-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Skl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara perdata gugatan
pada tingkat
pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
antara:
YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH – PERWAKILAN ACEH SINGKIL, dalam
hal ini diwakili oleh IRFAN EFENDI, SE,
BUNYAMIN, EVI FITRIANI, RATNA DEWI, dan T.
HERMAN SYAHPUTRA, S.Kom, kesemuanya adalah
pengurus pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh – Perwakilan
Aceh Singkil, beralamat di Jalan Cut Meutia No. 52 Kampong
Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, selanjutnya
disebut sebagai……………………………..… PENGGUGAT;
Lawan:
TATO HALIM, DIREKSI PT. ENSEM LESTARI, beralamat di Desa
Kuta
Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HASNAN, SH, MH,
FACHRUDDIN RIFAI, SH, M.Hum, dan IRMANTO, SH,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015,
ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat “Hasnan Manik, S.H., M.H. dan Rekan”.
Selanjutnya disebut sebagai …………...………TERGUGAT
I;
BUPATI ACEH SINGKIL, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat
oleh
SAFRIADI, SH, beralamat di Jalan Syekh Abdurrauf
Assingkilli No. 54. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya CUT
HASNIATI, SH, M.Hum, MARDHIAH, SH, dan NISHA
METALIA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/
HK/2015 tanggal 6 Juli 2015, ketiganya pegawai pada Bagian
Halaman 1 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil, selanjutnya disebut
sebagai…………………………….… TERGUGAT II;
KETUA DPRK ACEH SINGKIL, yang pada saat gugatan ini diajukan
dijabat oleh
MULYADI, SE, beralamat di Jalan Singkil Subulussalam
KM.14 Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil. Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya AHMAD RIVAI, SH.,
ASMARUDDIN, SH., dan M. YUNUS, SH, berdasarkan surat
Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, ketiganya adalah pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Singkil, dan EVI SUSANTI, SH, MH, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015, Advokat/Konsultan
Hukum pada Kantor “Evi Susanti & Co. (ESCo) Law Firm”.
Selanjutnya disebut sebagai……………….. TERGUGAT III;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor
10/
Pen.Pdt.G/2015/PN.Skl tanggal 30 Juni 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim dan
Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara;
Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
10/Pen.Pdt.G/2015/
PN.Skl tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah membaca jawab jinawab para pihak;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan
surat
gugatan tertanggal 30 Juni 2015, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singkil dengan register Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Skl, untuk
selanjutnya telah
diperbaiki dengan perbaikan gugatan tanggal 22 Oktober 2015,
telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Sjahdeini yang dimaksud dengan action atau
citizen lawsuit
adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan
umum secara
perwakilan. Gugatan dapat ditempuh dengan acuan bahwa setiap
warga negara
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum (Sjahdeini,
Suara
Pembaharuan 8/9/2005). Dengan demikian setiap anggota warga
negara atas
nama kepentingan umum dapat menggugat negara atau pemerintah
atau siapa
saja yang yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang
nyata-nyata
merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam action
popularis atau citizen lawsuit, hak mengajukan gugatan bagi
warga negara atas
nama kepentingan umum adalah tanpa syarat, sehingga orang yang
mengambil
inisiatif mengajukan gugatan tidak harus orang yang mengalami
sendiri kerugian
secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus
dari anggota
masyarakat yang diwakilinya tersebut;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pengurus Badan Hukum berbentuk Yayasan
yang
bekerja mengadvokasi hak-hak rakyat Aceh khususnya Aceh Singkil
dalam
bidang pemenuhan kebutuhan serta sarana dan prasarana umum yang
layak,
karena pemenuhan kebutuhan serta sarana dan prasarana umum yang
layak
terhadap Masyarakat telah dijamin dalam konstitusi Negara
Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam hal ini Desa Kuta Tinggi, Desa Kuta Batu, Desa
Ujung Limus,
Desa Pakiraman, Desa Lae Riman, Desa Silatong, Desa Lipat kajang
Bawah,
Desa Tanjung Mas, Desa Serasah, Desa Cibubukan adalah bagian
dari
Pemerintahan Aceh Singkil yang masih berada di dalam kawasan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang hak dan kewajibannya juga telah
diatur
dengan tegas dalam UUD 1945;
4. Bahwa Pemerintahan Kabupaten menurut UU No. 32 tahun 2004
mempunyai
tugas untuk melaksanakan pembangunan dan melengkapi prasarana
yang baik,
adil dan merata dalam wilayah kepemimpinannya;
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 masyarakat mendatangi kantor
DPRK untuk
meyampaikan aspirasi, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat
adalah
permasalahan yang ada di timbulkan oleh PT Ensem Lestari yaitu
masyarakat
menyampaikan pencemaran air sungai,air tanah, udara dan meminta
agar segera
perusahan pabrik minyak kelapa sawit PT Ensem Lestari untuk di
tutup
sementara sebelum memperbaiki semuanya, masyarakat juga
sangat
mengkuatirkan dampak pencemaran air disebabkan adanaya penurunan
kualitas
air permukaan dan kualitas air tanah dan pencemaran udara yang
terjadi akibat
pembakaran tandan, cangkang, dan serat yang akan menghasilakan
debu sebagai
akibat bangkitan limbah cair dari pengoperasian Pabrik Minyak
Kelapa Sawit
PT Ensem Lestari yang lebih buruk lagi jika perusahaan tersebut
tidak di tutup
Halaman 3 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk sementara, setelah beberapa menit kemudian masyarakat di
jumpai oleh
ketua DPRK dan di dampingin oleh Anggota lainya untuk
mendengarkan
aspirasi secara langsung dan atau kemudian Anggota DPRK
meminta
masyarakat untuk berdialok mencari solusi dalam permaslahan
pencemaran
lingkungan, lalu masyarakat juga menerima ajakana Anggota DPRK
tersebut
dan langsung naki ke atas dan atau lantai dua gedung DPRK, dalam
diskusi
tersebut atau dialok antara masyarakat, DPRK penuh pertanyaan
dan jawaban
lalu sempat terjadi perdebatan, dalam diskusi tersebut telah
menyepakati bahwa
akan memanggil pihak PT Ensem Lestari untuk langsung
menpertanyakan
bagaimana kondisi pabrik minyak kelapa sawit PT Ensem Lestari
dan juga
mempertanyakan seluruh izin-izin yang ada pada perusahaan
tersebut, lebih
lanjut lagi Angota DPRK sepakat untuk menyurati pihak
perusahaan, pada hari
jum’at tanggal 15 Mei 2015 anggota DPRK menunggu pihak perusahan
untuk
datang dan melakukan rapat untuk memperjelas semua permasalahan
yang
terjadi pada masyarakat, namun pada hari jum’at tidak ada yang
datang dari
pihak PT Ensem Lestari, dalam hal tidak hadirnya pihak PT Ensem
Lestari telah
menuai hal yang negatif terhadap kalangan masyarakat karena
dinilai tidak
mempunyai itikad baik untuk menyelesaiakn permasalah yang telah
terjadi lalu
Anggota DPRK kembali memanggil PT Ensem Lestari hadir dalam
pertemuaan
selanjutanya, pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 telah
berlanjut pertemuan
antara masyarakat, DPRK, PT Ensem Lestari, dalam pertemuan
tersebut sempat
terjadi ketegangan antar masing-masing pihak karena saling
mempertahankan
jawaban para piahak, namun ketegangan tersebut tidak berlangsung
lama dan di
dalam pertemuan berlangsung telah mendapatkan kesepakatan bahwa
PT Ensem
Lestari harus menutup sementara kegiatan yang sedang
berlangsung, DPRK juga
telah mengeluarkan surat Rekomendasi untuk diberikan kepada
Bupati Aceh
Singkil prihal penutupan sementara kegiatan PT Ensem Lestari ,
hingga saat ini
Bupati Aceh Singkil belum juga menanggapi surat rekomendasi yang
di
keluarkan DPRK Aceh Singkil
6. Bahwa Surat Teguran Tertulis Nomor 600 / 399 / 2014 Tanggal
31 2014 dari
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertaman dan Kebersihan
Aceh
Singkil:
Belum melakukan pengelolaan air limbah secara optimal, hal ini
terlihat dari hasil
analisa pengujian kualitas air limbah yang melebihi baku mutu
yang ditetapkan,
hal ini melanggar :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Pasal 20 ayat 3 huruf ( a ) Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2009
tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
menyatakan : Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah
ke
media lingkungan hidup dengan persyaratan a. Memenuhi baku
mutu
lingkungan hidup, dan;
• Pasal 6 huruf ( a ) keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 51
Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri, yang
menyatakan :
Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dalam
pasal 2
ayat 1 Keputusan ini wajib : melakukan pengelolaan limbah cair
sehingga
mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku
mutu
limbah cair yang telah ditetapkan;
Belum memiliki izin pembangunan limbah cair ke badan air, hal
ini melanggar :
• Pasal 20 ayat 3 huruf ( b ) undang – Undang Nomor 32 Tahun
2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hihup, yang
menyatakan : Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah
ke
media lingkungan hidup dengan persyaratan : b. Mendapat izin
dari
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan
kewenangannya;
Belum melakukan pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik
di laboraturium
minimal setiap sebulan sekali, hal ini melanggar :
• Pasal 6 huruf ( e ) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
nomor 51
tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri yang
menyatakan :
Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud
pasal 2
ayat ( 1 ) keputusan ini wajib : e. memeriksakan kadar parameter
Baku
Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lapiran Keputusan
ini
secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
Belum melakukan pengujian kualitas air terhadap anak sungai lae
pandak dan air
sungai lae cinendang secara berkala, hal ini melanggar:
• Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
82 Tahun
2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air,
yang menyatakan : Setiap penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan wajib
menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin
pembuangan air
limbah ke air atau sumber air;
• Pasal 53 ayat 1 huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012
Tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan : Pemegang Izin
Lingkungan
Halaman 5 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Berkewajiban : Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
Belum memiliki Standart Operation Procedure ( SOP ) pengelolaan
limbah cair,
hal ini diperlukan untuk mengetahui langkah – langkah
penanggulangan limbah
cair untuk mencegah terjadinya resiko kecelakan/bencana, hal ini
melanggar :
• Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
Pengendalian Pencemaran Air, yang menyatakan : Setiap usaha dan
atau
kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air
pada
keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
Belum memiliki sarana dan prasarana untuk pengambilan sampling
di incinator/
tungku pembakaran, hal ini melanggar :
• Lampiaran 3.3 keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996
tentang
Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Sumber Emisi Tidak
Bergerak,
yang menyatakan : Sarana pendukung diantaranya tangga, lantai
kerja,
pagar pengaman, aliran listrik dengan persyaratan sebagai
berikut :
1. Tinggi besi dan selubung pengamanan berupa pelat besi,
2. Lantai kerja ( landasan pengambilan sampel ) dengan
ketentuan:
• Dapat mendukung beban minimal 500 kilogram,
• Keluluasaan kerja bagi minimal tiga orang,
• Lebar lantai kerja terhadap lubang pengambilan sampel
adlah 1,2 meter dan melingkarai cerobong,
• Pagar pengamnan setinggi satu meter,
• Dilengkapi dengan kontrol pengangkat alat pengambilan
sampel
3. Stop kontak aliran listrik yang sesuai dengan peralatan
yang
digunakan, yaitu Voltase 220 V, 30 A, single phase, 50 Hz
AC;
4. Penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lunbang
pengambilan
sampel;
5. Sarana dan prasarana pengangkutan serta pelengkapan
keamanan
pengambilan sampel bagi petugas disediakan oleh industri;
Bahwa belum melakukan pengukuran emisi udara cerobong, gendet
incinator
(tungku bakar) dan udara ambien secara berkala, hal ini
melanggar :
• Pasal 6 huruf ( b ) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
07
Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Sumber Emisi Tidak Bergerak
bagi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ketel Uap, yang menyatakan : Penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan yang mengoperasikan ketel uap sebagaimana dimaksud
dalam
pasal 2 ayat ( 1 ) wajib : ( b ) melakukan pengujian emisi
yang
dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 2 ( dua ) kali
selama
periose operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi
selama 6
( enam ) bulan atau lebih;
• Lampiran 1.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996
Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Sumber Emisi
Tidak Bergerak, yang menyatakan : Pemantauan kualitas udara
emisi
oleh pihak industri harus dilakukan secara terus menerus
untuk
parameter yang mempunyai fasilitas pengukuran secara otomatis
dan
periode 6 bulan untuk peralatan manual dan dilaporkan kepada
Gubernur/Pemerintah Daerah setempat dengan tembusan Bapedal;
Belum melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (
LB3 )
terhadap limbah B3 yang dihasilakaan seperti oli bekas, filter
oli bekas, baterai
bekas dan lain sebagainya, hal ini melanggar :
• Pasal 59 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : Setiap orang
yang
menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3
yang
dihasilkannya;
• Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999
Tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan atau menghasilakn limbah
B3
wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan atau
menimbun
B3;
Belum memiliki bangunan tempat peyimpanan sementara limbah B3
(TPS LB3)
sebagai tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang dihasilkan,
hal ini
melanggar :
• Pasal 59 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang
Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : Pengelolaan
limbah B3
wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Wali
Kota sesuai
dengan kewenaangannya;
• Pasal 2 Ayat 1 huruf ( b ) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 18
tahun 2009 Tentang Perizinan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun,
yang
Halaman 7 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan : Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib
dilengkapi
dengan izin terdiri atas kegiatan,
o Pengangkutan,
o Penyimpanan sementara
• Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18
Tahun 2009
Tentang Perizinan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun, yang
menyatakan :
Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam
pasal 2 ayat ( 1 ) wajib memiliki izin dari Bupat/Wali Kota;
Belum menyampaikan laporan pemerataan kualitas air, udara dan
limbah bahan
berbahya dan beracun secara berkala kepada instansi terkait, hal
ini melanggar :
• Pasal 6 huruf (b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 51
Tahun 1995 Tentang Baku Mutu limbah Cair Industri, yang
menyatakan :
Setiap penaggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2
ayat (1) keputusan ini wajib ;
(n) meyampaikan laporan tentang cacatan debit harian, kadar
parameter
baku mutu limbah cair, produksi bulanan senyatanya kepada
Bapedal,
Gubernur, instansi yang membidangi industri, dan instansi lain
yang
dianggap perlu sesuai dengan perturan perundang-undangan yang
berlaku;
• Lampiran 1.5 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 tahun 1996
Tentang
pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Sumber Emisi Tidak
Bergerak,
yang menyatakan : laporan hasil pemantauan kualitas udara serta
kapasitas
produksi diserahkan ke Gubernur dengan tembusan kepada Bapedal
tiap
periode waktu :
• 3 bulan untuk pemantauan rutin dengan menggunakan
peralatan otomatis/kontinu ( From PL - 01 ).
• 6 bulan dengan pemantauan dalam rangka pertaatan baku
mutu emisi/pengawasan baku mutu dengan menggunakan
peralatan manual ( From PL - 02 ).
• Tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk pemantauan tidak
rutin dalam rangka pengendalian pencemaran udara karena
kasus pencemaran, kondisi kualitas udara malampaui baku
mutu, kerusakan/gangguan peralatan yang menyebabkan
baku mutu emsi terlampaui ( From – 03 ).
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18
Tahun 2009
Tentang Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang
menyatakan :
Penghasilan limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana
dimaksud
pada ayat ( 1 ) sekurang – kurangnya sekali dalam enam bulan
kepada instansi
yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang
terkait dan
Bupati/Wali Kotamadya kepada Daerah tingkat II yang
bersangkutan;
Belum menyampaikan laporan Rencana Pengendalian dan
Pemantauan
Lingkungan Hidup ( UPK – UPL ) secara berkala kepda instansi
terkait , hal ini
malanggar :
• Pasal 53 Ayat 1 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012
Tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan : pemegang izin
lingkungan
berkewajiban ( b ) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
terhadap
persyaratan dan kewajiban dalm izin lingkungan kepada Menteri,
Gubernur,
dan atau Bupati/Wali Kota;
• Pasal 53 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
Tentang Izin
Lingkungan, yang menyatakan : Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1
) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 ( enam )
bulan;
• Rekomendasi atas UKL – UPL Kegiatan Rencana Pembangunan
Industri
Pengelolaan Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 30 ton/jam Oleh PT
Ensem Lestari
di Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh
Singkil,
yang menyatakan : Penanggung jawab PT Ensem Lestari wajib
melaporkan
pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
yang
tercantum dalam UKL – UPL tersebut kepada Bapedal, Pertanaman
dan
Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil dan Instansi-Instansi terkait
( termasuk
instansi pemberi izin ) setiap 2 ( tiga ) bulan sekali terhitung
tanggal
diterbitkannya surat rekomendasi ini;
7. Bahwa TERGUGAT II sebagai kepala daerah sangat bertanggung
jawab dalam
melihat persolaan di dalam wilayah aceh singkil dan atau dapat
menyelesaikan
semua persoalan yang ada di tengah masyarakat sehingga
masyarakat dapat
beraktivitas dengan penuh kenyamaan namun sampai saat sekarang
ini belum
menindak lanjuti surat rekomendasi DPRK dan atau belum juga
melaksanakan
surat rekomendasi tersebut, TERGUGAT II seharusnya melakukan
tindakan untuk
mengeksekusi penutupan sementara kegiatan PT Ensem Lestari
sebelum semua
permasalahanya di perbaiki
Halaman 9 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa TERGUGAT II pada saat kampanye menyampaikan VISI dan
MISI Bupati
Aceh Singkil :
VISI
“Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Tangguh, Menuju
Masyarakat
Mandiri Sejahtera Lahir Bathin dan Bermatabat, Berdasarkan Nilai
– Nilai
Islami”
MISI
• Mewujudkan kehidupan masyarakat atau sumber daya manusia (SDM)
yang
berkualitas yang ditandai dengan oleh meningkatnya indeks
pembangunan
manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar ; antara lain
melalui bidang
ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.
• Mewujudkan perbaikan sistim pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan daerah
dan Pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan,
kesetaraan,
berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan Akhlakul
Karimah.
• Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor
Economic
Base yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan,
peternakan,
pasar tradisional, serta Industri Pengolahan hasilnya, serta
bertumpu pada
masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya
saing.
• Mewujudkan sistem dan iklim daerah yang kondusif, demokratis
berdasarkan
nilai-nilai budaya lokal serta berketrampilan dan menguasai ilmu
pengetahuan
dan teknologi ( IPTEK).
• Meningkatkan seluruh sumberdaya sektor-sektor unggulan lainnya
yaitu:
industri dan pariwisata.
• Mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi
pengangguran
dan kemiskinan.
• Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera lahir dan
bathin.
• Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang islami.
9. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT menilai TERGUGAT II tidak
menjalankan
VISI dan MISI nya dan atau hanya menjadi catatan tersendiri
karena permasalahan
pencemaran lingkungan yang diakibatka oleh PT Ensem Lestari
mencederai/
melukai hati masyarakat sebab persoalan ini adalah bagian dari
VISI dan MISI
TERGUGAT II untuk mewujudkan masyarakat Aceh Singkil sejahtera
lahir
bathin, namun pada kenyataan yang telah terjadi bahwa masyarakat
merasakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ketidaknyamanan dengan persoalan pencemaran lingkungan ini dan
tau mayarakat
tidak sejahtera lahir bathin;
10. Bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang
hukum “ berdosa
bagi pemimpin yang tidak menepati janjinya saat kampanye “.
Menurut
kesepakatan ulama MUI dalam acara ijtima Komisi fatwa MUI V di
tegal, 7 – 10
Juni 2015, fatwa ini berlaku bagi pemimpin dan calon pemimpin
publik, baik itu
di legeslatif, yudikatif, maupun eksekutif. MUI meminta para
calon pemimpin,
baik legeslatif, yudikatif, maupun eksekutif agar tidk mengumbar
janji untuk
melakukan perbuatan diluar kewenangannya, kata Ketua Tim Perumus
Komisi A
Muh. Zaitun Rasmin. Zaitun mengatakan seorang pemimpin
berkewajiban
menunaikan janjinya apabila saat kampanye dia berjanji untuk
melaksanakan
kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengandung
unsur
kemaslahatan. Sebaliknya, mengingkari janji tersebut hukumnya
haram. Ulama di
MUI sepakat bahwa calon pemimpin dilarang berjanji menetapkan
kebijakan yang
menyalahi ketentuan agama. Apabila dia menetapkan kebijakan yang
bertentangan
dengan syariah. Terhadap pemimpin yang ingkar janji, MUI
menghimbau umat
untuk tidak memilihnya kembali jika yang bersangkutan kembali
mencalonkan diri
pada pemilihan umum periode berikutnya. Berdasarkan MUI
menetapkan hukum
dosa bagi pemimpin ingkar janji diantaranya. Pertama, dari nash
atau simber
hukum Islam menyuruh agar setiap muslim menepati janji dan
melarang
mengingkarinya. Kedua, setiap janji itu akan diminta
pertanggungjawabannya.
Ketiga, pemimpin harus menunaikan janjinya saat kampanye demi
kemaslahatan
umat. Fatwa ulama ini juga mendorong agar para pemimpin yang
muncul ke
hadapan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan
kemampuan dalam
menjalankan amah tersebut;
11. Bahwa dalam Pacta Sunt Servanda ( aggrements must be kept )
adalah asas hukum
yang menyatakan bahwa “ setiap perjanjian menjadi hukum yang
mengikat bagi
para pihak yang mlakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar
hukum Internasional
karena termaktub dalam pasal 26 Konversi Wina 1969 yang
menyatakan bahwa “
every treaty in force is binding ipon the parties to it and must
be performed by
them in good faith “ ( setiap perjanjian mengikat para pihak dan
harus
dilaksanakan dengan itikad baik ) Pasta Sunt Servanda pertama
kali diperkenalkan
oleh Groyius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum
perikatan dengan
mengambil prinsip – prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa
seseorang
yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi
janji tersebut
Halaman 11 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
( promissorum implendorum obligati ). Menurut Grotius, asa pasta
sunt servanda
ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah
menjadi sifatnya
mengikat berdasarkan dua alasan yaitu :
• Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerjasama dan
berinteraksi
dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling
mempercayai yang pada
gilirnnya memberikan kejujuran dan kestiaan.
• Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling
mendasar adalah hak
milik yang bisa dialihkan, Apabila seseorang individu memiliki
hak untuk
melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah
dia
melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui
kontrak.
12. Makna awal asas pacta Sunt Servanda sebagaimana maksud dalam
Pasal 1338
KUHPerdata adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku
sebagai Undang – Undang bagi yang membuatnya, artinya dengan
adanya
konsensus dari para pihak , maka kesepakatan itu menimbulkan
kekuatan mengikat
perjanjian sebagaimana layaknya Undang – Undang. Apa yang
dinyatakan
sesorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka.
Dalam
perkembangannya sekarang ini dalam asas pacta sunt servanda
harus dilandasi asas
itikad baik, serta didalam kesepakatan perjanjian tersebut yang
menggunakan asas
kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan Undang –
Undang,
kesusilaan, dan kepatutan. Makna itikad baik sebagaimana maksud
Pasal 1338
KUHPerdata adalah mengacu kepada standar prilaku yang reasonable
yang tidak
lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya
yang
mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyrakat yang
mensyaratkan
adanya penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak
hanya mengacu
kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada
nilai – nilai yang
berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian
dari
masyarakat. Itikad baik digunakan hakim untuk membatasi atau
meniadakan
kewajiban kontraktual apabila ternyata isi dan pelaksanaan
perjanjian bertentangan
dengan keadilan. Hakim juga mengkaitkannya dengan nilai – nilai
keadilan yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ajaran
itikad baik,
kepatutan tersebut harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup
dalam
masyarakat. Itikad baik tidak hanya dinilai dari itikad baik
menurut anggapan para
pihak saja, tetapi itikad baik menurutanggapan umum yang hidup
dalam
masyarakat. Oleh karena itu hakim yang progresif akan
mengedepankan asas itikad
baik dari pada pacta sunt servanda
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
13. Bahwa TERGUGAT III sebagai waakil rakyat dan tugas pokoknya
harus dapat
menjadi kekuatan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, untuk
segera mendesak
TERGUGAT II segera mengeksekusi penutupan sementara PT Ensem
Lestari
jangan sampai persoalan ini terus berlanjut sehingga masyarakat
juga dapat dengan
nyaman menjalankan aktivitasnya;
14. Bahwa TERGUGAT II harus bertanggung jawab atas semua
persoalan yang ada di
wilayah Aceh Singkil khususnya di Desa Kuta Tinggi, Desa Kuta
Batu, Desa
Ujung Limus, Desa Pakiraman, Desa Lae Riman, Desa Silatong, Desa
Lipat kajang
Bawah, Desa Tanjung Mas, Desa Serasah, Desa Cibubukan, dalam hal
ini
TERGUGAT II untuk menjalankan semua kebijakan dan keputusan agar
tidak ada
yang di rugikan lagi dan atau sekarang untuk secepatnya
melaksanakan penutupan
sementara kegiatan PT Ensem Lestari, sebelum semua selesai
dengan baik dan
semua dapat diperbaiki segala yang kurang oleh PT Ensem Lestari
maka tidak ada
aktivitas dan atau kegiatan apa pun bentuknya, setelah terjadi
eksekusi penutupan
sementara dan dalam proses penutupan tersebaut PT Ensem Lestari
tidak juga
ingin memperbaiki semuanya dan atau jika apabila PT Ensem
Lestari tidak
mengindahkan maka TERGUGAT II untuk mencabut segala bentuk izin
yang
sudah ada, bahwa dalam hai ini TERGUGAT II wajib memberikan
kompensasi
berupa ganti rugi sebab karena TERGUGAT II yang mempunyai dan
atau yang
dapat mengambil kebijakan serta keputusan untuk melaksanakan
segala tindakan
pelaksanaan yang akan terjadi dan atau yang akan timbul di
tengah masyarakat,
dalam hal ini PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II segera
menganti
rugi yang ditimbulkan selama keadaan yang sudah terjadi dan atau
yang akan
datang selama tercemarnya air sungai,air tanah, udara, ganti
rugi ini tidak terlepas
dari semua jumlah penduduk perjiwa yang ada di sepuluh desa
tersebut, bahwa
PENGGUGAT memberikatahukan dari seluruh jumlah penduduk di
sepuluh desa
tersebaut sebanyak 4.913 jiwa, hitungan mengenai ganti rugi
sesuai hitungan yang
ada pada tuntutan penjelasan di bawah dan atau yang sama dengan
hitungan
tuntutan pada PT Ensem Lestari dalam hal ini TERGUGAT II harus
memenuhi
semua permintaan ganti rugi;
15. Bahwa TERGUGAT III sebagai Lembaga kontrol dan pengawas
kebijakan telah
gagal dalam mengamankan lingkungan masyarakat yang berakibat
pada
ketidaknyamanan masyarakat untuk berusaha;
16. Bahwa Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi lembaga
pembuat regulasi yang
bisa menyelamatkan lingkungan justru tidak pernah memikirkan
dampak
Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lingkungan. TERGUGAT III telah mengabaikan fungsi legislasinya,
tidak tanggap
dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat;
17. Bahwa akbat ketidakmapuan TERGUGAT III dalam melakukan
kotrol dan
menciptakan regulasi penyangga lingkungan berakibat pada
leluasanya perusahaan
pelaku pencemaran lingkungan dan menyebabkan hilangnya mata
pencaharian
masyarakat, menjadikan beban hidup yang semakin sulit dan
menambah
penderitaan dan kesengsaraan masyarakat;
18. Bahwa perbuatan TERGUGAT III cukup memiliki andil yang besar
dalam
menciptakan kondisi masyarakat yang semakin menderita. Sikap
kurang responsif
dan ketidak mau tahuan atas permasalahan lingkungan yang
berdampak buruk
bagi masyarakat telah mencederai rasa kepercayaan masyarakat dan
melahirkan
kekecewaan yang mendalam, patutlah jika terhadap TERGUGAT III
dituntut
untuk dapat ikut mengembalikan keadaan masyarakat seperti semula
jika tidak
mampu untuk memperbaikinya. Dan untuk itu wajar dan beralasan
apabila kepada
TERGUGAT dibebani kewajiban untuk memberikan konpensasi bagi
masyarakat
di 10 Desa tersebut sebesar 50% dari Kewajiban TERGUGAT 1 atau
sebesar Rp
10.612.080.000 ( Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta
delapan Puluh Ribu
Rupiah );
19. Bahwa selain itu TERGUGAT I sebelum mendirikan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit
PT. Ensem Lestari di Desa Kuta Tinggi , dalam pembangunan Pabrik
Minyak
Kelapa Sawit PT. Ensem Lestari sangatlah kami mendukung untuk
membuka
lapangan kerja namun berkewajiban untuk menjaga lingkungan;
20. Bahwa Desa Kuta Tinggi adalah tempat beradanya PT. Ensem
Lestari dengan
jumlah penduduk 734 jiwa yang terkena dampak langsung dari
pembakaran
cerobong pabrik dan debu-debu yang lalu lintas di desa Kuta
Tinggi disebabkan
mobil-mobil angkutan perusahaan PT. Ensem Lestari dan masyarakat
merasakan
bau dari limbah pengolahan Pabrik dan dampak dari pembakaran
cerobong
tersebut masyarakat mengalami sesak nafas, pakaian jadi kotor,
polusi yang sangat
menggangu aktifitas, masyarakat dengan adanya asap pembakaran
janjang kosong
sehingga banyak kerugian yang di timbulkan seperti pakaian yang
di jemur
menjadi kotor maka pakaian tersebut tidak layak lagi untuk di
pakai dan atau debu
yang di hasilkan dari pembakaran janjang kosong yang menempel di
atap-atap
rumah dan atau seng rumah warga di Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh
Singkil yang kondisinya saat ini sangat memprihatikan serta
telah lama dibiarkan
begitu saja oleh PT. Ensem Lestari;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
21. Bahwa Desa Kuta Batu adalah salah satu desa juga terkena
dampak lingkungan
yang di timbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk
104 jiwa desa
Kuta Batu mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai
kebutuhan untuk
mencari ikan, air minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari,
sehingga dengan
pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka
masyarakat
desa Kuta Batu tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti
biasanya;
22. Bahwa Desa Ujung Limus adalah salah satu juga yang terkena
dampak ligkungan
yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk
255 jiwa
mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk
mencari ikan, air
minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan
pencemaran
lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat
desa Ujung
Limus tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti
biasanya;
23. Bahwa Desa Pakiraman adalah salah satu juga yang terkena
dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk
229 jiwa
mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk
mencari ikan, air
minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan
pencemaran
lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat
desa
Pakiraman tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti
biasanya;
24. Bahwa desa Lae Riman adalah salah satu juga yang terkena
dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk
340 jiwa
mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk
mencari ikan, air
minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan
pencemaran
lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat
desa Lae
Riman tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti
biasanya;
25. Bahwa Desa Silatong adalah salah satu juga yang terkena
dampak lingkungan yang
ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk 703
jiwa mayoritas
yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk mencari
ikan, air minum,
air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan
pencemaran lingkungan
yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat desa
Silatong tidak dapat
lagi menggunakan air sungai seperti biasanya;
26. Bahwa Desa Lipat Kajang Bawah adalah salah satu juga yang
terkena dampak
lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah
penduduk
1509 jiwa mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai
kebutuhan untuk
mencari ikan, air minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari,
sehingga dengan
pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka
masyarakat
Halaman 15 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
desa Lipat Kajang Bawah tidak dapat lagi menggunakan air sungai
seperti
biasanya;
27. Bahwa Desa Tanjung Mas adalah salah satu juga yang terkena
dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk
435 jiwa
mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk
mencari ikan, air
minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan
pencemaran
lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat
desa Tanjung
Mas tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti
biasanya;
28. Bawah Desa Serasah adalah salah satu juga yang terkena
dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk
99 jiwa
mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk
mencari ikan,
air minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga
dengan
pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari
maka
masyarakat desa Serasah tidak dapat lagi menggunakan air sungai
seperti
biasanya;
29. Bahwa Desa Cibubukan adalah salah satu juga yang terkena
dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk
505 jiwa
mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk
mencari ikan,
air minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga
dengan
pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari
maka
masyarakat desa Cibubukan tidak dapat lagi menggunakan air
sungai seperti
biasanya;
30. Bahwa keseluruhan Desa yang terkena dampak dari lingkungan
sebanyak
sepuluh desa masing-masing Desa Kuta Tinggi jumlah penduduk 734
jiwa, Desa
Kuta Batu jumlah penduduk 104 jiwa, Desa Ujung Limus jumlah
penduduk 255
jiwa, Desa Pakiraman jumlah penduduk 229 jiwa, Desa Lae Riman
jumlah
penduduk 340 jiwa, Desa Silatong jumlah penduduk 703 jiwa, Desa
Lipat
Kajang Bawah jumlah penduduk 1.509 jiwa, Desa Tanjung Mas
jumlah
penduduk 435 jiwa, Desa Serasah jumlah penduduk 99 jiwa, Desa
Cibubukan
jumlah penduduk 505 jiwa;
31. Bahwa jumlah jiwa seluruh penduduk sepuluh desa tersebut
masing-masing, 734
+ 104 + 255 + 229 + 340 + 703 + 1.509 + 435 + 99 + 505 = 4.913
jiwa;
32. Bahwa masyarakat merasa sangat dirugikan dan atau secara
materill, sebagai
masyarakat dirugikan dalam hal ini adalah kualitas hidup semakin
turun dan
biaya hidup semakin tinggi, contoh setiap orang/jiwa pada saat
menggunakan air
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sungai baik untuk mandi, menyuci dan sebagainaya yang sebelumnya
tidak ada
pencemaran ke dalam air sungai maka setiap orang/jiwa gratis
untuk memakai
air sungai tersebut namun pada saat sekerang ini setiap
orang/jiwa harus
mengeluarkan biaya untuk mandi, menyuci dan sebagainya karena
menggunakan
air PDAM yang tiap bulan harus dibayar dan beban listrik juga
semakin naik.
Dalam setiap orang/jiwa jika mandi, menyuci dan sebagainaya satu
kali mandi,
menyuci dan sebagainya harus mengeluarkan biaya paling rendah RP
2000;- dan
maksimal tiap orang/jiwa mandi, menyuci dan sebagainya maksimal
tiga kali
dalam satu hari dan berarti setiap orang/jiwa harus mengeluarkan
biaya sebesar
RP 6000;- perharinya;
33. Bahwa dengan penjelasan diatas, bahwa PT. Ensem Lestari
harus membayar
ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat di sepuluh desa,
Desa Kuta Tinggi
734 x 2000 x 3 x 360 x 2 = 3.170.880.000,- , Desa Kuta Batu 104
x 2000 x 3 x
360 x 2 = 449.280.000,- , Desa Ujung limus 255 x 2000 x 3 x 360
x 2 =
1.101.600.000,- , Desa Pakiraman 229 x 2000 x 3 x 360 x 2 =
989.280.000,- ,
Desa Lae Riman 340 x 2000 x 3 x 360 x 2 = 1.468.800.000,- ,Desa
Silatong 703
x 2000 x 3 x 360 x 2 = 3.036.960.000,- ,Desa Lipat kajang Bawah
1.509 x 2000
x 3 x 360 x 2 = 6.518.880.000,- ,Desa Tanjung Mas 435 x 2000 x 3
x 360 x 2 =
1.879.200.000,- , Desa Serasah 99 x 2000 x 3 x 360 x 2 =
427.680.000,- , Desa
Cibubukan 505 x 2000 x 3 x 360 x 2 = 2.181.600.000,-.;
34. Bahwa seluruh sepuluh desa dan masing-masing desa
mendapatkan, desa Kuta
Tinggi RP 3.170.880.000,- , Desa Kuta Batu RP 449.280.000,- ,
Desa Ujung
Limus RP 1.101.600.000,- Desa Pakiraman RP 989.280.000,- , Desa
Lae Riman
RP 1.468.800.000,- , Desa Silatong RP 3.036.960.000,- , Desa
Lipat Kajang
bawah RP 6.518.880.000,- , Desa Tanjung Mas RP 1.879.200.000,- ,
Desa
Serasah RP 427.680.000,- , Desa Cibubukan RP
2.181.600.000,-;
35. Bahwa PT. Ensem Lestari agar mengganti rugi dan memberi
konvensasi seluruh
sepuluh desa dan atau desa tersebut masing-masing, 3.170.880.000
+
449.280.000 + 1.101.600.000 + 989.280.000 + 1.468.800.000 +
3.036.960.000 +
6.518.880.000 + 1.879.200.000 + 427.680.000 + 2.181.600.000 =
RP
21.224.160.000,-;
36. Adapun mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelompok
dilakukan
melalui dua cara yaitu :
1. Radio,
Halaman 17 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Pengumuman yang ditempel di Kantor Camat Simpang Kanan dan
Kantor
Kepala Desa Setempat;
37. Adapun mekanisme pendistribusian ganti rugi ini adalah :
1. Pendistribusian ganti rugi dilakukan melaui Kepala Camat
Kecamatan
Simpang Kanan dengan membentuk sebuah tim pendistribusian
berjumlah 10
orang yang terdiri dari masing-masing perwakilan dari 10 Desa
yang
mengalami dampak pencemaran lingkungan.
2. Pendistribusian dilaksanakan 3 hari setelah dana ganti rugi
dicairkan.
3. Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Camat.
4. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan nomor antrian
supaya tetap
tertib dan terkendali;
38. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 191 R.Bg, putusan
perkara ini dapat
dijalankan dengan cara sertamerta meskipun ada verzet, banding
maupun kasasi;
39. Bahwa timbulnya perkara ini akibat dari perbuatan melawan
hukum yang
dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka oleh karenanya beralasan
hukum
jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
seluruhnya kepada
PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;
Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di
atas, mohon
Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang
terhormat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai
berikut :
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan
sengaja
mengabaikan dampak dari Lingkungan pencemaran air sungai, air
tanah, udara
dari cerobong dan atau debu-debu yang di lintasi mobil
perusahaan dan
pembuangan limbah ke badan sungai, PT. Ensem Lestari terletak di
Desa Kuta
Tinggi kecamatan Simpang Kanan merupakan perbuatan melawan
hukum
(PMH);
3. Menyatakan TERGUGAT III telah lalai dalam menjalankan amanat
rakyat yang
berakibat pada terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan
oleh
TERGUGAT I DAN TERGUGAT II
4. Menghukum TERGUGAT II harus segera malaksanakan Rekomendasi
yang
telah di keluarkan DPRK Aceh Singkil prihal untuk malakukan
penutupan
sementara kegiatan PT Ensem Lestari;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, membayar uang seluruh
ganti
rugi dan komvensasi sebesar RP 42.448.320.000,- ( Empat Puluh
Dua Miliar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah )
yang diserahkan kepada PENGGUGAT untuk disalurkan kepada
masyarakat
yang ada di Aceh Singkil khususnya masyarakat di Desa Kuta
Tinggi, Serasah,
Tanjung Mas,Cibubukan, Lipat Kajang Bawah, Silatong, Lae Riman,
Kuta
Batu, Pakiraman, Ujung Limus, secara tanggung renteng;
6. Menghukum TERGUGAT III membayar komvensasi sebesar Rp
10.612.080.000,- ( SEPULUH Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta
Delapan
Puluh Ribu Rupiah) yang diserahkan kepada PENGGUGAT untuk
disalurkan
kepada masyarakat yang ada di Aceh Singkil khususnya masyarakat
di Desa
Kuta Tinggi, Serasah, Tanjung Mas,Cibubukan, Lipat Kajang Bawah,
Silatong,
Lae Riman, Kuta Batu, Pakiraman, Ujung Limus, secara tanggung
renteng;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk
segera membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (
Lima Juta
Rupiah) yang diserahkan kepada PENGGUGAT untuk disalurkan
kepada
masyarakat miskin yang ada di Aceh Singkil khususnya masyarakat
miskin di
di desa Kuta Tinggi, Serasah, Tanjung Mas, Cibubukan, Lipat
Kajang Bawah,
Silatong, Lae Riman, Kuta Batu, Pakiraman, Ujung Limus, setiap
hari bilamana
Tergugat lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan
berkekuatan
hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I agar mengembalikan fungsi atau melakukan
pemulihan
lingkungan Sungai yang mengairi 10 desa tersebut dalam gugatan
ini seperti
sedia kala;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III meminta maaf dan mengumumkan
putusan
ini pada 2 media cetak yaitu koran Serambi dan Waspada selama 3
hari
berturut-turut, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan
hukum yang
tetap dan mengikat;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan
sertamerta meskipun
ada verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul
dalam
perkara ini secara tanggung renteng;
Atau : Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
Halaman 19 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(PERUBAHAN GUGTAN)
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,
Tergugat
II, dan Tergugat III telah memberikan jawabannya di persidangan
pada tanggal 5
Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:
JAWABAN TERGUGAT I:
DALAM EKSEPSI:
I. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT
A. Gugatan Penggugat dengan Mekanisme Citizen Lawsuit Tidak
Diatur/Tidak
Diakomodir dalam Hirarkis Peraturan Perundang-undangan
Indonesia.
1. Bahwa citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap
penyelenggara
negara, tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana
yang
diterapkan di Indonesia, melainkan lahir di negara-negara yang
menganut
sistem hukum common law seperti Amerika Serikat. Apabila
ditinjau dari
hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan sistem
hukum civil
law, dimana hukum acara perdata sebagai hukum formal mempunyai
sifat
mengikat baik bagi hakim maupun bagi semua pihak yang
menggunakannya
dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, sehingga
mekanisme
penyelesaian dengan citizen lawsuit tidak mendapatkan ruang
dalam beracara
di pengadilan Indonesia, sebab bila beracara di pengadilan harus
berdasarkan
pada hukum acara perdata yang berlaku;
2. Bahwa gugatan citizen lawsuit adalah gugatan perbuatan
melawan hukum atas
nama kepentingan umum (on behalf of the public interest) yang
dikenal dalam
sistem hukum common law, yang dapat diajukan oleh setiap orang
dengan
pengaturan negara atau dengan makna lain harus adanya aturannya
terlebih
dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan seperti ini
tidak
dilakukan secara asal-asalan atau asal menggugat organ
pemerintah/negara;
3. Bahwa dalam konsep citizen lawsuit yang mengajukan gugatan
bukanlah yang
berkepentingan langsung dan juga bukan pihak yang mewakili
mereka yang
berkepentingan langsung berdasarkan pemberian kuasa, melainkan
setiap
orang tanpa kecuali. Hal ini bertentangan dengan asas dalam
hukum acara
perdata yang menyebutkan bahwa barang siapa mempunyai
kepentingan dapat
mengajukan tuntutan hak atau gugatan (asas point d’interet point
d’action).
Artinya bahwa hanya yang berkepentinganlah yang dapat mengajukan
gugatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ke pengadilan. Disamping itu, penggugat harus dapat membuktikan
adanya
hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan, hal ini
tersebut di
dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa barang siapa
mempunyai
suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa, maka harus
membuktikan
adanya hak atau peristiwa itu (asas actori incumbit probatio),
dengan demikian
menurut hukum acara perdata yang berlaku, penggugat haruslah
pihak yang
mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan objek
gugatan;
4. Bahwa terkait dengan hal tersebut, gugatan citizen lawsuit
tidak dikenal dan
tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
Oleh karena
itu Tergugat I secara tegas menolak segala bentuk gugatan apapun
yang
belum/tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
di
Indonesia, hal ini dimaksudkan agar tertib hukum dan kepastian
hukum yang
ada ditengah masyarakat tetap terpelihara dan terjaga;
5. Gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adalah Gugatan
Perwakilan
Kelompok/Class Action (vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1
tahun
2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) dan Gugatan
Legal
Standing yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan
antara
lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 tahun
1999
tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999
tentang
Perlindungan Konsumen. Dengan demikian mekanisme gugatan
citizen
lawsuit belum diatur kedalam norma peraturan perundang-undangan
di
Indonesia;
6. Bahwa meskipun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009
tentang
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Hakim dan hakim konstitusi
wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang
hidup dalam masyarakat”, jo. Pasal 10 ayat (1) menyatakan:
“Pengadilan
dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka yang
dimaksudkan adalah hukum materiilnya, bukan hukum formil.
7. Bahwa Hakim tidak diperkenankan untuk menemukan atau
menciptakan
hukum formil. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno
Mertokusumo
dalam
(http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/actio-popularis.html)
dinyatakan bahwa: hukum acara perdata atau hukum acara formal
adalah
Halaman 21 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan hukum
perdata
materiil atau bagaimana caranya melaksanakan tuntutan hak. Hukum
atau
peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak merupakan
“aturan
permainan” (spelregels) dalam melaksanakan tuntutan hak itu.
Sebagai aturan
permainan dalam melaksanakan tuntutan hak maka hukum acara
perdata
mempunyai fungsi yang penting, sehingga harus bersifat formal,
resmi, strict,
fixed, correct, pasti, tidak boleh disimpangi, dan bersifat
imperatif (memaksa);
8. Bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo
menyatakan:
Setiap orang bebas mengajukan gugatan dengan cara yang
dikehendakinya.
Hakimlah yang berkuasa dalam menerima dan memeriksa dan
memutus
perkara dengan tunduk kepada peraturan hukum acara yang ada dan
tidak
menuruti justicisbelen (pencari keadilan/penggugat) yang memilih
sendiri
caranya berperkara yang tidak/belum ada dasar hukumnya,
serta:
- Hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing
(kecuali sudah
diatur dalam undang-undang);
- Hakim dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum
(Pasal
21 AB);
- Kebebasan Hakim tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh
undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan;
- Penemuan hukum yang sering dikatakan “penerobosan” tidak dapat
asal
saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau peraturan
permainannya.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim diberikan
peluang
untuk mencari dan menemukan hukum secara substantif namun
tidak
memberikan peluang pada Hakim untuk menciptakan hukum secara
prosedural sesuai doktrin Prof. Sudikno Mertokusumo tersebut
diatas.
9. Bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam bentuk citizen
lawsuit sama
sekali belum menjadi norma hukum didalam peraturan
perundang-undangan di
Indonesia, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili
perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet
ontvankelijke verklaard).
B. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat-syarat Gugatan
Citizen Lawsuit.
1. Bahwa pengertian gugatan citizen lawsuit yaitu sebagai bentuk
mekanisme
bagi warga negara untuk menggugat tanggungjawab penyelenggara
negara
atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara, kelalaian
tersebut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga citizen
lawsuit
diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara
perdata, oleh
karena itu atas kelalaiannya sehingga dalam petitum gugatan,
negara dihukum
untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum
(regeling)
agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik
Indonesia No.: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan
Pedoman
Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, telah memutuskan dan
menetapkan
pada diktum KEDUA: “Memerintahkan kepada semua pejabat
struktural dan
fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman
Penanganan
Perkara Lingkungan Hidup secara seragam, disiplin, tertib,
dan
bertanggungjawab”;
3. Selanjutnya dijabarkan pada lampiran Surat Keputusan Ketua
Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang
Pemberlakuan
Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dalam lampirannya
pada
BAB IV tentang PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA
LINGKUNGAN, yang pada Huruf B mengenai Gugatan Perwakilan,
yang
kemudian dijelaskan pada point ke 3 mengenai Gugatan Warga
Negara
(Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis) telah disebutkan
tentang
PERSYARATAN GUGATAN WARGA NEGARA (Citizen Lawsuit)
meliputi:
a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara
Indonesia, bukan
badan hukum;
b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
d) Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya
kewajiban
hukum;
e) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari
kerja sebelum
adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada
notifikasi/somasi
gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
f) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat
dengan
tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Isi Pemberitahuan singkat/notifikasi/somasi secara tertulis yang
berisi:
• Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan
dengan
pelanggaran;
Halaman 23 dari 72 Halaman Putusan Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Skl.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Jenis pelanggaran;
• Peraturan perudang-undangan yang telah dilanggar;
• Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan
lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau
sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan;
• Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
• Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR
g) Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan
kesempatan
kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya
sebagaimana
diminta atau dituntut oleh calon penggugat.
4. Bahwa bila mengacu pada pedoman yang telah dikeluarkan oleh
Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang ditujukan untuk
semua
pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan, maka
majelis hakim
pemeriksa perkara a quo menjadi sangat beralasan hukum untuk
menolak
gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan aturan main didalam
konsep
pengajuan gugatan citizen lawsuit;
5. Selanjutnya bila dilakukan perbandingan hukum mengenai konsep
gugatan
citizen lawsuit pada negara-negara penganut sistem hukum common
law, serta
gugatan citizen lawsuit yang pernah dimajukan pada Pengadilan
Negeri di
Indonesia, maka didapati pengetatan pengaturan dengan penemuan
kaedah
hukum sebagai berikut:
a. Tergugat dalam citizen lawsuit adalah Penyelenggara Negara,
mulai dari
Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri
dan terus
sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah
melakukan
kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal ini
pihak
selain penyelenggara negara tidak boleh dimasukkan sebagai pihak
baik
sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, karena inilah bedanya
antara
citizen lawsuit dengan gugatan warga negara.
b. Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik
sebagai
Tergugat/Turut Tergugat maka Gugatan tersebut menjadi bukan
citizen
lawsuit lagi, karena ada unsur warga negara melawan warga
negara.
Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksa
dengan
mekanisme citizen lawsuit.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
d