Disampaikan pada Rapat ... · 1. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik. 2. Otonomi pengelolaan di

Disampaikanpada Rapat Koordinasi Penyusunan Sistem Monitoringdan Informasi Pengawasan

Bekasi,10April2017

CURICULUMVITAENama :ProfDr.H.JAMALWIWOHO,S.H., M.Hum.Tempattgllahir :Magelang,8November 1962

:JlManunggal1/43Solo,Jateng 0271-856848:S1FHUNS,S2PPSUNDIP,S3DOKTORILMUHUKUM UNDIP:BERKELUARGA,1ISTRI,3 ANAK: 08122601681:[email protected] [email protected]: www.jamalwiwoho.com: @jamalwiwoho: jamalwiwoho

TempattinggalPendidikanStatusHPe-mailWebsiteTwitterFacebookPekerjaanPengalaman

: - InspekturJenderalKemenristekDikti: - Ketua DewanPengawas BLUUNDIP- Ketua DewanPengawas BLUUNS- Plh.Rektor UNIMA- Wakil Rektor II UNS Surakarta- Ketua forumPRII/WRIISe– Indonesia- DosenS1/S2/S3FHUNSSolo- Lain-lain:

Ø Reviewer Nasional DP2M Dikti, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRDBalikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan,dll.

Ø Dosen Pascasarjana di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo,MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll.

PENGELOLAAN PTN

LemahnyaPengawasan InternmenimbulkanPenyimpangandalamPengelolaanKeuangan

danAsetdiPTN

A.AKUNTABILITASB.TRANSPARANSIC.NIRLABAD.PENJAMINANMUTUE.EFEKTIFDANEFISIEN

PRINSIPPENGELOLAANPTN

TataKelolaPerguruanTinggiPasal28OrganisasiPTNdanPTSpalingsedikitterdiriatasunsur :

a.penyusunkebijakan;b.pelaksana akademik;c.pengawasdanpenjaminanmutu;d.penunjang akademikatausumberbelajar;dane.pelaksana administrasi atautatausaha.

PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi

DASARHUKUM

OrganisasiPTpalingsedikitterdiridari(Pasal29):

1. Senat universitas/ institut/ sekolah tinggi/ politeknik/akademi/ akademi komunitas sebagai unsur penyusunkebijakan;

2. Pemimpin PT sebagai unsur pelaksana akademik;3. Satuan Pengawas Internal yang menjalankan fungsi

pengawasan non akademik;4. Dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan

fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yangditetapkan dalam Statuta.

PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi

DASARHUKUM

DASARHUKUM

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi, Pasal 64 menyatakan:1. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik.

2. Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional sertapelaksanaan Tridharma.

3. Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional sertapelaksanaan:a. organisasi;b. keuangan;c. kemahasiswaan;d. ketenagaan; dane. sarana prasarana.

PPNo4Tahun 2014TentangPenyelenggaraanPendidikanTinggidanPengelolaanPerguruanTinggiPasal23OtonomipengelolaanpadaPTNmeliputi:

a. bidangakademik:

1. Penetapannorma,kebijakanoperasional, danpelaksanaan pendidikan terdiriatas:a) persyaratanakademikmahasiswa yangakan

diterima;b) kurikulumProgramStudi;c) prosesPembelajaran;d) penilaian hasilbelajar;e) persyaratankelulusan;f) wisuda;

2.Penetapannorma, kebijakanoperasional, sertapelaksanaan penelitiandanpengabdian kepadamasyarakat;

b.bidangnonakademik:

1. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaanorganisasi terdiri atas:a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; danb) sistem penjaminan mutu internal;

2. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaankeuangan terdiri atas:a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup

Tridharma Perguruan Tinggi; danb) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan;

3. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaankemahasiswaan terdiri atas:a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;b) organisasi kemahasiswaan; danc) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;

4.Penetapannorma,kebijakanoperasional, danpelaksanaanketenagaanterdiriatas:a) penugasandanpembinaansumberdayamanusia;danb) penyusunantargetkerjadanjenjangkarirsumberdayamanusia;

5.Penetapannorma,kebijakanoperasional, danpelaksanaanpemanfaatansaranadanprasarana terdiriatas:a) penggunaansaranadanprasarana;b) pemeliharaansaranadanprasarana;danc) pemanfaatansaranadanprasarana; sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

b.bidangnon-akademik:

Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI adalahsatuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unitkerja

TUGASSPIDIPTN(PermendikbudNo.47Tahun2011)

Tugas,Fungsi ,Kewenangan,dankeanggotaan SatuanPengawasInternalditetapkandalamStatuta

PengawasanIntern

Assurance Activities

Audit

AuditAset&SDM

AuditKinerja

AuditTujuanTertentu

AuditPengadaanBarang/Jasa

AuditPNBP

Evaluasi ReviuPengawasan

Lain;Pemantauan

Consulting Activities

Bimtek/Sosialisasi/Asistensi/Konsultasi

• Reviu Laporan Keuangan• Reviu revisi Anggaran• Reviu Sarpras• Reviu Tunggakan

Pembayaran

TUGAS POKOK SATUAN PENGAWASAN INTERN

Ruang lingkup pelaksanaan tugas Kepengawasan SPI, di PTN,adalah Non Akademik, dan Akademik yang berimplikasi padaAspek Keuangan, Aset dan SDM/Kepegawaian melalui kegiatanpengawasan yang meliputi:

a. Audit: AuditKinerja,AuditKeuangan,danAuditTujuanTertentu

b. Reviuc. Pemantauand. Evaluasie. Fasilitasi: Bimtek, Pendampingan dll

LINGKUPKERJASPI

Dari Prosesnya/tahapannya terdapat 5 (lima) ruang lingkuppelaksanaan tugas SPI, yaitu pemeriksaan intern terhadap :1. Perencanaan dan penganggaran,2. Pelaksanaan anggaran,3. Pelaporan keuangan, dan4. Pelaksanaan Tugas Pejabat Perbendaharaan.5. Program Pengendalian Gratifikasi

LINGKUPKERJASPI

Keahlian dalam anggota SPI, yaitu :1. Akuntansi/Keuangan;2. Manajemen SDM,3. Manajemen Aset,4. Hukum,5. Ketatalaksanaa

KOMPETENSISPI