Disperindag 2018 LKJiP Tahun 2017 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah sehinga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan di Kabupaten Lamongan secara transparan dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Adapun maksud dan tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan seperti halnya penyusunan di tahun-tahun sebelumnya. Laporan Kinerja tahun 2017 ini disusun secara jujur, obyektif dan transparan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi No.53 Tahun 2014. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi aspek – aspek yang belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yang dapat dipersembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuknya untuk penyusunan LKjIP tahun berikutnya, dan akhirnya dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan sebaik-baiknya , semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Lamongan, Januari 2018 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan M. ZAMRONI, S.Sos, M.Si. Pembina Tingkat 1 NIP. 19730707 199303 1 010
49
Embed
Disperindag 2018 - esakip.net · Koperasi, Industri dan Perdagangan yang menjadi tugas dan tanggung ... aspek – aspek yang belum tercakup dalam Laporan ... PERDAGANGAN INTERNASIONAL
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah
sehinga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan dengan baik.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan di bidang
Koperasi, Industri dan Perdagangan di Kabupaten Lamongan secara transparan dan akuntabel,
maka telah diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana
Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta Laporan Kinerja pada setiap
akhir tahun anggaran.
Adapun maksud dan tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit
dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang
Koperasi, Industri dan Perdagangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi,
Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan seperti halnya penyusunan di tahun-tahun
sebelumnya. Laporan Kinerja tahun 2017 ini disusun secara jujur, obyektif dan transparan dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi
No.53 Tahun 2014.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
( LKjIP ) Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan
kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi
aspek – aspek yang belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan yang dapat dipersembahkan, dengan harapan masukan dan
saran serta petunjuknya untuk penyusunan LKjIP tahun berikutnya, dan akhirnya dengan
senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT , Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat
dengan sebaik-baiknya , semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Lamongan, Januari 2018 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan
M. ZAMRONI, S.Sos, M.Si. Pembina Tingkat 1
NIP. 19730707 199303 1 010
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP ) merupakan salah satu
unsur dalam Sistem Akutansi Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) . Selain itu,
laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas
capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Laamongan .
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen
yang digunakan oleh instasi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan capaian –capaian kinerja dalam menjalanakan fisi
dan misi Bupati yang didalamnya memuat penilaian terhadap unsur
perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta pencapaian kinerja.
Adapun mekanisme penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
meliputi analisa terhadap sinergitas antara pencapaian kinerja dengan kebijakan
dalam mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis PD yang dituangkan
dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai bentuk
pertanggung jawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja di Bidang
Industri dan Perdagangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindistrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan pada tahun 2017.
Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran strategis tahun
2017 telah mampu melampaui dari target yabg ditetapkan dengan predikat
Kategori Sangat Baik . Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran indikator
Persentase Skala Usaha Menengah Terhadap IKM dengan hasil capaian
101,62%, Persentase Pertumbuhan IKM Formal mencapai 141, 93% ,
Persentase Peningkatan Volume Perdagangan mencapai 105 % dan Persentase
Pelanggaran Perdagangan dengan hasil capaian 100%.
Dari sisi Akuntabilitas Keuangan , APBD program pembangunan
Pemerintah Kabupaten Lamongan pada urusan Industri dan Perdagangan telah
terealisasikan sebesar 94,46% pada tahun 2017. Dari uraian di atas , maka
secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah mencapai target yang sudah
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 3
ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke 2 yaitu
Mengembangkan Perekonomian yang Berdayasaing dengan mengoptimalkan
Potensi daerah , Tujuan ke 3 Kabupaten Lamongan yaitu Meningkatkan
Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri dan Perdagangan . Kedepannya kami
akan berusaha untuk lebih intensif lagi dengan mengoptimalkan sumber daya
yang ada.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP ) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini disusun
sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik dan disusun
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam
rangka memberikan arahan kepada semua instansi pemerintah untuk
menyiapkan LKJiP sebagai bahan integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang
utuh dan dituangkan dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.
Selanjutnya , diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam menyusun
perencanaan pogram dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan di masa yang akan
datang.
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi
, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan, maka terdapat dua urusan yang menjadi
kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
yaitu urusan Perdagangan menjadi urusan Wajib dan urusan Industri
menjadi urusan Pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .
Berlakunya Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 , semakin
membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan
otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab , yang dalam
penyelenggaraannya menekankan pada prinip-prinsip demokrasi , peran
serta masyarakat , pemerataan dan keadilan.
Pemberlakuan Otonomi Daerah telah membawa implikasi yang luas
dan serius, sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang
dihadapi oleh daerah. Implikasi nyata adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke
arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan
pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik antara lain perlu
adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya
tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisien dan efektifitas,
profesionalisme dan akuntabilitas.
Dengan adanya prinsip akuntabilitas tersebut dan berdasarkan
Instruksi Presiden ( INPRES ) Nomer 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 5
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomer 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) ,
Permen PAN dan RB Nomer 53 tahun 2014 setiap Perangkat Daerah
berkewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP dan menyusun laporan
kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun
Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) yang dibuat sebelumnya. LKJiP juga
merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja
berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra
sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan dan bertanggung jawab (
good goverment ) dapat diwujudkan.
Atas dasar tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan telah menetapkan target kinerja tahun 2017 yang
selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran
kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2017yang mana di
tahun 2017 ini merupakan evaluasi tahun kedua masa periode RPJMD
2016 - 2021.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Berdasarkan pada latar belakang di atas , Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LKJiP ) yang disusun oleh setiap Perangkat
Daerah ( OPD ) memiliki maksud dan tujuan berupa sebuah instrumen /
alat dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta
pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan oleh setiap PD guna
mengetahui capaian kinerja dari masing-masing PD serta pengelolaan
dalam hal anggaran yang dipakai oleh setiap PD guna mendukung
akuntabilitas serta reformasi birokrasi. Disamping itu LKJiP juga memiliki
maksud dan tujuan yang apabila dilihat dari aspeknya memiliki maksud
dan tujuan sebagai berikut :
a) Aspek Akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi
adalah merupakan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja
yang telah dilakukan selama 1 ( satu ) tahun , esensi capaian kinerja
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 6
yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah
dilaksanakan.
b) Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi adalah
merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP ) sebagai
sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang
akan datang sehingga dapat dtingkatkan perbaikan secara
berkelanjutan.
c) Sebagai sarana pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi pada Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten
Lamongan sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang Industri
dan Perdagangan.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Sesuai PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016, Bab IV, pasal 3
Disebutkan bahwa “Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang”.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang
perdagangan;
b) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan
sumber daya perindustrian dan perdagangan;
c) menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan
perdagangan;
d) pelaksanaan dan pengelolaan bahan di bidang perindustrian dan
perdagangan;
e) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian dan
perdagangan;
f) pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan di bidang perindustrian
dan perdagangan;
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 7
g) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;
h) pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum, kepegawaian ,
perencanaan dan keuangan; dan
i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 8
Gambar 2.1.Struktur Organisasi
SEKSI BINA USAHA DAN KELEMBAGAAN
KELEMBAGAAN & SDM
UPT
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI SARANA DAN PERMODALAN
USAHA KECIL & MENENGAH
SEKSI STANDARISASI DAN DESAIN
USAHA & PERMODALAN
BIDANG SARANA DAN
PRASARANA INDUSTRI
SEKSI AGRO DAN KIMIA TEKNOLOGI & PRODUKSI
SEKSI TEKSTIL DAN ANEKA SARANA &PERMODALAN
SEKSI ILMATE BINA USAHA
BIDANG BINA INDUSTRI
PERINDUSTRIAN
SEKSI SARANA PERDAGANGAN DALAM
NEGERI DALAM NEGERI
SEKSI BINA PASAR DAN DISTRIBUSI
SARANA PERDAGANGAN
SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
METROLOGI KONSUMEN & METROLOGI
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
PERDAGANGAN
SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PROMOSI
SEKSI KERJASAMA PERDAGANGAN DALAM
NEGERI DAN INTERNASIONAL
PEMASARAN
SEKSI PROMOSI PAMERAN
BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PROMOSI & PEMASARAN
SUB BAGIAN PROGRAM DAN
EVALUASI
SUB BAGIAN KEUANGAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 9
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati No. 79 tahun 2016 terdiri dari 1 unit
eselon II, 4 unit eselon III dan 15 unit eselon IV , terdiri dari 1 Sekretariat, 4
Bidang, sebagaimana gambar 2.1 diatas.
Dalam pelaksanaan tugasnya , Kepala Dinas dibantu oleh beberapa pejabat
sebagai berikut :
1) Sekretariat, Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan
dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset,
hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas .
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) ,
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan
perundang-undangan;
b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan , kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi
kepegawaian , administrasi keuangan dan asset perangkat daerah, dan
urusan rumah tangga;
d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
perangkat daerah;
f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban
keuangan dan kinerja ;
g. pelaksanaan teknis administratif jepada Kepala Dinas dan semua satuan
unit kerja di lingkungan Dinas ; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 10
2) Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Bidang Sarana dan Prasana
Industri mempunyai tugas menyusun program kegiatan, melaksanakan
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
pengembangan usaha , kelembagaan , sarana, permodalan, standarisasi dan
desain industri, melaksanakan kerjasama, koordinasi, monitoring dan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan
prasarana industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Bidang Sarana dan Prasaran Industri , mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program, kegiatan dan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang sarana dan prasarana industri ;
b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan bidang sarana dan prasarana
industri;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian bidang sarana dan prasarana industri ;
d. pelaksanaan pembinaan bidang sarana dan prasarana industri yang
meliputi bina usaha dan kelembagaan , sarana dan permodalan, serta
standarisasi dan desain;
e. pelaksanaan fasilitasi kerja sama , perijinan , pengembangan ,
pengembangan teknologi industri serta pengembangan sentra dan
kawasan industri;
f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan
prasarana industri; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya .
3) Bidang Bina Industri, Bidang Bina Industri mempunyai tugas menyusun
program kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
kebijakan dan pengembangan sarana, usaha, teknologi dan produksi seluruh
komoditi industri, melaksanakan kerja sama, koordinasi, monitoring dan
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 11
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Industri. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Industri ,
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program, kegiatan dan perumusan kebiajakan teknis
operasional bidang bina industri ;
b. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan bidang bina industri;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan , fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian bidang bina industri;
d. Pelaksanaan pembinaan bidang bina industri yang meliputi agro dan
kimia, tekstil dan aneka, serta logam, mesin, alat transportasi dan
elektronika ( ILMATE ) ;
e. Pelaksanaan analisis iklim usaha , peningkatan kemitraan dengan dunia
usaha serta pengembangan potensi komoditi industri; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Dalam Negeri
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perdagangan dalam negeri, sarana perdagaangan, logistik, bina usaha
perdagangan, bina pasar, distribusi, perlindungan konsumen dan
pengawasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria perdagangan dalam negeri, sarana perdagangan, logistik, bina
usaha, bina pasar, distribusi, perlindungan konsumen dan pengawasan;
b. Pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam negeri, sarana perdagangan,
logistik, logistik, bina usaha, bina pasar, distribusi, perlindungan
konsumen dan pengawasan;
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 12
c. Pelalsanaan pembinaan dan bimbingan teknis perdagangan dalam
negeri, sarana perdagangan, logistik, logistik, bina usaha, bina pasar,
distribusi, perlindungan konsumen dan pengawasan;
d. Evaluasi dan pelaporan perdagangan dalam negeri, sarana perdagangan,
logistik, logistik, bina usaha, bina pasar, distribusi, perlindungan
konsumen dan pengawasan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
5) Bidang Perdagangan Internasional, Bidang Perdagangan Internasional
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perdagangan internasional , pengembangan perdagangan internasional,
pengamanan ekspor/impor, kerjasama dalam negeri dan internasional ,
fasilitasi sarana ekspor /impor , dan promosi dalam negeri dan/atau luar
negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Perdagangan Internasional, mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria perdagangan internasional , pengembangan perdagangan
internasional, pengamanan ekspor/impor, kerjasama dalam negeri dan
internasional , fasilitasi sarana ekspor /impor , dan promosi dalam negeri
dan/atau luar negeri;
b. Pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional , pengembangan
perdagangan internasional, pengamanan ekspor/impor, kerjasama dalam
negeri dan internasional , fasilitasi sarana ekspor /impor , dan promosi
dalam negeri dan/atau luar negeri;
c. Pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional , pengembangan
perdagangan internasional, pengamanan ekspor/impor, kerjasama dalam
negeri dan internasional , fasilitasi sarana ekspor /impor , dan promosi
dalam negeri dan/atau luar negeri;
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 13
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perdagangan internasional ,
pengembangan perdagangan internasional, pengamanan ekspor/impor,
kerjasama dalam negeri dan internasional , fasilitasi sarana ekspor
/impor , dan promosi dalam negeri dan/atau luar negeri; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sedangkan dari sisi sumber daya kepegawaian, jumlah pegawai Dinas
Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat
sebanyak 50 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang dan tenaga
honorer sebanyak 14 orang , secara rinci dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini
Tabel 1.1
Kondisi Pegawai Menurut Kedudukan Dalam Organisasi
No.
Uraian
Kondisi Per Desember 2017
Ket. Laki-laki Perempuan Jml
1 Pejabat Struktural 11 9 20
2 Pejabat
Fungsional
- - -
3 Staf 10 6 16
Jumlah 36
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 14
Kondisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
No U R A I A N JENJANG PENDIDIKAN
SD SLTP SMA D1 D2 D3 S1 S2
1 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
- 1 6 1 18 9
JUMLAH - 1 6 1 18 9
Kondisi Pegawai Menurut Golongan
No U R A I A N GOLONGAN
I II III IV
1 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan 1 5 22 8
JUMLAH 1 5 22 8
Kondisi Pegawai Menurut Eselon
No U R A I A N E S E L O N FUNGSIO
NAL STAF IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB
1 Dinas
Perindustria
n dan
Perdaganga
n
- 1 1 4 15 - - 16
JUMLAH - 1 1 4 15 - - 16
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 15
Aset yang Dikelola
Secara keseluruhan jumlah kelengkapan kantor /data inventaris
kantor yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi
organisasi dan mencakup beberapa barang sebagaimana data dibawah
ini.
Dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan sampai dengan akhir tahun 2017
tercatat sebesar Rp. dengan perincian sebagaimana Tabel 1.2. berikut:
Tabel 1.2. Rincian Aset Tetap Disperindag (per 31 Desember 2017)
No Jenis Aset Tetap Nilai (Rp.)
1 Tanah 5.974.000.000
2 Peralatan dan Mesin 3.282.226.628
3 Gedung dan Bangunan 31.436.113.110
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 15.600.000
5 Aset Tetap lainnya 21.600.000
Tabel 1.3
Kondisi Tanah dan Bangunan
No TANAH
BANGUNAN LOKASI
LUAS (M2)
KONDISI (%)
KET
1 Tanah bangunan rumah negara
Jl. Veteran 320 - Sertifikat
2 Tanah bangunan rumah negara
Jl. Kusuma Bangsa
1.550 - Sertifikat
3 Tanah bangunan kantor pemerintah
Jl. Panglima Sudirman
2.035 - Sertifikat
4 Tanah bangunan kantor pemerintah
Jl. Panglima Sudirman
2.005 - Sertifikat
5 Tanah bangunan kantor pemerintah
Jl. Veteran 1.149 - Sertifikat
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 16
Tabel 1.4
Kondisi Kendaraan Dinas
No JENIS MEREK TAHUN
KENDARAAN
TAHUN KENDAR
AAN KET
1 Station Wagon Isuzu Panther 2003
2 Station Wagon Isuzu Panther 1996
3 Station Wagon Isuzu Panther 1996
4 Station Wagon Kijang Inova 2012
5 Station Wagon Suzuki Ertiga 2014
6 Pick Up Toyota 2013
7 Sepeda Motor Suzuki 1988-1999 16 buah
8 Sepeda Motor Suzuki 2003 1 buah
9 Sepeda Motor Honda 2003-2004 5 buah
10 Sepeda Motor Honda 2006 1 buah
11 Sepeda Motor Honda 2007 2 buah
12 Sepeda Motor roda 3 Honda 2011 2 buah
13 Sepeda Motor Honda 2012 1 buah
14 Sepeda Motor Honda 2014 1 buah
15 Sepeda Motor Honda 2015 2 buah
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 17
Tabel 1.5
Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor
NO URAIAN JUMLAH KONDISI
KET. BAIK RUSAK
1 2 3 4 5 6
1 Komputer PC 26 23 3
2 Air Conditioning 8 7 1
3 Filling Cabinet 45 25 20
4 Meja Kerja 17 14 3
5 Meja Rapat 11 11 -
6 Meja Tulis 79 64 15
7 Rak Besi 4 - 4
8 Kursi kerja eselon IV 10 10 -
9 Kursi kerja eselon III 10 10 -
10 Buffet Kaca/Lemari Kaca 17 14 3
11 Almari 22 22 -
12 Meja Komputer 5 4 1
14 Kursi rapat/Plastik 90 80 10
15 Kursi Lipat 35 35 -
16 Notebook 17 17 -
17 Printer 46 36 10
18 Handycham 1 1 -
19 Camera Attachman 11 11 -
20 Proyektor LCD 3 3 -
21 Sound System 2 2 -
Dari sisi alat kantor dan rumah tangga, barang dalam kondisi baik
sejumlah 389 unit dan yang dalam kondisi rusak sebanyak 70 unit. Alat
kantor dan rumah tangga yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang
aktifitas kerja di Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan. Sehingga
kondisi tersebut juga akan mendukung Dinas Koperasi, Industri dan
Perdagangan dalam mencapai kinerjanya.
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 18
1. Pembiayaan
Dalam rangka melaksanakan Kegiatan pembangunan dibidang
Industri dan Perdagangan tahun anggaran 2017 ini didukung dengan 13
program dan 85 .kegiatan dengan total seluruh anggaran Rp.
13.344.520.000,- yang pelaksanaannya didukung oleh jumlah dana yang
bersumber dari APBD kabupaten Lamongan tahun 2017 pembiayaan baik
bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN dengan rincian sebagai
berikut :
Sumber Dana Jumlah Anggaran
APBD II Rp.10.479.520.000
DBHCHT Rp.385.000.000
PAJAK ROKOK Rp.1.525.000.000
DAK Rp.955.000.000
APBN Rp.18.000.000.000
D. SISTEMATIKA
LKjIP ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagai
tolak ukur keberhasilan kinerja, LKjIP ini menginformasikan perbandingan
antara target dan capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 dengan
target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan
teridentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) sehingga dapat
diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :
1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara
ringkas tentang capaian kinerja Dinas Koperasi, Industri dan Pedagangan
tahun 2017.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Dinas
Perindustrian dan Perdagangan serta uraian singkat tentang tugas pokok
dan fungsi bidang Industri dan Perdagangan, termasuk latar belakang,
maksud dan tujuan penulisan LKjIP.
Disperindag 2018
LKJiP Tahun 2017 19
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan
rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan
program Dinas Perndustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
pada tahun 2016 – 2021, rencana kerja dan anggaran tahun 2017,
penetapan kinerja serta pengukuran/pengelolaan kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan
prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga
disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi
anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam
bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan
dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan,
kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
6. Lampiran, pada bab ini berisi data pendukung yang diperlukan dalam
penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.
Disperindag 2018
LKPJiP Tahun 2017 20
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lamongan pada tahun 2017, berpedoman pada Rencana
Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta Penetapan Kinerja
Tahun 2017.
2.1. RENCANA STRATEGIS
Agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana tertuang pada misi ke dua dalam
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 adalah “Mengembangkan
perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi
daerah”, dengan tujuan yang terkait langsung Dinas Perindag Kabupaten
Lamongan adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri dan
Perdagangan” .
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan bertugas
membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan
dibidang Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2016 -, 2021 dengan
berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun dan
memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada maupun tantangan yang
mungkin terjadi.
Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata ,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan menyusun sasaran
strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindag untuk tahun 2016 – 2021 adalah
sebagai berikut :
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri dan PerdagangaN,
sasaran yang ingin dicapai antara lain :
1. Meningkatnya Kualitas Industri terutama IKM dengan indikator utamanya sebagai
berikut :
a. Persentase Skala Usaha Menengah terhadap IKM
b. Persentase Pertumbuhan IKM Formal
2. Meningkatnya Volume Perdagangan , dengan indikator utamanya Persentase
Peningkatan Volume Perdagangan
3. Meningkatnya Perlindungan Konsumen , dengan indikator Persentase
Pelanggaran Perdagangan yang ditindak .
Disperindag 2018
LKPJiP Tahun 2017 21
Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatasakan dicapai
melalui 15 Program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III
sesuai dengan tugas dan fungsinya . Adapun program tersebut adalah :
Program Prioritas
1). Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2). Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
3). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4). Program Penataan Struktur Industri
5). Program Pengembangan Sentra – sentra Industri Potensial
6). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8). Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
9). Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
10). Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
Program Penunjang
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2). Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur
3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5). Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.2. RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017
Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang
meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung ( sub kegiatan ) untuk mencapai sasaran hasil
program induknya , dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana,
prakiraan sasaran tahun berikutnya , lokasi , pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggarannya.
Disperindag 2018
LKPJiP Tahun 2017 22
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja , Dokumen Perjanjian Kinerja , merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 3 ( sasaran
strategis ). Ketiga sasaran strategis tersebut sebagai berikut : ( 1 ). Meningkatnya Kualitas
Industri terutama IKM ; ( 2 ). Meningkatnya Volume Perdagangan; ( 3 ). Meningkatnya
Perlindungan Konsumen.
Tabel 2.1.
Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan
No Misi Tujuan Indikator
1 Mengembangkan
perekonomian yang berdaya
saing dengan
mengoptimalkan potensi
daerah
Meningkatkan Pertumbuhan
Lapangan Usaha Industri dan
Perdagangan
Persentase Pertumbuhan
PDRB Lapangan Usaha
industri pengolahan
Persentase Pertumbuhan
PDRB Lapangan Usaha
Perdagangan Besar dan
Eceran
Disperindag 2018
LKPJiP Tahun 2017 23
Tabel 2.2.
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran
Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Uraian Indikator
Meningkatkan
Pertumbuhan Lapangan
Usaha Industri dan
Perdagangan
Persentase
Pertumbuhan
PDRB Lapangan
Usaha industri
pengolahan
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas industri terutama IKM
1. Persentase
Skala Usaha
Menengah
terhadap IKM
2. Persentase
Pertumbuhan
IKM Formal
Persentase
Pertumbuhan
PDRB Lapangan
Usaha
Perdagangan
Besar dan Eceran
Meningkatnya Volume
Perdagangan
Persentase
Peningkatan
Volume
Perdagangan
Meningkatnya Perlindungan
Konsumen
Persentase
Pelanggaran
Perdagangan yang
ditindak
Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan penjabaran target kinerja tahun
2017 sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dalam tahun 2016-2021
sebagaimana pada tabel 2.3. dibawah ini :
Disperindag 2018
LKPJiP Tahun 2017 24
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI SATUAN
TARGET
2017
Meningkatnya
kualitas Industri
terutama IKM
Persentase Skala
Usaha Menengah
Terhadap IKM
(Jmlh Industri Menengah :
Jumlah Industri Kecil Menengah) X 100% %
1,85%
( 300 )
Persentase
Pertumbuhan IKM
Formal
(Jmlh IKM Formal Thn N- Jmlh IKM
Formal Thn Dasar) : Jmlh IKM Formal
Thn Dasar) X 100%
% 23,3%
( 1900 )
Meningkatnya
Volume
Perdagangan
Persentase
Peningkatan
Volume
Perdagangan
( Jumlah Volume Perdagangan Thn N-
Jml Vol. Perdagangan Thn N- Dasa) :
Jml Vol. Perdagangan Thn Dasar)) X
100%
% 20%
Meningkatnya
Perlindungan
Konsumen
Persentase
Pelanggaran
Perdagangan yang
di tindak
(Jmlh Pelanggaran yang ditindak :
Jumlah Pelanggaran) x 100% % 100%
25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 diukur dengn cara
membandingkan antara target dan pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dengan realisasinya.
Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat
digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan
Tahun 2017
MISI 2 :
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
TUJUAN :
Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri dan Perdagangan
SASARAN STRATEGIS 1 :
Meningkatnya Kualitas Industri Teruma IKM
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)
Target Realisasi %
Capaian
Kategori 2017 2016 2017
Persentase
Skala Usaha
Menengah
Terhadap IKM
1,85%
( 300 )
1,60%
( 255 )
305x 100 = 1,88%
16.210
101,62%
Sangat
Baik
Persentase
23,3%
10%
1996-1500 x 100 = 33,07%
141,93%
Sangat
26
Pertumbuhan
IKM Formal
( 1900) (1850) 1500 Baik
Persentase
Peningkatan
Volume
Perdagangan
20%
10%
10.900.000.000 – 9.000.000.000x100
9.000.000.000
= 21.1%
105%
Sangat
Baik
Persentase
Pelanggaran
Perdagangan
yang di Tindak
100%
100%
126 x 100 = 100%
126
100 %
Sangat
Baik
3.2 . ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 – 2021 , terdapat 1 ( satu ) tujuan 3 ( tiga ) sasaran strategis
, adapun analisis dan capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan berdasarkan
tujuan dan sasaran strategisnya sebagai berikut:
3.2.1. TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri dan
Perdagangan.
Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Industri Terutama IKM
Tabel 3.2 : SASARAN STRATEGIS 1
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2016 - 2021
MISI 2 :
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
TUJUAN :
Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri dan Perdagangan
SASARAN STRATEGIS 1 :
Meningkatnya Kualitas Industri Teruma IKM
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA (IKU)
Target Realisasi %
Capaian
Kategori 2017 2016 2017
Persentase
Skala Usaha
Menengah
1,85%
( 300 )
1,60%
( 255 )
305x 100 = 1,88%
16.210
101,62% Sangat
Baik
27
Terhadap IKM
Persentase
Pertumbuhan
IKM Formal
23,3%
( 1900)
10%
(1850)
1996-1500 x 100 = 33,07%
1500
141,93% Sangat
Baik
Pada Sasaran strategis ini, Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang
digunakan adalah Persentase Skala Usaha Menengah terhadap IKM dan
Persentase Pertumbuhan IKM Formal dapat dihitung dengan cara
membandingkan Jml industri Menengah Tahun Berjalan dengan Jumlah
Industri Kecil dan Menengah Tahun Berjalan sedangkan Persentase
Pertumbuhan IKM Formal dihitung dari jumlah IKM Formal Tahun N
dikurangi Jumlah IKM Formal Tahun Dasar dibandingkan dengan Jumlah IKM
Formal Tahun Dasar .
3.2.1.1. Persentase Skala Usaha Menengah Terhadap Industri Kecil dan Menengah
Peningkatan Skala Usaha Menengah di Kabupaten Lamongan tahun
2017 ini telah mencapai 1,88% atau melampaui dari target yang telah
ditetapkan sebesar 1,85%.
3.2.1.2. Persentase Pertumbuhan IKM Formal .
Pertumbuhan IKM Formal tahun 2017 terealisasi sebesar 33, 07%
atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 23,3% , atau
mencapai 143,93% .
Arah kebijakan pembangunan di bidang Industri dalam Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan mencakup hal – hal
pokok sebagai berikut :
1. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan
menengah
2. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha skala kecil dan
menengah
3. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri.
4. Dan meningkatkan daya saing industri Kecil dan menengah agar dapat
menyerap lebih banyak tenaga kerja .
28
Capaian target di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan dalam tahun 2017 ini telah berhasil dengan
sangat Baik, dimana perkembangan jumlah pelaku usaha tahun ini sebesar 16.210
IKM dan 45 Industri Besar atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016
sebesar 15.888IKM dan 40 Industri Besar .
Tabel 3.3. Data Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
TAHUN
JumlahIndustriRumahTangga
JumlahIndustri JumlahPekerj
a investasi
2016 14.267 28.167 87.031.100.000
2017 14.530 28.680 88.635.400.000
2018
2019
2020
2021
TAHUN
JumlahIndustri Kecil Menengah
JumlahIndustri JumlahPekerj
a investasi
2016 1.621 17.921 359.132.800.000
2017 1.680 18.575 372.204.200.000
2018
2019
2020
2021
TAHUN
JumlahIndustriBesar
JumlahIndustri JumlahPekerj
a investasi
2016 43 4.805 860.000.000.000
2017 45 5.020 900.000.000.000
2018
2019
2020
2021
*AngkaAkumulasi
29
Untuk pertumbuhan IKM Formal tahun ini telah terealisasai 146 aspek
legalitas dengan rincian PIRT 130, Merk 10 , Barkot 4 dan BPOM 2 , jadi total
pertumbuhan IKM Formal tahun ini sebesar 1996 ( 33, 07% ) melampaui dari target
yang telah ditetapkan yaitu 23,3% atau mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar
1850 .
Tabel 3.4. Data Sertifikasi Standarisasi Produk IKM
Di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
No
JenisStandarisasi
Tahun
Jumlah
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1. Merk 23 10 33
2. PIRT 80 130 210
3. Halal 4 - 4
4. Barcode - 4 4
5. TDI 1 - 1
6. BP POM 2 2 4
Jumlah 110 146 256
Kondisi ini menunjukkan makin besarnya animo masyarakat Lamongan
untuk membuka peluang usaha dibidang industri pengolahan, hal iniberbanding
lurus terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan yang bersifat menstimulasi penumbuhan atau
peningkatan pelaku usaha industri ( IKM/IRT ) melalui pembinaan dan
pengembangan terhadap IKM dan berbagai fasilitasi baik sarana maupun prasarana
industri , permodalan dan penataan struktur kelembagaannya.
3.2.1.3. Analisis program / kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang
menunjang keberhasilan .
Untuk mendukung pencapaian 2 ( dua ) indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada
sasaran strategis pertama ini dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu Bidang Bina Industri
dan Bidang Sarana dan Prasarana Industri, adapun Program dan kegiatannya
sebagai berikut :
30
A. BIDANG BINA INDUSTRI
Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Program PeningkatanKapasitasIptekSistemProduksi
a. Pembinaan bagi IKM batik/ bordir/ tenun (pajak rokok);
b. Pembinaan bagi IKM kerajinan emas, perak dan logam lainnya;
c. Pembinaan bagi IKM batik/ bordir/ tenun;
2. Program PengembanganIndustri Kecil Dan Menengah
a. Pengembangan IKM bengkel / las/ elektronika;
b. Pengembangan IKM berbasis agro (pajak rokok);
c. Pengembangan IKM makanan/ minuman;
d. Pengembangan IKM berbasis perikanan;
e. Pengembangan IKM konveksi;
f. Pengembangan IKM berbasis agro;
B. BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
a. Peningkatan kemampuan teknologi IKM berbasis industri kreatif;
b. Peningkatan kemampuan teknologi IKM bata/ genting/ paving;
c. Peningkatan kemampuan teknologi IKM makanan/ minuman;
d. Peningkatan kemampuan teknologi IKM tas/ dompet;
e. Penumbuhan wirausaha bagi masyarakat kurang mampu;
2. Program Penataan Struktur Industri
a. Fasilitas aspek legalitas usaha;
b. Fasilitas dana bergulir penguatan permodalan bagi IKM;
c. Pembaharuan database industri;
d. Perkuatan manajerial bagi IKM;
e. Sosialisasi peraturan perundangan;
3. Program Pengembangan Sentra – sentra Industri Potensial
a. Fasilitas sarana prasarana sentra industri;
b. Perkuatan kelembagaan sentra industri;
c. Pendampingan manajerial sentra industri;
31
d. Pengembangan sentra industri;
e. Pendampingan potensi daerah;
Pagu anggaran yang dialokasikan untuk urusan industri pada tahun 2017 ini sebesar
Rp. 4.060.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.030.144.500,- atau 99,26%, hal ini
menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,74%.
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
URUSAN INDUSTRI a. Permasalahan dan Solusi
1). Permasalahan.
a. Keterbatasan akses informasi dan updating database, profil industri, serta potensi wirausaha baru
yang ada, karena luasnya wilayah Kabupaten Lamongan.
b. KeterbatasankepemilikanaspeK legalitasusahabagi IKM untukmendukungdayasaing, disebabkan
oleh kurangnya pemahaman IKM akan pentingnya aspek legalitas, dan terbatasnya fasilitas
legalisasi usaha gratis yang tersedia.
c. Keterbatasansaranaproduksidanmasihminimnyadukunganpermodalanbagi IKM.
d. Keterbatasan volume dan jangkauan pemasaran produk IKM, karena terbatasnya keahlian dan
jaringan yang dimiliki oleh IKM dan terbatasnya SDM.
2). Solusi.
a. Membangun sistemi nformasi manajemen industry berbasis jaringan, dengan memanfaatkan
database yang dimiliki untuk dapat di update dan dimanfaatkan secara realtime.
b. Meningkatkan intensitas sosialisasi tentang pentingnya aspek legalitas usaha serta meningkatkan
volume fasilitasi aspek legalitas gratis bagi IKM potensial.
c. Mengupayakan peremajaan/ modernisasi peralatan produksi, bantuan peralatan produksi baik
melalui Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat. Menyediakan fasilitasi aKses perbankan
melalui program KUR dan program kemitraan permodalan lainnya.
d. Memberikan pendampingan manajerial kepada IKM (terutama sentra industri) melalui pihak ketiga
professional untuk mendapatkan bimbingan dan arahan terkait manajemen, keuangan, produksi
dan pemasaran selama Jangka waktu tertentu dan secara intensif.
32
3.2.2. Sasaran 2 :Meningkatnya Volume Perdagangan .
Tabel 3.5 : SASARAN STRATEGIS 2
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2016 - 2021
MISI 2 :
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
TUJUAN :
Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri dan Perdagangan
SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya Volume Perdagangan
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA (IKU)
Target Realisasi %
Capaian
Kategori 2017 2016 2017
Persentase
Peningkatan
Volume
Perdagangan
20%
(10,8T)
10%
( 9,9 T )
10.900.000.000 – 9.000.000.000x100
9.000.000.000
= 21.1%
105%
Sangat
Baik
Pada Sasaran strategis kedua ini, Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang
digunakan adalah Persentase Peningkatan Volume Perdagangan dihitung dari
jumlah volume Tahun sekarang dikurangi Jumlah Volume Perdagangan Tahun
Dasar Tahun Dasar dibandingkan dengan Jumlah Volume Perdagangan Tahun
Dasar .
Arah kebijakan pembangunan di bidang Perdagangan dalam Renstra
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan mencakup hal – hal
pokok sebagai berikut :
1. Peningkatan kerjasama ekonomi regional dan internasional
2. Optimalisasi akses dan pasar ekspor
3. Penumbuhan eksportir baru
4. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dengan menjalin
kerjasama
5. Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penguatan jaringan
distribusi.
33
Capaian kinerja pada sasaran strategis ini telah mencapai 21.1% atau
mencapai 105% dari tahun dasar sebesar Rp. 9 Trilyun menjadi Rp.10,9 Trilyun
.Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh adanya pembangunan pasar / rehabilitasi
pasar yang mana dengan dibangunnya pasar ada tambahan stand / lapak-lapak
dan berpengaruh bertambahnya pedagang sekaligus berkembangnya omset
penjualan selain itu juga dipengaruhi adanya peningktan omset penjualan di
toko- toko di wilayah Kabupaten Lamongan.
Tabel 3.6. Data Perdagangan
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
TAHUN JUMLAH
PASAR
JUMLAH PEDAGANG
PEDAGANG
DALAM
PASAR
PEDAGANG
LUAR PASAR
PEDAGANG
FORMAL
TOTAL
2015 111 14.959 19.375 4.310 38.644
2016 112 14.959 19.231 5.745 39.935
2017 112 15.442 19.316 6.781 41.539
2018
2019
2020
2021
Tabel 3.7. Data Pedagang Kaki Lima ( PKL )
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
PKL BINAAN
TAHUN JUMLAH LOKASI BINAAN JUMLAH PEDAGANG KAKI
LIMA
2016 14 521
2017 16 582
2018
2019
2020
2021
*AngkaAkumulasi
34
PKL NON BINAAN
TAHUN JUMLAH LOKASI BINAAN JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA
2016 10 153
2017 36 1.550
2018
2019
2020
2021
*AngkaAkumulasi
*Total PKL = 2032
Total Paguyuban = 50
Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada
sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Volume Perdagangan , Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah menyusun program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Bidang
Perdagangan Internasional , adapun rincian program dan kegiatannya adalah
sebagai berikut:
A. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
a) PengendalianHargaKebutuhanPokokdalamPasarMurah;
b) Pembaruan Database Perdagangan;
c) PasarLelangKomoditi Daerah;
d) Monitoring KomoditiKebutuhanBahanPokokdan Bahan Penting lainnya;