Disampaikan pada Pelatihan Applied Approach (AA) Angkatan I 2019 5-8 Agustus 2019
Sistem Pendidikan Tinggi yang Bermutu
Intelektual, ilmuwan, atauProfesional yang beriman, bertakwa, berakhlaq mulia, berbudaya, kreatif, tangguh
GraduatesIncoming
StudentsPermen-
Untuk kemaslahatan bangsa,negara, dan manusia
QualityAssurance
AcademicCommunity
Organization
12
Funding
Staff Resources Laboratories Library Curriculum
Management
Leadership
SN-DIKTI
Ristekdikti44/2015
Teaching-Learning Process
Tata Kelola Perguruan Tinggi
• Good University Governance (GUG) – sistem pengelolaan perguruan tinggi
• Prinsip-prinsip:1. Transparansi
2. Akuntabilitas (pada stakeholder)
3. Responsiveness
4. Independensi (berpendapat & pengambilan keputusan)
5. Fairness (adil bagi seluruh sivitas)
Governance Framework for the Higher Education System - https://hea.ie/
Kaitan antara GUG dan Penjaminan Mutu
Spesifikasi & klarifikasiperan dan tanggung
jawab aktorinstitusional
Peningkatan efektifitas & kesesuaian proses dan interaksi proses bisnis
(detail)
Tata Kelola (GUG)
Quality Assurance
GUG – Quality Assurance
Regulation Driven Management
• Compliance & accountability to PT vision & mission
Effective & Efficient Management
• Measurable achievement
Quality Driven Management
• Adherence to professional norms
• Committed to continuous quality improvement (CQI)
Tahap perkembangan kualitas pengelolaan PT
Tujuan GUG: 1. kepatuhan, 2. pengukuran efektifitas
& efisiensi
Tujuan GUG: 1. kepatuhan
Tujuan GUG: 1. kepatuhan, 2. pengukuran efektifitas & efisiensi3. sesuai norma dan CQI
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Tujuan Fungsi
https://belmawa.ristekdikti.go.id/sistem-penjaminan-mutu-internal-spmi/
Management– Monitoring
accountability
Administration–
Implementation of procedures
Institutional Leadership –
Strategic direction
Aktivitas & Aktor GUG (OECD)
Dosen/Akademisi
Pengawas (Senat, Wali Amanat)
Pimpinan (Rektor, Dekan)
Pemerintah (Kementerian)
Mahasiswa (political actor)
Masyarakat (industry, alumni, dsb)
GUG – 1. Transparansi
• Dokumentasikan dan sosialisasikan kebijakan
• Kebijakan diterapkan melalui mekanisme checks & balances, berupayamenghindari conflict of interest dan jabatan rangkap
• Senat Akademik PT dan Senat Fakultas mengontrol Rektor dan Dekan
• Kewenangan tertinggi perguruan tinggi ada di tangan Senat (wakilmasyarakat akademik)
• Mengutamakan prinsip academic governance, bukan aspek birokrasi, politik, ataupun hanya efisiensi manajemen
• Menjalankan prinsip shared governance & kolegialitas
GUG – 2. Akuntabilitas (pada stakeholder)
• Kejelasan misi, visi, tujuan, sasaran (VMTS) sejalan dengan mandat pemerintah dan masyarakat, serta badan penyelenggara
• Terdapat ijin pendirian PT dan penyelenggaraan Program Studi
(Menjamin kepastian legalitas & pengakuan lulusan, menjamin kualitas lulusan, meningkatkan reputasi institusi dan program studi, meningkatkan graduate employability level)
• Berfungsinya Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Akademik & Non Akademik (fungsicontrolling - PDCA)
• Tercapainya indikator kinerja yang dijanjikan dalam Renstra & standar mutu BAN PT
• Melaksanakan rencana anggaran dengan efektif dan efisien
• Adanya laporan tahunan akademik dan non akademik yang dapat dipercaya
GUG – 3. Responsiveness
• Semua pihak wajib ikut serta dalam membangun institusi (partisipasi)
• Panduan partisipasi sivitas akademika: Statuta (penjabaran kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab setiap unsur organisasi, job description personel, dan Standar Operasional Prosedur)
• Mengembangkan sistem penjaringan dan penanganan komplain
• Mengukur kepuasan stakeholder atas layanan institusi
• Lakukan tracer study untuk merespon kebutuhan dunia kerja
• Ukur tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Prima
• Laksanakan peningkatan kualitas SDM (pelatihan, studi banding, sertifikasi)
GUG – 4. Independensi
• Independen dalam pengambilan keputusan dan berpendapat (kebebasanakademik)
• Pelaksanaan tugas sesuai wewenang secara otonom (Otonomi Akademik & Non Akademik)
• Jika Jurusan diberikan wewenang secara terdesentralisasi, gunakan secaramandiri dan bertanggung jawab
• Menjunjung tinggi integritas dan mengembangkan zona integritas menujuwilayah bebas korupsi (WBK)
• Terhindar masalah diskriminasi dan rasa takut atas terjadinya gangguan, larangan, atau represi
GUG – 5. Fairness (adil)
• Setiap kontribusi harus diakui dan dihargai (sistem reward & punishment)
• Prinsip penilaian diberlakukan sama kepada seluruh mahasiswa
• Pengelolaan pegawai berdasarkan merit system:1. Perencanaan SDM melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja
2. Rekrutmen berorientasi pada talenta menggunakan sistem komputerisasi
3. Pengembangan kapasitas SDM
4. Penilaian kinerja yang fair
5. Promosi dan rotasi sesuai talent mapping
6. Sistem pension dan kompensasi yang sesuai
• Pengangkatan pegawai dan pejabat berdasarkan kompetensi dan track record
Landasan Hukum GUG: UU No 12/2012
Pasal 61
1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara
bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen
sumber daya
3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam statuta PerguruanTinggi
Landasan Hukum GUG: UU No 12/2012
Pasal 61 Implikasi pada Tata Kelola Relevansi pada SN Dikti
Organisasi penyelenggara merupakanunit kerja Perguruan Tinggi yang secarabersama melaksanakan kegiatanTridharma dan fungsi manajemensumber daya
Obyek Tata Kelola: 1. Bidang kegiatan Tridharma2. Bidang pengelolaan sumber
daya
Susun dokumen SPMI untukpendidikan, penelitian, pengabdian kepadamasyarakat
Organisasi penyelenggara PerguruanTinggi diatur dalam statuta PerguruanTinggi
Dokumen Tata Kelola: 1. Statuta2. RPJP, RPJM, Renstra, Renop3. Dokumen SPMI
Susun dokumen tata kelolayang mengakomodir unit & job desk, sasaran & strategiunit untuk menjalankan SN Dikti
Landasan Hukum GUG: UU No 12/2012
Pasal 61
2) Unsur organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi
Fungsi Organ di UB
Penyusun kebijakan Pimpinan (Rektor, Dekan)
Pelaksana akademik UKPA (Fakultas, Program Studi)
Pengawas dan penjaminan mutu PJM & SPI (Univ), GJM (Fakultas), UJM (Jur)
Penunjang akademik atau sumber belajar UKPPA (Perpustakaan, TIK, LSIH, LSSR, LPPM, LP3M)
Pelaksana administrasi atau tata usaha Biro-biro
Contoh pelaksanaan prinsip akuntabilitas: Pelaksanaan PDCA
Planning Management by Bureau of Planning
Academic Human Resources Finance Revenue Generation Asset Procurement Security IT Management
Monitoring & Evaluation Management by SPI dan SPMI
Penjaminanmutu
Akademik & Non Akademik
Landasan hukum SN Dikti
• Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
• Permenristekdikti RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
• Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem PenjaminanMutu Internal
Standar Nasional Dikti
SN Penelitian
SN Pengabdiankepada
Masyarakat
SN Pendidikan
• Menjamin tercapainya tujuan PT
• Menjamin mutu Tridharma PT
• Mendorong PT melampaui SN DiktiTujuan
• Sebagai dasar pemberian ijinpendirian PT & pembukaan Prodi
• Sebagai dasar penyelenggaraankegiatan Tridharma
• Sebagai dasar penyelenggaraan dan pengembangan Sistem PenjaminanMutu PT
Peran
No SN Pendidikan SN Penelitian SN Pengabdian kepada Masyarakat
1 Standar KompetensiLulusan
Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kpdMasyarakat
2 Standar Isi Pembelajaran Standar Isi Penelitian Standar Isi Pengabdian kpd Masyarakat
3 Standar ProsesPembelajaran
Standar Proses Penelitian Standar Proses Pengabdian kpdMasyarakat
4 Standar PenilaianPembelajaran
Standar PenilaianPenelitian
Standar Penilaian Pengabdian kpdMasyarakat
5 Standar Dosen dan Tendik Standar Peneliti Standar Pelaksana Pengabdian kpdMasyarakat
6 Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran
Standar Sarana & Prasarana Penelitian
Standar Sarana & Prasarana Pengabdiankpd Masyarakat
7 Standar PengelolaanPembelajaran
Standar PengelolaanPenelitian
Standar Pengelolaan Pengabdian kpdMasyarakat
8 Standar PembiayaanPembelajaran
Standar Pendanaan &Pembiayaan Penelitian
Standar Pendanaan & PembiayaanPengabdian kpd Masyarakat
Kewajiban dalam hal Pengelolaan Pembelajaran
1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah;
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standarpenilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CP lulusan;
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutuyang baik;
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjagadan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutupembelajaran.
Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 39 – Standar Pengelolaan Pembelajaran
Relevansi GUG dengan Pengelolaan PembelajaranIsi Standar Pengelolaan Tata Kelola
Melakukan penyusunan kurikulum dan rencanapembelajaran dalam setiap mata kuliah
Aktor: WR1, WR2, WR3, WR4, WD1Aktivitas: 1. mengarahkan penyusunan kerangka keilmuan di setiap Prodi,2. Mengarahkan dan memonitor ketersediaan sumber daya di
setiap Prodi3. memonitor proses penyusunan, pelaksanaan, pelaporan
ketercapaian Capaian PembelajaranDokumen: Buku Pedoman Pendidikan, Laporan Kinerja PT, Laporan Evaluasi DiriTransparansi: kebijakan akademik tertulis dan disosialisasikanmelalui Keputusan Rektor, Buku Pedoman Pendidikan, dllAkuntabilitas: dilaksanakan secara konsisten dan dilaporkanmelalui Laporan Kinerja & Evaluasi Diri, Pemetaan SPMI, dllResponsiveness: sesuai Rencana Strategis PT, perkembangan ilmudan teknologi, perkembangan kebutuhan penggunaIndependen: dilaksanakan dengan konsisten, sesuai dengan SOPFairness: berlaku pada seluruh sivitas akademika
Menyelenggarakan program pembelajaransesuai standar isi, standar proses, standarpenilaian yang telah ditetapkan dalam rangkamencapai CP lulusan
Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakansuasana akademik dan budaya mutu yang baik
Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasisecara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
Melaporkan hasil program pembelajaran secaraperiodik sebagai sumber data dan informasidalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
Kewajiban dalam hal Pengelolaan Penelitian
1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencanastrategis penelitian perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutuinternal penelitian;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 51 – Standar Pengelolaan Penelitian
Kewajiban Kelembagaan Pengelola PkM
1. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkMperguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM;
3. Memfasilitasi pelaksanaan PkM;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
5. Melakukan diseminasi hasil PkM;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM
7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi
8. Mendayagunakan sarana & prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama
9. Melakukan analisis kebutuhan (jumlah, jenis, spesifikasi) sarana & prasarana PkM
10. Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya.
Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 62 – Standar Pengelolaan PkM
Kewajiban PT dalam Pengelolaan PkM
1. Memiliki renstra PkM yang merupakan bagian dari Renstra PT;
2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkMdalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankanprogram PkM secara berkelanjutan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakanprogram PkM ;
5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
6. Mendayagunakan sarana & prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama
7. Melakukan analisis kebutuhan (jumlah, jenis, spesifikasi) sarana & prasarana PkM
8. Melaporkan kegiatan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkMpaling sedikit melalui PD Dikti
Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 62 – Standar Pengelolaan PkM
Relevansi GUG dengan Rumusan SN Dikti (1)
DokumenSPMI
KebijakanSPMI
StandarSPMI
FormulirSPMI
Manual SPMI
Diderivasi dari SN Dikti Rumusannya memenuhi unsur:
1. Audience (A)2. Behavior (B)3. Competence (C)4. Degree (D)
Mengandung strategi pencapaian Memuat indikator pencapaian
Relevansi GUG dengan Rumusan SN Dikti (2)SN Dikti Uraian Standar SPMI Tata Kelola
Ketua Program Studi (A)menetapkan (B) unsur-unsurpenilaian proses dan hasil belajarmahasiswa (C) yaitu meliputi:1. Prinsip penilaian,2. Teknik dan instrumen
penilaian,3. Mekanisme dan prosedur
penilaian,4. Pelaksanaan penilaian,5. Pelaporan penilaian, dan6. Kriteria kelulusan mahasiswadan mencantumkannya pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di setiap mata kuliah (D)
Aktor: KPSAktivitas: 1. memimpin penyusunan unsur dan
pelaksanaan penilaian,2. memonitor pelaksanaanDokumen: RPS, Evaluasi DiriTransparansi: tertulis dan disosialisasikan melalui RPS Akuntabilitas: dilaksanakan secarakonsistenResponsiveness: sesuai teknikpembelajaran dan memperhatikankemampuan minimal mahasiswaIndependen: dilaksanakan denganpenuh integritasFairness: berlaku pada seluruhmahasiswa
Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 19 – Standar PenilaianPembelajaran
Relevansi GUG dengan Rumusan SN Dikti (3)SN Dikti Uraian Standar SPMI Tata Kelola
Peneliti (A) wajib memiliki (B)kemampuan tingkat penguasaanmetodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkatkerumitan dan tingkatkedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan (C):1. Kualifikasi akademik2. Hasil penelitiandalam menjalankan setiapproses penelitian (D)
Aktor: PenelitiAktivitas: Memiliki kemampuanmelaksanakan penelitianDokumen: Ijazah terakhir, buktipublikasi ilmiah, bukti evaluasi TKTTransparansi: Kebijakan tertulispada Buku Pedoman PPMAkuntabilitas: dilaksanakan secarakonsistenResponsiveness: sesuai RencanaInduk Penelitian dan Renstra PTIndependen: dilaksanakan denganpenuh integritas oleh pengelolapenelitian dan penelitiFairness: berlaku pada seluruhpeneliti sesuai skema penelitian
Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 48 – Standar Peneliti
Kesimpulan: Alasan penting GUG
1. Meningkatkan akuntabilitas
2. Menyiapkan PT atas tantangan baru (formal & higher quality assurance
systems and indicators, kontribusi pendidikan tinggi pada pertumbuhan
ekonomi, dsb)
3. Menjawab kebutuhan peningkatan produktifitas dan kebijakan manajemen
4. Melindungi konsumen (mahasiswa dan pengguna)
5. GUG merupakan landasan dilaksanakan layanan yang berkualitas. Quality
adalah bagian dari regulasi pemerintah (untuk meningkatkan kualitas
kepemimpinan, struktur organisasi, pendanaan dan alokasi sumber daya,
insentif, informasi, implementasi kebijakan)
Terima [email protected]