PP Nomor 53 Tahun 2010
PP Nomor 53 Tahun 2010
DISIPLIN PNS
kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (hudis).
PELANGGARAN DISIPLINsetiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan / atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
1. UCAPAN
Setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar orang lain; dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, TV, rekaman atau alat komunikasi dll.
2. TULISAN
Pernyataan pikiran dan / atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, coretan yang serupa itu.
3. PERBUATAN Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.
PP 30/1980
26 Kewajiban
18 Larangan
PP 53/2010
17 Kewajiban
15 Larangan
PERBANDINGAN
Perka BKN No. 21 Tahun 2010
4
PP No. 30 Thn 1980 PP No. 53 Thn 2010
HUDIS TINGKAT RINGANa. Teguran lisanb. Teguran tertulisc. Pernyataan tidak puas
secara tertulis
a. Teguran lisanb. Teguran tertulisc. Pernyataan tidak puas
secara tertulis
HUDIS TINGKATSEDANGa. Penundaan KGB paling lama 1
thn
b. Penurunan gaji sebesar 1 x KGB paling lama 1 thn
c. Penundaan KP paling lama 1 thn
a. Penundaan KGB selama 1 thn
b. Penundaan KP selama 1 thn
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn
TINGKAT DAN JENIS HUDIS
PP No. 30 Thn 1980 PP No. 53 Thn 2010
HUDIS TINGKAT BERATa. Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah paling lama 1 thn
b. Pembebasan dari jabatan
c. PDH tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
d. PTDH sebagai PNS
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
c. Pembebasan dari jabatand. PDH tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS
e. PTDH sebagai PNS
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
1 Mengucapkan sumpah atau janji PNS
apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah
2 Mengucapkan sumpah atau janji jabatan
apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah
3 Setia dan taat sepenuhnya ke-pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pe-merintah
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
4 Menaati segala pera-turan perundang-undangan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pad apemerintah dan/atau negara
5 Melaksanakan tugas kedinasan yang di-percayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesa-daran, dan tang-gung-jawab
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
6 Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7 Mengutamakan ke-pentingan negara daripada kepenting-an sendiri, sese-orang, dan / atau golongan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
8 Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dira-hasiakan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
9 Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
15102012
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
10 Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat mem-bahayakan atau merugikan negara, atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuang-an dan materiil
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
11 Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja
Teguran lisan
6 – 10 hari kerja Teguran tertulis
11 – 15 hari kerja Pernyataan tdk puas scr tertulis
16 – 20 hari kerja Penundaan KGB selama 1 tahun
21 – 25 hari kerja Penundaan KP selama 1 tahun
26 – 30 hari kerja Penurunan pangkat setingkat lebih ren-dah selama 1 tahun
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
31 – 35 hari kerja
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
36 – 40 hari kerja
Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
41 – 45 hari kerja
Pembebasan dari jabatan
Lebih dari 46 hari kerja
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Penghitungan kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
12 Mencapai sasar-an kerja pegawai yang ditetapkan
bila capaian sa-saran kerja pa-da akhir tahun hanya mencapai 25 s/d 50 %
bila capaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25 %
13 Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
14 Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
sesuai ketentuan peraturan perundangan
sesuai ketentuan peraturan perundangan
sesuai ketentuan peraturan perundangan
NOKEWAJIBAN
(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
15 Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja
16 Memberikan ke-sempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier , dan
Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja
17 Menaati peratur-an kedinasan yang ditetapkan oleh PYB
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
NOLARANGAN(PASAL 4)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
1 Menyalahgunakan wewenang
Hudis
2 Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntung-an pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewe-nangan orang lain
Hudis
3 Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan / atau lembaga atau organisasi inter-nasional
Hudis
NOLARANGAN(PASAL 4)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
4 Bekerja pada peru-sahaan asing, konsul-tan asing, atau LSM asing
Hudis
5 Memiliki, menjual, membeli, menggadai-kan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
NOLARANGAN(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
6 Melakukan kegiatan ber-sama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau fihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7 Memberi atau me-nyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
Hudis
NOLARANGAN(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
8 Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya
Hudis
9 Bertindak sewenang-wenang pada bawahan-nya
Bila dilakukan tanpa sengaja
Bila dilakukan dengan sengaja
NOLARANGAN(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
10 Melakukan suatu tin-dakan atau tidak me-lakukan suatu tindakan yang dapat meng-halangi atau memper-sulit salah satu fihak yang dilayani sehingga mengakibatkan keru-gian bagi yang dilayani
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
11 Menghalangi berjalan-nya tugas kedinasan
apabila pelanggaran berdampak negatif pad aunit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
NOLARANGAN(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
12 Memberi dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara :
a Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
Hudis
b Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
Hudis
c Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau
Hudis
d Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
Hudis
NOLARANGAN(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
13 Memberikan dukungan kepada Calon Presiden atau wakil Presiden dengan cara :
a Membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan/ merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
Hudis
b Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat
Hudis
NOLARANGAN(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
14 Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat du-kungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangan, dan
Hudis
NOLARANGAN(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
15 Memberikan dukungan kepada Calon Kepala / Wakil Kepala Daerah dengan cara :
a Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala / Wakil Kepala Daerah
Hudis
b Menggunakan fasilitas yang terkait jabatan dalam kegiatan kampanye
Hudis
NOLARANGAN(PASAL 3)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
15 c Membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
Hudis
d Mengadakan kegiatan yang berpengaruh kepada keberpihak-an terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat
Hudis
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
1 Presiden Eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan / pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden
Hudis berat huruf (b), (c), (d) dan (e)
Usul diajukan oleh PPK
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
1 PPK Pusat
a. PNS yang menduduki Jabatan
Eselon I di lingkungannya Hudis ringan, Hudis sedang, Hudis Berat huruf (a)
JFT jenjang utama Hudis ringan, Hudis sedang, Hudis berat
JFU Gol IV/d, IV/e Hudis ringan, Hudis sedang, Hudis berat huruf (a), (d) dan (e)
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
1 PPK Pusat
a. PNS yang menduduki Jabatan
Eselon II dan JFT jenjang Madya dan Penyelia
Hudis sedang dan Berat
Eselon II dan yang setara di bawahnya dan bertanggung jawab pada PPK
Hudis ringan, sedang dan berat
JFU gol.ru IV/a, IV/b dan IV/c Hudis sedang dan berat huruf huruf (a), (d) dan (e)
Struktural Eselon III ke bawah, JFT jenjang muda dan penyelia ke bawah
Hudis sedang huruf (c) dan berat
JFU gol.ru III/d ke bawah Hudis sedang huruf (c) dan berat (a), (d) dan (e)
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
1 PPK Pusat
b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya
Eselon I Hudis ringan
JFT jenjang Utama Hudis ringan dan berat (b), (c)
JFU golru IV/d dan IV/e Hudis ringan
Eselon II ke bawah dan JFT jenjang Madya dan Penyelia ke bawah
Hudis berat huruf (b) dan (c)
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
1 PPK Pusat
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan
Eselon I Hudis ringan, sedang dan berat (a)
JFT jenjang Utama Hudis ringan, sedang dan berat (a), (b) dan ( c)
JFU gol.ru IV/d dan IV/e Hudis ringan, sedang dan berat (a),
Eselon II dan JFT jenjang Madya
Hudis sedang dan berat huruf (a), (b) dan (c)
JFU gol.ru IV/a, IV/b dan IV/c Hudis sedang dan berat (a)
Eselon III ke bawah dan JFT jenjang Muda dan Penyelia ke bawah
Hudis sedang (c) dan berat (a), (b) dan (c)
JFU gol.ru III/d ke bawah Hudis sedang (c ) dan berat (a),
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
1 PPK Pusat
d. PNS yang dipekerja-kan ke luar instansi induk yang menduduki jabatan
Eselon I Hudis sedang dan berat (a)
Eselon II ke bawah dan JFT jenjang utama ke bawah
Hudis sedang dan berat (a), (d) dan (e)
JFU gol.ru IV/e ke bawah Hudis sedang dan berat (a), (d) dan (e)
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
1 PPK Pusat
e. PNS dpb Eselon II ke bawah dan JFT jenjang Utama ke bawah dan JFU Golru IV/e ke bawah
Hudis berat (d) dan (e)
f. PNS dpk/dpb pada perwakilan RI di LN
Hudis sedang dan berat (a), (d) dan (e)
g. PNS dpb/dpk pada negara lain atau badan internasional atau tugas di LN
Hudis ringan, sedang dan berat (a), (d) dan (e)
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
2 Eselon I dan Pejabat yang setara
a. 1. Eselon II, JFT jenjang Madya, JFU gol.ru IV/a s/d IV/c
Hudis ringan
2. Eselon III JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU gol.ru III/b s/d III/d
Hudis sedang (a) dan (b)
b. PNS dpk / dpb di lingkungan-nya Jab. Eselon II, JFT jenjang Madya, JFU gol.ru IV/a s/d IV/c
Hudis ringan
c. PNS dpb Jab Eselon III, JFT jenjang muda dan penyelia, JFU gol.ru III/b s/d III/d
Hudis sedang (a) dan (b)
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
3 Eselon II dan pejabat setara
a.1. Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU Golru III/c dan III/d
Hudis ringan
a..2. Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru II/c s/d III/b
Hudis sedang (a), (b)
b. PNS Dpk/Dpb Jab Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU III/c s/d III/d
Hudis ringan
c. PNS Dpb Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru II/c s/d III/b
Hudis sedang (a) dan (b)
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
4 Eselon II yang atasan langsungnya PPK dan Eselon I yang bukan PPK
a.1. Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU gol.ru III/c dan III/d
Hudis ringan
a.2. Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru II/c s/d III/b
Hudis sedang (a), (b)
b. PNS Dpk/Dpb Jab Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU gol.ru III/c s/d III/d
Hudis ringan
c. PNS Dpb Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru II/c s/d III/b
Hudis sedang (a) dan (b)
Eselon IV ke bawah, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru III/d ke bawah
Hudis sedang (c )
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
5 Eselon III dan pejabat setara
a.1. Eselon IV, JFT Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru II/c s/d III/b
Hudis ringan
a.2. Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, JFU gol.ru II/a s/d II/b
Hudis sedang (a) dan (b)
b. PNS dpk/dpb Eselon IV, JFT Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru II/c s/d III/b
Hudis ringan
c. PNS dpb Eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, JFU gol.ru II/a s/d II/b
Hudis sedang (a) dan (b)
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
6 Eselon IV dan pejabat setara
a.1. Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula JFU gol.ru II/a s/d II/b
Hudis ringan
2. JFU gol.ru I/a s/d I/d Hudis sedang (a),dan (b)
b. PNS dpk/dpb Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula , JFU gol.ru II/a s/d II/b
Hudis ringan
c. PNS dpb , JFU gol.ru I/a s/d I/d
Hudis sedang (a) dan (b)
7 Eselon V dan Pejabat Setara
a. JFU gol.ru I/a s/d I/d Hudis ringan
b. PNS dpk/dpb JFU gol.ru I/a s/d I/d
Hudis ringan
NO PYBM
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PNS / PEJABAT TINGKAT / JENIS
Kepala Perwakilan RI
PNS Dpk/Dpb pada perwakilan RI di LN
Hudis ringan dan berat (b) dan (c )
KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
1. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hudis kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hudis kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tsb dijatuhi Hudis oleh atasannya.
Hudis yang dijatuhkan adalah hudis yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hudis
menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLINA. PEMANGGILAN
PNS YANG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN
PEMANGGILAN ISECARA TERTULIS
OLEH ATASAN LANGSUNG
HADIRTDK
HADIR
PEMERIKSAAN PEMANGGILAN I I
HADIR
PEMERIKSAAN
PENJATUHAN HUDIS OLEH PJBW BERDASARKAN ALAT BUKTI &
KETERANGAN YANG ADA
TDK HADIR
7HARI
KERJA
7HARI
KERJA
B. PEMERIKSAAN
PNS YANG DIDUGA MELANGGAR
DISIPLIN
PEMERIKSAAN OLEH ATASAN
LANGSUNG
BAP
TTD PEJABAT YANG MEMERIKSA & PNS YANG DIPERIKSA
PNS TIDAK BERSEDIA MENANDATANGANI BAP
PNS DIBERI PHOTO COPY BAP
PENJATUHAN HUDIS
TERTUTUP
DISEBUTKAN JENIS PELANGGRAN DISIPLIN YANG
DILAKUKAN
C. PENJATUHAN HUDIS Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan
untuk menjatuhkan hudis kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :a. atasan langsung ybs, maka atasan langsung tsb wajib
menjatuhkan Hudis.
b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP.
Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK.
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA
Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan akan dijatuhi hudis tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa.
D. PENYAMPAIAN HUDIS Setiap penjatuhan hudis ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang menghukum.
Keputusan hudis disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS ybs serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
Penyampaian keputusan hudis dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
Dalam hal PNS yang dijatuhi hudis tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hudis, keputusan dikirim kepada ybs.
Prosedur yang ditempuh oleh pns yang tidak puas terhadap hudis :
● keberatan
● banding administratif
Diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum
Diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
hudis yang tidak dapat diajukan upaya administratif : hudis yang dijatuhkan oleh Presiden
hudis yang dijatuhkan oleh PPK teguran lisan/tertulis – pernyataan tidak puas
secara tertulis - penundaan kgb selama 1 th – penundaan kp selama 1 th – turun pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th atau 3 th – demosi – dan pembebasan dari jabatan
hudis yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah
demosi – dan pembebasan dari jabatan
hudis yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan RI
teguran lisan – teguran tertulis – pernyataan tidak puas secara tertulis – demosi – dan pembebasan dari jabatan
hudis ringan yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum
hudis teguran lisan – teguran tertulis – pernyataan tidak puas secara tertulis
TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN
PNS yang dihukum;
21 Hari kerja
14 Hari kalender
PYB Menghukum(tanggapan 6 hr kerja)
Atasan PYB Menghukum;
Tdk ada keputusan = batal demi
hukum
TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BAPEK
PNS Yang Dihudis PDH/PTDH
180 Hari Kalender
14 Hari Kalender
PYB Menghukum(tanggapan 21 hr kerja)
BAPEK
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN( Sejak tanggal keputusan ditetapkan)
NOHUDIS YANG DIJATUHKAN PYBW MENGHUKUM MULAI BERLAKU
1 Hudis berat b, c, d, e Presiden Sejak tanggal keputusan ditetapkan
2 - Semua Hudis ringan
- Semua Hudis sedang
- Hudis berat a,b,c
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Sejak tanggal keputusan ditetapkan
3 Hudis berat b, c Gubernur selaku wakil pemerintah
Sejak tanggal keputusan ditetapkan
4 - Semua Hudis ringan
- Hudis berat b, c
Kepala Perwakilan RI Sejak tanggal keputusan ditetapkan
5 Semua Hudis ringan Pejabat yang berwenang menghukum
Sejak tanggal keputusan ditetapkan
Hudis lainnya yang dijatuhkan oleh Presiden, PPK, Gubernur selaku wakil pemerintah, Kepala Perwakilan RI dan PYB Menghukum : Apabila tidak diajukan keberatan mulai berlaku
pada hari ke-15 setelah keputusan hudis diterima.
Apabila diajukan keberatan, mulai berlaku pada tanggal keputusan keberatan ditetapkan.
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN( Apabila diajukan banding administratif ke Bapek)
NOHUDIS YANG DIJATUHKAN
PYBW MENGHUKUM
MULAI BERLAKU
1 Hudis berat d, e yang tidak diajukan banding administratif
PPK Pada hari ke-15 setelah keputusan hudis diterima
Gubernur selaku wakil pemerintah
2 Hudis berat d, e yang diajukan banding administratif
PPK Pada tanggal ditetapkan keputusan banding administratif
Gubernur selaku wakil pemerintah
Apabila PNS yang dijatuhi hudis tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hudis maka hudis berlaku pada hari ke-15 sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hudis.
Dokumen keputusan hudis digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS.
SEMOGA BERMANFAAT