DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PNS · disiplin pns disiplin pns pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,atau perbuatan pns yg tidak menaati kewajiban dan/atau

http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Rapat Koordinasi Penguatan

Layanan Administrasi Kepegawaian

DISIPLIN DAN

KESEJAHTERAAN

PNS

Makassar, 27-29 Oktober 2019

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

Dasar Hukum

1. PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

2. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

3. PP No 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

4. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

5. SE Kepala BAKN No 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

6. SE Kepala BAKN No 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawainan dan Perceraian Bagi PNS

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

8. Peraturan BKN No 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

9. Permenkes No 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pegawai di LingkunganKementerian Kesehatan.

10.Permenkes No 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Permenkes No 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan danPengenaan Sanksi Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

11.Permenkes No 48 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkes No 75 Tahun 2015 tentang PelaksanaanPemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

12.Permenkes No 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen PNS di LingkunganKementerian Kesehatan

DISIPLIN PNS

DISIPLIN PNS PELANGGARAN DISIPLIN

PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP UCAPAN,TULISAN,ATAU PERBUATAN PNS YG TIDAK MENAATIKEWAJIBAN DAN/ATAU MELANGGAR LARANGANKETENTUAN DISIPLIN PNS, BAIK YG DILAKUKAN DIDALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA

DISIPLIN PNS → KESANGGUPAN PNS UTK MENAATI

KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANGDITENTUKAN DLM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YGAPABILA TDK DITAATI ATAU DILANGGAR DIJATUHIHUKUMAN DISIPLIN

Sedang

Berat

Ringan

- Teguran lisan- Teguran tertulis- Pernyataan tidak puas secara tertulis

- Penundaan KGB 1 thn- Penundaan KP 1 thn- Turun Pangkat 1 thn

- Turun pangkat 3 thn- Pindah dalam rangka turun jabatan- Bebas dari jabatan- Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri- Pemberhentian tidak dengan hormat

(DIHAPUS DENGAN UU NO. 5 TAHUN 2014)

• Sumpah janji PNS• Setia dan taat kpd Pancasila, UUD

45, NKRI• Menaati segala ketentuan PerUUan• Mencapai SKP yang ditetapkan• Bekerja dengan cermat, jujur, dan

bersemangat• Masuk kerja dan menaati ketentuan

jam kerja, dll

Pasal 3Kewajban

• Menyalahgunakan wewenang• Menjadi perantara untuk mendapatkan

keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

• Menerima hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan

• Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

• Memberi atau menyangggupi akan memberi sesuatu untuk diangkat dalam jabatan, dll

Pasal 4Larangan

Pasal 14 ayat

(2) Permenkes

48 Tahun 2018

Pelanggaran jam kerja

5 hari, teguran

lisan 6-10 hari teguran tertulis

11-15 hari

Tidak puas secara Tertulis

16-20 hari Tunda KGB 1

thn

21-25 hari Tunda KP 1

thn25-30 hari

Turun Pangkat 1

thn

31-35 hari

Turun Pangkat 3 thn

36-40 hari Pindah dlm

rangka turun

jabatan

40-45 hari

Bebas dari jabatan

Lebih dari 46 hari

PDHTAPS

Wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja

Keterlambatan dan/atau pulang cepat

Pegawai yang terlambat 1 –30 menit tetap diakumulasijumlah keterlambatannya

7,5 jam dikonversi menjadi 1 hari kerja

PEMBAGIAN HUKUMAN DISIPLIN

BERDASARKAN DAMPAK / AKIBAT YANG DITIMBULKAN

RINGAN

Dijatuhkan kepada

pelanggaran kewajiban

dan larangan yang

memberikan DAMPAK

bagi UNIT KERJA

Dijatuhkan kepada

pelanggaran kewajiban

dan larangan yang

memberikan DAMPAK

bagi instansi

- pelanggaran kewajiban dan larangan

yang memberikan DAMPAK bagi

PEMERINTAH DAN/ATAU NEGARA

- PENYALAHGUNAAN WEWENANG

- MENJADI PERANTARA untuk

mendapatkan KEUNTUNGAN Pribadi

Dan/Atau Orang Lain

- Menjadi PEGAWAI ATAU BEKERJA

untuk Negara Lain dan/atau Lembaga

Atau Organisasi Internasional TANPA

IZIN Pemerintah

- BEKERJA pada Perusahaan Asing,

Konsultan Asing, atau Lembaga

Swadaya Masyarakat Asing

SEDANG

BERAT

Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin

PNS YG DIDUGA

MELANGGAR DISIPLIN

PEMANGGILAN I

SECARA TERTULIS O/

ATASAN LANGSUNG

HADIR TDK HADIR

PEMERIKSAAN PEMANGGILAN I I

HADIR

PEMERIKSAAN PENJATUHAN HD O/ PJBW

BERDASRKAN ALAT BUKTI &

KETERANGAN YG ADA

TDK HADIR

7

HARI

KERJA

7

HARI

KERJA

Alur Hukuman Disiplin

01

PNS

DIPANGGIL

03

PENJATUHAN

HUKDIS

(SK HUKDIS)

02

DILAKUKAN

BAP

04

PENGURANGAN

TUKIN

(SK POT TUKIN)

Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

❖Pejabat yang berwenang menjatuhkan

hukuman disiplin diatur dalam Pasal 16 PP

No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

dan peraturan Kepala BKN No 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP

No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

❖Pejabat yang berwenang menghukum/

menandatangani Keputusan Hukuman

Disiplin dapat berbeda-beda sesuai dengan

jenis Hukuman Disiplin dan

Jabatan/Golongan PNS yang dijatuhi

Hukuman Disiplin

CUTI PNS

- Cuti : keadaan tidak masuk kerja yang

diizinkan dalam jangka waktu tertentu

- Cuti diberikan oleh PPK

- PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) :

Menteri Kesehatan

- PPK dapat mendelegasikan sebagian

wewenangnya kecuali untuk Cuti di

Luar Tanggungan Negara dan Cuti

yang dilaksanakan di Luar Negeri

MEKANISME1. Mengajukan permohonan cuti

menggunakan form permohonandan pemberian cuti sesuai lampiranSurat Edaran Cuti nomorHK.02.02/III/1799/2018 tanggal 24Mei 2018

2. Atasan langsung memberikanpertimbangan

3. Pejabat yang berwenangmemberikan keputusan pemberianCuti (sesuai dengan Permenkes 9Tahun 2019)

Di tandatangani

oleh Pemohon

Di tandatangani

atasan langsung

Di tandatangani

oleh PyB

Keputusan Pemberian Cuti AlasanPenting, Cuti Besar, Cuti di Luar

Tanggungan Negara1. Mengajukan permohonan cuti menggunakan

form permohonan dan pemberian cutisesuai lampiran SE Cuti nomorHK.02.02/III/1799/2018 tanggal 24 Mei 2018

2. Atasan langsung memberikan pertimbangan

3. Kepala UPT mengirimkan permohonankepada Unit Utama dengan surat pengantarsesuai lampiran SE Cuti nomorHK.02.02/III/1799/2018 tanggal 24 Mei2018.

4. Unit Utama meneruskan permohonan keBiro Kepegawaian

Keputusan Pemberian Cuti Tahunan, CutiSakit, Cuti Melahirkan Cuti Alasan Penting, Cuti Besar, Cuti di Luar Tanggungan Negara

yang dilaksanakan di Luar Negeri

1. Mengajukan permohonan cutimenggunakan form permohonan danpemberian cuti sesuai lampiran SE Cutinomor HK.02.02/III/1799/2018 tanggal 24Mei 2018

2. Atasan langsung memberikan pertimbangan

3. Kepala UPT mengirimkan permohonankepada Unit Utama dengan surat pengantarsesuai lampiran SE Cuti nomorHK.02.02/III/1799/2018 tanggal 24 Mei2018.

4. Unit Utama meneruskan permohonan keBiro Kepegawaian

Jangka Waktu Pengajuan Cuti

1. Permohonan Cuti (dalam negeri) disampaikan ke pejabat yang

berwenang memberikan cuti minimal 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum pelaksanaan cuti

2. Permohonan Cuti (luar negeri) disampaikan ke Biro Kepegawaian

paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti.

3. Pengecualian angka 1 dan 2 bagi Cuti Sakit dan Cuti Alasan

Penting selain untuk kepentingan melangsungkan perkawinan

4. Permohonan/Perpanjangan/Aktif Cuti di Luar Tanggungan Negara

sudah diterima Biro Kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum TMT CLTN

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

NO PyB PNS CUTI DALAM NEGERI

1 Irjen

Para Dirjen

Para Kepala Badan

- JPT Pratama dan Jabfung Utama

di Unit Utama

- Pimpinan UPT masing-masing

- Cuti Tahunan

- Cuti Sakit

- Cuti Melahirkan

2 Ses Itjen

Para Ses Ditjen

Para Ses Badan

- Jabatan Administrator

- Jabfung Ahli Madya

- Lektor Kepala

di Unit Utama masing-masing

- Cuti Tahunan

- Cuti Sakit

- Cuti Melahirkan

3 Para Karo

Para Kapus

di Lingkungan Setjen

PNS di lingkungan masing-masing - Cuti Tahunan

- Cuti Sakit

- Cuti Melahirkan

4 Kepala Bagian bidang

kepegawaian

di lingkungan Ditjen, Itjen

dan Badan

- Jabatan Pengawas

- Jabfung Ahli Muda ke bawah

- Lektor

- Asisten Ahli

- Jabatan Pelaksana

di Unit Utama masing-masing

- Cuti Tahunan

- Cuti Sakit

- Cuti Melahirkan

5 Pimpinan UPT PNS di unit kerja masing-masing - Cuti Tahunan

- Cuti Sakit

- Cuti Melahirkan

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

NO PyB PNS CUTI DALAM NEGERI CUTI LUAR NEGERI

1 Sekretaris Jenderal JPT Pratama - Cuti Alasan Penting

- Cuti Besar

2 Kepala Biro Kepegawaian - Jabatan Administrator

- Jabfung Ahli Madya

- Lektor Kepala

- Guru Besar

- Cuti Alasan Penting

- Cuti Besar

3 Kepala Bagian Disiplin dan

Kesejahteraan Pegawai Biro

Kepegawaian

- Jabatan Pengawas

- Jabfung Ahli Muda ke bawah

- Lektor

- Asisten Ahli

- Jabatan Pelaksana


- Cuti Besar

4 MENTERI KESEHATAN SELURUH PNS Cuti di Luar Tanggungan

Negara

- Cuti Tahunan

- Cuti Sakit

- Cuti Melahirkan


- Cuti Besar

- Cuti di Luar Tanggungan

Negara

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP NO 45 Tahun 1990

Wajib memperoleh IJIN / SURAT KETERANGANdari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK/MenteriKesehatan):

a. PNS Penggugat = IZIN UNTUK MELAKUKANPERCERAIAN

b. PNS Tergugat = SURAT KETERANGAN UNTUKMELAKUKAN PERCERAIAN (diajukan palinglambat 6 (enam) hari setelah menerimagugatan)

c. Diajukan secara tertulis kepada PPK secarahirarki

d. Sanksi Hukuman Disiplin Berat Bagi YangMelanggar

IZIN PERCERAIAN PNS

PermasalahanNO PERMASALAHAN SOLUSI

1 Atasan langsung / Pimpinan satker tidak melakukan

pembinaan

Penerapan PP 53/2010 atasan langsung

yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin

dikenakan hukuman disiplin yang sama

2 Pelanggaran tidak dilakukan pembinaan secara

berjenjang

Penerapan PP 53/2010 atasan langsung

yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin

dikenakan hukuman disiplin yang sama

3 Pengurangan Tunjangan Kinerja akibat Hukuman

Disiplin belum dilaksanakan

Sosialisasi dan Diseminasi Perturan

Pemberian Penghargaan dan Sanksi

4 Masih terdapat penjatuhan hukuman disiplin yang tidak

sesuai dengan kewenangannya

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

Disiplin secara berkelanjutan

5 BAP dilakukan oleh Pegawai yang berpangkat /

golongan lebih rendah



6 Data pelanggaran disiplin belum terintegrasi dengan

produk kepegawaian lainnya

Pengembangan Aplikasi Hukuman Disiplin

7 Pendataan Hukuman Disiplin perlu dilakukan secara

berkelanjutan

Pengembangan Aplikasi Hukuman Disiplin

Permasalahan

NO PERMASALAHAN SOLUSI

8 Penanganan masalah yang tidak sesuai ketentuan

(contoh: pemberhentian gaji sebelum ada SK Hukuman

Disiplin, memindahkan PNS bermasalah, dsb)



9 Aturan sanksi Ijin Belajar / Tugas Belajar belum

mendukung penegakan disiplin

Perubahan aturan izin belajar / tugas

belajar

10 Masih terdapat permohonan cuti tidak sesuai dengan

ketentuan

Penggunaan Aplikasi Cuti yang telah

disesuaikan dengan ketentuan

11 Masih terdapat permohonan Cuti yang terlambat

diusulkan ke Biro Kepegawaian

Sosialisasi dan Diseminasi Surat Edaran

Cuti

12 Masih terdapat pegawai cerai belum mendapat izin dari

Pejabat (Menteri Kesehatan)

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Izin

Pernikahan dan Perceraian secara

berkelanjutan

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai

JENIS LAYANAN

1. Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Bakti Karya Husada

2. Pengangkatan Tim Penguji Kesehatan (TPK) dan Dokter Penguji Kesehatan (DPT)

3. Pengujian Kesehatan bagi PNS yang Memiliki Masalah Kesehatan

4. Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Penetapan Tewas ASN

5. Pemeriksaan Kesehatan Pegawai secara Berkala

6. Pemeriksaan Narkoba kepada PNS di Lingkungan Setjen

1. PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA

SATYA DAN BAKTI KARYA HUSADA

DASAR HUKUM

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1396/MENKES/SK/IX/2005 tentang PedomanPenganugerahan Penghargaan Bakti Karya

Husada kepada PNS di lingkungan Kemenkes

SATYALANCANA KARYA SATYA

Merupakan Tanda Kehormatan dari Presiden

RI yang dianugerahkan kepada Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja

dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila,

Undang – Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, negara dan

pemerintah serta dengan penuh pengabdian,

kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan serta

telah bekerja terus menerus sekurang-

kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

BAKTI KARYA HUSADA

Merupakan Tanda Penghargaan dari

Menteri Kesehatan RI yang

dianugerahkan kepada Pegawai

Negeri Sipil (PNS), sebagai

penghargaan yang dalam

melaksanakan tugasnya telah

menunjukkan ketaatan, kesetiaan

kepada Pancasila dan UUD 45, jujur,

bertanggungjawab disiplin serta

memiliki prestasi yang tinggi dan

telah melaksanakan tugasnya selama

sekurang-kurangnya 16 tahun (dwi

windu), dan 24 tahun (tri windu).

Usulan dari Unit Pelayanan Teknis (UPT)

harus melalui Unit Utama

masing-masing dan dilakukan secara online melalui:

https://usul-ropeg.kemkes.go.id

Unit Utama berkewajiban melakukan verifikasi dan

validasi berkas usulan tsb secara online sesuai

dengan ketentuan yang` berlaku sebelum diusulkan

kepada

Biro Kepegawaian.

Pengusulan dilakukan dalam 2 periode yaitu

Agustus (Hari Kemerdekaan RI) paling lambat

bulan April dan November (HKN) paling lambat

bulan Juni.

Data pendukung dalam bentukpdf, 1 nama usul 1 file yang didalamnya terdapat:

SK CPNS

SK Pangkat Terakhir

SK Jabatan Terakhir

Daftar RiwayatHidup sesuai format

MEKANISME PENGUSULAN

https://usul-ropeg.kemkes.go.id/

2. PENGANGKATAN TIM PENGUJIKESEHATAN (TPK) DAN DOKTER

PENGUJI TERSENDIRI (DPT)

DASAR HUKUM

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

PP Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara RI jo Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

142/MENKES/SK/VII/77, Nomor 652/KEP/1977 tanggal 1 Juli 1977

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977

Surat Edaran Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara Nomor 15/SE/1977 tanggal

1 Juli 1977

DPT

Dokter Penguji Tersendiri adalah seorang dokter

yang ditetapkan oleh Kadinkes Provinsi yang

bekerja secara sendiri dalam menguji kesehatan

CPNS/PNS dan tenaga-tenaga lainnya yang

bekerja pada Negara RI.

TPK

Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang

dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang terdiri dari

sejumlah dokter yang bekerja secara Bersama

dalam menguji kesehatan CPNS/PNS dan tenaga-

tenaga lainnya yang bekerja pada Negara RI.


Berkas yang Dilampirkan

SK KP Terakhir darinama-nama TPK yang diusulkan

SK Jabatan Fungsional

SK TPK terakhir/ lama

Mekanisme

Usulan nama TPKdiusulkan dari RS Pemerintah/ RSUD kpd Dinkes Provinsi

Dinkes Provinsimengusulkan kpd Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaianmenerbitkan SK TPK

3. PENGUJIAN KESEHATAN BAGI PNS YANG MEMILIKI MASALAH

KESEHATAN

DASAR HUKUM





Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Perkantoran

TUJUAN

1. Untuk menjamin tugas, fungsi dan peran PNS agar dapat berjalan secara bermutu dan berkesinambungan.

2. Mengetahui status kesehatan PNS apakah memenuhi persyaratan sebagai PNS sesuai peraturan perundangan yg berlaku.


✓Pengajuan permintaan pengujian kesehatan bagi PNS yangbermasalah kesehatan di lingkungan Kemenkes dapatdisampaikan oleh Pimpinan Satker melalui Sekretaris Unit Utamakepada Karopeg.

✓Ropeg pada tahun anggaran 2019 memiliki anggaran untukpengujian kesehatan bagi PNS di lingkungan kantor pusat danUPT Kemenkes wilayah Jabodetabek sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) per orang.

4. PENETAPAN KECELAKAAN KERJA,

CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

SERTA PENETAPAN TEWAS ASN

DASAR HUKUM

Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70

Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Penyakit Akibat Kerja Serta Penetapan Tewas Bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

• Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakitakibat kerja berupa perawatan, santunan, dantunjangan cacat.

JAMINAN KEMATIAN

• Perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.


✓Pengajuan usul verval bagi PNS yang mengalami Kecelakaan Kerja, Cacat,Penyakit Akibat Kerja, dan atau Tewas di lingkungan Kemenkes dapatdisampaikan oleh Pimpinan Satker melalui Sekretaris Unit Utama kepadaKaropeg.

✓Usul verval Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Penyakit Akibat KerjaSerta Penetapan Tewas PNS instansi pusat dan PNS Instansi daerah IV/cke atas disampaikan kepada BKN Pusat. Sedangkan PNS instansi daerahGolongan IV/b ke bawah disampaikan kepada kantor BKN Regional.

5. PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI SECARA BERKALA

DASAR HUKUM





Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Perkantoran

PEMANGGILAN MCU

Oleh

Unit Utama/ Satker

PELAKSANAAN MCU

Di RS Pelaksana

RS Pelaksana

menyampaikan :

1. Hasil MCU ke Unit Utama/Satker utkditeruskan kpdYBS

2. Rekap Data hasil MCU ke Uni Utama/ Satker

HASIL MCU

Melakukan analisa hasil MCU

• Mekanisme Rujukan

• Mengirimkan hasil analisa MCU ke Biro Kepegawaian sebagai dukungan Informasi Kepegawaian

UPK

Mempersiapkan MoU dan PKS

dengan RS Pelaksana

Persiapan MCU

Unit Utama/ Satker menyampaikan :

1. Hasil MCU kpd YBS

2. Rekap data hasil MCU ke UPK

ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN

6. PEMERIKSAAN NARKOBA KEPADA PNS DI LINGKUNGAN

SETJEN

DASAR HUKUM

Menindaklanjuti Inpres No. 6 Tahun 2018 dalam

rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

dan Prekusor Narkotika (P4GN), Presiden RI

menginstrusikan

“Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2018 – 2019”.

Salah satu Rencana Aksi Nasional P4GN

Kementerian Kesehatan :

➢ Pelaksanaan Test Narkoba kepada Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan

(Anggaran masing - masing Unit Utama/ Satuan

Kerja)

MEKANISME

Unit Utama/ Satker

melakukan perjanjian

kerjasama dengan RS

Pelaksana yaitu RSKO

Jakarta.

5

Standar Pemeriksaan Narkoba 5 Jenis/Zat :

1 Opiate

2 Canabis

3 MDMA

4Meth-Amphetamine

Coccain5

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No Uraian Permasalahan Alternatif Penyelesaian

1. Terdapat pegawai yang sakit tetapi

tidak bersedia melakukan pengujian kesehatan.

Satker melakukan pendekatan kepada Ybs

2. Kejelasan tentang biaya pengujian

kesehatan yang dicover oleh Ropeg.

Surat Edaran Karopeg nomor KP.04.05/4/1388/2019 mengenai

Pengujian Kesehatan bagi PNS yang Bermasalah Kesehatan di

Lingkungan Kemenkes. Ropeg memiliki anggaran pengujian

kesehatan bagi PNS di lingkungan kantor pusat dan UPT

Kemenkes wilayah Jabodetabek selama anggaran masih

tersedia.

3. Biaya pengujian kesehatan cenderung mahal dan

alokasi anggaran yang ada di Ropeg kecil.

Surat Edaran Setjen agar masing-masing unit utama

menyediakan anggaran untuk pengujian kesehatan.

4. Belum dilakukan MCU kepada seluruh pegawai. Surat Edaran Setjen Nomor KP.04.05/IV/114/2019 tanggal 25

Januari 2019 yang isinya menginstruksikan seluruh Unit Utama

dapat mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan kesehatan

bagi staf di lingkungan kerja masing-masing.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No Uraian Permasalahan Alternatif Penyelesaian

5. Tidak ada standar jumlah dan jenis pemeriksaan,

maupun biaya.- Penyusunan Permenkes tentang Standar

Pemeriksaan Kesehatan PNS.

- Perlu dibuat aplikasi tentang pengelolaan

hasil MCUBelum ada tindak lanjut pencatatan hasil MCU dalam

basis data.

Belum ada monitoring TL bagi pegawai yang MCU.

Belum ada penggunaan hasil MCU pada karir pegawai.

6. Belum ada tindak lanjut hasil NAPZA, baru dilakukan

pemanggilan dan konseling di unit utama

Perlu pedoman pemeriksaan NAPZA

Belum ada mekanisme bagaimana tindak lanjut yang positif dalam

rangka pengobatan, atau positif karena penyalahgunaan obat, dan

bagaimana mekanisme rehab dan hukuman disiplin.

Terima kasih

DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PNS · disiplin pns disiplin pns pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,atau perbuatan pns yg tidak menaati kewajiban dan/atau

Documents