LAMPIRAN 3 : Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor 278/DIRJEN/2006 Tentang Persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam segmentasi Layanannya. Tanggal : 04 Agustus 2006 DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK PT. INDOSAT DAFTAR ISI 1. EXECUTIVE SUMMARY 2. PROSEDUR PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI 3. PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI 4. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI INDOSAT 5. DAFTAR PERUBAHAN
178
Embed
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK PT ......Dokumen Penawaran Interkoneksi (“DPI”) ini. Selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, penyusunan DPI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN 3 : Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor 278/DIRJEN/2006 Tentang Persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam segmentasi Layanannya.
Tanggal : 04 Agustus 2006
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK PT. INDOSAT
DAFTAR ISI
1. EXECUTIVE SUMMARY 2. PROSEDUR PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI 3. PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI 4. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI INDOSAT 5. DAFTAR PERUBAHAN
DPI INDOSAT Executive Summary Hal. 1 dari 5
EXECUTIVE SUMMARY DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. PM 8/Per/M.Kominfo/2/2006 tentang Interkoneksi yang diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2006, maka sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri tersebut, PT. INDOSAT, tbk (“INDOSAT”) menyusun Dokumen Penawaran Interkoneksi (“DPI”) ini. Selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, penyusunan DPI ini juga ditujukan untuk memudahkan bagi Penyelenggara Jaringan dan / atau Jasa Telekomunikasi lain untuk bersama-sama membangun interkoneksi antar Jaringan Telekomunikasi kedua belah Pihak guna menjamin terjadinya layanan telekomunikasi yang end-to-end dan any-to-any. Dalam rangka mewujudkan terjadinya layanan telekomunikasi yang end-to-end dan any-to-any tersebut di atas, maka interkoneksi harus dibangun berdasarkan prinsip saling menghargai, transparan, tidak diskriminatif dan berbatas waktu. DPI ini merupakan refleksi atas kebijakan INDOSAT untuk berusaha melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dengan sebaik-baiknya. Struktur DPI INDOSAT DPI INDOSAT terdiri atas dua macam Dokumen, yaitu Dokumen Utama dan Dokumen Pendukung. Dokumen Utama berisi hal-hal yang bersifat prinsip dan sangat mendasar dalam proses pembangunan interkoneksi antara INDOSAT dengan Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi yang meminta Layanan Interkoneksi (”PENCARI AKSES”), sedangkan Dokumen Pendukung berisi hal-hal detail yang merupakan penjelasan lebih lanjut atas Dokumen Utama. Sebagian besar isi dari Dokumen Pendukung merupakan hal-hal yang bisa dinegosiasikan dan akan menjadi bagian dari lampiran Perjanjian Interkoneksi. Secara garis besar struktur DPI INDOSAT dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Executive Summary
Memuat ringkasan keseluruhan isi DPI Indosat.
2. Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi Memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang terkait dengan prosedur permintaan dan pemenuhan Layanan Interkoneksi.
3. Perjanjian Pokok Interkoneksi Panduan penyusunan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi antara Indosat dengan PENCARI AKSES yang terdiri atas Perjanjian Kerjadama Interkoneksi dan Dokumen Pendukung. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi
Merupakan template standar Perjanjian Kerajsama Interkoneksi yang berisi aturan-aturan pokok perjanjian dan akan menjadi batang tubuh Perjanjian Interkoneksi.
DPI INDOSAT Executive Summary Hal. 2 dari 5
Dokumen Pendukung Merupakan ketentuan-ketentuan detail dari pengaturan pelaksanaan interkoneksi antara Indosat dengan PENCARI AKSES. Dokumen Pendukung terdiri atas : A. Dokumen Pendukung A (Perencanaan dan Operasi)
B. Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan)
- Lampiran 1 (Parameter dan Format CDR) - Lampiran 2 (Berita Acara Settlement Final) - Lampiran 3 (Berita Acara Settlement Sementara) - Lampiran 4 (Berita Acara Rekonsiliasi) - Lampiran 5 (Nota Perhitungan Keuangan)
C. Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi)
- Lampiran 1 (Daftar Layanan Interkoneksi INDOSAT) - Lampiran 2 (Daftar Layanan Interkoneksi PENCARI AKSES)
D. Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) E. Dokumen Pendukung E (Definisi dan Interpretasi)
4. Daftar Layanan Interkoneksi INDOSAT Merupakan dokumen yang memuat keseluruhan Layanan Interkoneksi yang ditawarkan oleh INDOSAT.
5. Daftar Perubahan Memuat daftar perubahan yang sudah dilakukan terhadap DPI INDOSAT.
Masa Berlaku INDOSAT menyusun DPI ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor PM. 8/Per/M.Kominfo/2/2006 tentang Interkoneksi. Oleh sebab itu DPI ini akan tetap dan terus berlaku sejak disahkan oleh BRTI sepanjang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor PM. 8/Per/M.Kominfo/2/2006 tentang Interkoneksi masih berlaku atau tidak diganti dan INDOSAT tidak menyatakan menarik kembali, merubah atau mengganti DPI ini. Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi INDOSAT menetapkan Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi sebagaimana diatur dalam Dokumen Utama Bagian 1 DPI ini. Termasuk didalam Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi adalah batas waktu untuk setiap langkah yang harus dilaksanakan baik oleh INDOSAT maupun PENCARI AKSES dalam membangun Interkoneksi serta prosedur untuk mendapatkan akses kepada Fasilitas Penting bagi Interkoneksi (”FPI”). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setiap PENCARI AKSES yang ingin mendapatkan Layanan Interkoneksi dari INDOSAT wajib menyampaikan permintaan secara tertulis. Dalam hal permintaan Layanan Interkoneksi merupakan permintaan Interkoneksi baru sebagaimana, maka PENCARI AKSES wajib melengkapi permintaan tersebut dengan :
DPI INDOSAT Executive Summary Hal. 3 dari 5
a. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang; b. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang relevan dengan permintaan layanan; c. Jenis layanan interkoneksi yang diminta; d. Penjelasan bahwa Layanan Interkoneksi yang diminta belum disediakan oleh
INDOSAT; e. Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari Titik Interkoneksi yang dibutuhkan; f. Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam
jaringan telekomunikasi; g. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi untuk 2 (dua)
tahun ke depan; h. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan oleh INDOSAT (bersifat
opsional). Dalam hal permintaan Layanan Interkoneksi merupakan permintaan pembukaan POI baru atau pemesanan kapasitas interkoneksi, maka PENCARI AKSES wajib melengkapi permintaan tersebut dengan : a. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang; b. Penjelasan detail permintaan Layanan Interkoneksi yang setidak-tidaknya
menjelaskan mengenai rincian lokasi POI dan rencana cara penyediaan link interkoneksi;
c. Perkiraan kapasitas pada tahap awal berikut rincian pernomoran, area pembebanan dan rencana perutingan dalam hal pembukaan POI baru;
d. Perkiraan rencana kerangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan;
e. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi untuk 2 (dua) tahun ke depan;
f. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan oleh INDOSAT (bersifat opsional).
Dokumen-dokumen tersebut di atas dapat dilengkapi ldengan informasi lain yang relevan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh INDOSAT dalam memberikan Layanan Interkoneksi. Dalam rangka mewujudkan keterhubungan antara Jaringan Telekomunikasi INDOSAT dengan Jaringan Telekomunikasi PENCARI AKSES, maka INDOSAT juga menyediakan layanan akses kepada FPI INDOSAT. DPI INDOSAT menyediakan informasi bagi PENCARI AKSES mengenai FPI yang tersedia di masing-masing Sentral Gerbang (“SG”). Informasi lebih rinci mengenai mekanisme permintaan FPI INDOSAT dapat dilihat pada Dokumen Utama Bagian 1, sedangkan informasi mengenai tarif maupun ketersediaan FPI dapat dilihat pada Dokumen Pendukung C dan Dokumen Pendukung A. Dalam rangka menjamin kehandalan layanan interkoneksi antara Jaringan Telekomunikasi INDOSAT dengan Jaringan Telekomunikasi PENCARI AKSES, maka setiap pembukaan interkoneksi yang melibatkan suatu SG baru harus melalui prosedur Ujicoba Interkoneksi. Jika seluruh proses Ujicoba telah dilaksanakan dengan baik, maka pembukaan interkoneksi secara komersial dapat segera dilaksanakan. Prosedur pelaksananaan Ujicoba Interkoneksi dapat dilihat pada Dokumen Pendukung A. Layanan Interkoneksi yang ditawarkan INDOSAT menawarkan layanan-layanan interkoneksi yang menjadi dasar bagi terwujudnya layanan telekomunikasi yang bersifat end-to-end dan any-to-any sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara garis besar, Layanan Interkoneksi yang ditawarkan INDOSAT berikut harga untuk masing-masing Layanan Interkoneksi adalah sebagai berikut :
DPI INDOSAT Executive Summary Hal. 4 dari 5
a. Layanan Terminasi
INDOSAT menawarkan layanan terminasi yang memungkinkan bagi penyelenggara lain untuk menterminasikan trafik kepada seluruh nomor pelanggan INDOSAT, baik pelanggan Jarber Seluler maupun pelanggan Jartap Lokal. Dengan demikian, layanan ini memungkinkan pelanggan dari penyelenggara manapun untuk menghubungi seluruh pelanggan INDOSAT.
Ref Deskripsi Layanan Terminasi Tarif TE11 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke Jaringan
Bergerak Seluler INDOSAT Rp. 449 / mnt
TE12 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 622 / mnt
TE13 Terminasi Lokal dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 361 / mnt
TE14 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 471 / mnt
TE15 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 574 / mnt
TE16 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 851 / mnt
TE17 Terminasi dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLI ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 510 / mnt
TE18 Terminasi Lokal dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 361 / mnt
TE19 Terminasi Jarak Jauh dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 471 / mnt
TE21 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 152 / mnt
TE22 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 850 / mnt
TE23 Terminasi Lokal dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 73 / mnt
TE24 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 569 / mnt
TE25 Terminasi dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 564 / mnt
TE26 Terminasi dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLI ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 549 / mnt
TE27 Terminasi Lokal dari PENCARI AKSES sebagai Penyelanggara Jasa SLJJ ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 174 / mnt
TE28 Terminasi Jarak Jauh dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 569 / mnt
TE31 Terminasi SMS dari PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler dan / atau Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 38 / message
b. Layanan Originasi
Layanan originasi yang disediakan oleh INDOSAT adalah layanan originasi untuk panggilan internasional dan panggilan SLJJ. Layanan ini memungkinkan Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh untuk menyelenggarakan layanannya di Jaringan INDOSAT (baik Jartap Lokal maupun Jarber Seluler) sehingga memungkinkan pelanggan INDOSAT untuk memilih layanan panggilan internasional dan panggilan SLJJ sesuai dengan keinginannya.
DPI INDOSAT Executive Summary Hal. 5 dari 5
Ref Deskripsi Layanan Originasi Tarif OR11 Originasi Panggilan SLI dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT dengan
menggunakan Kode Akses 00X milik PENCARI AKSES Rp. 510 / mnt
OR12 Originasi Lokal Panggilan SLJJ dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 361 / mnt
OR13 Originasi Jarak Jauh Panggilan SLJJ dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 471 / mnt
OR21 Originasi Panggilan SLI dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 00X milik PENCARI AKSES
Rp. 549 / mnt
OR22 Originasi Lokal Panggilan SLJJ dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 157 / mnt
OR23 Originasi Jarak Jauh Panggilan SLJJ dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 550 / mnt
c. Layanan Transit Bagi dua penyelenggara yang tidak dimungkinkan untuk membangun interkoneksi secara langsung (direct interconnection), maka INDOSAT menyediakan Layanan Transit yang dapat menghubungkan kedua penyelenggara tersebut sehingga memungkinkan pelanggan kedua penyelenggara untuk dapat berkomunikasi.
Ref Deskripsi Layanan Transit Tarif TR11 Transit Lokal (single trunk) Rp. 92 / mnt
TR12 Transit Jarak Jauh (double trunk) Rp. 336 / mnt
TR21 Transit Internasional dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap SLI kepada pelanggan di Luar Negeri
Rp. 355 / mnt
INDOSAT menawarkan seluruh Layanan Interkoneksi tersebut di atas kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi dengan Kode Akses. Layanan Interkoneksi akan diberikan sesuai dengan izin penyelenggaraan yang dimiliki oleh PENCARI AKSES. Perjanjian Interkoneksi Sebagai Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka setiap transaksi bisnis harus dituangkan dalam dokumen yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, seluruh Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh INDOSAT untuk keperluan PENCARI AKSES atau sebaliknya wajib dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi. INDOSAT menyediakan panduan pembuatan Perjanjian Interkoneksi yang dicantumkan sebagai Dokumen Utama Bagian 2 DPI ini.
--oo0oo--
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK
PROSEDUR PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI
2006
Daftar Isi Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 1. Ketentuan Umum 1 2. Informasi Tambahan 1 3. Permintaan Layanan Interkoneksi 1 4. Posisi Antrian 2 5. Evaluasi atas Permintaan Layanan Interkoneksi 3 6. Tanggapan atas Permintaan Layanan Interkoneksi 4 7. Negosiasi 5 8. Kesepakatan 5 9. Jaminan 5 10. Fasilitas Penting Bagi Interkoneksi ("FPI") 6 11. Layanan Interkoneksi Baru 6 Lampiran (Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi)
Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi Hal 1 dari 6
PROSEDUR PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI 1. KETENTUAN UMUM 1.1 Seluruh Layanan Interkoneksi dengan harga, syarat-syarat dan kondisi yang
tercantum dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi (”DPI”) ini hanya berlaku bagi Penyelenggara Jaringan atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Kode Akses yang memiliki Jaringan Telekomunikasi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi dari Menteri atau Dirjen sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2 INDOSAT memberikan Layanan Interkoneksi sesuai dengan prosedur dan batas
waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi).
1.3 DPI ini berlaku sejak disahkan oleh BRTI dan terus berlaku sepanjang :
a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor PM. 8/Per/M.Kominfo/2/2006 tentang Interkoneksi utamanya Pasal-pasal yang mengatur mengenai DPI tetap berlaku atau tidak diganti; atau
b. INDOSAT tidak menarik atau merubah atau mengganti DPI ini. 2. INFORMASI TAMBAHAN 2.1 Penyelenggara Jaringan dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang akan
meminta Layanan Interkoneksi (“PENCARI AKSES”) dapat meminta informasi tambahan secara tertulis kepada INDOSAT terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam DPI ini.
2.2 Permintaan informasi tambahan sebagaimana dimaksud butir 2.1 ditujukan
kepada :
Group Head Regulatory Kantor Pusat PT. Indosat, Lt – 12 Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta – 10110 No. Telepon : 021-30001336 No. Fax : 021-30001337
2.3 INDOSAT akan menyampaikan informasi tambahan yang diperlukan oleh PENCARI
AKSES dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi tambahan oleh INDOSAT.
3. PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI 3.1. PENCARI AKSES wajib mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi secara
tertulis kepada INDOSAT. 3.2. Layanan Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir 3.1 adalah :
a. Pembukaan Interkoneksi Baru; b. Pembukaan POI Baru; c. Pemesanan Kapasitas Interkoneksi.
Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi Hal 2 dari 6
3.3. Pembukaan Interkoneksi Baru sebagaimana dimaksud butir 3.2 huruf a. merupakan proses pemenuhan permintaan layanan interkoneksi bagi penyelenggara baru yang belum pernah membuat Perjanjian Interkoneksi dengan INDOSAT atau permintaan layanan interkoneksi untuk jenis layanan baru yang sebelumnya belum pernah disediakan.
3.4. Pembukaan POI Baru sebagaimana dimaksud butir 3.2 huruf b. adalah
penambahan POI bagi penyelenggara yang sudah pernah membuat Perjanjian Interkoneksi dengan INDOSAT.
3.5. POI Baru sebagaimana dimaksud butir 3.4 merupakan pembangunan interkoneksi
antara SG INDOSAT sebagaimana dimaksud pada Dokumen Pendukung A Perjanjian Pokok Interkoneksi dengan SG PENCARI AKSES dimana SG tersebut sebelumnya belum pernah saling dihubungkan.
3.6. Pemesanan Kapasitas Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir 3.2 huruf c.
merupakan keseluruhan proses evaluasi terhadap kapasitas Link Interkoneksi sesuai dengan ketentuan dalam DPI ini.
3.7. Permintaan Layanan Interkoneksi ditujukan kepada :
Group Head Wholesale & Carrier Relations Kantor Pusat PT. Indosat, Lt – 13 Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta – 10110 No. Telepon : 021-30003001 No. Fax : 021-30001319
3.8. Dengan mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi, maka PENCARI AKSES
menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui keseluruhan isi DPI ini. 3.9. Jika PENCARI AKSES meminta layanan yang berada di luar cakupan DPI ini, maka
syarat-syarat dan kondisi pemberian Layanan Interkoneksi yang di atur dalam DPI ini tidak dapat diberlakukan terhadap permintaan tersebut.
3.10. Dalam hal permintaan Layanan Interkoneksi merupakan permintaan Interkoneksi
baru sebagaimana dimaksud butir 3.2 huruf a, maka PENCARI AKSES wajib melengkapi permintaan tersebut dengan :
a. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang; b. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang relevan dengan permintaan
layanan; c. Jenis layanan interkoneksi yang diminta; d. Penjelasan bahwa Layanan Interkoneksi yang diminta belum disediakan
oleh INDOSAT; e. Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari Titik Interkoneksi yang
dibutuhkan; f. Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam
jaringan telekomunikasi; g. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi untuk
2 (dua) tahun ke depan; h. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan oleh INDOSAT (bersifat
opsional). 3.11. Dalam hal permintaan Layanan Interkoneksi merupakan permintaan pembukaan
POI baru sebagaimana dimaksud butir 3.2 huruf b atau pemesanan kapasitas
Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi Hal 3 dari 6
interkoneksi sebagaimana dimksud butir 3.1 huruf c, maka PENCARI AKSES wajib melengkapi permintaan tersebut dengan :
a. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang; b. Penjelasan detail permintaan Layanan Interkoneksi yang setidak-tidaknya
menjelaskan mengenai rincian lokasi POI dan rencana cara penyediaan link interkoneksi;
c. Perkiraan kapasitas pada tahap awal berikut rincian pernomoran, area pembebanan dan rencana perutingan dalam hal pembukaan POI baru;
d. Perkiraan rencana kerangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan;
e. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi untuk 2 (dua) tahun ke depan;
f. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan oleh INDOSAT (bersifat opsional).
4. POSISI ANTRIAN 4.1. INDOSAT akan menentukan posisi PENCARI AKSES dalam sistem antrian
INDOSAT. 4.2. Dalam menentukan Posisi Antrian, INDOSAT akan mendahulukan PENCARI AKSES
yang lebih dulu menyampaikan Permintaan Layanan Interkoneksi dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan PENCARI AKSES dalam memenuhi kondisi dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan DPI ini.
4.3. INDOSAT akan menyampaikan posisi PENCARI AKSES dalam sistem antrean
tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Layanan Interkoneksi oleh INDOSAT.
4.4. Dalam hal PENCARI AKSES keberatan dengan posisi PENCARI AKSES dalam
sistem antrian INDOSAT, maka PENCARI AKSES dapat mengajukan permintaan mediasi kepada BRTI.
5. EVALUASI ATAS PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI 5.1 INDOSAT akan melakukan evaluasi atas Permintaan Layanan Interkoneksi oleh
PENCARI AKSES. 5.2 Evaluasi atas Permintaan Layanan Interkoneksi dilaksanakan berdasarkan
ketentuan dalam DPI ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5.3 INDOSAT dapat menolak suatu Permintaan Layanan Interkoneksi apabila :
a. PENCARI AKSES bukan Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Izin Penyelenggaraan untuk menyelenggarakan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi di Indonesia; atau
b. Permintaan Layanan Interkoneksi tidak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan yang dimiliki oleh PENCARI AKSES; atau
c. PENCARI AKSES tidak menyampaikan data-data sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9; atau
d. Layanan Interkoneksi yang diminta tidak tercantum dalam DPI ini; atau e. Layanan Interkoneksi yang diminta oleh PENCARI AKSES melebihi
kapasitas yang tersedia, dengan memperhitungkan permintaan layanan
Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi Hal 4 dari 6
interkoneksi oleh PENCARI AKSES yang telah lebih dahulu menyampaikan Permintaan Layanan Interkoneksi.
6. TANGGAPAN ATAS PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI 6.1. Dalam hal Permintaan Layanan Interkoneksi tidak memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam DPI ini, maka :
a. INDOSAT akan menyampaikan Penolakan Permintaan Layanan Interkoneksi kepada PENCARI AKSES secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Layanan Interkoneksi oleh INDOSAT; dan
b. Menyampaikan alasan-alasan atas Penolakan Permintaan Layanan Interkoneksi kepada PENCARI AKSES; dan
c. INDOSAT tidak diwajibkan untuk melakukan proses negosiasi serta mengikatkan diri dalam Perjanjian atau kesepakatan dengan PENCARI AKSES.
6.2. Dalam hal PENCARI AKSES keberatan terhadap Penolakan Permintaan Layanan
Interkoneksi, maka PENCARI AKSES dapat mengajukan permintaan mediasi kepada BRTI.
6.3. Dalam hal Permintaan Layanan Interkoneksi memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam DPI ini, INDOSAT akan menyampaikan Persetujuan Permintaan Layanan Interkoneksi dalam waktu selambat-lambatknya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Layanan Interkoneksi oleh INDOSAT.
6.4. Persetujuan Permintaan Layanan Interkoneksi antara lain memuat :
a. nama dan jabatan yang berwenang dari INDOSAT; b. kondisi yang harus dipenuhi oleh PENCARI AKSES secara teknis dan
operasional antara lain : i. jaringan PENCARI AKSES harus sesuai dengan persyaratan teknis
INDOSAT; ii. berbagai opsi yang berkaitan dengan Layanan Interkoneksi yang
diminta; iii. indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan
interkoneksi; iv. daftar Layanan Interkoneksi dan kewajiban Para Pihak yang
berinterkoneksi untuk melakukan pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu;
v. rincian dari seluruh titik interkoneksi yang tersedia meliputi jumlah, lokasi, dimensi dan spesifikasi lainnya.
c. Biaya langsung yang terkait dengan penyediaan layanan interkoneksi; d. Informasi pelaksanaan proses administrasi dalam penyediaan layanan
interkoneksi; e. Informasi terkait lainnya dalam penyediaan layanan interkoneksi.
6.5. PENCARI AKSES wajib memberikan tanggapan atas Persetujuan Permintaan
Layanan Interkoneksi dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Persetujuan Permintaan Layanan Interkoneksi oleh PENCARI AKSES.
Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi Hal 5 dari 6
6.6. Dalam hal PENCARI AKSES tidak memberikan tanggapan atas Persetujuan Permintaan Layanan Interkoneksi, maka Permintaan Layanan Interkoneksi dianggap gugur.
7. NEGOSIASI 7.1. Dalam hal PENCARI AKSES memberikan tanggapan atas Persetujuan Permintaan
Layanan Interkoneksi, maka dilaksanakan proses negosiasi. 7.2. Dalam hal negosiasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari
kerja sejak diterimanya tanggapan atas Persetujuan Permintaan Layanan Interkoneksi oleh INDOSAT, maka PENCARI AKSES dapat mengajukan permintaan mediasi kepada BRTI.
7.3. Dalam proses negosiasi Para Pihak wajib mentaati segala ketentuan mengenai
Interkoneksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. 8. KESEPAKATAN 8.1. Seluruh hasil Negosiasi wajib dituangkan secara tertulis dan dibubuhi tandatangan
oleh wakil sah kedua belah Pihak. 8.2. Dalam hal kedua belah Pihak belum pernah menandatangani Perjanjian
Interkoneksi, maka hasil negosiasi wajib dituangkan dalam bentuk Perjanjian Interkoneksi.
8.3. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi harus mengacu kepada ketentuan
dalam Dokumen Perjanjian Pokok Interkoneksi DPI ini termasuk Dokumen Pendukungnya.
8.4. Dalam hal Permintaan Layanan Interkoneksi merupakan permintaan
perubahan/penambahan/pengurangan atas Perjanjian Interkoneksi, maka hasil negosiasi dapat dituangkan dalam bentuk :
a. Amandemen Perjanjian Interkoneksi atau Side Letter untuk hal-hal terkait
dengan aspek kebijakan, termasuk namun tidak terbatas pada penambahan / pengurangan Layanan Interkoneksi dan penambahan / pengurangan POI;
b. Berita Acara atau Risalah Rapat untuk hal-hal terkait dengan aspek operasional, termasuk namun tidak terbatas pada penambahan / pengurangan dimensi interkoneksi, pelaksanaan Ujicoba Interkoneksi dan sebagainya.
9. JAMINAN 9.1. Dengan mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi secara tertulis kepada
INDOSAT, maka PENCARI AKSES menyatakan dan menjamin bahwa :
a. PENCARI AKSES memiliki kemampuan serta bertanggung jawab penuh untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Interkoneksi dan telah mengerti segala kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Interkoneksi sesuai dengan DPI ini; dan
Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi Hal 6 dari 6
b. Informasi yang diberikan oleh PENCARI AKSES kepada INDOSAT dalam Permintaan Layanan Interkoneksi adalah lengkap, benar dan tidak menyesatkan.
9.2. PENCARI AKSES setuju untuk memberikan ganti rugi kepada INDOSAT atas
segala kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran (termasuk legal fee) yang ditanggung INDOSAT sehubungan dengan segala pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam DPI ini.
10. FASILITAS PENTING BAGI INTERKONEKSI (FPI) 10.1. Dalam hal PENCARI AKSES memerlukan FPI dalam bentuk Layanan pemanfaatan
Sarana Telekomunikasi dan / atau Sarana Penunjang Telekomunikasi milik INDOSAT, maka PENCARI AKSES wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada INDOSAT.
10.2. FPI merupakan layanan di luar Layanan Interkoneksi (layanan yang bersifat traffic
sensitive) yang diberikan INDOSAT kepada PENCARI AKSES dalam rangka memberikan kemudahan bagi PENCARI AKSES untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan kerjasama interkoneksi.
jadwal rencana survey. 10.4. INDOSAT akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai ketersediaan FPI
kepada PENCARI AKSES selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan diterima oleh INDOSAT.
10.5. Dalam hal INDOSAT memberikan persetujuan atas permintaan FPI, maka
dilaksanakan survey bersama yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survey.
10.6. Berdasarkan Berita Acara Survey sebagaiamana dimaksud butir 10.4, INDOSAT
akan memberikan konfirmasi pelaksanaan pemberian FPI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Survey ditandatangani oleh kedua belah Pihak
10.7. Pelaksanaan pemberian FPI dituangkan dalam Berita Acara Instalasi yang
ditandatangani oleh kedua belah Pihak yang akan digunakan sebagai dasar penagihan biaya pemanfaatan FPI.
11. LAYANAN INTERKONEKSI BARU 11.1. PENCARI AKSES dapat mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi Baru
kepada INDOSAT secara tertulis. 11.2. Layanan Interkoneksi Baru adalah Layanan Interkoneksi yang tidak termasuk
dalam DPI ini dan / atau belum pernah disediakan oleh INDOSAT sehingga tidak tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam DPI ini.
--oo0oo—
DPI Indosat – Dokumen Utama Lampiran Bagian 1 (Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi) Hal. : 1 dari 2
LAMPIRAN BAGIAN 1 DPI PROSEDUR PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI
Jika diperlukan, Pencari Layanan Interkoneksi dapatmengajukan permintaan Informasi Tambahan atas isi DPIIndosat secara tertulisJawaban diberikan secara tertulis maksimal 5 hari kerjaterhitung sejak permintaan Informasi Tambahan diterima olehIndosat
Permintaan Informasi Tambahan DPI(format bebas / free format)
Pencari Layanan Interkoneksi menyampaikan surat PermintaanLayanan InterkoneksiIndosat menentukan posisi Pencari Layanan Interkoneksi dalamsistem antrian IndosatPosisi Pencari Layanan Interkoneksi disampaikan secaratertulis maksimal 5 hari kerja terhitung sejak diterimanyaPermintaan Layanan Interkoneksi oleh Indosat
Permintaan Layanan Interkoneksi) danPenyampaian Posisi Antrian (formatbebas / free format)
Pencari Layanan Interkoneksi menentukan sikapnya atas PosisiAntrian yang ditentukan IndosatJika Pencari Layanan Interkoneksi keberatan atas posisiantriannya, maka Pencari Layanan Interkoneksi dapatmengajukan permintaan mediasi kepada BRTIIndosat melakukan evaluasi secara komprehensif ataspermintaan Layanan Interkoneksi dari Pencari LayananInterkoneksi
Jika Pencari Layanan Interkoneksi tidak keberatan atas posisiantriannya, maka Pencari Layanan Interkoneksi menungguproses selanjutnyaIndosat menentukan sikap, untuk menyetujui atau menolakPermintaan Layanan Interkoneksi
DPI Indosat – Dokumen Utama Lampiran Bagian 1 (Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi) Hal. : 2 dari 2
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK
PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI
2006
Daftar Isi Perjanjian Pokok Interkoneksi
DAFTAR ISI DAFTAR ISI Komparisi 1 BAB I KETENTUAN UMUM 2 Pasal 1 Definisi dan Interpretasi 2 Pasal 2 Struktur Perjanjian 2 Pasal 3 Kepatuhan terhadap Perundang-undangan 3 Pasal 4 Lingkup Perjanjian 3 Pasal 5 Hak atas Kekayanan Intelektual 3 BAB II KETENTUAN TEKNIS OPERASIONAL 4 Pasal 6 Interkoneksi dan Standard 4 Pasal 7 Perkiraan Dimensi 4 Pasal 8 Sistem Penomoran dan Area Layanan 4 Pasal 9 Calling Line Identification 5 Pasal 10 Operasi dan Pemeliharaan Perangkat 6 Pasal 11 Perubahan Sistem dan Penggantian Jaringan 6 Pasal 12 Persetujuan Penyambungan Peralatan 7 Pasal 13 Perlindungan Jaringan dan Keamanan Sistem 7 Pasal 14 Penyediaan Layanan Interkoneksi 8 Pasal 15 Penyediaan Layanan Interkoneksi SMS 8 Pasal 16 Kualitas Layanan BAB III KETENTUAN BISNIS / KOMERSIAL 9 Pasal 17 Layanan Baru 9 Pasal 18 Biaya, Penagihan dan Pembayaran Interkoneksi 9 Pasal 19 Perubahan Biaya 10 Pasal 20 Pencatatan Percakapan 10 BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN 10 Pasal 21 Pajak dan Bea 10 Pasal 22 Fraud 10 Pasal 23 Sanksi-sanksi dan Penuntutan 11 Pasal 24 Pencabutan Tuntutan 12 Pasal 25 Masa Laku Perjanjian 12 Pasal 26 Penghentian Sementara (Suspensi) 12 Pasal 27 Pengakhiran Perjanjian 13 Pasal 28 Jaminan Hukum 14 Pasal 29 Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan 15 Pasal 30 Force Majeure 16 Pasal 31 Pengalihan atas Hak dan Kewajiban 16 Pasal 32 Kekuatan Perjanjian 16 Pasal 33 Wakil Para Pihak 17 Pasal 34 Penyelesaian Perselisihan 17 Pasal 35 Perubahan dan Pengkajian Ulang 17 Pasal 36 Penutup 18 DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG 19
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 1 dari 19
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. INDOSAT, TBK
DENGAN
[Nama Perusahaan Pencari Akses]
TENTANG
INTERKONEKSI [Nomor Perjanjian INDOSAT]
NOMOR ----------------------------------------- [Nomor Perjanjian PENCARI AKSES] Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari [Hari Pendandatanganan Perjajian] tanggal [Tanggal Penandatanganan Perjanjian] bulan [Bulan Penandatanganan Perjanjian] tahun [Tahun Penandatanganan Perjanjian], bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak : I. PT.INDOSAT, Tbk, yang didirikan dengan Akta Notaris MS. Tadjoedin, Nomor 55
tanggal 10 November 1967, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Aulia Taufani SH., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, SH., Nomor 157 tanggal 22 Juli 2005, berkedudukan di Jl Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [Nama Direktur Utama INDOSAT], jabatan Direktur Utama, selanjutnya disebut ”INDOSAT”;
II. [Nama Perusahaan Pencari akses], yang didirikan dengan Akta Notaris [Nama
Notaris Pembuat Akta], Nomor [Nomor Akta] tanggal [Tanggal Pendirian Perusahaan], berkedudukan di [Alamat Pencari akses], dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [Nama Direktur Utama Pencari akses], jabatan Direktur Utama, selanjutnya disebut ”PENCARI AKSES”.
Selanjutnya INDOSAT dan PENCARI AKSES masing-masing disebut “Pihak” atau “Masing-masing Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” atau “Kedua Belah Pihak”. Kedua Belah Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa INDOSAT memiliki Izin Penyelenggaraan sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dengan cakupan nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 69 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. INDOSAT, Tbk;
2) Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Jasa Teleponi Dasar dengan cakupan nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 203 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Jasa Teleponi Dasar PT. INDOSAT, TBK;
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 2 dari 19
b. bahwa PENCARI AKSES memiliki Izin Penyelenggaraan sebagai berikut :
Penyelenggaraan [Cakupan Izin PENCARI AKSES], berdasarkan [Keputusan Menteri / Dirjen tentang Izin Penyelenggaraan PENCARI AKSES].
c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa
telekomunikasi, Para Pihak bermaksud untuk saling menghubungkan jaringan telekomunikasi yang dioperasikannya sedemikan rupa sehingga pengguna jasa telekomunikasi Kedua Belah Pihak dapat saling menghubungi atau saling memanfaatkan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Kedua Belah Pihak.
Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi dan Interpretasi Dalam Perjanjian ini, kecuali disebutkan lain, kata-kata dan istilah-istilah memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Dokumen pendukung E (Definisi dan Interpretasi), dan seluruh Perjanjian ini ditafsirkan sesuai dengan Dokumen Pendukung tersebut.
Pasal 2 Struktur Perjanjian
(1) Naskah Perjanjian ini terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu:
a. Batang Tubuh Perjanjian yang berisi Pasal-pasal yang diperjanjikan; b. Dokumen Pendukung, yang terdiri atas :
1) Dokumen pendukung A (Perencanaan dan Operasi); 2) Dokumen pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan); 3) Dokumen pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi); 4) Dokumen pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi); 5) Dokumen pendukung E (Definisi dan Interpretasi).
(2) Seluruh Dokumen Pendukung Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan pada bagian-bagian yang
berbeda dari Perjanjian ini, maka penentuan ketentuan yang diberlakukan harus mengikuti tata urut sebagai berikut :
a. Batang Tubuh; b. Dokumen Pendukung.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 3 dari 19
Pasal 3 Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
(1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak wajib mentaati seluruh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu (apabila ada), termasuk namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat; c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; d. Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi; e. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM. 4 Tahun
2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan Nasional 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi di Informatika Nomor 06/P/M.Kominfo/5/2005 tanggal 17 Mei 2005 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan Nasional 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional (“FTP Nasional”);
f. Ketentuan lain yang relevan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Menteri dan/atau Direktur Jenderal dan/atau BRTI serta Pejabat Publik Lainnya.
(2) Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini,
mengutamakan azas pelayanan terbaik kepada para Pengguna Jasa Telekomunikasi secara timbal balik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jika Para Pihak bersama-sama bersepakat untuk membuat Perjanjian dengan
syarat-syarat dan kondisi yang tidak sama dengan Perjanjian ini, maka kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian bilateral yang tidak harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam DPI INDOSAT.
Pasal 4 Lingkup Perjanjian
(1) Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama interkoneksi sehingga PENCARI
AKSES mendapatkan Layanan Interkoneksi sesuai dengan Prosedur sebagaimana dimaksud pada Dokumen Pendukung A (Perencanaan dan Operasi).
(2) Perjanjian ini juga meliputi kerjasama dalam penyelesaian hak dan kewajiban
keuangan interkoneksi antara Para Pihak.
Pasal 5 Hak Atas Kekayaan Intelektual
(1) Para Pihak tidak dapat menggunakan logo, merek, dan hak intelektual lain yang
menjadi milik Pihak lain tanpa ijin tertulis dari Pihak yang bersangkutan.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 4 dari 19
(2) Para Pihak sepakat bahwa hak atas suatu kekayaan intelektual yang dimiliki salah satu Pihak selama berlangsungnya Perjanjian ini tetap menjadi milik Pihak yang menciptakan atau memilikinya.
BAB II KETENTUAN TEKNIS DAN OPERASIONAL
Pasal 6
Interkoneksi Dan Standard (1) Interkoneksi dilaksanakan dengan menghubungkan secara langsung Sentral
Gerbang masing-masing Pihak melalui Titik Interkoneksi. (2) Titik Interkoneksi merupakan batas wewenang dan tanggung jawab masing –
masing Pihak dalam pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat maupun sarana pendukung/penunjang yang digunakan untuk Interkoneksi.
(3) Letak Titik Interkoneksi INDOSAT serta hal-hal teknis lain diatur dengan
ketentuan sebagaimana tercantum pada Dokumen pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi).
Pasal 7 Perkiraan Dimensi Interkoneksi
(1) Dimensi link interkoneksi antara Sentral Gerbang INDOSAT dengan Sentral
Gerbang PENCARI AKSES untuk masing-masing layanan di masing-masing lokasi pada tahap awal pembukaan interkoneksi adalah 1 x 2 Mbps (1 E1).
(2) Para Pihak secara bersama-sama melakukan perhitungan untuk menentukan
kebutuhan Dimensi Interkoneksi berdasarkan kecenderungan lalu-lintas Panggilan Interkoneksi (Traffic Interest) di setiap Titik Interkoneksi dengan memperhatikan tingkat kegagalan panggil harus kurang dari 1 % (satu persen).
(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan untuk membuat
rencana Dimensi Interkoneksi selama periode 1 (satu) tahun atau untuk jangka waktu lain yang disepakati Kedua Belah Pihak.
(4) Perubahan atas rencana dimensi Interkoneksi sebagaimana dimaksud ayat (3)
dilaksanakan setiap tahun atau dalam jangka waktu lain atas kesepakatan Kedua Belah Pihak.
(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai dimensi interkoneksi tercantum pada Dokumen
pendukung A (Perencanaan dan Operasi).
Pasal 8 Sistem Penomoran dan Area Layanan
(1) Kedua Belah Pihak wajib mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan
Sistem Penomoran yang digunakan Kedua Belah Pihak, antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan - ketentuan dalam FTP Nasional dan penggunaan blok nomor atau NDC (National Destination Code) sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 5 dari 19
(2) Kedua belah Pihak sepakat untuk membuka kode akses dan / atau alokasi penomoran Pihak lain di Jaringan masing-masing sehingga memungkinkan Pengguna Jaringannya dapat memanggil atau memutar Kode Akses dan/atau dipanggil oleh Pengguna Jaringan Pihak lain.
(3) Masing-masing Area Layanan diberikan ciri berupa penggunaan Blok Nomor
Pelanggan tertentu untuk membedakan antara satu Area Layanan dengan Area Layanan lain.
(4) Perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau pembukaan Blok Nomor
Pelanggan, berlaku efektif paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pengajuan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam hal pengajuan tersebut dapat dipenuhi.
(5) Area Layanan berikut Sistem Penomoran yang digunakan oleh INDOSAT adalah
sebagaimana tercantum dalam Dokumen pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi).
Pasal 9 Calling Line Identification (“CLI“)
(1) Kecuali disepakati lain, Para Pihak sepakat bahwa jaringan Para Pihak harus
mampu menyalurkan CLI untuk seluruh Panggilan Interkoneksi (originasi, terminasi dan transit).
(2) Panggilan Interkoneksi yang berasal dari penyelenggara internasional dimana
penyelenggara internasional tersebut tidak menerima CLI dari penyelenggara di luar negeri, maka penyelenggara internasional tersebut tidak wajib meneruskan CLI kepada penyelenggara telekomunikasi di dalam negeri.
(3) Pengiriman CLI dari salah satu Pihak kepada Pihak lain tidak perlu dilaksanakan
dalam hal Pengguna mengaktifkan fitur Calling Line Identification Restriction (“CLIR“).
(4) Dalam hal panggilan berasal dari layanan yang tidak menyediakan nomor
pelanggan, misal panggilan yang berasal dari sistem layanan panggilan melalui operator atau pelayanan pelanggan, sehingga nomor yang dikirimkan bukan nomor pelanggan yang sesungguhnya (Dummy Number), maka Para Pihak sepakat untuk melakukan pembicaraan lebih dahulu.
(5) Penyediaan CLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya digunakan untuk
kebutuhan sebagai berikut : a. Manajemen trafik; b. Manajemen penagihan; c. Kebutuhan administratif yang meliputi pelacakan suatu panggilan,
identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan;
d. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan dan atau pertanyaan pelanggan;
e. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan dan atau penipuan (fraud). (6) Dalam rangka pemberlakuan dan pengamanan CLI, Para Pihak sepakat untuk
mentaati ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 6 dari 19
a. Masing-masing Pihak dilarang untuk melakukan manipulasi CLI yang asli dari Pihak pemanggil dan CLI tersebut harus diteruskan dalam pengantaran panggilan;
b. Dalam hal panggilan originasi, maka masing-masing Pihak dilarang memanipulasi kode akses yang diputar oleh Pihak pemanggil.
Pasal 10 Operasi dan Pemeliharaan Perangkat
(1) Pelaksanaan penyambungan Sentral Gerbang kedua belah Pihak untuk keperluan
Interkoneksi serta integrasi antar sistem harus melibatkan kedua belah pihak. (2) Biaya-biaya yang timbul akibat penyediaan / penambahan / perubahan /
pengoperasian / pemeliharaan / perbaikan perangkat yang digunakan untuk Interkoneksi dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan tanggung jawab.
(3) Batas fisik tanggung jawab atas Perangkat Interkoneksi dari masing-masing pihak
adalah Titik Interkoneksi. (4) Status kepemilikan Perangkat Interkoneksi yang dipasang oleh salah satu Pihak di
lokasi Pihak lainnya akan tetap menjadi milik pihak yang memasang / mengadakan.
(5) Masing-masing Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya
upaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara:
a. Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi
antara Jaringan Kedua Belah Pihak. b. Melakukan pengukuran terhadap tolok ukur parameter teknis dan
pelayanan akses Jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai Dokumen pendukung A (Perencanaan dan Operasi).
(6) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan Perangkat Interkoneksi para pihak
sepakat untuk saling membantu dalam memberikan kemudahan ijin masuk ke lokasi Perangkat Interkoneksi.
Pasal 11 Perubahan Sistem dan Penggantian Jaringan
(1) Masing-masing Pihak memiliki hak untuk melakukan perubahan sistem,
penggantian atau substitusi teknologi atau spesifikasi teknis untuk meningkatkan fungsionalitas atau kinerja layanan-layanan atau jaringan terkait yang disediakan sedemikian rupa sehingga modifikasi tersebut tidak merubah fungsionalitas atau performansi atas layanan yang diberikan kepada Pihak lain.
(2) Salah satu Pihak dapat melakukan perubahan atau penggantian jaringan setiap
saat dengan mentaati ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ini. (3) Pihak yang mengajukan untuk melaksanakan perubahan atau penggantian
jaringan (“Pihak Pengubah Jaringan“) harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perubahan atau penggantian dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut harus sejauh mungkin menerangkan
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 7 dari 19
secara detail cara bekerja, dampak, detail teknis dan dampak potensial kepada jaringan Pihak lain atas usulan perubahan atau penggantian jaringan itu.
(4) Pengubahan Jaringan yang akan mengakibatkan diperlukannya perubahan
perangkat keras dan / atau perangkat lunak, termasuk antar muka perangkat lunak, di jaringan Pihak lain wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk dilakukan evaluasi secara bersama-sama dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
(5) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi namun tidak
terbatas pada:
a. Penambahan perangkat, jadwal pelaksanaan dan perencanaan hubungan putus (”Perpu”);
b. Perubahan dan atau modifikasi jaringan yang dapat mempengaruhi kinerja Pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perubahan dan atau penggantian sentral baik secara hardware maupun software, ruting, dan sistem pensinyalan.
(6) Pihak Pengubah Jaringan harus bertanggung jawab penuh atas biaya-biaya yang
timbul terkait dengan pengubahan jaringan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus dibayar kepada Pihak lain.
(7) Biaya perubahan dan atau penggantian jaringan yang disebabkan oleh suatu
ketentuan Pemerintah menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak. (8) Para Pihak sepakat untuk bekerjasama secara penuh dan saling berkoordinasi
dalam pelaksanaan perubahan atau penggantian jaringan dan berusaha agar masing-masing Pihak tetap mendapatkan informasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Pihak lain.
(9) Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi hak salah satu Pihak untuk melakukan
modifikasi atau substitusi perangkatnya dengan perangkat lainnya untuk keperluannya sendiri sepanjang tidak menimbulkan gangguan dan biaya terhadap Pihak lainnya.
Pasal 12 Persetujuan Penyambungan Peralatan
(1) Setiap pemasangan, penyambungan / koneksi perangkat dan / atau sistem salah
satu Pihak dengan perangkat dan / atau sistem Pihak lainnya harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Pihak lainnya dan dilakukan bersama antara Para Pihak.
(2) Setiap pembukaan interkoneksi baru di suatu lokasi interkoneksi, termasuk
pemasangan, penyambungan / koneksi perangkat dan atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan / atau sistem pihak lainnya harus dilakukan dengan melalui mekanisme / tahapan uji coba sebagaimana tercantum dalam Dokumen pendukung A (Perencanaan dan Operasi).
Pasal 13 Perlindungan Jaringan dan Keamanan Sistem
(1) Masing – masing Pihak wajib bertanggung jawab atas keamanan dalam
pengoperasion di sisi jaringan masing-masing sesuai batas tanggungjawabnya,
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 8 dari 19
dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan dalam pengoperasian sistem masing – masing Pihak supaya:
a. tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan siapapun, termasuk
karyawan dan / atau kontraktor Pihak lain; dan b. tidak menyebabkan gangguan secara fisik maupun teknis kepada jaringan
Pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada menyebabkan kerusakan, interferensi atau menyebabkan gangguan dalam operasional lain dari jaringan milik Pihak lainnya.
(2) Dalam hal terjadi gangguan atau kegagalan maka masing-masing Pihak wajib
segera melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mengatasi gangguan atau kegagalan tersebut sehingga layanan kembali seperti sebelum terjadi gangguan atau kegagalan.
(3) Masing - masing Pihak tidak diperbolehkan melakukan instalasi, menghubungkan,
mengkaitkan atau menggunakan (atau mengijikan penginstalasian, penghubungan, pengkaitan atau penggunaan atas) setiap perangkat telekomunikasi yang melanggar hukum ke perangkat Pihak lainnya.
Pasal 14 Penyediaan Layanan Interkoneksi
INDOSAT sepakat untuk memberikan Layanan Interkoneksi kepada PENCARI AKSES dengan harga, syarat-syarat dan kondisi sebagaimana telah ditentukan dalam Dokumen pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi) Perjanjian ini dengan ketentuan : a. Layanan tersebut diminta oleh PENCARI AKSES sesuai dengan Prosedur
sebagaimana dimaksud pada Dokumen Pendukung A (Perencanaan dan Operasi); dan
b. INDOSAT telah memberitahukan kepada PENCARI AKSES bahwa Permintaannya telah memenuhi syarat sesuai dengan Dokumen Pendukung A (Perencanaan dan Operasi).
Pasal 15 Penyediaan Layanan Interkoneksi SMS
(1) Kecuali disepakati lain, maka dalam penyaluran SMS, Para Pihak dilarang untuk :
a. Melakukan SMS broadcast kepada Pelanggan Pihak lainnya; b. Melakukan Spamming; c. Menyalurkan SMS melalui jaringan Pihak lain (transit) diluar kesepakatan
ini. (2) Tarif yang dikenakan kepada pelanggan Masing-masing Pihak untuk jasa layanan
SMS Lintas Operator merupakan kewenangan masing – masing Pihak, sehingga masing – masing Pihak berhak menetapkan sendiri tarif yang dikenakan kepada Penggunanya.
(3) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan
sanksi denda oleh Pihak yang dirugikan maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk setiap kasus yang telah diselesaikan.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 9 dari 19
(4) Pembuktian atas terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui investigasi bersama.
Pasal 16 Kualitas Layanan
(1) Masing-masing Pihak wajib :
a. menjamin bahwa layanan yang disediakannya kepada Pihak lain memiliki kualitas yang setara dengan apa yang disediakan untuk dirinya sendiri atau perusahaan afiliasinya; dan
b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan pada sirkit interkoneksi dengan perlakuan yang setara dengan perlakuan yang diberikan pada jaringannya sendiri.
(2) Kualitas layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III KETENTUAN BISNIS / KOMERSIAL
Pasal 17
Layanan Baru (1) Para Pihak sepakat untuk tetap membuka kemungkinan adanya Layanan Baru di
luar layanan yang tercantum dalam Perjanjian ini. (2) Layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang
belum ada dalam DPI INDOSAT dan belum pernah diberikan oleh INDOSAT berdasarkan DPI INDOSAT, termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan lokasi SG yang belum tercantum dalam Perjanjian ini.
(3) Setiap penambahan layanan baru harus melalui mekanisme ujicoba sebagaimana
diatur dalam Dokumen pendukung A (Perencanaan dan Operasi). (4) Penyaluran trafik secara komersial hanya dapat dilaksanakan jika hasil Ujicoba
Interkoneksi (test call maupun komparasi billing) memenuhi persyaratan untuk pembukaan layanan tersebut dan dinyatakan dalam Berita Acara Komersial yang ditandatangani oleh Para Pihak.
Pasal 18 Biaya, Penagihan dan Pembayaran Interkoneksi
(1) Para Pihak wajib mentaati seluruh ketentuan mengenai Biaya Interkoneksi dan
Metode Pembebanan untuk masing-masing Layanan Interkoneksi sebagaimana diatur dalam Dokumen pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi).
(2) Tatacara penyelesaian keuangan yang antara lain memuat Perhitungan Data
Interkoneksi, Mekanisme Pertukaran Data Interkoneksi, Rekonsiliasi, Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan Para Pihak, Prosedur Penagihan dan Pembayaran Kewajiban Interkoneksi, Format Data Percakapan yang dipertukarkan dan ketentuan lain-lain mengenai keuangan secara rinci diatur dalam Dokumen pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan).
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 10 dari 19
Pasal 19 Perubahan Biaya
(1) Biaya Layanan interkoneksi, termasuk biaya-biaya Ujicoba Interkoneksi
sebagaimana dimaksud dalam Dokumen pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi) dimungkinkan mengalami perubahan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Pasal 20
Pencatatan Percakapan (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban Interkoneksi, masing-masing Pihak wajib
mencatat seluruh percakapan panggilan Interkoneksi.
(2) Toleransi selisih data Pihak yang mempunyai hak atas biaya interkoneksi adalah maksimum 1% (satu persen) terhadap data pembanding.
(3) Untuk memudahkan pelaksanaan pencocokan CDR yang merupakan dasar
Perhitungan Keuangan Interkoneksi, Para Pihak sepakat untuk menggunakan parameter CDR yang meliputi namun tidak terbatas pada:
a. Delay time pencatatan antar Sentral Gerbang; b. Service indicator code (features). c. Identifikasi trunk group atau Final Switch Identification; d. Tanggal panggilan; e. Jam mulai dan atau berakhirnya panggilan; f. Durasi panggilan. g. A number dan B number
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
Pajak atau Bea (1) Seluruh pajak dan bea yang timbul akibat pembayaran interkoneksi menjadi
tanggung jawab dan beban Para Pihak sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku.
(2) Kedua belah Pihak sepakat untuk saling membantu agar perlakuan perpajakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diterapkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pasal 22 Fraud
(1) Masing-masing Pihak secara timbal balik dilarang melakukan atau membiarkan
terjadinya fraud dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, dan/atau fraud apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh Pihak yang bersangkutan.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 11 dari 19
(2) Rekayasa teknis, administratif dan/atau fraud sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) termasuk namun tidak terbatas pada : a. Membuat dummy number tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak
lainnya; b. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan adanya dummy number
kepada Pihak lainnya, meskipun dummy number tersebut secara teknis tidak dapat dihindari dan oleh karena itu harus dibenarkan oleh Pihak lainnya;
c. Mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi informasi/digit pada sistem pensinyalan antar Jaringan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak lainnya (misalnya mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi digit A-number, B-number, Kode Area, Identitas Trunk Group dan lain sebagainya sehingga Jaringan Pihak lainnya mendapatkan informasi yang tidak benar, antara lain seperti yang semestinya Panggilan SLJJ menjadi Panggilan lokal atau yang semestinya Panggilan SLI menjadi Panggilan SLJJ);
d. Menambah dan/atau mengurangi data/informasi yang terdapat pada CDR; e. Melanggar ketentuan yang telah disepakati mengenai Konfigurasi
Interkoneksi, Titik Interkoneksi, Sentral Gerbang, Call Scenario dan format CDR;
f. Menyalurkan trafik Interkoneksi yang tidak jelas atau tidak dapat ditelusuri asal-usulnya.
(2) Dalam hal salah satu Pihak menyampaikan dugaan adanya fraud, maka kedua
belah pihak sepakat menyelesaikan secara bilateral. (3) Apabila penyelesaian secara bilateral sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak
dicapai maka Para Pihak sepakat penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan mediasi, yaitu meminta BRTI menjadi mediator.
(4) Dugaan adanya fraud sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dibuktikan oleh
kedua belah Pihak dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani kedua belah pihak.
(5) Apabila dugaan fraud dapat dibuktikan, maka akan dilakukan perhitungan
kembali sesuai kesepakatan kedua belah Pihak. (6) Pihak yang terbukti melakukan Fraud, wajib membayar ganti rugi yang dialami
oleh Pihak lainnya sesuai dengan perhitungan pada ayat (5).
(7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (4) terbatas pada kerugian langsung yang diderita atas terjadinya Fraud.
(8) Apabila terbukti Fraud dilakukan oleh pihak ketiga, maka kedua belah pihak yang
terikat dalam Perjanjian ini bersama-sama mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga sebesar kerugian yang dialami masing masing pihak.
Pasal 23
Sanksi – Sanksi dan Penuntutan
(1) Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dapat berakibat putusnya Perjanjian.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 12 dari 19
(2) Sanksi bagi keterlambatan pembayaran adalah denda sebesar 0,1% (satu per mil) dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari.
(3) Dalam hal salah satu pihak yang berhutang tidak melakukan pembayaran selama
6 (enam) bulan berturut-turut, maka pihak yang memiliki piutang berhak untuk memutuskan Perjanjian ini, dan Para Pihak sepakat mengabaikan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Perdata.
(4) Putusnya Perjanjian sebagai akibat kegagalan pemenuhan kewajiban keuangan
tidak menyebabkan kewajiban yang tertunggak menjadi terhapus, tetapi pihak yang berkewajiban harus memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemutusan dilakukan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, pihak yang dirugikan berhak mengajukan masalahnya kepada BRTI sebagai pelaksana mediasi dan arbitrase perselisihan interkoneksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 24 Pencabutan Tuntutan
(1) Dalam hal masalah telah dapat diselesaikan, tuntutan salah satu Pihak kepada
Pihak lainnya dapat dicabut. (2) Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran tertentu berdasarkan perjanjian ini
tidak dapat diartikan sebagai pencabutan tuntutan atas pelanggaran ketentuan lainnya.
(3) Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran perjanjian tidak sah kecuali dibuat
secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mencabut tuntutannya.
Pasal 25 Masa Laku Perjanjian
(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, serta dapat ditinjau dan
diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. (2) Dalam hal tidak ada Pihak yang menghendaki perubahan atau pengakhiran
terhadap Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku secara otomatis. (3) Untuk pengakhiran Perjanjian secara sepihak yang antara lain karena terjadinya
pelanggaran terhadap ayat Perjanjian atau ketentuan perundang - undangan yang berlaku, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada, sehingga pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh salah satu Pihak dapat dilakukan secara sah cukup dengan penyampaian pemberitahuan tertulis paling lambat dalam 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki, tanpa harus menunggu adanya Keputusan Hakim.
Pasal 26 Penghentian Sementara (Suspensi)
(1) Salah satu Pihak (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Penghenti
Sementara“) dapat melakukan Penghentian sementara atas Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 13 dari 19
(2) Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat
dilaksanakan apabila Pihak Penghenti Sementara menilai bahwa:
a. Jaringan Pihak lain telah menyebabkan dampak yang merugikan terhadap kondisi operasi normal dari jaringan milik Pihak Penghenti Sementara; atau
b. Jaringan Pihak lain telah menyebabkan atau kemungkinan akan menyebabkan bahaya secara fisik maupun teknis terhadap jaringan telekomunikasi, sistem atau layanan (baik milik Pihak Penghenti Sementara atau pihak lain) termasuk namun tidak terbatas pada menyebabkan kerusakan, interferensi atau menyebabkan gangguan dalam pengoperasian jaringan milik Penyelenggara Penghenti Sementara; atau
c. Pihak lain telah melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk membayar tagihan, baik satu atau lebih tagihan); atau
d. Pihak lain telah menggunakan atau akan menggunakan layanan apapun yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia; atau
e. Pemberlakukan Perjanjian ini akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan hukum; atau
f. Terdapat informasi penting yang diberikan Pihak lain adalah tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap Pihak Penghenti Sementara.
(3) Pelaksanaan Penghentian Sementara tidak menghentikan Pihak yang memiliki
kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran atas layanan yang diterima sebelum Penghentian Sementara dilaksanakan.
(4) Jika Perjanjian ini dihentikan untuk sementara berdasarkan Pasal ini untuk jangka
waktu lebih dari enam puluh (60) hari kalender sejak pemberitahuan penghentian sementara, Pihak Penghenti Sementara dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dan mengirimkan pemberitahuan tertulis.
Pasal 27 Pengakhiran Perjanjian
(1) Salah satu Pihak (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Peminta
Pengakhiran“) dapat melakukan Pengakhiran atas Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain.
(2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan apabila
Pihak Peminta Pengakhiran menilai bahwa : a. Pihak lain berhenti sebagai penyelenggara telekomunikasi yang memiliki
izin penyelenggaraan resmi di Indonesia; atau b. Izin Penyelenggaraan Pihak lain dicabut atau berubah dari Izin
Penyelenggaraan yang semula dimiliki yang mengakibatkan pihak tersebut menjadi tidak memiliki hak untuk mendapatkan layanan interkoneksi yang berada dalam lingkup Perjanjian ini; atau
c. Pihak lain telah melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk membayar tagihan, baik terkait dengan satu atau lebih layanan); atau
d. Pihak lain tidak mampu untuk membayar hutang, perusahan menjadi insolvent, atau telah berhenti atau terancam untuk berhenti berbisnis; atau
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 14 dari 19
e. Pelaksanaan operasional atas Perjanjian ini melanggar hukum; atau f. Pihak lain telah menggunakan atau akan menggunakan layanan apapun
yang diberikan berdasarkan perjanjian ini untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum; atau
g. Informasi penting yang diberikan Pihak lain kepada Pihak Peminta Pengakhiran adalah tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap Pihak Peminta Pengakhiran.
(3) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka:
a. Seluruh tagihan kepada salah satu Pihak otomatis akan jatuh tempo pada saat pengakhiran;
b. Seluruh tagihan yang jatuh tempo atau bunga atas tagihan kepada masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan tanggal pengakhiran wajib dibayar kepada Pihak yang berhak (termasuk pada biaya-biaya Pengakhiran apabila ada);
c. Pengakhiran perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing–masing Pihak berdasarkan perjanjian yang belum diselesaikan;
d. Masing-masing Pihak wajib secepatnya mengembalikan kepada Pihak lain dengan biaya sendiri seluruh peralatan, fasilitas atau properti milik Pihak lain yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini dalam kondisi baik; dan
e. Masing-masing Pihak dengan biaya sendiri wajib secepatnya mengambil seluruh peralatan atau fasilitas lain yang ditempatkan di lokasi Pihak lainnya yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini.
(4) Salah satu Pihak berhak untuk membebankan kepada Pihak lain biaya-biaya yang
timbul dalam pemindahan kepemilikan atau penggantian peralatan dan fasilitas lain yang tidak dapat dikembalikan oleh Pihak lain dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal pengakhiran dan / atau melaksanakan penggantian peralatan yang dikembalikan dalam keadaan rusak.
(5) Salah satu Pihak dapat memindahkan peralatan atau fasilitas lain milik Pihak lain
yang ditempatkan di lokasinya jika tidak dipindahkan sendiri oleh Pihak lain dalam 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran dan tidak bertanggung jawab atas proses pemindahan maupun kondisi peralatan / fasilitas yang dipindahkan tersebut.
(6) Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, masing-masing Pihak harus, dengan
biayanya sendiri, mengembalikan kepada Pihak lain, atau setelah adanya pemberitahuan dari Pihak lain, menghancurkan atau menghapus seluruh dokumen atau formulir-formulir lain dari tempat penyimpanan yang terkait atau berisi informasi rahasia milik Pihak lain atau informasi yang dengannya dapat dibuat suatu informasi rahasia.
Pasal 28 Jaminan Hukum
(1) INDOSAT dengan ini membebaskan PENCARI AKSES dari segala keluhan, klaim
dan atau tuntutan dari pelanggan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh INDOSAT, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab INDOSAT.
(2) PENCARI AKSES dengan ini membebaskan INDOSAT dari segala keluhan, klaim
dan atau tuntutan dari pelanggan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh PENCARI AKSES, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENCARI AKSES.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 15 dari 19
Pasal 29 Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan
(1) Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh
Pihak lainnya untuk membangun dan melaksanakan Interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini.
(2) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh Informasi sebagaimana
dimaksud Ayat (1) sebagai informasi rahasia. (3) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh Informasi Rahasia berkaitan
dengan Perjanjian ini yang saling dipertukarkan diantara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia (“Informasi Rahasia”). Oleh karena itu, Para Pihak tidak akan memberitahukan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diisyaratkan dalam Pasal ini.
(4) Salah satu Pihak tidak diperbolehkan untuk mempergunakan Informasi Rahasia
untuk tujuan lainnya selain untuk mengimplementasikan Perjanjian ini termasuk diantaranya mempergunakannya untuk memperoleh keuntungan tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak pemilik Informasi Rahasia.
(5) Para Pihak sepakat untuk mengungkapkan Informasi Rahasia hanya kepada para
pemegang saham, direksi, komisaris masing-masing Pihak, pegawai-pegawai dari masing-masing Pihak yang secara langsung berhubungan dengan penyusunan dan pengimplementasian Perjanjian ini, para penasihat dan konsultan dari masing-masing Pihak yang karena profesi dan keharusannya mengetahui Informasi Rahasia untuk tujuan mengimplementasikan dan pengkajian atas Perjanjian ini serta kepada pejabat instansi pemerintah terkait dan pengadilan sebagai salah satu bahan pembuktian penyelesaian sengketa.
(6) Para Pihak sepakat untuk mengecualikan Informasi Rahasia yang diberikan oleh
Pemilik Informasi kepada Penerima Informasi menjadi tidak bersifat rahasia lagi jika:
a. Telah menjadi milik publik sebelum atau pada saat ditandatanganinya
Perjanjian ini; b. Diterima dari pihak ketiga yang mendapatkan informasi secara sah dan
tidak diwajibkan untuk dirahasiakan; c. Telah diketahui oleh Pihak penerima Informasi Rahasia sebelum Informasi
Rahasia tersebut diungkapkan; d. Telah diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya tanpa
adanya larangan/pembatasan untuk mengungkapkan Infomasi Rahasia tersebut;
e. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum pada Pasal ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan oleh sebab apapun, tanpa membatasi masing-masing Pihak untuk mempergunakan Informasi Rahasia miliknya;
(7) Atas berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini karena sebab apapun, kedua
belah Pihak harus saling menyerahkan semua Informasi Rahasia yang pernah ditukarkan dan/atau diinformasikan selama masa berlakunya Perjanjian ini;
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 16 dari 19
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ini tidak hanya berlaku terhadap aslinya tetapi juga terhadap salinan-salinan, reproduksi-reproduksi, ringkasan-ringkasan serta jenisnya atas Informasi Rahasia;
(9) Untuk kepentingan negara apabila diminta, masing-masing pihak dapat
memberikan informasi kepada instansi Pemerintah terkait dan atau Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 30 Force Majeure
(1) Force majeure adalah segala kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak
dapat diduga dan tidak dapat diatasi serta sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab Pihak yang mengalaminya, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Bencana alam, wabah penyakit; b. Pemberontakan, huru hara, perang; c. Kebakaran, sabotase, pemogokan umum.
(2) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan
ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau Para Pihak, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian apabila hal tersebut terjadi akibat force majeure dan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya force majeure tersebut.
(3) Dalam hal force majeure telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, masing-
masing Pihak berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
Pasal 31 Pengalihan Atas Hak dan Kewajiban
(1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak yang menandatanganinya, para
penggantinya, serta bagi pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan hak-hak, manfaat dan kewajiban
pada perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.
Pasal 32 Kekuatan Perjanjian
(1) Apabila sebagian ketentuan Perjanjian ini atau sebagian Dokumen Pendukung
oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan, maka ketentuan yang tidak dapat ditegakkan tersebut tidak akan membatalkan atau mempengaruhi sahnya ketentuan selebihnya (sisanya).
(2) Apabila terdapat ayat yang tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan amandemen atas ayat dimaksud.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 17 dari 19
(3) Ketidaksepakatan dalam melakukan amandemen sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan Perjanjian selebihnya.
Pasal 33 Wakil Para Pihak
(1) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menunjuk
wakil masing-masing Pihak sebagai berikut:
Wakil INDOSAT :
Group Head Wholesale & Carrier Relations Kantor Pusat PT. INDOSAT Lantai 13 Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta Pusat 10110 Telp : 021 – 30003001
Penyelesaian Perselisihan (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun
pelaksanaan Perjanjian ini, sedapat mungkin diselesaikan oleh Para Pihak dengan mengacu pada Prosedur Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi dalam ketentuan perundang-undangan yanng terkait Interkoneksi.
(2) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban
melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
Pasal 35 Perubahan dan Pengkajian Ulang
(1) Dalam hal terjadi perubahan yang antara lain disebabkan oleh perubahan harga
layanan, perubahan ijin penyelenggaraan salah satu atau kedua belah Pihak dan berdampak pada perubahan secara teknis dan/atau bisnis, Para Pihak sepakat untuk dilakukan Pengkajian ulang atau Amandemen Perjanjian.
(2) Setiap perubahan dan atau tambahan-tambahan terhadap Perjanjian ini dan
Dokumen Pendukungnya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini apabila dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah dari masing-masing Pihak.
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 18 dari 19
(3) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau Para Pihak menyadari adanya keharusan untuk melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh ketentuan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk membicarakannya guna menghasilkan perubahan yang disepakati bersama.
(4) Apabila kemudian hari terdapat Peraturan Pemerintah / Keputusan Menteri
sehingga Perjanjian ini perlu disesuaikan/diubah, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Side Letter atas Perjanjian ini.
Pasal 36 Penutup
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui
kesepakatan tertulis antara INDOSAT dan PENCARI INTERKONEKSI yang bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama
bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan masing-masing Pihak.
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.
PENCARI AKSES
[Nama Direktur Utama] Direktur Utama
PT. INDOSAT, tbk
[Nama Direktur Utama INDOSAT] Direktur Utama
Perjanjian Pokok Interkoneksi Hal 19 dari 19
DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI
B. Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan)
- Lampiran 1 (Parameter dan Format CDR) - Lampiran 2 (Berita Acara Settlement Final) - Lampiran 3 (Berita Acara Settlement Sementara) - Lampiran 4 (Berita Acara Rekonsiliasi) - Lampiran 5 (Nota Perhitungan Keuangan)
C. Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi)
- Lampiran 1 (Daftar Layanan Interkoneksi INDOSAT) - Lampiran 2 (Daftar Layanan Interkoneksi PENCARI AKSES) - Lampiran 3 (Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan)
D. Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) E. Dokumen Pendukung E (Definisi dan Interpretasi)
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK
DOKUMEN PENDUKUNG A
2006
Daftar Isi Dokumen Pendukung A
DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1. Titik Interkoneksi dan Kapasitas Sentral Gerbang 1 2. Parameter Performansi Sirkit Interkoneksi 1 3. Ketentuan Pengaturan Dimensi Interkoneksi 2 4. Forecast Trafik 3 5. Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi 3 6. Sistem Penomoran 4 7. Ketentuan Ruting 4 8. Forum Konsultasi 4 9. Ujicoba Panggilan Interkoneksi 5 10. Penamaan dan Penomoran Sirkit Interkoneksi 6 11. Mekanisme Penyelesaian Gangguan 6 12. Kontingensi 6 13. Manajemen Perubahan Data 6 14. Tanggung Jawab atas Penyaluran Trafik 7 DAFTAR LAMPIRAN 8
Dokumen Pendukung A (Operasi dan Perencanaan) Hal 1 dari 8
DOKUMEN PENDUKUNG A
PERENCANAAN DAN OPERASI 1. Titik Interkoneksi dan Kapasitas Sentral Gerbang 1.1. Titik Interkoneksi merupakan batas fisik tanggung jawab atas penyediaan,
pengoperasian dan pemeliharaan Perangkat Interkoneksi. 1.2. Pada prinsipnya, Titik Interkoneksi antara INDOSAT dengan PENCARI AKSES
ditetapkan berada di DDF Sentral Gerbang INDOSAT. 1.3. Dalam hal disepakati lain, Titik Interkoneksi dapat berada di luar DDF Sentral
Gerbang INDOSAT. 1.4. Daftar lokasi Sentral Gerbang INDOSAT beserta kapasitas yang tersedia di
masing-masing lokasi Sentral Gerbang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Dokumen Pendukung A (Informasi Jaringan INDOSAT).
2. Parameter Performansi Sirkit Interkoneksi 2.1. Formula yang digunakan dalam perhitungan parameter-parameter Jaringan
Interkoneksi bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut :
a. Ketersediaan (Availability) Sirkit :
( )%1001 x
NxTNixTi
AV ⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−= ∑
Ni = Sirkit Terganggu Ti = Jam Gangguan N = Jumlah Sirkit Operasi T = Total waktu dalam satu bulan operasi
b. ASR (Answer to Seizure Ratio) :
%100__
__×=
SeizureCallJumlahAnsweredCallJumlahASR
Data call diambil dari data populasi dalam satu bulan (1 hari 24 jam), berdasarkan rata rata trafik pada satu jam tersibuk di hari kerja dalam satu bulan.
c. Rasio Panggilan yang tidak tersalurkan (call block) :
%100)__(_
______ ×=attemptsCallBidsJumlah
SirkitmendapattdkygCallJumlahblockCall
Bids = seizure + loss Data call diambil dari data populasi dalam satu bulan (1 hari 24 jam).
Dokumen Pendukung A (Operasi dan Perencanaan) Hal 2 dari 8
d. Rasio Pendudukan Jaringan (Occupancy) :
%100__
__×=
OperasiSirkitJumlahTrafficCarriedJumlahOccupancy
Data trafik mempergunakan data 1 (satu) jam tersibuk trafik harian ( 24 jam) dari data populasi dalam 1 (satu) bulan, setelah trafik hari Sabtu dan Minggu dikeluarkan.
e. Rasio SMS yang terkirim (SMS Success Delivery) :
2.2. Grade of Service (GOS) Sirkit Interkoneksi maksimum adalah sebesar 1% (satu
persen) dengan standar untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut :
a. Availability sirkit interkoneksi minimal 99,96 % (sembilan puluh sembilan persen).
b. Call block maksimum 1 % (satu persen). c. ASR interkoneksi dari jaringan minimal 45% (lima puluh lima persen). d. Standar Occupancy sirkit interkoneksi adalah sebagaimana diatur dalam
butir 3 mengenai kententuan pengaturan dimensi interkoneksi. e. SMS Success Delivery minimal adalah 90%
3. Ketentuan Pengaturan Dimensi Interkoneksi
3.1. Dimensi Interkoneksi pada tahap awal ditetapkan sebesar 1 (satu) E1 untuk
masing–masing Titik Interkoneksi. 3.2. Perubahan Dimensi Interkoneksi dilaksanakan atas persetujuan Kedua Belah
Pihak dengan mempertimbangkan kecenderungan trafik (traffic interest) di masing-masing Titik Interkoneksi.
3.3. Penambahan Dimensi Interkoneksi dilaksanakan apabila pendudukan sirkit
selama periode pengukuran 30 (tiga puluh) hari berturut–turut telah mencapai tingkat okupansi sebagai berikut :
Jumlah E1 Okupansi (%)
1 – 3 > 70
4 -7 > 85
> 7 > 90
Dokumen Pendukung A (Operasi dan Perencanaan) Hal 3 dari 8
3.4. Pengurangan Dimensi Interkoneksi dilaksanakan apabila pendudukan sirkit selama periode pengukuran 30 (tiga puluh) hari berturut-turut telah mencapai tingkat okupansi sebagai berikut :
Jumlah E1 Okupansi (%)
1 – 3 < 20
4 -7 < 30
> 7 < 40
3.5. Load maksimum sirkit yang digunakan untuk signalling adalah 0.2 Erlang one
way. 3.6. Perencanaan Dimensi Interkoneksi dapat dilakukan untuk periode satu tahun atau
dalam jangka waktu lain yang disepakati Kedua Belah Pihak. 4. Forecast Trafik 4.1. Forecast trafik dilaksanakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan dalam
rangka membuat perencanaan kapasitas interkoneksi di masing-masing lokasi interkoneksi.
4.2. Forecast trafik dilakukan secara bersama-sama dalam forum konsultasi /
koordinasi sebagaimana diatur pada butir 8 Dokumen Pendukung A ini. 4.3. Kedua belah Pihak wajib menyediakan data yang akurat dalam proses
pelaksanaan forecast. Data-data untuk melakukan forecast wajib dipertukarkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan forum konsultasi / koordinasi.
4.4. Prosedur dan format forecast trafik disepakati bersama dalam suatu kesepakatan
tersendiri. 4.5. Hasil forecast trafik ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Kedua
belah Pihak dan menjadi acuan dalam perhitungan perencanaan dimensi interkoneksi.
4.6. Hasil forecast yang telah disepakati merupakan dasar pemesanan kapasitas di
depan (advance capacity order). 5. Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi 5.1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengajukan Pemesanan Kapasitas
Interkoneksi berdasarkan hasil pengukuran trafik sesuai dengan parameter-parameter performansi jaringan yang diatur dalam Dokumen Pendukung A ini.
5.2. Masing-masing Pihak juga berhak untuk mengajukan Pemesanan Kapasitas di
depan dengan berdasarkan forecast trafik sebagaimana di atur dalam butir 4 Dokumen Pendukung A ini.
5.3. Prosedur dan jangka waktu untuk setiap tahap dalam proses Pemesanan
Kapasitas Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir 5.1 dan butir 5.2 mengacu pada ketentuan dalam Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi DPI INDOSAT.
Dokumen Pendukung A (Operasi dan Perencanaan) Hal 4 dari 8
5.4. Penyediaan kapasitas interkoneksi dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan
pengujian kapasitas interkoneksi (commissioning test). 5.5. Kedua Belah pihak wajib saling bekerjasama dalam pelaksanaan pengujian
kapasitas interkoneksi. 6. Sistem Penomoran
6.1. Sistem Penomoran (numbering) yang digunakan Kedua Belah Pihak wajib
mengacu pada ketentuan dalam Fundamental Technical Plan Nasional (FTP Nasional) yang berlaku.
6.2. Masing-masing Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan keadaan sedemikian
rupa sehingga sistem penomoran yang digunakan oleh kedua belah Pihak dapat saling bersesuaian.
6.3. Dalam hal terjadi perubahan, penambahan atau penguranngan Sistem Penomoran
maka Pihak yang mengadakan perubahan, penambahan, atau pengurangan wajib memberitahukan kepada Pihak lain selambat–lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan, penambahan atau pengurangan diharapkan berlaku secara efektif.
6.4. Sistem penomoran INDOSAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Dokumen Pendukung A (Informasi Jaringan INDOSAT). 7. Ketentuan Ruting 7.1. Perutingan Panggilan Interkoneksi dilaksanakan wajib mengacu pada ketentuan
dalam Fundamental Technical Plan Nasional (FTP) yang berlaku. 7.2. Ruting atas Panggilan Interkoneksi di Jaringan internal INDOSAT diatur dan
menjadi tanggung jawab INDOSAT. 7.3. Ruting atas Panggilan Interkoneksi di Jaringan PENCARI AKSES diatur dan
menjadi tanggung jawab PENCARI AKSES. 7.4. Perutingan Panggilan Interkoneksi ke Jaringan INDOSAT wajib mengikuti
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Dokumen Pendukung A (Informasi Jaringan INDOSAT).
8. Forum Konsultasi / Koordinasi 8.1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Interkoneksi, dibentuk Forum Konsultasi /
Koordinasi untuk melakukan pertemuan secara berkala untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Interkoneksi dan dilaksanakan dalam periode minimal 6 (enam) bulan sekali.
8.2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Forum Konsultasi /
Koordinasi, termasuk biaya-biaya pertemuan, menjadi tanggung jawab bersama. 8.3. Materi yang akan dibahas dalam forum konsultasi meliputi namun tidak terbatas
pada :
Dokumen Pendukung A (Operasi dan Perencanaan) Hal 5 dari 8
a. Evaluasi performansi interkoneksi; b. Perencanaan kebutuhan FPI dan dimensi interkoneksi; c. Perencanaan kegiatan bersama yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas Layanan Interkoneksi Kedua belah Pihak. 8.4. Seluruh kesepakatan dalam forum konsultasi / koordinasi bersifat mengikat bagi
Kedua belah Pihak dan wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 9. Ujicoba Panggilan Interkoneksi 9.1. Ujicoba Panggilan Interkoneksi wajib dilaksanakan untuk setiap pembukaan
Layanan Interkoneksi baru atau pembukaan Titik Interkoneksi baru atau perubahan Sentral Gerbang.
9.2. Ujicoba Interkoneksi terdiri atas :
a. Test call untuk setiap skenario panggilan yang disepakati; b. Sinkronisasi waktu sentral (jika diperlukan); c. Komparasi billing hasil test call.
9.3. CDR hasil test call minimal harus dapat menyajikan informasi mengenai :
a. Identifikasi Originating dan Terminating (A number dan B number), b. Identifikasi trunk group. c. Tanggal dan waktu panggilan. d. Jam mulai dan atau berakhirnya panggilan. e. Durasi panggilan.
9.4. Komparasi billing dilaksanakan dengan membandingkan data-data CDR hasil test
call yang telah diproses oleh sistem billing masing-masing Pihak. 9.5. Ujicoba Interkoneksi dinyatakan berhasil jika :
a. Dalam pelaksanaan test call, seluruh Panggilan Interkoneksi yang dilaksanakan harus diterima dengan baik di sisi penerima panggilan. Dalam hal test call dilaksanakan untuk panggilan sms, maka sms yang dikirimkan diterima dengan baik di sisi penerima panggilan.
b. Untuk setiap skenario, dilakukan minimal 2 (dua) kali panggilan. c. Deviasi dalam komparasi billing interkoneksi harus memenuhi kriteria
sebagai berikut : - Jumlah (volume) panggilan : 0% - Durasi total panggilan : < 1% - Rata-rata durasi per panggilan : < 1 detik
9.6. Paket biaya pelaksanaan Ujicoba Interkoneksi untuk adalah sebesar Rp.
20.000.000,- per POI yang meliputi biaya-biaya atas :
a. Proses instalasi perangkat PENCARI AKSES di sisi SG INDOSAT; b. Setting parameter dan perekaman; c. Seluruh trafik yang terjadi selama 2 (dua) jam masa Ujicoba.
9.7. Rangkaian pelaksanaan Ujicoba Interkoneksi adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Dokumen Pendukung A (Proses Ujicoba Interkoneksi).
Dokumen Pendukung A (Operasi dan Perencanaan) Hal 6 dari 8
10. Penamaan dan Penomoran Sirkit Interkoneksi 10.1. Penamaan Trunk Group sirkit Interkoneksi menjadi wewenang dan tanggung
11.1. Informasi adanya gangguan pada Perangkat Interkoneksi dan atau Sistem /
Subsistem salah satu Pihak yang dapat mempengaruhi sistem / subsistem Pihak lainnya, disampaikan oleh Pihak yang terlebih dahulu mengetahui terjadinya gangguan kepada Pihak lainnya.
11.2. Penanganan terhadap terjadinya gangguan atau penurunan penurunan
performansi jaringan mengacu pada Proses Penanganan Gangguan sebagaiaman tercantum dapal Lampiran III Dokumen Pendukung A (Proses Penanganan Gangguan).
12. Kontingensi 12.1. Kedua belah Pihak wajib mengupayakan adanya cadangan atau back up terhadap
jaringan yang digunakan dalam Interkoneksi. 12.2. Dalam hal terjadi gangguan terhadap transmisi yang digunakan untuk penyaluran
trafik Interkoneksi sehingga mengakibatkan terjadinya perhubungan putus (perpu), maka Kedua belah Pihak wajib melakukan koordinasi bersama untuk mengalihkan trafik Interkoneksi ke jaringan cadangan (back up).
13. Manajemen Perubahan Data 13.1. Menajemen Perubahan Data meliputi parameter-parameter sebagai berikut :
a. Pembukaan blok penomoran baru; b. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran; c. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran; d. Pemisahan blok penomoran eksisting; e. Ekspansi jumlah digit blok penomoran; f. Informasi dan penggunaan dummy number; g. Pembukaan kode akses baru; h. Perubahan charge band (time band dan zone).
13.2. Para Pihak wajib mengajukan permintaan perubahan data sebagaimana dimaksud
butir 13.1. secara tertulis. 13.3. Pihak yang menerima permintaan perubahan data wajib menyampaikan
konfirmasi bahwa permintaan perubahan data telah diterima kepada Pihak yang meminta perubahan data selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permintaan perubahan data diterima.
13.4. Pihak yang menerima permintaan perubahan data wajib menyampaikan
tanggapan atas permintaan perubahan data berikut rencana implementasinya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak permintahan
Dokumen Pendukung A (Operasi dan Perencanaan) Hal 7 dari 8
perubahan data diterima. 13.5. Proses perubahan data akan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja sejak Pihak yang menerima permintaan perubahan data menyampaikan tanggapan atas permintaan perubahan data sebagaimana dimaksud butir 13.4.
14. Tanggung Jawab atas Penyaluran Trafik 14.1. Pada prinsipnya penyaluran trafik secara end-to-end menjadi tanggung jawab
Penyelenggara Jasa. 14.2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi merupakan penyelenggara yang berhak atas
tarif pungut dari pelanggan dan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam penyaluran panggilan tersebut.
14.3. Dalam hal interkoneksi terjadi antara INDOSAT dengan Penyelenggara Jaringan,
maka penyelenggara yang bertanggung jawab atas trafik secara end-to-end adalah penyelenggara yang memiliki trafik outgoing.
14.4. Dalam hal interkoneksi terjadi antara INDOSAT dengan Penyelenggara Jasa,
maka penyelenggara yang bertanggung jawab atas trafik secara end-to-end adalah Penyelenggara Jasa.
--oo0oo—
Dokumen Pendukung A (Operasi dan Perencanaan) Hal 8 dari 8
Dokumen Pendukung A Lampiran I (Informasi Jaringan) Hal.: 1 dari 38
LAMPIRAN I DOKUMEN PENDUKUNG A INFORMASI JARINGAN A. INFORMASI JARINGAN INDOSAT 1. Ketentuan Umum 1.1. INDOSAT menyediakan 28 Sentral Gerbang Seluler ("SGS"), 5 Sentral Gerbang
Internasional ("SGI"), 23 Sentral Gerbang Jarak Jauh ("SGJJ") dan 17 Sentral Gerbang Lokal ("SGL") untuk penyaluran voice dan 27 Sentral Gerbang untuk penyaluran message pensinyalan.
1.2. Jumlah dan sebaran SG yang disediakan INDOSAT dapat berubah dari waktu ke
waktu sesuai dengan perkembangan jaringan INDOSAT. 1.3. Ketentuan penggunaan masing-masing SG adalah sebagai berikut :
a. SGS digunakan untuk penhyaluran trafik interkoneksi dari dan ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT.
b. SGI digunakan untuk penyaluran trafik interkoneksi internasional, baik trafik inbound maupun outbound dari dan ke Jaringan PENCARI AKSES.
c. SGJJ utamanya digunakan untuk penyaluran trafik interkoneksi Jarak Jauh dari dan ke Jartap Lokal INDOSAT, namun untuk kasus tertentu dapat pula digunakan untuk penyaluran trafik interkoneksi lokal dari dan ke Jartap Lokal Indosat atau trafik interkoneksi dari dan ke Jaringan Bergerak Seluler.
d. SGL digunakan untuk penyaluran trafik interkoneksi lokal dari dan ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT.
e. SG Pensinyalan digunakan untuk penyaluran trafik pensinyalan baik untuk interkoneksi dengan Jaringan Tetap maupun interkoneksi dengan Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT.
1.4. Dalam membangun interkoneksi antara jaringan milik INDOSAT dengan jaringan
milik PENCARI AKSES, PENCARI AKSES dapat memasang antena MW di tower INDOSAT selama Tower tersebut masih memungkinkan untuk penambahan antenna MW.
1.5. Dalam hal diperlukan perkuatan Tower akibat penambahan antenna, maka
perkuatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminta interkoneksi. 1.6. Kepastian kebutuhan serta ketersediaan Tower, Space, AC dan Catu Daya sesuai
dengan kebutuhan peminta interkoneksi dapat diketahui dengan melaksanakan survey bersama yang dilaksanakan oleh INDOSAT dan PENCARI AKSES.
2. Titik Interkoneksi 2.1. Pada prinsipnya, titik Interkoneksi berada di DDF Sentral Gerbang INDOSAT di
masing-masing kota atau lokasi. 2.2. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sentral Gerbang untuk satu kota tertentu,
maka INDOSAT dan PENCARI AKSES dapat secara bersama-sama menentukan Sentral Gerbang INDOSAT yang paling memungkinkan untuk dihubungkan dengan Sentral Gerbang PENCARI AKSES.
Dokumen Pendukung A Lampiran I (Informasi Jaringan) Hal.: 2 dari 38
Dokumen Pendukung A Lampiran I (Informasi Jaringan) Hal.: 38 dari 38
B. INFORMASI JARINGAN PENCARI AKSES
[Halaman ini masih dikosongkan]
Dokumen Pendukung A Lampiran II (Prosedur Ujicoba Interkoneksi) Hal 1 dari 1
LAMPIRAN II DOKUMEN PENDUKUNG A PROSEDUR UJICOBA INTERKONEKSI
Mulai
Selesai
Penambahan POIdisetujui ?
Integrasi Jaringan
Ujicoba panggilan
Komparasi datahasil ujicoba panggilan
Komparasi data < 1%
Permohonanpenambahan POI diarea layanan baru
Interkoneksi secarakomersial
Ya
Tidak
Ya
Perbaiki sistem record dimasing - masing SG
Tidak
Dokumen Pendukung A Lampiran III (Prosedur Penanganan Gangguan) Hal 1 dari 1
LAMPIRAN III DOKUMEN PENDUKUNG A PROSEDUR PENANGANAN GANGGUAN
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK
DOKUMEN PENDUKUNG B
2006
Daftar Isi Dokumen Pendukung B
DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1. Persyaratan Perhitungan Keuangan Interkoneksi 1 2. Parameter dan Format CDR (Call Data Records) 1 3. Parameter Rating 1 4. Formula Perhitungan 2 5. Sumber Data Billing Interkoneksi 2 6. Biaya Interkoneksi 3 7. Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan Interkoneksi 3 8. Proses Bilateral 3 9. Proses Settlement 3 10. Proses Rekonsiliasi 4 11. Prosedur Penagihan Hak Interkoneksi 5 12. Pelaksanaan Pembayaran Kewajiban Interkoneksi 5 13. Perubahan Format File Tagihan 6 DAFTAR LAMPIRAN 7
Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan) Hal 1 dari 7
DOKUMEN PENDUKUNG B MEKANISME PENYELESAIAN KEUANGAN
1. Persyaratan Perhitungan Keuangan Interkoneksi
Perhitungan keuangan interkoneksi dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan bersama antara INDOSAT dengan PENCARI AKSES mengenai Jenis Layanan, Parameter dan Format CDR, Biaya Interkoneksi, Formula Faktor Koreksi, Parameter Rating dan Formula Perhitungan.
2. Parameter dan Format CDR (Call Data Record) 2.1. Untuk memudahkan pelaksanaan pencocokan CDR yang merupakan dasar
Perhitungan Keuangan Interkoneksi, maka setidaknya CDR harus memuat parameter-parameter sebagai berikut :
a. Delay time pencatatan antara sentral originating dengan sentral
Interkoneksi tujuan; b. Sinkronisasi waktu ditetapkan berdasarkan kesepakatan operasional yang
diperiksa kesesuaiannya secara berkala; c. Identifikasi Originating (A number) dan Terminating (B number); d. Identifikasi Trunk Group atau Final Switch Identification; e. Tanggal panggilan; f. Jam mulai dan atau berakhirnya panggilan; g. Durasi panggilan.
2.2. Parameter CDR berikut format untuk masing-masing parameter wajib mengikuti
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Dokumen Pendukung B (Parameter dan Format CDR).
2.3. Dalam hal terdapat parameter CDR yang belum diatur dalam DPI ini, atau
PENCARI AKSES belum dapat menyajikan parameter sebagaiamana diatur dalam DPI ini, maka akan dibuat kesepakatan khusus yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pokok Interkoneksi.
3. Parameter Rating 3.1. Parameter-parameter yang digunakan dalam melaksanakan perhitungan biaya
interkoneksi setidaknya terdiri atas :
a. Biaya Interkoneksi; b. Durasi; c. Start time; d. File Kontrol untuk titik pembebanan; e. Time Band; f. Titik Interkoneksi; g. A Number dan / atau B Number; h. Trunk Group.
3.2. Dalam hal terdapat parameter rating lain yang belum diatur dalam DPI ini, maka
akan dibuat kesepakatan khusus yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pokok Interkoneksi
Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan) Hal 2 dari 7
4. Formula Perhitungan 4.1. Durasi Panggilan Interkoneksi dihitung hanya apabila Panggilan Interkoneksi
berhasil tersambung hingga ke nomor tujuan dan durasi yang digunakan adalah durasi riil dalam satuan detik tanpa pembulatan.
4.2. Semua Panggilan Interkoneksi yang berlangsung kurang dari 6 (enam) detik
dianggap tidak terjadi Panggilan Interkoneksi, oleh karena itu tidak dihitung dan tidak dikenakan Biaya Interkoneksi.
4.3. Perhitungan durasi riil untuk Panggilan Interkoneksi antar wilayah dengan
pembagian waktu yang berbeda (WIB, WITA atau WIT) harus dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
4.4. Perhitungan Biaya Interkoneksi untuk setiap Panggilan Interkoneksi dilaksanakan
Dimana : Durasi dinyatakan dalam detik, dan Besaran Biaya Interkoneksi dinyatakan dalam Rp / menit.
4.5. Hasil perhitungan nilai Rupiah untuk setiap Panggilan Interkoneksi (per record) tidak dibulatkan.
4.6. Pembulatan nilai Rupiah hanya dilakukan untuk jumlah seluruh perhitungan hak
atau kewajiban pembayaran Biaya Interkoneksi dalam 1 (satu) bulan takwim dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut :
a. Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan
menjadi Rp 1,- (satu rupiah). b. Pecahan kurang dari Rp 0,50 (lima puluh sen) diabaikan.
5. Sumber Data Billing Interkoneksi 5.1. Sumber data Billing Interkoneksi adalah CDR yang ada di Sentral Gerbang
Interkoneksi masing-masing Pihak. 5.2. Dalam hal INDOSAT memberikan Layanan Interkoneksi kepada PENCARI AKSES,
maka sumber data untuk Billing Interkoneksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan Hak atas Biaya Interkoneksi adalah berdasarkan data yang dicatat oleh INDOSAT, demikian pula berlaku sebaliknya.
5.3. Dalam hal salah satu Pihak belum atau tidak dapat merekam data trafik yang
digunakan sebagai dasar perhitungan Hak atas Biaya Interkoneksi, maka Pihak yang bersangkutan dapat menggunakan data dari CDR Pihak yang mempunyai kewajiban, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Permintaan penggunaan data trafik kewajiban dari CDR harus diajukan
selambat-lambatnya tanggal 5 bulan n+1 untuk trafik bulan n; b. Pemberian data dikenakan biaya sebesar Rp 82,- (delapan puluh dua
rupiah) per record Panggilan; c. Format data ditentukan oleh Pihak yang membutuhkan.
Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan) Hal 3 dari 7
6. Biaya Interkoneksi
Biaya Interkoneksi adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi).
7. Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan Interkoneksi 7.1. Masing-masing Pihak wajib melakukan Perhitungan Hak dan Kewajiban Keuangan
Interkoneksi dengan menggunakan formula perhitungan yang ditetapkan dalam DPI ini.
7.2. Perhitungan Hak dan Kewajiban Interkoneksi wajib dilakukan untuk setiap periode
bulan takwim. 7.3. Perhitungan Hak Kuangan Interkoneksi digunakan sebagai dasar untuk menagih
Pihak lainnya, sedangkan perhitungan Kewajiban Keuangan Interkoneksi digunakan sebagai dasar untuk pembanding dengan tagihan Biaya Interkoneksi dari Pihak lainnya.
8. Proses Bilateral
8.1. Proses penyelesaian hak penerimaan dan kewajiban pembayaran Interkoneksi
dari masing-masing Pihak dilaksanakan secara bilateral antara INDOSAT dan PENCARI AKSES.
8.2. Proses penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi mencakup :
a. Proses Settlement; b. Rekonsiliasi (penyelesaian perbedaan perhitungan Biaya Interkoneksi); c. Penagihan dan pembayaran; d. Penyelesaian tunggakan; e. Restitusi; f. Penyelesaian Pajak; g. Pengenaan denda keterlambatan pembayaran; h. Hal-hal lain yang relevan.
9. Proses Settlement 9.1. Pertukaran data Billing Interkoneksi bulan (n) yang menjadi hak masing-masing
Pihak dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan (n+1) setiap bulannya dimana data yang telah dipertukarkan dianggap sebagai data yang terakhir dan tidak diakomodasikan adanya kemungkinan penambahan dan/atau pengurangan volume baru dari jumlah data yang telah dipertukarkan.
9.2. Pertukaran data Billing Interkoneksi dapat dilakkan pada tanggal lain yang
disepakati kedua belah Pihak jika Pihak yang memiliki Hak Pembayaran Interkoneksi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas keterlambatan proses Billing Interkoneksi.
Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan) Hal 4 dari 7
9.3. Dalam hal Pihak yang memiliki Hak Pembayaran Interkoneksi tidak dapat memberikan data pada tanggal yang ditentukan, maka Pihak tersebut dapat mengakui Hak Pembayaran Interkoneksi sesuai dengan data Kewajiban Pembayaran Interkoneksi yang dimiliki oleh Pihak yang ditagih dengan memberikan kompensasi sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam DPI ini.
9.4. Masing-masing Pihak melakukan verifikasi/pencocokan atas akurasi perhitungan
hak atas Biaya Interkoneksi dari Pihak lainnya dengan cara membandingkan hasil perhitungan kewajiban Pihak tertagih berdasarkan hasil pengolahan CDR secara internal.
9.5. Pihak yang memiliki kewajiban akan melakukan pemberitahuan kepada Pihak
yang memiliki hak atas Biaya Interkoneksi mengenai ada/tidaknya deviasi dari hasil verifikasi/pencocokan.
9.6. Apabila selisih data Durasi dan Rupiah antara Hak Pembayaran dengan
Kewajiban Pembayaran Interkoneksi kurang dari atau sama dengan 1% (satu persen), maka data dapat dianggap benar dan penyelesaian perhitungan keuangan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Settlement Final sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Dokumen Pendukung B (Berita Acara Settlement Final).
9.7. Apabila selisih data Durasi dan Rupiah antara Hak Pembayaran dengan
Kewajiban Pembayaran Interkoneksi lebih dari 1% (satu persen), maka dilakukan penyelesaian perhitungan keuangan sementara dengan menggunakan data rata-rata antara data dari pemilik hak dengan data pemilik kewajiban, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Settlement Sementara seabgaiamana tercantum dalam Lampiran III Dokumen Pendukung B (Berita Acara Settlement Sementara).
9.8. Berita Acara Settlement (baik Settlement Final maupun Settlement Sementara)
wajib ditandatangani selambat-lambatnya tanggal 13 bulan (n+1). 10. Proses Rekonsiliasi 10.1. Dalam hal terjadi perbedaan hasil perhitungan Biaya Interkoneksi antara salah
satu Pihak dengan Pihak lainnya sehingga menghasilkan Berita Acara Settlement Sementara, maka diadakan rekonsiliasi data perhitungan Biaya Interkoneksi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal 20 bulan (n+3).
10.2. Rekonsiliasi dimaksudkan untuk meneliti kembali deviasi hasil perhitungan Biaya
Interkoneksi antara yang menjadi hak salah satu Pihak terhadap yang menjadi kewajiban Pihak lainnya.
10.3. Rekonsiliasi untuk meneliti deviasi tersebut dilakukan melalui cara pembandingan
volume Panggilan Interkoneksi (Volume Compare) yakni dengan membandingkan data hak Interkoneksi yang diklaim oleh Pihak yang berhak dengan data kewajiban Interkoneksi yang tercatat di CDR Pihak lawannya.
10.4. Mekanisme Volume Compare secara ringkas diatur sebagai berikut :
a. Tahap-I dilakukan Volume Compare Summary Data per POC Jaringan Bergerak Seluler atau per Kode Area Jaringan Tetap Lokal per bulan takwim;
b. Tahap-II dilakukan Volume Compare Detail Data secara sampling;
Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan) Hal 5 dari 7
10.5. Jika dalam rekonsiliasi disepakati suatu penyelesaian, maka hasil rekonsiliasi
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Dokumen Pendukung B (Berita Acara Rekonsiliasi).
10.6. Apabila Rekonsiliasi tidak menghasilkan kesepakatan, para Pihak wajib
mengadakan rekonsiliasi lanjutan setiap saat yang disepakati bersama hingga dicapai suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
10.7. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Berita Acara
Settlement Sementara belum juga menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi, maka kedua belah Pihak wajib mengakhiri/menutup Rekonsiliasi dengan membuat Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi dengan menggunakan angka hasil perhitungan data hak Interkoneksi.
10.8. Angka yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi atau Berita Acara
Penutupan Rekonsiliasi merupakan angka yang digunakan sebagai dasar pembuatan NPK (Nota Perhitungan Keuangan).
11. Prosedur Penagihan Hak Interkoneksi 11.1. Penagihan hak dan pembayaran kewajiban atas Biaya Interkoneksi dilakukan
dengan cara netting dengan mengkompensasikan hak penerimaan dan kewajiban pembayaran kedua belah Pihak berdasarkan hasil Settlement dilengkapi dengan data sebelum di-nett-kan (data gross) dari masing-masing Pihak untuk keperluan administrasi perpajakan.
11.2. Pihak yang berhak atas selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana
dimaksud butir a. akan membuat NPK (Nota Perhitungan Keuangan) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Dokumen Pendukung B (Nota Perhitungan Keuangan).
11.3. Pembuatan NPK didasarkan atas Berita Acara Settlement Final atau Berita Acara
Settlement Sementara atau Berita Acara Rekonsiliasi atau Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi.
11.4. Pembuatan NPK bulanan dilakukan tiap bulan berdasarkan Berita Acara
Settlement Final atau Berita Acara Setllement Sementara dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan (n+1) dengan melampirkan invoice untuk keperluan pajak, Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak.
11.5. Pembuatan NPK rekonsiliasi dilakukan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atau
Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan (N+1).
12. Pelaksanaan Pembayaran Kewajiban Interkoneksi 12.1. Untuk NPK Bulanan, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30
bulan (n+2) untuk periode panggilan bulan (n) dengan cara transfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing Pihak.
12.2. Untuk NPK Rekonsiliasi, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal
25 bulan (N+2) untuk rekonsiliasi yang dilakukan pada bulan (N) dengan cara transfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing Pihak.
Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan) Hal 6 dari 7
12.3. Pembayaran atas dasar NPK yang dibuat berdasarkan Berita Acara Settlement
Sementara akan diperhitungkan dengan total pembayaran yang menjadi kewajiban salah satu pihak kepada Pihak lainnya sesuai hasil rekonsiliasi, yang dilaksanakan pada periode pembayaran berikutnya.
12.4. Pembayaran kewajiban keuangan berdasarkan NPK sebagaimana dimaksud harus
dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing pihak yaitu :
PT. INDOSAT Bank Mandiri Cabang Thamrin Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta Rek. No. 103.0085282958
13. Perubahan Format File Tagihan / CDR Para Pihak wajib menyampaikan setiap perubahan format file tagihan / CDR secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perubahan format tersebut diimplementasikan.
--oo0oo—
Dokumen Pendukung B (Mekanisme Penyelesaian Keuangan) Hal 7 dari 7
DAFTAR LAMPIRAN 1. Lampiran 1 (Parameter dan Format CDR) 2. Lampiran 2 (Berita Acara Settlement Final) 3. Lampiran 3 (Berita Acara Settlement Sementara) 4. Lampiran 4 (Berita Acara Rekonsiliasi) 5. Lampiran 5 (Nota Perhitungan Keuangan)
Dokumen Pendukung B Lampiran I (Parameter dan Format CDR) Hal.: 1 dari 3
LAMPIRAN I DOKUMEN PENDUKUNG B PARAMETER DAN FORMAT CDR Input dari Billing Interkoneksi adalah data trafik Interoneksi yang terdapat dalam CDR (Call Detail Record). CDR dibedakan dalam 2 (dua) tipe yaitu CDR Generic & CDR Reformatting. CDR Generic CDR Generic adalah CDR yang berasal dari switching yang melakukan perekaman data interkoneksi. CDR Generic tersebut masih menggunakan format generic dari masing-masing switching tersebut. Standard minimum CDR Generic harus memuat informasi sebagai berikut : Identitas dari sentral yang yang digunakan untuk perekaman trafik Interkoneksi.
Merupakan Identitas Sentral yang melakukan fungsi perekaman trafik Interkoneksi tersebut. Format minimum : “XXXX” (Character 4 digit) Contoh : “JKT2”, “MDN1”, TS01”, dsb
Periode Trafik
Periode perekaman transaksi Format minimum : “999999” “YYMMDD” (Numeric 6 digit) Contoh : “011231” (31 Desember 01)
A_Number
Nomor originating dari suatu call scenario percakapan tersebut. A_Number dari suatu percakapan dengan call scenario internasional tidak diwajibkan, sedangkan untuk percakapan dengan call scenario domestic A_Number diwajibkan terekam dengan format minimum sebagai berikut : Format Minimum : “X1…X15” (Numeric 15 digit) dalam hal ini disebut NSN
Nomor Terminating dari suatu call scenario percakapan tersebut. Format Minimum : “X1…X18” (Numeric 18 digit) Contoh : Panggilan Internasional (dengan menggunakan kode jaringan) “00x 62 22 4528318”
Nomor asal
Kode Area
Kode Negara Tujuan
Kode jaringan (Kode penyelenggara Internasional)
Nomor
Kode Wilayah
Prefix Nasional
Dokumen Pendukung B Lampiran I (Parameter dan Format CDR) Hal.: 2 dari 3
Panggilan Internasional (tanpa menggunakan kode jaringan) “00 62 22 4528318” Untuk percakapan SLJJ B_Number format minimum B_Number adalah sesuai dengan apa yang di dial oleh pengguna “0 22 4528360”
End Time
Waktu yang menunjukkan saat diakhirinya percakapan. Format Minimum : “999999” “HHMMSS” (Numeeric 6 digit) Contoh : “24 54 38”
Durasi
Waktu yang dbutuhkan untuk suatu percakapan, dalam satuan detik. Format minimum : “99999999” (Numeric 8 digit). Contoh : “00000346” durasi = 346 detik.
Trunk Group ID
Identitas dari sentral sebelumnya yang digunakan sebagai penyalur / disalurkannya trafik. Format minimum : “XXXX” (Character 4 digit), atau indentitas lain yang unix
terhadap tiap trunk group yang digunakan untuk Koneksi. Contoh : “SMG2”, “MDN1”, TS01”, dsb.
Call Identifier
Identifikasi dari jenis call yang terjadi Format minimum : “XX” (Character 2 digit) Contoh : “12” merupakan identifikasi call “Intelligent Network”.
Detik
Jam
Menit
Nomor tujuan
Kode Wilayah
Kode Negara Tujuan
Prefix Internasional
Nomor
Kode Wilayah
Prefix Nasional
Dokumen Pendukung B Lampiran I (Parameter dan Format CDR) Hal.: 3 dari 3
CDR Reformating Merupakan CDR hasil konversi dan reformat dari CDR Generic. CDR Generic yang mempunyai format standar dari switching akan dilakukan konversi dari format asli ke format ASCII, dan kemudian dilakukan reformat disesuaikan dengan format standar kebutuhan Interkoneksi. Informasi dan Format standar yang ada dalam CDR Reformatting tersebut adalah sesuai dengan tabel dibawah. Tabel Standar CDR dan Format CDR Reformatting
CDR Panjang karakter
Type Format Keterangan
Sumber data
(Switching ID)
4 Character XXXX Rata Kiri ∗∗∗
Tanggal 8 Character YYYYMMDD Rata Kiri ∗∗∗
A_Number 15 Character Prefix Nasional; Kode Wilayah/DCN;Nomor
Rata Kiri ∗∗
Kode jaringan; Kode Negara; Kode Wilayah/DCN;Nomor
Rata Kiri ∗ (dengan kode jaringan)
Prefix Internasional; Kode Negara; Kode Wilayah/DCN;Nomor
Rata Kiri ∗ (tanpa kode jaringan) B_Number 18 Character
Prefix Nasional; Kode Wilayah/DCN;Nomor
Rata Kiri ( Tanpa kode jaringan) ∗∗
Kode Jaringan; Kode Wilayah/DCN;Nomor
Rata Kiri ( Dengan kode jaringan) ∗∗
Start_Time 6 Character HHMMSS Rata Kiri ∗∗∗
Durasi 8 Character 99999999 Rata Kanan ∗∗∗
Charge 8 Character 99999999 Rata Kanan ***
Trunk_Group_ID 6 Character XXXXXX / Unix Rata Kiri ∗∗∗
Record Type 2 Character XX Rata Kiri ∗∗∗
Call Identifier 2 Character XX Rata Kiri ∗∗∗
Keterangan ∗ = Untuk percakapan Internasional ∗∗ = Untuk percakapan Domestik ∗∗∗ = Untuk percakapan Internasional dan Domestik
Dokumen Pendukung B Lampiran II (Berita Acara Settlment Final) Hal.: 1 dari 1
LAMPIRAN II DOKUMEN PENDUKUNG B BERITA ACARA SETTLEMENT FINAL
BERITA ACARA SETTLEMENT TAGIHAN INTERKONEKSI
BULAN : [Bulan Tagihan] Tahun [Tahun Tagihan] Nomor : [Nomor Berita Acara]
1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi [Pihak
yang memiliki Hak Pembayaran Interkoneksi] untuk bulan trafik [Bulan terjadinya trafik] tahun [Tahun terjadinya trafik] dan membandingkan volume durasi dan rupiah Interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :
No U R A I A N Jumlah Durasi Jumlah Rupiah Keterangan
a. Tagihan [Pihak yang mempunyai Hak]
[Jumlah Tagihan dalam menit]
[Jumlah Tagihan dalam rupiah]
Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. 2. Mengingat selisih durasi dan rupiah tersebut ≤ 1%, maka dengan ini kami
menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi bulan [Bulan Tagihan] adalah sebesar Rp. [Jumlah Tagihan dalam rupiah].
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan
pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku.
[Kota], [Tanggal, Bulan dan Tahun] [Pihak yang memiliki kewajiban]
([Nama pejabat yang berwenang]) [Nama Jabatan]
Dokumen Pendukung B Lampiran III (Berita Acara Settlment Sementara) Hal.: 1 dari 1
LAMPIRAN III DOKUMEN PENDUKUNG B BERITA ACARA SETTLEMENT SEMENTARA
BERITA ACARA SETLEMENT SEMENTARA TAGIHAN INTERKONEKSI
Bulan : [Bulan Tagihan] Tahun [Tahun Tagihan] Nomor : [Nomor Berita Acara]
1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi [Pihak
yang memiliki Hak Pembayaran Interkoneksi] untuk bulan trafik [Bulan terjadinya trafik] tahun [Tahun terjadinya trafik] dan membandingkan volume durasi dan rupiah Interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :
No U R A I A N Jumlah Durasi Jumlah Rupiah Keterangan
a. Tagihan [Pihak yang mempunyai hak]
[Jumlah Hak dalam menit]
[Jumlah Hak dalam rupiah]
b. Kewajiban [Pihak yang mempunyai kewajiban]
[Jumlah Kewajiban dalam menit]
[Jumlah Kewajiban dalam rupiah]
c. Selisih [Selisih = a-b] [Selisih = a-b]
d. Prosentase selisih [(selisih/Hak)* 100%]
[(selisih/Hak)* 100%]
Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. 2. Mengingat terdapat selisih yang lebih besar dari 1%, maka dengan ini kami
menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam Perjanjian yang berlaku.
3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar
terlebih dahulu tagihan Interkoneksi bulan trafik [bulan terjadinya trafik] tahun [tahun terjadinya trafik] sebesar Rp [Jumlah yang akan dibayar] dengan perhitungan sesuai dengan Perjanjian yang berlaku.
4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 di atas merupakan uang muka yang akan
diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan
pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku.
[Kota], [Tanggal, Bulan dan Tahun] [Pihak yang memiliki kewajiban]
([Nama pejabat yang berwenang]) [Nama Jabatan]
Dokumen Pendukung B Lampiran IV (Berita Acara Rekonsiliasi) Hal.: 1 dari 1
LAMPIRAN IV DOKUMEN PENDUKUNG B BERITA ACARA REKONSILIASI
BERITA ACARA REKONSILIASI TAGIHAN INTERKONEKSI
Bulan : [Bulan Tagihan] Tahun [Tahun Tagihan] Nomor : [Nomor Berita Acara]
1. Setelah melakukan penelitian sehubungan adanya selisih data > 1% sebagaimana
Berita Acara Settlement Sementara Nomor [Nomor BA Settlement Sementara] tanggal [Tanggal BA Settlement Sementara], diperoleh data volume durasi dan rupiah hasil penelitian sebagai berikut :
No U R A I A N Jumlah Durasi Jumlah Rupiah Keterangan
a. Tagihan [Pihak yang mempunyai hak]
[Jumlah Hak dalam menit]
[Jumlah Hak dalam rupiah]
b. Kewajiban [Pihak yang mempunyai kewajiban]
[Jumlah Kewajiban dalam menit]
[Jumlah Kewajiban dalam rupiah]
c. Selisih [Selisih = a-b] [Selisih = a-b]
d. Prosentase selisih [(selisih/Hak)* 100%]
[(selisih/Hak)* 100%]
Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. 2. Dengan demikian kami menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi bulan [bulan
tagihan] adalah sebesar Rp. [Jumlah tagihan Pihak yang mempunyai hak dalam rupiah] sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :
No U R A I A N Jumlah Rupiah Keterangan
a. Tagihan [Pihak yang mempunyai hak] hasil penelitian
[Jumlah Hak dalam rupiah]
b. Pembayaran yang telah dilakukan [Jumlah yang telah dibayarkan]
c. Kelebihan/kekurangan pembayaran
[Jumlah yang harus dikembalikan / dibayarkan]
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan
pelunasan tagihan sesuai Perjanjian yang berlaku.
[Kota], [Tanggal, Bulan dan Tahun] [Pihak yang memiliki kewajiban]
([Nama pejabat yang berwenang]) [Nama Jabatan]
[Kota], [Tanggal, Bulan dan Tahun] [Pihak yang memiliki hak]
([Nama pejabat yang berwenang]) [Nama Jabatan]
Dokumen Pendukung B Lampiran V (Nota Perhitungan Keuangan) Hal.: 1 dari 2
LAMPIRAN V DOKUMEN PENDUKUNG B NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN
NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK) INTERKONEKSI
Bulan Tagihan : [Bulan] tahun [Tahun NPK] No. : [Nomor NPK]
1. Berdasarkan Berita Acara Settlement Sementara Nomor [Nomor BA] tanggal
[Tanggal BA] atau Berdasarkan Berita Acara Settlement Final Nomor [Nomor BA] tanggal [Tanggal BA] atau Berita Acara Rekonsiliasi Nomor [Nomor BA] tanggal [Tanggal BA] dengan ini Kami [Pihak yang mempunyai selisih lebih] telah melakukan Perhitungan Keuangan Interkoneksi untuk tagihan Interkoneksi bulan [bulan terjadinya trafik] kepada [Pihak yang memiliki selisih kurang / kewajiban] dengan perincian sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH
a Tagihan Interkoneksi Rp. [Total Hak]
b Kewajiban Interkoneksi Rp. [Total Kewajiban]
C Jumlah yang harus dibayar (a-b) Rp. [Selisih Lebih] (Terbilang ............................................................................)
2. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian, kami harap jumlah tersebut pada
butir 1 dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal [tanggal jatuh tempo] dengan cara transfer pada Bank [Nama Bank Pihak yang mempunyai selisih lebih] Rekening Nomor [Nomor Rekening Bank Pihak yang mempunyai selisih lebih].
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus
dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan Perjanjian yang berlaku.
[Kota], [Tanggal, Bulan dan Tahun] [Pihak yang memiliki selisih lebih]
([Nama pejabat yang berwenang]) [Nama Jabatan]
DPI Indosat – Lampiran IX Dokumen Pendukung B (Nota Perhitungan Keuangan) Hal.: 2 dari 2
a. Berita Acara Settlement Nomor [Nomor BA] tanggal [Tanggal BA] b. [Berita Acara Settlement lainnya] c. Berita Acara Rekonsiliasi Nomor [Nomor BA] tanggal [Tanggal BA] d. [Berita Acara lainnya jika ada]
dengan ini Kami [Pihak yang mempunyai selisih lebih] telah melakukan Perhitungan Keuangan Interkoneksi untuk tagihan Interkoneksi bulan [bulan terjadinya trafik] kepada [Pihak yang memiliki selisih kurang / kewajiban] dengan perincian sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH
a Tagihan Interkoneksi Rp. [Total Hak]
b Kewajiban Interkoneksi Rp. [Total Kewajiban]
C Jumlah yang harus dibayar (a-b) Rp. [Selisih Lebih] (Terbilang ............................................................................)
5. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian, kami harap jumlah tersebut pada
butir 1 dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal [tanggal jatuh tempo] dengan cara transfer pada Bank [Nama Bank Pihak yang mempunyai selisih lebih] Rekening Nomor [Nomor Rekening Bank Pihak yang mempunyai selisih lebih].
6. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus
dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan Perjanjian yang berlaku.
[Kota], [Tanggal, Bulan dan Tahun] [Pihak yang memiliki selisih lebih]
([Nama pejabat yang berwenang]) [Nama Jabatan]
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK
DOKUMEN PENDUKUNG C
2006
Daftar Isi Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi)
DAFTAR ISI DAFTAR ISI A. LAYANAN INTERKONEKSI INDOSAT 1 1. Ketentuan Umum 1 2. Layanan Terminasi 1 3. Layanan Originasi 2 4. Layanna Transit 3 B. LAYANAN INTERKONEKSI PENCARI AKSES 4
Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi) Hal 1 dari 4
DOKUMEN PENDUKUNG C DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI
A. Layanan Interkoneksi INDOSAT 1. Ketentuan Umum 1.1. INDOSAT hanya dapat memberikan Layanan Intekroneksi secara komersial jika
seluruh aspek teknis, administratif dan finansial telah memenuhi syarat sebagaimana dicantumkan dalam DPI INDOSAT.
1.2. Layanan Interkoneksi INDOSAT terdiri atas Layanan Interkoneksi Terminasi,
Layanan Interkoneksi Originasi dan Layanan Interkoneksi Transit. 1.3. Ketentuan pemberian Layanan Interkoneksi INDOSAT mengacu pada Daftar
Layanan Interkoneksi maupun Perencanaan dan Pengorasian yang tercantum dalam DPI INDOSAT.
2. Layanan Terminasi 2.1. Layanan Terminasi INDOSAT kepada PENCARI AKSES agar PENCARI AKSES dapat
melakukan pengakhiran panggilan ke Jaringan INDOSAT. 2.2. Layanan Terminasi ke Jaringan INDOSAT terdiri atas :
a. Terminasi ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT; b. Terminasi ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT; c. Terminasi SMS ke Jaringan Bergak Seluler dan / atau Jaringan Tetap Lokal
INDOSAT. 2.3. Daftar Layanan Terminasi INDOSAT yang diberikan kepada PENCARI AKSES
adalah sebagai berikut :
a. Terminasi ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Ref Deskripsi Layanan Terminasi Tarif TE11 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke
Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT Rp. 449 / mnt
TE12 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 622 / mnt
TE13 Terminasi Lokal dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 361 / mnt
TE14 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 471 / mnt
TE15 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 574 / mnt
TE16 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 851 / mnt
TE17 Terminasi dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLI ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 510 / mnt
TE18 Terminasi Lokal dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 361 / mnt
TE19 Terminasi Jarak Jauh dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 471 / mnt
Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi) Hal 2 dari 4
b. Terminasi ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Ref Deskripsi Layanan Terminasi Tarif TE21 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke
Jaringan Tetap Lokal INDOSAT Rp. 152 / mnt
TE22 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 850 / mnt
TE23 Terminasi Lokal dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 73 / mnt
TE24 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 569 / mnt
TE25 Terminasi dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 564 / mnt
TE26 Terminasi dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLI ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 549 / mnt
TE27 Terminasi Lokal dari PENCARI AKSES sebagai Penyelanggara Jasa SLJJ ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 174 / mnt
TE28 Terminasi Jarak Jauh dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 568 / mnt
c. Terminasi SMS ke Jaringan Bergerak Seluler dan / atau Jaringan Tetap Lokal
INDOSAT
Ref Deskripsi Layanan Terminasi Tarif TE31 Terminasi SMS dari PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler
dan / atau Jaringan Tetap Lokal INDOSAT Rp. 38 / message
3. Layanan Originasi 3.1. Layanan Originasi diberikan kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan
Internasional yang memiliki Kode Akses 00X dan Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh yang memiliki Kode Akses 01X dalam penyelenggaraan jasanya.
3.2. Proses billing retail dan penagihan kepada Pelanggan INDOSAT menjadi hak dan
sekaligus kewajiban PENCARI AKSES. 3.3. Dalam hal PENCARI AKSES menginginkan agar INDOSAT melakukan proses billing
retail dan penagihan kepada pelanggan, maka INDOSAT akan mengenakan biaya tambahan sebagai berikut :
a. Biaya proses billing : Rp. 82,- / record; dan b. Biaya penagihan : 1% dari tagihan yang berhasil ditagih.
3.4. Layanan Originasi dari Jaringan INDOSAT terdiri atas :
a. Originasi dari Jaringan Bergerak Seluler; b. Originasi dari Jaringan Tetap Lokal.
3.5. Daftar Layanan Originasi INDOSAT yang diberikan kepada PENCARI AKSES adalah
sebagai berikut :
Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi) Hal 3 dari 4
a. Originasi dari Jaringan Bergerak Seluler
Ref Deskripsi Layanan Originasi Tarif OR11 Originasi Panggilan SLI dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
dengan menggunakan Kode Akses 00X milik PENCARI AKSES Rp. 510 / mnt
OR12 Originasi Lokal Panggilan SLJJ dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 361 / mnt
OR13 Originasi Jarak Jauh Panggilan SLJJ dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 471 / mnt
b. Originasi dari Jaringan Tetap Lokal
Ref Deskripsi Layanan Originasi Tarif OR21 Originasi Panggilan SLI dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan
menggunakan Kode Akses 00X milik PENCARI AKSES Rp. 549 / mnt
OR22 Originasi Lokal Panggilan SLJJ dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 157 / mnt
OR23 Originasi Jarak Jauh Panggilan SLJJ dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 550 / mnt
4. Layanan Transit 4.1. Layanan Transit diberikan kepada PENCARI AKSES untuk menghubungkan 2
(dua) Penyelenggara yang tidak dimungkinkan untuk membangun interkoneksi secara langsung.
4.2. Layanan Transit INDOSAT terdiri atas :
a. Transit Domestik; b. Transit Internasional.
4.3. Daftar Layanan Transit INDOSAT yang diberikan kepada PENCARI AKSES adalah
sebagai berikut :
a. Transit Domestik
Ref Deskripsi Layanan Transit Tarif TR11 Transit Lokal (single trunk) Rp. 92 / mnt
TR12 Transit Jarak Jauh (double trunk) Rp. 336 / mnt
b. Transit Internasional
Ref Deskripsi Layanan Transit Tarif TR21 Transit Internasional dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara
Jaringan Tetap SLI kepada pelanggan di Luar Negeri Rp. 355 / mnt
Tarif untuk transit internasional belum termasuk hak Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi di Luar Negeri yang dihitung berdasarkan Accounting Rate untuk masing-masing Carrier Internasional.
--oo0oo—
Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi) Hal 4 dari 4
B. Layanan Interkoneksi PENCARI AKSES
[Halaman ini masih dikosongkan]
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK
DOKUMEN PENDUKUNG D
2006
Daftar Isi Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi)
DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1. Ketentuan Umum 1 2. Spesifikasi Teknis Antar Muka Fisik dan Kelistrikan 1 3. Spesifikasi Teknis Antar Muka Pensinyalan CCS #7 5 4. Spesifikasi Teknis Antar Muka Transmisi 10 5. Spesifikasi Teknis Antar Muka SDH 10 DAFTAR LAMPIRAN 7
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 1 dari 11
1
DOKUMEN PENDUKUNG D SPESIFIKASI TEKNIS INTERKONEKSI
(G703) 1. KETENTUAN UMUM Dalam rangka menjaga keselamatan kerja dan perlindungan terhadap operasional jaringan, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan di lokasi INDOSAT wajib memperhatikan hal–hal sebagai berikut : a. Setiap perangkat harus diberikan identifikasi kepemilikan PENCARI AKSES. b. Setiap perangkat yang sudah tidak dipergunakan lagi harus dikeluarkan dari
ruangan/lokasi. c. Setiap pemasangan/perbaikan perangkat di lokasi INDOSAT harus mendapat
ijin. d. Setiap perangkat yang dibawa oleh PENCARI AKSES ke lokasi INDOSAT harus
mendapat ijin dari pengelola gedung/pengamanan INDOSAT. e. Setiap PENCARI AKSES yang berada di lokasi INDOSAT harus mengenakan
tanda pengenal “Tamu” dari INDOSAT. f. Setiap kegiatan di lokasi INDOSAT harus mendapat pengawasan oleh INDOSAT. g. Setiap pemasangan/perbaikan perangkat di lokasi INDOSAT harus rapi, bersih,
menjaga ruangan tetap kering dan tidak mengurangi keindahan ruangan. h. Setiap PENCARI AKSES hanya diperbolehkan membawa peralatan kerja. i. Dilarang membawa makanan/minuman di ruang peralatan INDOSAT j. Dalam hal penggunaan lift, PENCARI AKSES yang membawa
perangkat/peralatan hanya diperbolehkan menggukana lift barang. 2. SPESIFIKASI TEKNIS ANTARMUKA FISIK DAN KELISTRIKAN 2.1. Port Input dan Output
NO PARAMETER SPESIFIKASI
1 Sumber tegangan AC 220 V ± 10% atau 27 - 48 V DC dengan frekuensi 50 - 60 Hz
2 Sumber tegangan DC -48 V DC ± 10 %
3 Suhu kerja 0 - 50º C
4 Kelembaban maksimum 95%
5 Bit rate 2048 kbps (± 50 ppm)
6 Code HDB3
7 Jumlah bit per kanal time slot 8 (1 – 8)
8 Jumlah kanal time slot per frame 32 (0 – 31)
9 Impedansi 75Ω (unbalanced) 120 Ω (balanced)
10 Nominal peak volatge (pulse-1) 3 V
11 Nominal peak volatge (pulse-2) 0 ± 0,3 V
12 Lebar pulsa 244 ns
13 Rasio lebar pulsa positif dan negatif (interval pulsa tengah)
0,95 - 1,05
14 Rasio lebar pulsa positif dan negatif (setengah amplitudo)
0,95 - 1,05
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 2 dari 11
2
Penggunaan kabel coaxial mengikuti Rekomendasi ITU-T G.703, sedangkan spesifikasi port input dan output harus mengikuti Rekomendasi ITU-T G.703.
2.2. Interface Optical :
NO PARAMETER SPESIFIKASI
1 Transmission optical power -3dBm-8dBm
2 Receiving sensitivity -33dBm- 40dBm
3 Fiber interface dual SC/dual FC
4 Applicable fiber single-mode, multi-mode
2.3. Ketentuan kapasitas minimum untuk integrasi jaringan :
a. Khusus gedung KPPTI : 1 STM-1 b. Lokasi lain : 2 Mbps (interface : K23 / Limo)
Inteface 2 Mbps mengikuti Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706
2.4. Jitter
a. Batas Jitter Maksimum (peak to peak) untuk output PRC, SSU, SEC dan
PDH adalah sebagai berikut :
Batas Jaringan f1
(Hz) f2
(Hz) f3
(Hz) F4
(Hz) B1
(UIpp) B2
(UIpp)
Output PRC 20 2.400 - 100 0,05 -
Output SSU 20 2.400 - 100 0,05 -
Output SEC 20 2.400 49 100 0,5 0,2
Output Distribusi PDH 20 2.400 18.000 100 1,5 0,2
Catatan : B1 = f1 – f4 pada frekuensi cut-of f1 20 dB/decade
b. Pada bit rate 64 kbps hanya berlaku untuk interface codirectional.
Besarnya UI bervariasi, tergantung dari bit rate:
Bit rate (kbps) Besaran 1 UI
64 15,6 µs
2048 488 ns
8448 118 ns
34368 29,1 ns
139264 7,18 ns
c. Pengukuran Jitter dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.171,
sedangkan metode pengujiannya mengikuti Rekomendasi ITU-T G.823
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 3 dari 11
3
2.5. Wander
a. Wander max pada output tributary = 3,47 µs b. Wander yang diperbolehkan mengacu kepada ITU-T Rekomendasi G.823
(White book)
2.6. Sinkronisasi
a. Sinkronisasi menggunakan sumber reference clock yang mempunyai akurasi 1x10-11 detik, mengacu pada rekomendasi ITU-T G.811.
b. Sumber reference clock tersebut menggunakan Cesium-Beam sebagai oscilator utama yang diimplementasikan dalam perangkat Cesium Standard Frequency sebagai Master dan GPS Sinkronisasi sebagai Slave.
c. Jaringan sinkronisasi INDOSAT adalah sebagai berikut:
1) Wilayah Sumatra
MEDAN/prk
PEKANBARU
BTM/stm
JAMBI
PADANG
PALEMBANG
LAMPUNG
MEDAN/cpk
JAKARTA/dmc
BATAM/ctr
Master (Cesium+SSU)
SDH transmission
Slave (GPS+SSU
Distribution(SSU)
S M D
S
S S S
S
S
M
M
M
M
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 4 dari 11
4
2) Jawa dan Bali
3) Kalimantan
Master (Cesium+SSU)
SDH transmission
Slave(GPS+SSU)
Distribution (SSU)
S M D
LAMPUNG
JAKARTA/dma
JAKARTA/psi JAKARTA/psi
JAKARTA/en
JAKARTA/dmc
JAKARTA/kpi
JAKARTA/anc
JAKARTA/kbg
SURABAYA/kyn
BANYU URIP
BANDUNG/bbt
BANDUNG/bbt
CIREBON
SEMARANG/gsatc SEMARANG/gm3
SOLO MADIUN
MALANG
JEMBER
DENPASAR/kta
DENPASAR/gts
S
S
S
S
S S
S
S S S
S
S
S
M M
M
M
D
D D
D
D
BANJARMASIN
BALIKPAPAN PONTIANAK
SAMARINDA
S
S
S
M
Master (Cesium+SSU)
SDH transmission
Slave(GPS+SSU)
Distribution(SSU)
S M D
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 5 dari 11
5
4) Sulawesi dan Papua
3. SPESIFIKASI TEKNIS ANTARMUKA PENSINYALAN CCS #7 3.1. Daftar berbagai layanan yang dapat ditawarkan
a. MAP Prosedur tes MAP dilakukan sesuai dengan rekomendasi ETSI No. GSM 09.02 ( v.7.5.0 )
b. ISUP
Prosedur tes ISUP dilakukan sesuai dengan rekomendasi CCITT Blue Book No. Q -784, secara rinci dituangkan dalam LAMPIRAN I Dokumen ini.
c. SCCP for international Transaction
Prosedur tes SCCP dilakukan sesuai dengan rekomendasi CCITT Blue Book No. Q -786
3.2. Signaling Point Code (SPC)
SPC yang digunakan INDOSAT sebagai alamat pensinyalan CCS #7 adalah sebagai berikut :
MAKASSAR
PARE-PARE
SIWA
TORERE
RAMBAKULU
WOTU
PENDOLO
PARIGI
PALU
KOLAKA
KENDARI
MENADO
BATU MEJA
LIMBOTO
JAYAPURA
M
Master (Cesium+SSU)
SDH transmission
Slave (GPS+SSU)
Distribution(SSU)
S M D
S
S S S
S
S
S
S
S
S
S
S S S
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 6 dari 11
6
a. Regional -1 : Jakarta
TERMINATION HEX DEC
SGI-1B 1 - 1 - 0 2112
LE JAKARTA 1 - 1 - 1 2113
SGI-1C/SGJJ JAKARTA 1 - 1 - 2 2114
MSC FWA JAKARTA-1 1 - 1 - 3 2115
MSC FWA JAKARTA-2 1 - 1 - 4 2116
SMSC FWA JAKARTA 1 - 1 - 5 2117
GSM-1X FWA JKT 1 - 1 - 7 2119
SMS-G FWA JKT 1 - 1 - 8 2120
STP FTM JAKARTA 1 - 1 - 10 2122
SGJJ-2 JAKARTA 1 - 1 - 11 2123
GATEWAY SELULAR TN 1 1 - 8 - 1 2561
GATEWAY SELULAR TN2 1 - 8 - 2 2562
GATEWAY SELULAR MSC 6 1 - 8 - 6 2566
GATEWAY SELULAR MSC 7 1 - 8 - 7 2567
SGI-1D Jakarta 1 - 8 - 31 2591
b. Regional – 2 : Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DIY
TERMINATION HEX DEC
MSC FWA BANDUNG 2 - 1 - 1 4161
MSC FWA SEMARANG 2 - 1 - 2 4162
MSC FWA YOGYAKARTA 2 - 1 - 3 4163
SGJJ BANDUNG 2 - 1 - 4 4164
SGJJ BOGOR 2 - 1 - 5 4165
SGJJ CIREBON 2 - 1 - 6 4166
SGJJ SEMARANG 2 - 1 - 7 4167
SGJJ SOLO 2 - 1 - 8 4168
SGJJ YOGYAKARTA 2 - 1 - 9 4169
MSC BANDUNG 1 2 - 8 - 1 4609
MSC BANDUNG 2 2 - 8 - 3 4611
MSC SEMARANG 1 2 - 8 - 2 4610
MSC SEMARANG 2 2 - 8 - 4 4612
MSC SOLO 2 - 8 - 14 4622
MSC CIREBON 2 - 8 - 10 4618
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 7 dari 11
7
c. Regional – 3 : Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara
TERMINATION HEX DEC
SGI-4/SGJJ SURABAYA 3 - 1 - 1 6209
LE SURABAYA 3 - 1 - 2 6210
LE DENPASAR 3 - 1 - 3 6211
MSC FWA SURABAYA 3 - 1 - 4 6212
SGJJ JEMBER 3 - 1 - 5 6213
SGJJ MALANG 3 - 1 - 6 6214
SGJJ MADIUN 3 - 1 - 7 6215
LE PASURUAN 3 - 1 - 8 6216
STP FTM SURABAYA 3 - 1 - 10 6218
MSC NOKIA SURABAYA 1 3 - 8 - 4 6660
MSC NOKIA SURABAYA 2 3 - 8 - 5 6661
MSC DENPASAR 3 - 8 - 2 6658
MSC MALANG 3 - 8 - 9 6665
MSC NOKIA MADIUN 3 - 8 - 8 6664
d. Regional - 4 : SULAWESI
TERMINATION HEX DEC
SGJJ MAKASAR 4 - 1 - 1 8257
SGJJ MENADO 4 - 1 - 2 8258
LE MAKASAR 4 - 1 - 3 8259
STP FTM MAKASSAR 4 - 1 - 5 8261
MSC MAKASAR 4 - 8 - 1 8705
MSC MANADO 4 - 8 - 2 8706
e. Regional - 5 : KALIMANTAN
TERMINATION HEX DEC
SGJJ/LE BALIKPAPAN 5 - 1 - 1 10305
MSC FWA BALIK PAPAN 5 - 1 - 2 10306
MSC FWA SAMARINDA 5 - 1 - 3 10307
SGJJ BANJARMASIN 5 - 1 - 4 10308
SGJJ PONTIANAK 5 - 1 - 5 10309
LE PONTIANAK 5 - 1 - 7 10311
STP FTM BANJARMASIN 5 - 1 - 8 10312
LE BANJARMASIN 5 - 1 - 9 10313
MSC BALIKPAPAN 5 - 8 - 1 10753
MSC PONTIANAK 5 - 8 - 2 10754
MSC BANJARMASIN 5 - 8 - 3 10755
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 8 dari 11
8
f. Regional : 6 (ACEH & SUMUT)
TERMINATION HEX DEC
SGI-2/SGJJ MEDAN 6 - 1 - 1 12353
LE MEDAN 6 - 1 - 2 12354
MSC FWA MEDAN 6 - 1 - 3 12355
SMS GW (GSM Side) 6 - 1 - 4 12356
STP FTM MEDAN 6 - 1 - 5 12357
MSC MEDAN 6 - 8 - 1 12801
g. Regional : 7 (SUMBAR & SUMBAGSEL)
TERMINATION HEX DEC
SGI-3/SGJJ BATAM 7 - 1 - 1 14401
LE BATAM 7 - 1 - 2 14402
MSC FWA PEKANBARU 7 - 1 - 3 14403
MSC FWA PALEMBANG 7 - 1 - 4 14404
SGJJ PADANG 7 - 1 - 5 14405
SGJJ PALEMBANG 7 - 1 - 6 14406
SGJJ PEKANBARU 7 - 1 - 7 14407
SGJJ LAMPUNG 7 - 1 - 8 14408
STP FTM PALEMBANG 7 - 1 - 9 14409
MSC PALEMBANG 7 - 8 - 1 14849
MSC LAMPUNG 7 - 8 - 3 14851
MSC PEKANBARU 7 - 8 - 4 14852
MSC BATAM 7 - 8 - 2 14850
MSC PADANG 7 - 8 - 5 14853
MSC JAMBI 7 - 8 - 6 14854
h. Regional : 7 (SUMBAR & SUMBAGSEL)
TERMINATION HEX DEC
MSC JAYAPURA 0 - 8 - 3 515
3.3. Prosedur tes inisilasisasi CCS #7 adalah sebagai berikut :
a. Tes Level 1
BER 1 X 10⎯7 TEST PATTERN 2047N (PN11) ES 1,6 % DURATION 24 jam SES 0,04 %
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 9 dari 11
9
b. Tes Level 2 (ITU-T Rec. Q-781)
SEQ # TEST # ITEM
1 1.1 Link state control : Power up
2 1.2 Link state control : "Not aligned" Timer T2
3 1.5 Normal aligment : Correct procedure (FISU)
4 9.1 Transmission and receiption control (PCR)
5 1.29 Link state control : Deactivation during link in service
6 1.25 Link state control : Deactivation during initial alignment
7 1.21 Link state control : Both ends set emergency
3 1.3.2.3 Circuit blocking / unblocking : circuit blocking from both ends, removal of blocking from one end
4 1.4.1 Continuity check test call : CCR received : successful
5 1.4.2 Continuity check test call : CCR sent : successful
6 2.1.1 Bothway circuit selection : IAM sent by controlling SP
7 2.1.2 Bothway circuit selection : IAM sent by non-controlling SP
8 2.2.1 Called address sending : "en bloc" operation
9 2.3.1 Successful call set up : ordinary call (with various indications in ACM)
10 2.3.4 Successful call set up : call switched via sattelite (jika menggunakan satelit)
11 2.3.5 Successful call set up : Echo control procedure for call setup (jika menggunakan echo control)
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 10 dari 11
10
SEQ # TEST # ITEM
12 2.3.6 Successful call set up : block / unblock during call (initiated)
13 2.3.7 Successful call set up : block / unblock during call (received)
14 3.2 Normal call release : Calling party clears before ANM
15 3.3 Normal call release : Calling party clears after ANM
16 3.4 Normal call release : Called party clears after ANM
17 3.7 Normal call release : suspend and resume initiated by a called party
18 4.1 Unsuccessful call set up : suspend and resume initiated by a called party
19 4.1.1 Called subscriber busy : #17 user busy
20 4.1.4 Calling to unalocated number : #1 unalocated number
21 4.1.5 Calling party clears before answer : #16 normal call clearing
22 5.2.2 Abnormal situation during call : T9: waiting for an ANM
23 6.1.1 Continuity check call : COT applied on an O/G circuit
4. SPESIFIKASI TEKNIS ANTAR MUKA TRANSMISI 4.1. Pada prinsipnya, spesifikasi teknis transmisi wajib mengacu pada standar yang
ditetapkan dalam FTP Nasional dan Rekomendasi ITU-T yang relevan. 4.2. Loudness Rating (LR) wajib mengikuti ketentuan dalam Rekomendasi ITU-T
P.76, adapun batas-batas LR relatif terhadap titik 0 dB untuk jaringan interkoneksi adalah sebagai berikut :
Batas LR (dB)
Sentral Telepon Maksimum Minimum
SLR 10 6
RLR 4 0
OLR 12 8 4.3. Ketentuan Echo Loss mengikuti standar dalam Rekomendasi ITU-T G.122
dengan distribusi echo loss tidak kurang dari (15 + n) dB. 4.4. Noise maksimal adalh 10 dB dari kekuatan suara psophoemtric dalam jaringan,
sesuai dengan Rekomendasi ITU-T P.11 dan rekomendasi lain yang relevan. 4.5. Error Performance mengikuti prinsip alokasi dari Rekomendasi ITU-T G.821. 5. SPESIFIKASI TEKNIS ANTAR MUKA SDH 5.1. Pada prinsipnya, hirarki digital sistem SDH harus sesuai dengan rekomendasi ITU-
T G.707 – G.709, G.781 – G.784 dan G.957 – G.958 serta mengikuti ketentuan dalam FTP Nasional yang berlaku.
5.2. Jitter
Jitter maksimum yang diijinkan pada output SDH STM-N adalah sebagai berikut:
DPI Indosat – Dokumen Pendukung D (Spesifikasi Teknis Interkoneksi) Hal.: 11 dari 11
11
Interface Measuring filter Peak-to-peak
amplitude
STM-1 500 Hz to 1.3 MHz 0.50 UI
65 kHz to 1.3 MHz 0.10 UI
STM-4 1000 Hz to 5 MHz 0.50 UI
250 kHz to 5 MHz 0.10 UI
STM-16 5000 Hz to 20 MHz 0.50 UI
1 MHz to 20 MHz 0.10 UI
Keterangan :
STM-N Bsaran 1 UI
STM-1 6,43 ns
STM-4 1,61 ns
STM-16 0,40 ns
5.3. Wander
Wander maksimum yang diijinkan pada output SDH adalah sebagai berikut:
Batas MTIE Interval observasi τ
0.25 µs 0.1 < τ ≤ 2.5 s
0.1 µs 2.5 < τ ≤ 20 s
2 µs 20 < τ ≤ 400 s
0.005 µs 400 < τ ≤ 1000 s
MTIE : Maximum Time Interval Error
Batas MTIE Interval observation
40 ns 0.1 < τ ≤ 1 s
40τ 0.1 ns 1 < τ ≤ 100 s
25.25τ 0.2 ns 100 < τ ≤ 1000 s
--oo0oo—
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK
DOKUMEN PENDUKUNG E
2006
Dokumen Pendukung E (Definisi dan Interpretasi) Hal 1 dari 3
DOKUMEN PENDUKUNG E DEFINISI DAN INTERPRETASI
“Area Layanan” atau “Area Pembebanan” atau “Point of Charging” atau “POC” adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan oleh satu Kode Wilayah (untuk Jaringan Tetap Lokal) atau blok penomoran tertentu (untuk Jaringan Bergerak Seluler) yang masing-masing mempunyai satu Titik Pembebanan “Berita Acara Rekonsiliasi” adalah naskah hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian akhir (bersifat final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi Para Pihak pada periode tertentu, berisi angka-angka hak yang diakui oleh Pihak lawan (Pihak yang berkewajiban memenuhi hak) sebagai kelanjutan dari Berita Acara Settlement Sementara atau Berita Acara Rekonsiliasi Sementara “Berita Acara Rekonsiliasi Sementara” adalah naskah hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sementara (belum final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi, di dalamnya berisi angka-angka baru mengenai hak atas Biaya Interkoneksi yang telah diakui dan yang belum diakui oleh Pihak lainnya "Berita Acara Settlement" adalah naskah settlement mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas biaya interkoneksi yang sudah dianggap benar dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dari masing-masing Pihak. “Berita Acara Settlement Sementara” adalah naskah settlement yang datanya belum diakui karena belum dianggap benar dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, namun tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk pembayaran sementara hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi “Biaya Interkoneksi” atau “Tarif Interkoneksi” atau “Beban Interkoneksi” adalah biaya yang dibebankan sebagai akibat adanya keterhubungan antar jaringan telekomunikasi yang berbeda, dan atau ketersambungan jaringan telekomunikasi dengan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi “Call Scenario” atau “Skenario Panggilan” adalah berbagai kemungkinan jenis Panggilan Interkoneksi yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang, baik jenis panggilan langsung maupun jenis panggilan transit “Call Data Record” atau “CDR” adalah rekaman data Panggilan Interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan Billing Interkoneksi “Dimensi Interkoneksi” adalah jumlah / kapasitas sirkit / kanal antara Sentral Gerbang INDOSAT dengan Sentral Gerbang PENCARI AKSES yang digunakan untuk penyaluran trafik Panggilan Interkoneksi “Dokumen Penawaran Interkoneksi” atau “DPI” adalah dokumen yang memuat aspek teknis, aspek operasional dan aspek ekonomis dari penyediaan layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi kepada Penyelenggara Jaringan dan atau Penyelenggara jasa lainnya “Faktor Koreksi” adalah suatu formula untuk perhitungan keuangan Interkoneksi yang datanya tidak dapat diperoleh secara lengkap dari sumber rekaman panggilan atau sumber data lainnya “File Kontrol” adalah file yang berisi parameter data baku yang difungsikan sebagai data rujukan yang sah dan benar sebagai standar dasar penerapan tarif.
Dokumen Pendukung E (Definisi dan Interpretasi) Hal 2 dari 3
“Interkoneksi” adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda “Izin Masuk” adalah izin yang diberikan oleh Pihak yang memiliki ruangan atau lokasi yang dimanfaatkan oleh Pihak lain untuk keperluan penyaluran Panggilan Interkoneksi “Kewajiban Interkoneksi” adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan adanya Panggilan Interkoneksi “Layanan Interkoneksi” adalah layanan yang diberikan oleh suatu jaringan kepada jaringan lainnya, sehingga memungkinkan mengalirnya trafik telekomunikasi dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain “Layanan Interkoneksi Baru” adalah Layanan Interkoneksi yang diminta oleh Pencari akses dan belum tercantum dalam DPI; “Link Interkoneksi” adalah Link yang digunakan untuk keperluan penyaluran trafik Interkoneksi antar Sentral Gerbang milik penyelenggara yang berbeda “Nota Perhitungan Keuangan” atau “NPK" adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala menurut bulan takwim yang berisi perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul dari Panggilan Interkoneksi atau Penagihan Jasa Teleponi Dasar kepada Pelanggan salah satu Pihak oleh Pihak lainnya “Originasi” adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari jaringan penyelenggara asal “Panggilan Interkoneksi” adalah hubungan telekomunikasi antara Pengguna jasa telekomunikasi salah satu pihak dengan Pelanggan pihak lainnya yang disalurkan melalui Titik Interkoneksi “Perhitungan Keuangan Interkoneksi” adalah perhitungan yang timbul akibat terjadinya Panggilan Interkoneksi atau penggunaan jaringan, yang menjadi hak salah satu Pihak dan menjadi kewajiban Pihak lainnya “Pencari akses” adalah adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang mengajukan permohonan Layanan Interkoneksi dan Akses terhadap fasilitas penting untuk interkoneksi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya “Rating” adalah proses penghitungan nilai tagihan Panggilan Interkoneksi berdasarkan tarif Interkoneksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan atau kesepakatan Para Pihak. “Rekonsiliasi” adalah proses pencocokan dan penelitian atas settlement yang merupakan pembaharuan data Para Pihak berdasarkan data panggilan atau data Interkoneksi lainnya yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu. “Retail Billing” adalah billing tagihan pemakaian trafik panggilan yang ditagihkan ke Pelanggan atau Pengguna. “Ruting” atau “Routing” adalah proses penentuan dan penggunaan rute berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan, atau untuk membangun hubungan. “Sentral Gerbang” atau “SG”adalah sentral dalam satu jaringan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan
Dokumen Pendukung E (Definisi dan Interpretasi) Hal 3 dari 3
lain melalui Titik Interkoneksi. SG dapat berupa MSC, sentral telepon lokal, sentral jarak jauh (Trunk) atau sentral gerbang internasional, yang penetapannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang bersangkutan dengan memperhatikan efisiensi dan FTP Nasional yang berlaku “Settlement” adalah hasil proses pertukaran billing Interkoneksi dan pengakuan hak Interkoneksi pada suatu periode bulan takwim dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya “Sistem Penomoran” adalah pengaturan nomor yang menjadi identitas pelanggan dalam suatu Jaringan Telekomunikasi di suatu cakupan wilayah penomoran “Titik Interkoneksi” atau “Point of Interconnection” atau “POI” adalah titik dimana terjadi interkoneksi secara fisik, dan merupakan batas bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan yang satu dari bagian yang menjadi milik penyelneggara jaringan dan atau penyelenggara jasa yang lain, yang merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan “Titik Pembebanan” atau “Point of Charging” atau “POC” adalah titik referensi yang merupakan lokasi geografis untuk menetapkan besaran Biaya Interkoneksi dan tanggung jawab terhadap Panggilan Interkoneksi “Terminasi” adalah pengakhiran panggilan interkoneksi di jaringan penyelenggara tujuan “Transit” adalah penyaluran panggilan interkoneksi dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan melalui penyelelnggara jaringan lainnya “Ujicoba Interkoneksi” adalah kegiatan yang terdiri atas test call dan komparasi bililng yang dilaksanakan oleh INDOSAT dan PENCARI AKSES untuk memastikan bahwa suatu Titik Interkoneksi baru layak untuk dibuka secara komersial.
--oo0oo--
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. INDOSAT, TBK
DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI INDOSAT
2006
Daftar Isi Daftar Layanan Interkoneksi Indosat
DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1. Ketentuan Umum 1 2. Daftar Layanan Interkoneksi 1 3. Ujicoba Interkoneksi 3 DAFTAR LAMPIRAN 5
Daftar Layanan Interkoneksi Indosat Hal 1 dari 5
DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI INDOSAT 1. Ketentuan Umum 1.1. Interkoneksi antara Jaringan INDOSAT dengan Jaringan PENCARI AKSES
dilaksanakan dengan menghubungkan Sentral Gerbang (“SG”) INDOSAT dengan SG PENCARI AKSES.
1.2. SG INDOSAT maupun SG PENCARI AKSES dapat berupa :
a. Sentral Lokal (terminologi di Jaringan Tetap untuk sentral yang menangani pelanggan); atau
b. Sentral Trunk (terminologi di Jaringan Tetap untuk sentral yang khusus digunakan untuk hubungan antar sentral); atau
c. MSC (terminologi di Jaringan Bergerak); atau d. Node Switch atau Media Gateway (perangkat switching yang dapat
menginduk pada perangkat switching lain); atau e. Perangkat lain yang memiliki fungsi switching.
1.3. Titik Interkoneksi untuk seluruh Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh
INDOSAT berada di DDF SG Indosat. 1.4. Area Layanan merupakan lokasi geografis yang dicirikan dengan alokasi
penomoran tertentu. 1.5. Dalam hal Jaringan Tetap, maka ciri Area Layanan adalah kode area sebagaimana
ditetapkan dalam FTP Nasional, sedangkan dalam hal Jaringan Bergerak, maka ciri Area Layanan adalah MSISDN tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara Jaringan Tetap.
2. Daftar Layanan Interkoneksi 2.1. Setiap Permintaan Layanan Interkoneksi dengan Skenario Panggilan, Biaya dan
Metode Pembebanan di luar Skenario Panggilan, Biaya dan Metode Pembebanan dalam DPI ini tidak tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam DPI ini.
2.2. Perubahan atas Skenario Panggilan, Biaya dan Metode Pembebanan yang
tercantum dalam DPI ini hanya dapat diimplementasikan jika dilaksanakan perubahan atas DPI ini.
2.3. Dalam hal INDOSAT ditetapkan sebagai Penyelenggara Dominan, maka setiap
Perubahan atas DPI ini wajib mendapatkan persetujuan dari BRTI. 2.4. Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh Indosat adalah sebagai berikut :
a. Terminasi ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Ref Deskripsi Layanan Terminasi Tarif TE11 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke
Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT Rp. 449 / mnt
TE12 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 622 / mnt
TE13 Terminasi Lokal dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 361 / mnt
Daftar Layanan Interkoneksi Indosat Hal 2 dari 5
Ref Deskripsi Layanan Terminasi Tarif TE14 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke
Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT Rp. 471 / mnt
TE15 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 574 / mnt
TE16 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 851 / mnt
TE17 Terminasi dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLI ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 510 / mnt
TE18 Terminasi Lokal dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 361 / mnt
TE19 Terminasi Jarak Jauh dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
Rp. 471 / mnt
b. Terminasi ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Ref Deskripsi Layanan Terminasi Tarif TE21 Terminasi Lokal dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke
Jaringan Tetap Lokal INDOSAT Rp. 152 / mnt
TE22 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak Seluler PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 850 / mnt
TE23 Terminasi Lokal dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 73 / mnt
TE24 Terminasi Jarak Jauh dari Jaringan Tetap PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp.569 / mnt
TE25 Terminasi dari Jaringan Bergerak Satelit PENCARI AKSES ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 564 / mnt
TE26 Terminasi dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLI ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 549 / mnt
TE27 Terminasi Lokal dari PENCARI AKSES sebagai Penyelanggara Jasa SLJJ ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 174 / mnt
TE28 Terminasi Jarak Jauh dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara Jasa SLJJ ke Jaringan Tetap Lokal INDOSAT
Rp. 569 / mnt
Khusus untuk terminasi panggilan lokal dari pelanggan Jartap Lokal PENCARI AKSES ke pelanggan Jartap Lokal INDOSAT, tarif yang diberlakukan hanya tarif terminasi lokal (lihat tarif untuk TE23), tanpa melihat posisi POI dan nomor tujuan. Dengan demikian, dalam hal POI dan nomor tujuan berada di area layanan yang berbeda, selama panggilan tersebut merupakan panggilan lokal, maka panggilan tersebut tetap dianggap sebagai terminasi lokal.
c. Terminasi SMS ke Jaringan Bergerak Seluler dan / atau Jaringan Tetap Lokal
INDOSAT
Ref Deskripsi Layanan Terminasi Tarif TE31 Terminasi SMS dari PENCARI AKSES ke Jaringan Bergerak Seluler
dan / atau Jaringan Tetap Lokal INDOSAT Rp. 38 / message
Dalam hal secara teknis tidak memungkinkan maka dapat diterapkan pola sender keeps all (SKA), berdasarkan kesepakatan bersama.
d. Originasi dari Jaringan Bergerak Seluler
Ref Deskripsi Layanan Originasi Tarif OR11 Originasi Panggilan SLI dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT
dengan menggunakan Kode Akses 00X milik PENCARI AKSES Rp. 510 / mnt
OR12 Originasi Lokal Panggilan SLJJ dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI
Rp. 361 / mnt
Daftar Layanan Interkoneksi Indosat Hal 3 dari 5
Ref Deskripsi Layanan Originasi Tarif AKSES
OR13 Originasi Jarak Jauh Panggilan SLJJ dari Jaringan Bergerak Seluler INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 471 / mnt
e. Originasi dari Jaringan Tetap Lokal
Ref Deskripsi Layanan Originasi Tarif OR21 Originasi Panggilan SLI dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan
menggunakan Kode Akses 00X milik PENCARI AKSES Rp. 549 / mnt
OR22 Originasi Lokal Panggilan SLJJ dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 157 / mnt
OR23 Originasi Jarak Jauh Panggilan SLJJ dari Jaringan Tetap Lokal INDOSAT dengan menggunakan Kode Akses 01X milik PENCARI AKSES
Rp. 550 / mnt
f. Transit Domestik
Ref Deskripsi Layanan Transit Tarif TR11 Transit Lokal (single trunk) Rp. 92 / mnt
TR12 Transit Jarak Jauh (double trunk) Rp. 336 / mnt
g. Transit Internasional
Ref Deskripsi Layanan Transit Tarif TR21 Transit Internasional dari PENCARI AKSES sebagai Penyelenggara
Jaringan Tetap SLI kepada pelanggan di Luar Negeri Rp. 355 / mnt
2.5. Ketentuan lebih lanjut atas jenis-jenis Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh
INDOSAT dituangkan dalam bentuk skenario panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar Layanan Interkoneksi Indosat (Skenario Panggilan, Biaya dan Metode Pembebanan).
2.6. Dalam hal INDOSAT memberikan Layanan Originasi dan penagihan kepada
pelanggan INDOSAT dilaksanakan oleh INDOSAT, maka selain biaya terkait dengan trafik, PENCARI AKSES wajib membayar biaya billing dan penagihan sebesar :
a. Biaya billing : Rp. 82,- per record b. Biaya Penagihan : 1% jumlah tagihan yang tertagih
2.7. Dalam hal PENCARI AKSES memanfaatkan FPI Indosat, maka biaya-biaya terkait
dengan pemanfaatan FPI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Daftar Layanan Interkoneksi Indosat (Biaya Pemanfaatan FPI)
3. Ujicoba Interkoneksi 3.1. Pembukaan Interkoneksi secara komersial hanya dapat dilaksanakan jika seluruh
kewajiban PENCARI AKSES terkait dengan pelaksanaan Ujicoba Interkoneksi telah diselesaikan.
3.2. Biaya yang timbul dalam Ujicoba Interkoneksi terdiri dari atas biaya yang bersifat
traffic sensitive dan non traffic sensitive.
Daftar Layanan Interkoneksi Indosat Hal 4 dari 5
3.3. Biaya yang timbul untuk seluruh Panggilan Interkoneksi yang dilaksanakan dalam rangka Ujicoba Interkoneksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENCARI AKSES.
3.4. Paket biaya pelaksanaan Ujicoba Interkoneksi untuk adalah sebesar Rp.
20.000.000,- per POI yang meliputi biaya-biaya atas :
a. Proses instalasi perangkat PENCARI AKSES di sisi SG INDOSAT; b. Setting parameter dan perekaman; c. Seluruh trafik yang terjadi selama 2 (dua) jam masa Ujicoba.
--oo0oo—
Daftar Layanan Interkoneksi Indosat Hal 5 dari 5
DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI INDOSAT
1. Lampiran I (Skenario Panggilan, Metode Pembebanan dan Biaya) 2. Lampiran II (Biaya Pemanfaatan FPI)
Lampiran 1 Daftar Layanan Interkoneksi Indosat
(Skenario Panggilan, Metode Pembebanan dan Biaya)
2
Ketentuan Umum
Seluruh interkoneksi dilaksanakan antar Sentral Gerbang (SG), dimana SG dapat berupa :– Sentral lokal (terminPencari Aksesgi Jartap untuk sentral yang menangani
pelanggan);– Sentral trunk (terminPencari Aksesgi Jartap untuk sentral yang khusus
digunakan untuk hubungan antar sentral);– MSC (terminPencari Aksesgi Jarber / FWA);– Node Switch (perangkat switching yang dapat menginduk pada perangkat
switching lain).
Titik Interkoneksi diasumsikan berada di DDF SG Indosat, dalampelaksanaan, letak Titik Interkoneksi dapat dinegosiasikan.
Area Layanan merupakan lokasi geografis yang dicirikan denganalokasi penomoran tertentu. Dalam hal Jaringan Tetap, maka ciri dariarea layanan adalah kode area sebagaimana ditetapkan dalam FTP Nasional.
1. Layanan Terminasi ke JaringanBergerak Seluler INDOSAT
4
Terminasi Lokal dari Jarber Seluler Pencari Akses ke JarberSeluler Indosat
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses (dari manasaja) melakukan panggilankepada pelanggan JarberSeluler Indosat. TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang sama denganArea Layanan nomor JarberSeluler Indosat yang dipanggil.
Metode pemanggilan08XY N1 N2 …. N6 (N7)
08XY adalah NDC JarberSeluler Indosat, dimana XY adalah 14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jarber SelulerPencari Akses
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses
Jarber SelulerPencari Akses
Record JarberSelulerPencari Akses
Sesuai tarif Jarber SelulerPencari Akses
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Jarber Seluler PencariAkses
Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 449,-/ menit
Referensi
TE11
Area Layanan A Area Layanan B
MSC OLO
MSC Isat
SG Isat
SG OLO
MSC OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan CPelanggan Jarber
Pencari Akses Area Layanan C yang dihandle oleh MSC di
Area Layanan B
Nomor yang dpanggil
Pelangganpemanggil
Pelangganpemanggil
5
Terminasi Jarak Jauh dari Jarber Seluler Pencari Akses keJarber Seluler Indosat
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses (dari manasaja) melakukan panggilankepada pelanggan JarberSeluler Indosat. TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang berbedadengan Area Layanan nomorJarber Seluler Indosat yang dipanggil.
Metode pemanggilan08XY N1 N2 …. N6 (N7)
08XY adalah NDC JarberSeluler Indosat, dimana XY adalah 14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jarber SelulerPencari Akses
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses
Jarber SelulerPencari Akses
Record JarberSelulerPencari Akses
Sesuai tarif Jarber SelulerPencari Akses
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Jarber Seluler PencariAkses
Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 622,-/ menit
Referensi
TE12
Area Layanan A Area Layanan B
MSC OLO
SG Isat
SG OLO
MSC OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan CPelanggan Area
Layanan C yang dihandle oleh MSC di
Area Layanan B
MSCIsat
MSCIsat
Nomor yang dpanggil
Pelangganpemanggil
Pelangganpemanggil
6
Terminasi Lokal dari Jartap Pencari Akses ke Jarber SelulerIndosat
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jartap LokalPencari Akses (dari manasaja) melakukan panggilankepada pelanggan JarberSeluler Indosat. TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang sama denganArea Layanan nomor JarberSeluler Indosat yang dipanggil.
Metode pemanggilan08XY N1 N2 …. N6 (N7)
08XY adalah NDC JarberSeluler Indosat, dimana XY adalah 14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jartap LokalPencari Akses
Pelanggan Jartap LokalPencari Akses
Jartap LokalPencari Akses
Record JartapLokal PencariAkses
Sesuai tarif Jartap LokalPencari Akses
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Jartap Lokal PencariAkses
Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 361,-/ menit
Referensi
TE13
Area Layanan A Area Layanan B
LE OLO
MSCIsat
SG Isat
SG OLO
MSC OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan C
Nomor yang dpanggil
Pelangganpemanggil
Nomor Fixed Wireless
pemanggil
Nomor Fixed Wireless
pemanggil
7
Terminasi Jarak Jauh dari Jartap Pencari Akses ke JarberSeluler Indosat
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jartap LokalPencari Akses (dari manasaja) melakukan panggilankepada pelanggan JarberSeluler Indosat. TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang berbedadengan Area Layanan nomorJarber Seluler Indosat yang dipanggil
Metode pemanggilan08XY N1 N2 …. N6 (N7)
08XY adalah NDC JarberSeluler Indosat, dimana XY adalah 14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jartap LokalPencari Akses
Pelanggan Jartap LokalPencari Akses
Jartap LokalPencari Akses
Record JartapLokal PencariAkses
Sesuai tarif Jartap LokalPencari Akses
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Jartap Lokal PencariAkses
Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 471,-/ menit
Referensi
TE14
Area Layanan A Area Layanan B
LE OLO
MSC Isat
SG Isat
SG OLO
MSC OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan C
MSC Isat
Nomor yang dpanggil
Pelangganpemanggil
Nomor Fixed Wireless
pemanggil
Nomor Fixed Wireless
pemanggil
8
Terminasi Lokal dari Jarber Satelit Pencari Akses ke JarberSeluler Indosat
Referensi
TE15
Area Layanan Jarber Satelit Area Layanan A
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jaringan BergerakSatelit melalukan panggilankepada pelanggan JarberSeluler Indosat. TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang sama denganArea Layanan Nomorpelanggan Jarber SelulerIndosat yang dipanggil.
Metode pemanggilan08XY N1 N2 …. N6 (N7)
08XY adalah NDC JarberSeluler Indosat, dimana XY adalah 14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
MSC IsatPenyelenggara
Satelit
PenyelenggaraSatelit
Nomor yang dpanggil
Area Layanan B
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jarber Satelit Pelanggan Jarber Satelit Jarber Satelit Jarber Satelit Sesuai dengan tarif JarberSatelit
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Jarber Satelit Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 574,-/ menit
9
Terminasi Jarak Jauh dari Jarber Satelit Pencari Akses keJarber Seluler Indosat
Referensi
TE16
Area Layanan Jarber Satelit Area Layanan A
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jaringan BergerakSatelit melalukan panggilankepada pelanggan JarberSeluler Indosat dimana TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang berbedadengan Area Layanan Nomorpelanggan Jarber SelulerIndosat yang dipanggil.
Metode pemanggilan
08XY N1 N2 …. N6 (N7)08XY adalah NDC JarberSeluler Indosat, dimana XY adalah 14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan B
MSC IsatPenyelenggara
Satelit
PenyelenggaraSatelit
Nomor yang dpanggil
MSC Isat
Nomor yang dpanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jarber Satelit Pelanggan Jarber Satelit Jarber Satelit Jarber Satelit Sesuai dengan tarif JarberSatelit
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Jarber Satelit Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 851,-/ menit
10
Jartap Internasional Pencari Akses melakukan Terminasike Jarber Seluler Indosat
Referensi
TE17
Luar Negeri Area Layanan A
Deskripsi Percakapan
Pelanggan JaringanTelekomunikasi di Luar Negerimelakukan panggilan kepadapelanggan Jarber SelulerIndosat dimana panggilantersebut disalurkan melaluiSGI Pencari Akses
Metode pemanggilan+628XY N1 N2 …. N6 (N7)
08XY adalah NDC JarberSeluler Indosat, dimana XY adalah 14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan BMSC Isat
MSCIsat
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
Nomor yang dpanggil
Nomor yang dpanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail - - - - -
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Jartap SambunganInternasional PencariAkses
Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 510,-/ menit
11
Terminasi Lokal dari Pencari Akses sebagai PenyelenggaraJasa SLJJ ke Jarber Seluler Indosat
Deskripsi Percakapan
Pelanggan JaringanTelekomunikasi melakukanpanggilan kepada pelangganJarber Seluler Indosat denganmenggunakan kode akses01X. Titik Interkoneksiberada di Area Layanan yang sama dengan Area LayananNomor pelanggan JarberSeluler Indosat yang dipanggil.
Metode pemanggilan01X 8AB N1 N2 …. N6 (N7)
01X adalah kode aksesPenyelenggara Jasa SLJJ, 8AB adalah NDC Jarber SelulerIndosat, dimana AB adalah14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
Referensi
TE18
Area Layanan A Area Layanan B
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
MSC IsatPenyelenggara
Jasa SLJJ
PenyelenggaraJasa SLJJ
Nomor yang dpanggil
Area Layanan C
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail PenyelenggaraJasa SLJJ
Pelanggan yg mengakseskode akses SLJJ 01X
- Peny. JasaSLJJ
Sesuai dengan tarifPenyelenggara Jasa SLJJ
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Penyelenggara Jasa SLJJ Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 361,-/ menit
12
Terminasi Lokal dari Pencari Akses sebagai PenyelenggaraJasa SLJJ ke Jarber Seluler Indosat
Deskripsi Percakapan
Pelanggan JaringanTelekomunikasi melakukanpanggilan kepada pelangganJarber Seluler Indosat denganmenggunakan kode akses01X. Titik Interkoneksiberada di Area Layanan yang sama dengan Area LayananNomor pelanggan JarberSeluler Indosat yang dipanggil.
Metode pemanggilan01X 8AB N1 N2 …. N6 (N7)
01X adalah kode aksesPenyelenggara Jasa SLJJ, 8AB adalah NDC Jarber SelulerIndosat, dimana AB adalah14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
Referensi
TE19
Area Layanan A Area Layanan B
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan C
MSC IsatPenyelenggara
Jasa SLJJ
PenyelenggaraJasa SLJJ
Nomor yang dpanggil
MSC Isat
Nomor yang dpanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail PenyelenggaraJasa SLJJ
Pelanggan mengakseskode akses SLJJ 01X
- Peny. JasaSLJJ
Sesuai dengan tarifPenyelenggara Jasa SLJJ
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Penyelenggara Jasa SLJJ Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 471,-/ menit
2. Layanan Terminasi ke JaringanTetap Lokal INDOSAT
14
Terminasi Lokal dari Jarber Seluler Pencari Akses ke JartapLokal Indosat
Referensi
TE21
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses (dari manasaja) melakukan panggilankepada pelanggan JartapLokal Indosat. TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang sama denganArea Layanan nomor JartapLokal Indosat yang dipanggil
Metode pemanggilan0AB(C) N1 N2 …. N7 (N8)
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses memutarnomor pelanggan JaringanTetap Lokal Indosat lengkapdengan Kode Area.
MSC OLO
LE Isat
SG Isat
SG OLO
MSC OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan CPelanggan Jarber
Pencari Akses Area Layanan C yang dihandle oleh MSC di
Area Layanan B
Nomor yang dpanggil
Pelangganpemanggil
Pelangganpemanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jarber SelulerPencari Akses
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses
Jarber SelulerPencari Akses
Record JarberSelulerPencari Akses
Sesuai tarif Jarber SelulerPencari Akses
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Jarber Seluler PencariAkses
Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 152,-/ menit
15
Terminasi Jarak Jauh dari Jarber Seluler Pencari Akses keJartap Lokal Indosat
Referensi
TE22
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses (dari manasaja) melakukan panggilankepada pelanggan JartapLokal Indosat. TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang berbedadengan Area Layanan nomoryang dipanggil.
Metode pemanggilan0AB(C) N1 N2 …. N7 (N8)
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses memutarnomor pelanggan JaringanTetap Lokal Indosat lengkapdengan Kode Area.
MSC OLO
SG Isat
SG OLO
MSC OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan CPelanggan Area
Layanan C yang dihandle oleh MSC di
Area Layanan B
LE Isat
LE Isat
Nomor yang dpanggil
Pelangganpemanggil
Pelangganpemanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jarber SelulerPencari Akses
Pelanggan Jarber SelulerPencari Akses
Jarber SelulerPencari Akses
Record JarberSelulerPencari Akses
Sesuai tarif Jarber SelulerPencari Akses
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Jarber Seluler PencariAkses
Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 850,-/ menit
16
Terminasi Lokal dari Jartap Lokal Pencari Akses ke JartapLokal Indosat
Referensi
TE23
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jartap LokalPencari Akses melakukanpanggilan lokal kepadapelanggan Jartap LokalIndosat. Titik Interkoneksiberada di Area Layanan yang sama dengan Area Layanannomor Jartap Lokal Indosatyang dipanggil
Metode pemanggilanN1 N2 …. N7 (N8) atau
0AB(C) N1 N2 …. N7 (N8)
Untuk pangiglan lokal, KodeArea (0AB(C)) tidak diputaroleh pelanggan.
LE OLO
LE Isat
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Nomor yang dpanggil
Pelangganpemanggil
Area Layanan C
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jartap LokalPencari Akses
Pelanggan Jartap LokalPencari Akses
Jartap LokalPencari Akses
Record JartapLokal PencariAkses
Sesuai tarif Jartap LokalPencari Akses
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Jartap Lokal PencariAkses
Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 73,-/ menit
17
Terminasi Lokal dari Jartap Lokal Pencari Akses ke JartapLokal Indosat
Referensi
TE24
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jartap LokalPencari Akses (dari manasaja) melakukan panggilankepada pelanggan JartapLokal Indosat. TitikInterkoneksi berada di Area Layanan yang berbedadengan Area Layanan nomoryang dipanggil
Metode pemanggilanN1 N2 …. N7 (N8) atau
0AB(C) N1 N2 …. N7 (N8)
Untuk pangiglan lokal, KodeArea (0AB(C)) tidak diputaroleh pelanggan.
LE OLO
LE Isat
SG Isat
SG OLO
MSC OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan C
LE Isat
Nomor yang dpanggil
Pelangganpemanggil
Nomor Fixed Wireless
pemanggil
Nomor Fixed Wireless
pemanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jartap LokalPencari Akses
Pelanggan Jartap LokalPencari Akses
Jartap LokalPencari Akses
Record JartapLokal PencariAkses
Sesuai tarif Jartap LokalPencari Akses
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Jartap Lokal PencariAkses
Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 569,-/ menit
18
Terminasi dari Jarber Satelit Pencari Akses ke Jartap LokalIndosat
Referensi
TE25
Area Layanan Jarber Satelit Area Layanan A
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jaringan BergerakSatelit melalukan panggilankepada pelanggan JaringanTetap Lokal Indosat
Metode pemanggilan0AB(C) N1 N2 …. N7 (N8)
Pelanggan Jarber Satelitmemutar nomor pelangganJartap Lokal Indosat lengkapdengan kode area
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan BLE
Isat
LE IsatPenyelenggara
Satelit
PenyelenggaraSatelit
Nomor yang dpanggil
Nomor yang dpanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jarber Satelit Pelanggan Jarber Satelit Jarber Satelit Jarber Satelit Sesuai dengan tarif JarberSatelit
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Jarber Satelit Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 564,-/ menit
19
Jartap Internasional Pencari Akses melakukan Terminasike Jartap Lokal Indosat
Referensi
TE26
Luar Negeri Area Layanan A
Deskripsi Percakapan
Pelanggan JaringanTelekomunikasi di Luar Negerimelalukan panggilan kepadapelanggan Jartap LokalIndosat dimana panggilantersebut disalurkan melaluiSGI Pencari Akses
Metode pemanggilan+62AB(C) N1 N2 …. N7 (N8)
Pelanggan di Luar Negerimemutar nomor pelangganJartap Lokal Indosat lengkapdengan Kode Negara (+62) Indonesia dan Kode Area
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan BLE
Isat
LE Isat
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
Nomor yang dpanggil
Nomor yang dpanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail - - - - -
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Jartap SambunganInternasional PencariAkses
Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 549,-/ menit
20
Terminasi Lokal dari Pencari Akses sebagai PenyelenggaraJasa SLJJ ke Jartap Lokal Indosat
Referensi
TE27
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan JaringanTelekomunikasi melakukanpanggilan kepada pelangganJartap Lokal Indosat denganmenggunakan kode akses01X. Titik Interkoneksiberada di Area Layanan yang sama dengan Area LayananNomor pelanggan JartapLokal Indosat yang dipanggil.
Terminasi Jarak Jauh dari Pencari Akses sebagaiPenyelenggara Jasa SLJJ ke Jartap Lokal Indosat
Referensi
TE28
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan JaringanTelekomunikasi melakukanpanggilan kepada pelangganJartap Lokal Indosat denganmenggunakan kode akses01X. Titik Interkoneksiberada di Area Layanan yang berbeda dengan Area Layanan Nomor pelangganJartap Lokal Indosat yang dipanggil.
Terminasi SMS ke Jaringan Bergerak Seluler Indosat atauJaringan Tetap Lokal Indosat
Referensi
TE31
Area Layanan Jartap Lokalatau Jarber Seluler Indosat
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jaringan Asal(Jarber Seluler atau JarberSatelit atau Jartap Lokaldengan Mobilitas Terbatas) mengirimkan sms kepadapelanggan Jarber Seluler atauJartap Lokal dengan MobilitasTerbatas Indosat
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
SMSC Isat
PenyelenggaraJaringan Asal
PenyelenggaraJaringan Asal
SMSC OLO
Nomor yang dpanggil
Nomor yang dpanggil
Metode pemanggilan08XY N1 N2 …. N6 (N7)
atau
0AB(C) N1 N2 …. N7 (N8)
08XY adalah NDC JarberSeluler Indosat, dimana XY adalah 14, 15, 16, 55, 56, 57 dan 58
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jaringan Asal Pelanggan Jaringan Asal Jaringan Asal Record Jar. Asal
Sesuai tarif sms di JaringanAsal
Interkoneksi Jartap Lokal atauJarber SelulerIndosat
Jaringan Asal Jartap Lokalatau JarberSeluler Indosat
Record Indosat
Rp. 38,- / message
4. Layanan Originasi dari JaringanBergerak Seluler
25
Originasi dari Jaringan Bergerak Seluler Indosat untukPanggilan Internasional dengan Kode Akses 00X
Jenis Layanan
OR11
Area Layanan A Luar Negeri
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jarber SelulerIndosat melakukan panggilankepada pelanggan JaringanTelekomunikasi di Luar Negeridengan menggunakan jasaSLI 00X
Metode pemanggilan
00X + Kode Negara + Kode Area + Nomor
Pelanggan Jarber SelulerIndosat melakukan panggilandengan jasa SLI 00X
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan BMSCIsat
MSC Isat
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
PelangganPemanggil
PelangganPanggilan
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail JartapInternasionalPencari Akses
Pelanggan Jarber SelulerIndosat
Jarber SelulerIndosat
Jartap Int’l Pencari Akses
Sesuai tarif JartapInternasional Pencari Akses
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Jartap SambunganInternasional PencariAkses
Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 510,- /menit + BiayaBilling dan Penagihan
26
Originasi Lokal dari Jaringan Bergerak Seluler Indosatuntuk Panggilan SLJJ dengan Kode Akses 01X
Referensi
OR12
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jarber SelulerIndosat melakukan panggilanSLJJ kepada pelangganJaringan Telekomunikasi diArea Layanan lain denganmenggunakan jasa SLJJ 01X. Tititk Interkoneksi dan nomorpelanggan pemanggil beradadi Area Layanan yang sama.
Metode pemanggilan01X + Nomor Pelanggan
Pelanggan Jartap LokalIndosat melakukan panggilanSLJJ dengan Kode Akses 01X
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
MSC Isat
PenyelenggaraJasa SLJJ
PenyelenggaraJasa SLJJ
PelangganPemanggil
Area Layanan C
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail PenyelenggaraJasa SLJJ
Pelanggan Jartap LokalIndosat
Jarber SelulerIndosat
Peny. JasaSLJJ
Sesuai tarif PenyelenggaraJasa SLJJ
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Penyelenggara Jasa SLJJ Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 361,-/ menit + BiayaBilling dan Penagihan
27
Originasi Jarak Jauh dari Jaringan Bergerak SelulerIndosat untuk Panggilan SLJJ dengan Kode Akses 01X
Referensi
OR13
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jarber SelulerIndosat melakukan panggilanSLJJ kepada pelangganJaringan Telekomunikasi diArea Layanan lain denganmenggunakan jasa SLJJ 01X. Tititk Interkoneksi dan nomorpelanggan pemanggil beradadi Area Layanan yang berbeda.
Metode pemanggilan01X + Nomor Pelanggan
Pelanggan Jartap LokalIndosat melakukan panggilanSLJJ dengan Kode Akses 01X
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan C
MSC Isat
PenyelenggaraJasa SLJJ
PenyelenggaraJasa SLJJ
PelangganPemanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail PenyelenggaraJasa SLJJ
Pelanggan Jartap LokalIndosat
Jarber SelulerIndosat
Peny. JasaSLJJ
Sesuai tarif PenyelenggaraJasa SLJJ
Interkoneksi Jarber SelulerIndosat
Penyelenggara Jasa SLJJ Jarber SelulerIndosat
Record Indosat
Rp. 471,-/ menit + BiayaBilling dan Penagihan
5. Layanan Originasi dari JaringanTetap Lokal
29
Originasi dari Jaringan Tetap Lokal Indosat untukPanggilan Internasional dengan Kode Akses 00X
Referensi
OR21
Area Layanan A Luar Negeri
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jartap LokalIndosat melakukan panggilankepada pelanggan JaringanTelekomunikasi di Luar Negeridengan menggunakan jasaSLI 00X
Metode pemanggilan
00X + Kode Negara + Kode Area + Nomor
Pelanggan Jartap LokalIndosat melakukan panggilandengan jasa SLI 00X
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan BLE
Isat
LE Isat
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
PelangganPemanggil
PelangganPanggilan
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail JartapInternasionalPencari Akses
Pelanggan Jartap LokalIndosat
Jartap LokalIndosat
Jartap Int’l Pencari Akses
Sesuai tarif JartapInternasional Pencari Akses
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Jartap SambunganInternasional PencariAkses
Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 549,-/ menit + BiayaBilling dan Penagihan
30
Originasi Lokal dari Jaringan Tetap Lokal Indosat untukPanggilan SLJJ dengan Kode Akses 01X
Referensi
OR22
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jartap LokalIndosat melakukan panggilanSLJJ kepada pelangganJaringan Telekomunikasi diArea Layanan lain denganmenggunakan jasa SLJJ 01X. Tititk Interkoneksi dan nomorpelanggan pemanggil beradadi Area Layanan yang sama.
Metode pemanggilan01X + Nomor Pelanggan
Pelanggan Jartap LokalIndosat melakukan panggilanSLJJ dengan Kode Akses 01X
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
LE Isat
PenyelenggaraJasa SLJJ
PenyelenggaraJasa SLJJ
PelangganPemanggil
Area Layanan C
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail PenyelenggaraJasa SLJJ
Pelanggan Jartap LokalIndosat
Jartap LokalIndosat
Peny. JasaSLJJ
Sesuai tarif PenyelenggaraJasa SLJJ
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Penyelenggara Jasa SLJJ Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 157,-/ menit + BiayaBilling dan Penagihan
31
Originasi Jarak Jauh dari Jaringan Tetap Lokal Indosatuntuk Panggilan SLJJ dengan Kode Akses 01X
Referensi
OR23
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jartap LokalIndosat melakukan panggilanSLJJ kepada pelangganJaringan Telekomunikasi diArea Layanan lain denganmenggunakan jasa SLJJ 01X. Tititk Interkoneksi dan nomorpelanggan pemanggil beradadi Area Layanan yang berbeda.
Metode pemanggilan01X + Nomor Pelanggan
Pelanggan Jartap LokalIndosat melakukan panggilanSLJJ dengan Kode Akses 01X
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan CLE
Isat
PenyelenggaraJasa SLJJ
PenyelenggaraJasa SLJJ
PelangganPemanggil
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail PenyelenggaraJasa SLJJ
Pelanggan Jartap LokalIndosat
Jartap LokalIndosat
Peny. JasaSLJJ
Sesuai tarif PenyelenggaraJasa SLJJ
Interkoneksi Jartap LokalIndosat
Penyelenggara Jasa SLJJ Jartap LokalIndosat
Record Indosat
Rp. 550,-/ menit + BiayaBilling dan Penagihan
5. Layanan Transit Domestik
33
Transit Domestik Single Trunk
Referensi
TR11
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jaringan. Asal (Q atau R) melakukan panggilankepada pelanggan JaringanTujuan (S atau T) di manatrafik disalurkan melaluiJartap JJ Indosat. TitikInterkoneksi Jar. Asal denganIndosat berada di Area Layanan yang sama denganTitik Interkoneksi Jar. Tujuandengan Indosat
Metode pemanggilan
-SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan C
SG OLO
TitikInterkoneksi
Peny. Jaringan R
Peny. Jaringan R
Peny. Jaringan Q
Peny. Jaringan Q
Peny. Jaringan T
Peny. Jaringan T
Peny. Jaringan S
Peny. Jaringan S
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jaringan Asal Pelanggan Jaringan Asal Jaringan Asal Record Jar. Asal
Sesuai tarif panggilan diJaringan Asal
Interkoneksi Jartap JJ IsatJaringan Tujuan
Jaringan Asal Jartap JJ IsatJar. Tujuan
Rec Isatdan Jar. Tuj.
Rp. 92,-/ menitHak Jaringan Tujuan
34
Transit Domestik Double Trunk
Referensi
TR12
Area Layanan A Area Layanan B
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jaringan. Asal (Q atau R) melakukan panggilankepada pelanggan JaringanTujuan (S atau T) di manatrafik disalurkan melaluiJartap JJ Indosat. TitikInterkoneksi Jar. Asal denganIndosat berada di Area Layanan yang berbedadengan Titik Interkoneksi Jar. Tujuan dengan Indosat
Metode pemanggilan
-
SG Isat
SG OLO
TitikInterkoneksi
Area Layanan C
SG OLO
Peny. Jaringan Q
Peny. Jaringan Q
Peny. Jaringan T
Peny. Jaringan T
SG Isat
Peny. Jaringan S
Peny. Jaringan S
TitikInterkoneksi
Peny. Jaringan R
Peny. Jaringan R
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail Jaringan Asal Pelanggan Jaringan Asal Jaringan Asal Record Jar. Asal
Sesuai tarif panggilan diJaringan Asal
Interkoneksi Jartap JJ IsatJaringan Tujuan
Jaringan Asal Jartap JJ IsatJar. Tujuan
Rec Isatdan Jar. Tuj.
Rp. 336,-/ menitHak Jaringan Tujuan
6. Layanan Transit Internasional
36
Transit Internasional
Referensi
TR21
Area Layanan A Luar Negeri
Metode pemanggilan
00X + Kode Negara + Kode Area + Nomor
Pelanggan Jaringan Q atau R melakukan panggilan denganjasa SLI 00X (00X adalahKode Akses SLI PencariAkses)
SG Isat
Area Layanan B
SG OLO
Peny. Jaringan Q
Peny. Jaringan Q
TitikInterkoneksi
Peny. Jaringan R
Peny. Jaringan R
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
PenyelenggaraTelekomunikasidi Luar Negeri
Deskripsi Percakapan
Pelanggan Jar. Asal (Q atauR) melakukan panggilankepada pelanggan JaringanTelekomunikasi di Luar Negeridengan menggunakan KodeAkses SLI milikPenyelenggara JartapSambungan InternasionalPencari Akses dimana trafikke Luar Negeri disalurkanmelalui SGI Indosat
Jenis Tagihan
Pemilik Hak(Penagih)
Pemilik Kewajiban(yang ditagih)
Pelaksana Penagihan
Sumber Data
Tarif
Retail JartapInternasionalPencari Akses
Pelanggan Jaringan Asal Jaringan Asal Jartap Int’l PencariAkses
Sesuai tarif Jartap Int’ PencariAkses
Interkoneksi Jartap SLI IsatJaringan Tujuan
Jaringan Asal Jartap SLI IsatJar. Tujuan
Rec . Isatdan Jar. Tuj.
Rp. 355,-/ menitHak Jaringan Tujuan
Dokumen Pendukung C Lampiran II (Biaya Pemanfaatan FMS) Hal.: 1 dari 5
LAMPIRAN II DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI INDOSAT BIAYA PEMANFAATAN FPI (Fasilitas Penting bagi Interkoneksi) 1. Biaya Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi Sirkit Langganan Digital (2 Mbps)
Zona Biaya Pasang Baru
(Rp) Biaya Sewa per bulan
(Rp) Zona 0 (<25Km)
9.720.000,-
Zona 1 (>25 s.d. 100 Km)
26.213.600,-
Zona 2 (>100 s.d. 200 Km)
28.208.600,-
Zona 3 (>200 s.d. 300 Km)
30.451.400,-
Zona 4 (>300 s.d.600 Km)
36.968.400,-
Zona 5 (>600 s.d. 1000 Km) 45.822.700,-
Zona 6 (>1000 Km)
900.000,-
56.703.500,-
Penetapan harga diatas mengacu pada harga pasar (sesuai KM No.162/PR.301/MPPT-97 tentang Tarif Jasa Sirkit Langganan), dan harga tersebut akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang akan diberlakukan. Harga akhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Dokumen Pendukung C Lampiran II (Biaya Pemanfaatan FMS) Hal.: 2 dari 5
1. Sewa Ruangan a, Untuk perangkat Alokasi Ruangan disediakan untuk penyimpanan perangkat termasuk pemeliharaan terhadap 1). Ruangan ber AC perangkat selama sewa berjalan, Untuk Perhitungan Luas Ruangan yang ditempati perangkat /m2/bulan Rp. 500.000,- 2).Ruangan tanpa AC Luas perangkat harus ditambah Common Area untuk kepentingan Operasional dan pemeliharaannya /m2/bulan Rp. 350.000,-
sebesar 60 cm, minimal sewa 1,5 m2 b. Untuk ruang kantor Alokasi ruangan yang disediakan khusus untuk digunakan kegiatan kantor sebagai sarana /m2/bulan Rp. 100.000,-
untuk menunjang operasional yang berkaitan dengan perangkat Telekomunikasi yang disimpan
2. Biaya Sewa Catu daya Dengan perhitungan berikut :a. Perhitungan Listrik PLN (Non UPS) Listrik PLN (Non UPS) = LWBP+WBP+beban terpasang+PPJ 3%+Service Charge LWBP = (Jml KWH LWBP tertagih/ Jml Pemakaian KWH tertagih) x tarif LWBP x jumlah pemakaian KVA bln n WBP = (Jml KWH WBP tertagih/ Jml Pemakaian KWH tertagih) x tarif WBP x jumlah pemakaian KVA bln n beban terpasang = tarif beban PLN x KVA terpasang PPJ 3 % = (LWBP + WBP + KVA terpasang) x 3% Service Charge = tarif beban x jumlah pemakaian KWH bln nb. Perhitungan Listrik UPS Listrik UPS = tarif beban UPS x jumlah pemakaian KWH bln n Keterangan LWBP = Luar Waktu Beban Puncak WBP = Waktu Beban Puncak PPJ 3 % = Pajak Penerangan Jalan Jml KWH LWBP tertagih = jumlah pemakaian KWH LWBP tertagih oleh PLN Jml KWH WBP tertagih = jumlah pemakaian KWH WBP tertagih oleh PLN Jml KWH tertagih = jumlah total KWH tertagih oleh PLN jumlah pemakaian KVA bln = jumlah pemakaian KVA terpasang tarif beban PLN = tarif beban dari PLN KVA terpasang = sesuai dengan KVA terpasang
Listrik PLNUntuk semua lokasi Tarif PLN + 200 - Rp. 830.000,- 83.00USD Rp. 280.000,- 28.00USD
UPSUntuk semua lokasi 1,300.00Rp 0.13USD Rp. 1.233.800,- 123.38USD Rp. 417.500,- 41.75USD
RectifierUntuk semua lokasi Rp. 167.500,- 16.75USD Rp. 335.000,- 33.50USD
No. Jenis Sewa Keterangan Satuan Tarif Baru
Tarif Rectifier 4 Amp / bln
Tarif Pasang KWH meter Tarif Pasang MCB 3 pole Tarif Pasang MCB 1 pole
Tarif Pasang KWH meter /kwh Tarif Pasang MCB 3 pole Tarif Pasang MCB 1 pole
Tarif Rectifier 2 Amp / bln
Dokumen Pendukung C Lampiran II (Biaya Pemanfaatan FMS) Hal.: 3 dari 5
3. Biaya Sewa Integrasi GraoundingSewa Integrasi Grounding biaya sewa/ bulan / titik titik Rp. 500.000,-
4. Biaya Kolokasia. Tarif Joining fee per mitra Rp. 5.000.000,-b. Tarif Ruang Kolokasi Biaya Rack 19" per rack/bulan rack Rp. 6.000.000,- B Small cage (2 x 1,2 mtr) per cage/bulan cage Rp. 7.500.000,- B large cage (2 x 2,5 mtr) per cage/bulan cage Rp. 12.500.000,-c. Biaya Tambahan Catu Daya Biaya Pasang Baru Rp. 2.500.000,- Tambahan biaya bulanan setiap penambahan 10 ampere dan kelipatannya Ampere Rp. 2.500.000,-
5. Towera. Model Antena Mikro Grid Diameter Diameter Diameter Diameter Tinggi 0 < D < 1,2 m per titik/bulan 1,2 < D < 2 m per titik/bulan 2 < D < 2,4 m per titik/bulan 2,4 < D < 3 m per titik/bulan110 < T < 120 m Rp. 4.080.000,- Rp. 6.119.000,- Rp. 8.703.000,- Rp. 12.918.000,-100 < T < 110 m Rp. 2.942.000,- Rp. 4.413.000,- Rp. 6.276.000,- Rp. 9.317.000,- 90 < T < 100 m Rp. 2.602.000,- Rp. 3.904.000,- Rp. 5.552.000,- Rp. 8.241.000,- 80 < T < 90 m Rp. 2.472.000,- Rp. 3.708.000,- Rp. 5.274.000,- Rp. 7.828.000,- 70 < T < 80 m Rp. 2.317.000,- Rp. 3.476.000,- Rp. 4.944.000,- Rp. 7.338.000,- 60 < T < 70 m Rp. 2.096.000,- Rp. 3.144.000,- Rp. 4.471.000,- Rp. 6.637.000,- 50 < T < 60 m Rp. 1.953.000,- Rp. 2.930.000,- Rp. 4.167.000,- Rp. 6.185.000,- 40 < T < 50 m Rp. 1.786.000,- Rp. 2.680.000,- Rp. 3.811.000,- Rp. 5.657.000,- 30 < T < 40 m Rp. 1.592.000,- Rp. 2.389.000,- Rp. 3.397.000,- Rp. 5.043.000,- 20 < T < 30 m Rp. 1.371.000,- Rp. 2.056.000,- Rp. 2.925.000,- Rp. 4.341.000,- 0 < T < 20 m Rp. 1.244.000,- Rp. 1.865.000,- Rp. 2.653.000,- Rp. 3.938.000,-
No. Jenis Sewa Keterangan Satuan Tarif Baru
Dokumen Pendukung C Lampiran II (Biaya Pemanfaatan FMS) Hal.: 4 dari 5
b. Model Antena Mikro Solid Diameter Diameter Diameter Diameter Tinggi 0 < D < 1,2 m per titik/bulan 1,2 < D < 2 m per titik/bulan 2 < D < 2,4 m per titik/bulan 2,4 < D < 3 m per titik/bulan110 <T< 120 m Rp. 4.128.000,- Rp. 8.402.000,- Rp. 10.344.000,- Rp. 15.541.000,-100 <T< 110 m Rp. 2.977.000,- Rp. 6.059.000,- Rp. 7.468.000,- Rp. 11.208.000,-90 <T< 100 m Rp. 2.633.000,- Rp. 5.360.000,- Rp. 6.599.000,- Rp. 9.914.000,-80 <T< 90 m Rp. 2.501.000,- Rp. 5.091.000,- Rp. 6.628.000,- Rp. 9.417.000,-70 <T< 80 m Rp. 2.345.000,- Rp. 4.772.000,- Rp. 5.876.000,- Rp. 8.828.000,-60 <T< 70 m Rp. 2.121.000,- Rp. 4.316.000,- Rp. 5.315.000,- Rp. 7.984.000,-50<T< 60 m Rp. 1.977.000,- Rp. 4.023.000,- Rp. 4.953.000,- Rp. 7.441.000,-40 <T< 50 m Rp. 1.808.000,- Rp. 3.679.000,- Rp. 4.530.000,- Rp. 6.806.000,-30 <T< 40 m Rp. 1.611.000,- Rp. 3.280.000,- Rp. 4.038.000,- Rp. 6.066.000,-20 <T< 30 m Rp. 1.387.000,- Rp. 2.824.000,- Rp. 4.476.000,- Rp. 5.223.000,-0 <T< 20 m Rp. 1.158.000,- Rp. 2.561.000,- Rp. 4.153.000,- Rp. 4.737.000,-c. Model Antena Yagi, Omni,Sektoral Biaya Penempatan AntennaTinggi " T " Yagi / Unit Omni / Elemen Sektoral / Elemen110 <T< 120 m Rp. 3.671.000,- Rp. 2.448.000,- Rp. 2.040.000,-100 <T< 110 m Rp. 2.648.000,- Rp. 1.756.000,- Rp. 1.471.000,-90 <T< 100 m Rp. 2.342.000,- Rp. 1.561.000,- Rp. 1.301.000,-80 <T< 90 m Rp. 2.225.000,- Rp. 1.484.000,- Rp. 1.236.000,-70 <T< 80 m Rp. 2.086.000,- Rp. 1.390.000,- Rp. 1.159.000,-60 <T< 70 m Rp. 1.886.000,- Rp. 1.258.000,- Rp. 1.048.000,-50<T< 60 m Rp. 1.758.000,- Rp. 1.171.000,- Rp. 977.000,-40 <T< 50 m Rp. 1..608000,- Rp. 1.071.000,- Rp. 893.000,-30 <T< 40 m Rp. 1.433.000,- Rp. 955.000,- Rp. 796.000,-20 <T< 30 m Rp. 1.234.000,- Rp. 823.000,- Rp. 685.000,-0 <T< 20 m Rp. 1.119.000,- Rp. 746.000,- Rp. 622.000,-
6. Tarif Top Roof = Tarif Tower
No. Jenis Sewa Keterangan Satuan Tarif Baru
Dokumen Pendukung C Lampiran II (Biaya Pemanfaatan FMS) Hal.: 5 dari 5
7. Tarif Telepon dan PABX TeleponPasang Fixed Line Rp. 1.000.000,-Pasang LDS Rp. 1.500.000,-Abonemen LDS Rp. 4.250.000,-
PABXTarif Tambahan Extention Rp. 500.000,-
8. Raised floor 1 ,5 x dari ruangan ber AC tarif / m2 / bulan Rp. 750.000,-9. Penempatan BTS
IndoorSpace di Roof (2 x 3 m2) Tarif / bulan Rp. 9.000.000,-Ruangan RBS ( 3 x 4 m2)Antenna IndoorOutdoor Tarif / bulan Rp. 7.200.000,-
11. Tarif Jalan AksesIndoorSpace di Roof (2 x 3 m2) Tarif / bulan Rp. 9.000.000,-Ruangan RBS ( 3 x 4 m2)Antenna Indoor
- Penggunaan jalan akses untuk Biaya perbaikan atas kerusakan sarana dan prasarana jalan keperluan pembangunan sarana sebagai akibat pelaksanaan pembangunan untuk keperluan dan prasarana dilahan mitra tersebut menjadi beban Mitra Penyelenggara. penyelenggara selama masa pembangunan Tarif akses / bulan Rp. 15.000.000,- - Penggunaan jalan akses untuk keperluan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Tarif / bulan/ meter--lari Rp. 5.000,-