Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pos & Telekomunikasi Nomor : 205 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya. Tanggal : 11 April 2008 DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) REFERENCE INTERCONNECT OFFER (RIO) TELKOMSEL Jakarta, April 2008 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR Wisma Mulia Mezzanine - 19 th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta - 12710
151
Embed
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) … · Telkomsel akan memberikan jawaban terhadap permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari kerja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pos & Telekomunikasi Nomor : 205 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya.
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR Wisma Mulia Mezzanine - 19th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta - 12710
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI)
MILIK PT. TELKOMSEL
DAFTAR ISI
1. DAFTAR PERUBAHAN
2. EXECUTIVE SUMMARY
3. PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI
4. DOKUMEN PENDUKUNG A – PERENCANAAN DAN OPERASI
5. DOKUMEN PENDUKUNG B – PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
6. DOKUMEN PENDUKUNG C – DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI
7. DOKUMEN PENDUKUNG D – SPESIFIKASI TEKNIS
8. DOKUMEN PENDUKUNG E – DEFINISI DAN INTEPRETASI
9. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN
Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi Selular
DAFTAR PERUBAHAN
No/Hal Referensi Uraian
1. Executive Summary
Penambahan klausul baru pada hal. iii sbb : ”Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan harga jasa layanan transit dapat dibuat dalam perjanjian terpisah secara B2B (Business to Business) antara Pencari Akses dengan Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga dengan Penyedia Akses. Penyaluran trafik yang bersifat refilling tidak diperkenankan”
2. Dokumen Pendukung A
Perencanaan & Operasi
a) Point 3.1 tentang Interkoneksi Voice
Perubahan/penjabaran lebih jelas pada klausul butir (c) dalam DPI 2007 (hal.5) menjadi dua butir, yaitu butir (c) dan butir (d) dalam DPI 2008 (hal.5)
b) Lampiran A1 tentang Informasi Jaringan Penyelenggara
• Perubahan pada Point 1.2 tentang Daftar lokasi sentral gerbang dan kapasitas Interkoneksi yang disediakan (hal.29-30)
• Penambahan Point 1.3 tentang Daftar Lokasi STP untuk interkoneksi signaling beserta konfigurasinya (hal.31)
3. Dokumen Pendukung C
Daftar Layanan Interkoneksi
a) Lampiran C201 – Layanan Panggilan Terminasi Telkomsel
Mengalami perubahan dari sisi tarif terminasi baik dari penyelenggara jasa maupun jaringan (hal.5)
b) Lampiran C202 – Layanan Panggilan Originasi Telkomsel
Mengalami perubahan dari sisi tarif originasi baik ke penyelenggara jasa SLI maupun SLJJ serta perubahan klausul service charge (hal.6)
c) Lampiran C203 – Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel
Mengalami perubahan dari sisi tarif interkoneksi SMS (hal.7)
Daftar Perubahan
ii
No/Hal Referensi Uraian
4. Daftal Layanan Interkoneksi Yang Ditawarkan
a) Layanan Panggilan Terminasi
Mengalami perubahan dari sisi tarif terminasi baik dari penyelenggara jasa maupun jaringan serta skenario ruting trafik terminasi ke Telkomsel (hal.3-8)
b) Layanan Panggilan Originasi
Mengalami perubahan dari sisi tarif Originasi baik ke penyelenggara jasa SLI maupun SLJJ, perubahan klausul service charge, serta skenario ruting trafik originasi dar Telkomsel (hal.8-10)
c) Layanan SMS
Mengalami perubahan dari sisi tarif Interkoneksi SMS (hal. 10)
d) Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)
Penambahan dan perubahan pada Point 4 tentang layanan FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel, yaitu jenis layanan FPI Sarpen dan FPI sarpen berikut lokasi dan harga sewa yang ditawarkan (hal. 11-15)
Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi Selular
EXECUTIVE SUMMARY Pendahuluan
Dengan ditetapkannya PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006, maka Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai Significant Market Power (”SMP”) mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Penawaran Interkoneksi (”DPI”) yang tata cara penyusunannya telah ditetapkan oleh Pemerintah.
DPI ini disusun dengan tujuan:
1. Memenuhi ketentuan pemerintah, dimana Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai SMP diwajibkan untuk membuat DPI yang harus disetujui oleh BRTI sebagai regulator.
2. Memberikan petunjuk dan pedoman kepada Penyelenggara lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel
3. Memberikan penjelasan mengenai layanan interkoneksi yang diberikan Telkomsel kepada pihak lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel
Dokumen DPI Telkomsel ini disusun dengan mengacu dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
• Dokumen Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) yang ditetapkan oleh pemerintah
• Data-data dan Informasi Telkomsel
• Fundamental Technical Plan (FTP) Nasional.
• Standarisasi ITU, ETSI dan standarisasi lainnya yang relevan.
Daftar Layanan Yang Diberikan
Layanan interkoneksi yang ditawarkan kepada pihak lainnya mengacu pada ketentuan pada UU No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 52 tahun 2000, FTP Nasional serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi.
Daftar layanan dan/atau fasilitas interkoneksi yang ditawarkan oleh Telkomsel, disusun dengan mengacu pada ketentuan dokumen P2DPI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis-jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh Telkomsel dalam DPI ini, terdiri dari:
Executive Summary
ii
1. Layanan Panggilan Terminasi • Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa • Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa • Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa
2. Layanan Panggilan Originasi • Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa • Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa • Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa
3. Layanan SMS 4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)
5. Telkomsel tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Layanan-layanan lain
sepanjang secara teknis dan operasional memungkinkan serta adanya kesepakatan diantara Para Pihak.
Layanan interkoneksi tersebut diatas kami tawarkan kepada : 1. Penyelenggara Jaringan; 2. Penyelenggara Jasa yang memiliki jeringan dan kode akses.
Penjabaran lebih lanjut dari jenis-jenis layanan yang ditawarkan berikut Call Scenario dan harga dari masing-masing layanan yang di tawarkan di atas adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga). Penawaran harga layanan interkoneksi mengacu kepada PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi. Harga-harga dimaksud hanya merupakan biaya jaringan dan khusus untuk layanan Originasi apabila Pencari Akses melimpahkan tanggung jawab atas panggilan interkoneksi yang meliputi tanggung jawab atas kualitas layanan, proses billing tarif pungut, penagihan kepada pengguna dan piutang tak tertagih (Service Cost) kepada Telkomsel, maka Telkomsel akan mengenakan biaya tambahan atas Service Cost tersebut.
Untuk dapat berinterkoneksi dengan Telkomsel pada satu POI tertentu, Pencari Akses harus memiliki Sentral Gerbang yang memiliki fungsi seperti diuraikan dalam FTP Nasional yang berlaku. Kewajiban untuk menyalurkan trafik sampai dengan POI tersebut merupakan kewajiban dari Pencari Akses, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk layanan Terminasi yang dimaksud dengan Pencari Akses ádalah Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyalurkan trafik (Outgoing);
b. untuk layanan Originasi yang dimaksud dengan Pencari Akses adalah Penyelenggara Jasa.
Dalam hal penyaluran trafik dimana akses secara langsung tidak dimungkinkan maka Pencari Akses sepakat untuk bersama dengan Telkomsel menentukan Pihak Ketiga sebagai penyedia layanan transit, dan kesepakatan ini akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang mengikat ketiga pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Interkoneksi Para Pihak.
Executive Summary
iii
Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan harga jasa layanan transit dapat dibuat dalam perjanjian terpisah secara B2B (Business to Business) antara Pencari Akses dengan Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga dengan Penyedia Akses. Penyaluran trafik yang bersifat refilling tidak diperkenankan.
Seluruh layanan di atas (Originasi dan Terminasi) dapat diberikan apabila:
1. Pencari Akses telah memenuhi seluruh ketentuan dalam DPI ini;
2. Jaringan Pencari Akses telah kompatible dengan Jaringan Telkomsel sebagaimana diuraikan Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung D Spesifikasi Teknis;
3. Pencari Akses telah melakukan pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu sesuai sistem antrian pemesanan. Tata cara pemesanan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung A Perencanaan dan Operasi;
4. Perjanjian Interkoneksi antara Pencari Akses dan Telkomsel telah dilakukan.
Apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan adanya Fasilitas Penting Interkoneksi (”FPI”) yang tidak dapat disediakan oleh Pencari Akses baik oleh dirinya sendiri maupun melalui pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan dari Pemerintah dalam Lampiran 4 PM Interkoneksi, maka Telkomsel dapat menyediakan FPI tersebut dengan ketentuan:
1. secara teknis memungkinkan;
2. telah terjadi kesepakatan antara Para Pihak;
Khusus untuk lokasi POI yang berada di premises milik/dibawah kekuasaan Pihak Ketiga dan penempatan perangkat Pencari Akses Collocated dengan perangkat Telkomsel, harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis (izin) dari Pihak Ketiga penguasa premises. Mengenai masalah perizinan ini Telkomsel akan membantu Pencari Akses untuk mendapatkan izin masuk lokasi dari Pihak ketiga sebagai pemilik premises, sedangkan untuk biaya kolokasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pencari Akses.
Dalam hal akses masuk ke lokasi Penyedia Akses, Pencari Akses wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
Penggunaan FPI akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tersendiri mengacu kepada ketentuan Pemerintah, dengan mempergunakan harga yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan mengacu kepada harga yang berlaku di pasar.
Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi dan Sistem Antrian Dengan mengacu pada ketentuan regulasi yang ada, Telkomsel akan memperlakukan penyelenggara lain yang mengajukan permintaan interkoneksi ke jaringan Telkomsel berdasarkan prinsip non diskriminasi dan efisiensi.
Executive Summary
iv
Untuk dapat ditempatkan dalam sistem antrian permintaan layanan interkoneksi Telkomsel, Pencari Akses berkewajiban untuk mengajukan permintaan layanan interkoneksi yang ditujukan kepada :
Direktur Perencanaan & Pengembangan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
Wisma Mulia, Lantai 15
Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710
Surat Permintaan layanan Interkoneksi tersebut harus dilengkapi dengan seluruh lampiran data administratif tentang Pencari Akses. Data Administratif tersebut sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut :
1. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang,
2. Photo copy Izin usaha, Izin layak operasi serta Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimiliki,
3. Jenis layanan interkoneksi yang diminta, apabila merupakan permintaan baru,
4. Penjelasan bahwa layanan interkoneksi yang diminta belum disediakan oleh Telkomsel, apabila layanan yang diminta belum terdapat di DPI Telkomsel,
5. Penjelasan Permintaan tambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi apabila permintaan layanan interkoneksi yang diminta adalah penambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi.
6. Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari titik interkoneksi yang dibutuhkan,
7. Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam jaringan telekomonikasi,
8. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi.
9. Data teknis perangkatnya interkoneksi termasuk kemampuan penyelenggara dalam mengakses SKTT SOKI atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Telkomsel akan memproses permintaan layanan sesuai sistem antrian berdasarkan evaluasi prakondisi yang mempertimbangkan tingkat kesiapan, tingkat kesulitan pelaksanaan dan kompabilitas jaringan Pencari Akses terhadap jaringan Telkomsel, dengan tetap memperhatikan keperluan internal Telkomsel sebagai prioritas utama. Telkomsel akan menyampaikan posisi antrian dari Pencari Akses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi.
Dengan diterimanya dokumen permintaan interkoneksi, Telkomsel akan melakukan pengkajian terhadap dokumen tersebut. Penempatan Pencari Akses dalam sistem antrian tidak serta merta menimbulkan kewajiban kepada Telkomsel untuk memberikan Interkoneksi.Telkomsel berhak untuk menolak permintaan layanan apabila:
1. Pencari Akses tidak menyampaikan data administrasi sebagaimana dimaksud di atas,
2. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI Telkomsel,
3. Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia.
Executive Summary
v
Dalam hal terjadi Penolakan, maka penolakan akan disampaikan Telkomsel selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi tersebut. Bagi Pencari Akses yang statusnya telah ditolak, dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru.
Telkomsel akan memberikan jawaban terhadap permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya jawaban permintaan layanan interkoneksi. Atas jawaban ini Pencari Akses wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat jawaban dari Telkomsel. Dalam hal Pencari Akses tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu tersebut, maka permintaan layanan interkoneksi tersebut dianggap gugur. Apabila telah termasuk dalam kategori gugur maka Pencari Akses tersebut dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru.
Atas tanggapan Pencari Akses, maka Para Pihakakan melakukan negosiasi yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi
Perjanjian Interkoneksi Bagi Pencari Akses yang telah memenuhi prosedur permintaan layanan interkoneksi, suatu perjanjian interkoneksi wajib ditandatangani sebelumnya oleh Pencari Akses dengan Telkomsel sebelum dilakukan interkoneksi secara fisik.
Dokumen Perjanjian Pokok Interkoneksi terdiri dari Perjanjian Pokok dan Dokumen-dokumen Pendukung yang terdiri dari :
1. Dokumen Pendukung A tentang Perencanaan dan Operasi
2. Dokumen Pendukung B tentang Penagihan dan Pembayaran
3. Dokumen Pendukung C tentang Daftar Layanan Interkoneksi
4. Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis
5. Dokumen Pendukung E tentang Definisi dan Interpretasi
Dokumen-dokumen pendukung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.
Usulan Perjanjian Pokok Intertkoneksi yang diajukan oleh Telkomsel adalah sebagaimana yang terdapat dalam DPI ini.
Masa Berlaku DPI ini berlaku sejak ditetapkan oleh BRTI dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila terdapat permintaan perubahan dari BRTI atau atas inisiatif dari Telkomsel dan perubahan tersebut berlaku setelah ditetapkan kembali oleh BRTI. Perubahan-perubahan tersebut akan ditempatkan dalam daftar perubahan yang merupakan bagian dari DPI ini.
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 2
DAFTAR ISI Bab I Ketentuan Umum ................................................................................................... 5
Bab II Hak dan Kewajiban Para Pihak .......................................................................... 10
Bagian Pertama – Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Interkoneksi ............. 10 Pasal 5. Kewajiban XXXX................................................................................................ 10
Pasal 6. Hak XXXX.......................................................................................................... 10
Pasal 8. Hak Telkomsel ................................................................................................... 11
Bagian Kedua – Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Ketersambungan ....... 11 Pasal 9. Kewajiban Penyelenggara Jasa XXXX.............................................................. 11
Pasal 10. Hak Penyelenggara Jasa XXXX ...................................................................... 12
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT. XXXX TENTANG
PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI _______________________________________________________________
NOMOR : PKS ___ / ___ / ___ / ___/ ___
Pada hari ini__, tanggal ___, bulan ___, tahun ______ ( 00-00-000) di ____, oleh dan antara :
1. PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, suatu perseroan terbatas yang didirikan
dengan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor 181, tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 11 April 2005, yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKN, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Kiskenda Suriahardja dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “Telkomsel”.
2. , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ,
berkedudukan di, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ____, Jabatan , untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “XXXX”.
Para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. BAHWA Telkomsel berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan telah
mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan jaringan bergerak telekomunikasi selular, dengan Nomor KM.61 tahun 2003, tanggal 17 Desember 2003;
b. BAHWA XXXX berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. ____
tanggal ____ telah mendapatkan ijin operasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan ____________;
c. BAHWA dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringan
telekomunikasi kedua belah pihak agar dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi, maka jaringan telekomunikasi dari kedua belah pihak perlu diinterkoneksikan;
d. BAHWA Menteri Komunikasi dan Informasi melalui peraturannya Nomor 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 telah menetapkan peraturan Menteri tentang Interkoneksi antar penyelenggaraan telekomunikasi;
e. Bahwa Para Pihak selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi (selanjutnya disebut “Perjanjian”).
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 5
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DEFINISI
Kecuali diartikan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal Perjanjian, kata-kata dibawah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut :
(1) Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.
(2) Berita Acara Settlement adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masing-masing pihak.
(3) Berita Acara Volume Compare adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah, yang memuat hasil volume compare yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.
(4) Berita Acara Penyaluran Trafik adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik interkoneksi secara komersial.
(5) Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.
(6) DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.
(7) Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran trafik Interkoneksi.
(8) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
(9) GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.
(10) Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi XXXX.
(11) International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 6
(12) Jaringan Telkomsel adalah jaringan telekmunikasi yang digunakan oleh Telkomsel
(13) Jaringan XXXX adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh PT. XXXX.
(14) Ketersambungan adalah ketersambungan antara jaringan Telkomsel dengan perangkat milik Penyelenggara Jasa XXXX.
(15) Link adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan XXXX dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya.
(16) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
(17) MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
(18) Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.
(19) n adalah periode 1 (satu) bulanan
(20) Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.
(21) Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna XXXX atau sebaliknya.
(22) Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari Pengguna Telkomsel ke Penyelenggara Jasa ;
(23) Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara kepada penyelenggara tujuan panggilan;
(24) Pencari Akses adalah Penyelenggara Jaringan atau Penyelenggara Jasa yang mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya;
(25) Penyedia Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya;
(26) Penyelenggara Jasa adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki jaringan dan kode akses;
(27) Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 7
(28) Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
(29) Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.
(30) Pengguna Telkomsel adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel.
(31) Pengguna XXXX adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan XXXX.
(32) Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.
(33) Percakapan SLJJ adalah percakapan jarak jauh yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan XXXX, yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga.
(34) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan XXXX sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk dokumen-dokumen pendukungnya dan perubahan-perubahannya apabila ada.
(35) Perjanjian Pokok Interkoneksi adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX.
(36) Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call).
(37) Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak.
(38) Roaming (penjelajahan) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.
(39) Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.
(40) Routing adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi.
(41) Sender Keeps All (SKA) adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 8
sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan.
(42) Sentral Gerbang adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
(43) Short Message Service (SMS) adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan XXXX dan sebaliknya.
(44) Short Message Service Interoperator adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirim dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.
(45) SMS Broadcast adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.
(46) Short Messages Service Centre (SMSC) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan elemen jaringan operator yang dapat memungkinkan perangkat telepon selular menerima dan/atau mengirimkan SMS.
(47) Spamming adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya.
(48) STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital.
(49) Tarif Interkoneksi adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh XXXX kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan XXXX dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.
Pasal 2 STRUKTUR PERJANJIAN
(1) Perjanjian ini terdiri dari Perjanjian Pokok Interkoneksi dan Dokumen-dokumen
Pendukung. (2) Dokumen-dokumen pendukung dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.
(3) Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara Dokumen Pendukung dengan
bagian-bagian dari Perjanjian Pokok ini, maka ketentuan yang akan dipergunakan adalah ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Pokok Interkoneksi.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 9
Pasal 3
LINGKUP PERJANJIAN
(1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan Interkoneksi langsung antara jaringan XXXX dengan jaringan Telkomsel sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak dapat mengirim atau menerima jasa layanan interkoneksi yang telah disepakati kedua belah pihak ke atau dari setiap Pengguna masing-masing Pihak lainnya.
(2) Jasa layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas secara
rinci akan dituangkan dalam Dokumen Pendukung C.
Pasal 4 PERSYARATAN UMUM
(1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, XXXX dan Telkomsel wajib mentaati seluruh
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
c. KM. 4 Tahun 2001 mengenai Perencanaan Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Nasional Tahun 2000.
d. KM Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.
e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri.
f. Peraturan Menteri Kominfo PM No. 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tanggal 8 Februari 2006 tentang interkoneksi.
g. Ketentuan lain yang mengikat Para Pihak.
(2) Kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk peraturan perubahannya apabila ada.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 10
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
BAGIAN PERTAMA
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HAL INTERKONEKSI
Pasal 5 KEWAJIBAN XXXX
(1) Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan
XXXX ke DDF Telkomsel di lokasi POI untuk menyalurkan trafik outgoing yang berasal dari XXXX menuju Telkomsel, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.
(2) Mengelola seluruh jaringan XXXX secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan XXXX di sisi jaringan XXXX. (4) Membayar kepada Telkomsel biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada
keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab XXXX.
Pasal 6 HAK XXXX
(1) Menerima pembayaran biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari Telkomsel
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak XXXX sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituagkan dalam
Dokumen Pendukung A.
Pasal 7 KEWAJIBAN TELKOMSEL
(1) Menyediakan jaringan dan fasilitas pendukung yang terhubung dari jaringan
Telkomsel ke DDF XXXX di lokasi POI untuk menyalurkan trafik outgoing yang berasal dari Telkomsel menuju XXXX, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 11
(2) Mengelola seluruh jaringan Telkomsel secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Telkomsel di sisi jaringan Telkomsel. (4) Membayar kepada XXXX biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak XXXX sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak
(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada
keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Interkoneksi dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan menjadi tanggung jawab Telkomsel.
Pasal 8 HAK TELKOMSEL
(1) Menerima pembayaran biaya interkoneksi dan biaya-biaya lainnya dari XXXX
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak setelah terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituagkan dalam
Dokumen Pendukung A.
BAGIAN KEDUA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HAL KETERSAMBUNGAN
Pasal 9
KEWAJIBAN PENYELENGGARA JASA XXXX
(1) Menyediakan infrastruktur yang terhubung ke DDF Telkomsel di lokasi POI yang digunakan untuk menyalurkan trafik dari dan ke jaringan Telkomsel, sesuai konfigurasi pada Dokumen Pendukung A.
(2) Mengelola seluruh infrastruktur Penyelenggara Jasa XXXX secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Penyelenggara Jasa XXXX di sisi
infrastruktur Penyelenggara Jasa XXXX. (4) Membayar kepada Telkomsel biaya ketersambungan dan biaya-biaya lainnya
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketersambungan berdasarkan Perjanjian ini yang merupakan hak Telkomsel sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pendukung B dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 12
(5) Membayar kepada Telkomsel biaya-biaya lain yang relevan seperti biaya
penagihan, billing dan bad debt yang menjadi hak Telkomsel apabila Penyelenggara Jasa XXXX menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Telkomsel yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.
(6) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada
keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Ketersambungan dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jasa XXXX.
Pasal 10 HAK PENYELENGGARA JASA XXXX
Penyelenggara Jasa XXXX berhak menerima pendapatan dari Telkomsel yang dihasilkan dari operasional Penyelenggara Jasa XXXX setelah dikurangi dengan biaya originasi dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak Telkomsel dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.
Pasal 11 KEWAJIBAN TELKOMSEL
(1) Membuka kode akses milik Penyelenggara Jasa XXXX di Jaringan Telkomsel. (2) Mengelola seluruh infrastruktur Telkomsel secara kesisteman. (3) Menjaga performansi dan kualitas layanan Telkomsel di sisi infrastruktur
Telkomsel. (4) Membayarkan bagian yang merupakan hak pendapatan Penyelenggara Jasa
XXXX setelah dikurangi dengan biaya originasi dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak Telkomsel dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.
(5) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada
keluhan pelanggan, yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan Ketersambungan dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab Telkomsel.
.
Pasal 12 HAK TELKOMSEL
Telkomsel berhak mendapatkan biaya ketersambungan dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi haknya.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 13
BAB III KETENTUAN KHUSUS
BAGIAN PERTAMA
INTERKONEKSI
Pasal 13 INTERKONEKSI DAN STANDARD
(1) Penyambungan Jaringan Telkomsel dan jaringan XXXX harus dilakukan di POI
yang ditentukan oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Jaringan Telkomsel dan XXXX yang disambungkan di Titik Interkoneksi
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX dan sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.
(3) Dalam menggunakan layanan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, Telkomsel
dan XXXX harus mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D dan juga konfigurasi teknis interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen pendukung A.
(4) Titik Interkoneksi antara Jaringan Telkomsel dengan Jaringan XXXX berada di
DDF Telkomsel apabila Telkomsel sebagai Penyedia Akses dan berada di DDF XXXX apabila XXXX sebagai Penyedia Akses sebagaimana dijelaskan pada Dokumen Pendukung A Perjanjian ini.
Pasal 14 ROUTING
(1) Para Pihak wajib melakukan routing secara langsung sesuai dengan
kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A. (2) Dalam hal ini routing secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tidak dimungkinkan maka Para Pihak sepakat untuk menyalurkan melalui Pihak Ketiga penyedia layanan transit dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Transit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Pasal 15 PENOMORAN
(1) Para Pihak yang berinterkoneksi wajib menggunakan dan mematuhi sistem
penomoran, format penomoran, kerangka petunjuk pemakaian dan alokasi penomoran yang ditetapkan dalam rencana penomoran nasional (yang mengacu pada Fundamental Technical Plan / FTP yang diterbitkan pemerintah).
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 14
(2) Para Pihak harus saling mengirimkan informasi penomoran yang cukup dan benar.
(3) Ketentuan mengenai Sistem Penomoran XXXX dan Telkomsel untuk seluruh
lokasi Area Pelayanan dan POC tercantum dalam Dokumen Pendukung A. (4) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan dan atau penambahan
sistem penomoran yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung A, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
Pasal 16 KAPASITAS DAN FORECAST
(1) Para Pihak dengan itikad baik berkewajiban untuk menyediakan Forecast
kebutuhan kapasitas untuk setiap layanan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun kedepan di tiap-tiap lokasi POI yang ditawarkan, dan wajib direview setiap tahun sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Forecast hanya akan digunakan untuk maksud perencanaan, oleh karenanya
Para Pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan apapun kepada pihak lainnya kecuali jika pihak lainnya tersebut telah memesan dan disetujui untuk ditetapkan pada suatu layanan oleh pihak yang menyediakan.
(3) Hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan kapasitas diatur lebih rinci dalam
Dokumen Pendukung A.
Pasal 17 CLI (CALLING LINE IDENTIFICATION)
(1) Jika suatu Pihak meminta CLI dari Pihak lain, maka Pihak yang diminta akan
memberikan CLI kepada Pihak yang meminta sesuai dengan kemampuannya.
(2) Permintaan CLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. manajemen Trafik b. manajemen penagihan c. pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik
dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan.
d. menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi e. berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan
Pengguna; dan f. pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan
(3) Jika ada suatu perubahan dalam undang undang atau peraturan yang berkenaan
dengan CLI, maka suatu Pihak harus mematuhi ketentuan hukum tersebut dengan merubah pengoperasian CLI sesuai dengan undang-undang yang baru.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 15
BAGIAN KEDUA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Pasal 18
OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT INTERKONEKSI
(1) Penyambungan Interkoneksi dan integrasi antar sistem harus melibatkan Para Pihak.
(2) Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas Perangkat
Interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah sampai dengan DDF POI. (3) Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya
untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara :
a. saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi
antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX. b. penetapan tolak ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan
secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.
(4) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, baik dari sisi operasi maupun
pemeliharaan Perangkat Interkoneksi Para Pihak sepakat untuk saling membantu terutama dalam memberikan kemudahan ijin masuk ke lokasi Perangkat Interkoneksi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
(5) Dalam hal terjadi kerusakan pada Perangkat Interkoneksi maka Pihak yang
memiliki Perangkat Interkoneksi tersebut yang berkewajiban untuk memperbaikinya, dengan biayanya sendiri kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian Pihak lainnya atau pekerja resmi Pihak lainnya.
Pasal 19 PERUBAHAN SISTEM
(1) Dalam hal salah satu pihak mengadakan perubahan/modifikasi pada sistemnya
atau subsistemnya sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus diadakan perubahan/modifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam jangka waktu tertentu seperti terdapat dalam Dokumen Pendukung A.
(2) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi antara lain:
a. penambahan perangkat, jadwal pelaksanaan dan perencanaan hubungan putus.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 16
b. perubahan dan atau modifikasi sistem/subsistem yang dapat mempengaruhi performansi sistem/subsistem pihak lainnya seperti namun tidak terbatas pada perubahan dan atau modifikasi sentral Hardware & Software, Routing, dan Signaling.
(3) Pemberitahuan tertulis adanya rencana modifikasi dari satu Pihak kepada Pihak
lainnya ditujukan kepada : Telkomsel : PT. Telekomunikasi Selular Direktur Perencanaan & Pengembangan
(4) Biaya penggantian dan atau pelaksanaan perubahan atau modifikasi sistem dan subsistem akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak yang dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh Pihak yang berwenang masing-masing Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(5) Jika suatu Pihak membuat suatu Perubahan Jaringan, perubahan tersebut harus memastikan bahwa Panggilan yang diterima dari Pihak lain tidak terganggu terhadap sambungan secara keseluruhan atau terganggu dengan cara apapun dari panggilan secara umum yang dibuat oleh Pelanggan Pihak yang merubah.
(6) Para Pihak setuju untuk bekerjasama dan saling berkonsultasi pada saat
implementasi Perubahan Jaringan dan saling memelihara aliran informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan, dengan maksud untuk memperkecil, menghapuskan segala gangguan terhadap Layanan yang disediakan sesuai Perjanjian Interkoneksi ini dan untuk mengakomodasi keinginan kedua belah pihak mengenai komitmen waktu dan implikasi Perubahan Jaringan yang diusulkan.
(7) Para Pihak mempunyai hak untuk memodifikasi, merubah atau mengganti
teknologi yang digunakan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja layanan dari jaringan yang disediakan masing-masing Pihak, dengan ketentuan bahwa modifikasi tersebut tidak berpengaruh pada kinerja jaringan yang disediakan untuk Pihak lain
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 17
Pasal 20 PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN SISTEM
Para Pihak yang berinterkoneksi wajib bertanggungjawab atas keamanan pengoperasian sistemnya masing-masing dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian sistem tersebut tidak akan :
a. membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor,
pekerja, agen atau pelanggan dari pihak lainnya; b. merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian
sistem milik pihak lain.
Pasal 21 PERJANJIAN PENYAMBUNGAN PERALATAN
Selain untuk kepentingan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak tidak diperkenankan menyambungkan atau memasang suatu perangkat lain kedalam sistem jaringan interkoneksi kecuali penyambungan perangkat tersebut disetujui oleh secara tertulis oleh Para Pihak, tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.
BAGIAN KETIGA PELAYANAN INTERKONEKSI
Pasal 22
RUANG LINGKUP LAYANAN
(1) Interkoneksi Jaringan Telkomsel dengan Jaringan XXXX harus dapat melayani jenis-jenis layanan Interkoneksi end to end yang telah disepakati kedua belah Pihak.
(2) Interkoneksi harus mampu memberikan data seluruh jenis layanan interkoneksi
sehingga baik Telkomsel maupun XXXX dapat menghitung biaya dan pendapatan interkoneksi yang harus dikeluarkan dan diterima oleh masing-masing Pihak.
(3) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Pengguna Telkomsel, Pengguna XXXX
dan masyarakat, Telkomsel dan XXXX dapat menyelenggarakan pelayanan bersama dan saling melayani Interkoneksi jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak yang pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak dan akan menjadi lampiran dari dokumen pendukung terkait serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 18
(4) Jenis layanan telekomunikasi yang dapat diinterkoneksikan serta penyelenggaraan pelayanan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
(5) Masing-masing pihak tidak berkewajiban untuk menyediakan atau berhak
mengakses layanan tambahan kecuali ada pernyataan tertulis untuk layanan tambahan tersebut.
(6) Dalam hal penyelenggaraan Interkoneksi jasa telekomunikasi untuk pelayanan
umum yang melibatkan pihak ketiga, diatur sesuai peraturan yang berlaku.
(7) Dalam hal Telkomsel dan XXXX menyelenggarakan pelayanan bersama, maka penyediaan sarana dan pemrograman kode aksesnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
(8) Kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, biaya yang
timbul untuk persiapan implementasi pelayanan Interkoneksi jasa telekomunikasi dan pelayanan bersama di masing-masing Pihak menjadi tanggung jawab masing-masing.
(9) Pendapatan dan biaya interkoneksi pelayanan jasa telekomunikasi yang
dimaksud ayat (7) Pasal ini, untuk masing-masing pihak dihitung secara proporsional berdasarkan Tarif interkoneksi yang berlaku.
Pasal 23 KUALITAS LAYANAN
(1) Para Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upaya
untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya dengan cara :
a. saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi
antara Gateway MSC Telkomsel dengan Sentral Gerbang XXXX. b. penetapan tolak ukur parameter teknis dan pelayanan akses Jaringan
secara terukur dan berjangka waktu sesuai kondisi yang disepakati bersama.
(2) Tingkat pelayanan Telkomsel dan XXXX untuk layanan basic telephoni dasar
(voice) adalah sebagai berikut:
a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan);
b. ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 60% (enam puluh persen); c. Loss Call maksimum 1% (satu persen); d. CCS Congestion maksimal 1 % (satu persen); e. CCS CCS #7 Call Failure maksimal 1% (satu persen).
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 19
(3) Parameter CCS #7 Link Load (SDL), 1 sirkit SDL maksimum dibebani 0,4 Erlang dari dua arah.
(4) Telkomsel dan XXXX memberi jaminan Utilisasi Sirkit Interkoneksi dengan
ketentuan:
a. Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of Service (GOS ) 1%;
b. maksimum utilisasi operasional adalah 85%; b. jika dilakukan penambambahan maka target utilisasinya minimal sebesar
65%.
(5) Tingkat pelayanan Telkomsel dan XXXX untuk jasa layanan SMS adalah sebagai berikut:
a. Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan
persen koma sembilan puluh sembilan); b. Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24. (International
Roaming Expert Group); c. Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak; d. Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing pihak; e. SMS Success Delivery dalam 30 detik minimal sebesar 90% (sembilan puluh
persen). (6) Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat (SMS),
adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link.
(7) Standar Pelayanan (Service Level Agreement) untuk jasa layanan SMS, selain
yang diatur pada Perjanjian ini, mengacu pada spesifikasi yang diatur dalam IREG-24.
(8) Jika tidak dicapai tolak ukur yang dikehendaki dalam Pasal ini, maka Para Pihak
sepakat akan mengkoordinasikan melalui tim masing-masing Pihak untuk mengupayakan penyelesaian semaksimal mungkin (best effort) atas masalah tersebut.
(9) Pemberian kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing Pihak harus
memperhatikan parameter performansi network yang sesuai dengan standar kinerja yang tercantum secara rinci dalam Dokumen Pendukung A.
Pasal 24 LAYANAN BARU
(1) Salah satu Pihak dapat meminta Pihak lainnya untuk menambah layanan baru
sebagaimana yang telah diberikan kepada Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 20
Interkoneksi dengan Pihak Ketiga tersebut, dengan ketentuan layanan baru tersebut tidak bertentangan dengan lisensi yang dimiliki Para Pihak.
(2) Para Pihak akan memenuhi permintaan Pihak lainnya mengenai layanan baru
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk dimasukan ke dalam Perjanjian ini termasuk penetapan fasilitas dan persyaratan standar, jika permintaan tersebut telah disepakati secara tertulis dan sesuai dengan persyaratan standar yang diberikan oleh Para Pihak.
BAGIAN KEEMPAT KEUANGAN
Pasal 25
TARIF INTERKONEKSI
(1) Tarif interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
(2) Tarif interkoneksi sebagaimana dimaksud diatas dimungkinkan untuk ditinjau
kembali sesuai dengan perubahan peraturan Pemerintah tentang Tarif Interkoneksi antar Penyelenggara Telekomunikasi dan atau berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah Pihak.
Pasal 26 PEMBEBANAN BIAYA, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
(1) Atas penggunaan layanan interkoneksi yang dimaksud pada pasal 22 Perjanjian
ini Para Pihak sepakat untuk dikenakan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung C.
(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran yang dimaksud pada ayat (1)
diatas, untuk keperluan penagihan masing-masing Pihak berkewajiban untuk mencatat data-data yang terkait layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.
(3) Tatacara penyelesaian penagihan dan pembayaran secara rinci tercantum
dalam Dokumen Pendukung B Perjanjian ini. (4) Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal
yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung B.
(5) Para Pihak sepakat bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatas, hanya diperkenankan terjadi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 21
(6) Jika peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka Pihak yang tidak mengirimkan informasi tagihan akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari total fee billing yang seharusnya dibayarkan.
(7) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan
dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.
Pasal 27 BIAYA TRANSFER PANGGILAN (CALL FORWARDING)
Apabila salah satu Pihak melakukan suatu transfer panggilan (Call Forwarding) kepada Pihak lain, maka dapat dikenakan beban biaya seperti lazimnya panggilan kecuali apabila nomor panggilan yang ditransfer tidak dikenali.
BAGIAN KELIMA PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI
Pasal 28
PENYEDIAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI
(1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia (Confidential), oleh karena itu tidak ada satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat Perjanjian tertulis kedua belah Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling
dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini atau oleh peraturan yang berlaku.
(3) Sepenuhnya dimengerti oleh Para Pihak bahwa pemberian informasi yang
terkandung dalam Perjanjian ini dikecualikan pada a. informasi yang sudah menjadi milik umum (Public Domain); b. informasi tersebut dikembangkan secara independen oleh pihak ketiga tanpa
melanggar ketentuan Perjanjian ini; c. diminta dibuka karena persyaratan hukum.
(4) Untuk menjamin kerahasiaan seluruh Dokumen yang diberikan, bilamana perlu
Para Pihak dapat setiap saat meminta pengembalian Dokumen kepada Pihak yang lainnya.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 22
(5) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus tetap dijamin kerahasiaannya baik oleh Karyawan ataupun Pihak lain yang terkait. Untuk itu bilamana dibutuhkan informasi yang akan diberikan harus dibatasi sesuai kebutuhan.
(6) Apabila salah satu melanggar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang
merasa dirugikan akan menghentikan seluruh kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini dan 5 (lima) tahun sejak terjadinya penghentian tersebut Para Pihak harus tetap saling menjaga kerahasiaan Pihak lainnya.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29 FORCE MAJEURE
(1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan
ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau kedua belah Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya Force Majeure (keadaan memaksa).
(2) Yang termasuk sebagai Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan
segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa sebagai berikut: a. Bencana alam/wabah penyakit; b. Pemberontakan/huru-hara/perang; c. Kebakaran; d. Sabotase; e. Pemogokan umum; f. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan pihak yang bersangkutan;
(3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force
Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi.
(4) Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena Force Majeure dalam
memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai Force Majeure.
(5) Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, maka kedua belah
Pihak berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
(6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat
Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 23
Pasal 30 FRAUD INTERKONEKSI
(1) Masing-masing Pihak secara timbal balik dilarang melakukan atau membiarkan
terjadinya Fraud dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, dan/atau Fraud apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh Pihak yang bersangkutan.
(2) Para pihak sepakat bahwa setiap panggilan interkoneksi yang berhasil ke Para Pihak harus memiliki penomoran yang jelas sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pendukung A.
(3) Rekayasa teknis, administratif dan/atau Fraud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, termasuk namun tidak terbatas pada :
a. membuat Dummy Number tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak
lainnya; b. menyembunyikan atau tidak memberitahukan adanya Dummy Number
kepada Pihak lainnya, meskipun Dummy Number tersebut secara teknis tidak dapat dihindari dan semestinya dibenarkan oleh Pihak lainnya;
c. mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi informasi/digit
pada sistem pensinyalan antar jaringan telekomunikasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak lainnya (misalnya mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi digit A-number, B-number, Kode Area, Kode Jaringan, Kode Trunk Group dan lain sebagainya sehingga jaringan telekomunikasi Pihak lainnya mendapatkan informasi yang tidak benar, misalnya yang semestinya Panggilan SLJJ menjadi Panggilan lokal atau yang semestinya Panggilan SLI menjadi Panggilan SLJJ dan/atau lokal);
d. menambah dan/atau mengurangi data/informasi yang terdapat pada CDR; e. melanggar ketentuan yang telah disepakati mengenai Konfigurasi
Interkoneksi, Titik Interkoneksi, Sentral Gerbang, Call Scenario dan format CDR;
f. menyalurkan trafik Interkoneksi yang tidak jelas atau tidak dapat ditelusuri
asal-usulnya; g. membuka atau menutup Prefiks, Kode Akses, dan/atau meneruskan
panggilan Interkoneksi yang menyebabkan panggilan Interkoneksi terjadi diluar Call Scenario yang telah disepakati dalam Dokumen Pendukung A.
h. melakukan pengalihan trafik (refilling) dalam rangka memanfaatkan
perbedaan biaya interkoneksi.
(4) Para pihak sepakat bahwa data trafik Interkoneksi yang didapat oleh para pihak
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 24
dari kegiatan sehubungan dengan Perjanjian ini, hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
(5) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS Broadcast dari XXXX ke Pengguna Telkomsel demikian juga berlaku sebaliknya.
(6) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat bahwa layanan ini sifatnya terbatas hanya dari pengguna Telkomsel ke pengguna XXXX dan atau sebaliknya kecuali disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.
(7) Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan Spamming melalui SMS kepada Pengguna pihak lainnya secara langsung maupun melalui pihak ketiga.
(8) Untuk jasa layanan SMS, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan pengiriman SMS melalui jaringan (transit) milik pihak ketiga diluar Perjanjian ini.
(9) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal ini digolongkan kepada perbuatan kecurangan (Fraud).
(10) Untuk mencegah terjadinya Fraud dalam Panggilan Interkoneksi, Para Pihak berhak meminta dan melakukan pembatasan durasi panggilan interkoneksi sesuai kesepakatan para pihak.
(11) Apabila terdapat dugaan terjadinya Fraud yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya yang terkena Fraud memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang diduga melakukan Fraud dan Pihak yang diduga melakukan Fraud tersebut harus segera melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena Fraud dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
(12) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini, Pihak yang diduga melakukan Fraud tidak melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena Fraud, maka Pihak yang terkena Fraud dapat melakukan pemblokiran sumber fraud secara sepihak namun tidak menunda kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian.
(13) Apabila dugaan Fraud sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini terbukti, maka Pihak yang melakukan Fraud harus menghentikan perbuatan Fraud dalam jangka waktu 1 x 24 jam dan Pihak yang terkena Fraud dapat melakukan pemblokiran sumber fraud dan/atau menunda pelaksanaan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian sampai dengan selesainya penyelesaian Fraud sebagaimana dimaksud Pasal ini.
(14) Pembuktian atas adanya Fraud sebagaimana dimaksud ayat (13) Pasal ini menerapkan azas pembuktian terbalik (Pihak yang dituduh melakukan
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 25
pelanggaran yang harus membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan).
(15) Untuk perbuatan kecurangan (fraud) yang tergolong dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini akan dikenakan tarif interkoneksi yang berbeda dari ketentuan yang diatur pada Dokumen Pendukung C Perjanjian ini,
(16) Untuk perbuatan kecurangan (Fraud) yang dimaksud dalam pasal ini akan dikenakan sanksi denda oleh pihak yang dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) untuk setiap kasus, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas pengajuan klaim dengan disertai bukti-bukti pendukung yang telah dinyatakan diterima pihak lain.
(17) Selain dikenakan sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) Pasal ini, dapat pula dikenai sanksi pemutusan Perjanjian secara sepihak tanpa menunggu Keputusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(18) Setiap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat pula diadukan ke Pihak yang Berwajib atas dasar ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.
Pasal 31 PELANGGARAN, SUSPENSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN
(1) Pelanggaran salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa
ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan tersebut.
(2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap
suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
(3) Apabila sistem suatu pihak memberikan pengaruh negatif terhadap sistem
operasi pihak lain, atau menjadi suatu ancaman keselamatan siapa pun, maka pihak yang merasa dirugikan atau terancam boleh menangguhkan atau mencabut kewajibannya dalam memberikan layanan interkoneksi, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, sampai pihak tersebut dapat memastikan bahwa sistemnya sudah bebas dari hal-hal tersebut diatas.
(4) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini, termasuk
kegagalan untuk membayar selain kegagalan pembayaran menurut perselisihan, maka pihak lain dapat mengajukan pernyataan resmi secara tertulis tentang pelanggaran yang dibuat oleh pihak yang melakukan pelanggaran dan meminta pelanggaran tersebut harus diperbaiki dalam :
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 26
a. 14 hari kalender sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang kegagalan untuk pembayaran yang tercakup dalam Perjanjian ini seperti dijelaskan dalam Dokumen Pendukung B; atau
b. 30 hari kalender sejak diterimanya pengajuan pernyataan resmi tentang pelanggaran ini ; atau
c. Dalam keadaan darurat , pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menetapkan waktu yang lebih pendek secara beralasan.
(5) Apabila pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki pelanggaran di dalam periode yang ditetapkan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menangguhkan (suspensi) kewajibannya memberikan pelayanan interkoneksi sampai pelanggaran tersebut diperbaiki.
(6) Apabila pihak yang melakukan pelanggaran gagal untuk memperbaiki
pelanggaran dalam periode yang ditetapkan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis dalam 3 (tiga) bulan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Tetapi jika pihak yang melakukan pelanggaran telah memperbaiki pelanggaran dalam periode 3 (tiga) bulan, maka Perjanjian ini dapat dilanjutkan.
(7) Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak wajib segera melakukan
deinstalasi peralatan interkoneksi masing-masing pihak yang berada dilokasi Pihak lainnya, bila ada.
(8) Khusus untuk masalah pelanggaran yang termasuk dalam katagori fraud
ketentuan dalam Pasal ini dapat tidak berlaku apabila ditentukan lain dalam Pasal 30 mengenai Fraud.
Pasal 32 PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1) Perjanjian ini akan berakhir apabila :
a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuangkannya dalam bentuk tertulis;
b. terjadinya pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Pasal 30 dan Pasal 31;
c. salah satu pihak memutuskan Perjanjian secara tertulis yang disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian,
d. ijin salah satu pihak dicabut oleh Pemerintah; e. Para Pihak tidak lagi menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sesuai
Lisensi yang dimilikinya
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 27
f. salah satu pihak dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan; (2) Dalam hal pengakhiran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka
kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
Pasal 33 MASA BERLAKU PERJANJIAN
Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tanganinya sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini dan akan berlaku secara terus-menerus, kecuali dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pasal 30, pasal 31 dan Pasal 32 pada Perjanjian ini.
Pasal 34 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1) Hak atas kekayaan intelektual adalah hak milik dari pihak penyelenggara yang
menciptakan atau memilikinya. Dalam Perjanjian ini hak yang dimaksud tidak menyangkut pemberian hak dari pihak lain.
(2) Semua merek dagang, penemuan, hak paten, hak cipta, hak desain baik yang
sudah atau tidak terdaftar dan semua hak milik intelektual lainnya yang tidak disebutkan dengan jelas dalam Perjanjian ini dianggap milik masing-masing pihak.
Pasal 35 PELIMPAHAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat baik bagi Para Pihak yang menanda
tanganinya. (2) Para Pihak tidak diperkenankan untuk melimpahkan hak-hak, manfaat dan
kewajiban pada Perjanjian ini (sebagian atau seluruhnya) kepada Pihak Ketiga tanpa memperoleh Perjanjian secara tertulis dari Pihak lainnya.
Pasal 36 PERSELISIHAN
(1) Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah
Republik Indonesia.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 28
(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(3) Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada (2) Pasal ini tidak tercapai
maka Para Pihak dapat meneruskan penyelesaian perselisihan ini kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melalui mediasi dengan berpedoman pada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan dalam Interkoneksi sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
(4) Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak
tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI. Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat.
(5) Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak
tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini.
Pasal 37 KORESPONDENSI, PEMBERITAHUAN
Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat di bawah ini.
Pasal 38 KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN (AMANDEMEN)
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan atau jika di kemudian
hari terdapat:
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 29
a. perubahan lisensi Telkomsel atau XXXX, atau b. perubahan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri, sehingga Perjanjian ini harus disesuaikan dan atau diubah, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengkajian ulang dan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum atas Perjanjian ini.
(2) Suatu permintaan tinjauan ulang harus diinformasikan secara rinci kepada Pihak
lainnya. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permintaan tersebut di atas diajukan, Para Pihak secara bersama-sama akan melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan bersama.
(3) Setiap perubahan dan atau tambahan-tambahan terhadap Perjanjian ini dan atau
dokumen-dokumen pendukungnya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh wakil-wakil yang sah dari kedua belah pihak.
(4) Perjanjian ini berisi keseluruhan Perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan
semua pemahaman, komitmen, penyajian atau Perjanjian apapun sebelumnya, baik tertulis atau pun lisan.
Pasal 39 JAMINAN HUKUM
(1) Para Pihak dengan ini memberikan jaminan bahwa Pihaknya adalah Pihak
penyelenggara yang independen dan sah serta telah mendapatkan seluruh perizinan/lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan jaringan dan karenanya bertanggung-jawab penuh atas segala tindakan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) Para Pihak tidak diperkenankan bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara
lainnya melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan yang dapat mengakibatkan Penyelenggara lainnya menjadi terikat atas suatu pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
Pasal 40 TANGGUNG JAWAB HUKUM
(1) Para pihak sepakat untuk saling menjaga pihak lainnya dari segala klaim,
tuntutan dan gugatan ganti rugi yang datang dari Pengguna sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) Telkomsel dengan ini membebaskan XXXX dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan Telkomsel sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 30
(3) XXXX dengan ini membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan XXXX sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(4) Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab atas resiko kerugian atau bad debt
akibat adanya layanan tambahan yang diadakan oleh salah satu pihak dengan pihak ketiga, seperti tetapi tidak terbatas pada layanan collect call dan premium call
Pasal 41 PENGESAMPINGAN
(1) Pelanggaran salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa
ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak pihak lainnya untuk tetap melaksanakan ketentuan tersebut.
(2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap
suatu ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh pihak lainnya, bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
Pasal 42 DOKUMEN PENDUKUNG
(1) Dokumen-dokumen Pendukung yang merupakan bagian dari Perjanjian ini antara
lain terdiri dari :
a. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi b. Dokumen Pendukung B : Penagihan dan Pembayaran c. Dokumen Pendukung C : Daftar Layanan Interkoneksi d. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis e. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi
(2) Dokumen-dokumen Pendukung yang dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Pasal 43 KEKUATAN PERJANJIAN DAN HUKUM YANG BERLAKU
(1) Apabila sebagian ketentuan Perjanjian ini atau sebagian dokumen pendukungnya
oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak akan menyebabkan batalnya atau mempengaruhi sahnya ketentuan selebihnya.
Perjanjian Pokok Interkoneksi
Hal - 31
(2) Apabila terdapat ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat untuk segera mencabut ketentuan dimaksud sehingga secara resmi dinyatakan tidak berlaku.
(3) Ketidak-sepakatan untuk mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)
tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan selebihnya. (4) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik
Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata).
Pasal 44 P E N U T U P
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing sama bunyinya dan mengikat Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Induk setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.
Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) ............................................ 46 Lampiran A4 : Tanggungjawab Atas Jenis Trafik ................................................... 48
Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working)………………................55
Dokumen Pendukung A
Hal - 3
1. UMUM 1.1. Dokumen Pendukung ini memberikan gambaran secar rinci mengenai aspek
perencanaan dan prinsip pengoperasian dalam penyaluran panggilan antara para penyelenggara yang berinterkoneksi, serta memberikan petunjuk sebagai dasar teknis dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis (Dokumen Pendukung D) dan Dokumen Petunjuk Pelaksanaan. Petunjuk teknis yang ditetapkan merupakan ketentuan pada perencanaan dan pengoperasian dari berbagai layanan interkoneksi dan koneksi yang dicakup dalam perjanjian. Dokumen Pendukung A ini dilengkapi dengan Lampiran-Lampiran sebagai berikut : Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara
Lampiran A2 : Aspek Bisnis
Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD)
Lampiran A4 : Tanggung jawab atas Jenis Trafik
Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) 1.2. Petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pendukung A ini akan
digunakan untuk menyusun dokumen sebagai berikut:
1. Dokumen Spesifikasi Teknis yang merupakan Dokumen Pedukung D sebagai bagian dari Perjanjian Interkoneksi mendefinisikan karakteristik interface antar para pihak.
2. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan selanjutnya disebut Juklak yang terdiri dari :
a. Juklak Penyediaan berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi;
b. Juklak Pengujian Operasi merupakan petunjuk pelaksanaan pengujian;
c. Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan merupakan petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.
3. Dokumen Rencana Induk Teknis yaitu dokumen yang berisi mengenai rincian teknis interkoneksi antara kedua penyelenggara dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan interkoneksi yang dapat dicantumkan dalam Perjanjian interkoneksi.
2. INFORMASI JARINGAN 2.1. Informasi jaringan harus saling diinformasikan oleh para pihak, agar masing-
masing pihak dapat mengetahui secara dini mengenai informasi jaringan pihak lain secara akurat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rencana implementasi interkoneksi.
Dokumen Pendukung A
Hal - 4
Secara sederhana, konfigurasi jaringan interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX dapat digambarkan sebagai berikut :
: Traffic Outgoing
Operator A Operator BLink Op.A
Link Op.B
Gambar. 1 Konfigurasi Jaringan dengan Penyelenggara Jaringan
DN LN
Penyelenggara Jaringan Penyelenggara Jasa SLI
: Traffic Outgoing
DN : Dalam Negeri
LN : Luar Negeri
Operator A Gateway Op. SLI
Link Penyelenggara Jasa
Link Penyelenggara Jasa
Gambar. 2 Konfigurasi Jaringan dengan Penyelenggara Jasa
2.2. Informasi Jaringan Telkomsel akan diinformasikan secara tertulis kepada XXXX, dalam kurun waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dengan dilampiri item-item sebagai berikut :
a. Informasi GMSC
Semua lokasi Gateway Switch / MSC yang dimiliki yang berfungsi sebagai titik interkoneksi (POI)
b. Informasi Penomoran
Sistem penomoran yang ada di Telkomsel untuk seluruh area pelayanan
Format informasi tersebut harap disesuaikan dengan format informasi yang diberikan oleh Telkomsel dalam Lampiran A1
2.3. Apabila salah satu pihak melakukan perubahan / modifikasi pada sistemnya atau subsistemnya (misal Gateway atau MSC), sedemikian rupa sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus dirubah / dimodifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan dilakukan.
Urut-urutan serta Timeline untuk perubahan/modifikasi sistem adalah sebagai berikut :
Dokumen Pendukung A
Hal - 5
a) Pemberian surat pemberitahuan dari pihak yang akan melakukan perubahan (5 Hari kerja)
b) Analisa oleh Pihak yang menerima surat pemberitahuan perubahan (10 Hari kerja)
c) Evaluasi bersama oleh Keduabelah Pihak (10 Hari Kerja)
d) Penyampaian hasil evaluasi bersama kepada masing-masing pihak (5 Hari Kerja)
e) Pelaksanaan Modifikasi Sistem / Subsitem dikeduabelah Pihak.
3. SENTRAL GERBANG YANG AKAN DIKONEKSIKAN 3.1. Interkoneksi Voice
a. Telkomsel akan menginformasikan seluruh lokasi Sentral Gerbang atau Gateway MSC yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi / POI untuk menyalurkan trafik interkoneksi.
b. Pihak yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel, pada suatu POI tertentu, maka pihak tersebut harus memiliki Sentral Gerbang yang sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.
c. Untuk Operator baru, pembukaan POI pertama kalinya dapat dilakukan sebanyak masing-masing 1(satu) E1 outgoing di 1 (satu) lokasi yang disepakati oleh Para Pihak. Penambahan kapasitas selanjutnya dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A bagian 15.2 tentang Kinerja Layanan Panggilan khususnya butir (f).
d. Untuk pembukaan POI lainnya sebagai pengembangan, minimal harus terdapat trafik sebesar 48 (empat puluh delapan) Erlang atau setara 2 (dua) E1 ke arah POI yang diusulkan oleh XXXX tersebut, dimana 1 (satu) E1 untuk trafik outgoing Telkomsel ke XXXX 1 (satu) E1 untuk trafik outgoing XXXX ke Telkomsel. Jika trafik belum mencapai 48 (empat puluh delapan) Erlang, dalam rangka efisiensi biaya dikedua belah pihak dan untuk mempercepat proses pelaksanaan penyaluran trafik, penyaluran trafik dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang menyelenggarakan transit atas kesepakatan para pihak atau disalurkan di titik POI dengan kesepakatan kedua pihak.
f. Lokasi Sentral Gerbang atau GMSC yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi dan dihubungkan secara fisik dengan jaringan transmisi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
e. Letak titik interkoneksi dari kedua Sentral Gerbang yang dihubungkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak dan dapat berada pada :
1) Lokasi milik Telkomsel, apabila Telkomsel sebagai Penyedia Akses;
2) Lokasi milik XXXX, apabila XXXX sebagai Penyedia Akses;
3) Lokasi milik Pihak Ketiga (In Span Interconnection/ISI).
Dokumen Pendukung A
Hal - 6
3.2. Interkoneksi Signalling a. Telkomsel akan menginformasikan seluruh lokasi STP beserta daerah
layanan yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi / POI untuk menyalurkan trafik interkoneksi.
b. Pihak lain yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel, pada suatu POI tertentu, maka pihak tersebut harus memiliki kemampuan STP yang selevel dengan STP Telkomsel pada satu lokasi.
c. Lokasi STP yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi dan dihubungkan secara fisik dengan jaringan transmisi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
d. Penyelenggara XXXX harus menyediakan 2 titik STP (1 pair) sebagai titik sambungan ke STP Telkomsel (fungsi redundancy).
e. Link Voice dan Non Voice perlu dilakukan pemisahan pada saluran yang berbeda.
4. PRINSIP ROUTING 4.1. Tanggung Jawab
a. Tanggungjawab setiap Pihak berkaitan dengan jenis penyaluran trafik diuraikan pada Lampiran A4. Tanggungjawab tersebut meliputi penyediaan forecast trafik, penyediaan Profil Kapasitas dan melakukan Order kapasitas
b. Setiap Pihak harus menjamin tersedianya suatu Jenis Rute pada setiap Link interkoneksi untuk penyampaian Jenis Trafik yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Lampiran A4.
4.2. Struktur Rute Trafik Interkoneksi
a. Link interkoneksi yang membawa trafik interkoneksi harus terhubung dengan GMSC dari masing-masing penyelenggara yang berinterkoneksi, dimana aturan mengenai GMSC yang diinterkoneksikan sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.
b. Penyelenggara lain dapat menyalurkan trafik interkoneksinya di jaringan Telkomsel pada :
(1) GMSC (Gateway Mobile Switching Centre) atau (2) MSC (Mobile Switching Centre) tertentu yang dijadikan sebagai titik
interkoneksi (POI).
c. Panggilan terminasi ke jaringan Telkomsel dapat digambarkan sebagai berikut :
Dokumen Pendukung A
Hal - 7
1). Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan
i. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Tetap (Local Terminating interconnected - OLO Fixed ke Telkomsel).
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2B#
Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed (F)
POIFTSEL
ii. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan
bergerak selular lainnya (Local Terminating interconnected - OLO mobile ke Telkomsel).
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2B#
Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)
POI MTSEL
iii. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan
bergerak satelit (Local Terminating interconnected - OLO satellite ke Telkomsel).
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2B#
Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Satelit
POISTSEL
iv. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan
tetap (LD Terminating interconnected - OLO fixed ke Telkomsel).
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
Dokumen Pendukung A
Hal - 8
POC-1 POC-2B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh (dari Penyelenggara Fixed) untuk 2 POC
F
TSEL
POI
TSEL
F
POC-1 POC-2 POC-3B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed lebih dari 2 POC
F
TSEL
POI
F
TSEL
F
v. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan
bergerak selular lainnya (LD Terminating interconnected - OLO mobile ke Telkomsel).
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile untuk 2 POC
M
TSEL
POI
TSEL
M
POC-1 POC-2 POC-3B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile lebih dari 2 POC
TSEL
M2 M
TSEL
POI
MM
Dokumen Pendukung A
Hal - 9
vi. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (LD Terminating interconnected - OLO satellite ke Telkomsel).
Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit
S
TSEL
POI
TSEL
S
2). Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa
i. Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel.
Jenis layanan ini adalah sebagai berikut : 2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2A#
SLJJ TSEL
F1
M
S POI
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3A#
SLJJ
F1
M
STSEL
POI
Dokumen Pendukung A
Hal - 10
ii. Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Jaringan Telkomsel.
Jenis layanan ini adalah sebagai berikut : 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3A#
SLJJ
F1
M
S POI
TSEL
iii. Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke
Jaringan Telkomsel. Jenis layanan ini adalah sebagai berikut :
2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara JasaPOC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
B#
SLI
TSEL
POI
TSEL
POI
d. Route Trafik dari suatu panggilan originasi interkoneksi dari jaringan Telkomsel harus dilewatkan pada rute terjauh dari A_number ke titik interkoneksi XXXX. Gambaran dari rute trafik panggilan originasi interkoneksi adalah sebagai berikut :
1). Layanan Originasi
i. Layanan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa .
Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2A#
SLJJ
F
M
S
TSEL
POI
Dokumen Pendukung A
Hal - 11
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3
A#
TSEL
SLJJ
F
M
SPOI
ii. Layanan originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara
Jasa.
Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2A#
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3A#
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
iii. Layanan originasi internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara
jasa.
Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2Pemilik Jasa :
A#
TSEL
SLI
POIPOI
TSEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 12
4.3. Pengukuran Trafik Interkoneksi a. Dimensi Interkoneksi pada Titik Interkoneksi dihitung berdasarkan rata-
rata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan. Hasil perhitungan akan dibahas pada pertemuan Teknis setiap 3 (tiga) bulan.
b. Pelaksanaan atas rencana Dimensi Interkoneksi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau atas persetujuan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil pengukuran utilisasi trafik maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dan Grade of Service (GOS) 1 % (satu persen)
c. Rute trafik utama yang menghubungkan jaringan Telkomsel dan jaringan XXXX harus didesain untuk kapasitas yang cukup dan khusus untuk traffic domestik apabila terjadi Overflow trafik, besarnya tidak boleh lebih dari 15% (lima belas persen) dari usage per code point kapasitas yang tersedia.
d. Perubahan atas rencana Dimensi Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b tersebut di atas, dapat dilakukan pada Pertemuan Teknis yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
4.4. Aturan Routing Interkoneksi
a. Routing yang akan dibangun harus sesuai dengan perencanaan jaringan dan forecast kapasitas yang telah disetujui kedua belah pihak.
b. Pemisahan trafik routing (Route Segregation) akan dilakukan berdasarkan jenis trafik sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
c. XXXX bertanggung jawab atas routingnya ke jaringan Telkomsel agar dapat memenuhi target Quality of Service yang telah disepakati.
d. Disepakati jika terjadi kongesti pada rute Utama maka trafik tersebut akan dioverflowkan kepada pihak ketiga yang disepakati bersama dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
4.5. Keragaman dan Keamanan Rute Interkoneksi
Keragaman rute interkoneksi secara fisik yang diminta oleh salah satu pihak harus memperhatikan Link signalling dan routing trafik yang digunakan. Kedua belah pihak juga harus memperhatikan bahwa kegagalan dari satu perangkat jangan sampai mengakibatkan kegagalan secara keseluruhan dari sistem interkoneksi.
4.6. Perekaman Panggilan
Setiap Pihak harus merekam seluruh panggilan interkoneksi pada CDR masing-masing pihak pada setiap MSC atau sentral Gerbang dimana ada titik interkoneksinya sesuai dengan ketentuan FTP Nasional yang berlaku.
5. ARSITEKTUR LINK INTERKONEKSI ISI (IN SPAN INTERCONNECTION) Link interkoneksi pada arsitektur ISI menjadi tanggung jawab pencari akses dan harus Compatible dengan Interface perangkat Telkomsel. Informasi detail mengenai spesifikasi teknis perangkat Telkomsel yang telah dipasang di setiap titik interkoneksi, dapat dilihat Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis.
Dokumen Pendukung A
Hal - 13
6. PENYEDIAAN KAPASITAS 6.1. Informasi dari Penyelenggara XXXX
Penyelenggara XXXX akan memberikan informasi ke Telkomsel sebagai berikut: a. Rincian mengenai lokasi POI yang diusulkan, beserta penjelasan
tambahan yang dianggap perlu serta usulan penyediaan Link interkoneksi.
b. Rincian dari berbagai layanan interkoneksi yang telah disepakati dan sudah siap untuk disalurkan trafik interkoneksinya;
c. Pernyataan bahwa sistem XXXX telah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pendukung D;
d. Profil Kapasitas yang diperlukan pada tahap awal; e. Forecast Trafik selama 2 (dua) tahun; f. Rencana Routing / Scenario Routing interkoneksi yang akan
diimplementasikan dalam penyaluran trafik interkoneksi g. Rincian penomoran dan area pelayanan yang dicakup oleh POI yang
diusulkan.
6.2. Informasi dari Telkomsel Telkomsel akan memberikan informasi kepada XXXX sebagai berikut :
a. Aspek teknis yang terkait dalam skala waktu sesuai dengan ketentuan terkait pada Dokumen Pendukung A;
b. Rincian dari MSC / GMSC yang dijadikan sebagai titik interkoneksi; c. Rencana Routing / Scenario Routing interkoneksi yang akan
diimplementasikan dalam penyaluran trafik interkoneksi 6.3. Pembahasan Penyediaan Kapasitas
Kedua pihak dapat melakukan pertemuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pertukaran dan pembahasan seluruh informasi yang tercantum pada butir 6.1 dan 6.2 dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai penyediaan kapasitas Link interkoneksi.
6.4. Transfer Trafik dari Pelanggan yang Ada
Dalam hal XXXX memerlukan interkoneksi awal ke Telkomsel guna mentransfer panggilan dari suatu Pelanggan yang telah ada, maka XXXX dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan pertemuan harus menyediakan informasi bagi Telkomsel yang meliputi :
a. Volume trafik (Erlang) dari sistem XXXX menuju sistem Telkomsel yang akan melalui setiap switch Telkomsel yang diusulkan untuk disambungkan;
b. Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mentransfer Number Range dari XXXX.
Dokumen Pendukung A
Hal - 14
7. FORECAST TRAFIK
7.1. Isi Forecast Trafik a. Penyelenggara XXXX harus memberikan forecast trafik dari berbagai
layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Telkomsel, dan sebaliknya Telkomsel pun akan memberikan forecast trafik dari berbagai layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada XXXX.
b. Seluruh forecast trafik harus disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kesepakatan bersama;
7.2. Periode Forecast Trafik
a. Forecast trafik diberikan untuk periode 2 (dua) tahunan (secara bergulir); b. Forecast trafik untuk setiap sentral Gerbang interkoneksi harus diberikan
oleh XXXX setiap tahun, dalam 15 (lima belas) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan teknis.
c. Apabila telah mencapai kondisi saturasi maka forecast traffic tidak akan dilakukan.
d. Kondisi saturasi adalah kondisi dimana trafik XXXX tidak mengalami Growth dalam kurun waktu 1 tahun dan target utilasisinya tidak mencapai target 65% s/d 85%.
7.3. Informasi dalam Forecast Trafik
a. Informasi trafik merupakan jam sibuk dengan satuan Erlang, yang dihitung dari rata-rata trafik jam sibuk dari hari tersibuk (BDBH) mingguan selama 1 (satu) bulan.
b. Forecast Trafik Interkoneksi per tiga (3) bulanan yang diberikan kepada masing-masing pihak 15 (lima belas) hari sebelum pertemuan teknis, berupa: • Total laporan trafik dalam menit dan Erlang per layanan per 3 bulan
setiap tahun selama jam sibuk dan definisi jam sibuk per layanan; • Profil trafik saat ini per layanan harian yang berisi asal dan tujuan
panggilan serta jam sibuk. c. Forecast trafik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari setiap
pihak dan bersifat rahasia serta hanya digunakan untuk kepentingan interkoneksi kedua belah pihak.
7.4. Evolusi Forecast Trafik a. Apabila terdapat perencanaan pemecahan rute trafik, tambahan rute dan
atau aliran trafik maka harus mengikuti prosedur yang tertuang dalam butir 7.1 sampai dengan 7.3.
b. Prosedur pembuatan forecast trafik dapat dikaji ulang pada pertemuan teknis untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penetapan rute dan forecastnya, guna mencapai kesepakatan atas berbagai perubahan dan waktu pelaksanaan yang tepat dalam pengimplementasiannya.
Dokumen Pendukung A
Hal - 15
8. PROFIL KAPASITAS DAN PEMESANAN KAPASITAS DI MUKA (ACO – ADVANCE CAPACITY ORDER)
8.1. XXXX apabila sebagai pencari akses wajib untuk memberikan Profil Kapasitas
untuk setiap titik interkoneksi sebelum melakukan pengorderan suatu kapasitas yang berkaitan dengan penyediaan kapasitas, begitupula sebaliknya dengan Telkomsel apabila bertindak sebagai pencari akses.
8.2. Telkomsel apabila sebagai penyedia akses akan memberikan Profil Kapasitas untuk jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya kepada XXXX, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal layanan tersebut dinyatakan siap begitupula dengan XXXX apabila bertindak sebagai penyedia akses.
8.3. Dalam hal XXXX sebagai pencari akses, maka Profil kapasitas yang dibuatnya harus dipresentasikan kepada Telkomsel pada periode yang disepakati dan disampaikan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sebelum pertemuan teknis.
8.4. Setiap Profil Kapasitas akan dikaji dalam Pertemuan Teknis yang disepakati bersama. Setelah disepakati Profil Kapasitas tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak disepakatinya profil kapasitas tersebut. Kesepakatan ini mengikat kedua belah.
8.5. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan berkaitan dengan suatu Profil Kapasitas, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
9. PENYEDIAAN DAN PENGUJIAN KAPASITAS
9.1. Pengorderan Kapasitas Dalam periode ACO (2 tahun), XXXX dapat mengajukan pengorderan jumlah minimum 1 (satu) E-1 dan maksimum 63 (enam puluh tiga) E-1 dari jumlah yang telah disepakati pada setiap Sentral Gerbang interkoneksi. XXXX harus memberikan garansi trafik interkoneksi dengan parameter minimum yang disepakati dari jumlah E-1 yang dipakai.
9.2. Kongesti
Pada kasus kongesti atau dari hasil deteksi menunjukan kecenderungan penurunan tingkat pelayanan di bawah parameter-parameter yang ditetapkan pada butir 15.2 mengenai kinerja layanan panggilan, maka XXXX yang membutuhkan tambahan kapasitas harus melakukan order tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut.
9.3. Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi
Ketentuan tentang pengujian Link interkoneksi, adalah sebagai berikut :
a. Kedua belah pihak harus bekerjasama untuk dapat menyelesaikan pengujian Link interkoneksi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak sistem tersebut dinyatakan siap untuk diuji. XXXX harus memberitahukan kesiapannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengujian dilaksanakan.
Dokumen Pendukung A
Hal - 16
b. Jika XXXX tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu yang telah disepakati, maka XXXX harus memberitahukan hal tersebut kepada Telkomsel selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengujian dilakukan. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan ini akan berakibat diterapkannya ketentuan yang sesuai dengan Lampiran A2.
9.4. Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning)
XXXX harus bekerjasama dengan Telkomsel untuk melaksanakan test commissioning guna menjamin kapasitas tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standar yang disepakati dan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pendukung D.
10. JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS 10.1 Tanggung Jawab Penyedian Kapasitas
a. Untuk Interkoneksi antar Penyelenggara Jaringan, Pihak yang berkewajiban untuk menyediakan link interkoneksi adalah Pihak yang bertindak sebagai Pencari Akses.
b. Untuk Ketersambungan dengan Penyelenggara Jasa, Pihak yang berkewajiban untuk menyediakan link interkoneksi adalah Pihak yang bertindak sebagai Pencari Akses yaitu Penyelenggara Jasa.
10.2 Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas
a. Penyediaan kapasitas Link interkoneksi untuk menyalurkan trafik interkoneksi menggunakan standar transmisi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri tentang FTP Nasional yang berlaku.
b. Penyediaan atau pengaturan kembali kapasitas Link interkoneksi,dikarenakan perubahan standar transmisi akan dipenuhi Telkomsel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal order kapasitas tersebut disepakati oleh Telkomsel.
c. Penyediaan kapasitas Link interkoneksi untuk menghubungkan lokasi titik interkoneksi / POI baru, akan dipenuhi oleh telkomsel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal disepakatinya order kapasitas.
d. Penambahan kapasitas Link interkoneksi menggunakan standar transmisi yang sama akan dipenuhi oleh Telkomsel dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disepakatinya order kapasitas.
10.3 Penghapusan Kapasitas
a. Permintaan penghapusan kapasitas oleh XXXX (yang telah dibayar dan disediakan) harus mencantumkan tanggal saat kapasitas tersebut tidak diperlukan lagi.
b. Telkomsel akan melaksanakan permintaan penghapusan kapasitas dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari setelah menerima permintaan tersebut.
10.4. Perubahan Order Kapasitas Telkomsel akan memberikan jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
pengorderan kepada XXXX untuk melakukan amandemen terhadap order yang telah dipesan. Jika lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka XXXX akan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan
Dokumen Pendukung A
Hal - 17
10.5 Pengaturan Ulang Kapasitas XXXX harus mengajukan permintaan secara tertulis ke Telkomsel mengenai permintaan penambahan/pengurangan dari kapasitas interkoneksi. Telkomsel akan melakukan evaluasi Performance Link interkoneksi dan mengeluarkan berita acara yang berisi kesepakatan penambahan/pengurangan kapasitas termasuk jangka waktu penyediaan.
10.6 Pembatalan Order Kapasitas XXXX dapat membatalkan order kapasitas yang dipesan kepada Telkomsel dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengorderan. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh XXXX untuk pemesanan order kapasitas tersebut sepenuhnya menjadi hak Telkomsel dan biaya semua perangkat yang telah diinstall akan dibebankan kepada XXXX.
11. PENOMORAN
11.1 Susunan Penomoran Mekanisme Telkomsel dalam menerima permintaan XXXX untuk mengimplementasikan suatu Blok Penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu dapat dilihat pada Lampiran A3 (Amandemen Manajemen Data).
11.2 Informasi Nomor XXXX harus menginformasikan sistem penomoran yang digunakannya secara periodik dan apabila terjadi perubahan pada sistem penomorannya, maka XXXX wajib menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perubahan sistem penomoran tersebut.
12. PERTEMUAN TEKNIS 12.1 Telkomsel akan melakukan pertemuan teknis secara berkala dengan XXXX
setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberian layanan interkoneksi dilakukan. 12.2 Agenda pembahasan pada Pertemuan Teknis adalah mengenai :
a. Semua permasalahan aspek teknis yang muncul selama 3 bulan setelah kedua jaringan saling berinterkoneksi atau permasalahan teknis periode sebelumnya yang masih belum terselesaikan;
b. Informasi forecast trafik dan Asumsinya; c. Perhitungan Dimensioning Link interkoneksi; d. Profil Kapasitas yang disetujui; e. Aspek teknis lainnya.
12.3 Telkomsel akan melakukan pertemuan teknis setiap saat, apabila terjadi
kondisi khusus yang berdampak pada kegagalan penyaluran trafik interkoneksi yang disebabkan antara lain : a. Perhubungan Putus (perpu); b. Bencana Alam; c. Kondisi yang Urgent, misalnya terjadi Penurunan Performansi Link
linterkoneksi secara signifikan, sehingga kedua belah pihak tidak bisa mengirim atau menerima trafik interkoneksi dari pihak lainnya.
Dokumen Pendukung A
Hal - 18
13. UJI INTEGRASI 13.1. Pengujian Perangkat
a. Pihak yang akan berinterkoneksi dengan Telkomsel harus dapat menunjukan bukti sertifikasi pengujian perangkat dari badan berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah.
b. Jika XXXX tidak dapat menunjukan bukti sertifikasi pengujian perangkat
dari badan berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah, maka Telkomsel akan melakukan pengujian terhadap perangkat milik XXXX yang akan diinterkoneksikan dengan perangkat milik Telkomsel seperti yang diatur pada butir 13.2 dan 13.3 dokumen ini.
13.2. Prinsip Pengujian
Telkomsel akan melakukan pengujian fungsional switch milik XXXX untuk mengetahui kompatibilitasnya dengan perangkat MSC milik Telkomsel sebelum dilaksanakannya interkoneksi dengan XXXX. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin keterhubungan antar jaringan (Network Interworking) dapat berfungsi dengan baik.
1. Ruang lingkup uji integrasi tersebut antara lain meliputi : a. Uji panggilan untuk setiap call scenario yang disepakati;
b. Sinkronisasi pewaktu (Clock Synchronization);
c. Verifikasi data rekaman panggilan (Call Data Record/CDR);
d. Verifikasi hasil proses Billing.
2. Tata cara uji integrasi : a. XXXX memberikan informasi kepada Telkomsel bahwa sistemnya
telah siap untuk melakukan uji integrasi dengan menyampaikan informasi terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut;
b. Telkomsel akan memberikan jawaban disertai dengan informasi yang diperlukan untuk pengujian tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;
c. Pelaksanaan pengujian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Telkomsel;
d. Uji integrasi dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;
e. Hasil uji integrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak.
13.3. Informasi Pengujian
Langkah-langkah yang akan dilakukan Telkomsel dalam uji integrasi adalah sebagai berikut : • Pengujian Line Trunk Group dan Signalling; • Pengujian Interkoneksi Jaringan; • Pengujian Trafik kondisi nyata;
Dokumen Pendukung A
Hal - 19
• Pengujian Operasional Lapangan; • Pemeliharaan dan Operasional.
a. Hasil uji integrasi, harus bisa mengisi cek list berikut, dan item ini
merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini yang menjadi prasyarat pengujian, dan merupakan breakdown dari flow di atas, misalnya :
1. Pengujian Line Trunk Group dan Signalling Interface Unit :
i. Hasil Diagnosa LTG : OK/NOK
ii. Hasil Diagnosa Signalling Interface Unit : OK/NOK
iii. Establishing Signalling Connection : OK/NOK
iv. Establishing Voice : OK/NOK
v. Voice Quality : OK/NOK dll. Yang bisa dirinci lebih lanjut 2. Pengujian Interkoneksi Jaringan
i. Time Difference : 6 detik
ii. Establishing Call : OK/NOK ( misalnya dalam 100 sampel)
iii. Pengujian Features kedua belah pihak, missal Call Forwarding, Multiparty Calls, dll.
b. Untuk Interkoneksi ke Telkomsel syarat yang harus dipenuhi adalah:
1. Protokol untuk Voice : ISUP White Book
2. Transport System untuk Voice : 2 Mbps Channelized, PCM 30
3. Signalling : CCS #7 4. Transport System Untuk Signalling
i. 64 Kbps Narrow Band Signalling Link (NSL)
ii. 2 Mbps High Speed Link (HSL) ITU-T/STM
14. TRANSMISI DAN SIGNALLING
14.1. Transmisi a. Interkoneksi antara kedua Penyelenggara harus berbasis pada teknologi
digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan Spesifikasi Interface Transmisi, dan jika memungkinkan sesuai dengan Spesifikasi Interface yang digunakan oleh Telkomsel;
b. Jaringan Telkomsel memanfaatkan CCS #7 sesuai dengan standarisasi ITU 7xxx seperti yang dijelaskan pada Lampiran A5 (Standar Jaringan CCS #7 Telkomsel);
c. STP untuk titik layanan POI Telkomsel dijelaskan dalam Lampiran A5 (Titik interkoneksi & STP);
Dokumen Pendukung A
Hal - 20
d. Utilisasi trafik CCS #7 akan diatur sesuai panduan Rekomendasi ITU-T Q.706 yakni 0.2 Erlang dalam pembebanan normal dan 0.4 Erlang dalam pembebanan tinggi;
e. Serangkaian pengujian sinyal CCS #7 akan dilakukan untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara jaringan Telkomsel dengan jaringan XXXX di 3 level sebagaimana level ISUP (sesuai dengan FTP Nasional tahun 2000). Pengujian ini dijelaskan lebih lanjut dalam Rekomendasi ITU-T Q.780, Q.781, Q782, Q.784 dan Q.785;
f. Interface transmisi normal dalam jaringan interkoneksi umumnya berada di level E1. Namun sangat memungkinkan penggunaan interface dengan level yang lebih tinggi selama saling menguntungkan;
g. Standar nasional dan Rekomendasi ITU-T Seri G juga diterapkan.
14.2. Sinkronisasi
a. XXXX harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan, sesuai dengan Dokumen Pendukung D;
b. Jika peralatan SDH digunakan sebagai bagian dari suatu Link interkoneksi ISI, sinkronisasi dari peralatan SDH yang relevan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi G.803 ITU-T;
c. Sinyal yang berasal dari pewaktuan jaringan utama (primary reference clock) dijadikan acuan sinkronisasi jaringan antar kedua pihak pada interface jaringan. (Rekomendasi G.811 & G.822).
14.3. Echo Control
Echo control untuk hubungan internasional dari dan ke Telkomsel harus memenuhi standar Rekomendasi ITU-T Seri G.165 mengenai Echo Cancellers.
14.4. Signalling
a. Signalling yang digunakan harus memenuhi standar CCS #7, sesuai standar ITU;
b. Kedua belah pihak akan mentransfer pesan signalling dengan transparan melalui jaringannya masing-masing. Namun tidak ada jaminan terselenggaranya hubungan untuk end-to-end inter-working dari panggilan masuk atau keluar di luar jaringan kedua belah pihak;
c. Agar dapat dilakukan pengawasan lalu lintas signalling maka interkoneksi antara Telkomsel dengan XXXX harus melewati STP yang memakai Moda HSL namun dimungkinkan memakai SDL jika Load Signalling masih dibawah 8 (delapan) SDL;
d. XXXX tidak diperbolehkan menyalurkan trafik signalling transit ke Telkomsel, jika hal ini tetap dilakukan maka Telkomsel akan memberikan penalti berupa denda yang besarnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (16) Perjanjian Pokok Interkoneksi dan akan dilakukan pemutusan hubungan sementara sampai dengan permasalahan ini terselesaikan.
Dokumen Pendukung A
Hal - 21
14.5. SPC (Signalling Point Code) Jaringan XXXX harus mempunyai SPC (Signalling Point Code) Nat 1 untuk domestic serta INAT0 dan INAT1 untuk internasional serta Global Title untuk setiap Network Element yang berinterkoneksi.
14.6. Seleksi Sirkit a. Protokol Seleksi Sirkit
1. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih besar menggunakan “Forward Sequential Protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong;
2. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih kecil menggunakan “Backward Sequential Protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong;
3. Protokol seleksi diatas akan valid untuk interkoneksi yang lebih dari 1 (satu) E1, apabila lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) E1 lebih baik negosiasi odd/even atau Non-Seq dengan C7 glare.
b. Rute Pencarian
1. Dari Telkomsel ke XXXX, rute pencarian dari 1 sampai Z; 2. Dari XXXX ke Telkomsel, rute pencarian dari Z sampai 1.
14.7. Penomoran pada Sirkit Trafik XXXX harus memberikan identifikasi pada setiap trunk group di Sentral Gateway yang terhubung dengan MSC/GMSC Telkomsel dengan di setiap POI. Mekanisme identifikasi harus mengacu pada spesifikasi generik Interface CCS #7 dan sudah mempertimbangkan aspek kemudahan pelaksaan administrasi dan kemudahan untuk kepentingan operasi dan pemeliharaan.
14.8. Answer Message
a. XXXX harus menyediakan seluruh signal jawaban yang terkirim dari sistemnya, termasuk seluruh tipe panggilan dan rincian waktu;
b. Pembebanan biaya untuk signal jawaban akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan;
c. Apabila XXXX adalah suatu penyelenggara dalam posisi melanjutkan panggilan (transitor) kepada Pihak Ketiga, maka ia harus bekerjasama dengan pihak yang melakukan originasi dan terminasi guna menjamin semua jenis panggilan.
15. STANDAR KINERJA
15.1. Umum
a. XXXX harus bekerja sama dengan Telkomsel untuk memelihara keseluruhan kualitas penyampaian panggilan dan mengadopsi prinsip
Dokumen Pendukung A
Hal - 22
umum bagi standar, teknik dan metodologi untuk perhitungan kinerja kualitas pada jaringan telekomunikasi yang mengacu pada standar ITU, ETSI dan standar lain yang relevan.
b. XXXX dan Telkomsel harus menyusun bersama Strategi Manajemen
Operasional yang akan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: • Menjaga kualitas layanan;
• Mengurangi kelebihan beban dalam jangka pendek dalam kaitan dengan kondisi-kondisi abnormal;
• Mengatasi kongesti / trafik overflow sebagai akibat kapasitas Link interkoneksi yang disediakan tidak memadai atau terlalu kecil.
15.2. Kinerja Layanan Panggilan
a. Parameter Kinerja layanan interkoneksi (voice), antara lain : • trafik pada beban puncak; • kualitas transmisi; • kehilangan komunikasi (Outage); • Loss Call; • Answer Seize Ratio (ASR).
b. Jika ditemukan masalah pada kinerja layanan, informasi yang harus saling
dipertukarkan , antara lain informasi yang diuraikan dalam butir (a) ditambah dengan : • Level kritis dari trafik dan pangilan yang tidak berhasil; • Informasi pada sumber-sumber trafik; • Informasi tentang waktu sinkronisasi; • Formula metode perhitungan dan measurement period.
c. Pada kasus terjadi kongesti , kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan
prosedur manajemen jaringan yang sesuai pada originasi trafik untuk mengurangi masalah.
d. Tingkat pelayanan panggilan Telkomsel dan XXXX adalah sebagai berikut:
• Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan persen koma sembilan puluh sembilan);
• ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 60,0% (enam puluh koma nol persen);
e. Parameter CCS #7 Link Load (SDL), 1 sirkit SDL maksimum 0,4 erlang.
f. Telkomsel dan XXXX memberi jaminan Utilisasi Sirkit Interkoneksi dengan ketentuan:
• Perhitungan utilisasi menggunakan formula Erlang-B dengan Grade of
Service (GOS ) 1%;
Dokumen Pendukung A
Hal - 23
• Maksimum utilisasi operasional adalah 85%; • Jika dilakukan penambambahan maka target utilisasinya minimal
sebesar 65%.
g. Parameter Kinerja layanan interkoneksi (SMS), antara lain : • Availability Sirkit Interkoneksi minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan
persen koma sembilan puluh sembilan). • Total Time End to End, mengacu pada spesifikasi IREG-24
(international Roaming Expert Group). • Retry Scheme, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing
pihak. • Expiration Time, mengacu pada pengaturan SMSC masing-masing
pihak. • SMS success Delivery minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) • Parameter CCS #7 Link Load (SDL) untuk jasa layanan pesan singkat
(SMS), adalah 1 (satu) Sirkit SDL maksimum dibebani 0.2 Erlang Dedicated dari dua arah dan apabila standard ini terlampau maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penambahan link.
h. Formula dan metode perhitungan dari setiap Parameter Standar Kinerja
diatas dapat dilihat dalam Lampiran A1.
15.3. Kinerja Link Interkoneksi Quality of Service dari fasilitas interkoneksi yang disediakan di setiap titik interkoneksi harus memenuhi standar yang telah ditentukan dan disetujui, antara lain mencakup :
• Penyelesaian waktu gangguan dalam kurun waktu maksimal 4 (empat) jam.
15.4. Informasi Tentang Standar Kinerja
XXXX harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan standar kinerjanya dari waktu ke waktu sesuai dengan permintaan Telkomsel, untuk kebutuhan verifikasi pemenuhan kewajiban dalam standar kinerja dan kesesuaiannya. Para pihak harus menandatangani Service Level Agreement (SLA) yang diantaranya berisi mengenai kinerja Link interkoneksi, availabilitas, Realibilitas, Mean Time to Repair (MTTR). Apabila ketentuan pada SLA tidak dipenuhi, maka akan dikenakan denda Restitusi yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :
R = EDC
BA
××
Dimana :
R = Restitusi PERPU (Rp)
A = Bandwidth yang PERPU (Kbps)
B = Total Bandwidth yang disewa (Kbps)
Dokumen Pendukung A
Hal - 24
C = Lama PERPU dikurangi MTTR (Menit)
D = Total menit dalam jangka waktu satu bulan (Menit)
E = Biaya Abodemen untuk B (Rp) plus biaya sewa peralatan tambahan.
16. PENGOPERASIAN
16.1 Umum a. Prosedur pengoperasian harus sesuai dengan prosedur tang diterapkan
oleh Telkomsel. b. Para pihak bertanggung jawab untuk keamanan pengoperasian sistem
masing-masing dan segala gangguan yang ada serta bersedia menerima laporan gangguan selama 24 jam.
16.2 Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan
a. Apabila jaringan XXXX mengalami gangguan atau kesalahan harap segera dilaporkan kepada Telkomsel, begitu pula dengan sebaliknya. Untuk kasus jaringan XXXX mengalami gangguan, apabila XXXX tidak melaporkan gangguan yang terjadi kepada Telkomsel, maka Telkomsel tidak akan mengambil alih tanggung jawab termasuk target waktu selesai dan penalti.
b. Dalam hal jaringan XXXX mengalami gangguan dan telah dilaporkan kepada Telkomsel maka XXXX harus mengupayakan penanggulangan sementara untuk mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar atau diupayakan untuk dapat menyelesaikan gangguan dan harus berkoordinasi dengan pihak Telkomsel dalam menangani gangguan yang terjadi.
c. Semua gangguan akan dilaporkan dalam bentuk Form Laporan Gangguan (Fault Report Form), seperti dibawah ini atau dapat melalui telpon, SMS dan juga email untuk pelaporan awal.
Dokumen Pendukung A
Hal - 25
d. Pelaporan gangguan dapat dikirim melalui ke :
Bagian Operasi Jaringan
Nama : Departemen OMC PT. Telkomsel
Alamat : Wisma Mulia Lt.5, Jl.Jend.Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710
Untuk konfirmasi penerimaan laporan gangguan, XXXX dapat menghubungi Contact Person yang telah ditunjuk.
Dokumen Pendukung A
Hal - 26
16.3 Kecepatan Respon a. Kecepatan response diukur terhitung sejak kesalahan/gangguan
dilaporkan sampai saat mulai dilakukannya tindakan perbaikan.
b. Telkomsel akan memproses semua laporan gangguan yang masuk berdasarkan skala prioritas gangguan.
c. Respon harus langsung diberikan setelah Form Laporan Gangguan diterima, paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk respon dan 3 x 24 jam untuk penyelesaian gangguan.
16.4 Perbaikan Layanan
a. Dalam perbaikan layanan, XXXX harus memprioritaskan penghilangan gangguan tanpa mempengaruhi layanan secara keseluruhan;
b. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan suatu kapasitas stand-by dan/atau melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut;
c. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus segera meneliti alarm pada peralatannya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi kesalahan atau gangguan tersebut, dan bekerjasama dengan pihak lainnya sebagaimana diperlukan;
d. Jika mungkin pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus menghilangkan kesalahan atau gangguan tersebut secepat mungkin, jika tidak maka pihak lainnya harus diberitahu agar dapat mengikuti perkembangannya;
e. Jika perbaikan yang dilakukan hanya bersifat sementara maka pihak lainnya harus diberitahu tentang hal itu serta estimasi waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh;
f. Pihak yang relevan atau pihak yang bertanggung jawab harus memberi prioritas kepada kesalahan atau gangguan yang memiliki dampak kehilangan layanan pada jumlah pelanggan yang terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh.
g. Para pihak harus bekerja sama dalam mencari solusi dalam setiap perbaikan gangguan interkoneksi.
16.5 Waktu dan Prosedur Perbaikan a. Target waktu memperbaiki gangguan itu diperlihatkan pada tabel dibawah
ini:
Jenis gangguan Kriteria Waktu memperbaiki a. Gangguan
Emergency Perpu 10 (sepuluh) jam setelah menerima
laporan gangguan
b. Gangguan Biasa Normal 48 jam setelah menerima laporan gangguan
Dokumen Pendukung A
Hal - 27
b. Gangguan dianggap sudah dapat diatasi, jika pihak yang mendapat laporan gangguan mendapatkan konfirmasi ‘tes sukses’ setelah 2 (dua) jam sejak laporan gangguan yang diterima.
16.6 Pekerjaan/pemeliharaan yang telah direncanakan
a. Rencana aktivitas pekerjaan pemeliharaan diberitahukan kepada pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan. Jika terdapat hal-hal yang bersifat kritis, rencana tersebut dapat diajukan lebih cepat.
b. Pemeliharaan darurat dilakukan bila terjadi gangguan yang bersifat kritis dari layanan interkoneksi.
c. Masing-masing pihak harus mampu memberikan usaha terbaik serta menyediakan alternatif routing yang sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan, sesuai dengan Standar Kinerja pada butir 15.
17. LAYANAN TAMBAHAN 17.1 Calling Line Identification (CLI)
Telkomsel akan meminta CLI dari XXXX dan sebaliknya, sesuai dengan spesifikasi Signalling CCS #7. Permintaan CLI dapat dipenuhi terbatas untuk tujuan sebagai berikut : a. Manajemen Trafik & Manajemen Penagihan; b. Pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat
baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan;
c. Menampilkan CLI kepada Pengguna sesuai dengan ketetapan regulasi; d. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan atau pertanyaan
Pengguna; dan e. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan.
17.2 Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (Malicious Call)
Para pihak harus bersedia melakukan kerjasama dan memberikan bantuan kepada pihak lain dalam rangka membantu kelancaran tugas aparat yang berwenang untuk melacak suatu panggilan yang mengandung niat buruk atau tindakan kejahatan.
17.3 Routing dan Signalling Panggilan Darurat
a. Routing dan signalling dari suatu panggilan darurat harus disepakati oleh kedua belah pihak;
b. Penanganan Routing dan signalling untuk panggilan darurat antara lain harus mengikuti kondisi dibawah ini :
• reservasi trunk, pemisahan fisik atau metode lain yang sesuai akan memastikan ketersediaan sirkuit darurat untuk membawa panggilan darurat dalam Link interkoneksi;
Dokumen Pendukung A
Hal - 28
• MSC Telkomsel akan melakukan routing panggilan darurat ke ke jaringan yang dituju. Routing alternatif akan diterapkan oleh sistem Telkomsel, apabila rute utama (High Usage) gagal.
Dokumen Pendukung A
Hal - 29
Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara
Berikut ini rincian informasi Jaringan yang dimiliki oleh Telkomsel :
1. Informasi Jaringan Penyelenggara Telkomsel 1.1. Umum
Nama : PT. Telkomsel Alamat : Wisma Mulia M-19 Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710 – Indonesia
1.2. Daftar lokasi Sentral Gerbang /GMSC beserta Kapasitas Interkoneksi yang disediakan untuk 1 (satu) tahun Daftar lokasi MSC/GMSC yang dijadikan titik interkoneksi oleh Telkomsel beserta besaran kapasitas yang disediakan (untuk trafik incoming) adalah sebagai berikut : Tabel A.1 Daftar lokasi Sentral Gerbang beserta Kapasitas yang disediakan untuk
Interkoneksi
Kapasitas2008 2009
Telkom NADJl. Mahmud Syah No.10 Banda Aceh(Fax : 0651-28281) 3rd FloorGd. TTC Amir HamzahJl. Amir Hamzah No.20 Medan3rd FloorGd. TTC Batam CenterJl. Engku Putri Batam Center BatamGd. TTC TelkomselJl. Kenanga No.75 Pekan Baru - Riau2nd FloorGd. Telkom UPN PadangJl. Hasanuddin No.2 PadangSTO & UPND PT.TelkomJl. R.Mattaher No.8 JambiGd. TTC PalembangJl. Demang Lebar Daud - Bukit BesarPalembangGd. TTC LampungJl. Wais Kampung kel.Rawa LautTanjung Karang Timur - LampungGd. TTC TB.SimatupangJl. TB. Simatupang No.86 Jakarta(Fax : 021-5240811) 8th Floor
1 Banda Aceh 24 26
2 Medan 16 22
3 Batam 25 30
4 Pekan Baru 31 35
5 Padang 15 16
6 Jambi 20 21
10 13
7 Palembang 9 18
9 Jakarta 55 85
No Area Alamat
8 Lampung
Dokumen Pendukung A
Hal - 30
Tabel A.1 Daftar lokasi Sentral Gerbang beserta Kapasitas yang disediakan untuk Interkoneksi (lanjutan)
Kapasitas2008 2009
Gd. TTC Bandung (2nd Floor)Jl. Ir. H. Juanda No.252 DagoBandungGd. TTC SemarangJl. Bukit Sari Gombel Semarang(Fax : 024 - 8419116) 2nd FloorGd. TTC NusukanJl. Samudra Pasai Kadipiro NusukanSoloGd. TTC Gayungan (3rd Floor)Jl. Gayungan Sari No.76 SurabayaGd. Telkom DLDJl. Basuki Rachmat No. 7-9 MalangGd. TTC Denpasar (2nd Floor)Jl. Merdeka No.21 Renon - BaliTTC Ahmad YaniJl. Ahmad Yani No.1 - BalikpapanGd. TTC Banjarmasin (Surya Bld)Jl. Ahmad Yani KM 5,7 BanjarmasinGd. TTC Pontianak (2nd Floor)Jl. Gusti Sulung Lelana - PontianakGd. TTC Makasar (2nd Floor)Jl. Pengayoman No.1 PanakukangMakasarTTC Telkomsel Jl. Tololiu Supit No.5 - ManadoGd. UPNR TelkomSimpang Kayu Tiga - AmbonSTO Telkom (2nd Floor)Jl. Ahmad Yani No.4 - JayapuraKomp. Telkom TimikaJl. Belibis No.5 - Timika
20 57
11 Semarang 11 15
12 Solo 27 34
13 Surabaya 35 44
14 Malang 38 42
15 Denpasar 15 21
16 Balikpapan 16 18
17 Banjarmasin 11 17
18 Pontianak 24 27
19 Makasar 10 15
20 Manado 15 20
21 Ambon 12 12
22 Jayapura 13 13
23 Timika 11 11
No Area Alamat
10 Bandung
Dokumen Pendukung A
Hal - 31
1.3. Daftar lokasi STP Daftar lokasi STP yang dijadikan titik interkoneksi signaling oleh Telkomsel adalah sebagai berikut : Tabel A.2 Daftar lokasi STP No Lokasi STP Name Area Coverage Alamat
Gedung SBB TELKOM Tembung (4th Floor)Jl. Letda Sujono No. 252, Tembung. Medan - 20225STO Talang Kelapa. Gedung SBB TELKOM PalembangJl. Kolonel Haji Burlian Km. 7. Talang Kelapa - Palembang.Kandatel Jak-Pus STO TELKOM Gambir(3rd Floor)Jl. Merdeka Selatan Jakarta. Jakarta - 10110STO KebalenJL. Kebalen Timur No.2. Surabaya - Jawa TimurGd. TTC Banjarmasin (Surya Bld)Jl. Ahmad yani km 5,7 (samping Samsat). Banjarmasin - 70111Gd. TTC MakassarJl. Pengayoman no 1. Makassar - 90222
Banjarmasin
Jakarta
5
6
Sumatera
Jawa, Bali & Nusra
Kalimantan, Sulawesi & Irian Jaya/Papua
1
2
3
4 Surabaya
Makassar
STP Medan-1
STP Palembang-1
STP Gambir-1
STP Surabaya-1
STP Bajarmasin-1
STP Makassar-1
Medan
Palembang
Gambar
Gambar A.1 Konfigurasi STP Telkomsel - XXXX
Dokumen Pendukung A
Hal - 32
1.4. Informasi Penomoran Telkomsel
a. Sistem Penomoran MSC Telkomsel
1 AREA MEDAN :0811 60 0XXX Medan Medan
0811 60 2XXX s/d 0811 60 9XXX Medan Medan0811 61 XXXX Medan Medan
0811 63 XXXX s/d 0811 65 XXXX Medan Medan
0812 60 XXXXX Medan Medan0812 63 XXXXX s/d 0812 65 XXXXX Medan Medan
0813 61 XXXXXX Medan Medan0813 62 0XXXXX s/d 0813 62 4XXXXX Medan Medan
0813 70 XXXXXX Medan Medan0813 75 XXXXXX s/d 0813 76 XXXXXX Medan Medan
0813 96 XXXXXX Medan Medan0813 97 5XXXXX s/d 0813 97 9XXXXX Medan Medan
0852 61 XXXXXX Medan Medan0852 62 XXXXXX Medan Medan0852 70 XXXXXX Medan Medan
0852 75 XXXXX s/d 0852 76 XXXXXX Medan Medan
0811 62 8XXX s/d 0811 62 9XXX Tj. Balai Asahan Medan
0812 62 8XXXX s/d 0812 62 9XXXX Tj. Balai Asahan Medan
0813 62 6XXXXX s/d 0813 62 7XXXXX Tj. Balai Asahan Medan0811 62 7XXX P. Brandan Medan
0811 20 3XXX s/d 0811 20 6XXX Bandung Bandung0811 20 8XXX s/d 0811 20 9XXX Bandung Bandung
0811 21 0XXX Bandung Bandung0811 21 3XXX s/d 0811 21 9XXX Bandung Bandung0811 22 XXXX s/d 0811 23 XXXX Bandung Bandung0811 24 5XXX s/d 0811 24 9XXX Bandung Bandung
0812 14 XXXXX Bandung Bandung0812 20 XXXXX s/d 0812 21 XXXXX Bandung Bandung0812 22 2XXXX s/d 0812 22 6XXXX Bandung Bandung0812 23 XXXXX s/d 0812 24 XXXXX Bandung Bandung
0813 20 XXXXXX s/d 0813 22 XXXXXX Bandung Bandung0813 94 XXXXXX Bandung Bandung
0813 95 0XXXXX s/d 0813 95 4XXXXX Bandung Bandung
0852 20 XXXXXX s/d 0852 22 XXXXXX Bandung Bandung
0811 20 7XXX Cianjur Bandung
0812 22 7XXXX Cianjur Bandung0811 20 1XXX s/d 0811 20 2XXX Cirebon Bandung0811 24 0XXX s/d 0811 24 4XXX Cirebon Bandung
0812 22 0XXXX s/d 0812 22 1XXXX Cirebon Bandung
0813 24 XXXXX Cirebon Bandung0813 95 5XXXXX s/d 0813 95 9XXXXX Cirebon Bandung
0852 24 XXXXXX Cirebon Bandung0811 21 1XXX s/d 0811 21 2XXX Tasikmalaya Bandung
0812 22 8XXXX s/d 0812 22 9XXXX Tasikmalaya Bandung
0813 23 XXXXXX Tasikmalaya Bandung
0852 23 XXXXXX Tasikmalaya Bandung
Cirebon, Kadipaten, Jatiwangi, Bukit Salam, Arjawinangun, Jatibarang, Haurgelis, Losarang, Balongan, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Garut, Ciamis, Banjar
Bandung Area , Ciater, Subang, Lembang, Padalarang, Sumedang, Ranca Ekek, Cimahi,Majalaya, Pangalengan, Banjaran, Soreang, Purwakarta, Pleret, Cikalong Wetan.
Cianjur, Ciranjang, Cipatat, Cipanas
DKI, Tangerang, Balaraja, Bekasi, Cikarang, Cibinong
Bogor, Pasir Sumbul, Ciawi, Cisarua, Cibadak, Sukabumi
Dokumen Pendukung A
Hal - 35
11 AREA SEMARANG :0811 27 XXXX Semarang Semarang0811 28 0XXX Semarang Semarang
0811 28 8XXX s/d 0811 28 9XXX Semarang Semarang0811 29 0XXX Semarang Semarang
0811 29 6XXX s/d 0811 29 9XXX Semarang Semarang
0812 25 0XXXX s/d 0812 25 7XXXX Semarang Semarang0812 28 XXXXX Semarang Semarang
0812 29 0XXXX s/d 0812 29 3XXXX Semarang Semarang
0813 25 XXXXXX Semarang Semarang0813 26 0XXXXX s/d 0813 26 7XXXXX Semarang Semarang
0813 90 XXXXXX Semarang Semarang
0852 25 XXXXXX Semarang Semarang0852 26 0XXXXX s/d 0852 26 4XXXXX Semarang Semarang
0811 26 3XXX s/d 0811 26 5XXX Solo Semarang0811 28 4XXX s/d 0811 28 5XXX Solo Semarang0811 29 4XXX s/d 0811 29 5XXX Solo Semarang
0812 15 0XXXX s/d 0812 15 4XXXX Solo Semarang0812 25 8XXXX s/d 0812 25 9XXXX Solo Semarang0812 26 0XXXX s/d 0812 26 5XXXX Solo Semarang
0812 26 8XXXX Solo Semarang0812 29 7XXXX s/d 0812 29 8XXXX Solo Semarang
0813 29 XXXXXX Solo Semarang0813 93 XXXXXX Solo Semarang
0852 93 XXXXXX Solo Semarang0852 29 XXXXXX Solo Semarang
DDF yang akan digunakan untuk menterminasikan saluran transmisi E-1 (2 Mbps), merupakan perangkat yang biasa digunakan oleh Telkomsel pada umumnya. Agar integrasinya tidak mengalami kendala di lapangan, maka jenis perangkat yang akan dipasang harus sesuai dengan jenis DDF yang dipasang di setiap POI. Telkomsel akan memberikan spesifikasi teknis DDF di setiap POI, setelah XXXX menyampaikan permintaan tertulis kepada Telkomsel.
3. Optical Distribution Frame (ODF) ODF yang akan digunakan untuk menterminasikan saluran transmisi E-1 (2 Mbps), merupakan perangkat yang biasa digunakan oleh Telkomsel pada umumnya. Agar integrasinya tidak mengalami kendala di lapangan, maka jenis perangkat yang akan dipasang harus sesuai dengan jenis ODF yang dipasang di setiap POI. Telkomsel akan memberikan spesifikasi teknis ODF di setiap POI, setelah XXXX menyampaikan permintaan tertulis kepada Telkomsel.
Dokumen Pendukung A
Hal - 41
4. Formula dan Metode Perhitungan Parameter Standar Kinerja
NO. PARAMETER DEFINISI FORMULA METODE PENGUKURAN
Voice
1 ASR Outgoing Presentasi panggilan yang terjawab di B-Number = (CCS ANSWER OUTGOING /CALL CARRIED OUTGOING) * 100 Full Day
2 Occupancy Perbandingan traffik carried dengan jumlah sirkit yang tersedia=( (TRAFFIC CARRIED OUTGOING + TRAFFIC CARRIED INCOMING) / JUMLAH SIRKIT AVAILABLE ) * 100
Average Weekly
3 Lost Call Presentasi panggilan yang gagal dilewatkan pada suatu trunk group
= CCU LOST CALL / (CALL CARRIED OUTGOING + CCU SUM OFL LOSS) * 100 Full Day
4 CCS CongestionPresentasi panggilan yang direlease setelah menduduki trunk group karena trigger "congestion/all trunk busy" dari MSC yang berikutnya
= (CCS CONGESTION / CALL CARRIED OUTGOING ) * 100 Full Day
5 CCS CCS7 Call FailurePresentasi panggilan yang direlease setelah menduduki trunk group karena mendapatkan message "call failure" dari MSC berikutnya
= (CCS CCS7 CALL FAILURE / CALL CARRIED OUTGOING ) * 100 Full Day
Signalling
1 Signalling LoadTraffic Carried pada link signalling baik received dan transmit dalam suatu periode pengukuran, dengan satuan mErlang
2 Retransmitted OctetJumlah informasi signalling (fields+octet) yang terkirim berulang-ulang = slRetransmittedOctets Full Day
Messaging
1 SMS Success DeliveryAmount of SMSC which delivered successfully after sending. = (DELIVERED MESSAGE / SUBMISSION
MESSAGE ) * 100Full Day
Dokumen Pendukung A
Hal - 42
Lampiran A2 : Aspek Bisnis 1. Pembayaran Dimuka ;
1.1. Jika XXXX meminta penambahan kapasitas dimuka (ACO) kepada Telkomsel dan besarnya penambahan kapasitas telah disetujui Telkomsel, maka XXXX harus memberikan Pembayaran Dimuka atas pemesanan kapasitas dimuka tersebut.
1.2. Pemberian Pembayaran Dimuka tersebut dalam butir 1.1 diatas harus diserahkan oleh XXXX kepada Telkomsel selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan penambahan kapasitas tersebut disetujui oleh Telkomsel.
1.3. Keharusan pemberian Pembayaran Dimuka oleh XXXX kepada Telkomsel dilakukan karena mempertimbangkan faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas pada lost opportunity, effort dan lain-lain.
1.4. Besarnya Pembayaran Dimuka adalah 20% (dua puluh persen) dari total harga penambahan kapasitas.
1.5. Pembayaran Dimuka berlaku sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan jangka waktu pemenuhan yang disetujui oleh Telkomsel sebagaimana tersebut dalam butir 10.2 (d) Dokumen Pendukung A.
1.6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam butir 1.5 diatas, pihak XXXX belum siap secara teknis untuk melaksanakan integrasi, hal mana tidak perlu dibuktikan tertulis melalui pernyataan tertulis maka Pembayaran Dimuka tersebut dianggap hangus dan menjadi hak Telkomsel, serta XXXX akan dimasukan kembali dalam sistem antrian.
2. Penghapusan Kapasitas yang rusak setelah dilakukan Pengujian Kapasitas; 2.1. Penghapusan sebagaian kapasitas akibat kerusakan untuk masing-masing
Link interkoneksi 2Mbit/s akan dikenakan denda sesuai besarnya kapasitas yang rusak tersebut.
2.2. besarnya biaya yang dibebankan untuk setiap kapasitas Link interkoneksi yang rusak ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Sanksi yang berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Pengujian; Jika pemberitahuan tentang keterlambatan pembatalan jadwal pengujian oleh XXXX, (menurut butir 9.3 (b) Dokumen Pendukung A) diberikan lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal tanggal pengujian, maka Telkomsel akan memasukan kembali XXXX kedalam sistem antrian.
4. Penghapusan Kapasitas; 4.1 Jika (menurut butir 10.2 Dokumen Pendukung A) kapasitas dihapuskan
dalam periode Y yang tidak akan melebihi dari 10 tahun, maka ada proporsi dari biaya interkoneksi relevan yang harus di bayarkan lagi kepada pihak
Dokumen Pendukung A
Hal - 43
yang meminta penghapusan. Jumlah yang harus dibayar lagi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
R = (0.466 x C) - (0.466 x C x Y) 10
dimana :
R : Jumlah yang harus dibayar lagi sebagai akibat penghapusan kapasitas
C : Biaya interkoneksi yang telah disepakati oleh para pihak
Y : Jumlah tahun antara tanggal kesiapan uji coba dan tanggal penghapusan pesanan (di bulatkan keatas untuk keseluruhan tahun berikutnya)
4.2 Pengembalian biaya pengapusan kapasitas yang telah dibayarkan dapat juga dilakukan berdasarkan kesepakatan.
5. Biaya yang berkaitan dengan penundaan Penghapusan Kapasitas akibat tertundanya Penyelesaian Amandemen Manajemen Data; Jika (menurut pada butir 10.2 Dokumen Pendukung A), order suatu kapasitas disampaikan oleh pihak yang meminta dan dalam kaitannya dengan penghapusan keseluruhan rute trafik tanpa penyelesaian terlebih dulu melalui amandemen manajemen data yang berhubungan, maka pihak yang meminta harus membayar biaya suspensi sebesar 20% dari biaya interkoneksi.
6. Perubahan Pengorderan XXXX harus mengajukan permintaan kepada Telkomsel untuk menggunakan layanan yang disediakan Telkomsel sesuai form permintaan layanan (Services Order Form) sebagai berikut :
Dokumen Pendukung A
Hal - 44
RINCIAN PEMESANAN (DI ISI OLEH XXXX) A – Rincian XXXX Tanggal Pemesanan : Dokumen XXXX : Alamat : Alamat tagihan (jika berbeda)
Nama Kontak : Posisi Perusahaan : Telephone : Faksimile : E-mail :
B - Layanan yang diminta (diinginkan)
C – Rincian Permintaan
D – Tanggal Pengantaran yang diinginkan E – Informasi tambahan : Catatan : Form pemesanan ini akan dilengkapi dan di tandatangani pihak
XXXX Nama : ………………………… Tanda tangan ………………………………
Form 2. Services Order Form
7. Berita Acara Penyaluran Trafik Berita Acara Penyaluran Trafik dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik antara Telkomsel dengan XXXX. Berikut adalah contoh form Berita Acara Penyaluran Trafik :
BERITA ACARA PENYALURAN TRAFIK DIRECT CONNECTION
ANTARA TELKOMSEL DENGAN XXXX
Pada hari ini, (Hari) tanggal (dd), bulan (mm), tahun (yyyy), bertempat di Jakarta, telah disepakati prinsip-prinsip penyaluran trafik Direct Connection antara Telkomsel dengan XXXX sebagai berikut :
1. Trafik yang disalurkan adalah dua arah yaitu dari Telkomsel menuju XXXX dan dari XXXX menuju Telkomsel melalui titik interkoneksi di ______ sebanyak ___ E1, dengan sistem penomoran sebagaimana terlampir dalam table routing yaitu panggilan yang diterminasi di ________
2. Penyaluran Trafik ini dilaksanakan mulai tanggal ________200_ jam__.__WIB.
3. Setelah penyaluran trafik akan dilaksanakan evaluasi oleh keduabelah pihak, baik mengenai okupansi trafik, tingkat keberhasilan panggil dan kualitas hubungan.
Dokumen Pendukung A
Hal - 45
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan penyaluran trafik Direct Connection antara Telkomsel dengan XXXX.
PT. Telkomsel
(Nama) Jabatan
PT. XXXX
(Nama) Jabatan
8. Amandemen pengorderan;
Biaya yang akan dibayarkan menurut paragraf 10.4. Dokumen Pendukung A adalah sejumlah 50% dari perbedaan antara biaya kapasitas interkoneksi sebelumnya dan sesudah perubahan.
9. Pembatalan order. Apabila XXXX melakukan pembatalan order sesuai waktu yang telah ditentukan seperti tercantum pada butir 10.6 dokumen ini, maka biaya pembayaran dimuka yang telah diserahkan oleh XXXX dianggap hangus sepenuhnya menjadi hak Telkomsel dan biaya semua perangkat yang telah diinstall akan dibebankan kepada XXXX.
Dokumen Pendukung A
Hal - 46
Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) 1. Permintaan untuk AMD
Untuk mengajukan permintaan Amandemen Manajemen Data (AMD), XXXX harus menyerahkan permintaan tertulis kepada Telkomsel. Telkomsel akan memberikan respon untuk menanggapi permintaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
2. Proses implementasi Para pihak akan mengimplementasikan perubahan AMD tersebut paling lambat
30 (tigapuluh) hari kerja sejak permintaan AMD disetujui.
3. Perubahan pada AMD yang tidak dapat dibebani biaya Untuk perubahan–perubahan pada AMD yang tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional dan perubahan tersebut bersifat membantu kegiatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional ke dua belah pihak, maka perubahan tersebut tidak akan dibebani biaya.
4. AMD sistem Penomoran Informasi perubahan atau penambahan sistem penomoran baru harus diberikan 1 (satu) bulan sebelumnya, informasi tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:
a. Pembukaan blok penomoran baru;
b. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran;
c. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran;
d. Pemisahan blok penomoran eksisting;
e. Ekspansi jumlah digit blok penomoran;
f. Informasi dan penggunaan Dummy Number.
5. AMD routing pada Sentral Gerbang Perubahan data pada sentral Gerbang yang membawa dampak secara fisik terhadap jaringan Telkomsel harus dilakukan dengan pertimbangan optimalisasi jaringan. Perubahan yang dimaksud antara lain :
(i) Perubahan Link interkoneksi ;
(ii) Penambahan Link interkoneksi ; (iii) Penambahan sistem Penomoran.
Dokumen Pendukung A
Hal - 47
6. AMD pada pada “Charge Band” (zone dan time band) Perubahan pada Charge Band dapat diimplementasikan berdasarkan kesepakatan para pihak.
7. AMD yang berkaitan dengan diskriminasi pembebanan, antara lain pada panggilan layanan khusus, direktori, darurat;
Perubahan yang berkait dengan diskriminasi pembebanan untuk panggilan layanan khusus, direktori dan darurat dapat diajukan salah satu pihak dengan pertimbangan sebagai berikut: (i) tambahan investasi baru;
(ii) perubahan routing panggilan sehingga penggunaan elemen jaringan menjadi lebih besar;
(iii) tambahan biaya operasi dan pemeliharaan.
8. AMD yang dapat dibebani biaya (secara individual) Perubahan konfigurasi jaringan dapat dikenakan biaya, antara lain :
• Perubahan AMD sebagai akibat adanya perubahan kode akses, kode area;
• Route panggilan darurat ke center terdekat.
9. Penawaaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya Untuk Penawaran bagi AMD yang dapat dibebani biaya akan diinformasikan dan dibahas lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.
10. Pembebanan Biaya Perubahan pembebanan biaya yang terkait dengan besaran tarif jasa layanan interkoneksi sebagai akibat adanya perubahan titik interkoneksi, perubahan daerah layanan interkoneksi atau Point of Charging (POC) akan diinformasikan kepada para pihak yang terkait.
Dokumen Pendukung A
Hal - 48
Lampiran A4 : Tanggungjawab Atas Jenis Trafik
Tanggung jawab atas jenis trafik pada jasa layanan interkoneksi yang terjadi di jaringan Telkomsel akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Jenis Trafik Jenis trafik interkoneksi pada Jaringan bergerak seluler dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
a. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan;
b. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa;
c. Layanan Originasi dari Penyelenggara Jasa.
2. Layanan Interkoneksi dan tanggung jawabnya Jenis layanan interkoneksi pada jaringan bergerak, yaitu:
2.1. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan i. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan tetap (Local
Terminating interconnected - OLO Fixed to Local mobile).
POC-1 POC-2B#
olehPembebanan
kepadaJenis Tarif
Interkoneksi
F to TSEL TSEL FLocal mobile term.
POI - B#
Jenis Panggilan
Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Fixed (F)
POIFTSEL
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan tetap (F).
ii. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Terminating interconnected - OLO mobile to Telkomsel).
POC-1 POC-2B#
TSEL MLocal mobile term.
POI - B#
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
M to TSEL
Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Mobile (M)
POI MTSEL
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (M).
Dokumen Pendukung A
Hal - 49
iii. Terminasi Lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak Satelit (Terminating interconnected - OLO satellite to Telkomsel).
POC-1 POC-2B#
S to TSEL TSEL SLocal mobile term.
POI - B#
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
Terminasi Panggilan Lokal dari Penyelenggara Satelit
POISTSEL
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak Satelit (S).
iv. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan tetap ( Terminating interconnected - OLO fixed to LD Telkomsel).
POC-1 POC-2B#
F to TSEL TSEL FLD mobile term.
POI - B#
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
Terminasi Panggilan Jarak Jauh (dari Penyelenggara Fixed) untuk 2 POC
F
TSEL
POI
TSEL
F
POC-1 POC-2 POC-3B#
TSEL FLD mobile term.
POI - B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed lebih dari 2 POC
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
F to TSEL
F
TSEL
POI
F
TSEL
F
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan tetap F.
v. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Terminating interconnected - OLO mobile to LD Telkomsel).
Dokumen Pendukung A
Hal - 50
POC-1 POC-2B#
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
M to TSEL TSEL MLD mobile term.
POI - B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile untuk 2 POC
M
TSEL
POI
TSEL
M
POC-1 POC-2 POC-3B#
M to TSEL TSEL MLD mobile term.
POI - B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Mobile lebih dari 2 POC
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
TSEL
M2 M
TSEL
POI
MM
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (M).
vi. Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (Terminating interconnected - OLO satellite to LD Telkomsel).
POC-1 POC-2B#
S to TSEL TSEL SLD mobile term.
POI - B#
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit
S
TSEL
POI
TSEL
S
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jaringan bergerak Satelit (S).
Dokumen Pendukung A
Hal - 51
2.2. Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jasa i. Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel. 2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2A#
Jenis Panggilan Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa
Local mobile term. POI - B#
SLJJ TSEL
F
M
S POI
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3A#
Jenis Panggilan Pembebananoleh kepada
Jenis Tarif Interkoneksi
TSEL P. JasaLocal mobile
term. POI - B#P. Jasa to
TSEL
SLJJ
F
M
STSEL
POI
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ.
ii. Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3A#
Jenis Panggilan Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa
LD mobile term. POI - B#
SLJJ
F
M
S POI
TSEL
Dokumen Pendukung A
Hal - 52
2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3
A#
Jenis Panggilan Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
TSEL P. JasaLD mobile term.
POI - B#P. Jasa to
TSEL
SLJJ
F
M
S
POITSEL
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ .
iii. Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Telkomsel. 2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2Pemilik Jasa :
B#
Jenis Panggilan Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksikepada
P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa
olehInternational mobile term.
SLI
TSEL
POI
TSEL
POI
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLI.
2.2. Layanan Originasi dari Penyelenggara Jasa
i. Layanan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa 2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2A#
Jenis Tarif Interkoneksi
Local mobile orig. A# - POI
Jenis Panggilan
Pembebananoleh kepada
P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa
SLJJ
F
M
S
TSEL
POI
Dokumen Pendukung A
Hal - 53
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3
A#
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksioleh kepada
TSEL P. JasaLocal mobile orig.
A# - POIP. Jasa to
TSEL
TSEL
SLJJ
F
M
SPOI
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ.
ii. Layanan originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa. 2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2A#
Jenis Tarif Interkoneksi
Jenis Panggilan
Pembebananoleh kepada
TSEL P. JasaLD mobile orig. A#
- POIP. Jasa to
TSEL
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3A#
Jenis Panggilan
Pembebanan Jenis Tarif Interkoneksi
LD mobile orig. A# - POITSEL P. JasaP. Jasa to
TSEL
oleh kepada
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLJJ .
Dokumen Pendukung A
Hal - 54
iii. Layanan originasi internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara jasa 2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2Pemilik Jasa :
A#
P. Jasa to TSEL TSEL P. Jasa
International mobile orig
Jenis Tarif Interkoneksi
Jenis Panggilan
Pembebananoleh kepada
TSEL
SLI
POIPOI
TSEL
Tanggung jawab panggilan interkoneksi berada pada penyelenggara jasa SLI.
Dokumen Pendukung A
Hal - 55
Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) Signal Transfer Point (STP) digunakan untuk hal yang spesifik berkaitan dengan interkoneksi antar penyelenggara, dimana STP akan memungkinkan berbagai pesan CCS #7 yang berkaitan dengan rute trafik antara switch kedua penyelenggara dibawa melalui end-point dari kedua switch yang menterminasi rute trafik tanpa memerlukan “Dedicated Signalling Links” antara kedua “end-point” dari switch tersebut. Pesan CCS #7 tidak dilewatkan secara langsung antara kedua “end-point” switch tetapi disampaikan melalui Signal Intermediate yang disebut “Signal Transfer Point”. Lampiran ini menjelaskan ketersediaan STP Working, batasan-batasan dalam perencanaan dan perhitungan dimensioning yang diterapkan dan dokumentasi yang diperlukan jika STP working digunakan. 1. Penyediaan Kerja STP;
Arsitektur jaringan STP dari para pihak yang berinterkoneksi harus mampu mendukung berbagai jenis Call Scenario dari routing trafik yang disediakan untuk membawa, diantaranya adalah:
• Panggilan IP Network (IP Network Calls); • NTS (Number Translation Services) data calls; • Panggilan IP Network (IP Network Calls) dan NTS data calls; • Panggilan IP Network (IP Network Calls) dan trafik voice NTS terbatas; • NTS data calls dan trafik voice NTS terbatas; • Trafik voice NTS terbatas.
2. Perencanaan dan Aturan Dimensi Kerja STP;
2.1. Telkomsel akan mengalokasikan beberapa hal, antara lain : • STP unit Telkomsel terkait untuk digunakan ke semua Link STP; • Route trafik ke route STP; • Primary / Secondary STP dalam setiap route STP.
2.2. Batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam penggunaan STP Working
untuk mendukung route trafik menuju ke MSC Telkomsel, diantaranya adalah : • Minimum harus tersedia 2 Link signalling pada Link antara STP XXXX
dan STP Telkomsel; • Ukuran maksimum route trafik 16 E-1 harus didukung oleh STP working
dimana trafik yang disalurkan berupa data call atau gabungan antara data call dan voice call NTS terbatas;
• Ukuran maksimum route trafik 8 E-1 harus didukung oleh STP working dimana trafik yang disalurkan berupa voice call NTS terbatas.
2.3. Setiap Link signalling STP tidak boleh melebihi Threshold Signalling Link
Loading 40%. 2.4. Dalam perencanaan STP working, para pihak yang berinterkoneksi harus
menyediakan informasi berikut: • Harapan Peak Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk; • Harapan rata-rata Loading Signalling Link (%) pada Jam sibuk;
Dokumen Pendukung A
Hal - 56
• Pernyataan dari para pihak terhadap Threshold Signalling Link Loading 40%;
• Route signalling secara detail dari para pihak yang akan diterapkan untuk mendukung penggunaan STP working pada suatu route trafik.
2.5. Para pihak harus memonitor STP Signalling Link Loading untuk meyakinkan
masih bekerja di bawah Threshold. 2.6. Jika Volume Message Signalling melebihi Threshold, maka masing-masing
pihak harus memanfaatkan seoptimal mungkin Network Management Control untuk menghilangkan permasalahan tersebut.
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DOKUMEN PENDUKUNG B:
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
Dokumen Pendukung B
Hal - 2
DAFTAR ISI
1 Perekaman Informasi Tagihan.................................................................................. 3
2 Proses Kliring Interkoneksi ....................................................................................... 4
3 Pertukaran Informasi Tagihan................................................................................... 4
Lampiran B8. Nota Perhitungan Keuangan (NPK) Interkoneksi ..................................... 14
Dokumen Pendukung B
Hal - 3
1. PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN 1.1 Telkomsel dan XXXX harus merekam semua panggilan yang berhasil pada
sentral gerbang untuk panggilan interkoneksi originating dan terminating. Data panggilan yang direkam pada Call Data Record (CDR) harus mencatat, antara lain :
a. Nomor Pemanggil atau A_number
b. Nomor yang dipanggil atau B_number
c. Tanggal atau date
d. Waktu awal terjadinya panggilan atau Start time
e. Lama percakapan atau durasi
f. Identifikasi Lokasi POI
g. Identifikasi Trunk incoming dan Trunk Outgoing
h. Untuk Sambungan Internasional diperlukan kelompok Negara asal atau Negara tujuan.
Identifikasi nomor pemanggil harus menggunakan format 0ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan) atau format ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan).
1.2 Dari data CDR di atas, beberapa kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan interkoneksi adalah :
a. Panggilan interkoneksi yang dapat dibebani biaya adalah percakapan yang berhasil tersambung dengan durasi percakapan riil antar pelanggan sama dengan atau lebih dari 6 (enam) detik. Ketentuan untuk panggilan yang tidak tersambung (pada kasus nada dering yang tidak dijawab, nada sibuk, atau nada yang berarti nomor tujuan tidak dapat ditemukan) tidak dapat dibebani biaya.
b. Durasi percakapan riil setiap panggilan interkoneksi dihitung dalam detik dan tanpa pembulatan.
c. Beban biaya suatu layanan panggilan interkoneksi (voice) adalah jumlah durasi panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dibagi kelipatan 60 (enam puluh) kemudian dikalikan tarif interkoneksi dari layanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
d. Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud butir c di atas mengandung pecahan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
• Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp. 1,- (satu rupiah)
• Pecahan kurang dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) diabaikan
f. Telkomsel dan XXXX akan menyimpan data billing yang rinci sekurang-kurangnya 6 bulan setelah periode penagihan yang akan digunakan apabila diperlukan.
Dokumen Pendukung B
Hal - 4
g. Periode percakapan yang dipergunakan dalam proses billing dan daftar rekapitulasi butir b yang digunakan sebagai laporan perhitungan hak interkoneksi dilakukan untuk satu bulan takwim
h. Telkomsel dan XXXX akan memproses informasi tagihan masing-masing berdasarkan informasi data percakapan yang dipertukarkan dengan format sebagai berikut :
Jenis Layanan Interkoneksi Jumlah Call Durasi (detik) Biaya Interkoneksi
(Rupiah)
2. PROSES KLIRING INTERKONEKSI
Kliring interkoneksi dilakukan secara otomatis melalui SKTT SOKI atau sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. PERTUKARAN INFORMASI TAGIHAN 3.1 Telkomsel dan XXXX akan melakukan pertukaran informasi tagihan sesuai
dengan format pada butir 1.2. (h) setiap bulan.
3.2 Informasi tagihan Interkoneksi dari pihak penagih dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran, sedangkan data pihak lawan dipergunakan sebagai bahan verifikasi tagihan interkoneksi tersebut.
3.3 Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebesar Rp 23 / record.
3.4 Apabila selisih data rupiah kurang dari atau sama dengan batas toleransi yang disepakati, maka data dapat dianggap benar dan penyelesaian perhitungan keuangan sesuai dengan informasi tagihan, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Settlement (diuraikan pada Lampiran B1) paling lambat tanggal 15 bulan n + 1.
3.5 Apabila selisih data rupiah lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dilakukan penyelesaian perhitungan keuangan pada bulan n melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Settlement (diuraikan pada Lampiran B2) selambat-lambatnya tanggal 15 bulan n + 1
3.6 Rekonsiliasi untuk penyelesaian perbedaan data pada butir 3.4, akan dilakukan sebagai berikut :
Dokumen Pendukung B
Hal - 5
a. Penyelesaian perbedaan data percakapan diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 14 bulan (n+6), dan dilaksanakan melalui jalur Volume Compare. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberikan data rinci agar nilai selisih yang diklaim dapat diketahui, serta disajikan dalam format yang sama dengan data yang akan dibandingkan.
b. Mekanisme pelaksanaan Volume Compare adalah sebagai berikut :
(1) Level 2 : Volume Compare Summary, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B4
(2) Level 3 : Volume Compare Detail, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B5
c. Jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran berdasarkan hasil volume compare dimaksud pada butir a di atas dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimuat dalam Lampiran B3
d. Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara settlement tidak diperoleh penyelesaian mengenai masalah selisih data, Para Pihak sepakat untuk mengajukan proses perselisihan sesuai prosedur seperti pada Lampiran 5 Peraturan Menteri No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tatacara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi.
3.7 Jika dalam memonitor informasi tagihan, Telkomsel atau XXXX melihat adanya selisih data rupiah dalam batas toleransi yang terjadi secara terus menerus, maka Telkomsel dan XXXX akan membentuk forum rekonsiliasi khusus untuk membahas penyebab masalah tersebut. Pembahasan dalam forum rekonsiliasi khusus tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada klarifikasi data bulanan, masalah keuangan dan perpajakan dan masalah lain yang tertunda untuk diselesaikan secara bilateral.
4. PENAGIHAN (BILLING) 4.1 Setiap akhir periode n, Telkomsel dan XXXX harus mengirimkan informasi
tagihan dengan melampirkan Berita Acara Settlement paling lambat tanggal 25 bulan (n+1).
4.2 Semua beban interkoneksi yang ditagihkan harus dihitung menurut tarif layanan interkoneksi sebagaimana tercantum Dokumen Pendukung C. Tagihan (termasuk dokumen pajak) untuk layanan interkoneksi harus dibayar menurut perjanjian disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati.
4.3 Pihak pengirim dan penerima tagihan (termasuk dokumen pajak) wajib memberikan konfirmasi tertulis. Contoh Form Konfirmasi tercantum dalam Lampiran B7.
5. PEMBAYARAN 5.1 Pembayaran atas tagihan (termasuk pajak) untuk kewajiban layanan
interkoneksi dilakukan dengan cara mengkompensasikan hak atas layanan interkoneksi berdasarkan hasil Berita Acara Settlement dan/atau Berita Acara Volume Compare para pihak (netting) dalam Nota Perhitungan Keuangan.
Dokumen Pendukung B
Hal - 6
5.2 Pihak yang memperoleh selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana dimaksud butir 4.1 diatas wajib membuat Nota Perhitungan Keuangan (NPK) dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran B8.
5.3 Pembayaran kewajiban keuangan berdasarkan NPK sebagaimana dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing pihak.
5.4 Selisih lebih atau kurang atas pembayaran yang telah dilakukan yang timbul akibat rekonsiliasi sebagaimana yang tercantum dalam butir 3.5 akan diakumulasikan pada NPK bulan berikutnya.
5.5 Untuk setiap keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.
5.6 Pembayaran biaya terminasi dari operator transit tidak bergantung kepada penyelesaian hak dan kewajiban antara penyelenggara transit dan penyelenggara originasi.
6. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA TELKOMSEL akan memberikan pemberitahuan secara tertulis tidak lebih dari 3 (tiga) bulan jika ada perubahan mendasar dari format atau file dari billing.
Dokumen Pendukung B
Hal - 7
LAMPIRAN B1 BERITA ACARA
TAGIHAN INTERKONEKSI
Periode : mm – yyyy NOMOR : ………………………
1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk
bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX Rp. b. Fee Billing Rp. c. Pembayaran Final Rp.
Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :
2. Mengingat selisih rupiah tersebut lebih kecil atau sama dengan batas toleransi yang
disepakati, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ………… adalah sebesar Rp. ,-
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan
pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku Jakarta, dd/mm/yyyy PT. Telkomsel ( ) Mgr. Domestic Intercarrier Service
Dokumen Pendukung B
Hal - 8
LAMPIRAN B2 BERITA ACARA SETTLEMENT
TAGIHAN INTERKONEKSI
Periode : mm – yyyy NOMOR : ………………………….
1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk
bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :
a. Jumlah Tagihan No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX
b. Settlement No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX b. Fee Billing c. Pembayaran Final
Keterangan : c. Dispute No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX b. Kewajiban PT Telkomsel c. Pembayaran Sementara
Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.
2. Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku
3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara total sebesar Rp. ,-
4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 diatas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku
Jakarta, dd/mm/yyyy PT. Telkomsel ( ) Mgr. Domestic Intercarrier Service
Dokumen Pendukung B
Hal - 9
LAMPIRAN B3 BERITA ACARA REKONSILIASI
TAGIHAN INTERKONEKSI
Periode : mm – yyyy NOMOR : …………………….
1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor ………. tanggal dd/mm/yyyy, terdapat selisih
data lebih besar dari batas toleransi yang disepakati sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX b. Kewajiban PT Telkomsel c. Selisih d. Prosentase Selisih
Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Keterangan :
2. Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi
bulan (mm) adalah sebesar Rp -------,- sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Rupiah a. Hak PT. XXXX hasil penelitian b. Pembayaran yang telah dilakukan c. Kekurangan Pembayaran
Keterangan :
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan
pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku
Jakarta, dd/mm/yyyy
PT Telkomsel
( ) Mgr. Domestic Intercarrier Service
PT XXXX
Nama Pejabat Jabatan
Dokumen Pendukung B
Hal - 10
LAMPIRAN B4 VOLUME COMPARE SUMMARY
Level 2
Tabel IV.a : Summary Harian Data Percakapan Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm
Operator : (Telkomsel / XXXX *)
Jenis Layanan : (Originasi / terminasi)
Tanggal Jumlah Panggilan Durasi (Menit) Rupiah
Catatan : • Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik; • Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan; • Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan; • Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’; • Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).
Dokumen Pendukung B
Hal - 11
LAMPIRAN B5 VOLUME COMPARE DETAIL
Level 3 Tabel V.a : Data Detail Percakapan Terminasi
Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm Operator : (Telkomsel / XXXX *) Jenis Layanan : Terminasi
POI B# TGL Waktu Durasi Trunk Out Trunk In
Tabel V.a : Data Detail Percakapan Originasi Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm Operator : (Telkomsel / XXXX *) Jenis Trafik : Originasi
A# B# TGL Waktu Durasi Lokasi POI
Trunk Out Trunk In
Catatan : • Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik; • Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan; • Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan; • Waktu yang dipakai adalah ‘Start Time’; • Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).
Dokumen Pendukung B
Hal - 12
LAMPIRAN B6 TAGIHAN INTERKONEKSI
Kepada : PT. XXXX Alamat : ............................................. NPWP : ............................................. u.p. : .............................................
Dari : PT. Telekomunikasi Selular Wisma Mulia M-19th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42 Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710 NPWP : 01.718.327.8-091.000
TAGIHAN INTERKONEKSI
Tanggal tagihan : dd-mm-yyyy Nomor tagihan : --/Tsel-XXXX/----
URAIAN Rp.
Hak trafik interkoneksi PT. Telkomsel Sub Total PPN 10% atas : Hak trafik interkoneksi PT. Telkomsel TOTAL
.........................
.........................
..........................
______________
_____________________________________________________________________ Keterangan : Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Hak Interkoneksi PT. Telkomsel – PT. X Periode mm-yyyy ------------------------------------------ Mgr. A/P Management-Operation Jatuh Tempo Pembayaran : ............................. Pembayaran melalui transfer ke : Deutsche Bank AG Jakarta Branch Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat – Indonesia a/n PT Telkomsel A/C No. IDR Account No. 0081000-00-3 _____________________________________________________________________
Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-602/PJ.53/2005 dan KEP. 312/PJ/2001 tagihan ini berlaku sebagai Faktur Pajak Telkomsel
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi : (Nama) (Email) Telephone : Fax :
Dokumen Pendukung B
Hal - 13
LAMPIRAN B7
KONFIRMASI PENERIMAAN DOKUMEN PAJAK Dengan ini kami konfirmasikan bahwa dokumen yang saudara kirim yaitu : Dokumen pengiriman Nomor : ………………… Tanggal Dokumen : dd mm yyyy Jenis Pajak : a. PPN b. PPh c. PPN dan PPh Jenis transaksi : a. Interkoneksi b. Leased Line c. Sarpen d. _________ (lainnya) Jumlah / Nilai Pajak : Rp. …….. Bulan dan Tahun transaksi : mm yyyy Telah kami terima dengan baik dan isinya adalah LENGKAP dan BENAR Yang memberikan konfirmasi, Nama : ……………….. Jabatan : ………………. Tanggal : dd mm yyyy
Dokumen Pendukung B
Hal - 14
LAMPIRAN B8
NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK) INTERKONEKSI
Bulan Tagihan : …………..20…….. No. : ………………………………………………..
1. Berdasarkan Berita Acara Settlement Nomor ………. Tanggal ……… atau {Berita
Acara Settlement Nomor ……… tanggal ………… } atau {Berita Acara Rekonsiliasi Nomor ……… tanggal ………… } dengan ini kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan interkoneksi untuk tagihan interkoneksi bulan ………… kepada …………. dengan perincian sebagai berikut
No Uraian Jumlah
a. Tagihan Interkoneksi Rp. ……………
b. Kewajiban Interkoneksi Rp. ……………
c. Jumlah yang harus dibayar Rp. ……………
(Terbilang ……………………………………………………………………………..)
2. Kami harap jumlah tersebut pada butir 1.c. dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal ….. {jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank ……………. Rekening Nomor ……..
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.
{Kota} …………………., {tanggal-bulan-tahun} ……………
PT. …………………..{yang mempunyai selisih lebih / hak}
( Nama Pejabat ) Jabatan
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DOKUMEN PENDUKUNG C:
DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI
Dokumen Pendukung C
Hal - 2
DAFTAR ISI 1. Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan ........................................................................ 3
2. Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Pertama (Telkomsel) .............................. 3
3. Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua (XXXX) ........................................ 3
Lampiran C1xx Layanan Interkoneksi Gabungan
Lampiran C201 Layanan Panggilan Terminasi ke Telkomsel
Lampiran C202 Layanan Panggilan Originasi dari Telkomsel
Lampiran C203 Layanan Interkoneksi SMS
Lampiran C3xx Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua (XXXX)
Dokumen Pendukung C
Hal - 3
1. Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel dan XXXX secara bersama-sama atau gabungan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Jenis layanan yang termasuk dalam layanan interkoneksi gabungan sesuai dengan yang diwajibkan oleh Pemerintah.
Telkomsel sepakat untuk membuka akses untuk layanan interkoneksi yang diselenggarakan secara bersama/gabungan dimana kesepakatan teknis & bisnisnya akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak.
Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel untuk XXXX sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi :
Nomor Lampiran Jenis Layanan
C201 Panggilan Terminasi ke Jaringan Telkomsel dari Penyelenggara XXXX
C202 Panggilan Originasi dari Jaringan Telkomsel ke Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan Kode Akses
C203 SMS
3. Daftar Layanan Interkoneksi XXXX Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh XXXX untuk Telkomsel sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi :
Lampiran C201 Layanan Panggilan Terminasi Telkomsel
1. Gambaran Umum
1.1 Layanan panggilan terminasi merupakan layanan interkoneksi yang diberikan kepada XXXX untuk melakukan pengakhiran panggilan ke jaringan Telkomsel.
1.2 Layanan Panggilan Terminasi terdiri dari :
a. Penyelenggara Jaringan :
• Terminasi Lokal dari Penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit
• Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit
b. Penyelenggara Jasa :
• Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ
• Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ
• Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI
2. Tarif Panggilan Terminasi
2.1 Tarif layanan terminasi dari Penyelenggara Jaringan adalah :
Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Harga per menit 1. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Fixed - Terminasi Lokal Rp. 261 - Terminasi Jarak Jauh Rp. 380 2. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile - Terminasi Lokal Rp. 261 - Terminasi Jarak Jauh Rp. 493 3. Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Satelit - Terminasi Lokal Rp. 261 - Terminasi Jarak Jauh Rp. 501
2.2 Tarif layanan terminasi untuk Penyelenggara Jasa adalah :
Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menit 1. Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ - Teminasi Lokal dari Penyelengara Jasa SLJJ Rp. 261 - Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 380 2. Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI - Terminasi Internasional dari Penyelenggara SLI Rp. 498
Dokumen Pendukung C
Hal - 6
Lampiran C202 Layanan Panggilan Originasi Telkomsel
1. Gambaran Umum
1.1 Layanan panggilan originasi merupakan layanan interkoneksi yang disediakan oleh Telkomsel, akibat adanya pembangkitan panggilan dari Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan kode akses terhadap pelanggan Telkomsel.
1.2 Layanan Panggilan Originasi terdiri dari :
a. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ
• Originasi lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ
• Originasi Jarak Jauh ke Penyelengara Jasa SLJJ
b. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI
c. Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ
2. Tarif Layanan Panggilan Originasi 2.1 Tarif layanan panggilan originasi adalah mengacu pada standar tarif
interkoneksi yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut :
Jenis Layanan Originasi Harga per menit 1. Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLJJ - Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 261 - Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
SLJJ Rp. 380
2. Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLI - Originasi Internasional ke Penyelenggara SLI Rp. 498
2.2 Khusus untuk tarif panggilan originasi SLJJ dan SLI, harga yang tercantum
diatas baru merupakan biaya jaringan. 2.3 Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLI dan SLJJ adalah
menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLI dan SLJJ yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, dan menanggung resiko bad debt, namun jika disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas bisa dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut :
Jenis biaya Keterangan Biaya proses billing retail Rp. 264 per menit call Biaya penagihan 1% dari tagihan yang berhasil ditagih Biaya customer care Business to business (B2B)
Dokumen Pendukung C
Hal - 7
Lampiran C203 Layanan Interkoneksi SMS
1. Gambaran Umum
Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan XXXX.
2. Tarif Interkoneksi Layanan SMS
Skema bisnis SMS Telkomsel mengacu pada prinsip Sender Keep All (SKA) sebagaimana masih diterapkan dibanyak Negara, namun jika secara teknis memungkinkan Telkomsel siap untuk memberlakukan terminating charge dengan menerapkan tarif interkoneksi sebesar Rp. 26,- / SMS.
Dokumen Pendukung C
Hal - 8
Lampiran C3xx Layanan Interkoneksi XXXX
(Dikosongkan untuk Daftar Interkoneksi Penyelenggara XXXX)
Dokumen Pendukung D terdiri dari beberapa dokumen spesifikasi teknis yang harus dicantumkan dalam Perjanjian Interkoneksi, yang terdiri dari : 1. Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan;
2. Spesifikasi Interface CCS #7;
3. Spesifikasi Interface Transmisi;
4. Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).
5. Spesifikasi Interface Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)
6. Spesifikasi Interface Transmisi Satelit
Spesifikasi harus disusun dengan mengacu kepada National Fundamental Technical Plan (FTP Nasional) yang berlaku.
XXXX dapat mengusulkan suatu spesifikasi tambahan berdasarkan alasan yang layak sebagai akibat dari kebutuhan sistemnya untuk disepakati bersama.
1. SPESIFIKASI INTERFACE FISIK DAN KELISTRIKAN 1.1. Port Input Dan Port Output
Interkoneksi secara fisik terjadi antara Circuit Termination Unit (CTU) penyelenggara jaringan telekomunikasi satu dengan sentral (switch), Digital Distribution Frame (DDF) atau interface optik penyelenggara jaringan telekomunikasi lain melalui kabel coaxial 75 ohm atau serat optik.
Penggunaan kabel coaxial harus mengikuti Rekomendasi ITU-T G703 dengan redaman tidak boleh melebihi 6 dB pada 1.024 kHz. Spesifikasi untuk port Output dan port Input harus mengikuti butir 6.2 dan 6.3 berturut-turut dari Rekomendasi ITU-T G.703 sebagai berikut :
a. Spesifikasi untuk Port Input
(1) Sinyal digital masuk pada port input melalui saluran transmisi atau link interkoneksi. Redaman pada link interkoneksi pada frekuensi 1024 kHz berada pada range 0 dB - 6 dB. Redaman ini harus dimasukan dalam perhitungan loss yang terjadi dalam peralatan DDF.
(2) Return loss pada port input harus mengikuti persyaratan minimum sebagai berikut :
Frequency range (kHz)
Return loss (dB)
2051 - 3102 2102 - 2048 2048 - 3072
12 18 14
Dokumen Pendukung D
Hal - 4
b. Spesifikasi untuk Port Output
Bit rate 2048 Kbps +/- 50 ppm Line code High density bipolar of order 3 (HDB3) Over voltage Protection mengacu pada annex B ITU-T G703 Load Impedance 75 ohms resistive koneksi ke interface
electrical 120 0hms koneksi ke DDF Mask of the pulse ITU-T G703 Maximum peak to peak jitter mengacu pada clause 2/ G823
Penggunaan serat optik dengan interface STM-1 atau STM-4 harus memenuhi Rekomendasi Teknik yang diberikan pada Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).
1.2. Interferensi Port Input harus dapat mentolerir tanpa terjadi kesalahan interferensi dari sinyal uji standar non synchronous sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.151 tentang Error Performance Measuring Equipment untuk sistem Digital pada Primary Bit Rate dan di atasnya, pada tingkat 18 dB lebih rendah dari sinyal yang diinginkan.
1.3. Jitter Jitter adalah variasi dalam jangka pendek yang tidak kumulatif saat (instant) signifikan suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu.
Toleransi untuk Jiter pada port Input harus sesuai dengan butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823.
Jitter maksimum yang masih dapat ditolerir pada port Output tidak boleh mencapai 0,05 Unit Interval (UI) yang dihitung pada interval frekuensi dari 20 Hz sampai 100 kHz.
Pengukuran jitter harus dilakukan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.171 dan masing-masing penyelenggara yang akan berinterkoneksi harus saling bekerjasama dalam menerapkan metoda pengujian seperti yang dijelaskan pada Rekomendasi ITU-T G.823.
1.4. Wander Wander adalah variasi dalam jangka panjang yang tidak kumulatif saat (instant) signifikan suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu.
Toleransi untuk wander pada port Input harus sesuai dengan Butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823.
Dokumen Pendukung D
Hal - 5
1.5. Sinkronisasi Jaringan Jaringan digital harus dioperasikan secara sinkron agar pelayanan dapat diselenggarakan dengan mutu yang memenuhi syarat. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi jaringan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.811, G.812 dan G.822.
Ketentuan selengkapnya mengenai sinkronisasi tercantum pada FTP Nasional yang berlaku mengenai Rencana Sinkronisasi.
1.6. Karakteristik-karakteristrik Fungsional Interface Karakteristik interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706. Penambahan-penambahan fungsional dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan yang ada.
1.7. Keselamatan dan Perlindungan a. Keselamatan dan perlindungan terhadap tegangan tinggi
Untuk melindungi keselamatan personil dan peralatan pada ke dua titik Interkoneksi, maka harus disediakan proteksi terhadap peralatan transmisi terhadap tegangan tinggi.
b. Keselamatan dan perlindungan terhadap Bahaya Radiasi Peralatan radio yang digunakan harus dapat memberikan perlindungan terhadap pegawai dari bahaya radiasi yang mungkin timbul.
2. SPESIFIKASI INTERFACE SIGNALING CCS #7 2.1 Daftar berbagai layanan yang dapat ditawarkan
a. Message Transfer Part (MTP) dispesifikasikan dalam ITU-T rec Q.701 – Q.709
b. User Part (UP) dan Application Part (AP) dispesifikasikan dalam ITU-T rec Q.767
2.2 Jenis pensinyalan yang dipergunakan a. Pensinyalan antar jaringan, menyangkut kerjasama antar jaringan yang
umumnya melibatkan jaringan tetap dan jaringan bergerak
b. Pensinyalan antara perangkat pelanggan dan jaringan, menyangkut kerjasama antar perangkat pelanggan dan jaringan (akses pelanggan)
2.3 Opsi-opsi pensinyalan yang dipergunakan Apabila para pihak mempunyai opsi-opsi lain mengenai pensinyalan yang digunakan, maka para pihak tersebut dapat menggunakannnya sesuai kesepakatan.
Dokumen Pendukung D
Hal - 6
2.4 Tata cara permohonan dan penggunaan opsi-opsi tambahan dalam sistem pensinyalan CCS #7. Apabila ada opsi-opsi tambahan yang digunakan dalam sistem pensinyalan CCS #7, maka perlu dibuat prosedur mengenai tata cara permohonan dan penggunakan opsi-opsi tambahan tersebut.
3. SPESIFIKASI INTERFACE TRANSMISI Parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menjelaskan spesifikasi interface transmisi adalah sebagai berikut :
3.1 Overall Loss 3.1.1 Loudness rating (LR)
Prinsip dasar penentuan LR dan batasan untuk overall loss dalam persyaratan LR dapat dilihat dalam rekomendasi ITU-T P.76.
Send loudness rating (SLR) dan receive loudness rating (RLR) adalah indikator mutu transmisi antara pesawat telepon dan titik referensi di jaringan. Pada antarmuka digital untuk interkoneksi dua jaringan, level-relatif titik referensinya sama dengan 0 dBr
Batas-batas LR relatif terhadap titik 0 dBr untuk semua jaringan di Indonesia yang mengadakan interkoneksi dengan jaringan lain atau dengan jaringan internasional, ditunjukkan dalam Tabel berikut :
Batas LR
Sentral Telepon Digital Maksimum (dB)
Minimum (dB)
SLR RLR
OLR (opt)
10 4
12
6 0 8
3.1.2 Pendistribusian dari Overall Loudness Rating (OLR)
a. kebutuhan end-to-end
Telkomsel dan XXXX akan berusaha untuk:
(1) menghindari koneksi tidak melebihi Batasan yang direkomendasi dalam FTP Nasional yang berlaku.
(2) Meminimalkan jarak transmisi yang berbeda didasarkan oleh setiap pelanggan.
b. GSM Loudness Control
Telkomsel dan XXXX akan menngunakan kontrol digital dalam switch jaringan bergerak untuk mengontrol nilai Send loudness rating (SLR) dan Receive Loudness Rating (RLR).
Dokumen Pendukung D
Hal - 7
c. RLR dan Volume kontrol GSM untuk penerimaan
Penggunaan setiap kontrol volume dari pengontrolan penerimaan dari pelanggan tidak boleh mengurangi RLR yang telah ditetapkan untuk tujuan perencanaan.
3.2 Echo Loss Ketentuan mengenai Echo loss digambarkan dalam rekomendasi ITU-T G122 (Influence of National Systems on Stability and Talker Echo in International Connections), dimana dalam rangka meminimasi pengaruh echo pada koneksi internasional direkomendasikan bahwa distribusi dari echo loss (a-b) untuk populasi dari panggilan internasional aktual yang melalui sistem nasional seharusnya tidak kurang dari 15 + n dB dengan standar deviasi tidak melebihi
9 4+ n , dimana n adalah jumlah dari analogue dan mixed analogue-digital 4-wire circuit dalam jaringan nasional.
Telkomsel dan XXXX akan menggunakan disain transmisi yang dapat menghindari echo loss pada saat koneksi switch Telkomsel dan XXXX.
CPE (Customer Premises Equipment) yang dihubungkan melalui 2 interface kabel dapat berpengaruh terhadap pada echo loss, terutama CPE yang memiliki impedansi sebesar 600 ohms.
CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian yang paling besar dalam echo loss dalam kasus koneksi 4 kabel ke jaringan Telkomsel dan XXXX. Telkomsel dan XXXX menetapkan echo yang dibangkitkan dari CPE sebesar 20 dB.
a. GSM Echo Loss
Echo loss didalam kondisi operasi untuk GSM harus minimal sebesar 46 dB berdasarkan pada koneksi switch dengan semua kontrol volume pelanggan diset sampai pada posisi keluaran yang maksimum. Rekomendasi ITU-T G165 (Echo Cancellers) memberikan panduan untuk performansi dari peralatan echo loss ketika dirubah kedalam sebuah koneksi.
b. Echo Control – GSM
Telkomsel dan XXXX harus memberikan proteksi echo
3.3 Stability loss CPE yang dihubungkan melalui 2 interface kabel akan mengakibatkan efek yang signifikan pada stability loss. Untuk tujuan perencanaan, Telkomsel dan XXXX harus menetapkan apakah sirkit terbuka (open circuit) atau kondisi sirkit pendek (short circuit condition) pada Network terminating point (NTP) 2 kabel.
CPE dan jaringan pelanggan akan menjadi bagian penting dalam menetapkan stability loss dalam persoalan koneksi 4 kabel kepada jaringan Telkomsel dan XXXX. Untuk tujuan perencanaan Telkomsel dan XXXX menetapkan bahwa stability loss CPE sebesar 6 dB. Jika stability loss untuk CPE kurang dari 6 dB akan mengakibatkan oscilsi.
Dokumen Pendukung D
Hal - 8
3.4 Quantising Distortion Unit (QDU) Dalam jaringan digital sinyal analog (suara) dikonversikan menjadi sinyal digital dan akhirnya dikonversikan kembali menjadi sinyal analog sesuai dengan Rekomendasi G.711. Satu kali konversi analog-digital-analog dapat menimbulkan distorsi yang masih dalam batas-batas toleransi. Tetapi bila hal itu terjadi beberapa kali pada suatu panggilan, karena harus melalui jaringan campuran analog dan digital, distorsinya bertambah sehingga dapat melewati batas toleransi. Intensitas distorsi yang disebabkan oleh kuantisasi yang disebutkan di atas dinyatakan dalam satuan QDU (quantizing distortion unit).
Telkomsel dan XXXX setuju bahwa distorsi jaringan pelanggan tidak boleh lebih dari 2.5 QDU. Sedangkan untuk hubungan internasional, Rekomendasi ITU-T G.113 mengatakan bahwa dalam hubungan internasional antar jaringan-jaringan tetap distorsi yang disebabkan oleh kuantisasi tidak boleh melebihi 14 QDU.
3.5 Coding Standard Pada interface digital memerlukan informasi analog yang dikodekan menggunakan 8bit, karakteristik A-law.
3.6 Noise Kekuatan untuk setiap tone harus 10 dB lebih kecil dari kekuatan suara psophoemtric dalam sirkit (rekomendasi ITU-T P 11)
Rekomendasi ITU-T berikut harus dipenuhi dengan batasan-batasan yang wajar:
• Digital exchanges – rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554
• PCM line system – rekomendasi ITU-T G 712
• GSM System – ETS 300 540
Batasan dalam rekomendasi ITU-T G 123 adalah bagian yang penting dalam mengontrol tingkat kebisingan dalam panggilan internasional.
3.7 Attenuation Distortion Dalam hal pengontrolan yang cukup untuk pengurangan distorsi, setiap komponen dari koneksi harus memiliki batasan distorsi. Rekomendasi ITU-T berikut ini digunakan untuk:
Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554
Digital line system – rekomendasi G 712
3.8 Group delay Distortion Rekomendasi ITU-T berikut ini memberikan batasan untuk group delay distortion yang dihasilkan oleh sistem line transmisi dan proses pengkodean dalam digital exchanges:
• Digital exchanges – Rekomendasi ITU-T Q 551 dan Q 554
Dokumen Pendukung D
Hal - 9
• Digital line system – rekomendasi G 712
3.9 Sidetone masking rating –pelanggan telephoni telkomsel Sidetone masking rating adalah handset (CPE) yang dihubungkan ke titik terminasi jaringan Telkomsel sebesar 7 dB.
3.10 Errors Performance Error performance dalam jaringan digital adalah merupakan kunci yang penting dalam menentukan performansi layanan digital dan layanan analog end-to-end yang didukung oleh jaringan Telkomsel dan XXXX.
Prinsip alokasi dari rekomendasi ITU-T G 821 harus digunakan ketika menentukan error untuk sistem transmisi individual.
4. SPESIFIKASI INTERFACE SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH) Hirarki digital sistem SDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T G.707 – G.709, G.781 – G.784, dan G.957 – G.958.
Struktur SDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada FTP Nasional yang berlaku. Selain itu, dimungkinkan juga digunakan E-3 sehingga bisa memakai C3, TUG-3, TUG-4 dan VC-4
4.1 Kebutuhan interkoneksi Interface SDH antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958.
XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah system SDH XXXX sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.
4.2 Karakteristik Fungsional dari interface 2 Mbit/s Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.
5. SPESIFIKASI INTERFACE PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (PDH)
Hirarki digital sistem PDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T terkait, diantaranya G.797, G.812, G.832, G.981, M 2110, M.2120 dan O.171 Struktur PDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 tercantum pada FTP Nasional yang berlaku.
Dokumen Pendukung D
Hal - 10
5.1 Kebutuhan Interkoneksi Interface PDH antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku Mengenai rencana interkoneksi dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU-T G 707- G 709, G.781-G.784, dan G.957 – G.958.
XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah system PDH XXXX sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.
5.2 Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s
Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.
6. SPESIFIKASI INTERFACE TRANSMISI SATELIT Spesifikasi interface Transmisi satelit yang digunakan untuk link interkoneksi harus memenuhi rekomendasi ITU yang terkait.
6.1. Kebutuhan Interkoneksi
Interface transmisi satelit antara sistem Telkomsel dan XXXX harus sesuai dengan FTP Nasional yang berlaku dan juga harus memenuhi rekomendasi ITU terkait.
XXXX harus memberikan pernyataan kesanggupan mengenai rekomendasi diatas. Pernyataan kesanggupan tersebut harus di konfirmasi terlebih dahulu dengan Telkomsel untuk di check ulang apakah sistem transmisi satelit yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang dimiliki olehTelkomsel.
6.2. Karakteristik Fungsional dari Interface 2 Mbit/s
Karakteristik fungsional dari interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan yang telah dispesifikasikan dalam Dokumen Pendukung A: Perencanaan dan Teknis.
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DOKUMEN PENDUKUNG E:
DEFINISI DAN INTERPRETASI
Dokumen Pendukung E
Hal -2
1. Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.
2. Berita Acara Settlement adalah surat pernyataan yang memuat settlement interkoneksi sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masing-masing pihak.
3. Berita Acara Rekonsiliasi adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah di atas meterai secukupnya yang memuat hasil rekonsiliasi yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.
4. Berita Acara Penyaluran Trafik adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik.
5. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang merupakan badan Independen yang dibentuk dan diberi tugas oleh pemerintah atas pelaksanaan dan pengendalian Industri Telekomunikasi di Indonesia.
6. CDR (Call Data Record) adalah Perekaman Data Trafik interkoneksi yang mencatat A#, B#, tanggal, start time, durasi dan identifikasi lokasi POI
7. Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7) adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.
8. DDF atau Digital Distribution Frame adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.
9. Dimensi Interkoneksi adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi.
10. Dirjen Postel adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
11. F (Fixed) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi tetap
12. File Tagihan Layanan Penyelenggara – Rekaman data-data panggilan yang rinci dari layanan interkoneksi yang diberikan oleh suatu Penyelengara kepada Penyelenggara lainnya.
13. Fint2M adalah penggilan terminasi dari penyelenggara sambungan internasional ke Telkomsel
14. FPI (Fasilitas Penting bagi Interkoneksi) adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi berbagai fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil dari suatu jaringan telekomunikasi, dimana akses ke fasilitas tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan interkoneksi (guna memasang dan mengoperasikan Peralatan yang diperlukan oleh Penyelenggara Kedua untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari/ke jaringannya). Fasilitas tersebut meliputi lokasi Sentral Gerbang (dimana terdapat Titik Interkoneksi), lokasi menara transmisi, menara transmisi dan fasilitas bawah tanah (duct). FPI yang menjadi subyek Aturan Pokok ini adalah
Dokumen Pendukung E
Hal -3
pada kasus Penyelenggara Kedua tidak memiliki pilihan antara membangun atau menyewa akses ke FPI tersebut.
15. F2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara Fixed ke Telkomsel
16. GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.
17. IEC (Interconnect Extension Circuit) adalah ekstension (perpanjangan) dari sirkit interkoneksi, yang umumnya dipakai untuk sambungan menuju ke remote switch.
18. Informasi Rahasia meliputi seluruh informasi, idea, konsep, teknologi, proses manufaktur serta pengetahuan (dalam berbagai bentuk alaminya) tentang industri, pemasaran dan komersial yang berhubungan dengan/atau dikembangkan guna mendukung bisnis suatu Penyelenggara.
19. Interkoneksi adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi XXXX.
20. International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24) adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).
21. ISI (In-Span Interconnection) adalah Media transmisi yang menghubungkan antara switch Telkomsel dengan Switch penyelenggara XXXX
22. Jaringan Telkomsel adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh Telkomsel.
23. Jaringan pihak ketiga adalah jaringan milik pihak ketiga yang digunakan oleh Telkomsel dan XXXX.
24. Jaringan XXXX adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh XXXX.
25. Jitter adalah adalah variasi dalam jangka pendek (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.
26. Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan – Dokumen yang berisi petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.
27. Juklak Pengujian Operasi – Dokumen petunjuk pelaksanaan pengujian operasional sistem interkoneksi.
28. Juklak Penyediaan – Dokumen petunjuk pelaksanaan yang berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi.
29. Kapasitas adalah kemampuan dari fasilitas telekomunikasi untuk menyalurkan trafik dan biasanya dinyatakan satuan 2 Mbit/detik.
30. Kejadian Suspensi berarti :
a. Kelangsungan pemberian akses ke suatu FPI dapat mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan manusia, keamanan jaringan dan/atau Peralatannya; atau
Dokumen Pendukung E
Hal -4
b. Penyelenggara Kedua tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya;
c. Penggunaan FPI oleh Penyelenggara Kedua bertentangan dengan hukum yang berlaku;
d. Penyelenggara Kedua mengingkari kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian akses;
e. Penyelenggara Kedua tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan kredit seperti yang diminta oleh Penyelenggara Pertama.
31. Koneksi Switch adalah peralatan penyambungan (untuk melakukan koneksi) dari switch milik para Penyelenggara untuk penyediaan layanan interkoneksi.
32. Link adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan XXXX dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya.
33. LPHI (Laporan Perhitungan Hak Interkoneksi) adalah laporan perhitungan hak dan kewajiban dari masing-masing operator sebagai akibat adanya pengakuan trafik interkoneksi yang dilakukan setiap bulan.
34. M (Mobile) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak seluler
35. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
36. MSC atau Mobile Switching Center adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
37. M2F adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Fixed
38. M2Fint adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara sambungan internasional
39. M2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara mobile ke Telkomsel atau panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara mobile
40. M2S adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara satelit
41. N adalah tiga bulan periode rekonsiliasi.
42. n adalah periode 1 (satu) bulanan
43. Nota Perhitungan Keuangan atau NPK adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.
44. Okupansi adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.
45. Order Kapasitas adalah pengorderan suatu Kapasitas yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
46. Panggilan Incoming adalah panggilan yang masuk dan diterminasikan ke jaringan Telkomsel yang berasal dari XXXX
Dokumen Pendukung E
Hal -5
47. Panggilan Interkoneksi adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna XXXX atau sebaliknya.
48. Panggilan Originasi adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara jasa kepada penyelenggara tujuan panggilan;
49. Panggilan Outgoing adalah panggilan yang berasal dari jaringan Telkomsel menuju jaringan XXXX
50. Panggilan Terminasi adalah pengakhiran panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara kepada penyelenggara tujuan panggilan;
51. Pencari Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya;
52. Penyedia Akses adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya;
53. PDH (Plesiochron Digital Hierarchy) adalah suatu hirarki dan struktur transport digital yang distandarkan sebagai transport dengan ciri sinyal pada kondisi normal mempunyai kecepatan yang sama, dan jika terjadi penyimpangan harus dalam batas-batas yang telah ditentukan.
54. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.
55. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
56. Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.
57. Pengguna Telkomsel adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel.
58. Pengguna XXXX adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan XXXX.
59. Penyelenggara adalah sebutan untuk penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.
60. Penyelenggara Pertama adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memberikan layanan interkoneksi.
61. Penyelenggara Kedua adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang memerlukan layanan interkoneksi.
62. Perangkat Interkoneksi adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.
Dokumen Pendukung E
Hal -6
63. Percakapan SLJJ adalah percakapan yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan XXXX yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga .
64. Periode ACO adalah periode (kurun waktu) yang dicakup oleh ACO (Advance Capacity Order).
65. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan XXXX sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk lampiran-lampirannya dan perubahan-perubahannya apabila ada.
66. Perjanjian Pokok Interkoneksi adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan XXXX
67. Persyaratan Jaminan Keuangan adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan diminta oleh Penyelenggara Pertama untuk memperoleh keyakinan bahwa Penyelenggara Kedua akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehubungan dengan penyediaan akses. Contoh jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (personal guarantee) dari pimpinan perusahaan.
68. Pihak Ketiga adalah pihak lain (bukan Penyelenggara Pertama atau Kedua) yang berkepentingan atau terlibat (baik langsung atau tidak langsung) pada perjanjian ini.
69. Point Of Charging (POC) atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call).
70. Point Of Interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak.
71. Profil Kapasitas adalah profil dari Kapasitas yang akan diorder dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mendatang.
72. Rencana Induk Teknis adalah dokumen yang berisi rincian tentang perencanaan induk teknis.
73. Roaming (penjelajahan) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada didaerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.
74. Route adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.
75. Routing adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi.
76. S (Satelite) adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak satelit
Dokumen Pendukung E
Hal -7
77. S2M adalah panggilan terminasi dari penyelenggara satelit ke Telkomsel
78. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) adalah standar ITU untuk transfer data secara sinkron melalui jaringan optik.
79. Sender Keeps All (SKA) adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan.
80. Sentral Gerbang adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
81. Settlement adalah Proses Perhitungan antara hak dan kewajiban atas biaya interkoneksi
82. Short Message Service (SMS) adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan XXXX dan sebaliknya.
83. Short Message Service Interoperator adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirm dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.
84. SMS Broadcast adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.
85. Spamming adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya.
86. STM (Synchronous Transfer Mode) adalah sistem transmisi SDH yang memiliki tingkat transmisi berdasarkan formula 4n x 155 Mbps dimana n = 0, 1, 2, .., n
87. STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital.
88. Tarif Interkoneksi adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh XXXX kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan XXXX dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.
89. Visitor adalah Pengguna penyelenggara telekomunikasi selain dari para pihak yang sedang berada di area pelayanan para pihak dan melakukan percakapan melalui jaringan Telkomsel dan atau jaringan XXXX.
90. Volume Compare adalah suatu kegiatan interkoneksi untuk mencari perbedaan perhitungan teknis hak dan kewajiban sebagai akibat perbedaan biaya hak dan kewajiban melebihi kesepakatan.
91. Wander adalah variasi dalam jangka panjang (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
DAFTAR LAYANAN
INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 2
DAFTAR ISI
1. Layanan Panggilan Terminasi (Call Termination Services) ......................................... 3
1.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan ................................................... 3
1.2 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan ......................................41.3 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ........................................................... 6
1.4 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI ............................................................. 7
2. Layanan Panggilan Originasi (Call Originating Services) ............................................ 8
2.1 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ .............................................................. 8
2.2 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI ............................................................... 10
3. Layanan SMS ............................................................................................................ 10
4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) ............................................................ 11
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 3
1. Layanan Panggilan Terminasi (Call Termination Services)1.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan
Panggilan Terminasi lokal adalah panggilan interkoneksi dari XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan lokal Telkomsel
a) Panggilan Terminasi Lokal yang berasal dari Penyelenggara Jaringan dibedakan berdasarkan Penyelenggara yang berbeda, yaitu terminasi dari penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit.
b) Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Fixed
Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Fixed sebesar Rp. 261 per menit
c) Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 4
Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Mobile sebesar Rp. 261 per menit
d) Panggilan terminasi lokal ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Satelit
Tarif terminasi dari Penyelenggara Jaringan Satelit sebesar Rp. 261 per menit
1.2 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Panggilan Terminasi Jarak Jauh adalah panggilan interkoneksi dari XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan jarak jauh Telkomsel.
a) Panggilan Terminasi Jarak Jauh yang berasal dari Penyelenggara Jaringan dibedakan berdasarkan Penyelenggara yang berbeda, yaitu terminasi dari penyelenggara jaringan Fixed, Mobile, dan Satelit
b) Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Fixed adalah sebagai berikut :
POC-1 POC-2B#
Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Fixed (Panggilan Lokal)
F
TSEL
POI
FA#
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 5
Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Fixed adalah sebesar Rp. 380 per menit
c) Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Mobile adalah sebagai berikut :
Tarif terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Mobile sebesar Rp. 493 per menit
d) Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel dari Penyelenggara Jaringan Satelit :
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 6
POC-1 POC-2B#
Terminasi Panggilan Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit
S
TSEL
POI
TSEL
S
Tarif Panggilan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Satelit adalah sebesar Rp. 501 per menit
1.3 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ a) Panggilan Terminasi yang berasal dari Penyelenggara jasa merupakan
panggilan terminasi ke Telkomsel dari penyelenggara jasa yang memiliki jaringan dan kode akses.
b) Panggilan Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ terdiri dari Terminasi Lokal dan Terminasi Jarak Jauh.
c) Panggilan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah panggilan interkoneksi dari Penyelenggara Jasa XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan lokal Telkomsel.
d) Panggilan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah panggilan interkoneksi dari Penyelenggara Jasa XXXX ke Telkomsel, dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan Jarak Jauh Telkomsel.
e) Panggilan Terminasi Lokal ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut :
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2
A#
SLJJ TSEL
F1
M
S POI
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 7
2.1 Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3
A#
SLJJ
F1
M
STSEL
POI
f) Panggilan Terminasi Jarak Jauh ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut : 2.1 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2 POC-3A#
SLJJ
F1
M
S POI
TSEL
g) Tarif Terminasi ke Telkomsel yang berasal dari Penyelenggara Jasa SLJJ adalah sebagai berikut :
Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menit Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLJJ Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 261 Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 380
1.4 Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI a) Merupakan panggilan terminasi dari Penyelenggara jasa sambungan
Internasional ke Telkomsel.
b) Panggilan terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 8
2.9 Terminasi Internasional dari Penyelenggara JasaPOC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
B#
SLI
TSEL
POI
TSEL
POI
c) Tarif Terminasi dari Penyelenggara Jasa SLI adalah sebagai berikut :
Terminasi dari Penyelenggara Jasa Harga per menitTerminasi dari Penyelenggara Jasa SLI Terminasi Internasional dari Penyelenggara SLI Rp. 498
2. Layanan Panggilan Originasi (Call Originating Services)2.1 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLJJ
a) Panggilan Originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ terjadi akibat adanya pembangkitan panggilan dari Penyelenggara Jasa SLJJ kepada Pelanggan Telkomsel.
b) Panggilan Originasi tersebut terdiri dari Panggilan Originasi Lokal dan Panggilan Originasi Jarak Jauh.
c) Panggilan Originasi lokal adalah panggilan originasi, dimana titik interkoneksi berada pada area titik pembebanan lokal dari Telkomsel.
d) Panggilan Oginasi jarak jauh adalah panggilan originasi, dimana titik interkoneksi dapat berada pada area titik pembebanan jarak jauh dari Telkomsel.
e) Panggilan Originasi Lokal dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut :
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2
A#
SLJJ
F
M
S
TSEL
POI
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 9
2.1 Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3
A#
TSEL
SLJJ
F
M
SPOI
f) Panggilan Originasi Jarak Jauh dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ dapat digambarkan sebagai berikut : 2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
POC-1 POC-2A#
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
2.1 Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 POC-2 POC-3
A#
TSEL
SLJJ
F
M
S
POI
g) Tarif originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLJJ adalah sebagai berikut :
Jenis Layanan Originasi Harga per menit Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLJJ - Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa SLJJ Rp. 261 - Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
SLJJRp. 380
h) Khusus untuk tarif panggilan originasi SLJJ, harga yang tercantum dalam butir (h) diatas, baru merupakan biaya jaringan.
i) Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLJJ adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLJJ yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, & menanggung resiko bad debt, namun jika disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas bisa dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut :
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 10
Jenis biaya Keterangan Biaya proses billing retail Rp. 264 per menit call Biaya penagihan 1% dari tagihan yang berhasil ditagih Biaya customer care Business to business (B2B)
2.2 Originasi ke Penyelenggara Jasa SLI a) Panggilan Originasi Internasional adalah panggilan interkoneksi dari
Telkomsel kepada Penyelenggara jasa sambungan Internasional.
b) Panggilan Originasi Internasional dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLI dapat digambarkan sebagai berikut :
2.9 Originasi Internasional ke Penyelenggara JasaPOC-1 POC-2
Pemilik Jasa :
A#
TSEL
SLI
POIPOI
TSEL
c) Tarif originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Jasa SLI adalah sebagai berikut :
Jenis Layanan Originasi Harga per menit Panggilan ke Penyelenggara Jasa SLI Originasi Internasional ke Penyelenggara SLI Rp. 498
d) Khusus untuk tarif panggilan originasi SLI, harga yang tercantum dalam butir (c) diatas, baru merupakan biaya jaringan.
e) Pada dasarnya pelayanan pelanggan pengguna SLI adalah menjadi kewajiban Penyelenggara Jasa SLI yang antara lain meliputi perhitungan billing, Invoicing, customer care, collecting, dan menanggung resiko bad debt, namun apabila disepakati oleh kedua belah pihak maka layanan pelanggan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilaksanakan oleh Telkomsel dengan penggantian biaya sebagai berikut :
Jenis biaya Keterangan Biaya proses billing retail Rp. 264 per menit call Biaya penagihan 1% dari tagihan yang berhasil ditagih Biaya customer care Business to business (B2B)
3. Layanan SMS Layanan Interkoneksi SMS Telkomsel merupakan layanan komunikasi data yang disediakan oleh Telkomsel yang ditujukan kepada pelanggan XXXX.Skema bisnis SMS Telkomsel mengacu pada prinsip Sender Keep All (SKA) sebagaimana masih diterapkan dibanyak Negara. Jika secara teknis
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 11
memungkinkan Telkomsel siap untuk memberlakukan terminating charge dengan menerapkan tarif interkoneksi sebesar Rp. 26,- / SMS.
4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) Layanan FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel terdiri dari Sarana Telekomunikasi (Sartel) dan Sarana Penunjang (Sarpen).
Layanan FPI sartel yang ditawarkan oleh Telkomsel kepada Pencari Akses untuk kebutuhan interkoneksi dengan Telkomsel adalah Line Sharing yang dimiliki oleh Telkomsel maupun milik Penyelenggara Ketiga yang telah ditetapkan oleh Telkomsel. Harga FPI sartel mengacu pada harga pasar (sesuai KM No.162/PR.301/MPPT-97 tentang Tarif Jasa Sirkit Langganan) atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Layanan FPI sarpen yang ditawarkan oleh Telkomsel kepada Pencari Akses untuk kebutuhan interkoneksi dengan Telkomsel adalah Ruangan, Kolokasi, Tower & Catu Daya dimana harga FPI yang ditawarkan oleh Telkomsel mengacu pada harga pasar dan juga kesepakatan kedua belah pihak. Telkomsel akan memberkakukan sistim antrian dalam implementasi penawaran layanan tersebut.
Tabel 1. Lokasi FPI Sarpen No Area Alamat Ruangan, Kolokasi Menara/Tower Catu Daya
Gd. TTC Batam CenterJl. Engku Putri Batam Center BatamGd. TTC PalembangJl. Demang Lebar Daud - Bukit BesarPalembangGd. TTC LampungJl. Wais Kampung kel.Rawa LautTanjung Karang Timur - LampungGd. TTC TB.SimatupangJl. TB. Simatupang No.86 Jakarta(Fax : 021-5240811) 8th FloorGd. TTC BuaranJl. Raden Inten - 7th Floor - JKTGd. TTC Gayungan (3rd Floor)Jl. Gayungan Sari No.76 SurabayaGd. TTC Denpasar (2nd Floor)Jl. Merdeka No.21 Renon - Bali
Available Available1 Batam Available
Available
2 Palembang Available
4 Jakarta Available
Available
3 Lampung Available Available
5 Jakarta Available Available
7 Denpasar Available
6 Surabaya Available
Available Available
Available Available
Available Available
Available
Available
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 12
Tabel 2. Lokasi FPI Sartel No Area Alamat Line Sharing
Gd. TTC Amir HamzahJl. Amir Hamzah No.20 Medan3rd FloorGd. TTC Batam CenterJl. Engku Putri Batam Center BatamGd. TTC TelkomselJl. Kenanga No.75 Pekan Baru - Riau2nd FloorGd. TTC PalembangJl. Demang Lebar Daud - Bukit BesarPalembangGd. TTC LampungJl. Wais Kampung kel.Rawa LautTanjung Karang Timur - LampungGd. TTC TB.SimatupangJl. TB. Simatupang No.86 Jakarta(Fax : 021-5240811) 8th FloorGd. TTC BuaranJl. Raden Inten - 7th Floor - JKTGd. TTC Bandung (2nd Floor)Jl. Ir. H. Juanda No.252 DagoBandungGd. TTC SemarangJl. Bukit Sari Gombel Semarang(Fax : 024 - 8419116) 2nd FloorGd. TTC NusukanJl. Samudra Pasai Kadipiro NusukanSoloGd. TTC Gayungan (3rd Floor)Jl. Gayungan Sari No.76 SurabayaGd. TTC Denpasar (2nd Floor)Jl. Merdeka No.21 Renon - BaliTTC Ahmad YaniJl. Ahmad Yani No.1 - BalikpapanGd. TTC Banjarmasin (Surya Bld)Jl. Ahmad Yani KM 5,7 BanjarmasinGd. TTC Pontianak (2nd Floor)Jl. Gusti Sulung Lelana - PontianakGd. TTC Makasar (2nd Floor)Jl. Pengayoman No.1 PanakukangMakasarTTC Telkomsel Jl. Tololiu Supit No.5 - Manado
17 Manado Available
16 Makasar Available
15 Pontianak Available
14 Banjarmasin Available
13 Balikpapan Available
12 Denpasar Available
11 Surabaya Available
10 Solo Available
9 Semarang Available
8 Bandung Available
7 Jakarta Available
6 Jakarta Available
5 Lampung Available
4 Palembang Available
3 Pekan Baru Available
2 Batam Available
1 Medan Available
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 13
Tabel 3. Harga FPI Sarpen
No Jenis FPI Satuan Tarif (Rp) 1 Ruangan
a. Ruangan terkondisi /m2/bulan 500.000
b. Ruangan tidak terkondisi /m2/bulan 400.000
2 Kolokasi
a. Tarif Joining fee /mitra 5.000.000
b. Tarif kolokasi
- Rak 19” /rak/bulan 6.000.000
- Small cage (2 x 1,2 m) /cage/bulan 7.500.000
- Large cage (2 x 2,5 m) /cage/bulan 12.500.000
c. Tarif Tambahan Catu Daya
- Pasang Baru 2.500.000
- Tambahan Biaya Bulanan /10 Ampere 2.000.000
3 Grounding /titik/bulan 500.000
4 Menara / tower
a. Antena mikro grid Biaya Penempatan Antena (Rp/titik/bulan)
Tinggi “T” 0 < D< 1,2 m 1,2 < D < 2 m 2 < D < 2,4 m 2,4 < D < 3 m
110 <T< 120 m Rp 4.080000 Rp 6.119.000 Rp 8.703.000 Rp 12.918.000
100 <T< 110 m Rp 2.942.000 Rp 4.413.000 Rp 6.276.000 Rp 9.317.000
90 <T< 100 m Rp 2.602.000 Rp 3.904.000 Rp 5.552.000 Rp 8.241.000
80 <T< 90 m Rp 2.472.000 Rp 3.708.000 Rp 5.274.000 Rp 7.828.000
70 <T< 80 m Rp 2.317.000 Rp 3.476.000 Rp 4.944.000 Rp 7.338.000
60 <T< 70 m Rp 2.096.000 Rp 3.144.000 Rp 4.471.000 Rp 6.637.000
50<T< 60 m Rp 1.953.000 Rp 2.930.000 Rp 4.167.000 Rp 6.185.000
40 <T< 50 m Rp 1.786.000 Rp 2.680.000 Rp 3.811.000 Rp 5.657.000
30 <T< 40 m Rp 1.592.000 Rp 2.389.000 Rp 3.397.000 Rp 5.043.000
20 <T< 30 m Rp 1.371.000 Rp 2.056.000 Rp 2.925.000 Rp 4.341.000
0 <T< 20 m Rp 1.244.000 Rp 1.865.000 Rp 2.653.000 Rp 3.938.000
b. Antena mikro solid
Biaya Penempatan Antena (Rp/titik/bulan)
Tinggi " T " 0 < D< 1,2 m 1,2 < D < 2 m 2 < D < 2,4 m 2,4 < D < 3 m
110 <T< 120 m Rp 4.128.000 Rp 8.402.000 Rp 10.344.000 Rp 15.541.000
100 <T< 110 m Rp 2.977.000 Rp 6.059.000 Rp 7.460.000 Rp 11.208.000
90 <T< 100 m Rp 2.633.000 Rp 5.360.000 Rp 6.599.000 Rp 9.914.000
80 <T< 90 m Rp 2.501.000 Rp 5.091.000 Rp 6.268.000 Rp 9.417.000
70 <T< 80 m Rp 2.345.000 Rp 4.772.000 Rp 5.876.000 Rp 8.828.000
60 <T< 70 m Rp 2.121.000 Rp 4.316.000 Rp 5.315.000 Rp 7.984.000
50<T< 60 m Rp 1.977.000 Rp 4.023.000 Rp 4.953.000 Rp 7.441.000
Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan
Hal - 14
40 <T< 50 m Rp 1.808.000 Rp 3.679.000 Rp 4.530.000 Rp 6.806.000
30 <T< 40 m Rp 1.611.000 Rp 3.280.000 Rp 4.038.000 Rp 6.066.000
20 <T< 30 m Rp 1.387.000 Rp 2.824.000 Rp 3.476.000 Rp 5.223.000
0 <T< 20 m Rp 1.258.000 Rp 2.561.000 Rp 3.153.000 Rp 4.737.000
c. Antena Omni, Yagi dan Sektoral Biaya Penempatan Antena (Rp/bulan)
Tinggi " T " Yagi / Unit Omni / Elemen Sektoral / Elemen
110 <T< 120 m Rp 3.671.000 Rp 2.448.000 Rp 2.040.000
100 <T< 110 m Rp 2.648.000 Rp 1.756.000 Rp 1.471.000
90 <T< 100 m Rp 2.342.000 Rp 1.561.000 Rp 1.301.000
80 <T< 90 m Rp 2.225.000 Rp 1.483.000 Rp 1.236.000
70 <T< 80 m Rp 2.086.000 Rp 1.390.000 Rp 1.159.000
60 <T< 70 m Rp 1.886.000 Rp 1.258.000 Rp 1.048.000
50<T< 60 m Rp 1.758.000 Rp 1.171.000 Rp 977.000
40 <T< 50 m Rp 1.608.000 Rp 1.071.000 Rp 893.000
30 <T< 40 m Rp 1.433.000 Rp 955.000 Rp 796.000
20 <T< 30 m Rp 1.234.000 Rp 823.000 Rp 685.000
0 <T< 20 m Rp 1.119.000 Rp 746.000 Rp 622.000
6 Catu Daya AC a. Biaya Beban / bulan = ((V x Imcb ) / 1000) x Tarifbeban PLN /KVA
Keterangan :
V = Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase = 2201 Volt
Tegangan 3 phase = 3803 Volt atau 3 x 220 Volt Imcb = Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada. Tarifbeban PLN/KVA = Tarif PLN untuk biaya beban yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR.
b. Biaya Pemakaian / bulan = fk x H x (V x Imcb x 80%) /1000 x Tarifusage PLN x kPLN
Keterangan : V = Tegangan AC yang digunakan Tegangan 1 phase = 2201 Volt
Tegangan 3 phase = 3803 Volt atau 3 x 220 Volt
Imcb = Arus listrik yang digunakan sesuai dengan Ampere MCB. Penentuan Ampere MCB = minimal 1,5 kali arus maksimal perangkat terpasang. Kapasitas MCB yang dipasang disesuaikan dengan standard yang ada.
Tarifusage PLN = Tarif PLN untuk biaya pemakaian yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah minimal Golongan Tarif B-2/TR Blok II.
H = Jumlah jam nyala dalam satu bulan = 24 x 30 = 720 jam.
kPLN = Tingkat Efisiensi Kelistrikan Daerah sesuai ketetapan Pemerintah.
fk = Faktor kehandalan sistem
€>rsr"on,l*r Dalrar Layanan Interkoneksi lane dia\,nrkan
Tabel 4. Harga FPI Sartel
DIREKTUR JENDERAL
BASUKI YUSU
UNIKASI,
Jarak (KM) Harqa sewa Ubulan)<25 Rp 9,720,000>25 -100 Rp 26,213,600> 100 - 200 Rp 28,208,600> 200 - 300 Rp 30,451,400> 300 - 600 Rp 36,968,400> 600 - 1000 RD 45.822.700> 1000 Rp 56,703,500