Call Data Record’ adalah rekaman data panggilan interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan billing interkoneksi.
(11) Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.
(12) DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.
(13) Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran trafik Interkoneksi.
(14) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika.
(15) Fasilitas Penting bagi Interkoneksi (FPI) adalah fasilitas penting bagi interkoneksi guna memasang, mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan peralatan yang diperlukan untuk menyalurkan trafik interkoneksi yang dapat berupa Sarana Penunjang (“Sarpen”) dan/atau Sarana Telekomunikasi (“Sartel”) milik salah satu Pihak yang dapat digunakan oleh Pihak lainnya secara sewa sesuai dengan tarif yang disepakati oleh Para Pihak
(16) Fiber Optic adalah setiap bagian dari kabel serat optik yang dialiri sinyal
cahaya dan digunakan satu arah transmisi.
(17) Fiber Optic Core Last Mile adalah Fiber Optic yang menghubungkan dari Man Hole ke DDF yang disewakan Pemilik FPI ke Pengguna FPI.
(18) Fraud adalah tindakan ilegal oleh salah satu Pihak yang secara sengaja
dilakukan dengan berbagai cara yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 8
(19) FWA (Fixed Wireless Access) adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tetap Lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.
(20) FWL (Fixed Wireline) adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tetap
Lokal berbasis kabel. (21) Gangguan adalah setiap halangan dan/atau tidak tersedianya pelayanan
(perhubungan terputus) berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sarana Telekomunikasi.
(22) GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon
bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.
(23) Hari Kerja adalah hari-hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.
(24) Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi Mitra.
(25) International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).
(26) International Roaming Expert Group – 35 (IREG-35) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk MMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).
(27) Jaringan Telkomsel adalah jaringan telekmunikasi yang digunakan oleh
Telkomsel.
(28) Jaringan Mitra adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh PT. Mitra.
(29) Ketersambungan adalah ketersambungan antara jaringan Telkomsel dengan perangkat milik Penyelenggara Jasa Mitra.
(30) Link adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan Mitra dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya.
(31) Manhole adalah tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel fiber optic yang berada di halaman gedung atau trotoar jalan dibawah pengawasan dan pengelolaan Para pihak.
(32) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
(33) MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 9
(34) Multimedia Message Service (MMS) adalah layanan pesan multimedia yang dapat dikirim dalam bentuk gambar, suara, video dan teks.
(35) Multimedia Message Service Center (MMSC) adalah perangkat keras dan
perangkat lunak yang merupakan elemen jaringan Pihak yang dapat memungkinkan perangkat telepon selular menerima dan/atau mengirimkan MMS.
(36) n adalah periode 1 (satu) bulanan.
(37) Nett Off adalah proses perhitungan pembayaran hak dan kewajiban Para Pihak
dimana selisih dari perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh Pihak yang seharusnya melaksanakan pembayaran.
(38) Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.
(39) Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.
(40) Optical Terminal Box adalah tempat penyambungan fisik kabel fiber optic yang terhubung dengan perangkat multiplexer milik Pengguna FPI yang berlokasi di ruang perangkat milik Pemilik FPI.
(41) Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna Mitra atau sebaliknya.
(42) Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari Pengguna Telkomsel ke Penyelenggara Jasa;
(43) Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara kepada penyelenggara tujuan panggilan;
(44) Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.
(45) Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
(46) Pemilik FPI adalah Pihak yang memiliki atau menyediakan layanan FPI dalam hal ini Telkomsel dan/atau Mitra.
(47) Pencari Akses adalah Penyelenggara Jaringan atau Penyelenggara Jasa yang
mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya;
(48) Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 10
(49) Pengguna FPI adalah Pihak yang menggunakan layanan FPI dalam hal ini
Telkomsel dan/atau Mitra.
(50) Pengguna Telkomsel adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel.
(51) Pengguna Mitra adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Mitra.
(52) Penyedia Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya;
(53) Pengelola Trafik SMS adalah penyelenggara jaringan yang menyalurkan trafik SMS dari Telkomsel dan ke Mitra berupa penyediaan perekaman, pemprosesan data billing SMS dan monitoring performansi.
(54) Penyelenggara Jasa adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki jaringan dan kode akses;
(55) Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.
(56) Percakapan SLJJ adalah percakapan jarak jauh yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan Mitra, yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga.
(57) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan Mitra sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk dokumen-dokumen pendukungnya dan perubahan-perubahannya apabila ada.
(58) Perjanjian Pokok Interkoneksi adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan Mitra.
(59) Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call).
(60) Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak.
(61) Roaming (penjelajahan) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 11
(62) Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk
menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.
(63) Routing adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi.
(64) Ruangan Terkondisi adalah ruang atau gedung yang telah terkondisi temperaturnya sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan untuk menempatkan perangkat.
(65) Ruangan Tidak Terkondisi adalah ruang atau gedung tanpa ada fasilitas
apapun kecuali penerangan.
(66) Sarana Penunjang (Sarpen) adalah fasilitas milik salah satu Pihak yang berada di lokasi Sentral Gerbang (MSC Gateway) untuk penempatan perangkat Pihak lainnya atau Pengguna FPI untuk interkoneksi atau koneksi yang jenisnya sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Perjanjian Induk.
(67) Sarana Telekomunikasi (Sartel) adalah Link Interkoneksi untuk menghubungkan perangkat Para Pihak antara dua lokasi atau lebih dari masing -masing Pihak, yang jenisnya sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a Perjanjian Induk.
(68) Sender Keeps All (SKA) adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi
dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan.
(69) Sentral Gerbang adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
(70) Short Message Service (SMS) adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan Mitra dan sebaliknya.
(71) Short Message Service Interoperator adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirim dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.
(72) SMS Broadcast adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.
(73) Short Messages Service Centre (SMSC) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan elemen jaringan operator yang dapat
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 12
memungkinkan perangkat telepon selular menerima dan/atau mengirimkan SMS.
(74) Spamming adalah pengiriman pesan SMS/MMS oleh salah satu Pihak kepada Pengguna Pihak lain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi buruk kepada Pengguna Pihak lainnya.
(75) STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan tekonologi seluler baik analog dan digital.
(76) System Grounding adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik dan petir.
(77) Tarif Interkoneksi adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh Mitra
kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan Mitra dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.
(78) Visitor adalah Pengguna Penyelenggara Telekomunikasi yang berasal dari Luar Negeri yang sedang berada di jaringan Para Pihak.
Pasal 2 Struktur Perjanjian
(1) Perjanjian ini terdiri dari Perjanjian Pokok Interkoneksi dan Dokumen-Dokumen
Pendukung. (2) Dokumen-Dokumen pendukung dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.
(3) Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara Dokumen Pendukung dengan
bagian-bagian dari Perjanjian Pokok ini, maka ketentuan yang akan dipergunakan adalah ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi.
Pasal 3 Lingkup Perjanjian
(1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan Interkoneksi langsung antara jaringan
Mitra dengan jaringan Telkomsel sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak dapat mengirim atau menerima jasa layanan interkoneksi yang telah disepakati kedua belah pihak ke atau dari setiap Pengguna masing-masing Pihak lainnya.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 13
(2) Jasa layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas secara rinci akan dituangkan dalam Dokumen Pendukung C.
(3) Para Pihak sepakat bahwa Mitra akan memanfaatkan Sartel dan/atau Sarpen milik Telkomsel dan sebaliknya Telkomsel akan memanfatkan Sartel dan/atau Sarpen milik Mitra untuk keperluan penyelenggaraan Layanan Interkoneksi Jaringan Bergerak Telkomsel dan Jaringan Penyelenggara Mitra.
(4) Para Pihak sepakat melakukan kerjasama untuk pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen yang disediakan dan diijinkan untuk dimanfaatkan oleh Pengguna FPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Induk, meliputi namun tidak terbatas pada : a. SARTEL:
i. Fiber Optic Core Last Mile;
b. SARPEN: ii. Catu Daya; iii. Ruangan Terkondisi iv. System Grounding;
Pasal 4 Persyaratan Umum
(1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Mitra dan Telkomsel wajib mentaati seluruh
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan sebagai berikut : a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
c) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi.
d) Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor : 4 Tahun 2001 tentang
Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical
Plan 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah
dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/06/2010.
e) Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor :
08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi.
f) Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor :
09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa
Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular.
g) Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/
PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 14
h) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004
i) Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Nomor : 672 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 mengenai Penyelenggara
Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue)
25% Atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara
Telekomunikasi Dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2013
j) Ketentuan lain yang mengikat Para Pihak.
(2) Kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk peraturan perubahannya apabila ada.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Pertama
Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Interkoneksi
Pasal 5 Kewajiban Mitra
(1) Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan
Mitra ke DDF Telkomsel di lokasi POI untuk menyalurkan trafik outgoing yang berasal dari Mitra menuju Telkomsel, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.
(2) Mengelola seluruh jaringan Mitra secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Mitra di sisi jaringan Mitra. (4) Membayar kepada Telkomsel biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas
pada keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab Mitra.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 15
Pasal 6 Hak Mitra
(1) Menerima pembayaran biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari
Telkomsel yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Mitra sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituagkan dalam
Dokumen Pendukung A.
Pasal 7 Kewajiban Telkomsel
(1) Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan
Telkomsel ke DDF Mitra di lokasi POI untuk menyalurkan trafik outgoing yang berasal dari Telkomsel menuju Mitra, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.
(2) Mengelola seluruh jaringan Telkomsel secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Telkomsel di sisi jaringan Telkomsel. (4) Membayar kepada Mitra biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Mitra sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak
(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas
pada keluhan Pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab Telkomsel.
Pasal 8 Hak Telkomsel
(1) Menerima pembayaran biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari Mitra
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam
Dokumen Pendukung A.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 16
Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Ketersambungan
Pasal 9 Kewajiban Penyelenggara Jasa Mitra
(1) Menyediakan infrastruktur yang terhubung ke DDF Telkomsel di lokasi POI yang
digunakan untuk menyalurkan trafik dari dan ke jaringan Telkomsel, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.
(2) Mengelola seluruh infrastruktur Penyelenggara Jasa Mitra secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Penyelenggara Jasa Mitra di sisi
infrastruktur Penyelenggara Jasa Mitra. (4) Membayar kepada Telkomsel biaya ketersambungan dan biaya-biaya lainnya
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketersambungan berdasarkan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
(5) Membayar kepada Telkomsel biaya-biaya lain yang relevan seperti biaya
penagihan, billing dan bad debt yang menjadi hak Telkomsel apabila Penyelenggara Jasa Mitra menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Telkomsel yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.
(6) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas
pada keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Ketersambungan dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jasa Mitra.
(7) Melakukan kegiatan promosi kepada Pengguna Telkomsel.
(8) Melakukan proses billing interkoneksi penyelenggaraan ketersambungan.
(9) Memberikan tabel tarif pungut atau retail penyelenggaraan ketersambungan.
Pasal 10 Hak Penyelenggara Jasa Mitra
Penyelenggara Jasa Mitra berhak menerima pendapatan dari Telkomsel yang dihasilkan dari operasional Penyelenggara Jasa Mitra setelah dikurangi dengan biaya originasi dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak Telkomsel dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 17
Pasal 11 Kewajiban Telkomsel
(1) Membuka kode akses milik Penyelenggara Jasa Mitra di Jaringan Telkomsel. (2) Mengelola seluruh infrastruktur Telkomsel secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Telkomsel di sisi infrastruktur
Telkomsel. (4) Membayarkan bagian yang merupakan hak pendapatan Penyelenggara Jasa
Mitra setelah dikurangi dengan biaya originasi dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak Telkomsel dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.
(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas
pada keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Ketersambungan dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Telkomsel.
(6) Melakukan proses billing retail dan interkoneksi bagi penyelenggaraan
ketersambungan.
Pasal 12 Hak Telkomsel
Telkomsel berhak mendapatkan biaya ketersambungan dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi haknya.
Bagian Ketiga Hak Dan Kewajiban Dalam Hal Pemanfaatan
Sartel Dan/Atau sarpen
Pasal 13 Kewajiban Mitra
(1) Menyediakan Sartel dan/atau Sarpen sebagaimana ditentukan dalam
Dokumen Daftar Layanan Interkoneksi Yang Ditawarkan dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(2) Melakukan aktivasi dan/atau deaktivasi Sartel dan/atau Sarpen miliknya
dengan perangkat Telkomsel sesuai tanggung jawab masing-masing Pihak; (3) Menjaga kestabilan mutu dan kesinambungan operasi Sartel dan/atau Sarpen
sesuai standar yang disepakati Para Pihak sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 18
(4) Menerima dan menindaklanjuti laporan gangguan teknis pada instalasi milik masing-masing Pihak berdasarkan Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung A;
(5) Jika terjadi Gangguan, Para Pihak bersama-sama mencari sumber Gangguan
untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana terlampir dalam Dokumen Pendukung A;
(6) Menjamin Sartel dan/atau Sarpen yang dimilikinya sesuai Jaminan Tingkat Layanan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(7) Memberikan ijin temporer kepada Telkomsel untuk memasuki lokasi-lokasi Mitra untuk pelaksanaan survey, instalasi, pengawasan lapangan, pemeliharaan dan/atau perbaikan perangkat miliknya sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(8) Memberikan informasi tagihan (invoice) Sartel dan/atau Sarpen yang
digunakan oleh Telkomsel sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung B; (9) Menerima klaim tagihan dari Telkomsel apabila diyakini bahwa tagihan yang
disampaikan tidak sesuai atau melampaui penggunaan;
(10) Menjamin kebenaran dan keakuratan data Sartel dan/atau Sarpen milik masing-masing Pihak yang dimanfaatkan oleh Telkomsel;
(11) Mengembalikan setiap kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Telkomsel
apabila terbukti terdapat kesalahan pada tagihan, pengembalian akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya;
(12) Memberikan kompensasi kepada Telkomsel apabila tidak dapat menyelesaikan Gangguan sesuai Jaminan Tingkat Layanan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pendukung A;
(13) Penyelenggara Mitra sebagai pihak peminta layanan Sartel dan/atau Sarpen berkewajiban untuk menyediakan penyambungan fisik sampai dengan manhole Telkomsel dan menyiapkan perangkat ADM dan DDF di ruang kolokasi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pendukung A;
(14) Penyelenggara Mitra sebagai pihak penyedia layanan Sartel dan/atau Sarpen berkewajiban untuk menyediakan penyambungan fisik dari titik Manhole sampai titik DDF POI dan menyiapkan perangkat OTB di ruang kolokasi dengan konfigurasi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pendukung A;
Pasal 14 Hak Mitra
(1) Penyelenggara Mitra berhak meminta Layanan Sartel dan/atau Sarpen
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Daftar Layanan Interkoneksi Yang
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 19
Ditawarkan dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(2) Memeriksa instalasi dan spesifikasi perangkat Telkomsel untuk keperluan pemeriksaan Gangguan dan/atau keperluan lainnya, baik yang berkaitan dengan jaminan kesinambungan layanan maupun jaminan pelaksanaan Perjanjian untuk memastikan sambungan telekomunikasi dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Telkomsel;
(3) Menerima pembayaran terhadap pemakaian Sartel dan/atau Sarpen yang dimanfaatkan oleh Telkomsel berdasarkan Perjanjian ini;
(4) Memperoleh biaya perbaikan dari Telkomsel apabila terjadi kerusakan pada Sartel dan/atau Sarpen yang dapat dibuktikan akibat kelalaian Telkomsel pada saat melaksanakan instalasi, operasi dan pemeliharaan perangkatnya;
(5) Melaksanakan pengisoliran dan/atau penghentian pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen sesuai permintaan penyidik yang berwenang dan/atau Telkomsel terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini. Pengisoliran yang dilaksanakan tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban Telkomsel;
(6) Memperoleh biaya ganti rugi dari Telkomsel apabila dapat dibuktikan bahwa Telkomsel melakukan tindakan Fraud dan/atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi Mitra termasuk namun tidak terbatas pada kasus unauthorized used seperti penggunaan catu daya, penggunaan link FO untuk keperluan interkoneksi diluar layanan yang sudah ditentukan.
Pasal 15 Kewajiban Telkomsel
(1) Menyediakan Sartel dan/atau Sarpen sebagaimana ditentukan dalam
Dokumen Daftar Layanan Interkoneksi Yang Ditawarkan dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(2) Melakukan aktivasi dan/atau deaktivasi Sartel dan/atau Sarpen miliknya
dengan perangkat Mitra sesuai tanggung jawab masing-masing Pihak; (3) Menjaga kestabilan mutu dan kesinambungan operasi Sartel dan/atau Sarpen
sesuai standar yang disepakati Para Pihak sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(4) Menerima dan menindaklanjuti laporan gangguan teknis pada instalasi milik
masing-masing Pihak berdasarkan Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung A;
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 20
(5) Jika terjadi Gangguan, Para Pihak bersama-sama mencari sumber Gangguan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana terlampir dalam Dokumen Pendukung A;
(6) Menjamin Sartel dan/atau Sarpen yang dimilikinya sesuai Jaminan Tingkat
Layanan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(7) Memberikan ijin temporer kepada Mitra untuk memasuki lokasi-lokasi Telkomsel untuk pelaksanaan survey, instalasi, pengawasan lapangan, pemeliharaan dan/atau perbaikan perangkat miliknya sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(8) Memberikan informasi tagihan (invoice) Sartel dan/atau Sarpen yang
digunakan oleh Mitra sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung B; (9) Menerima klaim tagihan dari Mitra apabila diyakini bahwa tagihan yang
disampaikan tidak sesuai atau melampaui penggunaan; (10) Menjamin kebenaran dan keakuratan data Sartel dan/atau Sarpen milik
masing-masing Pihak yang dimanfaatkan oleh Mitra; (11) Mengembalikan setiap kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Mitra
apabila terbukti terdapat kesalahan pada tagihan, pengembalian akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya;
(12) Memberikan kompensasi kepada Mitra apabila tidak dapat menyelesaikan
Gangguan sesuai Jaminan Tingkat Layanan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pendukung A;
(13) Telkomsel sebagai pihak peminta layanan Sartel dan/atau Sarpen
berkewajiban untuk menyediakan penyambungan fisik sampai dengan manhole Mitra dan menyiapkan perangkat ADM dan DDF di ruang kolokasi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pendukung A;
(14) Telkomsel sebagai pihak penyedia layanan Sartel dan/atau Sarpen
berkewajiban untuk menyediakan penyambungan fisik dari titik Manhole sampai titik DDF POI dan menyiapkan perangkat OTB di ruang kolokasi dengan konfigurasi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pendukung A;
Pasal 16 Hak Telkomsel
(1) Telkomsel berhak meminta Layanan Sartel dan/atau Sarpen sebagaimana
ditentukan dalam Dokumen Daftar Layanan Interkoneksi Yang Ditawarkan dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pendukung A;
(2) Memeriksa instalasi dan spesifikasi perangkat Mitra untuk keperluan pemeriksaan Gangguan dan/atau keperluan lainnya, baik yang berkaitan dengan jaminan kesinambungan layanan maupun jaminan pelaksanaan
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 21
Perjanjian untuk memastikan sambungan telekomunikasi dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra;
(3) Menerima pembayaran terhadap pemakaian Sartel dan/atau Sarpen yang dimanfaatkan oleh Mitra berdasarkan Perjanjian ini;
(4) Memperoleh biaya perbaikan dari Mitra apabila terjadi kerusakan pada Sartel dan/atau Sarpen yang dapat dibuktikan akibat kelalaian Mitra pada saat melaksanakan instalasi, operasi dan pemeliharaan perangkatnya;
(5) Melaksanakan pengisoliran dan/atau penghentian pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen sesuai permintaan penyidik yang berwenang dan/atau Mitra terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini. Pengisoliran yang dilaksanakan tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban Mitra;
(6) Memperoleh biaya ganti rugi dari Mitra apabila dapat dibuktikan bahwa Mitra melakukan tindakan Fraud dan/atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi Telkomsel termasuk namun tidak terbatas pada kasus unauthorized used seperti penggunaan catu daya, penggunaan link FO untuk keperluan interkoneksi diluar layanan yang sudah ditentukan.
BAB III KETENTUAN KHUSUS
Bagian Pertama Interkoneksi
Pasal 17 Interkoneksi Dan Standard
(1) Penyambungan Jaringan Telkomsel dan jaringan Mitra harus dilakukan di POI yang ditentukan oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Jaringan Telkomsel dan Mitra yang disambungkan di Titik Interkoneksi
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang Mitra dan sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.
(3) Dalam menggunakan layanan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini,
Telkomsel dan Mitra harus mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D dan juga konfigurasi teknis interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen pendukung A.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 22
(4) Titik Interkoneksi antara Jaringan Telkomsel dengan Jaringan Mitra berada di DDF Telkomsel apabila Telkomsel sebagai Penyedia Akses dan berada di DDF Mitra apabila Mitra sebagai Penyedia Akses sebagaimana dijelaskan pada Dokumen Pendukung A Perjanjian ini.
Pasal 18 Routing
(1) Para Pihak sepakat untuk menggunakan call scenario dan routing sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Para Pihak sepakat routing yang diberlakukan terbatas hanya pada panggilan dari Pengguna Telkomsel kepada Pengguna Mitra atau Pengguna Mitra kepada Pengguna Telkomsel.
(3) Para Pihak dapat melakukan routing secara langsung dan melalui pihak penyelenggara lainnya dalam rangka : a. Kongesti atau kendala teknis lainnya
b. Belum terdapatnya direct connection
c. Least Cost Routing yang akan dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Pengaturan Trafik atau dokumen tertulis lainnya yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
Pasal 19 Penomoran
(1) Para Pihak yang berinterkoneksi wajib menggunakan dan mematuhi sistem
penomoran, format penomoran, kerangka petunjuk pemakaian dan alokasi penomoran yang ditetapkan dalam rencana penomoran nasional (yang mengacu pada Fundamental Technical Plan (FTP) yang diterbitkan
pemerintah).
(2) Para Pihak harus saling mengirimkan informasi penomoran yang cukup dan benar.
(3) Ketentuan mengenai Sistem Penomoran MITRA dan Telkomsel untuk seluruh lokasi Area Pelayanan dan POC tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
(4) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan penambahan sistem penomoran yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan dari Pihak lainnya.
(5) Untuk penomoran Visitor, maka Para Pihak memberikan Dummy Number
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 23
sebagai identitas pemanggil untuk dapat dikenali sebagai Visitor salah satu pihak. Penggunaan Dummy Number yang disepakati oleh Para Pihak hanya diperuntukkan bagi Visitor yang sedang melakukan roaming di jaringan masing-masing Pihak
(6) Dalam hal terjadi perubahan atau relokasi POC suatu block penomoran existing, maka perubahan atau relokasi dapat dilaksanakan pada block yang telah memiliki trafik maksimal 1% dari setiap block penomoran. Perubahan atau relokasi POC dapat dilaksanakan oleh Para Pihak dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya.
Pasal 20
Kapasitas Dan Forecast
(1) Para Pihak dengan itikad baik berkewajiban untuk menyediakan Forecast kebutuhan kapasitas untuk setiap layanan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun kedepan di tiap-tiap lokasi POI yang ditawarkan, dan wajib direview setiap tahun sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Forecast hanya akan digunakan untuk maksud perencanaan, oleh karenanya
Para Pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan apapun kepada pihak lainnya kecuali jika pihak lainnya tersebut telah memesan dan disetujui untuk ditetapkan pada suatu layanan oleh pihak yang menyediakan.
(3) Hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan kapasitas diatur lebih rinci dalam
Dokumen Pendukung A.
Pasal 21 CLI (Calling Line Identification)
(1) Jika suatu Pihak meminta CLI dari Pihak lain, maka Pihak yang diminta akan
memberikan CLI kepada Pihak yang meminta sesuai dengan kemampuannya.
(2) Permintaan CLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. manajemen Trafik b. manajemen penagihan c. pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat
baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan.
d. menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi e. berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan
Pengguna; dan f. pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 24
(3) Jika ada suatu perubahan dalam undang undang atau peraturan yang berkenaan dengan CLI, maka suatu Pihak harus mematuhi ketentuan hukum tersebut dengan merubah pengoperasian CLI sesuai dengan undang-undang yang baru.
Bagian Kedua Sartel Dan/Atau Sarpen
Pasal 22 Penyediaan Sartel Dan/Atau Sarpen
(1) Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan FPI sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati serta sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Para Pihak sepakat bahwa untuk penyambungan interkoneksi berada di
manhole sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.
(3) Agar layanan interkoneksi Para Pihak dapat berlangsung, penyambungan fisik dari manhole ke DDF POI akan disediakan oleh masing-masing Pihak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.
(4) Para Pihak sepakat tentang Konfigurasi Teknis Sartel dan/atau Sarpen antara
Telkomsel – Mitra sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
(5) Para Pihak sepakat bahwa hasil rekonsiliasi Sartel dan/atau Sarpen dituangkan dalam Berita Acara Penggunaan Sartel dan/atau Sarpen sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung B.
(6) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan penggunaan Sartel dan/atau Sarpen
oleh Para Pihak maka akan disepakati tersendiri yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penggunaan Sartel dan/atau Sarpen yang dilakukan oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.
(7) Ketentuan-ketentuan pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen milik kedua belah
pihak diatur dalam Dokumen Pendukung A.
Pasal 23 Prosedur Permintaan Dan Pemenuhan
(1) Realisasi atas permintaan penambahan dan/atau pengurangan Sartel dan/atau
Sarpen maupun perubahan konfigurasi teknis dan/atau modifikasi sistem dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh wakil Para Pihak.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 25
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini dan akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan hak dan kewajiban Para Pihak.
(3) Prosedur permintaan penambahan dan/atau pengurangan sewa Sartel dan/atau Sarpen dijelaskan lebih lanjut dalam Dokumen Pendukung A.
Bagian Ketiga Operasi Dan Pemeliharaan Interkoneksi
Pasal 24 Operasi Dan Pemeliharaan Perangkat Interkoneksi
(1) Penyambungan Interkoneksi dan integrasi antar sistem harus melibatkan Para Pihak.
(2) Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas Perangkat
Interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah sampai dengan DDF POI. (3) Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya
untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara :
a. saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi
antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang Mitra. b. penetapan tolak ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan
secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.
(4) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, baik dari sisi operasi maupun
pemeliharaan Perangkat Interkoneksi Para Pihak sepakat untuk saling membantu terutama dalam memberikan kemudahan ijin masuk ke lokasi Perangkat Interkoneksi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
(5) Dalam hal terjadi kerusakan pada Perangkat Interkoneksi maka Pihak yang
memiliki Perangkat Interkoneksi tersebut yang berkewajiban untuk memperbaikinya, dengan biayanya sendiri kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian Pihak lainnya atau pekerja resmi Pihak lainnya.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 26
Pasal 25 Perubahan Sistem
(1) Dalam hal salah satu pihak mengadakan perubahan/modifikasi pada sistemnya
atau subsistemnya sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus diadakan perubahan/modifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam jangka waktu tertentu seperti terdapat dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi antara
lain: a. penambahan perangkat, jadwal pelaksanaan dan perencanaan hubungan
putus. b. perubahan dan atau modifikasi sistem/subsistem yang dapat
mempengaruhi performansi sistem/subsistem pihak lainnya seperti namun tidak terbatas pada perubahan dan atau modifikasi sentral Hardware & Software, Routing, dan Signaling.
(3) Biaya penggantian dan atau pelaksanaan perubahan atau modifikasi sistem
dan subsistem akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak yang dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh Pihak yang berwenang masing-masing Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(4) Jika suatu Pihak membuat suatu Perubahan Jaringan, perubahan tersebut harus memastikan bahwa Panggilan yang diterima dari Pihak lain tidak terganggu terhadap sambungan secara keseluruhan atau terganggu dengan cara apapun dari panggilan secara umum yang dibuat oleh Pelanggan Pihak yang merubah.
(5) Para Pihak setuju untuk bekerjasama dan saling berkonsultasi pada saat
implementasi Perubahan Jaringan dan saling memelihara aliran informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan, dengan maksud untuk memperkecil, menghapuskan segala gangguan terhadap Layanan yang disediakan sesuai Perjanjian Interkoneksi ini dan untuk mengakomodasi keinginan kedua belah pihak mengenai komitmen waktu dan implikasi Perubahan Jaringan yang diusulkan.
(6) Para Pihak mempunyai hak untuk memodifikasi, merubah atau mengganti
teknologi yang digunakan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja layanan dari jaringan yang disediakan masing-masing Pihak, dengan ketentuan bahwa modifikasi tersebut tidak berpengaruh pada kinerja jaringan yang disediakan untuk Pihak lain.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 27
Pasal 26 Perlindungan Dan Keamanan Sistem
Para Pihak yang berinterkoneksi wajib bertanggungjawab atas keamanan pengoperasian sistemnya masing-masing dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian sistem tersebut tidak akan :
a. membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor,
pekerja, agen atau pelanggan dari pihak lainnya; b. merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian
sistem milik pihak lain.
Pasal 27 Perjanjian Penyambungan Peralatan
Selain untuk kepentingan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak tidak diperkenankan menyambungkan atau memasang suatu perangkat lain kedalam sistem jaringan interkoneksi kecuali penyambungan perangkat tersebut disetujui oleh secara tertulis oleh Para Pihak, tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.
Bagian Keempat Operasi Dan Pemeliharaan Sartel Dan/Atau Sarpen
Pasal 28 Operasi Dan Pemeliharaan Sartel Dan/Atau Sarpen
(1) Pengoperasian dan pemeliharaan Sartel dan/atau Sarpen termasuk biaya yang
ditimbulkan dari kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
(2) Penyambungan link dan integrasi antar sistem harus melibatkan Para Pihak.
(3) Masing-masing Pihak wajib mengupayakan, menjamin, dan meningkatkan mutu layanan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sebaik-baiknya, dengan cara :
a. Menetapkan tolok ukur teknis dan tingkat layanan jaringan secara terukur
sesuai Jaminan Tingkat Layanan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
b. Saling memberikan informasi data performansi Sartel dan/atau Sarpen; c. Penanganan Gangguan pada sistem/sub-sistem yang berpengaruh pada
sistem/sub-sistem Pihak lainnya, harus melibatkan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
d. Koordinasi pengoperasian dan pemeliharaan oleh Para Pihak dapat dilakukan mengacu pada Perjanjian Induk sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A;
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 28
e. Koordinasi penanganan Gangguan terdapat dalam Dokumen Pendukung A.
Bagian Kelima Pelayanan Interkoneksi
Pasal 29 Ruang Lingkup Layanan
(1) Interkoneksi Jaringan Telkomsel dengan Jaringan Mitra harus dapat melayani jenis-jenis layanan Interkoneksi end to end yang telah disepakati kedua belah Pihak.
(2) Interkoneksi harus mampu memberikan data seluruh jenis layanan interkoneksi
sehingga baik Telkomsel maupun Mitra dapat menghitung biaya dan pendapatan interkoneksi yang harus dikeluarkan dan diterima oleh masing-masing Pihak.
(3) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Pengguna Telkomsel, Pengguna Mitra
dan masyarakat, Telkomsel dan Mitra dapat menyelenggarakan pelayanan bersama dan saling melayani Interkoneksi jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak yang pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
(4) Jenis layanan telekomunikasi yang dapat diinterkoneksikan serta
penyelenggaraan pelayanan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
(5) Masing-masing pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan atau berhak
mengakses layanan tambahan kecuali ada pernyataan tertulis untuk layanan tambahan tersebut.
(6) Dalam hal penyelenggaraan Interkoneksi jasa telekomunikasi untuk pelayanan umum yang melibatkan pihak ketiga, diatur sesuai peraturan yang berlaku.
(7) Dalam hal Telkomsel dan Mitra menyelenggarakan pelayanan bersama, maka
penyediaan sarana dan pemprograman kode aksesnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
(8) Kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, biaya yang timbul untuk persiapan implementasi pelayanan Interkoneksi jasa telekomunikasi dan pelayanan bersama di masing-masing Pihak menjadi tanggung jawab masing-masing.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 29
(9) Pendapatan dan biaya interkoneksi pelayanan jasa telekomunikasi yang dimaksud ayat (7) Pasal ini, untuk masing-masing pihak dihitung secara proporsional berdasarkan Tarif interkoneksi yang berlaku.
Pasal 30 Kualitas Layanan
(1) Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara :
a. saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi
antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang Mitra. b. penetapan tolak ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan
secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.
(2) Tingkat pelayanan Telkomsel dan Mitra untuk layanan basic telephoni dasar
(voice) adalah sebagai berikut:
a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan);
b. ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 60% (enam puluh persen); c. Loss Call maksimum 1% (satu persen); d. CCS Congestion maksimal 1 % (satu persen); e. CCS CCS #7 Call Failure maksimal 1% (satu persen).
(3) Parameter CCS #7 Link Load (SDL), 1 sirkit SDL maksimum dibebani 0,4 Erlang dari dua arah.
(4) Parameter Kinerja layanan interkoneksi (SMS) dengan menggunakan teknologi TDM, antara lain : a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan
persen koma sembilan puluh sembilan). b. Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24 c. Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak. d. Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak. e. SMS success Delivery minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen). f. Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat
(SMS), adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link.
(5) Parameter Kinerja layanan interkoneksi (SMS) dengan menggunakan teknologi
IP (Sigtran), antara lain :
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 30
a. Persyaratan Implementasi Signalling berbasis Sigtran adalah jika trafik signaling telah melebihi trafik setara dengan 16 E1 (dua arah).
b. Interface Ethernet yang dapat dipergunakan adalah Fast Ethernet 100 Mbit/detik (spesifikasi IEEE 802.3u) maupun Gigabit Ethernet 1000 Mbit/detik (spesifikasi IEEE 802.3z).
c. Bandwidth media trasmisi yang dipergunakan dipersyaratkan maksimum adalah 80% dari total bandwidth. Jika pembebanan signaling pada media transmisi melebihi 80% perlu dilakukan penambahan bandwidth media transmisi.
d. Pembebanan maksimal untuk 1 modul port di Signalling Gateway adalah 2000 msu/s untuk per link nya. Jika melebihi pembebanan modul port di Signalling melebihi 2000 msu/s tiap link perlu dilakukan penambahan kapasitas.
e. Keamanan untuk pengangkutan sinyal antar titik signalling harus dipastikan menggunakan mekanisme transportasi terjamin seperti tunneling MPLS sampai dengan Soft Switch, Signaling Gateway (SG) atau IP Signaling Point (IPSP) dengan kelas layanan khusus untuk signalling atau IP-VPN atau jaringan IP yang dikhususkan untuk signalling.
f. Transportasi melalui jaringan IP harus menggunakan mekanisme keamanan yang tepat untuk otentikasi, integritas, kerahasiaan, ketersediaan sesuai dengan RFC 2401 IETF (Security Architecture for the Internet Protocol) atau RFC 3788 (Security Considerations for Signaling Transport SIGTRAN Protocols).
g. Persyaratan MTP Level 3 : i. Message Loss : Tidak lebih dari 1 MSU dalam setiap 107 MSU hilang
akibat kegagalan transportasi. ii. Sequence Error : Tidak lebih dari 1 MSU dalam setiap 1010 MSU
disampaikan secara tidak berurutan (termasuk pesan diduplikasi) karena kegagalan transportasi.
iii. Message Error : Tidak lebih dari 1 MSU dalam setiap 1010 MSU memuat pesan error yang tidak terdeteksi oleh protokol transport.
iv. Availability : Ketersediaan setiap routing signaling adalah 99,99 % atau lebih baik.
(6) Telkomsel dan Mitra memberi jaminan Utilisasi Sirkit Interkoneksi dengan
ketentuan:
a. Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of Service (GOS ) 1%;
b. maksimum utilisasi operasional adalah 85%; b. jika dilakukan penambambahan maka target utilisasinya minimal sebesar
65%.
(7) Tingkat pelayanan Telkomsel dan Mitra untuk jasa layanan SMS adalah sebagai berikut:
a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan
persen koma sembilan puluh sembilan); b. Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24. c. Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak;
d. Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak; e. SMS Success Delivery dalam 30 detik minimal sebesar 90% (sembilan
puluh persen). (8) Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat (SMS),
adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link.
(9) Standar Pelayanan (Service Level Agreement) untuk jasa layanan SMS, selain yang diatur pada Perjanjian ini, mengacu pada spesifikasi yang diatur dalam IREG-24.
(10) Jika tidak dicapai tolak ukur yang dikehendaki dalam Pasal ini, maka Para Pihak
sepakat akan mengkoordinasikan melalui tim masing-masing Pihak untuk mengupayakan penyelesaian semaksimal mungkin (best effort) atas masalah tersebut.
(11) Pemberian kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing Pihak harus
memperhatikan parameter performansi network yang sesuai dengan standar kinerja yang tercantum secara rinci dalam Dokumen Pendukung A.
(12) Tingkat pelayanan Telkomsel dan Mitra untuk jasa layanan MMS adalah
sebagai berikut :
a. Expiration Time, mengacu pada pengaturan MMSC masing-masing pihak; b. MMS Success Delivery adalah minimal sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dalam waktu 24 jam. Success Delivery adalah dari A# sampai dengan MMSC B#;
c. Konfigurasi MMSC antara Telkomsel dan Mitra adalah sebagaimana terlampir dalam Dokumen Pendukung A.
(13) Standar Pelayanan (Service Level Agreement) untuk jasa layanan (MMS) adalah
mengacu pada spesifikasi yang diatur dalam IREG-35.
Pasal 31 Layanan Baru
(1) Salah satu Pihak dapat meminta Pihak lainnya untuk menambah layanan baru sebagaimana yang telah diberikan kepada Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian Interkoneksi dengan Pihak Ketiga tersebut, dengan ketentuan layanan baru tersebut tidak bertentangan dengan lisensi yang dimiliki Para Pihak.
(2) Para Pihak akan memenuhi permintaan Pihak lainnya mengenai layanan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk dimasukan ke dalam Perjanjian ini termasuk penetapan fasilitas dan persyaratan standar, jika permintaan tersebut telah disepakati secara tertulis dan sesuai dengan persyaratan standar yang diberikan oleh Para Pihak.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 32
Bagian Keenam Kualitas Layanan Sartel Dan/Atau Sarpen
Pasal 32 Kualitas Layanan Penyediaan Sartel Dan/Atau Sarpen
(1) Parameter Jaminan Tingkat Layanan yang harus dipenuhi oleh Para Pihak adalah sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Dalam hal terjadi Gangguan maka Para Pihak akan berkoordinasi untuk
melakukan perbaikan Gangguan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak.
(3) Gangguan yang diakibatkan oleh kelalaian dari salah satu Pihak yang
menyebabkan kerusakan pada perangkat Pihak lainnya maupun pihak ketiga menjadi tanggung jawab dari Pihak yang menyebabkan terjadinya kerusakan, termasuk biaya atau kerugian yang ditimbulkannya.
(4) Apabila parameter Jaminan Tingkat Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka Pihak yang tidak memenuhi akan memberikan kompensasi kepada pihak lainnya, sepanjang hal itu bukan disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak.
(5) Ketentuan tentang pemberian kompensasi dan perhitungannya diatur dalam
Dokumen Pendukung A.
Bagian Ketujuh Keuangan Interkoneksi
Pasal 33 Tarif Interkoneksi
(1) Tarif interkoneksi antara Telkomsel dan Mitra adalah sebagaimana tercantum
dalam Dokumen Pendukung C. (2) Tarif interkoneksi sebagaimana dimaksud diatas dimungkinkan untuk ditinjau
kembali sesuai dengan perubahan peraturan Pemerintah tentang Tarif Interkoneksi antar Penyelenggara Telekomunikasi dan atau berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah Pihak.
Pasal 34 Pembebanan Biaya, Penagihan Dan Pembayaran
(1) Atas penggunaan layanan interkoneksi yang dimaksud pada pasal 22
Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk dikenakan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung C.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 33
(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran yang dimaksud pada ayat (1)
diatas, untuk keperluan penagihan masing-masing Pihak berkewajiban untuk mencatat data-data yang terkait layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.
(3) Tatacara penyelesaian penagihan dan pembayaran secara rinci tercantum
dalam Dokumen Pendukung B Perjanjian ini. (4) Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal
yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.
(5) Para Pihak sepakat bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatas, hanya diperkenankan terjadi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Jika peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka Pihak yang tidak mengirimkan informasi tagihan akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari total fee billing yang seharusnya dibayarkan.
(7) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo
akan dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.
(8) Pembayaran biaya layanan interkoneksi bulanan dilaksanakan secara Nett Off dengan jasa lainnya sesuai dengan dokumen tagihan yang dipersyaratkan.
Pasal 35 Biaya Transfer Panggilan (Call Forwarding)
Apabila salah satu Pihak melakukan suatu transfer panggilan (Call Forwarding) kepada Pihak lain, maka dapat dikenakan beban biaya sebagaimana layanan panggilan terminasi.
(1) Biaya pemanfaatan Sartel adalah biaya sewa bulanan.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 34
(2) Biaya pemanfaatan Sarpen adalah biaya sewa bulanan.
(3) Para Pihak sepakat bahwa besaran biaya-biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen adalah sesuai Tabel Biaya Pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen sebagaimana tertuang dalam Dokumen Daftar Layanan Interkoneksi yang Ditawarkan.
(4) Biaya Pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen yang terdapat dalam Dokumen
Daftar Layanan Interkoneksi yang Ditawarkan belum termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajiban Para Pihak.
(5) Apabila terjadi perubahan terhadap Biaya Pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen
dan/atau biaya-biaya lainnya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana yang diatur oleh pemerintah, maka besaran biaya-biaya akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru dan sebelum perubahan biaya tersebut efektif berlaku, maka Para Pihak wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum biaya yang baru tersebut diberlakukan.
(1) Penagihan biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen oleh masing-masing Pihak dihitung berdasarkan jumlah dan jangka waktu penggunaannya dalam suatu bulan takwim.
(2) Tagihan pertama pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak, dalam hal pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen digunakan tidak dalam satu bulan penuh, maka dihitung secara proporsional.
(3) Tagihan pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen untuk aktivasi baru yang dapat langsung dibayarkan adalah untuk pemakaian tahun berjalan dan/atau paling lama sampai dengan pemakaian 3 (tiga) bulan tahun berikutnya.
(4) Prosedur penagihan biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen bulanan oleh masing-masing Pihak, adalah sebagai berikut : a. Penyedia FPI mengirimkan tagihan biaya pemanfaatan Sartel dan/atau
Sarpen kepada Pengguna FPI dilengkapi data rincian pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen, disertai Faktur Pajak asli selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (n+1) untuk penggunaan bulan berjalan (n);
b. Tagihan dimaksud butir (a) dalam ayat (4) Pasal ini, dikirimkan oleh masing-
masing Pihak kepada Pihak lainnya dengan alamat :
Kepada PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR : Up. Vice President Infrastructure Management
(5) Prosedur penagihan dan pembayaran diatur dalam Dokumen Pendukung B. (6) Para Pihak sepakat untuk melakukan rekonsiliasi dan settlement bulanan
terhadap tagihan yang akan diterbitkan.
Pasal 38 Tata Cara Dan Waktu Pembayaran
(1) Pembayaran biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen bulanan dilaksanakan secara Nett Off dengan jasa lainnya sesuai dengan dokumen tagihan yang dipersyaratkan.
(2) Pembayaran biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen oleh kedua belah pihak mengacu pada Dokumen Daftar Layanan Interkoneksi yang Ditawarkan.
(3) Pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap bulan dilaksanakan secara transfer dengan biaya transfer menjadi beban masing-masing pihak melalui rekening :
TELKOMSEL
Rekening Nomor : 08-10-0000-3 (Rupiah) Atas Nama : PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR Nama Bank : DEUTSHCE BANK PUSAT Alamat Bank : Jl. Imam Bonjol – Jakarta
MITRA
Rekening Nomor : __________________ Atas Nama : __________________ Nama Bank : __________________ Alamat Bank : __________________
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 36
(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diakui sah jika pembayaran telah ditransfer dan masuk ke rekening bank Pihak lainnya sesuai ketentuan Perjanjian ini.
(5) Apabila terdapat kerterlambatan pembayaran pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen sampai dengan akhir bulan (n+1), maka Pihak yang mengalami kelambatan akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) per hari keterlambatan maksimum 3% dari total tagihan yang belum dibayar.
(6) Penagihan atas denda-denda dimaksud pada Pasal ini dipisahkan dari tagihan
bulanan dan harus dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tagihan denda diterima oleh Pihak yang terkena denda.
(7) Kelebihan atau kekurangan pembayaran oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya akan diperhitungkan dan wajib diselesaikan pembayarannya sesuai Berita Acara Rekonsiliasi.
15 ayat (12) Perjanjian ini, akan diperhitungkan oleh Para Pihak pada tagihan bulan berikutnya.
Pasal 39 Pajak Dan Bea
(1) Seluruh pajak, bea dan biaya lain yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah.
(2) Para Pihak sepakat untuk saling membantu agar masalah perpajakan dalam
pelaksanaan Perjanjian ini dapat saling bersesuaian menurut ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prosedur sebagaimana terdapat dalam Dokumen Pendukung B.
(3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perpajakan dan bea oleh Pemerintah
maka Para Pihak sepakat akan mengacu kepada ketentuan perpajakan dan bea yang baru.
Bagian Kesembilan Perlakuan Terhadap Informasi
Pasal 40 Penyediaan Dan Kerahasiaan Informasi
(1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara
rahasia (confidential), oleh karena itu tidak ada satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 37
dahulu mendapat Perjanjian tertulis kedua belah Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling
dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini atau oleh peraturan yang berlaku.
(3) Sepenuhnya dimengerti oleh Para Pihak bahwa pemberian informasi yang
terkandung dalam Perjanjian ini dikecualikan pada a. informasi yang sudah menjadi milik umum (Public Domain); b. informasi tersebut dikembangkan secara independen oleh pihak ketiga
tanpa melanggar ketentuan Perjanjian ini; c. diminta dibuka karena persyaratan hukum.
(4) Untuk menjamin kerahasiaan seluruh Dokumen yang diberikan, bilamana perlu
Para Pihak dapat setiap saat meminta pengembalian Dokumen kepada Pihak yang lainnya.
(5) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat
bahwa kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus tetap dijamin kerahasiaannya baik oleh Karyawan ataupun Pihak lain yang terkait. Untuk itu bilamana dibutuhkan informasi yang akan diberikan harus dibatasi sesuai kebutuhan.
(6) Apabila salah satu melanggar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang
merasa dirugikan akan menghentikan seluruh kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini dan 5 (lima) tahun sejak terjadinya penghentian tersebut Para Pihak harus tetap saling menjaga kerahasiaan Pihak lainnya.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41 Force Majeure
(1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau
keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau kedua belah Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya Force Majeure (keadaan memaksa).
(2) Yang termasuk sebagai Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan
segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa sebagai berikut: a. Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, tanah longsor,
gunung meletus, angin topan dan gempa bumi; b. Terjangkitnya suatu wabah penyakit menular;
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 38
c. Pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, perang; d. Kebakaran; e. Sabotase; f. Embargo dan pemogokan umum; g. Gangguan teknis pada satelit karena suatu sebab dan/atau peristiwa di
ruang angkasa termasuk namun tidak terbatas pada sun-outage, gerhana matahari, gangguan astronomi dan meteorit;
h. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
(3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force
Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi.
(4) Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena Force Majeure dalam
memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai Force Majeure.
(5) Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, maka kedua
belah Pihak berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
(6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat
Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.
Pasal 42 Fraud Interkoneksi
(1) Masing-masing Pihak secara timbal balik dilarang melakukan atau membiarkan
terjadinya Fraud dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, dan/atau Fraud apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh Pihak yang bersangkutan.
(2) Para Pihak sepakat bahwa setiap panggilan interkoneksi yang berhasil ke Para
Pihak harus memiliki penomoran yang jelas sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pendukung A.
(3) Rekayasa teknis, administratif dan/atau Fraud sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada : a. membuat Dummy Number tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh
Pihak lainnya; b. menyembunyikan atau tidak memberitahukan adanya Dummy Number
kepada Pihak lainnya, meskipun Dummy Number tersebut secara teknis tidak dapat dihindari dan semestinya dibenarkan oleh Pihak lainnya;
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 39
c. mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi informasi/digit pada sistem pensinyalan antar jaringan telekomunikasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak lainnya (misalnya mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi digit A-number, B-number, Kode Area, Kode Jaringan, Kode Trunk Group dan lain sebagainya sehingga jaringan telekomunikasi Pihak lainnya mendapatkan informasi yang tidak benar, misalnya yang semestinya Panggilan SLJJ menjadi Panggilan lokal atau yang semestinya Panggilan SLI menjadi Panggilan SLJJ dan/atau lokal);
d. menambah dan/atau mengurangi data/informasi yang terdapat pada CDR;
e. melanggar ketentuan yang telah disepakati mengenai Konfigurasi Interkoneksi, Titik Interkoneksi, Sentral Gerbang, Call Scenario dan format CDR;
f. menyalurkan trafik Interkoneksi yang tidak jelas atau tidak dapat ditelusuri asal-usulnya;
g. membuka atau menutup Prefiks, Kode Akses, dan/atau meneruskan panggilan Interkoneksi yang menyebabkan panggilan Interkoneksi terjadi diluar Call Scenario yang telah disepakati dalam Dokumen Pendukung A.
h. melakukan pengalihan trafik (refilling) dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya interkoneksi.
(4) Para pihak sepakat bahwa data trafik Interkoneksi yang didapat oleh para pihak dari kegiatan sehubungan dengan Perjanjian ini, hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
(5) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS Broadcast dari Mitra ke Pengguna Telkomsel demikian juga berlaku sebaliknya.
(6) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat bahwa layanan ini sifatnya
terbatas hanya dari pengguna Telkomsel ke pengguna Mitra dan atau sebaliknya.
(7) Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan Spamming melalui SMS kepada Pengguna pihak lainnya secara langsung maupun melalui pihak ketiga.
(8) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS melalui jaringan (transit) milik pihak ketiga diluar Perjanjian ini..
(9) Untuk jasa layanan MMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman MMS Broadcast dari Mitra ke Pengguna Telkomsel demikian juga sebaliknya.
(10) Untuk jasa layanan MMS, Para Pihak sepakat bahwa layanan ini sifatnya
terbatas hanya dari Pengguna Telkomsel ke pengguna Mitra dan sebaliknya. (11) Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan spamming melalui MMS kepada
Pengguna lainnya secara langsung maupun melalui pihak ketiga.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 40
(12) Untuk kepentingan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak tidak
diperkenankan menyambungkan atau memasang suatu perangkat lain kedalam sistem jaringan Interkoneksi.
(13) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) sampai dengan (12) Pasal ini
digolongkan kepada perbuatan kecurangan (Fraud). (14) Untuk mencegah terjadinya Fraud dalam Panggilan Interkoneksi, Para Pihak
berhak meminta dan melakukan pembatasan durasi panggilan interkoneksi sesuai kesepakatan para pihak.
(15) Apabila terdapat dugaan terjadinya Fraud yang dilakukan oleh salah satu Pihak,
maka Pihak lainnya yang terkena Fraud memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang diduga melakukan Fraud dan Pihak yang diduga melakukan Fraud tersebut harus segera melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena Fraud dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
(16) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya
pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (15) Pasal ini, Pihak yang diduga melakukan Fraud tidak melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena Fraud, maka Pihak yang terkena Fraud dapat melakukan pemblokiran sumber fraud secara sepihak namun tidak menunda kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian.
(17) Apabila dugaan Fraud sebagaimana dimaksud ayat (15) Pasal ini terbukti, maka
Pihak yang melakukan Fraud harus menghentikan perbuatan Fraud dalam jangka waktu 1 x 24 jam dan Pihak yang terkena Fraud dapat melakukan pemblokiran sumber fraud dan/atau menunda pelaksanaan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian sampai dengan selesainya penyelesaian Fraud sebagaimana dimaksud Pasal ini.
(18) Pembuktian atas adanya Fraud sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini
menerapkan azas pembuktian terbalik (Pihak yang dituduh melakukan pelanggaran yang harus membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan).
(19) Untuk perbuatan kecurangan (Fraud) yang tergolong dalam perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini akan dikenakan tarif tertinggi sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pendukung C Perjanjian ini ditambah denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),
(20) Untuk perbuatan kecurangan (Fraud) yang dimaksud dalam Pasal ini akan
dikenakan sanksi denda oleh Pihak yang dirugikan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) untuk setiap kasus, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas pengajuan klaim dengan disertai bukti-bukti pendukung yang telah dinyatakan diterima pihak lain.
(21) Selain dikenakan sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (20)
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 41
Pasal ini, dapat pula dikenai sanksi pemutusan Perjanjian secara sepihak tanpa menunggu Keputusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(22) Setiap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini
dapat pula diadukan ke Pihak yang Berwajib atas dasar ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.
(23) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat bahwa pengiriman SMS melalui jaringan (transit) milik pihak ketiga dalam hal ini melalui Pengelola Trafik SMS Interkoneksi, tidak dikategorikan sebagai Fraud Interkoneksi
Pasal 43 Pelanggaran, Suspensi Dan Pemutusan Perjanjian
(1) Pelanggaran salah satu Pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa
ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak Pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan tersebut.
(2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu Pihak atas suatu pelanggaran terhadap
suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
(3) Apabila sistem suatu Pihak memberikan pengaruh negatif terhadap sistem
operasi Pihak lain, atau menjadi suatu ancaman keselamatan siapa pun, maka Pihak yang merasa dirugikan atau terancam boleh menangguhkan atau mencabut kewajibannya dalam memberikan layanan interkoneksi, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, sampai Pihak tersebut dapat memastikan bahwa sistemnya sudah bebas dari hal-hal tersebut diatas.
(4) Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini, termasuk
kegagalan untuk membayar selain kegagalan pembayaran menurut perselisihan, maka pihak lain dapat mengajukan pernyataan resmi secara tertulis tentang pelanggaran yang dibuat oleh pihak yang melakukan pelanggaran dan meminta pelanggaran tersebut harus diperbaiki dalam : a. 14 hari kalender sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang
kegagalan untuk pembayaran yang tercakup dalam Perjanjian ini seperti dijelaskan dalam Dokumen Pendukung B; atau
b. 30 hari kalender sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang pelanggaran ini ; atau
c. Dalam keadaan darurat , pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menetapkan waktu yang lebih pendek secara beralasan.
(5) Apabila Pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran di dalam periode yang ditetapkan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menangguhkan (suspensi) kewajibannya memberikan pelayanan interkoneksi sampai pelanggaran tersebut diperbaiki.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 42
(6) Apabila Pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran dalam periode yang ditetapkan oleh Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis dalam 3 (tiga) bulan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Tetapi jika pihak yang melakukan pelanggaran telah memperbaiki pelanggaran dalam periode 3 (tiga) bulan, maka Perjanjian ini dapat dilanjutkan.
(7) Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak wajib segera melakukan
deinstalasi peralatan interkoneksi masing-masing pihak yang berada dilokasi Pihak lainnya, bila ada.
(8) Khusus untuk masalah pelanggaran yang termasuk dalam katagori fraud
ketentuan dalam Pasal ini dapat tidak berlaku apabila ditentukan lain dalam Pasal 30 mengenai Fraud.
Pasal 44 Pengakhiran Perjanjian
(1) Perjanjian ini akan berakhir apabila :
a. kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuangkannya dalam bentuk tertulis;
b. terjadinya pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pasal 42 dan Pasal 43;
c. salah satu Pihak memutuskan Perjanjian secara tertulis yang disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian,
d. ijin salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah; e. Para Pihak tidak lagi menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sesuai
Lisensi yang dimilikinya f. salah satu Pihak dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan;
(2) Dalam hal pengakhiran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka
kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
Pasal 45 Masa Berlaku Perjanjian
Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tanganinya sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini dan akan berlaku secara terus-menerus, kecuali dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 43
dalam Pasal 40, Pasal 41, pasal 42, pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 dan Pasal 48 pada Perjanjian ini.
Pasal 46 Hak Atas Kekayaan Intelektual
(1) Hak atas kekayaan intelektual adalah hak milik dari pihak penyelenggara yang
menciptakan atau memilikinya. Dalam Perjanjian ini hak yang dimaksud tidak menyangkut pemberian hak dari pihak lain.
(2) Semua merek dagang, penemuan, hak paten, hak cipta, hak desain baik yang
sudah atau tidak terdaftar dan semua hak milik intelektual lainnya yang tidak disebutkan dengan jelas dalam Perjanjian ini dianggap milik masing-masing pihak.
(3) Masing-masing Pihak menjamin bahwa dalam menyediakan Layanan Interkoneksi, masing-masing Pihak akan selalu mengunakan software, Perangkat Interkoneksi, ataupun peralatan lainya yang mengunakan hak atas kekayaan intelektual yang sah.
Pasal 47 Pelimpahan Atas Hak Dan Kewajiban
(1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat baik bagi Para Pihak yang menanda
tanganinya. (2) Para Pihak tidak diperkenankan untuk melimpahkan hak-hak, manfaat dan
kewajiban pada Perjanjian ini (sebagian atau seluruhnya) kepada Pihak Ketiga tanpa memperoleh Perjanjian secara tertulis dari Pihak lainnya.
(3) Untuk layanan SMS, maka penyediaan perekaman, pemprosesan data billing, monitoring performansi dan gangguan menjadi tanggung jawab Pengelola Trafik SMS Interkoneksi yang telah disepakati oleh Para Pihak.
Pasal 48 Perselisihan
(1) Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di
wilayah Republik Indonesia. (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(3) Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak
tercapai maka Para Pihak dapat meneruskan penyelesaian perselisihan ini kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melalui mediasi
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 44
dengan berpedoman pada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan dalam Interkoneksi sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
(4) Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak
tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI. Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat.
(5) Kedua belah Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48
ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
(6) Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini.
Pasal 49 Pertentangan Kepentingan
(1) Para Pihak sepakat bahwa pihak yang melakukan penandatanganan Perjanjian ini bukan (i) anggota Dewan Direksi atau anggota Dewan Komisaris (ii) karyawan/wati (iii) saudara, suami, istri, ipar dari karyawan/wati, Direktur, Komisaris Pihak lainnya atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
(2) Jika dikemudian hari diketahui bahwa salah satu Pihak memiliki pertentangan kepentingan, maka diwajibkan untuk mengungkapkan kepada Pihak lainnya dan Pihak lainnya mempunyai hak sepenuhnya untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila transaksi tersebut dipandang tidak wajar, dan tidak ada kewajiban bagi Pihak lainnya untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemutusan tersebut.
Pasal 50 Larangan Pemberian Hadiah Dan Komisi
(1) Salah satu Pihak atau perwakilannya atau agent, atau affiliasi dari Pihak tersebut tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi kepada pegawai Pihak lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila Pihak tersebut berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa Pihak lainnya, perwakilan atau agen atau affiliasinya terbukti
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 45
bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi kepada Pegawai Pihak tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(3) Salah satu Pihak atau pegawainya dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai Pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal ini dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini dan kepada Pihak yang melanggar, sub rekanannya dan atau agennya dapat dikenakan tuntutan pidana.
Pasal 51 Korespondensi, Pemberitahuan
(1) Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian
ini ditujukan secara tertulis kepada :
Telkomsel : PT. Telekomunikasi Selular Up : Vice President Interconnect & Roaming
Pasal 52 Keseluruhan Perjanjian Dan Perubahan (Amandemen)
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan atau jika di kemudian
hari terdapat: a. perubahan lisensi Telkomsel atau Mitra, atau b. perubahan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri, sehingga Perjanjian ini harus disesuaikan dan atau diubah, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengkajian ulang dan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum atas Perjanjian ini.
(2) Suatu permintaan tinjauan ulang harus diinformasikan secara rinci kepada Pihak
lainnya. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permintaan tersebut di atas diajukan, Para Pihak secara bersama-sama akan melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan bersama.
(3) Setiap perubahan dan atau tambahan-tambahan terhadap Perjanjian ini dan
atau dokumen-dokumen pendukungnya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh wakil-wakil yang sah dari kedua belah pihak.
(4) Perjanjian ini berisi keseluruhan Perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan
semua pemahaman, komitmen, penyajian atau Perjanjian apapun sebelumnya, baik tertulis atau pun lisan.
Pasal 53 Jaminan Hukum
(1) Para Pihak dengan ini memberikan jaminan bahwa Pihaknya adalah Pihak penyelenggara yang independen dan sah serta telah mendapatkan seluruh perizinan/lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan jaringan dan karenanya bertanggung-jawab penuh atas segala tindakan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) Para Pihak tidak diperkenankan bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara
lainnya melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan yang dapat mengakibatkan Penyelenggara lainnya menjadi terikat atas suatu pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 47
Pasal 54 Tanggung Jawab Hukum
(1) Para pihak sepakat untuk saling menjaga pihak lainnya dari segala klaim,
tuntutan dan gugatan ganti rugi yang datang dari Pengguna sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) Telkomsel dengan ini membebaskan Mitra dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan Telkomsel sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(3) Mitra dengan ini membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan Mitra sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(4) Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab atas resiko kerugian atau bad debt
akibat adanya layanan tambahan yang diadakan oleh salah satu pihak dengan pihak ketiga, seperti tetapi tidak terbatas pada layanan collect call dan premium call.
Pasal 55 Bukan Pengesampingan Hak
(1) Bukan pengesampingan hak. Keterlambatan atau kelalaian salah satu Pihak
dalam melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dianggap
sebagai pengesampingan dan/atau pelepasan hak Pihak dimaksud, baik
terhadap hal yang telah lampau, sedang berjalan, maupun yang akan datang.
(2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu Pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
Pasal 56 Dokumen Pendukung
(1) Dokumen-dokumen Pendukung yang merupakan bagian dari Perjanjian ini
antara lain terdiri dari :
a. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi b. Dokumen Pendukung B : Penagihan dan Pembayaran c. Dokumen Pendukung C : Daftar Layanan Interkoneksi d. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis e. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi
(2) Dokumen-dokumen Pendukung yang dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 48
Pasal 57 Kekuatan Perjanjian Dan Hukum Yang Berlaku
(1) Apabila sebagian ketentuan Perjanjian ini atau sebagian dokumen pendukungnya
oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak akan menyebabkan batalnya atau mempengaruhi sahnya ketentuan selebihnya.
(2) Apabila terdapat ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat untuk segera mencabut ketentuan dimaksud sehingga secara resmi dinyatakan tidak berlaku.
(3) Ketidak-sepakatan untuk mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)
tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan selebihnya. (4) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik
Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata).
Pasal 58 Penutup
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing sama bunyinya dan mengikat Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Induk setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.
PT Telekomunikasi Selular,
( ) Direktur Utama
PT. Mitra
(_________________) Direktur Utama
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DOKUMEN PENDUKUNG A:
PERENCANAAN DAN OPERASI
Dokumen Pendukung A
Hal - 2
DAFTAR ISI
1 Umum ..................................................................................................................... 3
2 Informasi Jaringan ................................................................................................... 3
3 Sentral Gerbang yang Akan dikoneksikan ............................................................... 5
Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) .................................................. 64
Lampiran A4 : Tanggungjawab Atas Jenis Trafik ......................................................... 66
Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) .......................................... .74
Lampiran A7 : Prosedur dan Bisnis Proses Pelayanan & Operasi Pemeliharaan ........ 76
Lampiran A6 : Jaminan Tingkat Layanan Dan Kententuan Kompensasi ...................... 78
Lampiran A8 : Berita Acara Penggunaan Sartel dan atau Sarpen ................................ 83
Dokumen Pendukung A
Hal - 3
1. UMUM
1.1. Dokumen Pendukung ini memberikan gambaran secar rinci mengenai aspek perencanaan dan prinsip pengoperasian dalam penyaluran panggilan antara para penyelenggara yang berinterkoneksi, serta memberikan petunjuk sebagai dasar teknis dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis (Dokumen Pendukung D) dan Dokumen Petunjuk Pelaksanaan. Petunjuk teknis yang ditetapkan merupakan ketentuan pada perencanaan dan pengoperasian dari berbagai layanan interkoneksi dan koneksi yang dicakup dalam perjanjian. Dokumen Pendukung A ini dilengkapi dengan Lampiran-Lampiran sebagai berikut :
Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara
Lampiran A2 : Aspek Bisnis
Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD)
Lampiran A4 : Tanggung jawab atas Jenis Trafik
Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working)
Lampiran A6 : Jaminan Tingkat Layanan Dan Kententuan Kompensasi
Lampiran A7: Prosedur dan Bisnis Proses Pelayanan & Operasi Pemeliharaan
Lampiran A8 : Berita Acara Penggunaan Sartel dan atau Sarpen
1.2. Petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pendukung A ini akan digunakan untuk menyusun dokumen sebagai berikut:
1. Dokumen Spesifikasi Teknis yang merupakan Dokumen Pedukung D sebagai bagian dari Perjanjian Interkoneksi mendefinisikan karakteristik interface antar para pihak.
2. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan selanjutnya disebut Juklak yang terdiri dari :
a. Juklak Penyediaan berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi;
b. Juklak Pengujian Operasi merupakan petunjuk pelaksanaan pengujian;
c. Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan merupakan petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.
3. Dokumen Rencana Induk Teknis yaitu dokumen yang berisi mengenai rincian teknis interkoneksi antara kedua penyelenggara dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan interkoneksi yang dapat dicantumkan dalam Perjanjian interkoneksi.
2. INFORMASI JARINGAN
2.1 Informasi jaringan harus saling diinformasikan oleh para pihak, agar masing-masing pihak dapat mengetahui secara dini mengenai informasi jaringan pihak lain secara akurat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rencana implementasi interkoneksi.
Dokumen Pendukung A
Hal - 4
Secara sederhana, konfigurasi jaringan interkoneksi antara Telkomsel dan MITRA dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar. 1 Konfigurasi Jaringan dengan Penyelenggara Jaringan
Gambar. 2 Konfigurasi Jaringan dengan Penyelenggara Jasa
2.2 Informasi Jaringan Telkomsel akan diinformasikan secara tertulis kepada MITRA, dalam kurun waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dengan dilampiri item-item sebagai berikut :
a. Informasi GMSC
Semua lokasi Gateway Switch / MSC yang dimiliki yang berfungsi sebagai titik interkoneksi (POI)
b. Informasi Penomoran
Sistem penomoran yang ada di Telkomsel untuk seluruh area pelayanan
Format informasi tersebut harap disesuaikan dengan format informasi yang diberikan oleh Telkomsel dalam Lampiran A1
2.3 Apabila salah satu pihak melakukan perubahan / modifikasi pada sistemnya atau subsistemnya (misal Gateway atau MSC), sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus dirubah / dimodifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan dilakukan.
Urutan serta Timeline untuk perubahan/modifikasi sistem adalah sebagai berikut :
: Traffic Outgoing
Operator A Operator BLink Op.A
Link Op.B
DN LN
Penyelenggara Jaringan Penyelenggara Jasa SLI
: Traffic Outgoing
DN : Dalam Negeri
LN : Luar Negeri
Operator A Gateway Op.
SLI
Link Penyelenggara Jasa
Link Penyelenggara Jasa
Dokumen Pendukung A
Hal - 5
a) Pemberian surat pemberitahuan dari pihak yang akan melakukan perubahan (5 Hari kerja)
b) Analisa oleh Pihak yang menerima surat pemberitahuan perubahan (10 Hari kerja)
c) Evaluasi bersama oleh Keduabelah Pihak (10 Hari Kerja) d) Penyampaian hasil evaluasi bersama kepada masing-masing pihak (5 Hari
Kerja) e) Pelaksanaan Modifikasi Sistem / Subsitem dikeduabelah Pihak.
3. SENTRAL GERBANG YANG AKAN DIKONEKSIKAN
3.1 Interkoneksi Voice
a. Telkomsel akan menginformasikan seluruh lokasi Sentral Gerbang atau Gateway MSC yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi / POI untuk menyalurkan trafik interkoneksi.
b. Pihak yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel, pada suatu POI tertentu, maka pihak tersebut harus memiliki Sentral Gerbang yang sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.
c. Untuk Operator baru, pembukaan POI pertama kalinya dapat dilakukan sebanyak masing-masing 1(satu) E1 outgoing di 1 (satu) lokasi yang disepakati oleh Para Pihak. Penambahan kapasitas selanjutnya dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A bagian 15.2 tentang Kinerja Layanan Panggilan khususnya butir (f).
d. Untuk pembukaan POI lainnya sebagai pengembangan, minimal harus terdapat trafik sebesar 48 (empat puluh delapan) Erlang atau setara 2 (dua) E1 ke arah POI yang diusulkan oleh MITRA tersebut, dimana 1 (satu) E1 untuk trafik outgoing Telkomsel ke MITRA 1 (satu) E1 untuk trafik outgoing MITRA ke Telkomsel. Jika trafik belum mencapai 48 (empat puluh delapan) Erlang, dalam rangka efisiensi biaya dikedua belah pihak dan untuk mempercepat proses pelaksanaan penyaluran trafik, penyaluran trafik dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang menyelenggarakan transit atas kesepakatan para pihak atau disalurkan di titik POI dengan kesepakatan kedua pihak.
f. Lokasi Sentral Gerbang atau GMSC yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi dan dihubungkan secara fisik dengan jaringan transmisi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
g. Letak titik interkoneksi dari kedua Sentral Gerbang yang dihubungkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak dan dapat berada pada :
1) Lokasi milik Telkomsel, apabila Telkomsel sebagai Penyedia Akses; 2) Lokasi milik MITRA, apabila MITRA sebagai Penyedia Akses; 3) Lokasi milik Pihak Ketiga (In Span Interconnection/ISI).
Dokumen Pendukung A
Hal - 6
3.2 Interkoneksi Signalling
a. Telkomsel akan menginformasikan seluruh lokasi STP/ITP beserta daerah layanan yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi / POI untuk menyalurkan trafik interkoneksi.
b. Pihak lain yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel, pada suatu POI tertentu, maka pihak tersebut harus memiliki kemampuan STP yang selevel dengan STP/ITP Telkomsel pada satu lokasi.
c. Lokasi STP/ITP yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi dan dihubungkan secara fisik dengan jaringan transmisi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
d. Penyelenggara MITRA harus menyediakan 2 titik STP/ITP (1 pair) sebagai titik sambungan ke STP/ITP Telkomsel (fungsi redundancy).
e. Link Voice dan Non Voice perlu dilakukan pemisahan pada saluran yang berbeda.
3.3 Interkoneksi SMS
a. Para Pihak sepakat untuk layanan penyaluran SMS dari Telkomsel menuju Mitra demikian pula sebaliknya, disalurkan melalui pihak ketiga yaitu Pengelola Trafik SMS Interkoneksi.
b. Para Pihak sepakat untuk penyediaan link interkoneksi dari GMSC Para
Pihak ke STP milik Pengelola Trafik SMS Interkoneksi menjadi tanggung jawab Pengelola Trafik SMS Interkoneksi, termasuk namun tidak terbatas pada pengoperasian, pemeliharaan link interkoneksi dan penambahan kapasitas link interkoneksi.
4. PRINSIP ROUTING
4.1. Tanggung Jawab
a. Tanggungjawab setiap Pihak berkaitan dengan jenis penyaluran trafik diuraikan pada Lampiran A4. Tanggungjawab tersebut meliputi penyediaan forecast trafik, penyediaan Profil Kapasitas dan melakukan Order kapasitas
b. Setiap Pihak harus menjamin tersedianya suatu Jenis Rute pada setiap Link interkoneksi untuk penyampaian Jenis Trafik yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Lampiran A4.
4.2 Struktur Rute Trafik Interkoneksi
a. Link interkoneksi yang membawa trafik interkoneksi harus terhubung dengan GMSC dari masing-masing penyelenggara yang berinterkoneksi, dimana aturan mengenai GMSC yang diinterkoneksikan sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.
b. Penyelenggara lain dapat menyalurkan trafik interkoneksinya di jaringan Telkomsel pada :
Dokumen Pendukung A
Hal - 7
(1) GMSC (Gateway Mobile Switching Centre) atau (2) MSC (Mobile Switching Centre) tertentu yang dijadikan sebagai titik
interkoneksi (POI) c. Panggilan terminasi ke jaringan Telkomsel dapat digambarkan sebagai
berikut :
1) Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan
i. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed Wireline
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
ii. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed Wireline
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
iii. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed Wireless Access (FWA)
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
iv. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular lainnya.
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2
B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWL
POIFWLTSEL
POC-1 POC-2
B#
Panggilan JJ - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWL
POIFWLTSEL FWL
POC-1 POC-2
B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWA
POIFWATSEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 8
v. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular lainnya.
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
vi. Panggilan dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
2) Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan
i. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed Wireline.
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2
B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)
POIMTSEL
POC-1 POC-2
B#
Panggilan JJ - Terminasi Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)
POIMTSEL M
POC-1 POC-2
B#
Terminasi Lokal dari Penyelenggara Satelit
POISTSEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 9
ii. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed Wireline.
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
iii. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed Wireless Access
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
iv. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular lainnya.
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2
B# TSEL
A#
Panggilan Lokal - Terminasi JJ dari Penyelenggara FWL
FWL
TSEL
POI
FWL
POC-1 POC-2 POC-3
B#
Panggilan Jarak Jauh - Terminasi JJ dari dari Penyelenggara FWL
FWL
TSEL
POI
FWL
POC-1 POC-2
B#
Panggilan JJ - Terminasi JJ dari Penyelenggara FWA
TSEL
POI
FWA
Dokumen Pendukung A
Hal - 10
v. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya.
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
vi. Panggilan dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit.
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
3) Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel.
Jenis layanan ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2
B# TSEL
A#
Panggilan Lokal - Terminasi JJ dari Penyelenggara Mobile (M)
M
TSEL
POI
M
POC-1 POC-2 POC-3
B# TSEL
Panggilan JJ - Terminasi JJ dari Penyelenggara Mobile (M)
M2 M
TSEL
POI
M
POC-1 POC-2
B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit
S
TSE
POI
TSEL
S
Dokumen Pendukung A
Hal - 11
4) Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa
Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel.
Jenis layanan ini adalah sebagai berikut :
5) Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa
Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel.
Jenis layanan ini adalah sebagai berikut :
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
A#
SLJJ TSEL
F1
M
S POI
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
SLJJ
F1
M
STSEL
POI
2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
SLJJ
F1
M
SPOI
TSEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 12
d. Route Trafik dari suatu panggilan originasi interkoneksi dari jaringan Telkomsel harus dilewatkan pada rute terjauh dari A_number ke titik interkoneksi MITRA. Gambaran dari rute trafik panggilan originasi interkoneksi adalah sebagai berikut :
1) Layanan Originasi Lokal
Layanan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa .
Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut :
2) Layanan Originasi Jarak Jauh
Layanan originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa.
Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut :
2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
B#
SLI
TSEL
POI
TSEL
POI
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
A#
SLJJ
F
M
S
TSEL
POI
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
TSEL
SLJJ
F
M
SPOI
Dokumen Pendukung A
Hal - 13
3) Layanan Originasi Internasional
Layanan originasi internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara jasa.
Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut :
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
A#
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
A#
TSEL
SLI
POIPOI
TSEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 14
e. Terminasi layanan SMS ke jaringan Telkomsel dapat digambarkan sebagai berikut :
1) Layanan Terminasi SMS dari Penyelenggara Jaringan.
Jenis layanan terminasi ini adalah sebagai berikut :
TitikInterkoneksi
POC 1
B#
A #
SG Mitra
SG TELKOMSEL
SMSC Mitra Pengelola Trafik
SMS Interkoneksi
POC 1
A #
Pengelola Trafik
SMS Interkoneksi
SG TELKOMSEL
TitikInterkoneksi
SG Mitra SMSC Mitra
SG TELKOMSEL
POC 2
B #
Pola terminasi ini akan berlaku resiprokal, sehingga untuk terminasi trafik SMS dari jaringan Telkomsel ke mitra dapat digambarkan sebagai berikut :
POC 1
B#
A #
SG
Telkomsel
SG Mitra
SMSC
Telkomsel
Pengelola Trafik
SMS Interkoneksi
TitikInterkoneksi
SG Mitra
POC 1
A #
SG
TELKOMSELSMSC
TELKOMSEL
Pengelola Trafik
SMS Interkoneksi
TitikInterkoneksi
POC 2
B #SG Mitra
Dokumen Pendukung A
Hal - 15
4.3. Pengukuran Trafik Interkoneksi
a. Dimensi Interkoneksi pada Titik Interkoneksi dihitung berdasarkan rata-rata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan. Hasil perhitungan akan dibahas pada pertemuan Teknis setiap 3 (tiga) bulan.
b. Pelaksanaan atas rencana Dimensi Interkoneksi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau atas persetujuan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil pengukuran utilisasi trafik maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dan Grade of Service (GOS) 1 % (satu persen)
c. Para Pihak dapat melakukan routing secara langsung dan melalui pihak penyelenggara lainnya dengan prinsip Least Cost Routing.
d. Perubahan atas rencana Dimensi Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b tersebut di atas, dapat dilakukan pada Pertemuan Teknis yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
4.4. Aturan Routing Interkoneksi
a. Routing yang akan dibangun harus sesuai dengan perencanaan jaringan dan forecast kapasitas yang telah disetujui kedua belah pihak.
b. Pemisahan trafik routing (Route Segregation) akan dilakukan berdasarkan jenis trafik sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
c. MITRA bertanggung jawab atas routingnya ke jaringan Telkomsel agar dapat memenuhi target Quality of Service yang telah disepakati.
d. Disepakati jika terjadi kongesti maka trafik tersebut akan diroutingkan melalui penyelenggara lainnya.
4.5. Keragaman dan Keamanan Rute Interkoneksi
Keragaman rute interkoneksi secara fisik yang diminta oleh salah satu pihak harus memperhatikan Link signalling dan routing trafik yang digunakan. Kedua belah pihak juga harus memperhatikan bahwa kegagalan dari satu perangkat jangan sampai mengakibatkan kegagalan secara keseluruhan dari sistem interkoneksi.
4.6. Perekaman Panggilan
Setiap Pihak harus merekam seluruh panggilan interkoneksi pada CDR masing-masing pihak pada setiap MSC atau sentral Gerbang dimana ada titik interkoneksinya sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.
5. ARSITEKTUR LINK INTERKONEKSI ISI (IN SPAN INTERCONNECTION)
Link interkoneksi pada arsitektur ISI menjadi tanggung jawab pencari akses dan harus Compatible dengan Interface perangkat Telkomsel. Informasi detail mengenai spesifikasi teknis perangkat Telkomsel yang telah dipasang di setiap titik interkoneksi, dapat dilihat Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis.
Dokumen Pendukung A
Hal - 16
6. PENYEDIAAN KAPASITAS
6.1. Informasi dari Penyelenggara MITRA
Penyelenggara MITRA akan memberikan informasi ke Telkomsel sebagai berikut: a. Rincian mengenai lokasi POI yang diusulkan, beserta penjelasan
tambahan yang dianggap perlu serta usulan penyediaan Link interkoneksi.
b. Rincian dari berbagai layanan interkoneksi yang telah disepakati dan sudah siap untuk disalurkan trafik interkoneksinya;
c. Pernyataan bahwa sistem MITRA telah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pendukung D;
d. Profil Kapasitas yang diperlukan pada tahap awal; e. Forecast Trafik selama 2 (dua) tahun; f. Rencana Routing / Scenario Routing interkoneksi yang akan
diimplementasikan dalam penyaluran trafik interkoneksi g. Rincian penomoran dan area pelayanan yang dicakup oleh POI yang
diusulkan. 6.2. Informasi dari Telkomsel
Telkomsel akan memberikan informasi kepada MITRA sebagai berikut : a. Aspek teknis yang terkait dalam skala waktu sesuai dengan ketentuan
terkait pada Dokumen Pendukung A; b. Rincian dari MSC / GMSC yang dijadikan sebagai titik interkoneksi; c. Rencana Routing / Scenario Routing interkoneksi yang akan
diimplementasikan dalam penyaluran trafik interkoneksi 6.3. Pembahasan Penyediaan Kapasitas
Kedua pihak dapat melakukan pertemuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pertukaran dan pembahasan seluruh informasi yang tercantum pada butir 6.1 dan 6.2 dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai penyediaan kapasitas Link interkoneksi.
6.4. Transfer Trafik dari Pelanggan yang Ada
Dalam hal MITRA memerlukan interkoneksi awal ke Telkomsel guna mentransfer panggilan dari suatu Pelanggan yang telah ada, maka MITRA dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan pertemuan harus menyediakan informasi bagi Telkomsel yang meliputi :
a. Volume trafik (Erlang) dari sistem MITRA menuju sistem Telkomsel yang akan melalui setiap switch Telkomsel yang diusulkan untuk disambungkan;
b. Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mentransfer Number Range dari MITRA.
7. FORECAST TRAFIK
7.1. Isi Forecast Trafik a. Penyelenggara MITRA harus memberikan forecast trafik dari berbagai
layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada
Dokumen Pendukung A
Hal - 17
Telkomsel, dan sebaliknya Telkomsel pun akan memberikan forecast trafik dari berbagai layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada MITRA.
b. Seluruh forecast trafik harus disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kesepakatan bersama;
7.2. Periode Forecast Trafik
a. Forecast trafik diberikan untuk periode 2 (dua) tahunan (secara bergulir); b. Forecast trafik untuk setiap sentral Gerbang interkoneksi harus diberikan
oleh MITRA setiap tahun, dalam 15 (lima belas) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan teknis.
c. Apabila telah mencapai kondisi saturasi maka forecast traffic tidak akan dilakukan.
d. Kondisi saturasi adalah kondisi dimana trafik MITRA tidak mengalami Growth dalam kurun waktu 1 tahun dan target utilasisinya tidak mencapai target 65% s/d 85%.
7.3. Informasi dalam Forecast Trafik
a. Informasi trafik merupakan jam sibuk dengan satuan Erlang, yang dihitung dari rata-rata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan.
b. Forecast Trafik Interkoneksi per tiga (3) bulanan yang diberikan kepada masing-masing pihak 15 (lima belas) hari sebelum pertemuan teknis, berupa:
Total laporan trafik dalam menit dan Erlang per layanan per 3 bulan setiap tahun selama jam sibuk dan definisi jam sibuk per layanan;
Profil trafik saat ini per layanan harian yang berisi asal dan tujuan panggilan serta jam sibuk.
c. Forecast trafik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari setiap pihak dan bersifat rahasia serta hanya digunakan untuk kepentingan interkoneksi kedua belah pihak.
7.4. Evolusi Forecast Trafik a. Apabila terdapat perencanaan pemecahan rute trafik, tambahan rute dan
atau aliran trafik maka harus mengikuti prosedur yang tertuang dalam butir 7.1 sampai dengan 7.3.
b. Prosedur pembuatan forecast trafik dapat dikaji ulang pada pertemuan teknis untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penetapan rute dan forecastnya, guna mencapai kesepakatan atas berbagai perubahan dan waktu pelaksanaan yang tepat dalam pengimplementasiannya.
8. PROFIL KAPASITAS DAN PEMESANAN KAPASITAS DI MUKA (ACO – ADVANCE CAPACITY ORDER)
8.1. MITRA apabila sebagai pencari akses wajib untuk memberikan Profil Kapasitas untuk setiap titik interkoneksi sebelum melakukan pengorderan suatu kapasitas yang berkaitan dengan penyediaan kapasitas, begitupula sebaliknya dengan Telkomsel apabila bertindak sebagai pencari akses.
8.2. Telkomsel apabila sebagai penyedia akses akan memberikan Profil Kapasitas untuk jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya kepada MITRA, dalam
Dokumen Pendukung A
Hal - 18
waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal layanan tersebut dinyatakan siap begitupula dengan MITRA apabila bertindak sebagai penyedia akses.
8.3. Dalam hal MITRA sebagai pencari akses, maka Profil kapasitas yang dibuatnya harus dipresentasikan kepada Telkomsel pada periode yang disepakati dan disampaikan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sebelum pertemuan teknis.
8.4. Setiap Profil Kapasitas akan dikaji dalam Pertemuan Teknis yang disepakati bersama. Setelah disepakati Profil Kapasitas tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak disepakatinya profil kapasitas tersebut. Kesepakatan ini mengikat kedua belah.
8.5. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan berkaitan dengan suatu Profil Kapasitas, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
9. PENYEDIAAN DAN PENGUJIAN KAPASITAS
9.1. Pengorderan Kapasitas Dalam periode ACO (2 tahun), MITRA dapat mengajukan pengorderan jumlah minimum 1 (satu) E-1 dan maksimum 63 (enam puluh tiga) E-1 dari jumlah yang telah disepakati pada setiap Sentral Gerbang interkoneksi. MITRA harus memberikan garansi trafik interkoneksi dengan parameter minimum yang disepakati dari jumlah E-1 yang dipakai.
9.2. Kongesti
Pada kasus kongesti atau dari hasil deteksi menunjukan kecenderungan penurunan tingkat pelayanan di bawah parameter-parameter yang ditetapkan pada butir 15.2 mengenai kinerja layanan panggilan, maka MITRA yang membutuhkan tambahan kapasitas harus melakukan order tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut.
9.3. Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi
Ketentuan tentang pengujian Link interkoneksi, adalah sebagai berikut :
a. Kedua belah pihak harus bekerjasama untuk dapat menyelesaikan pengujian Link interkoneksi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak sistem tersebut dinyatakan siap untuk diuji. MITRA harus memberitahukan kesiapannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengujian dilaksanakan.
b. Jika MITRA tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu yang telah disepakati, maka MITRA harus memberitahukan hal tersebut kepada Telkomsel selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengujian dilakukan. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan ini akan berakibat diterapkannya ketentuan yang sesuai dengan Lampiran A2.
9.4. Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning)
MITRA harus bekerjasama dengan Telkomsel untuk melaksanakan test commissioning guna menjamin kapasitas tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standar yang disepakati dan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pendukung D.
Dokumen Pendukung A
Hal - 19
10. JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS
10.1 Tanggung Jawab Penyedian Kapasitas a. Untuk Interkoneksi antar Penyelenggara Jaringan, Pihak yang
berkewajiban untuk menyediakan link interkoneksi adalah Pihak yang bertindak sebagai Pencari Akses.
b. Untuk Ketersambungan dengan Penyelenggara Jasa, Pihak yang berkewajiban untuk menyediakan link interkoneksi adalah Pihak yang bertindak sebagai Pencari Akses yaitu Penyelenggara Jasa.
10.2 Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas
a. Penyediaan kapasitas Link interkoneksi untuk menyalurkan trafik interkoneksi menggunakan standar transmisi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri tentang FTP Nasional yang berlaku.
b. Penyediaan atau pengaturan kembali kapasitas Link interkoneksi,dikarenakan perubahan standar transmisi akan dipenuhi Telkomsel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal order kapasitas tersebut disepakati oleh Telkomsel.
c. Penyediaan kapasitas Link interkoneksi untuk menghubungkan lokasi titik interkoneksi / POI baru, akan dipenuhi oleh telkomsel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal disepakatinya order kapasitas.
d. Penambahan kapasitas Link interkoneksi menggunakan standar transmisi yang sama akan dipenuhi oleh Telkomsel dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disepakatinya order kapasitas.
10.3 Penghapusan Kapasitas
a. Permintaan penghapusan kapasitas oleh MITRA (yang telah dibayar dan disediakan) harus mencantumkan tanggal saat kapasitas tersebut tidak diperlukan lagi.
b. Telkomsel akan melaksanakan permintaan penghapusan kapasitas dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari setelah menerima permintaan tersebut.
10.4. Perubahan Order Kapasitas Telkomsel akan memberikan jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
pengorderan kepada MITRA untuk melakukan amandemen terhadap order yang telah dipesan. Jika lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka MITRA akan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan
10.5 Pengaturan Ulang Kapasitas
MITRA harus mengajukan permintaan secara tertulis ke Telkomsel mengenai permintaan penambahan/pengurangan dari kapasitas interkoneksi. Telkomsel akan melakukan evaluasi Performance Link interkoneksi dan mengeluarkan berita acara yang berisi kesepakatan penambahan/pengurangan kapasitas termasuk jangka waktu penyediaan.
10.6 Pembatalan Order Kapasitas MITRA dapat membatalkan order kapasitas yang dipesan kepada Telkomsel dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengorderan. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh MITRA untuk pemesanan order kapasitas tersebut sepenuhnya menjadi hak Telkomsel dan biaya semua perangkat yang telah diinstall akan dibebankan kepada MITRA.
Dokumen Pendukung A
Hal - 20
11. PENOMORAN
11.1 Susunan Penomoran Mekanisme Telkomsel dalam menerima permintaan MITRA untuk mengimplementasikan suatu Blok Penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu dapat dilihat pada Lampiran A3 (Amandemen Manajemen Data).
11.2 Informasi Nomor
a. MITRA harus menginformasikan sistem penomoran yang digunakannya secara periodik dan apabila terjadi perubahan pada sistem penomorannya, maka MITRA wajib menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan sistem penomoran tersebut.
b. Dalam hal MITRA akan melakukan penambahan sistem penomoran
yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukug A, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada Telkomsel secara tertulis selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelumnya.
c. Dalam hal salah satu pihak akan melakukan penambahan sistem penomoran yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan dari Pihak lainnya.
d. Dalam hal terjadi perubahan atau relokasi POC suatu block penomoran
existing, maka perubahan atau relokasi dapat dilaksanakan pada block
yang telah memiliki trafik maksimal 1% dari setiap block penomoran.
Perubahan atau relokasi POC dapat dilaksanakan oleh Para Pihak
dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya dan mendapatkan persetujuan dari
Pihak lainnya.
12. PERTEMUAN TEKNIS
12.1 Telkomsel akan melakukan pertemuan teknis secara berkala dengan MITRA setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberian layanan interkoneksi dilakukan.
12.2 Agenda pembahasan pada Pertemuan Teknis adalah mengenai :
a. Semua permasalahan aspek teknis yang muncul selama 3 bulan setelah kedua jaringan saling berinterkoneksi atau permasalahan teknis periode sebelumnya yang masih belum terselesaikan;
b. Informasi forecast trafik dan Asumsinya; c. Perhitungan Dimensioning Link interkoneksi; d. Profil Kapasitas yang disetujui; e. Aspek teknis lainnya.
Dokumen Pendukung A
Hal - 21
12.3 Telkomsel akan melakukan pertemuan teknis setiap saat, apabila terjadi kondisi khusus yang berdampak pada kegagalan penyaluran trafik interkoneksi yang disebabkan antara lain : a. Perhubungan Putus (perpu); b. Bencana Alam; c. Kondisi yang Urgent, misalnya terjadi Penurunan Performansi Link
linterkoneksi secara signifikan, sehingga kedua belah pihak tidak bisa mengirim atau menerima trafik interkoneksi dari pihak lainnya.
13. UJI INTEGRASI
13.1. Pengujian Perangkat
a. Pihak yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel harus dapat
menunjukan bukti sertifikasi pengujian perangkat dari badan berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah.
b. Jika MITRA tidak dapat menunjukan bukti sertifikasi pengujian perangkat
dari badan berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah, maka Telkomsel akan melakukan pengujian terhadap perangkat milik MITRA yang akan diinterkoneksikan dengan perangkat milik Telkomsel seperti yang diatur pada butir 13.2 dan 13.3 dokumen ini.
13.2. Prinsip Pengujian
Telkomsel akan melakukan pengujian fungsional switch milik MITRA untuk mengetahui kompatibilitasnya dengan perangkat MSC milik Telkomsel sebelum dilaksanakannya interkoneksi dengan MITRA. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin keterhubungan antar jaringan (Network Interworking) dapat berfungsi dengan baik.
1. Ruang lingkup uji integrasi tersebut antara lain meliputi :
a. Uji panggilan untuk setiap call scenario yang disepakati;
b. Sinkronisasi pewaktu (Clock Synchronization);
c. Verifikasi data rekaman panggilan (Call Data Record/CDR);
d. Verifikasi hasil proses Billing.
2. Tata cara uji integrasi :
a. MITRA memberikan informasi kepada Telkomsel bahwa sistemnya telah siap untuk melakukan uji integrasi dengan menyampaikan informasi terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut;
b. Telkomsel akan memberikan jawaban disertai dengan informasi yang diperlukan untuk pengujian tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;
c. Pelaksanaan pengujian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Telkomsel;
d. Uji integrasi dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;
Dokumen Pendukung A
Hal - 22
e. Hasil uji integrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak.
13.3. Informasi Pengujian
Langkah-langkah yang akan dilakukan Telkomsel dalam uji integrasi adalah sebagai berikut :
Pengujian Line Trunk Group dan Signalling;
Pengujian Interkoneksi Jaringan;
Pengujian Trafik kondisi nyata;
Pengujian Operasional Lapangan;
Pemeliharaan dan Operasional.
a. Hasil uji integrasi, harus bisa mengisi cek list berikut, dan item ini merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini yang menjadi prasyarat pengujian, dan merupakan breakdown dari flow di atas, misalnya :
1. Pengujian Line Trunk Group dan Signalling Interface Unit :
i. Hasil Diagnosa LTG : OK/NOK
ii. Hasil Diagnosa Signalling Interface Unit : OK/NOK
iii. Establishing Signalling Connection : OK/NOK
iv. Establishing Voice : OK/NOK
v. Voice Quality : OK/NOK dll. Yang bisa dirinci lebih lanjut
2. Pengujian Interkoneksi Jaringan
i. Time Difference : 6 detik
ii. Establishing Call : OK/NOK ( misalnya dalam 100 sampel)
iii. Pengujian Features kedua belah pihak, missal Call Forwarding, Multiparty Calls, dll.
b. Untuk Interkoneksi ke Telkomsel syarat yang harus dipenuhi adalah:
1. Protokol untuk Voice : ISUP White Book
2. Transport System untuk Voice : 2 Mbps Channelized, PCM 30
3. Signalling : CCS #7
4. Transport System Untuk Signalling
i. 64 Kbps Narrow Band Signalling Link (NSL)
ii. 2 Mbps High Speed Link (HSL) ITU-T/STM
14. TRANSMISI DAN SIGNALLING
14.1. Transmisi
a. Interkoneksi antara kedua Penyelenggara harus berbasis pada teknologi digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan Spesifikasi
Dokumen Pendukung A
Hal - 23
Interface Transmisi, dan jika memungkinkan sesuai dengan Spesifikasi Interface yang digunakan oleh Telkomsel;
b. Jaringan Telkomsel memanfaatkan CCS #7 sesuai dengan standarisasi ITU 7xxx seperti yang dijelaskan pada Lampiran A5 (Standar Jaringan CCS #7 Telkomsel);
c. STP/ITP untuk titik layanan POI Telkomsel dijelaskan dalam Lampiran A5 (Titik interkoneksi & STP);
d. Utilisasi trafik CCS #7 akan diatur sesuai panduan Rekomendasi ITU-T Q.706 yakni 0.2 Erlang dalam pembebanan normal dan 0.4 Erlang dalam pembebanan tinggi;
e. Serangkaian pengujian sinyal CCS #7 akan dilakukan untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara jaringan Telkomsel dengan jaringan MITRA di 3 level sebagaimana level ISUP (sesuai dengan FTP Nasional tahun 2000). Pengujian ini dijelaskan lebih lanjut dalam Rekomendasi ITU-T Q.780, Q.781, Q782, Q.784 dan Q.785;
f. Interface transmisi normal dalam jaringan interkoneksi umumnya berada di level E1. Namun sangat memungkinkan penggunaan interface dengan level yang lebih tinggi selama saling menguntungkan;
g. Standar nasional dan Rekomendasi ITU-T Seri G juga diterapkan.
14.2. Sinkronisasi
a. MITRA harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan, sesuai dengan Dokumen Pendukung D;
b. Jika peralatan SDH digunakan sebagai bagian dari suatu Link interkoneksi ISI, sinkronisasi dari peralatan SDH yang relevan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi G.803 ITU-T;
c. Sinyal yang berasal dari pewaktuan jaringan utama (primary reference clock) dijadikan acuan sinkronisasi jaringan antar kedua pihak pada interface jaringan. (Rekomendasi G.811 & G.822).
14.3. Echo Control
Echo control untuk hubungan internasional dari dan ke Telkomsel harus memenuhi standar Rekomendasi ITU-T Seri G.165 mengenai Echo Cancellers.
14.4. Signalling
a. Signalling yang digunakan harus memenuhi standar CCS #7, sesuai standar ITU;
b. Kedua belah pihak akan mentransfer pesan signalling dengan transparan melalui jaringannya masing-masing. Namun tidak ada jaminan terselenggaranya hubungan untuk end-to-end inter-working dari panggilan masuk atau keluar di luar jaringan kedua belah pihak;
c. Agar dapat dilakukan pengawasan lalu lintas signalling maka interkoneksi antara Telkomsel dengan MITRA harus melewati STP yang memakai
Dokumen Pendukung A
Hal - 24
Moda HSL namun dimungkinkan memakai SDL jika Load Signalling masih dibawah 8 (delapan) SDL;
d. MITRA tidak diperbolehkan menyalurkan trafik signalling transit ke Telkomsel, jika hal ini tetap dilakukan maka Telkomsel akan memberikan penalti berupa denda yang besarnya sesuai dengan Pasal 42 ayat (20) Perjanjian Pokok Interkoneksi dan akan dilakukan pemutusan hubungan sementara sampai dengan permasalahan ini terselesaikan.
14.5. SPC (Signalling Point Code)
Jaringan MITRA harus mempunyai SPC (Signalling Point Code) Nat 1 untuk domestic serta INAT0 dan INAT1 untuk internasional serta Global Title untuk setiap Network Element yang berinterkoneksi.
14.6. Seleksi Sirkit
a. Protokol Seleksi Sirkit 1. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih
besar menggunakan “Forward Sequential Protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong;
2. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih kecil menggunakan “Backward Sequential Protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong;
3. Protokol seleksi diatas akan valid untuk interkoneksi yang lebih dari 1 (satu) E1, apabila lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) E1 lebih baik negosiasi odd/even atau Non-Seq dengan C7 glare.
b. Rute Pencarian
1. Dari Telkomsel ke MITRA, rute pencarian dari 1 sampai Z;
2. Dari MITRA ke Telkomsel, rute pencarian dari Z sampai 1.
14.7. Penomoran pada Sirkit Trafik
MITRA harus memberikan identifikasi pada setiap trunk group di Sentral Gateway yang terhubung dengan MSC/GMSC Telkomsel dengan di setiap POI. Mekanisme identifikasi harus mengacu pada spesifikasi generik Interface CCS #7 dan sudah mempertimbangkan aspek kemudahan pelaksaan administrasi dan kemudahan untuk kepentingan operasi dan pemeliharaan.
14.8. Answer Message
a. MITRA harus menyediakan seluruh signal jawaban yang terkirim dari sistemnya, termasuk seluruh tipe panggilan dan rincian waktu;
b. Pembebanan biaya untuk signal jawaban akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan;
c. Apabila MITRA adalah suatu penyelenggara dalam posisi melanjutkan panggilan (transitor) kepada Pihak Ketiga, maka ia harus bekerjasama
Dokumen Pendukung A
Hal - 25
dengan pihak yang melakukan originasi dan terminasi guna menjamin semua jenis panggilan.
15. STANDAR KINERJA
15.1. Umum
a. MITRA harus bekerja sama dengan Telkomsel untuk memelihara keseluruhan kualitas penyampaian panggilan dan mengadopsi prinsip umum bagi standar, teknik dan metodologi untuk perhitungan kinerja kualitas pada jaringan telekomunikasi yang mengacu pada standar ITU, ETSI dan standar lain yang relevan.
b. MITRA dan Telkomsel harus menyusun bersama Strategi Manajemen
Operasional yang akan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
Menjaga kualitas layanan;
Mengurangi kelebihan beban dalam jangka pendek dalam kaitan dengan kondisi-kondisi abnormal;
Mengatasi kongesti / trafik overflow sebagai akibat kapasitas Link interkoneksi yang disediakan tidak memadai atau terlalu kecil.
15.2 Kinerja Layanan Panggilan
Parameter Kinerja layanan interkoneksi (voice), antara lain :
trafik pada beban puncak;
kualitas transmisi;
kehilangan komunikasi (Outage);
Loss Call;
Answer Seize Ratio (ASR).
Jika ditemukan masalah pada kinerja layanan, informasi yang harus saling dipertukarkan , antara lain informasi yang diuraikan dalam butir (a) ditambah dengan :
Level kritis dari trafik dan pangilan yang tidak berhasil;
Informasi pada sumber-sumber trafik;
Informasi tentang waktu sinkronisasi;
Formula metode perhitungan dan measurement period.
Pada kasus terjadi kongesti , kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prosedur manajemen jaringan yang sesuai pada originasi trafik untuk mengurangi masalah.
Tingkat pelayanan panggilan Telkomsel dan MITRA adalah sebagai berikut:
Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan);
ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 60,0% (enam puluh koma nol persen);
Telkomsel dan MITRA memberi jaminan Utilisasi Sirkit Interkoneksi dengan ketentuan:
Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of Service (GOS ) 1%;
Maksimum utilisasi operasional adalah 85%;
Jika dilakukan penambambahan maka target utilisasinya minimal sebesar 65%.
Parameter Kinerja layanan interkoneksi (SMS) dengan menggunakan teknologi TDM, antara lain :
Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan).
Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24 (international Roaming Expert Group).
Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak.
Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak.
SMS success Delivery minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen)
Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat (SMS), adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link.
Parameter Kinerja layanan interkoneksi (SMS) dengan menggunakan teknologi IP (Sigtran), antara lain :
Persyaratan Implementasi Signalling berbasis Sigtran adalah jika trafik signaling telah melebihi trafik setara dengan 16 E1 (dua arah) jika memungkinkan.
Interface Ethernet yang dapat dipergunakan adalah Fast Ethernet 100 Mbit/detik (spesifikasi IEEE 802.3u) maupun Gigabit Ethernet 1000 Mbit/detik (spesifikasi IEEE 802.3z).
Bandwidth media trasmisi yang dipergunakan dipersyaratkan maksimum adalah 80% dari total bandwidth. Jika pembebanan signaling pada media transmisi melebihi 80% perlu dilakukan penambahan kapasitas (bandwidth) media transmisi.
Pembebanan maksimal untuk 1 modul port di Signalling Gateway adalah 2000 msu/s untuk per link nya. Jika melebihi pembebanan modul port di Signalling melebihi 2000 msu/s tiap link perlu dilakukan penambahan kapasitas.
Keamanan untuk pengangkutan sinyal antar titik signalling harus dipastikan menggunakan mekanisme transportasi terjamin seperti tunneling MPLS sampai dengan Soft Switch, Signaling Gateway (SG)
atau IP Signaling Point (IPSP) dengan kelas layanan khusus untuk signalling atau IP-VPN atau jaringan IP yang dikhususkan untuk signalling.
Transportasi melalui jaringan IP harus menggunakan mekanisme keamanan yang tepat untuk otentikasi, integritas, kerahasiaan, ketersediaan sesuai dengan RFC 2401 IETF (Security Architecture for the Internet Protocol) atau RFC 3788 (Security Considerations for Signaling Transport SIGTRAN Protocols)
Persyaratan MTP Level 3 o Message Loss : Tidak lebih dari 1 MSU dalam setiap 107 MSU
hilang akibat kegagalan transportasi. o Sequence Error : Tidak lebih dari 1 MSU dalam setiap 1010 MSU
disampaikan secara tidak berurutan (termasuk pesan diduplikasi) karena kegagalan transportasi.
o Message Error : Tidak lebih dari 1 MSU dalam setiap 1010 MSU memuat pesan error yang tidak terdeteksi oleh protokol transport.
o Availability : Ketersediaan setiap routing signaling adalah 99,99 % atau lebih baik.
Formula dan metode perhitungan dari setiap Parameter Standar Kinerja diatas dapat dilihat dalam Lampiran A1.
Parameter Kinerja Layanan Interkoneksi (MMS) antara lain :
Expiration Time, mengacu pada pengaturan MMSC masing-masing pihak;
MMS Success Delivery adalah minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dalam waktu 24 jam. Success Delivery adalah dari A# sampai dengan MMSC B#;
Standar Pelayanan (Service Level Agreement) untuk jasa layanan (MMS) adalah mengacu pada spesifikasi yang diatur dalam IREG-35.
Setting konfigurasi MMSC antara Telkomsel dan MITRA adalah sebagai berikut :
TELKOMSEL : a) Domain name of MMSC : imms.mnc010.mcc510.gprs b) IP public MMSC incoming dan outgoing : 202.3.213.1 c) Maximal size of MMS allowed : 300 KByte
MITRA : a) Domain name of MMSC : …………………… b) IP public MMSC incoming dan outgoing : …………………… c) Maximal size of MMS allowed : ……………………
15.3. Kinerja Link Interkoneksi
Quality of Service dari fasilitas interkoneksi yang disediakan di setiap titik interkoneksi harus memenuhi standar yang telah ditentukan dan disetujui, antara lain mencakup :
Availability sirkit interkoneksi minimal 99,99%;
Dokumen Pendukung A
Hal - 28
Penyelesaian waktu gangguan dalam kurun waktu maksimal 4 (empat) jam.
15.4. Informasi Tentang Standar Kinerja
MITRA harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan standar kinerjanya dari waktu ke waktu sesuai dengan permintaan Telkomsel, untuk kebutuhan verifikasi pemenuhan kewajiban dalam standar kinerja dan kesesuaiannya.
Para pihak harus menandatangani Service Level Agreement (SLA) yang diantaranya berisi mengenai kinerja Link interkoneksi, availabilitas, Realibilitas, Mean Time to Repair (MTTR). Apabila ketentuan pada SLA tidak dipenuhi, maka akan dikenakan denda Restitusi yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :
R = ED
C
B
A
Dimana :
R = Restitusi PERPU (Rp)
A = Bandwidth yang PERPU (Kbps)
B = Total Bandwidth yang disewa (Kbps)
C = Lama PERPU dikurangi MTTR (Menit)
D = Total menit dalam jangka waktu satu bulan (Menit)
E = Biaya Abodemen untuk B (Rp) plus biaya sewa peralatan tambahan.
16. PENGOPERASIAN
16.1 Umum
a. Prosedur pengoperasian harus sesuai dengan prosedur tang diterapkan oleh Telkomsel.
b. Para pihak bertanggung jawab untuk keamanan pengoperasian sistem masing-masing dan segala gangguan yang ada serta bersedia menerima laporan gangguan selama 24 jam.
16.2 Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan
a. Apabila jaringan MITRA mengalami gangguan atau kesalahan harap segera dilaporkan kepada Telkomsel, begitu pula dengan sebaliknya. Untuk kasus jaringan MITRA mengalami gangguan, apabila MITRA tidak melaporkan gangguan yang terjadi kepada Telkomsel, maka Telkomsel tidak akan mengambil alih tanggung jawab termasuk target waktu selesai dan penalti.
b. Dalam hal jaringan MITRA mengalami gangguan dan telah dilaporkan kepada Telkomsel maka MITRA harus mengupayakan penanggulangan sementara untuk mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar atau
Dokumen Pendukung A
Hal - 29
diupayakan untuk dapat menyelesaikan gangguan dan harus berkoordinasi dengan pihak Telkomsel dalam menangani gangguan yang terjadi.
c. Semua gangguan akan dilaporkan dalam bentuk Form Laporan Gangguan (Fault Report Form), seperti dibawah ini atau dapat melalui telpon, SMS dan juga email untuk pelaporan awal.
d. Pelaporan gangguan dapat dikirim melalui ke :
Bagian Operasi Jaringan
Nama : Departemen OMC PT. Telkomsel Alamat : Wisma Mulia Lt.5, Jl.Jend.Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710 Telepon : 021-5240811 Fax : +6221-52906187, 52906188, 52906189 Email : [email protected] Untuk konfirmasi penerimaan laporan gangguan, MITRA dapat menghubungi Contact Person yang telah ditunjuk.
Dokumen Pendukung A
Hal - 30
16.3 Kecepatan Respon
a. Kecepatan response diukur terhitung sejak kesalahan/gangguan dilaporkan sampai saat mulai dilakukannya tindakan perbaikan.
b. Telkomsel akan memproses semua laporan gangguan yang masuk berdasarkan skala prioritas gangguan.
c. Respon harus langsung diberikan setelah Form Laporan Gangguan diterima, paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk respon dan 3 x 24 jam untuk penyelesaian gangguan.
16.4 Perbaikan Layanan
a. Dalam perbaikan layanan, MITRA harus memprioritaskan penghilangan gangguan tanpa mempengaruhi layanan secara keseluruhan;
b. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan suatu kapasitas stand-by dan/atau melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut;
c. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus segera meneliti alarm pada peralatannya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi kesalahan atau gangguan tersebut, dan bekerjasama dengan pihak lainnya sebagaimana diperlukan;
d. Jika mungkin pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus menghilangkan kesalahan atau gangguan tersebut secepat mungkin, jika tidak maka pihak lainnya harus diberitahu agar dapat mengikuti perkembangannya;
e. Jika perbaikan yang dilakukan hanya bersifat sementara maka pihak lainnya harus diberitahu tentang hal itu serta estimasi waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh;
f. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus memberi prioritas kepada kesalahan atau gangguan yang memiliki dampak kehilangan layanan pada jumlah pelanggan yang terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh.
g. Para pihak harus bekerja sama dalam mencari solusi dalam setiap perbaikan gangguan interkoneksi.
16.5 Waktu dan Prosedur Perbaikan
a. Target waktu memperbaiki gangguan itu diperlihatkan pada tabel dibawah ini:
Jenis gangguan Kriteria Waktu memperbaiki
a. Gangguan Emergency
Perpu 10 (sepuluh) jam setelah menerima laporan gangguan
b. Gangguan Biasa Normal 48 jam setelah menerima laporan
gangguan
Dokumen Pendukung A
Hal - 31
b. Gangguan dianggap sudah dapat diatasi, jika pihak yang mendapat laporan gangguan mendapatkan konfirmasi ‘tes sukses’ setelah 2 (dua) jam sejak laporan gangguan yang diterima.
16.6 Pekerjaan/pemeliharaan yang telah direncanakan
a. Rencana aktivitas pekerjaan pemeliharaan diberitahukan kepada pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan. Jika terdapat hal-hal yang bersifat kritis, rencana tersebut dapat diajukan lebih cepat.
b. Pemeliharaan darurat dilakukan bila terjadi gangguan yang bersifat kritis dari layanan interkoneksi.
c. Masing-masing pihak harus mampu memberikan usaha terbaik serta menyediakan alternatif routing yang sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan, sesuai dengan Standar Kinerja pada butir 15.
17. LAYANAN FPI (FASILITAS PENTING INTERKONEKSI)
A. UMUM
a) Untuk kerjasama penggunaan FPI minimum trafik Outgoing masing-masing setara dengan 30 E1.
b) Penyambungan link FO dalam rangka penggunaan FPI dapat dilakukan sepanjang tersedia di masing-masing Pihak Penyelenggara.
c) Untuk penyambungan interkoneksi berada di man hole dengan konfigurasi sebagai berikut :
d) Agar layanan interkoneksi dapat berlangsung penyambungan fisik dari man hole ke DDF POI akan disediakan oleh masing-masing Pihak.
e) Untuk membangun sistem SDH Fiber Optic dengan level aggregate minimal STM-4, dan DDF interkoneksi dengan level E1. Jumlah kapasitas
TELKOMSEL Penyelenggara XXXX
manhole manhole
DDF, ADM, OTB & FO Core Last Mile TELKOMSEL
Manhole, FO Core Last Mile
& OTB milik XXXX
A
D
M
O
T
B
D
D
F
A
D
M
O
T
B
D
D
F
ADM & DDF
TELKOMSEL
TELKOMSEL Penyelenggara XXXX
manhole manhole
DDF, ADM, OTB, Manhole, FO Core Last Mile Penyelenggara XXXX
Manhole, FO Core Last
Mile & OTB TELKOMSEL
A
D
M
O
T
B
D
D
F
A
D
M
O
T
B
D
D
F
ADM & DDF
Penyelenggara XXXX
TELKOMSEL Penyelenggara XXXX
manhole manhole
DDF, ADM, OTB & FO Core Last Mile TELKOMSEL
Manhole, FO Core Last Mile
& OTB milik XXXX
A
D
M
O
T
B
D
D
F
A
D
M
O
T
B
D
D
F
ADM & DDF
TELKOMSEL
TELKOMSEL Penyelenggara XXXX
manhole manhole
DDF, ADM, OTB, Manhole, FO Core Last Mile Penyelenggara XXXX
Manhole, FO Core Last
Mile & OTB TELKOMSEL
A
D
M
O
T
B
D
D
F
A
D
M
O
T
B
D
D
F
ADM & DDF
Penyelenggara XXXX
Dokumen Pendukung A
Hal - 32
E1 yang disiapkan sesuai dengan kapasitas yang disepakati Para Pihak dengan pembulatan Nx63 E1.
f) Dalam hal salah satu pihak melakukan penyambungan kapasitas yang tidak sesuai kesepakatan, pihak lainnya berhak melakukan pengisoliran atau pemblokiran.
B. PROSEDUR PERMINTAAN DAN PEMENUHAN
a) Setiap permintaan dan perijinan pemasangan baru dan/atau penambahan dan/atau pengurangan Sartel dan/atau Sarpen maupun perubahan konfigurasi teknis dan/atau modifikasi sistem diajukan secara tertulis dilengkapi dengan data jumlah kapasitas, lokasi, peruntukan dan ditujukan kepada :
TELKOMSEL : PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
Vice President Interconnect and Roaming Management Interconnect and Roaming Management Group
MITRA : PT. MITRA Up : ____________________ Jabatan ____________________ Alamat ____________________ Telp ____________________ Fax ____________________
b) Prosedur untuk permintaan dan perijinan pemasangan baru dan/atau penambahan dan/atau pengurangan Sartel dan/atau Sarpen terdapat Lampiran–A7 Dokumen Pendukung ini.
c) Realisasi atas permintaan penambahan dan/atau pengurangan Sartel dan/atau Sarpen maupun perubahan konfigurasi teknis dan/atau modifikasi sistem dimaksud ayat diatas akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh wakil Para Pihak. Berita Acara Rekonsiliasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini dan akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan hak dan kewajiban Para Pihak.
C. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARPEN DAN ATAU SARTEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 33
a) Setiap permintaan ijin masuk untuk keperluan maintenance rutin dan penanganan gangguan Sartel dan/atau Sarpen ditujukan secara tertulis kepada:
TELKOMSEL : PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR Vice President Network Infrastructure Management Network Infrastructure Management Group Wisma Mulia Lt.9 Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta - 12710 Telp : 021- 5240811 (hunting) Faks : 021-52906113
MITRA : PT. MITRA Up : ____________________ Jabatan ____________________ Alamat ____________________ Telp ____________________ Fax ____________________
b) Pengoperasian dan pemeliharaan Sartel dan/atau Sarpen termasuk biaya
yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.Penyambungan link dan integrasi antar sistem harus melibatkan Para Pihak.
c) Masing-masing Pihak wajib mengupayakan, menjamin, dan meningkatkan mutu layanan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sebaik-baiknya, dengan cara :
Menetapkan tolok ukur teknis dan tingkat layanan jaringan secara terukur sesuai Jaminan Tingkat Layanan;
Saling memberikan informasi data performansi Sartel dan/atau Sarpen;
Penanganan Gangguan pada sistem/sub-sistem yang berpengaruh pada sistem/sub-sistem Pihak lainnya, harus melibatkan Para Pihak;
Koordinasi pengoperasian dan pemeliharaan oleh Para Pihak dapat dilakukan mengacu pada Perjanjian Induk;
Koordinasi penanganan Gangguan terdapat Lampiran–A7 Dokumen Pendukukung ini.
D. PERJANJIAN PENYAMBUNGAN PERALATAN
Untuk kepentingan interkoneksi, tidak diperkenankan menyambungkan
atau memasang suatu perangkat lain kedalam sistem jaringan
Interkoneksi.
E. KUALITAS LAYANAN PENYEDIAAN SARTEL DAN ATAU SARPEN
a) Parameter Jaminan Tingkat Layanan yang harus dipenuhi oleh Para Pihak adalah sesuai Lampiran-A6 Dokumen Pendukung ini.
Dokumen Pendukung A
Hal - 34
b) Dalam hal terjadi Gangguan maka Para Pihak akan berkoordinasi untuk melakukan perbaikan Gangguan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak.
c) Gangguan yang diakibatkan oleh kelalaian dari salah satu Pihak yang menyebabkan kerusakan pada perangkat Pihak lainnya maupun pihak ketiga menjadi tanggung jawab dari Pihak yang menyebabkan terjadinya kerusakan, termasuk biaya atau kerugian yang ditimbulkannya.
d) Apabila parameter Jaminan Tingkat Layanan sebagaimana dimaksud pada point a tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka Pihak yang tidak memenuhi akan memberikan kompensasi kepada pihak lainnya, sepanjang hal itu bukan disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak.
e) Ketentuan tentang pemberian kompensasi dan perhitungannya diatur dalam Lampiran-A6 Dokumen Pendukung ini .
18. LAYANAN TAMBAHAN
18.1 Calling Line Identification (CLI)
Telkomsel akan meminta CLI dari MITRA dan sebaliknya, sesuai dengan spesifikasi Signalling CCS #7. Permintaan CLI dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. Manajemen Trafik & Manajemen Penagihan; b. Pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat
baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan;
c. Menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi; d. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan
Pengguna; dan e. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan.
18.2 Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (Malicious Call)
Para pihak harus bersedia melakukan kerjasama dan memberikan bantuan kepada pihak lain dalam rangka membantu kelancaran tugas aparat yang berwenang untuk melacak suatu panggilan yang mengandung niat buruk atau tindakan kejahatan.
18.3 Routing dan Signalling Panggilan Darurat
a. Routing dan signalling dari suatu panggilan darurat harus disepakati oleh kedua belah pihak;
b. Penanganan Routing dan signalling untuk panggilan darurat antara lain harus mengikuti kondisi dibawah ini :
reservasi trunk, pemisahan fisik atau metode lain yang sesuai akan memastikan ketersediaan sirkuit darurat untuk membawa panggilan darurat dalam Link interkoneksi;
MSC Telkomsel akan melakukan routing panggilan darurat ke ke jaringan yang dituju. Routing alternatif akan diterapkan oleh sistem Telkomsel, apabila rute utama (High Usage) gagal.
Dokumen Pendukung A
Hal - 35
Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara
Berikut ini rincian informasi Jaringan yang dimiliki oleh Telkomsel :
1. Informasi Jaringan Penyelenggara Telkomsel
1.1. Umum
Nama : PT. Telkomsel Alamat : Wisma Mulia M-20 Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710 – Indonesia
1.2. Daftar lokasi Sentral Gerbang /GMSC beserta Kapasitas Interkoneksi yang disediakan untuk 1 (satu) tahun
Daftar lokasi MSC/GMSC yang dijadikan titik interkoneksi oleh Telkomsel beserta besaran kapasitas E1 yang disediakan (untuk trafik incoming) adalah sebagai berikut :
Tabel A.1 Daftar lokasi Sentral Gerbang beserta Kapasitas yang disediakan untuk Interkoneksi
Dokumen Pendukung A
Hal - 36
1.3. Informasi Penomoran
a) Sistem Penomoran Telkomsel
No Blok Penomoran POC POI No Blok Penomoran POC POI
1 8118 Jakarta Jakarta 55 851013 Jakarta Jakarta
2 8119 Jakarta Jakarta 56 851014 Jakarta Jakarta
3 8128 Jakarta Jakarta 57 851015 Jakarta Jakarta
4 8129 Jakarta Jakarta 58 851016 Jakarta Jakarta
5 8138 Jakarta Jakarta 59 851017 Jakarta Jakarta
6 8528 Jakarta Jakarta 60 851018 Jakarta Jakarta
7 81110 Jakarta Jakarta 61 851019 Jakarta Jakarta
8 81111 Bogor Jakarta 62 851020 Bandung Bandung
9 81113 Jakarta Jakarta 63 851021 Bandung Bandung
10 81114 Jakarta Jakarta 64 851022 Bandung Bandung
11 81115 Jakarta Jakarta 65 851023 Bandung Bandung
12 81116 Jakarta Jakarta 66 851024 Bandung Bandung
13 81117 Jakarta Jakarta 67 851025 Bandung Bandung
14 81118 Jakarta Jakarta 68 851026 Bandung Bandung
15 81119 Jakarta Jakarta 69 851027 Bandung Bandung
16 81122 Bandung Bandung 70 851028 Bandung Bandung
17 81123 Bandung Bandung 71 851029 Bandung Bandung
18 81125 Yogyakarta Semarang 72 851030 Semarang Semarang
19 81127 Semarang Semarang 73 851031 Semarang Semarang
20 81132 Surabaya Surabaya 74 851032 Semarang Semarang
21 81134 Surabaya Surabaya 75 851033 Semarang Semarang
22 81135 Jember Surabaya 76 851034 Semarang Semarang
23 81136 Malang Malang 77 851035 Semarang Semarang
24 81137 Surabaya Surabaya 78 851036 Semarang Semarang
25 81140 Kendari Makassar 79 851037 Semarang Semarang
26 81141 Makassar Makassar 80 851038 Semarang Semarang
27 81143 Menado Menado 81 851039 Semarang Semarang
DDF yang akan digunakan untuk menterminasikan saluran transmisi E-1 (2 Mbps), merupakan perangkat yang biasa digunakan oleh Telkomsel pada umumnya. Agar integrasinya tidak mengalami kendala di lapangan, maka jenis perangkat yang akan dipasang harus sesuai dengan jenis DDF yang dipasang di setiap POI. Telkomsel akan memberikan spesifikasi teknis DDF di setiap POI, setelah MITRA menyampaikan permintaan tertulis kepada Telkomsel.
3. Optical Distribution Frame (ODF) / Optical Termination Box (OTB)
ODF/OTB yang akan digunakan untuk menterminasikan saluran transmisi E-1 (2 Mbps), merupakan perangkat yang biasa digunakan oleh Telkomsel pada umumnya. Agar integrasinya tidak mengalami kendala di lapangan, maka jenis perangkat yang akan dipasang harus sesuai dengan jenis ODF/OTB yang dipasang di setiap POI. Telkomsel akan memberikan spesifikasi teknis ODF/OTB di setiap POI, setelah MITRA menyampaikan permintaan tertulis kepada Telkomsel.
4. Formula dan Metode Perhitungan Parameter Standar Kinerja
NO PARAMETER DEFINISI FORMULA METODE PENGUKURAN
Voice
1 ASR Outgoing Presentase panggilan yang terjawab di B-Number=(CCS ANSWER OUTGOING / CALL
CARRIED OUTGOING)*100Full Day
2 OccupancyPerbandingan Traffik Carried dengan Jumlah Sirkit
yang tersedia
=((TRAFFIC CARRIED OUTGOING +
TRAFFIC CARRIED INCOMING)/JUMLAH
SIRKIT AVAILABLE * 100
Average Weekly
3 Lost CallPresentase panggilan yang gagal dilewatkan pada
suatu trunk group
= CCU LOST CALL/ (CALL CARRIED
OUTGOING) * 100Full Day
4 CCS Congestion
Presentase Panggilan yang direlease setelah
menduduki trunk group karena trigger
"congestion/all trunk busy" dari MSC berikutnya
= CCS CONGESTION/ (CALL CARRIED
OUTGOING) * 100Full Day
5
CCS7 Call Failure
Presentase Panggilan yang direlease setelah
menduduki trunk group karena mendapat meddage
"call failure" dari MSC berikutnya
= CCS7 CALL FAILURE / (CALL CARRIED
OUTGOING) * 100Full Day
Signalling
1 Signalling Load
Traffic Carried pada Link Signalling baik received
- Load_mErl_Tx_Busy Hour= (Received MSUs*6 + Received
OctetsSIFSIO)/8/3600 Busy Hour
2 Retransmitted Octet
Jumlah Informasi Signalling (fields+octet) yang
terkirim berulang-ulang= sIRetransmitted Octets
Full Day
Messaging
1
SMS Success Delivered
within 30 sec
Amount of SMSC which delivered successfully after
sending
= SMS Delivered in 30 sec / (SMS Delivered
Full Day + Total Not Deliverd Full Day) Full Day
MMS
1MMS Success Delivered
Amount of MMS Retrieved compare to MMS
Submit= MMS Retrived / MMS Submit
Full Day
Dokumen Pendukung A
Hal - 76
Lampiran A2 : Aspek Bisnis
1. Pembayaran Dimuka ;
1.1. Jika MITRA meminta penambahan kapasitas dimuka (ACO) kepada Telkomsel dan besarnya penambahan kapasitas telah disetujui Telkomsel, maka MITRA harus memberikan Pembayaran Dimuka atas pemesanan kapasitas dimuka tersebut.
1.2. Pemberian Pembayaran Dimuka tersebut dalam butir 1.1 diatas harus diserahkan oleh MITRA kepada Telkomsel selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan penambahan kapasitas tersebut disetujui oleh Telkomsel.
1.3. Keharusan pemberian Pembayaran Dimuka oleh MITRA kepada Telkomsel dilakukan karena mempertimbangkan faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas pada lost opportunity, effort dan lain-lain.
1.4. Besarnya Pembayaran Dimuka adalah 20% (dua puluh persen) dari total harga penambahan kapasitas.
1.5. Pembayaran Dimuka berlaku sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan jangka waktu pemenuhan yang disetujui oleh Telkomsel sebagaimana tersebut dalam butir 10.2 (d) Dokumen Pendukung A.
1.6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam butir 1.5 diatas, pihak MITRA belum siap secara teknis untuk melaksanakan integrasi, hal mana tidak perlu dibuktikan tertulis melalui pernyataan tertulis maka Pembayaran Dimuka tersebut dianggap hangus dan menjadi hak Telkomsel, serta MITRA akan dimasukan kembali dalam sistem antrian.
2. Penghapusan Kapasitas yang rusak setelah dilakukan Pengujian Kapasitas;
2.1. Penghapusan sebagaian kapasitas akibat kerusakan untuk masing-masing Link interkoneksi 2Mbit/s akan dikenakan denda sesuai besarnya kapasitas yang rusak tersebut.
2.2. besarnya biaya yang dibebankan untuk setiap kapasitas Link interkoneksi yang rusak ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Sanksi yang berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Pengujian;
Jika pemberitahuan tentang keterlambatan pembatalan jadwal pengujian oleh MITRA, (menurut butir 9.3 (b) Dokumen Pendukung A) diberikan lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal tanggal pengujian, maka Telkomsel akan memasukan kembali MITRA kedalam sistem antrian.
4. Penghapusan Kapasitas;
4.1 Jika (menurut butir 10.2 Dokumen Pendukung A) kapasitas dihapuskan dalam periode Y yang tidak akan melebihi dari 10 tahun, maka ada proporsi dari biaya interkoneksi relevan yang harus di bayarkan lagi kepada pihak
Dokumen Pendukung A
Hal - 77
yang meminta penghapusan. Jumlah yang harus dibayar lagi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
R = (0.466 x C) - (0.466 x C x Y)
10
dimana :
R : Jumlah yang harus dibayar lagi sebagai akibat penghapusan kapasitas
C : Biaya interkoneksi yang telah disepakati oleh para pihak
Y : Jumlah tahun antara tanggal kesiapan uji coba dan tanggal penghapusan pesanan (di bulatkan keatas untuk keseluruhan tahun berikutnya)
4.2 Pengembalian biaya pengapusan kapasitas yang telah dibayarkan dapat juga dilakukan berdasarkan kesepakatan.
5. Biaya yang berkaitan dengan penundaan Penghapusan Kapasitas akibat tertundanya Penyelesaian Amandemen Manajemen Data;
Jika (menurut pada butir 10.2 Dokumen Pendukung A), order suatu kapasitas disampaikan oleh pihak yang meminta dan dalam kaitannya dengan penghapusan keseluruhan rute trafik tanpa penyelesaian terlebih dulu melalui amandemen manajemen data yang berhubungan, maka pihak yang meminta harus membayar biaya suspensi sebesar 20% dari biaya interkoneksi.
Dokumen Pendukung A
Hal - 78
6. Perubahan Pengorderan
MITRA harus mengajukan permintaan kepada Telkomsel untuk menggunakan layanan yang disediakan Telkomsel sesuai form permintaan layanan (Services Order Form) sebagai berikut :
RINCIAN PEMESANAN (DI ISI OLEH MITRA)
A – Rincian MITRA
Tanggal Pemesanan : Dokumen MITRA :
Alamat : Alamat tagihan (jika berbeda)
Nama Kontak : Posisi Perusahaan : Telephone : Faksimile : E-mail :
B - Layanan yang diminta (diinginkan)
C – Rincian Permintaan
D – Tanggal Pengantaran yang diinginkan
E – Informasi tambahan :
Catatan : Form pemesanan ini akan dilengkapi dan di tandatangani pihak MITRA
Nama : ………………………… Tanda tangan ………………………………
Form 2. Services Order Form
Dokumen Pendukung A
Hal - 79
7. Berita Acara Penyaluran Trafik
Berita Acara Penyaluran Trafik dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik antara Telkomsel dengan MITRA. Berikut adalah contoh form Berita Acara Penyaluran Trafik :
8. Amandemen pengorderan;
Biaya yang akan dibayarkan menurut paragraf 10.4. Dokumen Pendukung A adalah sejumlah 50% dari perbedaan antara biaya kapasitas interkoneksi sebelumnya dan sesudah perubahan.
9. Pembatalan order.
Apabila MITRA melakukan pembatalan order sesuai waktu yang telah ditentukan seperti tercantum pada butir 10.6 dokumen ini, maka biaya pembayaran dimuka yang telah diserahkan oleh MITRA dianggap hangus sepenuhnya menjadi hak Telkomsel dan biaya semua perangkat yang telah diinstall akan dibebankan kepada MITRA.
Dokumen Pendukung A
Hal - 80
Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD)
1. Permintaan untuk AMD
Untuk mengajukan permintaan Amandemen Manajemen Data (AMD), MITRA harus menyerahkan permintaan tertulis kepada Telkomsel. Telkomsel akan memberikan respon untuk menanggapi permintaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
2. Proses implementasi
Para pihak akan mengimplementasikan perubahan AMD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permintaan AMD disetujui.
3. Perubahan pada AMD yang tidak dapat dibebani biaya
Untuk perubahan–perubahan pada AMD yang tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional dan perubahan tersebut bersifat membantu kegiatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional ke dua belah pihak, maka perubahan tersebut tidak akan dibebani biaya.
4. AMD sistem Penomoran
Informasi perubahan atau penambahan sistem penomoran baru harus diberikan 1 (satu) bulan sebelumnya, informasi tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:
a. Pembukaan blok penomoran baru;
b. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran;
c. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran;
d. Pemisahan blok penomoran eksisting;
e. Ekspansi jumlah digit blok penomoran;
f. Informasi dan penggunaan Dummy Number.
5. AMD routing pada Sentral Gerbang
Perubahan data pada sentral Gerbang yang membawa dampak secara fisik terhadap jaringan Telkomsel harus dilakukan dengan pertimbangan optimalisasi jaringan. Perubahan yang dimaksud antara lain :
(i) Perubahan Link interkoneksi ;
(ii) Penambahan Link interkoneksi ;
(iii) Penambahan sistem Penomoran.
Dokumen Pendukung A
Hal - 81
6. AMD pada pada “Charge Band” (zone dan time band)
Perubahan pada Charge Band dapat diimplementasikan berdasarkan kesepakatan para pihak.
7. AMD yang berkaitan dengan diskriminasi pembebanan, antara lain pada
panggilan layanan khusus, direktori, darurat;
Perubahan yang berkait dengan diskriminasi pembebanan untuk panggilan layanan khusus, direktori dan darurat dapat diajukan salah satu pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:
(i) tambahan investasi baru;
(ii) perubahan routing panggilan sehingga penggunaan elemen jaringan menjadi lebih besar;
(iii) tambahan biaya operasi dan pemeliharaan.
8. AMD yang dapat dibebani biaya (secara individual)
Perubahan konfigurasi jaringan dapat dikenakan biaya, antara lain :
Perubahan AMD sebagai akibat adanya perubahan kode akses, kode area;
Route panggilan darurat ke center terdekat.
9. Penawaaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya
Untuk Penawaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya akan diinformasikan dan dibahas lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.
10. Pembebanan Biaya
Perubahan pembebanan biaya yang terkait dengan besaran tarif jasa layanan interkoneksi sebagai akibat adanya perubahan titik interkoneksi, perubahan daerah layanan interkoneksi atau Point of Charging (POC) akan diinformasikan kepada para pihak yang terkait.
Dokumen Pendukung A
Hal - 82
Lampiran A4 : Tanggungjawab Atas Jenis Trafik
Tanggung jawab atas jenis trafik pada jasa layanan interkoneksi yang terjadi di jaringan Telkomsel kan dijelaskan sebagai berikut:
1. Jenis Trafik
Jenis trafik interkoneksi pada Jaringan bergerak seluler dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
a. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan;
b. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa;
c. Layanan Originasi dari Penyelenggara Jasa.
2. Layanan Interkoneksi dan tanggung jawabnya
Jenis layanan interkoneksi pada jaringan bergerak, yaitu:
2.1. Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan
i. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed Wireline.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Fixed Wireline (FWL).
ii. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed Wireline.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Fixed Wireline (FWL).
POC-1 POC-2
B#
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
F2TSEL TSEL F Local Mobile
term. POI - B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWL
POIFWLTSEL
POC-1 POC-2
B#
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
F2TSEL TSEL F Local Mobile
term. POI - B#
Jenis
Panggilan
Panggilan JJ - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWL
POIFWLTSEL FWL
Dokumen Pendukung A
Hal - 83
iii. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed Wireless Access.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Fixed Wireless Access (FWA).
iv. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular lainnya.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (M).
v. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular lainnya.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (M).
POC-1 POC-2
B#
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
F2TSEL TSEL F Local Mobile
term. POI - B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWA
POIFWATSEL
POC-1 POC-2
B#
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
M2TSEL TSEL F Local Mobile
term. POI - B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)
POIMTSEL
POC-1 POC-2
B#
kepada
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh
FM2TSEL TSEL Local Mobile
term. POI - B#
Panggilan JJ - Terminasi Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)
POIMTSEL M
Dokumen Pendukung A
Hal - 84
vi. Panggilan dari Penyelenggara jaringan bergerak Satelit.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak Satelit (S).
2.2. Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan
i. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Penyelenggara Fixed Wireline.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Fixed Wireline (FWL).
ii. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Penyelenggara Fixed Wireline.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Fixed Wireline (FWL).
POC-1 POC-2
B#
oleh kepada
S2TSEL TSEL S Local Mobile
term. POI - B#
Jenis
Panggilan
Pembebanan
Terminasi Lokal dari Penyelenggara Satelit
Jenis Tarif
Interkoneksi
POISTSEL
POC-1 POC-2
B# TSEL
A#
F2TSEL TSEL F JJ Mobile term.
POI - B#
Panggilan Lokal - Terminasi JJ dari Penyelenggara FWL
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
FWL
TSEL
POI
FWL
POC-1 POC-2 POC-3
B#
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
F2TSEL TSEL F JJ Mobile term.
POI - B#
Panggilan Jarak Jauh - Terminasi JJ dari dari Penyelenggara FWL
Jenis
Panggilan
FWL
TSEL
POI
FWL
Dokumen Pendukung A
Hal - 85
iii. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed Wireless Access.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Fixed Wireless Access (FWA).
iv. Panggilan Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular lainnya.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler lainnya (M).
v. Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Bergerak selular lainnya.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler lainnya (M).
POC-1 POC-2
B#
F2TSEL TSEL F JJ Mobile term.
POI - B#
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
Panggilan JJ - Terminasi JJ dari Penyelenggara FWA
TSEL
POI
FWA
POC-1 POC-2
B# TSEL
A#
JJ Mobile term.
POI - B#
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
M2TSEL TSEL M
Panggilan Lokal - Terminasi JJ dari Penyelenggara Mobile (M)
M
TSEL
POI
M
POC-1 POC-2 POC-3
B# TSEL
M2TSEL TSEL M JJ Mobile term.
POI - B#
Jenis
Panggilan
Pembebanan
oleh kepada
Panggilan JJ - Terminasi JJ dari Penyelenggara Mobile (M)
Jenis Tarif
Interkoneksi
M2 M
TSEL
POI
M
Dokumen Pendukung A
Hal - 86
vi. Panggilan dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit (Terminasi JJ).
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara Jaringan Satelite (S).
2.3. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa
i. Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ.
ii. Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel
POC-1 POC-2
B#
S to TSEL TSEL SLD mobile term.
POI - B#
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit
S
TSEL
POI
TSEL
S
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
A#
Jenis PanggilanPembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
P. Jasa to
TSELTSEL P. Jasa
Local mobile
term. POI - B#
SLJJ TSEL
F
M
S POI
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
Jenis PanggilanPembebanan
oleh kepada
Jenis Tarif
Interkoneksi
TSEL P. JasaLocal mobile
term. POI - B#P. Jasa to
TSEL
SLJJ
F
M
STSEL
POI
2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
Jenis PanggilanPembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
P. Jasa to
TSELTSEL P. Jasa
LD mobile term.
POI - B#
SLJJ
F
M
SPOI
TSEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 87
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ .
iii. Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLI.
2.4. Layanan Originasi dari Penyelenggara Jasa
i. Layanan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa
2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
Jenis PanggilanPembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
TSEL P. JasaLD mobile term.
POI - B#P. Jasa to
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
TSEL
2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
B#
Jenis PanggilanPembebanan Jenis Tarif
Interkoneksikepada
P. Jasa to
TSELTSEL P. Jasa
oleh
International
mobile term.
SLI
TSEL
POI
TSEL
POI
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
A#
Jenis Tarif
Interkoneksi
Local mobile orig.
A# - POI
Jenis
Panggilan
Pembebanan
oleh kepada
P. Jasa to
TSELTSEL P. Jasa
SLJJ
F
M
S
TSEL
POI
Dokumen Pendukung A
Hal - 88
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ.
ii. Layanan originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa.
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ .
iii. Layanan originasi internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara jasa
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksioleh kepada
TSEL P. JasaLocal mobile orig.
A# - POIP. Jasa to
TSEL
TSEL
SLJJ
F
M
SPOI
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
A#
Jenis Tarif
Interkoneksi
Jenis
Panggilan
Pembebanan
oleh kepada
TSEL P. JasaLD mobile orig. A#
- POIP. Jasa to
TSEL
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
Jenis
Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif
Interkoneksi
LD mobile orig. A#
- POITSEL P. Jasa
P. Jasa to
TSEL
oleh kepada
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
Dokumen Pendukung A
Hal - 89
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLI.
2.5. Layanan Terminasi SMS dari Penyelenggara Jaringan dan sebaliknya
Layanan SMS dari Mitra ke Telkomsel dan dan sebaliknya.
Jenis layanan SMS adalah sebagai berikut :
POC 1
B#
A #
SG
Telkomsel
SG Mitra
SMSC
Telkomsel
Pengelola Trafik
SMS Interkoneksi
TitikInterkoneksi
SG Mitra
POC 1
A #
SG
TELKOMSELSMSC
TELKOMSEL
Pengelola Trafik
SMS Interkoneksi
TitikInterkoneksi
POC 2
B #SG Mitra
2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
A#
P. Jasa to
TSELTSEL P. Jasa
International
mobile orig
Jenis Tarif
Interkoneksi
Jenis
Panggilan
Pembebanan
oleh kepada
TSEL
SLI
POIPOI
TSEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 90
TitikInterkoneksi
POC 1
B#
A #
SG Mitra
SG TELKOMSEL
SMSC Mitra Pengelola Trafik
SMS Interkoneksi
POC 1
A #
Pengelola Trafik
SMS Interkoneksi
SG TELKOMSEL
TitikInterkoneksi
SG Mitra SMSC Mitra
SG TELKOMSEL
POC 2
B #
Jenis Pembebanan
Jenis Tarif Interkoneksi SMS Oleh Kepada
Tsel to Mitra Tsel Mitra Tarif Terminasi SMS
Jenis Pembebanan
Jenis Tarif Interkoneksi SMS Oleh Kepada
Mitra to Tsel Mitra Tsel Tarif Terminasi SMS
Dokumen Pendukung A
Hal - 91
Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working)
Signal Transfer Point (STP) digunakan untuk hal yang spesifik berkaitan dengan interkoneksi antar penyelenggara, dimana STP akan memungkinkan berbagai pesan CCS #7 yang berkaitan dengan rute trafik antara switch kedua penyelenggara dibawa melalui end-point dari kedua switch yang menterminasi rute trafik tanpa memerlukan “Dedicated Signalling Links” antara kedua “end-point” dari switch tersebut. Pesan CCS #7 tidak dilewatkan secara langsung antara kedua “end-point” switch tetapi disampaikan melalui Signal Intermediate yang disebut “Signal Transfer Point”. Lampiran ini menjelaskan ketersediaan STP Working, batasan-batasan dalam perencanaan dan perhitungan dimensioning yang diterapkan dan dokumentasi yang diperlukan jika STP working digunakan.
1. Penyediaan Kerja STP;
Arsitektur jaringan STP dari para pihak yang berinterkoneksi harus mampu mendukung berbagai jenis Call Scenario dari routing trafik yang disediakan untuk membawa, diantaranya adalah:
Panggilan IP Network (IP Network Calls);
NTS (Number Translation Services) data calls;
Panggilan IP Network (IP Network Calls) dan NTS data calls;
Panggilan IP Network (IP Network Calls) dan trafik voice NTS terbatas;
NTS data calls dan trafik voice NTS terbatas;
Trafik voice NTS terbatas.
2. Perencanaan dan Aturan Dimensi Kerja STP;
2.1. Telkomsel akan mengalokasikan beberapa hal, antara lain :
STP unit Telkomsel terkait untuk digunakan ke semua Link STP;
Route trafik ke route STP;
Primary / Secondary STP dalam setiap route STP.
2.2. Batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam penggunaan STP Working untuk mendukung route trafik menuju ke MSC Telkomsel, diantaranya adalah :
Minimum harus tersedia 2 Link signalling pada Link antara STP MITRA dan STP Telkomsel;
Ukuran maksimum route trafik 16 E-1 harus didukung oleh STP working dimana trafik yang disalurkan berupa data call atau gabungan antara data call dan voice call NTS terbatas;
Ukuran maksimum route trafik 8 E-1 harus didukung oleh STP working dimana trafik yang disalurkan berupa voice call NTS terbatas.
2.3. Setiap Link signalling STP tidak boleh melebihi Threshold Signalling Link
Loading 40%. 2.4. Dalam perencanaan STP working, para pihak yang berinterkoneksi harus
menyediakan informasi berikut:
Harapan Peak Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk;
Harapan rata-rata Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk;
Dokumen Pendukung A
Hal - 92
Pernyataan dari para pihak terhadap Threshold Signalling Link Loading 40%;
Route signalling secara detail dari para pihak yang akan diterapkan untuk mendukung penggunaan STP working pada suatu route trafik.
2.5. Para pihak harus memonitor STP Signalling Link Loading untuk meyakinkan
masih bekerja di bawah Threshold. 2.6. Jika Volume Message Signalling melebihi Threshold, maka masing-masing
pihak harus memanfaatkan seoptimal mungkin Network Management Control untuk menghilangkan permasalahan tersebut.
Dokumen Pendukung A
Hal - 93
Lampiran A6 : Jaminan Tingkat Layanan Dan Kententuan Kompensasi
Ketentuan Jaminan Tingkat Layanan Sirkit Langganan Terestrial
1. Parameter dan Besaran Jaminan Tingkat Layanan (SLG)
JASA /PRODUK
Item SLG Besaran SLG
Keterangan
Sirkit Langganan
Konfirmasi pemenuhan (PM atau PBM)
< 10 HK Terhitung sejak permintaan dari salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya
Penyambungan dan pengetesan pasang baru
< 14 HK Terhitung sejak konfirmasi PM dari salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya.
Konfirmasi penyebab gangguan
< 5 jam Terhitung sejak laporan Gangguan diterima
Penanggulangan Gangguan
< 10 jam Kecuali Force Majeure
Availability 99,95 %
MTTR 4 jam
2. Ketentuan Kompensasi Sirkit Langganan :
a. Kompensasi karena Gangguan akan diberikan kepada salah satu pihak apabila
jumlah total gangguan Sirkit Langganan selama 1 (satu) bulan lebih besar dari 4 (empat) jam.
b. Besaran Kompensasi Sirkit Langganan yang dapat diberikan, dihitung dengan
formula sebagai berikut :
A’ = {Total Jumlah Jam Gangguan dlm 1 (satu) bulan - 4 (empat) Jam} x Biaya Sewa per Bulan
24 jam x 30
Ket. A’ = Kompensasi Sirkit Langganan per bulan
c. Kompensasi tidak berlaku, apabila :
1) Gangguan terjadi karena adanya Force Majeure; 2) Gangguan terjadi karena kelalaian dan/atau kesalahan salah satu pihak; 3) Gangguan terjadi di luar ruas atau batasan yang menjadi tanggung jawab
salah satu pihak. 4) Tidak disertai dengan Berita Acara Gangguan.
3. Pengguna FPI akan mengajukan klaim kompensasi atas Gangguan yang terjadi
pada Sirkit Langganan yang diperhitungkan pada Forum Rekonsiliasi berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk BA Gangguan dan ditanda tangani wakil Para Pihak.
4. Para Pihak akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan perhitungan biaya Kompensasi sebagaimana dimaksud butir A.2.b dan A.2.c Lampiran ini, selambat-
Dokumen Pendukung A
Hal - 94
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak klaim Pengguna FPI diterima oleh pihak lainnya.
5. Jumlah biaya Kompensasi akan diperhitungkan terhadap pembayaran biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen pada periode pembayaran setelah penandatangan Berita Acara Gangguan.
Dokumen Pendukung A
Hal - 95
Lampiran A7 : Prosedur dan Bisnis Proses Pelayanan & Operasi Pemeliharaan
Mengajukan permintaan sirkit
langganan secara tertulis atau
Kesepakatan rapat
Pelayanan Mungkin
(PM) ?
SELESAI
PENGGUNA FPI dan PEMILIK
FPI melakukan penyambungan
dan pengetesan max 14 hari
setelah PM & konfirmasi diterima
PENGGUNA FPI
Memproses permintaan max
12 hari kerja setelah
menerima permintaan
PEMILIK FPI confirm ke
PENGGUNA FPI secara
tertulis PBM
Mengirimkan Surat
Pemberitahuan PM &
melakukan konfirmasi ke
PENGGUNA FPI
Sudah
Disambung & dites dalam
waktu 14 hari
setelah PM?
PENGGUNA FPI dan PEMILIK
FPI menandatangani BA pasang
sesuai tgl. pelaksanaan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
PENGGUNA FPI PEMILIK FPI
SELESAI
Sudah
disambung
& dites dalam waktu 1
bulan setelah
PM?
Ya
Tidak
PENGGUNA FPI tetap
ingin berlangganan ?
PENGGUNA FPI
Mengirimkan Surat
Pemberitahuan
Pembatalan
Tidak
Ya
BISNIS PROSES
ORDERING DAN PROVISIONING SL TERRESTRIAL
Dokumen Pendukung A
Hal - 96
BISNIS PROSES
DEAKTIVASI SL
Mengajukan permintaan
pencabutan sirkit langganan
secara tertulis
Memproses permintaan
termasuk komitment jangka
waktu max 10 hari setelah
menerima permintaan
Sudah dicabut
dalam waktu > 14 hari?
PENGGUNA FPI PEMILIK FPI
PENGGUNA FPI dan PEMILIK
FPI menandatangani BA
pencabutan sesuai tgl.
pelaksanaan
PENGGUNA FPI dan PEMILIK FPI
menandatangani BA pencabutan dg
memakai tgl. hari ke-15 sejak
permintaan cabut diterima PEMILIK
FPI
Ya
Tidak
SELESAI
Dokumen Pendukung A
Hal - 97
BISNIS PROSES
PELAPORAN DAN PENANGANAN GANGGUAN SIRKIT LANGGANAN
PENGGUNA FPI PEMILIK FPI
Melaporkan gangguan secara
tertulis atau media lainnya
Menerima laporan & wajib
confirm penyebab gangguan pd
PENGGUNA FPI secara tertulis/
media lainnya
Wajib memperbaiki gangguan
maks 4 jam setelah laporan
diterima
Memenuhi SLG
(4 jam) ?
SELESAI
PEMILIK FPI dan PENGGUNA
FPI menghitung lama gangguan
dg cara compare masing-masing
data sbg dasar perhitungan
restitusi
Tidak Ya
PEMILIK FPI akan segera
mengupayakan kontingensi
(temporer) hingga perbaikan
selesai
PEMILIK FPI menginformasikan
progress penanganan gangguan
dan estimasi penyelesaiannya
Dokumen Pendukung A
Hal - 98
BISNIS PROSES
IJIN MASUK LOKASI
Mengajukan ijin masuk ke
lokasi
Ijin diberikan ?
Memberi konfirmasi persetujuan
atau penolakan permintaan ijin
masuk lokasi maks 5 hari sejak
permintaan diterima
Membuat & mengirimkan
surat ijin masuk lokasi
untuk PENGGUNA FPI
PENGGUNA FPI PEMILIK FPI
Tidak
Untuk keperluan
gangguan?
PENGGUNA FPI melakukan Pekerjaan
dan Menandatangani BA (khusus
pekerjaan Instalasi baru)
ya
Ya
Tidak
SELESAI
Menerima pengajukan ijin
masuk ke lokasi
Membuat & mengirimkan Surat
Penolakan masuk lokasi
Ijin masuk ke lokasi
langsung diberikan
Dokumen Pendukung A
Hal - 99
BISNIS PROSES
PENGHENTIAN PENGGUNAAN SARPEN
Mengajukan permintaan
penghentian penggunaan
Sarpen secara tertulis
Memberi konfirmasi maks 7
hari setelah menerima
permintaan
PENGGUNA FPI PEMILIK FPI
PENGGUNA FPI dan PEMILIK FPI
membuat kesepakatan jadwal
pembongkaran maks 7 hari sejak
permintaan diterima
Pelaksanaan pembongkaran SARPEN
dituangkan dlm BA ditandatangani
petugas setetempat dari PEMILIK FPI
dan PENGGUNA FPI
SELESAI
Dokumen Pendukung A
Hal - 100
Lampiran A8 : Berita Acara Penggunaan Sartel dan atau Sarpen
BERITA ACARA HASIL SURVEY
PENGGUNAAN SARPEN TELKOMSEL LOKASI : ________________________
NO.……………………………………………………………………………………………….. Pada hari ini ……………………, tanggal ………………… bulan …………………..tahun ……………………., kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama / NIK : .......................................................................... Jabatan : .......................................................................... Lokasi kerja : .......................................................................... Telepon / HP : ..........................................................................
Selanjutnya disebut TELKOMSEL II. Nama / NIK : .......................................................................... Jabatan / Bagian : .......................................................................... Perusahaan : .......................................................................... Telepon / HP : .......................................................................... Selanjutnya disebut MITRA Menyatakan bahwa TELKOMSEL dengan MITRA telah melaksanakan SURVEY BERSAMA Penggunaan SARPEN TELKOMSEL yang digunakan oleh MITRA dengan hasil sebagai berikut :
Dasar Pelaksanaan :
Lokasi Sarpen : ________________
Kapasitas dan Spesifikasi Sarpen yang akan dipasang : GROUNDING
No. YA TIDAK JUMLAH TITIK
CATUDAYA [ ] Instalasi Baru Menggunakan MCB Tsel [ ] Upgrade**
No Peruntukan MCB (ampere) Phase PLN Genset
SPACE RUANG Layout ruang. Mohon dilampirkan. Gambar Lokasi :
D
B
A C
Dokumen Pendukung A
Hal - 101
No Peruntukan Nama
Lahan/Ruangan Dimensi (p x l)
Terkondisi (Y/T)
Jarak dari sisi luar*
A B C D
Yang dimaksud jarak dari sisi luar adalah jarak terhadap batas ruangan atau perangkat lain di ke empat sisi perangkat yang dipasang.
LAHAN
No Peruntukan Nama
Lahan/Ruangan Dimensi (p x l)
Hasil Pelaksanaan: [……] Mungkin dengan catatan …………………………………………………. [……] Tidak Mungkin dengan alasan ………………………………………………….
Demikian Berita Acara SURVEY Sarpen ini dibuat dalam 2 (dua) copy Asli yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dijadikan dasar instalasi.
MITRA
--------------------------
TELKOMSEL
---------------- *Coret yang tidak perlu
Dokumen Pendukung A
Hal - 102
BERITA ACARA HASIL SURVEY PENGGUNAAN SARPEN MITRA
LOKASI : ________________________
NO. …………………………………………………………………………………………………..
Pada hari ini ……………………, tanggal ………………… bulan …………………..tahun ……………………., kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama / NIK : .......................................................................... Jabatan : .......................................................................... Lokasi kerja : .......................................................................... Telepon / HP : ..........................................................................
Selanjutnya disebut MITRA II. Nama / NIK : .......................................................................... Jabatan / Bagian : .......................................................................... Perusahaan : .......................................................................... Telepon / HP : .......................................................................... Selanjutnya disebut TELKOMSEL Menyatakan bahwa MITRA dengan TELKOMSEL telah melaksanakan SURVEY BERSAMA Penggunaan SARPEN MITRA yang digunakan oleh TELKOMSEL dengan hasil sebagai berikut :
Dasar Pelaksanaan :
Lokasi Sarpen : ________________
Kapasitas dan Spesifikasi Sarpen yang akan dipasang :
GROUNDING
No. YA TIDAK JUMLAH TITIK
CATUDAYA [ ] Instalasi Baru Menggunakan MCB Tsel [ ] Upgrade**
No Peruntukan MCB (ampere) Phase PLN Genset
SPACE RUANG Layout ruang. Mohon dilampirkan. Gambar Lokasi :
D
B
A C
Dokumen Pendukung A
Hal - 103
No Peruntukan Nama
Lahan/Ruangan Dimensi (p x l)
Terkondisi (Y/T)
Jarak dari sisi luar*
A B C D
Yang dimaksud jarak dari sisi luar adalah jarak terhadap batas ruangan atau perangkat lain di ke empat sisi perangkat yang dipasang.
LAHAN
No Peruntukan Nama
Lahan/Ruangan Dimensi (p x l)
Hasil Pelaksanaan: [……] Mungkin dengan catatan …………………………………………………. [……] Tidak Mungkin dengan alasan ………………………………………………….
Demikian Berita Acara SURVEY Sarpen ini dibuat dalam 2 (dua) copy Asli yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dijadikan dasar instalasi.
MITRA
--------------------------
TELKOMSEL
-------------------------- *Coret yang tidak perlu
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DOKUMEN PENDUKUNG B:
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
Dokumen Pendukung B
Hal - 2
DAFTAR ISI
1 Perekaman Informasi Tagihan ............................................................................ 3
2 Proses Kliring Interkoneksi ................................................................................. 4
3 Pertukaran Informasi Tagihan ............................................................................ 4
Lampiran B15. Contact Person Perpajakan ................................................................ 22
Dokumen Pendukung B
Hal - 3
1. PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN
1.1 Telkomsel dan MITRA harus merekam semua panggilan yang berhasil pada sentral gerbang untuk panggilan interkoneksi originating dan terminating. Data panggilan yang direkam pada Call Data Record (CDR) harus mencatat, antara lain :
a. Nomor Pemanggil atau A_number
b. Nomor yang dipanggil atau B_number
c. Tanggal atau date
d. Waktu awal terjadinya panggilan atau Start time
e. Lama percakapan atau Durasi
f. Identifikasi Lokasi POI
g. Identifikasi POC A#
h. Identifikasi POC B#
i. Identifikasi Trunk incoming dan Trunk Outgoing
j. Zone
k. Biaya interkoneksi dalam rupiah
l. Untuk Sambungan Internasional diperlukan kelompok Negara asal atau Negara tujuan.
Identifikasi nomor pemanggil harus menggunakan format 0ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan) atau format ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan).
1.2 Dari data CDR di atas, beberapa kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan interkoneksi adalah :
a. Panggilan interkoneksi yang dapat dibebani biaya adalah percakapan yang berhasil tersambung dengan durasi percakapan riil antar pelanggan sama dengan atau lebih dari 6 (enam) detik. Ketentuan untuk panggilan yang tidak tersambung (pada kasus nada dering yang tidak dijawab, nada sibuk, atau nada yang berarti nomor tujuan tidak dapat ditemukan) tidak dapat dibebani biaya.
b. Durasi percakapan riil setiap panggilan interkoneksi dihitung dalam detik dan tanpa pembulatan.
c. Beban biaya suatu layanan panggilan interkoneksi (voice) adalah jumlah durasi panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dibagi kelipatan 60 (enam puluh) kemudian dikalikan tarif interkoneksi dari layanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
d. Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud butir c di atas mengandung pecahan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp. 1,- (satu rupiah)
Dokumen Pendukung B
Hal - 4
Pecahan kurang dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) diabaikan
e. Telkomsel dan MITRA akan menyimpan data billing yang rinci sekurang-kurangnya 6 bulan setelah periode penagihan yang akan digunakan apabila diperlukan.
f. Periode percakapan yang dipergunakan dalam proses billing dan daftar rekapitulasi butir b yang digunakan sebagai laporan perhitungan hak interkoneksi dilakukan untuk satu bulan takwim
g. Telkomsel dan MITRA akan memproses informasi tagihan masing-masing berdasarkan informasi data percakapan yang dipertukarkan dengan format sebagai berikut :
Jenis Layanan Interkoneksi
Jumlah Call Durasi (detik) Biaya Interkoneksi
(Rupiah)
1.3 Telkomsel dan MITRA harus merekam semua pesan/SMS yang berhasil, yaitu SMS yang terkirim ke subscriber (B number). Data SMS yang direkam pada Call Data Record (CDR) harus mencatat, antara lain :
a. A number dan B number;
b. POC B number;
c. Tanggal SMS;
d. Jam mulai SMS berdasarkan WIB;
e. Biaya Interkoneksi dalam rupiah;
f. GT Calling dan GT Called.
Identifikasi nomor pengguna SMS harus menggunakan format 62ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan).
1.4 Dari data CDR SMS diatas, beberapa kriteria yang akan digunakan dalam
proses perhitungan interkoneksi adalah : a. SMS interkoneksi yang dapat dibebani biaya adalah SMS yang berhasil
terkirim sampai ke subscriber (tersambung pada MSC operator B number). Ketentuan untuk SMS yang tidak tersambung pada MSC operator B number tidak dapat dibebani biaya.
b. Satu transaksi SMS akan dikenakan biaya dengan maksimum 160 karakter. Untuk SMS yang memiliki lebih dari 160 karakter akan dipecah menjadi transaksi selanjutnya dan dikenakan biaya dengan kelipatan transaksi maksimum 160 karakter untuk tiap-tiap transaksinya.
Dokumen Pendukung B
Hal - 5
c. SMS yang akan dikenakan biaya adalah SMS yang ditujukan kepada pelanggan Operator yang berada di jaringannya (home network).
d. Telkomsel dan MITRA akan menyimpan data billing SMS yang rinci sekurang-kurangnya 6 bulan setelah periode penagihan yang akan digunakan apabila diperlukan.
e. Telkomsel dan MITRA akan memproses informasi tagihan masing-masing berdasarkan informasi data SMS yang dipertukarkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B Lampiran B4 Volume Compare Summary.
2. PROSES KLIRING INTERKONEKSI
Kliring interkoneksi dilakukan secara otomatis melalui SKTT SOKI atau sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. PERTUKARAN INFORMASI TAGIHAN
3.1 Telkomsel dan MITRA akan melakukan pertukaran informasi tagihan sesuai dengan format pada butir 1.2. (g) setiap bulan.
3.2 Informasi tagihan Interkoneksi dari pihak penagih dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran, sedangkan data pihak lawan dipergunakan sebagai bahan verifikasi tagihan interkoneksi tersebut.
3.3 Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan voice pada tanggal yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing voice sebesar Rp 23 / record.
3.4 Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan SMS pada tanggal 13 bulan (n+1), maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing SMS sebesar Rp 1 / record.
3.5 Apabila selisih data rupiah kurang dari atau sama dengan batas toleransi yang disepakati, maka data dapat dianggap benar dan penyelesaian perhitungan keuangan sesuai dengan informasi tagihan, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Settlement (diuraikan pada Lampiran B1 )paling lambat tanggal 15 bulan n + 1.
3.6 Apabila selisih data rupiah lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dilakukan penyelesaian perhitungan keuangan pada bulan n melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Settlement (diuraikan pada Lampiran B2) selambat-lambatnya tanggal 15 bulan n + 1
3.7 Rekonsiliasi untuk penyelesaian perbedaan data pada butir 3.4, akan dilakukan sebagai berikut :
a. Penyelesaian perbedaan data percakapan diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 14 bulan (n+6), dan dilaksanakan melalui jalur Volume Compare. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberikan data
Dokumen Pendukung B
Hal - 6
rinci agar nilai selisih yang diklaim dapat diketahui, serta disajikan dalam format yang sama dengan data yang akan dibandingkan.
b. Mekanisme pelaksanaan Volume Compare adalah sebagai berikut :
(1) Level 2 : Volume Compare Summary, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B4
(2) Level 3 : Volume Compare Detail, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B5
c. Jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran berdasarkan hasil volume compare dimaksud pada butir a di atas dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimuat dalam Lampiran B3
d. Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara settlement tidak diperoleh penyelesaian mengenai masalah selisih data, Para Pihak sepakat untuk mengajukan proses perselisihan sesuai prosedur seperti pada Lampiran 5 Peraturan Menteri No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tatacara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi.
3.8 Jika dalam memonitor informasi tagihan, Telkomsel atau MITRA melihat adanya selisih data rupiah dalam batas toleransi yang terjadi secara terus menerus, maka Telkomsel dan MITRA akan membentuk forum rekonsiliasi khusus untuk membahas penyebab masalah tersebut. Pembahasan dalam forum rekonsiliasi khusus tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada klarifikasi data bulanan, masalah keuangan dan perpajakan dan masalah lain yang tertunda untuk diselesaikan secara bilateral.
3.9 Telkomsel dan MITRA akan melakukan proses pendatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Kolokasi Sartel dan/atau Sarpen atas pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen periode (n) yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak setiap tanggal 30 bulan (n) sebagaimana tercantum dalam Lampiran B9 Dokumen Pendukun B.
3.10 Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan SMS pada tanggal 13 bulan (n+1), maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebesar Rp 1 / record
4. PENAGIHAN (BILLING)
4.1 Setiap akhir periode n, Telkomsel dan MITRA harus mengirimkan informasi tagihan dengan melampirkan Berita Acara Settlement paling lambat tanggal 25 bulan (n+1).
4.2 Semua beban interkoneksi yang ditagihkan harus dihitung menurut tarif layanan interkoneksi sebagaimana tercantum Dokumen Pendukung C. Tagihan (termasuk dokumen pajak) untuk layanan interkoneksi harus dibayar menurut perjanjian disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati.
4.3 Pihak pengirim dan penerima tagihan (termasuk dokumen pajak) wajib memberikan konfirmasi tertulis. Contoh Form Konfirmasi tercantum dalam Lampiran B7.
4.4 Selambat-lambatnya tanggal 5 bulan (n+1), Pihak Pimilik FPI mengirimkan tagihan biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen disertai Faktur Pajak
Dokumen Pendukung B
Hal - 7
kepada Pengguna FPI dengan dilengkapi data rincian pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen sebagaimana tercantum dalam Lampiran B11 Dokumen Pendukung B.
4.5 Pihak pengirim dan penerima faktur pajak dan invoice atas pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen sesuai dengan alamat korespondensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B12 Dokumen Pendukung B.
4.6 Bukti potong atas PPh 23 dan/atau PPh 4(2) berdasarkan invoice untuk pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen bulan (n), akan diterima oleh masing-masing Pihak (baik Telkomsel maupun MITRA) paling lambat akhir bulan (n+3) dari periode pemanfaatan Sarpen dan/atau Sartel.
4.7 Bukti potong atas PPh 23 dan/atau PPh 4(2) sebagaimana termaksud pada point 4.6 diatas akan dikirim dan diterim oleh kedua belah Pihak dengan alamat korespondensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B13 Dokumen Pendukung B.
4.8 Pengiriman dokumen atas ”Bukti potong atas PPh 23 dan/atau PPh 4(2)”, ”Invoice”, ”Faktur Pajak” harus dilakukan melalui kurir dengan bukti tanda terima nama jelas. Setelah menerima dokumen tersebut, masing-masing Pihak penerima harus melakukan konfirmasi melalui telepon dan fax tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak sebagai konfirmasi kepada Pihak pengirim dengn format terlampir sesuai dalam Lampiran B14 Dokumen Pendukung B.
4.9 Daftar contact person untuk perpajakan sesuai dalam Lampiran B15 Dokumen Pendukung B.
5. PEMBAYARAN
5.1 Pembayaran atas tagihan Interkoneksi berdasarkan hasil Berita Acara Settlement dan/atau Berita Acara Volume Compare serta biaya pemanfataan Sartel dan/atau Sarpen bulanan berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Sartel dan/atau Sarpen dilaksanakan secara Nett Off (netting) yang dituangkan dalam Nota Perhitungan Keuangan (NPK).
5.2 Pihak yang memperoleh selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana dimaksud butir 5.1 diatas wajib membuat Nota Perhitungan Keuangan (NPK) dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran B8 Dokumen Pendukung B.
5.3 Pembayaran kewajiban keuangan berdasarkan NPK sebagaimana dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing pihak.
5.4 Selisih lebih atau kurang atas pembayaran yang telah dilakukan yang timbul akibat rekonsiliasi sebagaimana yang tercantum dalam butir 5.3 akan diakumulasikan pada NPK bulan berikutnya.
5.5 Untuk setiap keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.
Dokumen Pendukung B
Hal - 8
5.6 Pembayaran biaya terminasi dari operator transit tidak bergantung kepada penyelesaian hak dan kewajiban antara penyelenggara transit dan penyelenggara originasi.
5.7 Tata cara pembayaran biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen oleh kedua belah Pihak mengacu pada flowchart prosedur penagihan dan pembayaran sesuai dalam Lampiran B10 Dokumen Pendukung B.
6. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA
TELKOMSEL akan memberikan pemberitahuan secara tertulis tidak lebih dari 3 (tiga) bulan jika ada perubahan mendasar dari format atau file dari billing.
Dokumen Pendukung B
Hal - 9
LAMPIRAN B1 BERITA ACARA
TAGIHAN INTERKONEKSI
Periode : mm – yyyy NOMOR : ………………………
1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk
bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Rupiah
a. Hak PT. MITRA Rp.
b. Fee Billing Rp.
c. Pembayaran Final Rp.
Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :
2. Mengingat selisih rupiah tersebut lebih kecil atau sama dengan batas toleransi yang
disepakati, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ………… adalah sebesar Rp. ,-
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan
pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku Jakarta, dd/mm/yyyy PT. Telkomsel ( Nama Pejabat ) Jabatan
Dokumen Pendukung B
Hal - 10
LAMPIRAN B2 BERITA ACARA SETTLEMENT
TAGIHAN INTERKONEKSI
Periode : mm – yyyy NOMOR : ………………………….
1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk
bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :
a. Jumlah Tagihan
No Uraian Jumlah Rupiah
a. Hak PT. MITRA
b. Settlement
No Uraian Jumlah Rupiah
a. Hak PT. MITRA
b. Fee Billing
c. Pembayaran Final
Keterangan : c. Dispute
No Uraian Jumlah Rupiah
a. Hak PT. MITRA
b. Kewajiban PT Telkomsel
c. Pembayaran Sementara
Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.
2. Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku
3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara total sebesar Rp. ____________,-
4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 diatas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku
Jakarta, dd/mm/yyyy PT. Telkomsel ( Nama Pejabat ) Jabatan
Dokumen Pendukung B
Hal - 11
LAMPIRAN B3 BERITA ACARA REKONSILIASI
TAGIHAN INTERKONEKSI
Periode : mm – yyyy NOMOR : …………………….
1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor ………. tanggal dd/mm/yyyy, terdapat selisih
data lebih besar dari batas toleransi yang disepakati sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Rupiah
a. Hak PT. MITRA
b. Kewajiban PT Telkomsel
c. Selisih
d. Prosentase Selisih
Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :
2. Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi
bulan (mm) adalah sebesar Rp. _________,- sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Rupiah
a. Hak PT. MITRA hasil penelitian
b. Pembayaran yang telah dilakukan
c. Kekurangan Pembayaran
Keterangan :
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan
pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku
Jakarta, dd/mm/yyyy
PT Telkomsel
( Nama Pejabat ) Jabatan
PT MITRA
( Nama Pejabat ) Jabatan
Dokumen Pendukung B
Hal - 12
LAMPIRAN B4 VOLUME COMPARE SUMMARY
Level 2
Tabel IV.a : Summary Harian Data Percakapan
a.1. Grouping berdasarkan tanggal
Periode : DD-MM-YYYY, Jam hh.mm – hh.mm
Operator : (Telkomsel / MITRA *)
Jenis Layanan : (Originasi / terminasi)
Tanggal Jumlah Panggilan Durasi (Detik) Rupiah
a.2. Grouping berdasarkan POI dan Zone
Periode : DD-MM-YYYY, Jam hh.mm – hh.mm
Operator : (Telkomsel / MITRA *)
Jenis Layanan : (Originasi / terminasi)
POI_Zone Jumlah Panggilan Durasi (Detik) Rupiah
Catatan :
Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik;
Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan;
Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan;
Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’;
Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).
Dokumen Pendukung B
Hal - 13
Tabel IV.b : Summary Harian Data SMS Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm Operator : (Telkomsel / MITRA) Jenis Layanan : Terminasi (Incoming / Outgoing)
TANGGAL JUMLAH SMS BIAYA INTERKONEKSI (Rp)
Dokumen Pendukung B
Hal - 14
LAMPIRAN B5 VOLUME COMPARE DETAIL
Level 3 Tabel V.a : Data Detail Percakapan Terminasi
Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm Operator : (Telkomsel / MITRA *) Jenis Layanan : (Originasi / Terminasi)
Catatan :
Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik;
Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan;
Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan;
Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’;
Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).
Tabel V.a : Data Detail SMS
Periode : YYYY MM DD / HH MM SS Operator : (TELKOMSEL atau MITRA) Jenis Layanan : Terminasi (Incoming/Outgoing)
A# B# Tanggal Jam Biaya
Interkoneksi (Rp)
GT Calling GT Called
A# B# Tanggal Waktu Durasi Trunk Group POI POC A# POC B# Zone Rupiah
Dokumen Pendukung B
Hal - 15
LAMPIRAN B6 TAGIHAN INTERKONEKSI
Kepada : PT. MITRA Alamat : ............................................. NPWP : ............................................. u.p. : .............................................
Dari : PT. Telekomunikasi Selular
Wisma Mulia M-20th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710
Keterangan : Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Hak Interkoneksi
PT. Telkomsel – PT. X Periode mm-yyyy
------------------------------------------
Jatuh Tempo Pembayaran : ............................. Pembayaran melalui transfer ke : Deutsche Bank AG Jakarta Branch Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat – Indonesia a/n PT Telkomsel A/C No. IDR Account No. 0081000-00-3
Dengan ini kami konfirmasikan bahwa dokumen yang saudara kirim yaitu : Dokumen pengiriman Nomor : ………………… Tanggal Dokumen : dd-mm-yyyy Jenis Pajak : a. PPN b. PPh c. PPN dan PPh Jenis transaksi : a. Interkoneksi b. Leased Line c. Sarpen d. _________ (lainnya) Jumlah / Nilai Pajak : Rp. …….. Bulan dan Tahun transaksi : mm-yyyy Telah kami terima dengan baik dan isinya adalah LENGKAP dan BENAR Yang memberikan konfirmasi, Nama : ……………….. Jabatan : ………………. Tanggal : dd-mm-yyyy
Dokumen Pendukung B
Hal - 17
LAMPIRAN B8 NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK)
PT. …………. No :
Tanggal :
NPWP :
Hak PT
- Hak Trafik Interkoneksi periode ……….. :
- PPN (10%)
- PPh Pasal 23 (4.5%)
-
Total
Hak PT.
- Hak Trafik Interkoneksi periode ……….. :
- PPN (10%)
- PPh Pasal 23 (4.5%)
-
Reference : - Berita Acara Settlement Tagihan Interkoneksi
PT ………. - PT …………. Bulan ……………..
0
Jabatan
(Nama Pejabat)
Jumlah Kewajiban Net PT. ………
Nota Perhitungan Keuangan (NPK)Kewajiban Interkoneksi PT.
Periode :
U R A I A N Jumlah (Rp)
Dokumen Pendukung B
Hal - 18
LAMPIRAN B9 BERITA ACARA
REKONSILIASI KOLOKASI BULAN (mm) TAHUN (yyyy) PT. MITRA - PT .TELKOMSEL
1. Pada hari ini tanggal (dd) bulan (mm) tahun (yyyy) , telah dilakukan rekonsilasi
penggunaan sarpen dan sartel PT MITRA -Telkomsel untuk pemakaian periode bulan (mm) tahun (yyyy).
a. Kewajiban TELKOMSEL
Untuk tagihan penggunaan sarpen milik PT. MITRA yang digunakan oleh Telkomsel sebesar sebesar Rp ( Rupiah ), nilai tersebut belum termasuk PPN 10%.
Periode Pemakaian Jumlah
Site Tower
( rupiah ) Lahan ( rupiah )
Bulan (mm) tahun (yyyy)
Total Tagihan ( Rp ) ……,-
b. Kewajiban PT MITRA
Untuk tagihan penggunaan sarpen milik PT. Telkomsel yang digunakan oleh PT MITRA sebesar Rp ( Rupiah ) , nilai tersebut belum termasuk PPN 10%.
Periode Pemakaian Jumlah
Site Tower
( rupiah ) Lahan ( rupiah )
Bulan (mm) tahun (yyyy)
Total Tagihan ( Rp ) ……,-
2. Apabila terdapat koreksi berupa kekurangan atau kelebihan tagihan, akan diperhitungkan
pada rekonsilasi periode berikutnya, koreksi hanya dapat diakomodir untuk perhitungan tahun berjalan.
3. Proses pembayaran akan dilakukan dengan metode Nett Off. 4. Untuk rekonsilasi bulan berikutnya dilakukan per bulan. 5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar penagihan.
Jakarta, tgl (dd) bulan (mm) tahun (yyyy)
PT.TELKOMSEL
( Nama ) Jabatan
PT. MITRA
( Nama ) Jabatan
Dokumen Pendukung B
Hal - 19
LAMPIRAN B10 PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
PEMILIK FPIPENGGUNA FPI
Mulai
Pembuatan tagihan
sewa SARTEL &
SARPEN
Melaksanakan
pembayaran ssi tagihan
Pembayaran
Denda 1‰ perhari
keterlambatan dari
tagihan yg blm dibayar
Melaksanakan
pembayaran tagihan +
denda
Selesai
TidakYa
Mengirim tagihan
sewa Sartel dan/atau
Sarpen, Faktur Pajak
standart tgl 10 (n+1)
Menerima tagihan
sewa Sartel dan/atau
Sarpen, Faktur Pajak
standar tgl 10 (n+1)
Dokumen Pendukung B
Hal - 20
LAMPIRAN B11 TAGIHAN SARTEL DAN/ATAU SARPEN
Kepada : PT. MITRA Alamat : ............................................. NPWP : ............................................. u.p. : .............................................
Dari : PT. Telekomunikasi Selular Wisma Mulia M-20th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710 NPWP : 01.718.327.8-093.000
Keterangan : Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Data Sarpen & Fastel
PT. Telkomsel – PT. X Periode mm-yyyy
Nama pejabat
Jabatan
Jatuh Tempo Pembayaran : ............................. Pembayaran melalui transfer ke : Deutsche Bank AG Jakarta Branch Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat – Indonesia a/n PT Telkomsel A/C No. IDR Account No. 0081000-00-3
PT Telekomunikasi Selular Wisma Mulia lantai 12 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710
Telepon . 021 – 5240811 Fax. 021 – 52906118
U.p: Manager Corporate Income Tax
Telp : 021-5240811 ext 11269 Fax : 021-52906120
Dokumen Pendukung B
Hal - 23
LAMPIRAN B14 KONFIRMASI PENERIMAAN DOKUMEN PAJAK
SARTEL DAN/ATAU SARPEN
Dengan ini kami konfirmasikan bahwa dokumen yang saudara kirim yaitu : Dokumen pengiriman Nomor : ………………… Tanggal Dokumen : dd-mm-yyyy Jenis Dokumen : a. Bukti Potong PPh 23
a. PPh 4(2) b. _________ (lainnya)
Jenis transaksi : a. Sartel b. Sarpen c. _________ (lainnya) Jumlah / Nilai Pajak : Rp. …….. Bulan dan Tahun transaksi : mm yyyy Telah kami terima dengan baik dan isinya adalah LENGKAP dan BENAR Yang memberikan konfirmasi, Nama : ……………….. Jabatan : ………………. Tanggal : dd-mm-yyyy
Dokumen Pendukung B
Hal - 24
LAMPIRAN B15 CONTACT PERSON PERPAJAKAN
Telkomsel Nama : ....................................................... Telepon : ....................................................... Handphone : ....................................................... Fax : ....................................................... Email : .......................................................
MITRA Nama : ....................................................... Telepon : ....................................................... Handphone : ....................................................... Fax : ....................................................... Email : .......................................................
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DOKUMEN PENDUKUNG C:
DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI
Dokumen Pendukung C
Hal - 2
DAFTAR ISI
1. Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan ....................................................................... 3
2. Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Pertama (Telkomsel) .............................. 3
3. Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua (MITRAMITRA) ........................... 3
Lampiran C1xx Layanan Interkoneksi Gabungan
Lampiran C201 Layanan Terminasi ke Telkomsel
Lampiran C202 Layanan Originasi dari Telkomsel
Lampiran C203 Layanan Interkoneksi SMS
Lampiran C204 Layanan Interkoneksi MMS
Lampiran C3xx Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua (MITRA)
Dokumen Pendukung C
Hal - 3
1. Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan
Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel dan MITRA secara bersama-sama atau gabungan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Jenis layanan yang termasuk dalam layanan interkoneksi gabungan sesuai dengan yang diwajibkan oleh Pemerintah.
Telkomsel sepakat untuk membuka akses untuk layanan interkoneksi yang diselenggarakan secara bersama/gabungan dimana kesepakatan teknis & bisnisnya akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak.
Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel untuk MITRA sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi :
Nomor Lampiran Jenis Layanan
C201 Panggilan Terminasi ke Jaringan Telkomsel dari Penyelenggara MITRA
C202 Panggilan Originasi dari Jaringan Telkomsel ke Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan Kode Akses
C203 SMS
C204 MMS
3. Daftar Layanan Interkoneksi MITRAMITRA
Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh MITRA untuk Telkomsel sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi :
1.1 Layanan terminasi merupakan layanan interkoneksi yang diberikan kepada MITRA untuk melakukan pengakhiran ke jaringan Telkomsel.
1.2 Layanan Terminasi terdiri dari :
a. Penyelenggara Jaringan :
Terminasi Lokal dari Penyelenggara jaringan FWL, FWA, Mobile, dan Satelit.
Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara jaringan FWL, FWA, Mobile, dan Satelit.
b. Penyelenggara Jasa :
Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ
Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ
Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI
2. Tarif Panggilan Terminasi
2.1 Tarif layanan terminasi dari Penyelenggara Jaringan adalah :
Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Harga per menit
1. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan FWL
- Terminasi Lokal Rp. 250
- Terminasi Jarak Jauh Rp. 344 1. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan FWA
- Terminasi Lokal Rp. 250
- Terminasi Jarak Jauh Rp. 344 2. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile
- Terminasi Lokal Rp. 250
- Terminasi Jarak Jauh Rp. 452 3. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Satelit
- Terminasi Lokal Rp. 250
- Terminasi Jarak Jauh Rp. 456
2.2 Tarif layanan terminasi untuk Penyelenggara Jasa adalah :
Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menit
1. Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ
- Teminasi Lokal dari Penyelengara Jasa SLJJ Rp. 250
- Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 344 2. Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI
- Terminasi Internasional dari Penyelenggara SLI Rp. 448
Dokumen Pendukung C
Hal - 6
Lampiran C202
Layanan Originasi Telkomsel
1. Gambaran Umum
1.1 Layanan originasi merupakan layanan interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel, akibat adanya pembangkitan panggilan dari Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan kode akses terhadap pelanggan Telkomsel.
1.2 Layanan Originasi terdiri dari :
a. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ
Originasi lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ
Originasi Jarak Jauh ke Penyelengara Jasa SLJJ
b. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI
c. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ
2. Tarif Layanan Originasi
2.1 Tarif layanan originasi adalah mengacu pada standar tarif interkoneksi yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut :
Jenis Layanan Originasi Harga per menit
1. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ
- Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 250 - Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
SLJJ Rp. 344
2. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI
- Originasi Internasional ke Penyelenggara SLI Rp. 448
2.2 Khusus untuk tarif panggilan originasi SLJJ dan SLI, harga yang tercantum
diatas baru merupakan biaya jaringan. 2.3 Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLI dan SLJJ adalah
menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLI dan SLJJ yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, dan menanggung resiko bad debt, namun jika disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas bisa dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebesar Rp. 1000/menit (Seribu Rupiah per menit).
Dokumen Pendukung C
Hal - 7
Lampiran C203
Layanan Interkoneksi SMS
1. Gambaran Umum
Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan MITRA.
2. Tarif Interkoneksi Layanan SMS
Tarif layanan SMS yang diterapkan oleh Telkomsel adalah mengacu pada tarif interkoneksi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 24/SMS
Dokumen Pendukung C
Hal - 8
Lampiran C204
Layanan Interkoneksi MMS
1. Gambaran Umum
Layanan Interkoneksi MMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan MITRA.
2. Tarif Interkoneksi Layanan MMS
Skema bisnis MMS Telkomsel mengacu pada prinsip business to business (B2B).
Dokumen Pendukung C
Hal - 9
Lampiran C3xx
Layanan Interkoneksi MITRA
(Dikosongkan untuk Daftar Interkoneksi Penyelenggara MITRA)
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DOKUMEN PENDUKUNG D:
SPESIFIKASI TEKNIS
Dokumen Pendukung D
Hal - 2
DAFTAR ISI
1 Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan ................................................................ 3
Dokumen Pendukung D terdiri dari beberapa dokumen spesifikasi teknis yang harus dicantumkan dalam Perjanjian Interkoneksi, yang terdiri dari :
1. Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan;
2. Spesifikasi Interface CCS #7;
3. Spesifikasi Interface Transmisi;
4. Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).
5. Spesifikasi Interface Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)
6. Spesifikasi Interface Transmisi Satelit
7. Spesifikasi Interface Ethernet
Spesifikasi harus disusun dengan mengacu kepada National Fundamental Technical Plan (FTP Nasional) yang berlaku.
MITRA dapat mengusulkan suatu spesifikasi tambahan berdasarkan alasan yang layak sebagai akibat dari kebutuhan sistemnya untuk disepakati bersama.
1. SPESIFIKASI INTERFACE FISIK DAN KELISTRIKAN
1.1. Port Input Dan Port Output
Interkoneksi secara fisik terjadi antara Circuit Termination Unit (CTU) penyelenggara jaringan telekomunikasi satu dengan sentral (switch), Digital Distribution Frame (DDF) atau interface optik penyelenggara jaringan telekomunikasi lain melalui kabel coaxial 75 ohm atau serat optik.
Penggunaan kabel coaxial harus mengikuti Rekomendasi ITU-T G703 dengan redaman tidak boleh melebihi 6 dB pada 1.024 kHz. Spesifikasi untuk port Output dan port Input harus mengikuti butir 6.2 dan 6.3 berturut-turut dari Rekomendasi ITU-T G.703 sebagai berikut :
a. Spesifikasi untuk Port Input
(1) Sinyal digital masuk pada port input melalui saluran transmisi atau link interkoneksi. Redaman pada link interkoneksi pada frekuensi 1024 kHz berada pada range 0 dB - 6 dB. Redaman ini harus dimasukan dalam perhitungan loss yang terjadi dalam peralatan DDF.
(2) Return loss pada port input harus mengikuti persyaratan minimum sebagai berikut :
Frequency range (kHz)
Return loss (dB)
2051 - 3102 2102 - 2048 2048 - 3072
12 18 14
Dokumen Pendukung D
Hal - 4
b. Spesifikasi untuk Port Output
Bit rate 2048 Kbps +/- 50 ppm
Line code High density bipolar of order 3 (HDB3)
Over voltage Protection mengacu pada annex B ITU-T G703
Load Impedance 75 ohms resistive koneksi ke interface electrical 120 0hms koneksi ke DDF
Mask of the pulse ITU-T G703
Maximum peak to peak jitter mengacu pada clause 2/ G823
Penggunaan serat optik dengan interface STM-1 atau STM-4 harus memenuhi Rekomendasi Teknik yang diberikan pada Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).
1.2. Interferensi
Port Input harus dapat mentolerir tanpa terjadi kesalahan interferensi dari sinyal uji standar non synchronous sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.151 tentang Error Performance Measuring Equipment untuk sistem Digital pada Primary Bit Rate dan di atasnya, pada tingkat 18 dB lebih rendah dari sinyal yang diinginkan.
1.3. Jitter
Jitter adalah variasi dalam jangka pendek yang tidak kumulatif saat (instant) signifikan suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu.
Toleransi untuk Jiter pada port Input harus sesuai dengan butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823.
Jitter maksimum yang masih dapat ditolerir pada port Output tidak boleh mencapai 0,05 Unit Interval (UI) yang dihitung pada interval frekuensi dari 20 Hz sampai 100 kHz.
Pengukuran jitter harus dilakukan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.171 dan masing-masing penyelenggara yang akan berinterkoneksi harus saling bekerjasama dalam menerapkan metoda pengujian seperti yang dijelaskan pada Rekomendasi ITU-T G.823.
1.4. Wander
Wander adalah variasi dalam jangka panjang yang tidak kumulatif saat (instant) signifikan suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu.
Toleransi untuk wander pada port Input harus sesuai dengan Butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823.
Dokumen Pendukung D
Hal - 5
1.5. Sinkronisasi Jaringan
Jaringan digital harus dioperasikan secara sinkron agar pelayanan dapat diselenggarakan dengan mutu yang memenuhi syarat. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi jaringan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.811, G.812 dan G.822.
Ketentuan selengkapnya mengenai sinkronisasi tercantum pada FTP Nasional yang berlaku mengenai Rencana Sinkronisasi.
Karakteristik interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706. Penambahan-penambahan fungsional dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan yang ada.
1.7. Keselamatan dan Perlindungan
a. Keselamatan dan perlindungan terhadap tegangan tinggi Untuk melindungi keselamatan personil dan peralatan pada ke dua titik Interkoneksi, maka harus disediakan proteksi terhadap peralatan transmisi terhadap tegangan tinggi.
b. Keselamatan dan perlindungan terhadap Bahaya Radiasi Peralatan radio yang digunakan harus dapat memberikan perlindungan terhadap pegawai dari bahaya radiasi yang mungkin timbul.
2. SPESIFIKASI INTERFACE SIGNALING CCS #7
2.1 Daftar berbagai layanan yang dapat ditawarkan
a. Message Transfer Part (MTP) dispesifikasikan dalam ITU-T rec Q.701 – Q.709
b. User Part (UP) dan Application Part (AP) dispesifikasikan dalam ITU-T rec Q.767
2.2 Jenis pensinyalan yang dipergunakan
a. Pensinyalan antar jaringan, menyangkut kerjasama antar jaringan yang umumnya melibatkan jaringan tetap dan jaringan bergerak
b. Pensinyalan antara perangkat pelanggan dan jaringan, menyangkut kerjasama antar perangkat pelanggan dan jaringan (akses pelanggan)
2.3 Opsi-opsi pensinyalan yang dipergunakan
Apabila para pihak mempunyai opsi-opsi lain mengenai pensinyalan yang digunakan, maka para pihak tersebut dapat menggunakannnya sesuai kesepakatan.
2.4 Tata cara permohonan dan penggunaan opsi-opsi tambahan dalam sistem pensinyalan CCS #7.
Dokumen Pendukung D
Hal - 6
Apabila ada opsi-opsi tambahan yang digunakan dalam sistem pensinyalan CCS #7, maka perlu dibuat prosedur mengenai tata cara permohonan dan penggunakan opsi-opsi tambahan tersebut.
3. SPESIFIKASI INTERFACE TRANSMISI
Parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menjelaskan spesifikasi interface transmisi adalah sebagai berikut :
3.1 Overall Loss
3.1.1 Loudness rating (LR)
Prinsip dasar penentuan LR dan batasan untuk overall loss dalam persyaratan LR dapat dilihat dalam rekomendasi ITU-T P.76.
Send loudness rating (SLR) dan receive loudness rating (RLR) adalah indikator mutu transmisi antara pesawat telepon dan titik referensi di jaringan. Pada antarmuka digital untuk interkoneksi dua jaringan, level-relatif titik referensinya sama dengan 0 dBr
Batas-batas LR relatif terhadap titik 0 dBr untuk semua jaringan di Indonesia yang mengadakan interkoneksi dengan jaringan lain atau dengan jaringan internasional, ditunjukkan dalam Tabel berikut :
Sentral Telepon Digital
Batas LR
Maksimum (dB)
Minimum (dB)
SLR RLR
OLR (opt)
10 4
12
6 0 8
3.1.2 Pendistribusian dari Overall Loudness Rating (OLR)
a. kebutuhan end-to-end
Telkomsel dan MITRA akan berusaha untuk:
(1) menghindari koneksi tidak melebihi Batasan yang direkomendasi dalam FTP Nasional yang berlaku.
(2) Meminimalkan jarak transmisi yang berbeda didasarkan oleh setiap pelanggan.
b. GSM Loudness Control
Telkomsel dan MITRA akan menngunakan kontrol digital dalam switch jaringan bergerak untuk mengontrol nilai Send loudness rating (SLR) dan Receive Loudness Rating (RLR).
c. RLR dan Volume kontrol GSM untuk penerimaan
Dokumen Pendukung D
Hal - 7
Penggunaan setiap kontrol volume dari pengontrolan penerimaan dari pelanggan tidak boleh mengurangi RLR yang telah ditetapkan untuk tujuan perencanaan.
3.2 Echo Loss
Ketentuan mengenai Echo loss digambarkan dalam rekomendasi ITU-T G122 (Influence of National Systems on Stability and Talker Echo in International Connections), dimana dalam rangka meminimasi pengaruh echo pada koneksi internasional direkomendasikan bahwa distribusi dari echo loss (a-b) untuk populasi dari panggilan internasional aktual yang melalui sistem nasional seharusnya tidak kurang dari 15 + n dB dengan standar deviasi tidak melebihi
9 4 n , dimana n adalah jumlah dari analogue dan mixed analogue-digital 4-wire
circuit dalam jaringan nasional.
Telkomsel dan MITRA akan menggunakan disain transmisi yang dapat menghindari echo loss pada saat koneksi switch Telkomsel dan MITRA.
CPE (Customer Premises Equipment) yang dihubungkan melalui 2 interface kabel dapat berpengaruh terhadap pada echo loss, terutama CPE yang memiliki impedansi sebesar 600 ohms.
CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian yang paling besar dalam echo loss dalam kasus koneksi 4 kabel ke jaringan Telkomsel dan MITRA. Telkomsel dan MITRA menetapkan echo yang dibangkitkan dari CPE sebesar 20 dB.
a. GSM Echo Loss
Echo loss didalam kondisi operasi untuk GSM harus minimal sebesar 46 dB berdasarkan pada koneksi switch dengan semua kontrol volume pelanggan diset sampai pada posisi keluaran yang maksimum. Rekomendasi ITU-T G165 (Echo Cancellers) memberikan panduan untuk performansi dari peralatan echo loss ketika dirubah kedalam sebuah koneksi.
b. Echo Control – GSM
Telkomsel dan MITRA harus memberikan proteksi echo
3.3 Stability loss
CPE yang dihubungkan melalui 2 interface kabel akan mengakibatkan efek yang signifikan pada stability loss. Untuk tujuan perencanaan, Telkomsel dan MITRA harus menetapkan apakah sirkit terbuka (open circuit) atau kondisi sirkit pendek (short circuit condition) pada Network terminating point (NTP) 2 kabel.
CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian penting dalam menetapkan stability loss dalam persoalan koneksi 4 kabel kepada jaringan Telkomsel dan MITRA. Untuk tujuan perencanaan Telkomsel dan MITRA menetapkan bahwa stability loss CPE sebesar 6 dB. Jika stability loss untuk CPE kurang dari 6 dB akan mengakibatkan oscilsi.
Dokumen Pendukung D
Hal - 8
3.4 Quantising Distortion Unit (QDU)
Dalam jaringan digital sinyal analog (suara) dikonversikan menjadi sinyal digital dan akhirnya dikonversikan kembali menjadi sinyal analog sesuai dengan Rekomendasi G.711. Satu kali konversi analog-digital-analog dapat menimbulkan distorsi yang masih dalam batas-batas toleransi. Tetapi bila hal itu terjadi beberapa kali pada suatu panggilan, karena harus melalui jaringan campuran analog dan digital, distorsinya bertambah sehingga dapat melewati batas toleransi. Intensitas distorsi yang disebabkan oleh kuantisasi yang disebutkan di atas dinyatakan dalam satuan QDU (quantizing distortion unit).
Telkomsel dan MITRA setuju bahwa distorsi jaringan pelanggan tidak boleh lebih dari 2.5 QDU. Sedangkan untuk hubungan internasional, Rekomendasi ITU-T G.113 mengatakan bahwa dalam hubungan internasional antar jaringan-jaringan tetap distorsi yang disebabkan oleh kuantisasi tidak boleh melebihi 14 QDU.
3.5 Coding Standard
Pada interface digital memerlukan informasi analog yang dikodekan menggunakan 8bit, karakteristik A-law.
3.6 Noise
Kekuatan untuk setiap tone harus 10 dB lebih kecil dari kekuatan suara psophoemtric dalam sirkit (rekomendasi ITU-T P 11)
Rekomendasi ITU-T berikut harus dipenuhi dengan batasan-batasan yang wajar:
Digital exchanges – rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554
PCM line system – rekomendasi ITU-T G 712
GSM System – ETS 300 540
Batasan dalam rekomendasi ITU-T G 123 adalah bagian yang penting dalam mengontrol tingkat kebisingan dalam panggilan internasional.
3.7 Attenuation Distortion
Dalam hal pengontrolan yang cukup untuk pengurangan distorsi, setiap komponen dari koneksi harus memiliki batasan distorsi. Rekomendasi ITU-T berikut ini digunakan untuk:
Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554
Digital line system – rekomendasi G 712
3.8 Group delay Distortion
Rekomendasi ITU-T berikut ini memberikan batasan untuk group delay distortion yang dihasilkan oleh sistem line transmisi dan proses pengkodean dalam digital exchanges:
Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554
Sidetone masking rating adalah handset (CPE) yang dihubungkan ke titik terminasi jaringan Telkomsel sebesar 7 dB.
3.10 Errors Performance
Error performance dalam jaringan digital adalah merupakan kunci yang penting dalam menentukan performansi layanan digital dan layanan analog end-to-end yang didukung oleh jaringan Telkomsel dan MITRA.
Prinsip alokasi dari rekomendasi ITU-T G 821 harus digunakan ketika menentukan error untuk sistem transmisi individual.
4. SPESIFIKASI INTERFACE SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH)
Hirarki digital sistem SDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T G.707 – G.709, G.781 – G.784, dan G.957 – G.958.
Struktur SDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada FTP Nasional yang berlaku. Selain itu, dimungkinkan juga digunakan E-3 sehingga bisa memakai C3, TUG-3, TUG-4 dan VC-4
4.1 Kebutuhan interkoneksi
Interface SDH antara sistem Telkomsel dan MITRA harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958.
MITRA harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah system SDH MITRA sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.
4.2 Karakteristik Fungsional dari interface 2 Mbit/s
Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.
5. SPESIFIKASI INTERFACE PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (PDH)
Hirarki digital sistem PDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T terkait, diantaranya G.797, G.812, G.832, G.981, M 2110, M.2120 dan O.171 Struktur PDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada FTP Nasional yang berlaku.
Dokumen Pendukung D
Hal - 10
5.1 Kebutuhan Interkoneksi
Interface PDH antara sistem Telkomsel dan MITRA harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958.
MITRA harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah system PDH MITRA sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.
5.2 Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s
Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.
6. SPESIFIKASI INTERFACE TRANSMISI SATELIT
Spesifikasi interface Transmisi satelit yang digunakan untuk link interkoneksi harus memenuhi rekomendasi ITU yang terkait.
6.1. Kebutuhan Interkoneksi
Interface transmisi satelit antara sistem Telkomsel dan MITRA harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU terkait.
MITRA harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah sistem transmisi satelit yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.
6.2. Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s
Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.
7. SPESIFIKASI INTERFACE ETHERNET
Spesifikasi Interface Ethernet yang digunakan untuk link interkoneksi harus memenuhi rekomendasi ITU yang terkait.
7.1. Kebutuhan Interkoneksi
Interface transmisi dengan menggunakan ethernet antara sistem Telkomsel dan MITRA harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional.
MITRA harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah sistem transmisi dengan interface
Dokumen Pendukung D
Hal - 11
ethernet yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.
7.2. Karakteristik Fungsional dari Interface Ethernet
Untuk mendukung felksibilitas topologi infrastruktur port Ethernet yang digunakan berjenis Gigabit Ethernet (spesifikasi IEEE 802.3z).
- Kabel yang dipergunakan adalah kabel kategori 6 ( Gigabit Ethernet Cat 6) dengan spesifikasi sebagai berikut:
Cabling Media
Connection Type
Diameter Minimum
Bend Radius
Maximum Data Rate
Maximum Distance*
Common Applications
Category 6 RJ-45 0.26 in 1.04 in 1 Gb/s 55
meters**
IP Telephony, servers, switches
- Konfigurasi akses port menggunakan auto-negotiate. Hal ini untuk menghindari duplex mismatch.(full duplex atau half duplex).
- VLAN dipergunakan untuk pemisahan trafik dan meningkatkan keamanan jaringan untuk setiap aplikasi ataupun layanan.
- Router border antara jaringan Telkomsel dan MITRA harus berada dalam 1 jaringan (LAN) point-to-point maupun point-to-multi point.
- Routing border masing-masing pihak harus dapat menjalankan mekanisme routing IP dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
o Switch time antara link Ethernet dalam kasus kegagalan perangkat di bawah 500 mili detik.
1. Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.
2. Availability adalah rasio antara waktu ketersediaan operasi (up time) dengan total waktu operasi
3. Berita Acara Operasi adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah pada saat pengintegrasian jaringan dan dijadikan dasar penagihan Sartel.
4. Berita Acara Pemakaian adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah pada saat pemakaian fasilitas Sarpen dan dijadikan dasar penagihan Sarpen.
5. Berita Acara Penyaluran Trafik adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik interkoneksi secara komersial.
6. Berita Acara Settlement adalah surat pernyataan yang memuat settlement interkoneksi sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masing-masing pihak.
7. Berita Acara Rekonsiliasi adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah di atas meterai secukupnya yang memuat hasil rekonsiliasi yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.
8. Berita Acara Volume Compare adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah, yang memuat hasil volume compare yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.
9. Biaya Pemanfaatan adalah harga atau kompensasi yang harus dibayar oleh satu Pihak kepada Pengguna FPI atas pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen berdasarkan Perjanjian ini.
10. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang merupakan badan Independen yang dibentuk dan diberi tugas oleh pemerintah atas pelaksanaan dan pengendalian Industri Telekomunikasi di Indonesia.
11. Call Scenario adalah adalah berbagai jenis panggilan interkoneksi yang dapat dilayani oleh sentral gerbang baik jenis panggilan langsung maupun panggilan transit.
12. CDR (Call Data Record) adalah rekaman data panggilan interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan billing interkoneksi
13. Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.
14. DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.
15. Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi.
Dokumen Pendukung E
Hal -3
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika
17. Fiber Optic adalah setiap bagian dari kabel serat optik yang dialiri sinyal cahaya dan digunakan satu arah transmisi.
18. Fiber Optic Core Last Mile adalah Fiber Optic yang menghubungkan dari Man Hole ke DDF yang disewakan Pemilik FPI ke Pengguna FPI.
19. File Tagihan Layanan Penyelenggara adalah Rekaman data-data panggilan yang rinci dari layanan interkoneksi yang diberikan oleh suatu Penyelengara kepada Penyelenggara lainnya.
20. Fasilitas Penting bagi Interkoneksi (FPI) adalah fasilitas penting bagi interkoneksi guna memasang, mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan peralatan yang diperlukan untuk menyalurkan trafik interkoneksi yang dapat berupa Sarana Penunjang (“Sarpen”) dan/atau Sarana Telekomunikasi (“Sartel”) milik salah satu Pihak yang dapat digunakan oleh Pihak lainnya secara sewa sesuai dengan tarif yang disepakati oleh Para Pihak.
21. Fraud adalah tindakan ilegal oleh salah satu Pihak yang secara sengaja dilakukan dengan berbagai cara yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya.
22. Fixed Wireless Access (FWA) adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tetap Lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.
23. Fixed Wireline (FWL) adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Lokal Tetap berbasis kabel.
24. Fint2M adalah penggilan terminasi dari penyelenggara sambungan internasional ke Telkomsel
25. F2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara FWL/FWA ke Telkomsel
26. Gangguan adalah setiap halangan dan/atau tidak tersedianya pelayanan (perhubungan terputus) berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sarana Telekomunikasi.
27. GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.
28. Hari Kerja adalah hari-hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.
29. IEC (Interconnect Extension Circuit) adalah ekstension (perpanjangan) dari sirkit interkoneksi, yang umumnya dipakai untuk sambungan menuju ke remote switch.
30. Informasi Rahasia meliputi seluruh informasi, idea, konsep, teknologi, proses manufaktur serta pengetahuan (dalam berbagai bentuk alaminya) tentang industri, pemasaran dan komersial yang berhubungan dengan/atau dikembangkan guna mendukung bisnis suatu Penyelenggara.
31. Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi MITRA.
Dokumen Pendukung E
Hal -4
32. International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).
33. International Roaming Expert Group – 35 (IREG-35) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk MMS yang disusun oleh OrganisasiInternasional di bidang GSM (IREG)
34. ISI (In-Span Interconnection) adalah Media transmisi yang menghubungkan antara switch Telkomsel dengan Switch penyelenggara MITRA
35. Jaringan Telkomsel adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh Telkomsel.
36. Jaringan pihak ketiga adalah jaringan milik pihak ketiga yang digunakan oleh Telkomsel dan MITRA.
37. Jaringan MITRA adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh penyelenggara MITRA.
38. Jitter adalah adalah variasi dalam jangka pendek (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.
39. Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan adalah Dokumen yang berisi petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.
40. Juklak Pengujian Operasi adalah Dokumen petunjuk pelaksanaan pengujian operasional sistem interkoneksi.
41. Juklak Penyediaan adalah Dokumen petunjuk pelaksanaan yang berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi.
42. Kapasitas adalah kemampuan dari fasilitas telekomunikasi untuk menyalurkan trafik dan biasanya dinyatakan satuan 2 Mbit/detik.
43. Ketersambungan adalah ketersambungan antara jaringan Telkomsel dengan perangkat milik Penyelenggara Jasa MITRA.
44. Kejadian Suspensi berarti :
a. Kelangsungan pemberian akses ke suatu FPI dapat mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan manusia, keamanan jaringan dan/atau Peralatannya; atau
b. Penyelenggara Kedua tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya;
c. Penggunaan FPI oleh Penyelenggara Kedua bertentangan dengan hukum yang berlaku;
d. Penyelenggara Kedua mengingkari kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian akses;
e. Penyelenggara Kedua tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan kredit seperti yang diminta oleh Penyelenggara Pertama.
45. Koneksi Switch adalah peralatan penyambungan (untuk melakukan koneksi) dari switch milik para Penyelenggara untuk penyediaan layanan interkoneksi.
46. Link adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan MITRA dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya.
Dokumen Pendukung E
Hal -5
47. LPHI (Laporan Perhitungan Hak Interkoneksi) adalah laporan perhitungan hak dan kewajiban dari masing-masing operator sebagai akibat adanya pengakuan trafik interkoneksi yang dilakukan setiap bulan.
48. M (Mobile) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak seluler.
49. Manhole adalah tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel fiber optic yang berada di halaman gedung atau trotoar jalan dibawah pengawasan dan pengelolaan Para pihak.
50. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
51. MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
52. Multimedia Message Service (MMS) adalah layanan pesan multimedia yang dapat dikirim dalam bentuk gambar, suara, video dan teks.
53. Multimedia Message Service Center (MMSC) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan elemen jaringan Pihak yang dapat memungkinkan perangkat telepon selular menerima dan/atau mengirimkan MMS.
54. M2F adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Fixed
55. M2Fint adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara sambungan internasional
56. M2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara mobile ke Telkomsel atau panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara mobile
57. M2S adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara satelit
58. N adalah tiga bulan periode rekonsiliasi.
59. n adalah periode 1 (satu) bulanan.
60. Nett Off adalah proses perhitungan pembayaran hak dan kewajiban Para Pihak dimana selisih dari perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh Pihak yang seharusnya melaksanakan pembayaran.
61. Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.
62. Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.
63. Optical Terminal Box adalah tempat penyambungan fisik kabel fiber optic yang terhubung dengan perangkat multiplexer milik Pengguna FPI yang berlokasi di ruang perangkat milik Pemilik FPI.
64. Order Kapasitas adalah pengorderan suatu Kapasitas yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
65. Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna MITRA atau sebaliknya.Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara jasa kepada penyelenggara tujuan panggilan;
Dokumen Pendukung E
Hal -6
66. Panggilan Terminasi adalah panggilan yang masuk dan diterminasikan ke jaringan Telkomsel yang berasal dari MITRA
67. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.
68. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
69. Pemilik FPI adalah Pihak yang memiliki atau menyediakan layanan FPI dalam hal ini Telkomsel dan/atau penyelenggara MITRA.
70. Pencari Akses adalah Penyelenggara Jaringan atau Penyelenggara Jasa yang mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya;
71. Pengelola Trafik SMS adalah penyelenggara jaringan yang menyalurkan trafik SMS dari Telkomsel dan ke Mitra berupa penyediaan perekaman, pemprosesan data billing SMS dan monitoring performansi
72. Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.
73. Pengguna FPI adalah Pihak yang menggunakan layanan FPI dalam hal ini Telkomsel dan/atau penyelenggara MITRA.
74. Pengguna Telkomsel adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel.
75. Pengguna MITRA adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan MITRA.
76. Penyedia Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya;
77. PDH (Plesiochron Digital Hierarchy) adalah suatu hirarki dan struktur transport digital yang distandarkan sebagai transport dengan ciri sinyal pada kondisi normal mempunyai kecepatan yang sama, dan jika terjadi penyimpangan harus dalam batas-batas yang telah ditentukan.
78. Penyedia Layanan Manage Service SMS adalah adalah penyedia yang menyalurkan trafik SMS dari Telkomsel dan ke Mitra berupa penyediaan perekaman, pemprosesan data billing SMS dan monitoring performansi.
79. Penyelenggara adalah sebutan untuk penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.
80. Penyelenggara Pertama adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memberikan layanan interkoneksi.
81. Penyelenggara Kedua adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang memerlukan layanan interkoneksi.
82. Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.
Dokumen Pendukung E
Hal -7
83. Percakapan SLJJ adalah percakapan yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan MITRA yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga .
84. Periode ACO adalah periode (kurun waktu) yang dicakup oleh ACO (Advance Capacity Order).
85. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan MITRA sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk lampiran-lampirannya dan perubahan-perubahannya apabila ada.
86. Perjanjian Pokok Interkoneksi adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan MITRA
87. Persyaratan Jaminan Keuangan adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan diminta oleh Penyelenggara Pertama untuk memperoleh keyakinan bahwa Penyelenggara Kedua akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehubungan dengan penyediaan akses. Contoh jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (personal guarantee) dari pimpinan perusahaan.
88. Pihak Ketiga adalah pihak lain (bukan Penyelenggara Pertama atau Kedua) yang berkepentingan atau terlibat (baik langsung atau tidak langsung) pada perjanjian ini.
89. Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call).
90. Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak.
91. Profil Kapasitas adalah profil dari Kapasitas yang akan diorder dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mendatang.
92. Rencana Induk Teknis adalah dokumen yang berisi rincian tentang perencanaan induk teknis.
93. Roaming (penjelajahan) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.
94. Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.
95. Routing adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi.
96. S (Satelite) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak satelit
97. S2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara satelit ke Telkomsel
Dokumen Pendukung E
Hal -8
98. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) adalah standar ITU untuk transfer data secara sinkron melalui jaringan optik.
99. Sender Keeps All (SKA) adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan.
100. Sentral Gerbang adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
101. Settlement adalah Proses Perhitungan antara hak dan kewajiban atas biaya interkoneksi
102. Short Message Service (SMS) adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan MITRA dan sebaliknya.
103. Short Message Service Interoperator adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirm dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.
104. SMS Broadcast adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.
105. Spamming adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya.
106. STM (Synchronous Transfer Mode) adalah sistem transmisi SDH yang memiliki tingkat transmisi berdasarkan formula 4n x 155 Mbps dimana n = 0, 1, 2, .., n
107. STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital.
108. Tarif Interkoneksi adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh MITRA kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan MITRA dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.
109. Visitor adalah Pengguna Penyelenggara Telekomunikasi yang berasal dari Luar Negeri yang sedang berada di jaringan Para Pihak.
110. Volume Compare adalah suatu kegiatan interkoneksi untuk mencari perbedaan perhitungan teknis hak dan kewajiban sebagai akibat perbedaan biaya hak dan kewajiban melebihi kesepakatan.
111. Wander adalah variasi dalam jangka panjang (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 2
DAFTAR ISI
1. Layanan Panggilan Terminasi (Call Termination Services)......................................... 3
1.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan .................................................. 3
1.2 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan ......................................... 4
1.3 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ .......................................................... 6
1.4 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI ............................................................ 7
2. Layanan Panggilan Originasi (Call Originating Services) ............................................ 8
2.1 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ ............................................................. 8
2.2 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI .............................................................. 10
3. Layanan SMS & MMS .............................................................................................. 10
4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) ........................................................... 11
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 3
1. Layanan Panggilan Terminasi (Call Termination Services)
1.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan
Terminasi Lokal adalah panggilan interkoneksi dari MITRA ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan local Telkomsel.
Terminasi Lokal berasal dari Penyelenggara Jaringan dibedakan berdasarkan Penyelenggara yang berbeda, yaitu terminasi dari penyelenggara jaringan FWL (Fixed Wireline), FWA (Fixed Wireless Access), Mobile dan Satelit.
i. Panggilan Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan FWL.
ii. Panggilan Jarak Jauh (JJ) ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan FWL.
Tarif Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan FWL sebesar Rp. 250 per menit.
iii. Panggilan Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan FWA.
Tarif Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan FWA sebesar Rp. 250 per menit.
POC-1 POC-2
B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWL
POIFWLTSEL
POC-1 POC-2
B#
Panggilan JJ - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWL
POIFWLTSEL FWL
POC-1 POC-2
B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara FWA
POIFWATSEL
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 4
iv. Panggilan Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile
v. Panggilan Jarak Jauh (JJ) ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile.
Tarif Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Mobile sebesar Rp. 250 per menit.
vi. Panggilan Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Satelit.
Tarif Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Satelit sebesar Rp. 250 per menit.
1.2 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan
Terminasi Jarak Jauh adalah panggilan interkoneksi dari MITRA ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan jarak jauh Telkomsel.
Terminasi Jarak Jauh berasal dari Penyelenggara Jaringan dibedakan berdasarkan Penyelenggara yang berbeda, yaitu terminasi dari penyelenggara FWL (Fixed Wireline), FWA (Fixed Wireless Access), Mobile, dan Satelit.
POC-1 POC-2
B#
Panggilan Lokal - Terminasi Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)
POIMTSEL
POC-1 POC-2
B#
Panggilan JJ - Terminasi Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)
POIMTSEL M
POC-1 POC-2
B#
Terminasi Lokal dari Penyelenggara Satelit
POISTSEL
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 5
i. Panggilan Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan FWL
ii. Panggilan Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan FWL.
Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan FWL adalah sebesar Rp. 344 per menit.
iii. Panggilan Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan FWA .
Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan FWA adalah sebesar Rp. 344 per menit.
POC-1 POC-2
B# TSEL
A#
Panggilan Lokal - Terminasi JJ dari Penyelenggara FWL
FWL
TSEL
POI
FWL
POC-1 POC-2 POC-3
B#
Panggilan Jarak Jauh - Terminasi JJ dari dari Penyelenggara FWL
FWL
TSEL
POI
FWL
POC-1 POC-2
B#
Panggilan JJ - Terminasi JJ dari Penyelenggara FWA
TSEL
POI
FWA
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 6
iv. Panggilan Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile.
v. Panggilan Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile.
Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Mobile sebesar Rp. 452 per menit
vi. Panggilan Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Satelit.
Tarif Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit adalah sebesar Rp. 456 per menit
1.3 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ
a) Terminasi yang berasal dari Penyelenggara jasa merupakan panggilan terminasi ke Telkomsel dari penyelenggara jasa yang memiliki jaringan dan kode akses.
b) Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ terdiri dari Terminasi Lokal dan Terminasi Jarak Jauh.
POC-1 POC-2
B# TSEL
A#
Panggilan Lokal - Terminasi JJ dari Penyelenggara Mobile (M)
M
TSEL
POI
M
POC-1 POC-2 POC-3
B# TSEL
Panggilan JJ - Terminasi JJ dari Penyelenggara Mobile (M)
M2 M
TSEL
POI
M
POC-1 POC-2
B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit
S
TSE
POI
TSEL
S
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 7
c) Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah panggilan interkoneksi dari Penyelenggara Jasa MITRA ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan lokal Telkomsel.
d) Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah panggilan interkoneksi dari Penyelenggara Jasa MITRA ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan Jarak Jauh Telkomsel.
e) Terminasi Lokal ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut :
f) Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut :
g) Tarif Terminasi ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah sebagai berikut :
Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menit
Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ
Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 250
Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 344
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2
A#
SLJJ TSEL
FWA/L
M
S POI
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3
A#
SLJJ
FWA/L
M
S TSEL
POI
2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3
A#
SLJJ
FWA/L
M
S POI
TSEL
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 8
1.4 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI
a) Merupakan panggilan terminasi dari Penyelenggara jasa sambungan Internasional ke Telkomsel.
b) Panggilan terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
c) Tarif Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI adalah sebagai berikut :
Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menit
Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI
Terminasi Internasional dari Penyelenggara SLI Rp. 448
2. Layanan Panggilan Originasi (Call Originating Services)
2.1 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ
a) Untuk Layanan Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ, Telkomsel akan membuka layanan ini jika Pre-Carrier Selection SLJJ telah ditetapkan pelaksanaannya secara resmi oleh Pemerintah.
b) Originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ terjadi akibat adanya pembangkitan panggilan dari Penyelenggara Jasa SLJJ kepada Pelanggan Telkomsel
c) Originasi tersebut terdiri dari Originasi Lokal dan Originasi Jarak Jauh.
d) Originasi lokal adalah panggilan originasi, dimana titik interkoneksi berada pada area titik pembebanan lokal dari Telkomsel.
e) Oginasi jarak jauh adalah panggilan originasi, dimana titik interkoneksi dapat berada pada area titik pembebanan jarak jauh dari Telkomsel.
f) Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut :
2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
B#
SLI
TSEL
POI
TSEL
POI
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 9
g) Originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut :
h) Tarif originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ adalah sebagai berikut :
Jenis Layanan Originasi Harga per menit
Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLJJ
- Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 250
- Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa SLJJ
Rp. 344
i) Khusus untuk tarif originasi SLJJ, harga yang tercantum dalam butir (h) diatas, baru merupakan biaya jaringan.
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
A#
SLJJ
F
M
S
TSEL
POI
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
TSEL
SLJJ
F
M
SPOI
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
A#
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3
A#
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 10
j) Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLJJ adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLJJ yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, & menanggung resiko bad debt, namun jika disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas bisa dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebesar Rp. 1000/menit (Seribu Rupiah per Menit).
2.2 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI
a) Originasi Internasional adalah panggilan interkoneksi dari Telkomsel kepada Penyelenggara jasa sambungan Internasional.
b) Originasi Internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLI dapat digambarkan sebagai berikut :
c) Tarif originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLI adalah sebagai berikut :
Jenis Layanan Originasi Harga per menit
Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLI
Originasi Internasional ke Penyelenggara SLI Rp. 448
d) Khusus untuk tarif panggilan originasi SLI, harga yang tercantum dalam butir (c) diatas, baru merupakan biaya jaringan.
k) Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLI adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLI yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, dan menanggung resiko bad debt, namun apabila disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebesar Rp. 1000/menit (Seribu Rupiah per Menit).
2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
A#
TSEL
SLI
POIPOI
TSEL
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 11
3. Layanan SMS
Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan MITRA. Tarif layanan SMS yang diterapkan oleh Telkomsel adalah mengacu pada tarif interkoneksi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 24/SMS
4. Layanan MMS
Layanan Interkoneksi MMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan MITRA. Skema bisnis mengacu pada prinsip business to business (B2B).
5. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)
Layanan FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel terdiri dari Sarana Telekomunikasi (Sartel) dan Sarana Penunjang (Sarpen).
Layanan FPI sartel yang ditawarkan oleh Telkomsel kepada Pencari Akses untuk kebutuhan interkoneksi dengan Telkomsel adalah Fiber Optic Core last Mile yang dimiliki oleh Telkomsel.
Layanan FPI sarpen yang ditawarkan oleh Telkomsel kepada Pencari Akses untuk kebutuhan interkoneksi dengan Telkomsel adalah Ruangan, Kolokasi, Tower & Catu Daya.
a. Lokasi dan Ketersediaan Sarpen dan Sartel
b. Harga Sewa FPI Sarpen dan Sartel
.
No Area AlamatRuangan
(indoor)
Lahan
(outdoor)Tower Grounding Catu Daya FO Core
1 SemarangGd. TTC Semarang, Jl. Bukit Sari
Gombel, SemarangAda Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada
2 JakartaGd. TTC Buaran, Jl. Raden Inten -
7 th Floor-JKTAda Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada
3 MedanGd. TTC Medan , Jl. Amir Hamzah
Seihilir, MedanAda Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada
4
Palembang
Gd. TTC Palembang, Jl. Demang
Lebar Daud - Bukit Besar,
Palembang
Ada - Tidak ada - Ada -
5 Lampung
Gd. TTC Lampung, Jl. Wais
Kampung Kel. Rawa Laut Tanjung
Karang Timur - Lampung
Ada - Tidak ada - Ada -
6 JakartaGd. TTC TB Simatupang, Jl. TB.
Simatupang No. 86, JKTAda - Tidak ada - Ada -
7 SurabayaGd. TTC Gayungan Jl. Gayungan
Sari No. 76, SBYAda - Tidak ada - Ada
No Sewa Bulanan Satuan
1 Ruangan
a. Ruangan Terkondisi Rp 500.000,- /m2/bulan
b. Ruangan Tidak Terkondisi Rp 400.000,- /m2/bulan
2 Pemanfaatan Lahan Rp 200.000,- /m2/bulan
3 Pemanfaatan Grounding Rp 500.000,- /titik/bulan
Jenis FPI Sarpen
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 12
Tata Cara Perhitungan Luas Ruangan i. Luas Ruangan yang disewa = Luas Alas Perangkat + Maintenance
Area ii. Maintenance Area adalah 60 cm dari sisi bebas terluar dari
perangkat iii. Apabila dalam 1 lokasi/ruangan terdapat beberapa perangkat yang
luasnya kurang dari 1,5 m2 maka luas dihitung dengan cara menjumlahkan.
iv. Bila Luas objek ruangan yang disewa kurang dari 1,5 m2 maka tarif yang dikenakan tetap sebesar sewa untuk luas 1,5m2 (sudah termasuk maintenance area)
c. Biaya Pemanfaatan FO Core Last Mile
Biaya pemanfaatan FO Core Last Mile adalah sebesar Rp. 700.000,-/km/bulan