KATA PENGANTAR
BAB I
PENDAHULUAN
Dewasa ini, banyak kita temui dokter-dokter yang terlalu sibuk
dengan pekerjaan mereka. Karena ocial banyak nya pasien setiap hari
nya, sang dokter tidak sempat meluangkan waktu nya untuk mengupdate
informasi terbaru mengenai dunia kedokteran , sehingga kebanyakan
dokter-dokter tersebut kewalahan dengan kasus-kasus baru karna
hanya berpedoman dengan ilmu yang ia peroleh sewaktu kuliah
saja.
Oleh karena itu, para dokter di tuntut memiliki mawas diri
sebagai seorang dokter. Dimana definisi mawas diri bagi seorang
dokter ialah kondisi dimana seorang dokter wajib menginstropeksi
dirinya mengenai cara kerja dokter tersebut. Bagaimana sang dokter
membagi waktu nya bukan hanya untuk praktek, tapi juga menyempatkan
diri mengupdate informasi terbaru dengan berbagai cara. Dengan hal
tersebut, seorang dokter mendapat SKP (satuan kredit partisipan)
sebagai salah satu syarat memperpanjang surat izin praktek ( SIP
).
Dengan cara itu, dokter bukan hanya dapat menambah pengetahuan
nya, namun sang dokter pun ikut serta dalam kegiatan-kegiatan
sosial masyarakat guna mendekat kan diri dengan masyarakat. 1.2
KASUSDokter x (30 tahun) sudah lulus dokter sejak 5 tahun lalu, dan
praktek umum di rumahnya. Karena kesibukannya dalam berpraktek
dimana pasiennnya sangat banyak, ia tidak pernah memiliki waktu
untuk membaca jurnal-jurnal kedokteran yang baru, dan juga jarang
menghadiri seminar-seminar kedokteran. Ketika ia mengajukan
pembaruan ijin prakteknya, ternyata ditolak karena skp miliknya
sangat kurang.sebelum inipun ia beberapa kali menghadapi
permasalahan pasien yang tidak bias ditanganinya, sehingga ia
langsung merujuknya ke dokter spesialis. Tidak jarang dokter-dokter
spesialis tersebut menegur dirinya, mengapa harus dirujuk karena
permasalahan tersebut seharusnya merupakan kompetensi dokter umum
untuk mengatasinya.
1.3 CLARIFY UNFAMILIAR TERMS
1. SKP
: Satuan kredit partisipasi
2. Mawas Diri
: Mengoreksi/memeriksa diri/mengintropeksi diri13. Jurnal
Kedokteran : Catatan akhir penelitian
4. Pembaruan Izin : Perpanjangan izin
5. Seminar Kedokteran : Salah satu kegiatan ilmiah dalam bentuk
perkumpulan
1.4. DEFINE THE PROBLEM
1. Berapa SKP yang harus dimiliki dokter umum?
2. Bagaimana cara mendapatkan SKP?
3. Berapa lama jangka waktu pembaruan izin praktek?
4. Dimana mendapatkan sertifikat IDI?
5. Apa tujuan SKP?
6. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mawas diri
dokter?
7. Apa saja contoh masalah penyakit pasien yang tidak bisa
ditangani dokter?
8. Sebutkan contoh-contoh seminar kodokteran?
9. Kenapa dokter tidak dapat menangani penyakit pasien?
10. Bagaimana cara memperbaiki prilaku dokter indonesia?
11. Bagaimana cara dokter yang tinggal di pedesaan agar tetap
bisa mendapatkan informasi terbaru (UPDATE)
12. Apa saja syarat-syarat izin praktek?
13. Apa peranan IDI pada dokter umum?
14. Apa yang seharusnya IDI lakukan terhadap dokter x?
15. Mawas diri apa yang harus dimiliki dokter dari segi
agama,sosial dan hukum?
16. Apa saja hak dan kewajiban dokter juga pasien?
17. Mengapa masyarakat indonesia lebih memilih berobat ke luar
negri dari pada berobat di indonesia
18. Bagaimana cara untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan dokter di indonesia agar tidak lagi berobat ke
luar negri?
1.5. BRAINSTROM POSSIBLE HYPOTHESIS OR EXPLANATION
1. SKP Dokter umum 250 SKP dalam 5 tahun
2. Cara mendapatkan SKP :
a. melalui seminar/pelatihan-pelatihan
b. adanya sertifikat kompetensi dari IDI
c. memiliki tempat prakik.
d. melaksanakan ketentuan etika profesi dokter
3. jangka waktu pembaruan izin praktek 5 tahun
4. sertifikat IDI di dapatkan di DINAS KESEHATAN
5. Tujuan SKP:
a. memperbarui izin praktek.
b. mendapatkan informasi terbaru (update)
c. mengurangi adanya malpraktek
d. agar kompetensi dokter semakin tinggi
e. agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter kembali
membaik
f. mengetahui keahlian dokter
6. Faktor yang mempengaruhi mawas diri dokter
a. agama:sumpah dokter
b. diri sendiri:kesadaran diri akan kesalahan
c. hukum:UUD yang mengatur serta memberikan saknsi yaitu UU NO
29 tahun 2004
d. lingkungan: nasehat/masukan dari IDI ,orang terdekat dan
pasien
7. Penyakit pasien yang tidak bisa ditangani dokter umum:
a. komplikasi jantung
b. DBD
c. persalinan
8. Seminar kedokteran :
a. penyuluhan tenteng lingkungan
b. narkoba
9. Penyebab dokter tidak bisa menangani penyakit pasien:
a. Kurangnya mengupdate informasi terbarub. kurang membangun
relasi dengan pasien
c. kurang nya waktu berkomunikasi
d. karena penyakit telah diluar wewenang dokter tsb10. cara
memperbaiki prilaku dokter indonesia:
a. memberikan surat terguran dari IDI
b. menyarankan agar membaca jurnal,agar mengetahui informasi
terbaru(update)
c. menberikan efek jera pada sang dokter
11. Cara dokter yang tinggal di pedesaan mendapatkan informasi
terbaru:
a. membuat proposal agar dapat mengakses internet di
pedesaan
b. mengadakan kerja sama antar desa lain untuk mengadakan
seminar
c. dengan layanan website dokter-online yang dapat di akses
lewat internet/hp
12. Syarat izin praktek:
a. surat tanda selesai masa pengabdian
b. foto
c. izin dinas kesehatan setempat
d. surat pengantar dari IDI
13. Peranan IDI pada dokter umum:
a. memberi peringatan dokter indonesia
b. mengawasi dokter indonesia
c. memberi penilain pada dokter indonesia
14. Yang harus IDI lakukan terhadap dokter x adalah menegur
dokter x dan memberi peringatan
15. mawas diri yang harus dimiliki seorang dokter dari segi
agama,sosial dan hukum.
16. HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER JUGA PASIEN
Dalam memberikan pelayanan kedokteran,dokter mempunyai hak dan
kewajiban sebagaimana tercantum dam UU RI NO 29 tahun 2004 TENTANG
PRAKTEK DOKTER
HAK DOKTER
1. Kekuasaan/wewenang dokter untuk mendapatkan/memutuskan untuk
berbuat sesuatu
2. Hak memperoleh perundangan hukum sepanjang melaksanakan tugas
sesuai denagan standar profesi dan standar prosedur operasional
3. Hak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan profesi dan etika
4. Hak atas privacy
5. Hak untuk diperlakukan adil dan jujur,baik oleh rumah sakit
maupun pasien
6. Hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari
pasien/keluarganya
KEWAJIBAN DOKTER
1. Mematuhi peraturan rumah sakit sesuai hukum antara dokter
tersebut dengan rumah sakit
2. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien
4. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran
5. Wajib menjunjung tinggi,menghayati dan mengutamakan sumpah
dokter dan kode etik kedokteran indonesia
HAK PASIEN
1. Hak atas pelayanan manusiawi adil dan jujur
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai
standar profesi kedokteran
3. Hak untuk memperoleh informasi atau penjelasan secara lengkap
tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.
KEWAJIBAN PASIEN
1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah
kesehatannya kepada dokter yang merawat
2. Mematuhi ketentuan atau peraturan dan tata tertib yang
berlaku di rumah sakit
3. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter
4. Melunasi semua imbalan jasa staf pelayanan yang di terima17.
Penyebab masyarakat indonesia lebih memilih berobat keluar
negri:
Kurangnya pelayanan medis dan kemampuan tenaga medis di
indonesia
Kurangnya kepercayaan pasien terhadap dokter indonesia18. Cara
untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dokter
di indonesia agar tidak lagi berobat ke luar negri:
Memberi pelayanan yang baik
Mengerti kebutuhan pasien akan kebutuhan pasien1.6. ARRANGE
EXPLANATIONS INTO TENTATIVE SOLOTIONS
1.7 Define learning objectives
1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian mawas
diri.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu kompetensi dokter.
3. Mahasiswa mengetahui berapa jumlah SKP yang pasti bagi
seorang dokter.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan factor yang mempengaruhi mawas
diri dari segi agama, diri sendiri, hokum dan lingkungan.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dokter dan
pasien.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan apa-apa saja syarat izin
dokter.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu MKEK.
8. Mahsiswa mampu menjelaskan apa itu KKI.
2.1. SYNTHESIZE AND TEST ACQUIRED INFORMATION1. MAWAS DIRI:
Mengoreksi/intropeksi diri12. kompetensi dokter indonesia adalah
seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang medis.5,63. Faktor yang
mempengaruhi mawas diri dokter dari segi
a. Agama:sumpah dokter
b. Diri sendiri:kesadaran diri akan kesalahan
c. Hukum:uud yang mengatur serta memberi sanksi yaitu uu no 2009
th 2004
d. Lingkungan: nasehat/masukan dr orng terdekat/keluarga
4. Jumlah SKP yang pasti adalah 250 SKP 65. Syarat izin
dokter
a. KTP
b. Surat penugasan
c. Surat rekomendasi IDI
d. Pas fotoe. Prosedur:mengajukan permohonan kepada kantor
departemen kesehatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku 76.
MKEK(majelis kehormatan etikkedokteran indonesia) adalah cabang
ikatan dokter indonesia yang mengatur kode etik kedokteran
indonesia serta pedoman pelaksanaan kode etik tsb. 4Konsil
kedokteran indonesia ialah suatu badan IDI yang mengurusi
kompetensi dokter Indonesia 1
2.2 Informasi baru
1. Mawas Diri Dunia Kedokteran Indonesia Rabu, 11 Apr 2007
12:46:40
Pdpersi, Jakarta - oleh :Dr Widodo Judarwanto SpA
Presiden SBY memprihatinkan peningkatan perilaku masyarakat yang
berobat ke luar negeri. Demikian salah satu masalah yang
disampaikan dalam siaran pers presiden setelah menghadiri rapat
kerja di Departemen Kesehatan, Selasa tanggal 13 Maret 2007
(http://www.presidensby.info). Hal ini mungkin menjadi masalah
tersendiri bagi pemerintah. Tampaknya bukan hanya mengakibatkan
masalah ekonomi tetapi juga menyangkut harga diri bangsa. Mengapa
tenaga dokter dari anak bangsa tidak dipercaya masyarakatnya
sendiri?
PERSAINGAN GLOBAL Sebuah fakta menyebutkan, pejabat rumah sakit
pemerintah negara tetangga mengatakan lebih dari seratus ribu warga
Indonesia berobat ke Singapura setiap tahunnya. Selain Singapura,
pasien asal Indonesia juga mendominasi di sejumlah rumah-rumah
sakit di Malaysia dan Ghuang Zou Cina. Jumlah devisa negara yang
tersedot ke RS-RS luar negeri mencapai US$600 juta setiap tahunnya.
General Manager National Healthcare Group International Business
Development Unit (NHG IBDU) Kamaljeet Singh Gill mengungkapkan,
sebanyak 50% pasien internasional yang berobat ke Singapura adalah
warga Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, setiap tahunnya,
wisatawan medis atau medical tourist yang berobat ke Singapura
mencapai 200.000 per tahun.
Data lainnya menunjukkan, jumlah pasien Indonesia yang berobat
di RS Lam Wah Ee Malaysia mencapai 12.000 per tahun atau sekitar 32
pasien per hari. Sementara, di RS Adventist Malaysia jumlah pasien
Indonesia yang terjaring mencapai 14.000 per tahun atau sekitar 38
pasien per hari.2. Sementara jumlah warga Sumatera Utara dan
sekitarnya yang berobat ke Penang, Malaysia, mencapai seribu orang
setiap bulannya.
MENGAPA TERJADI Faktor penyebab terjadinya peningkatan kebiasaan
berobat ke luar negeri sangat bervariasi. Pada umumnya masyarakat
beranggapan hal itu terjadi karena kecanggiahn sarana medis dan
kemampuan tenaga media di Indonesia yang kurang. Sebagian besar
indikasi berobat ke luar negeri adalah bukan karena keterbatasan
alat dan kemampuan dokter, tetapi karena permintaan keluarga
pasien. Secanggih apapun sarana medis atau sepintar apapun
dokternya tidak akan berarti bila tidak ada rasa percaya.
Kepercayaan pasien terhadap dokter adalah kunci utama keberhasilan
penanganan suatu penyakit.
Banyak opini menyebutkan, cara berkomunikasi dengan pasien
dokter di Indonesia kalah jauh dibandingkan dokter di luar negeri.
Padahal pasien dan dokter Indonesia berbahasa yang sama, bahasa
Indonesia. Beberapa pasien mengungkapkan berobat di Singapura
sangat puas, karena dapat berkonsultasi dengan dokter hingga 1 jam.
Di Indonesia, seorang pasien dapat masuk ruang praktek dokter 15
menit saja sudah menjadi hal yang langka.
Meskipun belum ada data yang pasti, tetapi tampaknya terdapat
kecenderungan partisipasi aktif peneliti dan dokter di Indonesia di
forum ilmiah Internasional tidak terlalu menonjol dibandingkan
negara tetangga. Tetapi kita juga harus bangga masih ada dokter
Indonesia yang disegani dan diakui di dunia ilmiah
internasional.
Permasalahan lain seperti maraknya kasus yang dicurigai
malpraktek, masalah flu burung atau gizi buruk masih menjadi
ganjalan. Meskipun hal itu bukan parameter bermakna yang
menunjukkan dunia kedokteran Indonesia mundur. Tetapi, dunia
kedokteran di Indonesia harus mawas diri dengan beberapa fenomena
tersebut.
Dalam menghadapi era globalisasi beberapa negara maju membagi
tenaga dokter menjadi pendidik atau dosen, klinikus atau dokter
praktek dan peneliti. Di Indonesia secara ideal beban dokter
pengajar sebagian besar adalah mengajar mahasiswa dan sebagian
kecil penelitian dan edukasi masyarakat. Sedangkan dokter klinisi
kegiatannya sebagian besar adalah melayani masyarakat, sebagian
kecil penelitian dan edukasi masyarakat. Dokter peneliti sebagian
besar kegiatannya adalah penelitian, sebagian kecil lainnya
mengajar mahasiswa dan edukasi masyarakat.
Konsep pembagian fungsi dokter yang ideal ini, di Indonesia saat
ini sulit terlaksana. Alasan utama adalah menyangkut masalah
dukungan dana. Tidak dipungkiri, di Indonesia hanya menjadi seorang
dokter peneliti atau pengajar sulit untuk dapat hidup layak.
Sehingga pada umumnya di Indonesia seorang dokter harus merangkap
ketiga fungsi itu secara bersamaan. Belum lagi ditambah dengan
aturan membolehkan praktek di tiga tempat. Pada umumnya di negara
maju dokter hanya diperbolehkan praktek di satu tempat. Meski
dengan manajemen waktu yang paling canggih atau sepintar apapun
dokternya. Bila menerima beban berat ini seorang dokter pasti sulit
menghasilkan out come yang maksimal. Permasalahan di atas bertambah
karena rasio dokter dengan masyarakat yang masih sangat kecil.
Belum lagi dalam posisi tertentu dokter seperti dokter Puskesmas,
sering dibebani tugas administrasi dan birokrasi yang banyak dan
rumit.
Bagaimana kualitas pendidikan dokter bila dosennya sepanjang
sore dan malam sudah letih praktek di 3 tempat ? Bagaimana
kuantitas dan kualitas penelitian bila ketiga fungsi yang menyita
waktu itu dikerjakan secara bersamaan ? Bagaimana kualitas
komunikasi dokter dengan pasien bila sebelumnya harus praktek di
banyak tempat, pasien banyak atau setelah letih mengajar ? Buruknya
komunikasi diyakini sebagai penyebab rendahnya kualitas dokter di
Indonesia dan penyebab utama kasus yang dicurigai malpraktek.
Bagaimana layanan medis di Puskesmas bila dokter harus setiap hari
dihadapkan pada acara rapat dan birokrasi yang melelahkan.
Sebenarnya kita harus kagum dengan profil dokter di Indonesia, yang
bisa sukses di semua fungsi tersebut. Tetapi tidak banyak orang
untuk bisa menjadi manusia super seperti itu.
Dokter sudah terlanjur dianggap masyarakat sebagai profesi
sosial oleh masyarakat. Dokter juga manusia, membutuhkan kehidupan
layak seperti profesi lainnya. Tetapi bila dokter memberikan tarif
yang agak mahal, langsung divonis mata duitan. Tetapi masyarakat
tidak akan pernah memvonis negatif bila profesi pengacara dengan
tarifnya yang jutaan hingga ratusan juta. Kecenderungan dominasi
pertimbangan materi ini, nantinya akan diperumit oleh semakin
tingginya pendidikan dokter umum atau dokter spesialis saat ini.
Bayangkan untuk sekolah dokter dan dokter spesialis harus
menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah.
MAWAS DIRI Melihat kondisi yang demikian kompleks permasalahan
dunia kedokteran di Indonesia ini sepertinya sulit terpecahkan.
Tetapi hal ini bukan alasan untuk dapat meningkatkan kualitas dunia
kedokteran di Indonesia. Pemerintah dan institusi profesi harus
segera bekerjasama untuk merumuskan modifikasi pembagian fungsi
dokter pendidik, peneliti dan klinisi secara tegas. Dengan tetap
mempertimbangkan kehidupan yang layak bagi tugas yang
dibebankan.
Aturan satu tempat praktek untuk dokter klinisi atau dua tempat
untuk dokter pengajar di rumah sakit pendidikan mungkin bisa
mengurangi permasalahan yang ada. Kecuali dokter yang berpraktek di
daerah dengan keterbatasan tenaga dokter. Dengan membuat aturan
satu tempat praktek sebenarnya tidak akan mengurangi lahan dokter.
Karena secara alamiah pasien akan tetap mencari karisma dan
profesionalitas dokter tertentu dimanapun tempatnya. Dalam hal
manajemen waktu dan kualitas layanan akan menguntungkan tugas
dokter dan kepentinganpasien.
Pendidikan kedokteran di Indonesia yang mencetak dokter masa
depan juga harus mawas diri. Peningkatan kualitas dokter yang
berorientasi ilmiah dengan basis penelitian, menggunakan kemajuan
teknologi dan meningkatkan pendidikan moral. Pendidikan dokter umum
dan spesialis tidak harus dengan biaya tinggi. Karena, mengurangi
kesempatan calon mahasiswa tidak mampu yang berkualitas tetapi juga
mengurangi perilaku profesi anti sosial di masa depan. Seleksi
penerimaan calon dokter dan dokter spesialis harus transparan,
bukan hanya mempentingkan kalangan sendiri. Tampaknya hal yang
ideal ini dalam waktu dekat sulit diwujudkan. Tetapi bila ada
kemauan maka akan tercipta dunia kedokteran Indonesia yang
berkualitas dan dipercaya masyarakatnya. Dokter masa depan adalah
mengutamakan profesionalitas, bertehnologi tinggi, beretika dan
berkomunikasi baik dengan pasiennya. Sehingga keprihatinan presiden
SBY tentang perilaku masyarakat yang berobat di luar negeri dapat
diminimalkan.
3. MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI
PP No. 1 Tahun 1988, LN. 1988-1.
Anotasi:
Dg. ini PP No. 36/1964 tentang Pendaftaran Ijazah Dan Pemberian
Izin Pelaksanaan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker dinyatakan
tidak berlaku lagi. (Lihat pasal 16 PP. ini).Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2068)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
(Lembaran) Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2270);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2576);
BAB I. KETENTUAN UMUM
Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi
termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
2. Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang diberikan kepada
dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek setelah memenuhi
persyaratan;3. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dan
dokter gigi dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh
Pemerintah pada suatu sarana kesehatan;
4. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
BAB II. PELAPORAN
Pasal 2.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara
tertulis kepada Menteri Kesehatan yang berisikan daftar dokter dan
dokter gigi yang baru lulus, selambat-lambatnya dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah diberikannya Ijazah asli.
2. Berdasarkan laporan sebagaimaa dimaksud dalam ayat (1)
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk meminta kepada dokter dan dokter
gigi yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka
penugasan masa bakti.
3. Dokter dan dokter gigi lulusan Perguruan tinggi luar negeri
wajib melaporkan diri kepada Departemen Keehatan selambat-lambatnya
6 (enam) bulan sesudah tiba di Indonesia.
4. Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
Pasal 3.
1. Dokter dan dokter gigi yang telah melengkapi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Surat
penugasan.
2. Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memberikan kewenangan kepada dokter dan dokter gigi untuk dapat
melakukan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi dalam rangka
pelaksanaan masa bakti dan sekaligus merupakan dasar bagi pengajuan
permintaan izin praktek.
BAB III MASA BAKTI
Pasal 4.
1. Dokter dan dokter gigi wajib melaksanakan masa bakti
sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundangundangan dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan
untuk daerah tertentu, yang tempat dan masa baktinya ditetapkan
oleh Menteri.
3. Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan di sarana kesehatan milik Pemerintah, di sarana
kesehatan milik swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah, di Perguruan
tinggi sebagai staf pengajar, dan di lingkungan Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.
4. Ketentuan mengenai masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur oleh Menteri, dan masa bakti di lingkungan perguruan
tinggi sebagai staf pengajar diatur oleh Menteri setelah mendengar
pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan di
lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh
Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan
dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Pasal 5.
1. Dokter dan dokter gigi yang telah selesai menjalankan masa
bakti dapat mengikuti pendidikan spesialisasi.
2. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat administrasi
mengikuti pendidikan spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur oleh Menteri.
Pasal 6.
1. Dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan
spesialisasi wajib melaksanakan masa bakti spesialis
sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), berlaku pula pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (2).
3. Ketentuan mengenai masa bakti spesialis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB IV. IZIN PRAKTEK
Pasal 7.
1. Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib
memiliki Surat Izin Praktek.2. Untuk memperoleh Surat Izin Praktek
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokter dan dokter gigi
mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.3.
Surat Izin Praktek diberikakn oleh Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk setelah memenuhi persyaratan:a. memiliki Surat penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;b. memiliki kemampuan jasmani
dan rohani untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi;c.
memiliki Surat Keputusan penempatan yang dikeluarkan oleh
Departemen Kesehatan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau
Departemen Pertahanan Keamanan atau Markas Besar Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan masa
bakti.4. Surat Izin Praktek (SIP) diberikan dengan memperhatikan
asas pemerataan pelayanan Kesehatan, penyebaran dokter dan dokter
gigi serta pelaksanaan masa bakti.
Pasal 8.
1. Permohonan Izin Praktek ditolak, apabila:a. daerah atau
tempat praktek telah tertutup untuk praktek dokter dan dokter
gigi;b. dokter dan dokter gigi menjalani pidana penjara;c. tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(3).
2. Daerah atau tempat tertutup untuk praktek dokter dan dokter
gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh
Menteri.
Pasal 9.
Tata cara pemberian atau penolakan permohonan izin praktek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur oleh
Menteri.
Pasal 10.
1. Surat Izin Praktek (SIP) berlaku selama memenuhi persyaratan
yaitu:a. dilaksanakan di daerah yang ditunjuk dalam Surat Izin
Praktek;b. dokter dan dokter gigi yang bersangkutan tidak cacat
jasmani dan/ atau rohani yang tidak memungkinkan untuk menjalankan
pekerjaan dokter atau dokter gigi;c. tidak sedang menjalankan
pidana penjara atau hukuman administratif.2. Surat Izin Praktek
(SIP) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk.
BAB V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11.
1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk, membina dan mengawasi
dokter dan dokter gigi dalam menjalankan profesinya.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan organisasi profesi
yang terkait.3. Dokter dan dokter gigi selama menjalankan tugas
profesinya, wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 12.
1. Dokter dan dokter gigi yang telah mendapatkan Surat Izin
Praktek dilarang:a. menjalankan praktek di luar ketentuan yang
tercantum dalam Surat Izin Praktek;b. memberikan atau meracik obat,
kecuali suntikan;c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
profesi dokter dan dokter gigi.
2. Bagi dokter dan dokter gigi yang menolong orang sakit dalam
keadaan darurat atau yang menjalankan tugas di Puskesmas atau di
daerah terpencil yang tidak ada apotik, dikecualikan dari larangan
memberi atau meracik obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b.
BAB VI. SANKSI
Pasal 13.
Dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja atau karena
kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 6 ayat
(1) dikenakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana.Pasal
14.
1. Tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dokter dan dokter gigi yang dengan
sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.2. Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pencabutan Surat
Izin Praktek untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun,
kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dimungkinkan pencabutan lebih
dari 1 (satu) tahun.3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk.
BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15.
1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang
Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan
Dokter/Dokter Gigi/Apoteker dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau belum
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Surat Izin
Praktek Perorangan dan Surat Izin Praktek Perorangan semata-mata
yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 1964 masih tetap berlaku sampai habis masa waktu
berlakunya.BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah Dan
Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker,
sepanjang mengenai dokter dan dokter gigi dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 17.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni
1988.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 1988.
3. Etik Profesi KedokteranEtik profesi kedokteran mulai dikenal
sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalam bentuk Code of Hammurabi dan
Code of Hittites, yang penegakannya dilaksanakan oleh penguasa pada
waktu itu. Selanjutnya etik kedokteran muncul dalam bentuk lain,
yaitu dalam bentuk sumpah dokter yang bunyinya bermacam-macam,
tetapi yang paling banyak dikenal adalah sumpah Hippocrates yang
hidup sekitar 460-370 tahun SM. Sumpah tersebut berisikan
kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap, atau
semacam code of conduct bagi dokter.
World Medical Association dalam Deklarasi Geneva pada tahun 1968
menelorkan sumpah dokter (dunia) dan Kode Etik Kedokteran
Internasional. Kode Etik Kedokteran Internasional berisikan tentang
kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap
sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya, Kode Etik
Kedokteran Indonesia dibuat dengan mengacu kepada Kode Etik
Kedokteran Internasional.
Selain Kode Etik Profesi di atas, praktek kedokteran juga
berpegang kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip
moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak,
arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu
keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan
etika ini dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika
biomedis. Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis
dalam membuat keputusan klinis yang etis (clinical ethics) dan
pedoman dalam melakukan penelitian di bidang medis.Nilai-nilai
materialisme yang dianut masyarakat harus dapat dibendung dengan
memberikan latihan dan teladan yang menunjukkan sikap etis dan
profesional dokter, seperti autonomy (menghormati hak pasien,
terutama hak dalam memperoleh informasi dan hak membuat keputusan
tentang apa yang akan dilakukan terhadap dirinya), beneficence
(melakukan tindakan untuk kebaikan pasien), non maleficence (tidak
melakukan perbuatan yang memperburuk pasien) dan justice (bersikap
adil dan jujur), serta sikap altruisme (pengabdian
profesi).Pendidikan etik kedokteran, yang mengajarkan tentang etik
profesi dan prinsip moral kedokteran, dianjurkan dimulai dini sejak
tahun pertama pendidikan kedokteran, dengan memberikan lebih ke
arah tools dalam membuat keputusan etik, memberikan banyak latihan,
dan lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasi-kondisi
etik-klinik tertentu (clinical ethics), sehingga cara berpikir etis
tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari pembuatan
keputusan medis sehari-hari. Tentu saja kita pahami bahwa
pendidikan etik belum tentu dapat mengubah perilaku etis seseorang,
terutama apabila teladan yang diberikan para seniornya bertolak
belakang dengan situasi ideal dalam pendidikan. IDI (Ikatan Dokter
Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan
etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan
cabang, serta lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di
tingkat pusat, wilayah dan cabang. Selain itu, di tingkat sarana
kesehatan (rumah sakit) didirikan Komite Medis dengan Panitia Etik
di dalamnya, yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar
profesi di rumah sakit. Bahkan di tingkat perhimpunan rumah sakit
didirikan pula Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi).
Pada dasarnya, suatu norma etik adalah norma yang apabila
dilanggar hanya akan membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya.
Namun suatu pelanggaran etik profesi dapat dikenai sanksi disiplin
profesi, dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat
seperti kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila
akibat kurang kompeten) dan pencabutan haknya berpraktik profesi.
Sanksi tersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam rapat/sidangnya
dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik (profesi)
kedokteran.DAFTAR PUSTAKA
1. Moeloek, F. Standar Kompetensi Dokter. Jakarta : Konsil
Kedokteran Indonesia. 2006. h. 22,41,44.2. Wahyu, Y. 2006. Kamus
Pintar Bahasa Indonesia. Batam : Karisma. 2006. h. 311,421.3.
Djojosugito, M. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jakarta : Irama
Widya. 20074. Suharto, G. Aspek Medikolegal Praktik Kedokteran.
Semarang : Universitas Diponegoro. 20085. Dahlan, sofwan. Hukum
Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter. Semarang : Universitas
Diponegoro. 20036. Trihatanto. The Doctor Catatan Hati Seorang
Dokter. Jakarta : Pustaka anggrek . 20097. SK Mendiknas No.
45/U/20028. UU No. 29 tahun 2004
9. Peraturan Mentri Kesehatan nomor 916/Menkes/VII/1997UU RI NO
29 th 2004
Sumpah Dokter
Hukum
Diri sendiri
Agama
Lingkungan
Faktor
IDI
Hak 4 kewajiban
Mawas diri
Organisasi
MKEK
Pasien
Dokter
Konsil
Kode etik
STR
Syarat
Pelanggaran
250 SKP
SKP
Kompetensi Dokter
Praktek Dokter
10