SAMBUTAN DAN ARAHAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2014 HOTEL BIDAKARA, 10 MARET 2014 YTH. PARA PEJABAT ESELON I BNPB DAN UNSUR PENGARAH BNPB YTH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YTH. KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YTH. HADIRIN SEKALIAN ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH, SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, OM SWASTIASTU, PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, DIMANA PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI, KITA MASIH DIBERI NIKMAT KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR BERSAMA DI RUANGAN INI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BNPB – BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE- INDONESIA TAHUN 2014. PADA KESEMPATAN INI SAYA JUGA INGIN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA
32
Embed
Informasi yang disampaikan oleh Pejabat BNPB yang disampaikan ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SAMBUTAN DAN ARAHAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2014
HOTEL BIDAKARA, 10 MARET 2014
YTH. PARA PEJABAT ESELON I BNPB DAN UNSUR PENGARAH BNPB
YTH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
YTH. KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
YTH. HADIRIN SEKALIAN
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
OM SWASTIASTU,
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, DIMANA
PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI, KITA MASIH DIBERI
NIKMAT KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR
BERSAMA DI RUANGAN INI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA BNPB – BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-
INDONESIA TAHUN 2014.
PADA KESEMPATAN INI SAYA JUGA INGIN MENGUCAPKAN
TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA
BPBD PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA ATAS KESUNGGUHAN
DAN KERJA KERAS DALAM PENGABDIANNYA DEMI
KEMANUSIAAN, SEHINGGA BNPB DAN BPBD SEMAKIN
DIKENAL OLEH MASYARAKAT.
KERJA KERAS TERSEBUT SEKALIGUS MENJADI TANGGUNG
JAWAB KITA KEDEPAN, UNTUK TERUS MENINGKATKAN
KUALITAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA, MELIPUTI:
1. PENGINTEGRASIAN PENANGGULANGAN BENCANA
SEBAGAI PRIORITAS DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN MENJABARKANNYA
KEDALAM RENCANA STRATEGIS BPBD DAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT;
2. MEMBERIKAN INPUT DALAM RANGKA HARMONISASI
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH;
3. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN DENGAN
DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI, SECARA
CEPAT, TEPAT DAN BERTANGGUNG JAWAB SESUAI
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 105 TAHUN
2013, DAN PELAPORAN KEUANGAN SECARA
AKUNTABEL SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH;
4. MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA
MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PB DI INDONESIA
DISTASTER RELIEF AND TRAINING GROUND SENTUL;
5. PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMELIHARAAN
ASET BNPB YANG DIHIBAHKAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SECARA OPTIMAL;
6. MENINGKATKAN KUALITAS DATA, INFORMASI, DAN
PELAPORAN KEJADIAN BENCANA MELALUI
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PUSDALOPS DAN
PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(TIK);
7. MENETAPKAN REGULASI DAN MELAKSANAKAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PERATURAN
DAERAH, SEBAGAI PELAKSANAAN AMANAT HYOGO
FRAMEWORK FOR ACTION;
8. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
DESA TANGGUH BENCANA UNTUK MEMBANGUN
KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA;
9. PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI FIRST RESPONDER
PENANGGULANGAN BENCANA DAN SEKRETARIS
DAERAH SELAKU KEPALA BPBD EX-OFFICIO
SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG – UNDANG AGAR
TERUS MEMPERKUAT KELEMBAGAAN BPBD,
MENYIAPKAN DAN MELATIH PERSONIL YANG HANDAL,
SERTA MENGALOKASIKAN DAN MENINGKATKAN
DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI TERMASUK
DANA SIAP PAKAI BAGI PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA;
10. GUNAKAN DAN MANFAATKAN ANGGARAN
PENANGGULANGAN BENCANA SECARA OPTIMAL,
JANGAN TAKUT BILA SESUAI ATURAN, DENGAN KATA
LAIN, PELAJARI, PAHAMI, DAN IMPLEMENTASIKAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KEBENCANAAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN
BENCANA;
11. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PASCABENCANA
LEBIH BAIK DAN LEBIH AMAN (BUILD BACK BETTER AND
SAFER) DENGAN MEMPERHATIKAN KAIDAH – KAIDAH
PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PEMBANGUNAN
YANG AMAN DARI BAHAYA BENCANA;
12. MARI BERSAMA – SAMA SELESAIKAN APA YANG
MENJADI TANGGUNG JAWAB KITA ATAS HASIL TEMUAN
BPK. KEDEPAN, SESUAI REKOMENDASI BPK, AKAN
BERLAKU REWARD AND PUNISHMENT DALAM
PEMBERIAN DUKUNGAN BNPB KEPADA BPBD; DAN
13. BERIKAN KEMUDAHAN BAGI KETERLIBATAN SWASTA
DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.
SEKALI LAGI, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH, SEMOGA APA
YANG KITA LAKUKAN SELURUHNYA AKAN MEMBERIKAN
MANFAAT BAGI MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA,
SEKALIGUS MEMBANGUN SEMANGAT KITA UNTUK TERUS
BERJUANG DEMI KEMANUSIAAN.
WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH,
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
KEPALA BNPB,
DR. SYAMSUL MAARIF, MSI
1
Sambutan
Dr. Syamsul Maarif
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
dalam
Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2014
Bengkulu, 13 Oktober 2014
Yang terhormat Gubernur Bengkulu, Bapak H. Junaidi Hamsyah,
Yang terhormat Para PejabatKementerian-Lembaga Pemerintah,
Yang terhormat Para Kepala BPBD dan Perwakilan Pemerintah Daerah,
Yang terhormat Perwakilan UNDP, UNESCO, UNICEF, AIFDR dan Lembaga
Internasional lainnya yang hadir di sini,
Para Sahabat dari Platform Nasional PRB, Forum PRB Daerah, LSM, media
massa, dan perwakilan Perguruan Tinggi serta Sektor Swasta,
Para tamu undangan, dan Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,
Assalamu’alaikum Wr. Wb., Damai sejahtera bagi kita semua dan
selamat pagi.
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kita dapat
bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dalam acara
2
“Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2014”.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah daerah
Provinsi Bengkulu yang telah mempersiapkan rangkaian acara peringatan
bulan PRB tahun 2014 ini dengan sangat baik. Saya juga ingin
menyampaikan penghargaan saya kepada seluruh peserta yang telah
meluangkan waktu dan datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk
berpartisipasi dan meramaikan kegiatan ini.
Peringatan bulan PRB tahun ini mengangkat tema Pengurangan Risiko
Bencana Membangun Ketangguhan Daerah. Tema ini sudah
berulang kali dibahas sejak Asian Ministerial Conference on DRR/AMCDRR
kelima di Yogyakarta tahun 2012. Sebagai negara kepulauan luas yang
menganut sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pengurangan risiko
harus pertama-tama diupayakan oleh pemerintah dan pemangku
kepentingan di daerah, yang juga merupakan pihak yang langsung
berhadapan dengan bencana dan dampak-dampaknya.
Hadirin yang berbahagia,
Peringatan bulan PRB kali ini juga bertepatan dengan peringatan 10 tahun
Tsunami Aceh. Tsunami yang terjadi di negara kita tahun 2004 lalu itu
telah merubah secara mendasar paradigma penanggulangan bencana di
dunia. Bencana berskala besar dapat menghancurkan dalam sekejap
pencapaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan
selama berpuluh-puluh tahun. Masyarakat yang baru saja keluar dari
kemiskinan setelah bersusah-payah bekerja selama bertahun-tahun dapat
langsung terperosok kembali ke dalam kemiskinan. Seperti kita ketahui,
3
90% korban bencana berada di negara-negara berkembang dan bencana
biasanya paling merugikan kaum yang miskin dan rentan.
Melalui Kerangka Aksi Hyogo yang lahir dari Konferensi Dunia tentang PRB
yang diselenggarakan satu bulan setelah tsunami, dunia semakin
menyadari pentingnya mendorong pembangunan yang sensitif risiko dan
mendukung ketangguhan manusiaserta aset-aset yang mendukung
kehidupan manusia.Selain membawa berkah karena melahirkan Kerangka
Aksi Hyogo, Tsunami Aceh juga juga memberi peluang untuk membangun
ketangguhan melalui pendekatan build back better, karena setelah
bencana pemerintah mendorong perencanaan tata ruang yang lebih baik,
perijinan bangunan yang lebih tahan gempa, dan pembangunan yang
lebih mempertimbangkan aspek-aspek risiko.
Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Kerangka Aksi Hyogo juga mendorong penanggulangan bencana dengan
pendekatan yang berpusat pada manusia berdasarkan prinsip keamanan
manusia. Dalam situasi bencana semua orang menjadi rentan, terutama
para lansia, penyandang disabilitas, dan ibu-ibu yang tengah hamil atau
baru saja melahirkan. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu
melibatkan warga dan komunitas rentan dalam perencanaan PRB, agar
kebutuhan kaum yang rentan dapat terakomodasi terutama dalam situasi
darurat dan pasca-bencana.
Hal ini sesuai pula dengan tema Peringatan Bulan PRB Dunia yang adalah
mendorong partisipasi dan pemberdayaan kaum lanjut usia dalam
penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam rangkaian acara
4
peringatan bulan PRB 2014 ini, selain menggalang partisipasi BPBD,
Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, media dan sektor swasta,
kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan anak,
penyandang disabilitas dan kaum lansia atau organisasi yang bekerja
dengan kelompok-kelompok ini.
Para Pejabat dan Rekan Penggiat PRB yang saya banggakan,
Rangkaian peringatan bulan PRB tahun berisi berbagai kegiatan terkait
PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
SEMARANG, 8 JUNI 2010
Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yth. Para Pejabat tingkat Pusat Yth. Para Sekretaris Daerah Provinsi selaku Kepala BPBD/ Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kepala Kesbanglinmas Provinsi, Yth. Para undangan dan peserta rapat yang kami hormati. Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat.
Kedua, kami beserta seluruh jajaran BNPB, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara hadirin semuanya pada acara rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan mulai hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi tuan rumah bagi Rapat Koordinasi kali ini dan Selamat Ulang Tahun yang ke-II BPBD Provinsi Jawa Tengah.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Sebagai negara yang berada di daerah rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia, kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai saat ini kita masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko suatu bencana. Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, maka upaya penanggulangan bencana di Indonesia perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi bagian dari Prioritas Pembangunan Nasional yaitu prioritas Nomor 9 dengan substansi inti Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Khusus mengenai pengelolaan bencana ini lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui : Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat
dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi.
Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan
bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami telah menetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/ Renas PB tahun 2010 - 2014, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana /RAN PRB tahun 2010-2012 serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) BNPB tahun 2010 – 2014.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Belajar dari pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana di negara kita selama ini, dan hal tersebut diatas, maka dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi, sehingga pengelolaan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Disamping itu dalam penanggulangan bencana, perlu dipahami filosofi dari penanggulangan bencana yaitu pengurangan risiko bencana yang berupaya (1) menjauhkan rakyat dari bencana (2) menjauhkan bencana dari rakyat (3) dan living harmony with disaster.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Dari aspek kelembagaan, melalui Peraturan perundangan dan peraturan Kepala Badan serta edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
baik di propinsi maupun di kabupaten/kota, BPBD Provinsi
yang terbentuk sampai dengan hari ini sebanyak 28 provinsi yang dapat dirinci sebagai berikut : (1) sebanyak 20 provinsi dibentuk dengan Peraturan Daerah; (2) sebanyak 8 Provinsi dengan Peraturan Gubernur; dan sebanyak 5 provinsi belum membentuk BPBD yaitu Provinsi DIY, Riau, Kepulauan Riau, Papua dan Provinsi Banten.
Meskipun telah terbentuk BPBD, kami menyadari perlu adanya peningkatan kemampuan, baik pembinaan teknis dan bantuan pusat untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan substansi inti dalam Prioritas Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam persiapan penyusunan anggaran tahun 2011 dan sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011, dimana kami banyak menerima usulan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengusulkan program/kegiatan penanggulangan bencana di daerah, sehingga perlu adanya konsolidasi program/kegiatan Pusat dan Daerah.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Berdasarkan hal yang saya sebutkan diatas, mulai hari ini sampai dengan hari Kamis besok, kita bersama-sama akan melaksanakan rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana. Dalam pertemuan ini kami sangat berharap dapat menghasilkan rumusan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan baik di pusat maupun di daerah.
Di samping itu kami juga berharap adanya komitmen yang kuat dari kita bersama untuk segera meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Demikianlah sambutan kami dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berperan aktif dalam rapat ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi se-Indonesia, secara resmi dibuka. Selamat melaksanakan rapat koordinasi. Terima kasih, Wassalamu’alaikum wr.wb.
Assalamu’alaikum wr wb, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME berkat rahmat dan hidayah-Nya pada pagi ini kita dapat berkumpul untuk melakukan rapat koordinasi sekaligus workshop untuk menghasilkan Rencana Kontinjensi dalam menghadapi cuaca ekstrim.
2
Sejak terjadinya bencana Tsunami Aceh dan Nias tahun 2004 yang diikuti gempa besar di Nias tahun 2005, bangsa Indonesia mulai bangkit untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara lebih baik. Perbaikan di semua elemen, dan pembangunn sistem penanggulangan bencana terus dilakukan mulai dari regulasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas dan penyelenggaran penanggulangan bencana. Implementasi dari perbaikan sistem tersebut adalah perkuatan regulasi dengan terbitnya UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, aturan pendukungnya, pembentukan BNPB dan BPBD, serta peningkatan pendanaan, penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan integrasi rencana penanggulngan bencana menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional. Untuk selanjutnya hal tersebut harus diteruskan juga menjadi prioritas pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan, yang secara rutin perlu dilakukan. Terkait dengan latihan, BNPB terus mendorong dilakukan latihan gabungan lintas sektor secara rutin sehingga diberi kepercayaan untuk melaksanakan latihan gabungan sipil - militer tingkat internasional ARF Direx 2011 yang baru saja dilaksanakan secara sukses di Manado, Sulawesi Utara. Sebagai lembaga baru, BNPB dan BPBD menjadi tumpuan harapan untuk perbaikan dari sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, tugas dan fungsi lembaga kita ini sangat berat. Dengan tersosialisasikannya UU 24/2007, lembaga kita akan terus menjadi sorotan publik terkait dengan perbaikan kinerja penanggulangan bencana. Ekspektasi yang sedimikian tinggi harus kita sikapi dengan terus meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Artinya kita harus terus meningkatkan kapasitas baik berupa kapasitas sumberdaya
3
manusia maupun kapasitas dalam peningkatan sarana dan prasarana. Mulai hari ini sampai dua hari ke depan kita akan bersama-sama untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk saling meningkatkan kapasitas kita dalam peningkatan kesiapsiagaan, khususnya dalam menjawab tantangan ancaman bencana yang relatif lebih mudah ditebak yaitu “bencana hydrometeorologi”. Ini adalah suatu kelompok (jenis) bencana yang terkait dengan meteorologi dan klimatologi atau cuaca dan iklim yang sering dianggap sebagai bencana rutin di tanah air tercinta ini. Bencana yang termasuk dalam kelompok ini adalah bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang pasang dan angin puting beliung. Suatu peranggapan yang salah tentang kejadian bencana ini yang dianggap bencana rutin sehingga kita seringkali lengah dan menyebabkan kerugian yang luar biasa besar. Bahkan secara kumulatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok jenis bencana lainnya seperti bencana geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api). Sebagai contoh, bencana banjir di DKI Jakarta tahun2007 telah mengakibatkan kerugian Rp. 7 – 8 Trilyun dan banjir “rutin” Bengawan Solo mengakibatkan kerugian Rp. 800 M – Rp. 1 Trilyun per tahun. Bisa dibayangkan berapa besar perlambatan laju pembangunan di kedua daerah tersebut yang tentunya juga akan berdapak pada laju pembangunan secara Nasional. Global warming atau pemanasan global yang saat ini mempengaruhi dunia telah menyebabkan bencana hidrometeorologi yang tadinya relatif mudah diprediksi menjadi semakin sulit diprediksi. Kejadian bencana hidrometeorologi bisa setiap saat terjadi dengan intensitas dan skala di luar apa yang biasa kita perkirakan. Petani dan nelayan yang merupakan mayoritas penduduk kita menjadi kesulitan dalam mencari nafkah. Penduduk perkotaan yang sebagian besar ada di daerah pantai
4
mulai terancam genangan banjir yang semakin parah dan semakin sering terjadi. Disamping dampak langsung dari bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan angin puting beliung, dampak ikutannya (collateral hazards) juga sangat merugikan seperti terganggunya distribusi logistik, gangguan produksi pertanian pangan (gagal panen), kebakaran dan kelaparan. Ancaman yang semakin meninggi ini harus kita hadapi dengan pengelolaan penanganan bencana secara lebih baik. Pengelolaan yang baik artinya kita harus memahami ancaman, memahami kekuatan/kapasitas kita, kemampuan untuk memahami risiko dan mampu menetapkan prioritas penanganan untuk mengurangi risiko. Faktor kunci lainnya adalah peningkatan kesiapsiagaan, artinya kemampuan untuk mengantisipasi ancaman, mampu melawan pada saat kejadian bencana dan mampu bangkit atau cepat pulih dari dampak bencana. Itulah ciri-ciri dari bangsa yang tangguh dalam mengahadapi bencana sebagaimana visi yang akan kita capai. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Iklim Ekstrim, yang menginstruksi kepada seluruh instansi yang bertanggungjawab. Salah satunya adalah BNPB untuk melakukan pengamanan produksi beras/gabah serta antisipasi dan respons cepat terhadap iklim ekstrim. Instruksi yang diberikan kepada BNPB adalah mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian penanganan bencana alam khususnya bencana banjir dan kekeringan pada lahan pertanian padi. Bapak/Ibu/hadirin yang saya hormati,
Sebagai salah satu institusi yang diperintahkan untuk pengamanan ancaman tersebut, maka saya mengajak BPBD sebagai mitra BNPB
5
di daerah untuk bersama-sama melaksanakan instruksi tersebut yang bertujuan untuk melindungi masyarakat kita dari ancaman bencana. Saya sepenuhnya sadar bahwa BPBD pastilah lebih banyak tahu kondisi di wilayahnya sehingga akan lebih mudah untuk menyusun rencana yang diperlukan untuk kesiapsiagaan. Pada kesempatan ini marilah kita introspeksi apakah peralatan dan personil kita memadai? Apakah kita mampu untuk mengemban amanat tersebut? Kalau tidak, apa langkah yang harus kita ambil? Dimana posisi kita dalam menghadapi ancaman tersebut? Itulah kira-kira pertanyaan yang muncul di pikiran kita yang harus kita jawab. Solusi yang saya tawarkan adalah kita memposisikan diri sebagai pengarah dan pengendali melalui kebijakan-kebijakan yang berdasarkan UU 24/2007 merupakan tugas dan kewenangan kita. Untuk itu kita harus mampu melakukan perencanaan yang baik untuk menunjang manajemen penanggulangan bencana yang efektif. Kalau kita analogikan dalam konser musik, kita adalah “dirijen” yang mengatur harmonisasi dari setiap alat musik sehingga bisa bermain secara apik, bermain bersama, terpadu, terencana dalam tempo yang teratur sesuai dengan irama yang diharapkan. Itulah kira-kira peran kita. Kita harus mampu mengkoordinasikan dan memadukan semua kekuatan/ sumberdaya pennaggulangan bencana yang ada sehingga bisa saling bersinergi dalam penangggulangan bencana. Sengaja rapat koordinasi kali ini tidak hanya berupa ceramah dan diskusi tetapi lebih banyak berupa “kerja bersama” untuk menyusun Rencana Kontinjensi yang merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani kedaruratan bencana. Tujuan pertemuan ini adalah menyusun Rencana Kontinjensi menghadapi iklim ekstrim dari masing provinsi. Bekal pengetahuan ini diharapkan akan terus dipertajam dengan menggunakan “skenario” yang lebih realistis berdasarkan kajian secara ilmiah dan
6
pengalaman/empirik atau kearifan lokal yang ada. BNPB juga telah menyiapkan program “perkuatan kelembagaan” untuk setiap provinsi yang salah satu kegiatannya adalah menyusun Rencana Kontinjensi. Dengan selesainya rapat koordinasi ini, para pejabat BPBD didampingi unsur dari BAPPEDA akan mampu memprakarsai penyusunan Rencana Kontinjensi di wilayahnya masing-masing yang terus diperbaharui dan dilatihkan. Rencana kontinjensi ini merupakan rencana yang dinamis/hidup, artinya data yang digunakan untuk mendukung perencanaan sangat cepat berubah. Rencana ini juga akan berubah jika asumsi yang dipakai untuk skenario bencana yang meliputi besaran ancaman, waktu kejadian, dan pelaku berubah, maka rencana juga akan berubah dan perlu dilakukan review. Berdasarkan Rencana kontinjensi ini dilakukan latihan-latihan berupa simulasi dan gladi untuk memastikan semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Manfaat utama lainnya dari Rencana Kontinjensi adalah kita mampu mengukur kemampuan kita saat ini dalam menghadapi bencana, dan kita tahu darimana sumberdaya yang dapat digerakkan serta tahu siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penggerakan sumberdaya. Dari hal tersebut sering dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Kontinjensi, yang lebih penting adalah “proses kebersamaan” dalam penyusunan kontinjensi dibandingan dengan dokumennya itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan “komitmen” di antara pelaku penanggulangan bencana adalah “tujuan” dari penyusunan rencana ini (planning/proses lebih penting dibandingkan plan/dokumen rencana). Sebaik apapun rencana yang kita hasilkan akan tetapi tanpa komitmen yang kuat dari para pelaku yang bertanggungjawab, maka rencana tersebut hanyalah suatu dokumen yang tidak ada manfaatnya dan hanya disimpan di rak buku. Jika terjadi kedaruratan yang sesungguhnya dan ancamannya sesuai dengan apa yang direncanakan, maka rencana ini harus dapat segera dikembangkan menjadi Rencana Operasi
7
dengan mengubah skenario rencana dengan kejadian yang sebenarnya dan seluruh pelaku sudah mengetahui harus bertindak apa dan bagaimana. Dengan demikian kepanikan yang sering terjadi pada setiap kedaruratan dapat kita minimalisasi sehingga dapat menurunkan ketegangan yang sering dialami oleh masyarakat/korban bencana. Demikianlah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan dalam pengarahan kali ini. Saya berharap bahwa kita dapat menggunakan waktu secara efektif untuk saling belajar dan bekerja bersama untuk memahami hakekat dari Rencana Kontinjensi dan mampu menyusunnya untuk daerah masing-masing dengan melibatkan semua stakeholder. Semoga segala prakarsa dan upaya kita dalam meningkatkan kinerja penanggulangan bencana di Indonesia di ridhoi oleh Allah SWT.
Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirochmannirrochim, Acara Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam menghadapi Iklim Ekstrim secara resmi dibuka.