hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 222 Ptsn. No : 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd. P U T U S A N Nomor : 50 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Mnd. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut : Nama : Drs. Jefry Prang, MSi. ; Tempat lahir : Amurang ; Umur / tgl lahir : 48 Tahun / 26 Desember 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi Lingkungan VIII Kecamatan Wanea Manado ; Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) ; Pendidikan : S2 ; Terdakwa ditahan : ▪ Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 79 / F.2 / FD.1 / 08 / 2015 tanggal 20 Agustus 2015 ; ▪ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : 93 / RT.2 / F.3 / Ft.1 / 09 / 2015 tanggal 3 September 2015 ; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected]Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
222
Embed
Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 222 Ptsn. No : 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
P U T U S A N
Nomor : 50 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Mnd.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa sebagai berikut :
Nama : Drs. Jefry Prang, MSi. ;
Tempat lahir : Amurang ;
Umur / tgl lahir : 48 Tahun / 26 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi Lingkungan VIII Kecamatan
Wanea Manado ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
(selaku Kuasa Pengguna Anggaran) ;
Pendidikan : S2 ;
Terdakwa ditahan :
▪ Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak
tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September
2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 79 /
F.2 / FD.1 / 08 / 2015 tanggal 20 Agustus 2015 ;
▪ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September
2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015, berdasarkan Surat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Oktober 2015
sampai dengan tanggal 17 November 2015, berdasarkan Penetapan
Nomor : 251 / Tah.Pid.Sus / TPK / IX / 2015 / PN. JKT.PST. tanggal
18 September 2015 ;
▪ Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum
sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 22
November 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :
PRINT – 905 / R.1.16 / Ft.1 / 11 / 2015 tanggal 02 November 2015 ;
▪ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 November 2015 sampai
dengan tanggal 21 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Nomor :
40 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.MNd tanggal 17 November 2015 ;
▪ Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 14 Desember 2015
sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, berdasarkan Penetapan
Nomor : 50 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Mnd. tanggal 14 Desember
2015 ;
▪ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 12 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 50
/ Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Mnd tanggal 17 Desember 2015 ;
▪ Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai
dengan tanggal 11 April 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 08 /
PID.SUS / 2016 / PT.MND tanggal 29 Fedbruari 2016 ;
▪ Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan
tanggal 11 Mei 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 25 / PID.SUS /
2016 / PT.MND tanggal 11 April 2016 ;
Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni :
Pangemanan Rumondor, SH dan Recky Senduk, SH. – Advokat / Penasihat
Hukum beralamat di Jl.Cempaka No. 12 Kelurahan Uluindano Lingkungan 2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Kecamatan Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggakl 28
Desember 2015, serta Dantje J. Kaligis, Olsen Egeten, SH – Advokat /
Konsultan Hukum pada Dantje J. Kaligis, SH dan Rekan, beralamat di
Kompleks Perumahan PDK Kelurahan Malalayang I Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 4 Januari 2016 ;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;
Setelah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 50 /
Pid.Sus-TPK / 2015 / PN. Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 50 /
Pid.Sus-TPK / 2015 / PN. Mnd tentang penetapan hari sidang
pemeriksaan perkara ini ;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,
keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa dan meneliti bukti surat
dan barang bukti lainnya dalam perkara ini ;
Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Jaksa Penuntut
Umum nomor register . perkara : PDS – 07 / AMG / Ft.1 / 11 / 2015
tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Drs. JEFRY PRANG, M.SI., terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. JEFRY PRANG,
M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan
perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Drs. JEFRY PRANG,
M.Si., sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan
ketentuan apabila dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak putusan
perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa belum
membayar denda tersebut maka pidana denda dimaksud diganti
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No : DIPA -
025.06.4.179036/2013
2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan 2013.
3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2013
4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013
5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No :
Kep 02 / DS,TKT / I / 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No : 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013
7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013
8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan
Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe 36
(RJTK) Nomor : 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013
PT. Andekron Cipta Pratama
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 5 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
9. Asli SPM No : 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran Uang
Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT. Andekron Cipta
Pratama
10. Asli SPM No : 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran
Termin I (40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron
Cipta Pratama
11. Asli SPM No : 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran
Termin 2 (60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron
Cipta Pratama
12. Asli SPM No : 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran
Termin (100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron
Cipta Pratama
13. Asli SPM No : 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran
Retensi (5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta
Pratama
14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal
2-6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK
15. Asli Adendum kontrak No : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli
2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
dengan PT. Andekron Cipta Pratama
16. Asli Adendum kontrak No : 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17 Oktober
2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
dengan PT. Andekron Cipta Pratama
17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No :
878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur
Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan
Pengawas
18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No :
904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur
Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan
Pengawas
19. Asli Surat Berita Acara Rapat No : 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat
Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa
Selatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 6 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
20. Asli Surat Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati
Minahasa Selatan
21. Asli surat pernyataan PT. ANDRKON CIPTA PRATAMA oktober
2014.
22. Asli surat laporan Nomor : 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April
2013 kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan
program / kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013.
23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP
Kabupaten Minahasa Selatan.
24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi Nomor
: 38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada Bupati
Minahasa Selatan.
25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT
tahun 2013 No. Dipa026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember
2012 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans.
26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program
pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada
Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor : 278 / IJ / AHP
/ II / 2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi
Sulawesi Utara.
27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor : 566/135/DSTKT/IV/2013
tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK,
fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas tebang
potong pila kumpul bersih PT. MARIOLTA TUMBET ABADI.
28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan
jamban keluarga tipe 36 non panggung.
29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November 2013.
30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember 2013.
31. Asli laporan pelaksaan hasil pelaksanaan tender program /
kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April
2013 Nomor : 230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap terima
penempatan Nomor : 688/BMS/XII-2013 tanggal 2 Desember 2013
kepada Gubernur Sulawesi Utara.
33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan
pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor : 62 / DISHUT
/ MS / II / 2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara
kesepakatan.
34. Asli surat berita acara rapat Nomor : 839 / DSTKT / XI-2013
tanggal 04 November 2013.
35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor :
650 / DS.TKT / X / 2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT
Kemenakertrans R.I.
36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor : 539 /
DS.TKT / VIII / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013.
38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014.
39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran
2013.
40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober
2014.
41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No:13 / OJR / 83
/ 8375 / KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari :
- Asli Garansi Bank No:13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19
Desember 2013.
- Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT.
ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
- Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT
ANDREKON CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang Manado
18 Desember 2013.
- Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor : 02 /
BAST / DSTKT / XII-2013
- Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 /
DS.TKT / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
3.358.500.000,-
- Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur
Jenderal Pembendarahan Nomor : Per-42/PB2013
- Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan
Garansi Bank Nomor : (1) 2013 / MNM / PPGB-002 (plafond
Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal 25 Maret 2013.
42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No:14 / OJR / 054
/ 4778 / JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari :
- Copy Bank Garansi No : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11
April 2014.
- Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT
ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014.
- Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA.
- Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi Bank
dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi Bank No :
248/DSTKT/IV tanggal 3 April 2014 kepada Pimpinan PT. BANK
NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama
Manado.
- Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur
Jenderal Pembendaharaan Nomor : Per-42/PB 2013.
- Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi).
- Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595
/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
3.358.500.000,-
- Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan
Garansi Bank Nomor : (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon Garansi
Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal tanggal 3 April 2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 9 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negra Indonesia Nomor
: 190/DS.TKT/III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala Otoritas
Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.
44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat
diselesaikan Nomor : 231/DSTKT/III/2014 kepada PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.
45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor :
487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama
Manado.
46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA Nomor : MNM / 2 / 155 tanggal 21 Juli 2014 kepada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan.
47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT. VIDI
KARYA 2013.
48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat.
49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang
pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010.
50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDREKON CIPTA
PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS
DANIEL ISMAWI ,S.H. SK. Menteri Kehakiman R.I tanggal 8
November 1989.
51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT. VIDI
KARYA Group tahun 2013.
52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih , air kotor,
bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa
Selatan.
53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati
pekerjaan relling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.
53.091.000,-
54. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan
instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem
atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp. 15.000.000,-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 10 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas nama
KOMET.
57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS.
58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO
59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.
62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan
pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR
(AMANG).
63. Kartu kontrol atas nama “TT” proyek kantor Bupati, Pagar dan
Guest House.
64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD.
65. Kartu kontrol nama FI.
66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN.
67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN.
68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
atas nama JANTJE.
69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
atas nama DIDI nilai kontrak Rp. 541.000.000,-
70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati Minsel
pekerjaan pemasangan alaram atas nama AGUS.
71. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel
dan rumah dinas B. Minsel.
73. Perjanjian subkontrak Nomor : 02 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal
tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
74. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal
pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa
Liandok Kecamatan Tompaso Baru tanggal empat april dua ribu
tiga belas.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 11 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
76. Perjanjian subkontrak Nomor : 03 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal
tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah liandok.
78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program
Pembangunan Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan
pembangunan jalan dan jembatan lokasi SP.3 Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013.
79. Permintaan uang upah kerja ( KAS BON) proyek rumah dinas
minsel.
80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan mekanikal
plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan.
81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas minsel.
82. Surat tentang hasil kerja.
83. Surat pengeluaran uang.
84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name :
SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukan dalam tas
warna hitam merek vaio.
85. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna hitam.
Seluruhnya diserahkan ke Penuntut Umum untuk penuntutan
perkara terpisah atas nama terdakwa JOEL CH. KUMAJAS, ST.
5. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah agar terhadap
terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00.
Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa
dalam nota pembelaan tanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya
menyatakan :
▪ Dakwaan Primair terhadap terdakwa tidak terbukti pada unsur perbuatan
secara melawan hukum, karena sesungguhnya yang bertanggungjawab
secara hukum dalam pencairan dana proyek tersebut H.A.Z. Wajong
sebagai Penguji SPP dan Penandatangan SPM sebagaimana SK
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 4 Januari 2013 No. 3
Tahun 2013, sehingga pemenuhan unsur secara melawan hukum tidak
terpenuhi ;
▪ Dakwaan Subsidair terhadap terdakwa juga tidak dapat dibuktikan unsur
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 12 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
serta unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan melalui
alat bukti keterangan saksi-saksi, surat keterangan ahli, keterangan
terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :
1. Bahwa sangat jelas terdakwa sebagai KPA tidak mempunyai hak dan
kewenangan dalam menguji SPP dan SPM serta menandatangani SPM,
karena berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tanggal 4 januari 2013 No: 3 Tahun 2013 yang diberikan
kewenangan untuk menguji SPP dan SPM serta menandatangani SPM
adalah H.A.Z. WAJONG,
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli dibawah sumpah
dipersidangan yang menandatangani SPM dan menguji SPP dan SPM
adalah H.A.Z. WAJONG bukanlah terdakwa, dan dalam SPM tersebut
berdasarkan keterangan SUSILO DARMINTO dibawah sumpah bahwa
SPM ditanda tangani oleh H.A.Z. WAJONG dan terdakwa tidak
menandatangani SPM tersebut, dan KPPN sudah mencairkan dana
100% berdasarkan SPM yang ditanda tangani oleh H.A.Z. WAJONG.
3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum dipersidangan tidak ada yang bukti-bukti permintaan pembayaran
ke KPPN yang di tanda tangani oleh Terdakwa tetapi sesungguhnya
yang menandatangani adalah H.A.Z. WAJONG.
4. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa
dipersidangan yaitu notulen rapat sangatlah jelas diuraikan bahwa setiap
permintaan pembayaran harus sesuai dengan aturan/hukum yang
berlaku, dan setiap rapat JOEL CH KUMAJAS, ST sebagai PPK dan
H.A.Z. WAJONG hadir dalam rapat tersebut, dengan demikian tidak
mempunyai alasan untuk beralasan ada perintah lisan dari terdakwa,
sebab tidak ada aturan hukum yang mengatur setiap pencairan
didasarkan pada perintah lisan, tetapi harus berdasarkan permintaan
secara tertulis yang diatur dengan aturan hukum seperti SPM yang
sebelumnya harus diuji terlebih dahulu oleh yang berkewenangan yaitU
H.A.Z. WAJONG selanjutnya menandatangani SPM.
5. Bahwa untuk memenuhi syarat formil maupun materil unsur
menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan, haruslah terpenuhi syarat-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
syarat sebagaimana yang Penasehat Hukum uraikan diatas antara lain
yaitu :
- Kebijakan yang memiliki niat untuk sesuatu arah dan tujuan;
- Struktur organisasi, yang pada hakekatnya dalam Tupoksi ada unsur
yang dapat memerintahkan sesuatu yang melanggar Hukum;
Bahwa fakta dipersidangan tidak ada satu alat buktipun yang
membuktikan Terdakwa sebagai KPA menandatangani SPM selain yang
menandatangani adalah H.A.Z. WAJONG berdasarkan SK Menteri
Tenaga kerja dan Transmigrasi RI tanggal 4 januari 2013 No: 3 Tahun
2013, dengan demikian sangatlah jelas bahwa apa yang didakwakan
oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa adalah bertanggung jawab secara
hukum dalam pencairan dana proyek tersebut, sesungguhnya
berdasarkan fakta hokum dipersidangan secara formil maupun matriel
unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi,
karena sesungguhnya yang bertanggung jawab secara hukum adalah
yang menandatangani SPM yaitu H.A.Z. WAJONG, sedangkan terdakwa
berdasarkan keterangan para saksi maupun ahli dipersidangan terdakwa
tidak pernah menandatangani SPM maupun bukti-bukti surat lainnya
yang ada keterkaitan dalam pencairan dana tersebut.
6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah
menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya selaku KPA yaitu
memerintahkan secara lisan kepada JOEL CH. KUMAJAS, ST dan
H.A.Z. WAJONG, hal ini adalah tidak benar sama sekali karena tidak
didasarkan pada aturan hukum, karena dalam tupoksi terdakwa sebagai
KPA tidak ada salah satu item yang menyatakan bahwa terdakwa
memerintah secara lisan kepada PPK ataupun penguji SPP dan
Penandatangan SPM, karena sangat jelas dalam SK Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 4 Januari 2013 No; 3 tahun 2013 yang
diberikan kewenangan untuk menguji SPP dan menandatangani SPM
adalah H.A.Z. WAJONG, tetapi anehnya Penuntut Umum hanya
dijadikan sebagai saksi, hal ini adalah menunjukan Penuntut Umum tidak
objektif dalam menangani kasus ini tetapi sangatlah subjektif. Dengan
demikian asumsi Jaksa Penuntut Umum adalah asumsi yang keliruh
karena bertentangan dengan aturan.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penasihat Hukum berkesimpulan
dan bermohon atas kesimpulan sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 14 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
a. Bahwa semua dakwaan baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan
Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
b. Oleh karena itu, dengan hormat kami mohon kiranya Majelis Hakim
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1) Menyatakan Saudara TERDAKWA DRS. JEFRY PRANG,
M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
baik di dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2) Membebaskan Saudara Terdakwa DRS. JEFRY PRANG,
M.Si.dari dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair
tersebut;
3) Memulihkan hak Saudara Terdakwa DRS. JEFRY PRANG,
M.Si. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya;
4) Membebankan biaya perkara ini Kepada Negara.
Sedangkan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi dalam pembelaan pribadinya
pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa selaku KPA tidak pernah
memberikan petunjuk agar dalam permintaan pembayaran dengan
mencantumkan BAST Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII – 2013 tanggal 4
Desember 2013, terdakwa juga tidak pernah memerintahkan Joel CH.
Kumajas, ST dan H.A.Z. Wajong untuk memproses pembayaran 100 %
kepada rekanan, selanjutnya terdakwa membantah atau menyangkal bila
dinyatakan terdakwa pernah memanggil Joel CH. Kumajas, ST, H.A.Z.
Wajong dan Rivanners Suban pada tanggal 22 desember 2013, karena
pada tanggal tersebut hari Minggu / libur, bukan hari kerja, dan terdakwa
menyangkal pula bila dikatakan terdakwa telah melakukan perbuatan
melanggar hukum yang bertentangan dengan undang-undang, apalagi bila
dikatakan terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Denny
Kondoy berkaitan dengan penerimaan pembayaran pekerjaan Transmigrasi
Liandok Tahun 2013 ;
Berdasarkan hal itu, maka terdakwa meminta agar Majelis Hakim
membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena terdakwa tidak
terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituntut Jaksa ;
Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap
pembelaaan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 15 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
tuntutan semula, dan demikian pula Penasihat Hukum terdakwa juga
menyatakan tetap pada pembelaan semula ;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan
surat dakwaan register nomor perkara : PDS – 07 / AMG / Ft.1 / 11 / 2015
tanggal 10 Desember 2015, sebagai berikut :
PRIMAIR :
Bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun 2013 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan
Denny Jefrie Kondoy selaku rekanan dan Joel Ch. Kumajas, ST selaku
Pejabat Pembuat Komitmen, (yang perkaranya diajukan secara terpisah),
pada rentang waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan
Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu
yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Transmigrasi Liandok
Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang
memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan
secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
• Bahwa pada tahun anggaran 2013 terdapat kegiatan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang berasal dari
APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang
merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan
lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor:
DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar
Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-
026.06.4.179036/2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar
Rp.6.666.439.000,-.
• Bahwa sesuai DIPA tersebut, anggaran untuk kegiatan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit
dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,-.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 16 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
• Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi mengangkat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (Drs. Jefry Prang) selaku Kuasa
Pengguna Anggaran dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I. Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala
Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa
Pengguna Barang/Jasa (KPB) tanggal 4 Januari 2013.
• Bahwa JOEL Ch. KUMAJAS, ST diangkat selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Nomor : Kep.02/DS.TKT/I/2013 tanggal 3 Januari
2013 tentang penetapan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.
• Bahwa pelaksanaan pengadaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten
Minahasa Selatan dengan sistem pelelangan e-tendering.
• Bahwa dengan maksud agar PT. Andrekon Cipta Pratama memperoleh
dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan
Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit, DENNY JEFRI KONDOY
telah memerintahkan saksi ANTHONIUS DJANI dan CHRISTIAN yang
merupakan karyawannya untuk mencari perusahaan pendamping yaitu
CV Kitawaya, PT. Vidi Karya, PT. Karya Kasih Anugrah dan PT. Karya
Murni Anugrah untuk mengikuti proses lelang pekerjaan dimaksud.
• Bahwa pada saat pendaftaran, saksi ANTHONIUS DJANI atas perintah
DENNY JEFRI KONDOY telah mendaftarkan sebagai peserta lelang
perusahaan-perusahaan : PT. Andrekon Cipta Pratama, CV Kitawaya,
PT. Vidi Karya, PT. Karya Kasih Anugrah dan PT. Karya Murni Anugrah.
Selanjutnya pada tahap penawaran, secara sengaja dan telah diatur
sedemikian rupa sehingga yang mengajukan penawaran adalah :
• PT. Vidi Karya (Direktur DENNY KONDOY) dengan penawaran
Rp.3.383.000.000,-.
• PT. Andrekon Cipta Pratama (Direktur ALFIAN Y PANGALILA)
dengan penawaran Rp. 3.358.500.000,-.
• PT. Karya Kasih Anugrah (Direktur CHRISTOHN L NANGOY) dengan
penawran Rp.3.295.140.000,-.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 17 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
• Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi, ketiga rekanan yang
merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Denny Kondoy tersebut
dinyatakan memenuhi syarat namun secara sengaja dan telah diatur,
untuk memenangkan PT. Andrekon Cipta Pratama, dokumen kedua
perusahaan yang memasukan penawaran sebagai pendamping yaitu PT.
Karya Kasih Anugrah dan PT. Vidi Karya sengaja dibuat tidak lengkap
dengan cara dokumen PT. Karya Kasih Anugrah tidak dilengkapi dengan
data personil inti dan skema tenaga dan peralatan dan dokumen PT. Vidi
Karya Gugur tidak dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan skema
peralatan. Selanjutnya karena dokumen kedua perusahaan tersebut
tidak lengkap sehingga pada tahap Evaluasi Teknis kedua perusahaan
tersebut dinyatakan gugur dan akhirnya hanya PT. Andrekon Cipta
Pratama yang dinyatakan memenuhi syarat.
• Bahwa pada tahap Evaluasi harga hanya PT. Andrekon Cipta Pratama
dengan nilai penawaran Rp. 3.358.500.000,- dan tahap evaluasi
kualifikasi PT. Andrekon Cipta Pratama dinyatakan memenuhi syarat dan
diundang untuk pembuktian kualifikasi dan setelah memenuhi syarat
dalam pembuktian selanjutnya PT. Andrekon Cipta Pratama ditetapkan
sebagai pemenang pada 14 Maret 2013.
• Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, dilakukan
penandatanganan kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 yang ditandatangani
oleh JOEL CH. KUMAJAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur Utama PT. ANDREKON CIPTA
PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595 / 112 / DS.TKT /
III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- masa
pelaksanaan selama 120 hari Kalender (sampai dengan tanggal 24 Juli
2013) dengan Masa pemeliharaan 120 hari Kalender.
• Bahwa sebagaimana dalam dokumen kontrak total harga 1 (satu) Unit
Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 seharga Rp.
33,585,000.00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu
rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut :
No. UARAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA
SATUAN
JUMLAH
HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN Ls 1.00 1,250,000.00
Pembersiahan awal 1,250,000.00 1,250,000.00
II. PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH 28,785,085.00
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 18 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
2.1 PEKERJAAN TANAH/PONDAI/LANTAI 6,722,840.82
Galian tanah pondasi M3 1.50 47,125.00 70,687.50
Urungan tanah M3 3.60 71,250.00 256,500.00
Urungan pasir M3 1.75 263,250.00 460,678.50
Pondasi Umpak Pasangan Batu kali M3 1.20 917,000.00 1,100,400.00
Lantai beton Tebal 5 cm M3 1.80 1,160,350.00 2,088,630.00
Jendela Kayu Rangka Kayu M2 4.14 143,818.75 595,409.63
Pasang Kaca 3 mm M2 2.30 90,000.00 207,000.00
Papan Jalusi M2 0.15 193,335.00 29,000.25
Kawat Ram M2 1.68 20,000.00 33,600.00
Listplank 3/20 M2 6.82 99,605.00 679,306.10
Balai-Balai 2,5 X 1,5 X 2 Bh M2 7.50 105,345.00 790,087.50
2.3 PEKERJAAN ATAP 4,429,363.75
Atap Seng Gelombang BJLS 20 M2 58.75 70,875.00 4,163,906.25
Bumbungan Seng M 7.70 34,475.00 265,457.50
2.4 PEKERJAAN KUNCI / PENGGANTUNG 735,000.00
Engsel Pintu Bh 18.00 15,000.00 270,000.00
Engsel Jendela Bh 12.00 12,500.00 150,000.00
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 19 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Kerikil / Material Bekas Beton / Bata M3 0.10 500,000.00 50,000.00
• Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan
Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. ANDREKON
CIPTA PRATAMA sebagaimana Surat Perjanjian Nomor:
595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 mengalami
keterlambatan sehingga dibuat Addendum Kontrak (I)
No:469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya
Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban
Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 23 Juli 2013 dirubah menjadi tanggal
21 Oktober 2013.
• Bahwa setelah dilakukan Addendum Kontrak (I) ternyata pekerjaan
Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)
belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor :
780/DSKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya
Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban
Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi
tanggal 5 Desember 2013 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 20 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
• Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 dilaksanakan dan
dikendalikan oleh Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY selaku mertua
dari ELFIAN YOUDI PANGALILA Direktur Utama PT. ANDREKON
CIPTA PRATAMA meskipun Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY tidak
menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 Nomor :
595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 ;
• Bahwa setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36
sebagaimana dalam Addendun Kontrak (II) yaitu tanggal 5 Desember
2013 ternyata pekerjaan Pembangunan tersebut belum selesai
sebagaimana Laporan Akhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (PT.
Mariolta Tumbet Abadi) bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember
2013, realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan
Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta
Pratama hanya sebesar 65,05 % dan berdasarkan Laporan Cek List
RTJK 2013 yang ditandatangani oleh Heintje A. Tumanken (Pengawas
Lapangan dari Konsultan Supervisi) rumah yang fungsional sebanyak 51
unit ;.
• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27
Agustus 2015, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) Type 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013,
terdapat kekurangan pekerjaan dengan perincian :
Rumah pertama yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky
Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10,
Kusen Pintu dan Jendela, sedangkan untuk Dinding Papan hanya 40%,
Atap Seng Gelombang BJL 20 90%, Bumbungan Seng 90%, dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,
Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10 sedangkan pekerjaan Kusen Pintu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
dan Jendela hanya 65%, Atap Seng Gelombang BJL 20 90%,
Bumbungan Seng 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,
Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan untuk pekerjaan Lantai
Beton Tebal 5 cm hanya 60%, Kusen Pintu dan Jendela 65%, Atap
Seng Gelombang BJL 20 90%, dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Atap Seng Gelombang BJL
20 dan Bumbungan Seng sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton
Tebal 5 cm yang dikerjakan hanya 60%, Listplank 3/20 70%, Galian
Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky
Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen
Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel
Lengkap sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya
60%, Listplank 70% dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 22 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sepuluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sebelas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Tiang
Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel
Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 23 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20%
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel
Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai
Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20%
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas
III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan pekerjaan Kusen
Pintu dan Jendela hanya 50%, Atap Seng Gelombang BJLS 20 90%
dan Bumbungan Seng 90% sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Galian Tanah Pondasi, Urungan Tanah, Pondasi
Umpak Pasangan Batu kali, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama
10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak
5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10
Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan
Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
Bumbungan Seng, sedangkan pekerjaan Engsel Pintu hanya 50% dan
Engsel jendela 50% sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 24 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Sembilan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang
Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding
Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-
kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu
dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan
Galian Tanah Pondasi hanya 30% dan Cat Dinding Tembok hanya
75% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III,
Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,
Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding
Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu dan
Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi
hanya 30% dan Cat Dinding/Tembok 75% sedangkan untuk pekerjaan
yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky
Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas
III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,
Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 25 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Dua puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky
Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas
III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,
Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan
yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky
Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 26 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas
III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,
Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang
BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah
Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,
Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat
Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 27 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng
dan Cat Dinding/Tembok, sedangkan pekerjaan Lantai Beton Tebal 5
cm hanya 60% dan Listplank 3/20 hanya 20% sedangkan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 28 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Tiga puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban,
Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,
Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan
Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan
Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Jendela
Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,
Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat pulu satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 29 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,
Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,
Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 30 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,
Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh delapan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 31 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan
Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan
Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban,
Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk
pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya dikerjakan 60% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20
sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya dikerjakan 60% dan
untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak
tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok
hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, inding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, sedangkan untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 32 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double
Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan
Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya
75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double
Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan
Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya
75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Listplank 3/20
Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat
Dinding/Tembok, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 33 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,
sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan Engsel
Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan
untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak
tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, sedangkan untuk untuk pekerjaan Lantai Beton 5
cm 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 34 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Double Tripleks, Listtplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
Bumbungan Seng, dan Engsel Pintu, sedangkan untuk pekerjaan Cat
Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan Atap
Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank
hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel
Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya
60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 35 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Enam puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng,
sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 65% dan Listplank
20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh delapan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20
dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Engsel Pintu
hanya 20% dan Cat Dinding/Tembok hanya 90% dan untuk pekerjaan
yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng, sedangkan
untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 50% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 36 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Tujuh puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Listplank 3/20 hanya 80% dan Cat Dinding/Tembok hanya
75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan
hanya 50% dan Amping hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 37 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Tujuh puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 40% dan
untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak
tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh delapan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 38 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Dinding Papan hanya 80%, Amping 50% dan Listplank 3/20
hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh empat yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan
untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 75%, dan Cat
Dinding/Tembok hanya 80%, dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng sedangkan untuk
pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50%, Listplank 3/20 hanya 50%
dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh enam yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan
Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank
3/20 hanya 40% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 39 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Delapan puluh tujuh yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, Cat Dinding/Tembok dan Cat Mani
Kusen,Pintu/Jendela, Listplank sedangkan untuk pekerjaan Listplank
3/20 hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh delapan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, dan Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan Dinding
Papan hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sembilan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 30%,, Dinding Papan hanya
50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sembilan puluh satu sampai dengan Rumah Nomor
Seratus tidak ada yang dikerjakan sebagaimana yang tercantum dalam
kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 40 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
• Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban
Keluarga (RTJK) telah dilakukan pembayaran dengan termijn yaitu :
- Uang muka (20%) sebesar Rp.651.549.000,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 April 2013
- Termin I (40%) sebesar Rp.879.591.150,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Oktober 2013
- Termin II (60%) sebesar Rp.521.239.200,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 November 2013
- Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013
- Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.
• Bahwa untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya pembayaran
pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga
(RTJK) Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- dan Retensi
(5%) sebesar Rp.162.887.250,- meskipun diketahui bahwa pekerjaan
tersebut belum selesai dilaksanakan 100% namun DENNY JEFRI
KONDOY selaku Pelaksana Lapangan dan Pengendali atas pekerjaan
tersebut telah mengajukan permintaan pembayaran kepada JOEL CH
KUMAJAS selaku PPK. Selanjutnya JOEL CH KUMAJAS selaku PPK
yang juga mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai
dilaksanakan 100% namun telah mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran dengan mencantumkan BAST Nomor :
915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013 padahal BAST
tersebut tidak pernah dibuat dan seolah-olah pekerjaan tersebut telah
selesai dilaksanakan.
• Bahwa meskipun DENNY JEFRI KONDOY mertua dari ELFIAN YOUDI
PANGALILA (Direktur Utama PT. Andrekon Cipta Pratama) mengetahui
bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan
Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta
Pratama hanya sebesar 65,05 % namun tetap mengajukan permohonan
pembayaran dan telah menerima pembayaran Termin III (100%)
sebesar Rp.1.042.478.400,- pada tanggal 27 Desember 2013 dan
Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,- pada tanggal 27 Desember
2013 melalui rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Manado Nomor : 8799898798 (Andrekon Cipta Pratama).
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 41 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
• Bahwa meskipun JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku PPK yang juga
mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah
Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % namun JOEL CH.
KUMAJAS, ST selaku PPK telah menyetujui untuk memproses
pembayaran sehingga telah dilakukan pembayaran Termin III (100%)
sebesar Rp.1.042.478.400,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) tanggal 27 Desember 2013 dan Retensi (5%) sebesar
Rp.162.887.250,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal
27 Desember 2013.
• Bahwa sebelum memproses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan
oleh PT. Andrekon Cipta Pratama, JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku
PPK yang mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan
oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % berkonsultasi
dengan Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna
Anggaran dan meskipun Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa
Pengguna Anggaran mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan
oleh PT. Andrekon Cipta Pratama belum selesai dilaksanakan sebesar
100% namun Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna
Anggaran menyetujui dilakukan proses pembayaran atas pekerjaan
tersebut.
• Bahwa perbutan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara ;
a. Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :
“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk
menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan,
dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban
APBN/APBD”.
Ayat 2 yang berbunyi :
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 42 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak
pihak penagih.
2) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/
kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian
pengadaan barang/jasa
3) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
4) membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan
5) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas
kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud ;
b. Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
• Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui pembayaran yang tidak
didukung atas bukti sah, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa
belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan
atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
• Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya DENNY JEFRI KONDOY
selaku pelaksana lapangan kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran
dan Jamban Keluarga (RTJK) sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar
empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh
ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus
rupiah).
• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan
Negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus
tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah),
berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas Pekerjaan
Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)
Tipe 36 sebanyak 100 unit TA 2013 di lokasi transmigrasi Desa Liandok
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 43 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan
perhitungan Ahli setelah dihitung kuantitas yang terpasang dan yang
tidak terlaksana dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak
terlaksana, atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan selisih nilai
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan
keuangan negara sebesar total Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat
ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu
seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah).
Perbuatan Terdakwa Drs. Jefry Prang tersebut diatas diancam pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
SUBSIDIAIR
Bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun 2013, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan
Denny Jefrie Kondoy selaku rekanan dan Joel Ch. Kumajas, ST selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (yang perkaranya diajukan secara terpisah),
pada rentang waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan
Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu
yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Transmigrasi Liandok
Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang
memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
• Bahwa pada tahun anggaran 2013 terdapat kegiatan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang berasal dari
APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 44 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan
lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor:
DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar
Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-
026.06.4.179036/2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar
Rp.6.666.439.000,-.
• Bahwa sesuai DIPA tersebut, anggaran untuk kegiatan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit
dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,-.
• Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi mengangkat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan yaitu Terdakwa Drs. Jefry Prang
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengangkatan
Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa
Pengguna Barang/Jasa (KPB) tanggal 4 Januari 2013, dan sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa Drs. Jefry Prang memiliki tugas
dan tanggungjawab, yaitu :
a. melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran
pada satuan kerja yang bersangkutan ;
b. menentukan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran ;
c. mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan ;
d. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
e. mengajukan uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan
untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari ;
f. membebankan pengeluaran anggaran sesuai dengan akun
pengeluaran yang bersangkutan ;
g. mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia/pejabat
pengadaan barang/jasa, panitia penerima barang/jasa, petugas unit
akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA), unit akuntansi kuasa
pengguna barang (UAKPB), bendahara pembantu (BPP), petugas
pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) sesuai kebutuhan ;
h. memerintahkan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 45 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
i. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan
terhadap pembukuan bendahara pengeluaran dan bendahara
penerimaan ;
j. melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA ;
k. menyampaikan laporan keuangan dan barang ;
l. melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas
beban APBN pada satuan kerjanya ;
m. bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas
beban APBN pada satuan kerjanya ;
n. menguji kebenaran materil suart-surat bukti mengenai hak pihak
penagih ;
o. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
p. melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan
laporan keuangan unit akuntansi pengguna anggaran sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekon
dengan kantor pelayanan perbendaharaan ; dan
q. melaporkan rekening pengelola keuangan negara ;
• Bahwa JOEL Ch. KUMAJAS, ST diangkat selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Nomor : Kep.02/DS.TKT/I/2013 tanggal 3 Januari
2013 tentang penetapan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.
• Bahwa pelaksanaan pengadaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten
Minahasa Selatan dengan sistem pelelangan e-tendering.
• Bahwa dengan maksud agar PT. Andrekon Cipta Pratama memperoleh
dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan
Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit, DENNY JEFRI KONDOY
telah memerintahkan saksi ANTHONIUS DJANI dan CHRISTIAN yang
merupakan karyawannya untuk mencari perusahaan pendamping yaitu
CV Kitawaya, PT. Vidi Karya, PT. Karya Kasih Anugrah dan PT. Karya
Murni Anugrah untuk mengikuti proses lelang pekerjaan dimaksud.
• Bahwa pada saat pendaftaran, saksi ANTHONIUS DJANI atas perintah
DENNY JEFRI KONDOY telah mendaftarkan sebagai peserta lelang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 46 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
perusahaan-perusahaan : PT. Andrekon Cipta Pratama, CV Kitawaya,
PT. Vidi Karya, PT. Karya Kasih Anugrah dan PT. Karya Murni Anugrah.
Selanjutnya pada tahap penawaran, secara sengaja dan telah diatur
sedemikian rupa sehingga yang mengajukan penawaran adalah :
1. PT. Vidi Karya (Direktur DENNY KONDOY) dengan penawaran
Rp.3.383.000.000,-.
2. PT. Andrekon Cipta Pratama (Direktur ALFIAN Y PANGALILA)
dengan penawaran Rp. 3.358.500.000,-.
3. PT. Karya Kasih Anugrah (Direktur CHRISTOHN L NANGOY) dengan
penawran Rp.3.295.140.000,-.
• Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi, ketiga rekanan yang
merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Denny Kondoy tersebut
dinyatakan memenuhi syarat namun secara sengaja dan telah diatur,
untuk memenangkan PT. Andrekon Cipta Pratama, dokumen kedua
perusahaan yang memasukan penawaran sebagai pendamping yaitu PT.
Karya Kasih Anugrah dan PT. Vidi Karya sengaja dibuat tidak lengkap
dengan cara dokumen PT. Karya Kasih Anugrah tidak dilengkapi dengan
data personil inti dan skema tenaga dan peralatan dan dokumen PT. Vidi
Karya Gugur tidak dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan skema
peralatan. Selanjutnya karena dokumen kedua perusahaan tersebut
tidak lengkap sehingga pada tahap Evaluasi Teknis kedua perusahaan
tersebut dinyatakan gugur dan akhirnya hanya PT. Andrekon Cipta
Pratama yang dinyatakan memenuhi syarat.
• Bahwa pada tahap Evaluasi harga hanya PT. Andrekon Cipta Pratama
dengan nilai penawaran Rp. 3.358.500.000,- dan tahap evaluasi
kualifikasi PT. Andrekon Cipta Pratama dinyatakan memenuhi syarat dan
diundang untuk pembuktian kualifikasi dan setelah memenuhi syarat
dalam pembuktian selanjutnya PT. Andrekon Cipta Pratama ditetapkan
sebagai pemenang pada 14 Maret 2013.
• Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, dilakukan
penandatanganan kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 yang ditandatangani
oleh JOEL CH. KUMAJAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur Utama PT. ANDREKON CIPTA
PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 595 / 112 / DS.TKT / III
/ 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,- masa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 47 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
pelaksanaan selama 120 hari Kalender (sampai dengan tanggal 24 Juli
2013) dengan Masa pemeliharaan 120 hari Kalender.
• Bahwa sebagaimana dalam dokumen kontrak total harga 1 (satu) Unit
Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 seharga Rp.
33,585,000.00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu
rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut :
No. UARAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUM
E
HARGA
SATUAN
JUMLAH
HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN Ls 1.00 1,250,000.00
Pembersiahan awal 1,250,000.00 1,250,000.00
II. PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH 28,785,085.00
2.1 PEKERJAAN TANAH/PONDAI/LANTAI 6,722,840.82
Galian tanah pondasi M3 1.50 47,125.00 70,687.50
Urungan tanah M3 3.60 71,250.00 256,500.00
Urungan pasir M3 1.75 263,250.00 460,678.50
Pondasi Umpak Pasangan Batu kali M3 1.20 917,000.00 1,100,400.00
Lantai beton Tebal 5 cm M3 1.80 1,160,350.00 2,088,630.00
Jendela Kayu Rangka Kayu M2 4.14 143,818.75 595,409.63
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 48 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Pasang Kaca 3 mm M2 2.30 90,000.00 207,000.00
Papan Jalusi M2 0.15 193,335.00 29,000.25
Kawat Ram M2 1.68 20,000.00 33,600.00
Listplank 3/20 M2 6.82 99,605.00 679,306.10
Balai-Balai 2,5 X 1,5 X 2 Bh M2 7.50 105,345.00 790,087.50
2.3 PEKERJAAN ATAP 4,429,363.75
Atap Seng Gelombang BJLS 20 M2 58.75 70,875.00 4,163,906.25
Kerikil / Material Bekas Beton / Bata M3 0.10 500,000.00 50,000.00
• Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan
Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. ANDREKON
CIPTA PRATAMA sebagaimana Surat Perjanjian Nomor:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 49 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 mengalami
keterlambatan sehingga dibuat Addendum Kontrak (I)
No:469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya
Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban
Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 23 Juli 2013 dirubah menjadi tanggal
21 Oktober 2013.
• Bahwa setelah dilakukan Addendum Kontrak (I) ternyata pekerjaan
Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)
belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor :
780/DSKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya
Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban
Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi
tanggal 5 Desember 2013 ;
• Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 dilaksanakan dan
dikendalikan oleh Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY selaku mertua
dari ELFIAN YOUDI PANGALILA Direktur Utama PT. ANDREKON
CIPTA PRATAMA meskipun Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY tidak
menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 Nomor :
595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 ;
• Bahwa setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36
sebagaimana dalam Addendun Kontrak (II) yaitu tanggal 5 Desember
2013 ternyata pekerjaan Pembangunan tersebut belum selesai
sebagaimana Laporan Akhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (PT.
Mariolta Tumbet Abadi) bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember
2013, realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan
Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta
Pratama hanya sebesar 65,05 % dan berdasarkan Laporan Cek List
RTJK 2013 yang ditandatangani oleh Heintje A. Tumanken (Pengawas
Lapangan dari Konsultan Supervisi) rumah yang fungsional sebanyak 51
unit ;.
• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27
Agustus 2015, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) Type 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013,
terdapat kekurangan pekerjaan dengan perincian :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 50 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah pertama yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky
Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10,
Kusen Pintu dan Jendela, sedangkan untuk Dinding Papan hanya 40%,
Atap Seng Gelombang BJL 20 90%, Bumbungan Seng 90%, dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,
Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10 sedangkan pekerjaan Kusen Pintu
dan Jendela hanya 65%, Atap Seng Gelombang BJL 20 90%,
Bumbungan Seng 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,
Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan untuk pekerjaan Lantai
Beton Tebal 5 cm hanya 60%, Kusen Pintu dan Jendela 65%, Atap
Seng Gelombang BJL 20 90%, dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Atap Seng Gelombang BJL
20 dan Bumbungan Seng sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton
Tebal 5 cm yang dikerjakan hanya 60%, Listplank 3/20 70%, Galian
Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky
Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 51 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel
Lengkap sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya
60%, Listplank 70% dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan
Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sepuluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sebelas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Tiang
Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 52 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Tiga belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel
Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai
Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20%
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel
Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai
Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20%
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas
III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan pekerjaan Kusen
Pintu dan Jendela hanya 50%, Atap Seng Gelombang BJLS 20 90%
dan Bumbungan Seng 90% sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Galian Tanah Pondasi, Urungan Tanah, Pondasi
Umpak Pasangan Batu kali, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 53 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak
5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10
Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan
Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
Bumbungan Seng, sedangkan pekerjaan Engsel Pintu hanya 50% dan
Engsel jendela 50% sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sembilan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang
Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding
Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-
kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu
dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan
Galian Tanah Pondasi hanya 30% dan Cat Dinding Tembok hanya
75% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III,
Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III,
Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,
Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding
Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu dan
Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi
hanya 30% dan Cat Dinding/Tembok 75% sedangkan untuk pekerjaan
yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky
Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 54 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas
III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,
Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan
yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 55 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Dua puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky
Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas
III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,
Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang
BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah
Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Dua puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,
Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 56 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Tiga puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat
Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng
dan Cat Dinding/Tembok, sedangkan pekerjaan Lantai Beton Tebal 5
cm hanya 60% dan Listplank 3/20 hanya 20% sedangkan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 57 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban,
Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tiga puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,
Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan
Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan
Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 58 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Jendela
Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,
Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat pulu satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,
Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,
Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 59 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,
Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,
Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh tujuh yang dila
ksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky
Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas
III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 60 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang
Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh delapan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,
Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan
Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan
Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban,
Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk
pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya dikerjakan 60% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Empat puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20
sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya dikerjakan 60% dan
untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak
tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok
hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 61 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Lima puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, inding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, sedangkan untuk
pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double
Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan
Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya
75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double
Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan
Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya
75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 62 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Lima puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Listplank 3/20
Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat
Dinding/Tembok, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa
sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,
sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Lima puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan Engsel
Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan
untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak
tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 63 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Enam puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, sedangkan untuk untuk pekerjaan Lantai Beton 5
cm 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Listtplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
Bumbungan Seng, dan Engsel Pintu, sedangkan untuk pekerjaan Cat
Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan Atap
Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank
hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 64 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Enam puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu
Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank
3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel
Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban dan Kloset Leher
Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya
60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng,
sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 65% dan Listplank
20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh delapan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Enam puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20
dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Engsel Pintu
hanya 20% dan Cat Dinding/Tembok hanya 90% dan untuk pekerjaan
yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 65 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Tujuh puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng, sedangkan
untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 50% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Listplank 3/20 hanya 80% dan Cat Dinding/Tembok hanya
75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20,
dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan
hanya 50% dan Amping hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 66 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 40% dan
untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak
tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh delapan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Tujuh puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 67 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Delapan puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk
pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang
lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Dinding Papan hanya 80%, Amping 50% dan Listplank 3/20
hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh empat yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan
untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 75%, dan Cat
Dinding/Tembok hanya 80%, dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng
Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng sedangkan untuk
pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50%, Listplank 3/20 hanya 50%
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 68 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh enam yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan
Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank
3/20 hanya 40% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk
pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak
dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh tujuh yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap
Seng Gelombang BJLS 20, Cat Dinding/Tembok dan Cat Mani
Kusen,Pintu/Jendela, Listplank sedangkan untuk pekerjaan Listplank
3/20 hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh delapan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, dan Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan Dinding
Papan hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Delapan puluh sembilan yang dilaksanakan hanya
pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok
Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka
Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7
Ky Klas III, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain
sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 69 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rumah Nomor Sembilan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan
Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky
Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar
5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,
Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk
pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 30%,, Dinding Papan hanya
50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum
dalam kontrak tidak dilaksanakan ;
Rumah Nomor Sembilan puluh satu sampai dengan Rumah Nomor
Seratus tidak ada yang dikerjakan sebagaimana yang tercantum dalam
kontrak tidak dilaksanakan ;
• Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban
Keluarga (RTJK) telah dilakukan pembayaran dengan termijn yaitu :
- Uang muka (20%) sebesar Rp.651.549.000,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 April 2013
- Termin I (40%) sebesar Rp.879.591.150,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Oktober 2013
- Termin II (60%) sebesar Rp.521.239.200,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 November 2013
- Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013
- Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.
• Bahwa untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya pembayaran
pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga
(RTJK) Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- dan Retensi
(5%) sebesar Rp.162.887.250,- meskipun diketahui bahwa pekerjaan
tersebut belum selesai dilaksanakan 100% namun DENNY KONDOY
selaku Pelaksana Lapangan dan Pengendali atas pekerjaan tersebut
telah mengajukan permintaan pembayaran kepada JOEL CH KUMAJAS
selaku PPK. Selanjutnya JOEL CH KUMAJAS selaku PPK yang juga
mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100%
namun telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan
mencantumkan BAST Nomor : 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4
Desember 2013 padahal BAST tersebut tidak pernah dibuat dan seolah-
olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 70 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
• Bahwa meskipun DENNY JEFRI KONDOY yang merupakan mertua dari
ELFIAN YOUDI PANGALILA (Direktur Utama PT. Andrekon Cipta
Pratama) mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan
oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % namun tetap
mengajukan permohonan pembayaran dan telah menerima pembayaran
Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- pada tanggal 27
Desember 2013 dan Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,- pada
tanggal 27 Desember 2013 melalui rekening PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Manado Nomor : 8799898798 (Andrekon Cipta
Pratama).
• Bahwa meskipun JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku PPK yang juga
mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah
Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % namun JOEL CH.
KUMAJAS, ST selaku PPK telah menyetujui untuk memproses
pembayaran sehingga telah dilakukan pembayaran Termin III (100%)
sebesar Rp.1.042.478.400,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) tanggal 27 Desember 2013 dan Retensi (5%) sebesar
Rp.162.887.250,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal
27 Desember 2013.
• Bahwa sebelum memproses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan
oleh PT. Andrekon Cipta Pratama, JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku
PPK yang mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan
oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % berkonsultasi
dengan Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna
Anggaran dan meskipun Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa
Pengguna Anggaran mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan
oleh PT. Andrekon Cipta Pratama belum selesai dilaksanakan sebesar
100% namun Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna
Anggaran menyetujui dilakukan proses pembayaran atas pekerjaan
tersebut.
• Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan DENNY JEFRI
KONDOY selaku pelaksana lapangan kegiatan Pembangunan Rumah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 71 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebesar
Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu
juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan
dua puluh enam per seratus rupiah).
• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan
Negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus
tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah),
berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas Pekerjaan
Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)
Tipe 36 sebanyak 100 unit TA 2013 di lokasi transmigrasi Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan
perhitungan Ahli setelah dihitung kuantitas yang terpasang dan yang
tidak terlaksana dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak
terlaksana, atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan selisih nilai
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan
keuangan negara sebesar total Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat
ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu
seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah).
Perbuatan Terdakwa Drs. Jefry Prang tersebut diatas diancam pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan
tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi /
keberatan tanggal 12 Januari 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum
telah pula mengajukan pendapatnya terhadap eksepsi / keberatan dari
Penasihat Hukum terdakwa tanggal 19 Januari 2016 ;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / keberatan dari Penasihat
Hukum terdakwa serta pendapat / tanggapan Jaksa Penuntut Umum
terhadap eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut,
Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 Januari 2016,
dengan amar sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 72 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
1. Menyatakan menolak keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum
terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;
3. Menangguhkan penetapkan biaya perkara ini sampai pada putusan
akhir ;
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta
memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti lainnya sebagai
berikut :
Keterangan Saksi-saksi :
1. Saksi Roy. Y. A, Sumangkut, ST, MT, setelah mengucapkan janji saksi
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan
keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten
Minahasa Selatan dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Minahasa selatan ;
▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang
dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga di
Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah
terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran ;
▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan kawasan Transmigrasi
Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun
Anggaran 2013 yaitu saksi selaku Kepala ULP yang mengawasi
pelelangan terhadap proyek tersebut ;
▪ Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala ULP Minsel yaitu
Surat Keputusan Bupati Nomor: 79 Tahun 2013 tanggal 28 Januari
2013 Tentang Pengangkatan Anggota Unit Pelayanan Pengadaan
Kabupaten Minahasa Selatan dengan susunan keanggotan sebagai
berikut :
a. Kepala : Roy. Y. A, Sumangkut, ST, MT
b. Sekretaris : PETRUS ULAAN, ST
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 73 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
c. Staff : JEANE V. PATTYRANIE, VIANE KUMAJAS,
JOSEPHINE I MANDEY
▪ Bahwa dasar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala ULP
berdasarkan pasal 17 angka 2a PERPRES No. 54 Tahun 2010 dengan
uraian tugas sebagai berikut :
a. kepada Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan dan/ KKN. Memimpin dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan;
d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Daerah;
e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya
manusia ULP;
f. Menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota POKJA sesuai
dengan beban kerja masing-masing POKJA ULP;
g. Mengusulkan pemberhentian anggota POKJA yang ditugaskan ULP
▪ Bahwa terkait pembangunan kawasan transmigrasi Liandok Kab.
Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan lelang dan sumber dana serta nilai
pagu masing-masing pekerjaan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai
berikut :
a. Pembangunan 100 RTJK type 36 Rp. 3.400.000.000,-
b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha Rp.
498.750.000,-
c. Pembangunan SAB untuk transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB
untuk fasum 1 unit Rp. 281.000.000,-
d. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 unit, puskesmas pembantu
1 unit dan rumah UPT 1 unit Rp. 450.000.000,-
e. Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 826.000.000,-
f. Supervisi rumah RTJK, fasum, SAB, jalan dan jembatan, tebas
tebang dan pilah kumpul bersih Rp. 212.775.000,-
▪ Sumber dana berasal dari APBN 2013 berdasarkan DIPA
426.06.4.179036/2013 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 74 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa jenis dan metode lelang yang digunakan terhadap masing-
masing pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok
kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran
2013 berdasarkan dokumen pengadaan jenis pelelangan adalah
pemilihan langsung secara lelang elektronik metode pasca kualifikasi 1
file sistem gugur namun terhadap pembangunan SAB untuk
transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB untuk fasum 1 unit Rp Rp.
281.000.000,- dan paket Supervisi rumah RTJK, fasum, SAB, jalan dan
jembatan, tebas tebang dan pilah kumpul bersih Rp. 212.775.000,-
terjadi gagal lelang sehingga dilakukan penunjukan langsung ;
▪ Bahwa dasar dilakukan pelelangan langsung yaitu pasal 37 PERPRES
No. 54 Tahun 2010 ;
▪ Bahwa dasar dilakukan penunjukan langsung karena gagal lelang
pasal 84 ayat (6) PERPRES No. 54 Tahun 2010 : dalam hal
pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung ulang gagal, POKJA ULP
dapat melakukan penunjukan berdasarkan persetujuan PA dengan
tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas
dengan ketentuan :
a. Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
b. Menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat dan
c. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/ seleksi/
pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan.
▪ Bahwa yang saksi tahu ada persetujuan KPA Surat Nomor :
98/DS.TKT/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal persetujuan
pelaksanaan penujukan langsung untuk paket supervisi rumah RTJK,
fasum, SAB, jalan dan jembatan, tebas tebang dan pilah kumpul bersih
sedangkan untuk paket pekerjaan sarana air bersih persetujuan KPA
dengan surat nomor : 127/DS.TKT/III/2013 tanggal 04 April 2013.
▪ Bahwa kapasitas saksi selaku kepala ULP dalam pelelangan
pembangunan kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa
selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 adalah :
Pengawasan kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan membuat
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan/ jasa
kepada Kepala Daerah.
▪ Bahwa proses pelelangan pembangunan kawasan transmigrasi
Liandok berdasarkan laporan proses pengadaan barang dan jasa
pembangunan kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 75 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 yang dibuat
POKJA dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
a. Pembangunan 100 RTJK type 36 ditetapkan pemenang PT.
Andrekon Cipta Pratama nilai penawaran Rp. 3.358.500.000,-
b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha
ditetapkan pemenang CV. Wira Karya Mandiri Rp. 494.360.000,-
c. Pembangunan SAB untuk transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB
untuk fasum 1 unit ditetapkan pemenang CV. Minsel Jaya nilai
penawaran Rp. 278.020.000,-
d. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 unit, puskesmas pembantu
1 unit dan rumah UPT 1 unit ditetapkan pemenang CV. Berkarya
nilai penawaran Rp. 426.800.000
e. Pembangunan jalan dan jembatan ditetapkan pemenang CV.
Harapan Niaga Kencana dengan nilai penawaran Rp. 818.611.000,-
f. Supervisi rumah RTJK, fasum, SAB, jalan dan jembatan, tebas
tebang dan pilah kumpul bersih ditetapkan pemenang PT. Mariolta
Tumbet Abadi nilai penawaran Rp. 205.100.000,-
▪ Bahwa ruang lingkup POKJA atau ULP dapat menghindari penawaran
dibawah satu kendali sebagaimana prinsip pengadaan yaitu prinsip
terbuka dan bersaing serta etika pengadaan yaitu tidak saling
mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, mengenai hal
tersebut dilakukan dengan cara melihat kualifikasi perusahaan apakah
ada pertentangan kepentingan antar perusahaan dengan cara melihat
kepemilikan atau kepengurusan.
▪ Bahwa benar saksi ada membuat laporan pelaksanaan pelelangan
pembangunan kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa
Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 kepada Bupati
Minahasa Selatan.
▪ Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang maupun
barang atau hadiah maupun janji dari pihak manapun yang ada
hubungannya dengan penetapan pemenang pelelangan pembangunan
kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara tahun anggaran 2013.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;
2. Saksi Silva Feronika Bimbahati, SP, setelah mengucapkan janji saksi
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 76 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan
keterangan saksi dalam Berita Acara di penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi selaku Ketua POKJA Unit Layanan Pengadaaan
Kabupaten Minahasa Selatan ;
▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang
dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga di
Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah
terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran ;
▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan kawasan Transmigrasi
Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun
Anggaran 2013 yaitu saksi selaku Ketua POKJA yang melakukan
pelelangan terhadap proyek tersebut ;
▪ Bahwa pengangkatan saksi selaku selaku Ketua POKJA berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Nomor : 79 Tahun 2013 tanggal 28 Januari
2013 dengan susunan POKJA sebagai berikut :
a. Ketua : SILVIA F. BIMBAHATI
b. Sekertaris : TRULLY J. E. BOTTO
c. Anggota : DONNY RATU, DENY WONGKAR, DONNY
MAMESAH
▪ Bahwa dasar aturan pelaksanaan pelelangan menggunakan PERPRES
No. 54 tahun 2010, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa
b. Menetapkan dokumen pengadaan
c. Mengumumkan pelaksanaan barang/ jasa
d. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa
e. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga
f. Menjawab sanggahan
g. Menetapkan pemenang penyedia barang/ jasa paling tinggi untuk
konstruksi Rp. 100 milyar dan untuk konsultan Rp. 10 milyar.
▪ Bahwa terkait pembangunan kawasan transmigrasi Liandok Kab.
Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan lelang dan sumber dana serta nilai
pagu masing-masing pekerjaan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai
berikut :
a. Pembangunan 100 RTJK type 36 Rp. 3.400.000.000,-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 77 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha Rp.
498.750.000,-
c. Pembangunan SAB untuk transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB
untuk fasum 1 unit Rp. 281.000.000,-
d. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 unit, puskesmas pembantu
1 unit dan rumah UPT 1 unit Rp. 450.000.000,-
e. Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 826.000.000,-
Sumber dana berasal dari APBN 2013.
▪ Bahwa jenis dan metode lelang yang digunakan terhadap masing-
masing pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok
kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran
2013 adalah pemilihan langsung secara lelang elektronik metode pasca
kualifikasi 1 file sistem gugur namun terhadap pembangunan SAB
untuk transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB untuk fasum 1 unit Rp
Rp. 281.000.000,-terjadi gagal lelang sehingga dilakukan penunjukan
langsung.
▪ Bahwa yang saksi ketahui ada persetujuan KPA terhadap penunjukan
langsung karena gagal lelang pembangunan SAB untuk fasum liandok.
▪ Bahwa proses pelelangan pembangunan 100 RTJK type 36 Rp.
3.400.000.000 sebagai berikut :
a. Pengumuman di website LPSE Kabupaten Minahasa Selatan
tanggal 25 Februari 2013 s/d 4 Maret 2013;
b. Yang mendaftar ada 5 calon rekanan :
1. CV. Kitawijaya
2. PT. Vidi Karya
3. PT. Andrekon Cipta Pratama
4. PT. Karya Kasih Anugrah
5. PT. Karya Murni Anugrah
c. Aanwijzing tidak ada pertanyaan
d. 3 rekanan yang memasukan penawaran :
1. PT. Vidi Karya Direktur DENNY KONDOY penawaran Rp.
3.383.000.000,-
2. PT. Andrekon Cipta Pratama Direktur ALFIAN Y PANGALILA
penawaran Rp. 3.358.500.000,-
3. PT. Karya Kasih Anugrah Direktur CHRISTOHN L NANGOY Rp.
3.295.140.000,-
e. Evaluasi administrasi 3 rekanan memenuhi syarat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 78 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
f. Evaluasi teknis PT. Karya Kasih Anugrah karena tidak ada data
personil inti dan skema tenaga dan peralatan, PT. Vidi Karya gugur
karena tidak ada spesifikasi teknis dan skema peralatan.
g. Evaluasi harga hanya PT. Andrekon Cipta Pratama dengan nilai
penawaran Rp. 3.295.140.000,-
h. Evaluasi kualifikasi PT. Andrekon Cipta Pratama memenuhi syarat
dan undang untuk pembuktian kualifikasi
i. Setelah memenuhi syarat dalam pembuktian selanjutnya PT.
Andrekon Cipta Pratama ditetapkan sebagai pemenang 14 Maret
2013.
▪ Bahwa dalam berita acara pembuktian kualifikasi dari pihak PT.
Andrekon Cipta Pratama ada tanda tangan Direktur ALFIAN PANGLILA
namun saksi tidak ingat siapa yang menandatanganinya.
▪ Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang maupun
barang atau hadiah maupun janji dari pihak manapun yang ada
hubungannya dengan penetapan pemenang pelelangan pembangunan
kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara tahun anggaran 2013.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;
3. Saksi Trully Jansen Enroy Botto, ST, setelah mengucapkan janji, saksi
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi sebagai Sekretaris POKJA Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor :
79 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan
Anggota ULP Kabupaten Minahasa Selatan ;
▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses
lelang dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga di Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013
adalah terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 79 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 tahun 2010 jo
Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,
tugas pokok dan kewenangan POKJA meliputi :
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa
b. Menetapkan dokumen pengadaan
c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website
Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam
portal pengadaan nasional
e. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi
atau pasca kualifikasi
f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk
g. Menjawab sanggahan
h. Mentapkan penyedia barang/ jasa untuk :
i. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/ pekerjaan konstruksi jasa lain yang bernilai paling tinggi Rp.
100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau
j. Seleksi atau penujukan langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
miliar rupiah)
k. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan
penyedia barang/ jasa
l. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa
m. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala
ULP.
− Bahwa untuk pekerjaan yang terkait pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
tahun anggaran 2013 seluruhnya ada 6 (enam) paket yakni :
a. Pembangunan 100 (seratus) unit rumah transmigrasi dan jamban
keluarga tipe 36 dengan nilai pagu dan HPS Rp. 3.400.000.000,-
b. Pembangunan jalan dan jembatan dengan nilai pagu dan HPS Rp.
826.000.000,-
c. Pekerjaan tebas, tebang, potong seluas 50 Ha dan pilah kumpul
bersih 50 Ha dengan nilai pagu dan HPS Rp. 826.000.000,-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 80 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
d. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigran 1 (satu) unit dan
untuk fasilitas umum 1 unit dengan nilai pagu dan HPS Rp.
281.000.000,-
e. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 (satu) unit, puskesmas
pembantu 1 (satu) unit dan rumah Kepala UPT 1 (satu) unit dengan
nilai pagu dan HPS Rp. 450.000.000,-
f. Pekerjaan supervisi untuk kelima paket tersebut dengan nilai pagu
dan HPS Rp. 212.775.000,-
▪ Bahwa untuk kelima paket pekerjaan fisik dilakukan lewat e-tendering
dengan metode pasca kualifikasi sedangkan pekerjaan supervisi
dilakukan lewat e-tendering dengan metode pra kualifikasi. Khusus
untuk pekerjaan tebas, tebang, potong seluas 50 Ha dan pilah kumpul
bersih 50 Ha dilakukan metode pemilihan langsung, sedangkan untuk
pembangunan sarana air bersih untuk transmigran 1 (satu) unit dan
untuk fasilitas umum 1 (satu) unit dan supervisi setelah 2 (dua) kali
gagal lelang dilanjutkan dengan penujukan langsung.
▪ Bahwa pengadaan lelang tersebut diumumkan di LPSE website
Pemkab Minsel dan papan pengumuman di depan kantor ULP di
kompleks Kantor Bupati Kab. Minsel.
▪ Bahwa untuk pelelangan pembangunan 100 unit rumah transmigrasi
dan jamban keluarga tipe 36 ada beberapa perusahaan yang
mendaftar
▪ Bahwa saksi tidak pernah menerima penyerahan uang dari saksi
JEAMY FERNANDES AER yang berasal dari saksi DENNY JEFRIE
KONDOY.
▪ Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor PT. ANDREKON CIPTA
PRATAMA.
▪ Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang maupun
barang atau hadiah maupun janji dari pihak manapun yang ada
hubungannya dengan penetapan pemenang pelelangan pembangunan
kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara tahun anggaran 2013.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;
4. Saksi H.A.Z. Wajong, setelah mengucapkan janji saksi pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 81 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. 3 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 ;
▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang
dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga
di Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah
terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran;
▪ Bahwa berdasarkan petunjuk operasional kegiatan (pok) tahun
anggaran 2013 program pembangunan kawasan transmigrasi lokasi
kabupaten Minahasa Selatan tugas pejabat penerbit surat perintah
membayar (SPM) adalah sebagai berikut :
a. Mencermati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;
b. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung surat permintaan
pembayaran (SPP);
c. Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran;
d. Membuat kendali anggaran/ catatan tentang pagu dan realisasi
penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan petunjuk
operasional kegiatan (POK);
e. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
f. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang mencakup
nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank;
g. Nilai tagihan yang harus dibayar berdasarkan kesesuaian dan/ atau
kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak;
h. Jadwal waktu pembayaran;
i. Pencapaian tujuan dan/ atau sasaran kegiatan sesuai dengan
indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
j. Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang
diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 82 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
k. Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada
KPPN;
l. Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dengan KPPN;
m. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai kebutuhan;
n. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran.
▪ Bahwa sumber dana proyek pembangunan kawasan transmigrasi
(P2KT) Liandok berasal dari DIPA Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor : DIPA-026.06.4.179036/2013 sebesar Rp.
6.753.475.000,- diperuntukan untuk :
a. Pembangunan 100 (seratus) unit rumah transmigrasi dan jamban
keluarga tipe 36Rp. 3.400.000.000,-
b. Pekerjaan tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50
Ha Rp. 498.750.000,-
c. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigran 1 (satu) unit dan
untuk fasilitas umum 1 unit Rp. 281.000.000,-
d. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 (satu) unit, puskesmas
pembantu 1 (satu) unit dan rumah Kepala UPT 1 (satu) unit Rp.
450.000.000,-
e. Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 826.000.000,-
f. Supervisi rumah RTJK, Fasum, SAB, Jalan dan jembatan, tebas
tebang dan pilah kumpul bersih Rp. 212.775.000,-
▪ Bahwa mekanisme penerbitan SPM terhadap proyek pembangunan
kawasan transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 adalah sebagai
berikut :
- PPK mengajukan SPP-LS beserta kelengkapan berkas lainnya
berupa :
- Berita acara kemajuan pekerjaan;
- Kontrak;
- Berita acara pembayaran;
- SSP;
- Rincian kontrak.
- Seletah itu saksi selaku penerbit SPM melakukan pengecekan
ketersediaan dana dan kelengkapan berkas penagihan;
- Apabila telah sesuai antara kelengkapan berkas penagihan dengan
dana yang tersedia saksi melakukan penerbitan SPM.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 83 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa seluruh item pekerjaan proyek pembangunan kawasan
transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 telah dibayarkan dengan
presentase 100 persen.
▪ Bahwa terhadap pembangunan 100 RJTK tipe 36 dengan nilai kontrak
Rp. 3.358.500.000,- anggarannya telah dicairkan seluruhnya kepada
pihak ketiga yaitu PT. Andrekon Cipta Pratama berdasarkan SPM
tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 40060-P2KT, namun fisik
pekerjaan pada saat dicairkan baru mencapai 65.05% berdasarkan
berita acara kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas PT. Minolta
Tumbed Abadi Direktur Hans Tumangkeng tertanggal 6 Desember
2013.
▪ Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sebelum
pelaksanaan realisasi anggaran, saksi bersama PPK P2KT Joel
Kumajas dan Rivaners Suban selaku Bendahara P2KT dipanggil
menghadap Jefri Prang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi selaku KPA, mereka menghadap KPA di ruang kerjanya
yaitu ruang KADIS di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
▪ Saat itu KPA memberikan pengarahan terhadap pembangunan 100
RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- yang baru
mencapai fisik pekerjaan 65,05% dapat dicairkan anggaran 100%
apabila ada garansi bank sehingga dengan dasar tersebut
pembangunan 100 RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp.
3.358.500.000,- dapat dicairkan kepada pihak PT. Andrekon Cipta
Pratama.
▪ Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu saksi RIVANNERS S. I.
SUBAN, ST., yang merupakan bendahara pengeluaran sudah
menginformasikan kepada terdakwa bahwa proyek Liandok ini belum
bisa dicairkan karena pekerjaan belum selesai.
▪ Bahwa saksi mendengar terdakwa kemudian berkata, “NGONI NIN
TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?” Bahwa saksi mendengar
terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang
dekat Bupati Minahasa Selatan.
▪ Bahwa Bupati Minahasa Selatan pada tahun 2013 dijabat oleh Ibu
Tetty Paruntu ;
▪ Bahwa mengenai dasar hukum tentang pencairan anggaran 100%
dengan menggunakan garansi bank apabila pekerjaan tidak mencapai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 84 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
100% tersebut saksi tidak mengetahuinya namun menurut KPA dengan
garansi bank tersebut uang yang akan dicairkan aman apabila
kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.
▪ Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam proses pembayaran
pencairan anggaran 100% pembangunan 100 RTJK tipe 36 tersebut
menurut seingat saksi yang diterima dari PPK adalah dokumen SPP
(surat permintaan pembayaran), kontrak, berita acara kemajuan
pekerjaan dari konsultan dengan prosentase 65,05%, jaminan dalam
bentuk garansi bank, berita acara pembayaran dan SSP (surat setoran
pajak) dan nomor berita acara serah terima pekerjaan (berita acaranya
tidak hanya nomor BAST untuk dicantumkan dalam SPM).
▪ Bahwa hanya dengan nomor berita acara serah terima pekerjaan
tanpa fisik berita acara SPM dapat diterbitkan, hal tersebut melanggar
POK namun oleh karena ada pengarahan dari KPA dan menurut PPK
bahwa KPA telah menyuruh untuk menerbitkan SPM maka saksi
selaku penerbit SPM membuat SPM pencairan anggaran 100%
pembangunan 100 RTJK tipe 36 tersebut.
▪ Bahwa dasar saksi menerbitkan SPM pencairan anggaran 100%
pembangunan 100 RTJK tipe 36 untuk diajukan ke KPPN Manado
tersebut adalah karena ada arahan dari JEFRI PRANG selaku KPA
yang menyatakan bahwa pencairan anggaran 100% pembangunan 100
RTJK tipe 36 tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan
jaminan garansi bank selanjutnya saksi melihat Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 163/ PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran pasal
7.
▪ Bahwa tanpa arahan JEFRI PRANG selaku KPA, SPM tidak saksi
terbitkan dan saksi menerbitkan SPM tanggal 23 Desember 2013
Nomor : 40060-P2KT setelah ada penyampaian PPK JOEL KUMAJAS
yang menyatakan “Kadis so suruh ba SPM” (perintah dari kepala dinas
Jefri Prang selaku KPA untuk terbitkan SPM)!
▪ Bahwa didalam SPM untuk pencairan anggaran 100% pembangunan
100 RTJK tipe 36 tersebut tidak dicantumkan garansi bank namun
hanya dicantumkan BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4
Desember 2013 hal tersebut dilakukan sebagaimana arahan KPA dan
PPK.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 85 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa yang saksi ketahui adalah PPK menyampaikan nomor BAST
tersebut kepada saksi yaitu nomor 915. PPK sampaikan nomor
tersebut kepada saksi selanjutnya nomor BAST tersebut saksi
sampaikan kepada KPPN yang dipergunakan untuk syarat pencairan
dana 95% untuk progress pekerjaan 100%.
▪ Bahwa yang dapat saksi jelaskan sampai saat ini saksi diperiksa
pembangunan 100 RTJK tipe 36 tersebut tidak dapat diselesaikan oleh
kontraktor yaitu PT. Andrekon Cipta Pratama.
▪ Bahwa kenyataannya garansi bank tersebut sampai saat saksi
memberikan keterangan tidak dapat dicairkan.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar
ia memerintahkan untuk mengurus pembayaran 100%, yang terdakwa
katakan kepada saksi adalah agar dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan ;
5. Saksi Rivannersa S. I. Suban, ST., setelah mengucapkan janji saksi
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan
Kawasan Transmigrasi ;
▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang
dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga di
Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah
terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran ;
▪ Bahwa saksi diangkat menjadi bendahara pengeluaran program
pembangunan kawasan transmigrasi sejak tahun 2012 dengan SK
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, nomor dan tanggal saksi
tidak ingat lagi dan tahun 2013 sebagai bendahara pengeluaran
program pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) diangkat dengan
SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013
tanggal 4 Januari 2013, SK ini berlaku 1 tahun ;
▪ Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 86 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh KPA
/ PPK ;
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
perintah pembayaran;
c. Menguji ketersediaan dana daftar isian pelaksanaan anggaran
(DIPA) ;
d. Wajib menolak perintah bayar dari KPA dan/ atau PPK apabila
persyaratan pada huruf a, b dan c tidak terpenuhi ;
e. Wajib menyelenggaran pembukuan terhadap seluruh penerimaan
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja
yang berada dalam pengelolaan ;
f. Memperhitungkan atas tagihan yang terkena pajak dan
menyetorkan ke kas Negara;
g. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakan;
h. Menyetorkan sisa uang persediaan (UP)/ tambahan uang
persediaan ke kas Negara dengan menggunakan formulir surat
setoran bukan pajak;
i. Menyetorkan sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakan
formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewat
tahun anggaran;
j. Menyusun dan menyampikan LPJ atas uang yang dikelolanya dan
disampikan paling lambat 10 hari bulan berikutnya kepada :
1. Kepala KPPN
2. Kepala Satuan Kerja
3. BPK
k. Melakukan rekonsiliasi dengan unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) satuan kerja yang bersangkutan atas pengguna
UP/ PUP ;
▪ Bahwa dana program pembangunan kawasan transmigrasi Liandok
Kabupaten Minahasa selatan Provinsi Sulawesi Utara berasal dari
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (dana tugas pembantuan).
Dana untuk P2KT sebesar Rp. 6.753.475.000,- selanjutnya direvisi
karena ada penghematan anggaran sehingga pagu berubah menjadi
Rp. 6.666.439.000,-. Dana tersebut dibagi dalam 5 (lima) paket
pekerjaan yaitu :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 87 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
1. Proyek pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga
sebanyak 100 (seratus) unit transmigrasi Liandok dengan nilai
kontrak Rp. 3.358.500.000,- oleh PT. Andrekon Cipta Pratama.
2. Proyek pekerjaan pembangunan dengan nilai Rp 426.900.000,-
oleh CV. Berkarya :
- 1 (satu) unit rumah ibadah
- 1 (satu) unit puskesmas pembantu
- 1 (satu) unit rumah kepala unit pelaksana teknis di lokasi
Liandok satuan pemukiman 3 (SP3)
3. Proyek pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk rumah
transmigran dan fasilitas umum di lokasi Liandok SP3 dengan nilai
kontrak Rp. 278.020.000,- oleh CV. Minsel Jaya.
4. Pekerjaan tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih, nilai
kontrak Rp. 400.940.360,- oleh CV. Wira karya Mandiri.
5. Pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, nilai
kontrak sebesar Rp. 818.609.000,- oleh CV. Harapan Niaga
Kencana.
▪ Bahwa mekanisme pencairan anggaran menurut sepengetahuan saksi
yaitu :
1. Pihak ketiga mengajukan permintaan bayar berdasarkan kemajuan
Direktur Utama Hans Tunken, St) dan pihak ketiga melakukan
pemeriksaan lapangan.
3. Dibuatkan berita acara pembayaran. Selanjutnya dokumen tersebut
diserahkan kepada PPK selanjutnya PPK membuat :
- Ringkasan kontrak
- Surat setoran pajak
- Menerbitkan surat perintah membayar
4. Selanjutnya PPK mengajukan SPP kepada pejabat penguji SPP
(H.A.Z. Wajong, SE0 dan penandatangan SPM;
5. Setelah berkas lengkap PPSPM menerbitkan SPM dan dilanjutkan
ke KPPM;
6. Berdasarkan dokumen tersebut KPPN mengeluarkan surat perintah
pencairan dana langsung kepada rekening pihak ketiga. Saksi
selaku bendahara pengeluaran hanya mengelola uang persediaan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 88 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
(UP) yang digunakan untuk administrasi kegiatan perkantoran
yaitu :
1. Bayar honor
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Pejabat Penguji dan penandatangan SPM (PPSPM)
- Bendahara pengeluaran
- Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- Petugas Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAKBMN)
2. Pejabat Pemeriksa barang/jasa Pemerintah
3. Pejabat Pengadaan barang/jasa Pemerintah
▪ Bahwa untuk proyek pembangunan rumah transmigrasi dan jamban
keluarga sebanyak 100 unit transmigrasi Liandok sudah dibayarkan
100%. Pembayaran sebagai berikut :
1. Uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor :
391592D/049/112 tanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp
671.700.000,- dipotong pajak PPH sebesar Rp. 20.151.000,- total
yang dibayarkan sebsar Rp. 651.549.000,-
2. Pembayaran kedua termin I (satu) dengan progress pekerjaan
sebesar 40% berdasarkan SP2D Nomor : 418673D/049/112
tanggal 17 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 906.795.000,-
dipotong pajak PPH Rp. 27.203.850,- total yang dibayarkan
sebesar Rp. 879.591.150,-
3. Pembayaran termin kedua dengan progress pekerjaan sebesar
60% berdasarkan SP2D Nomor : 421330D/049/112 tanggal 1
November 2013 dengan jumlah Rp. 537.360.000,- potong PPH
Rp. 16.120.800,- total yang dibayarkan Rp. 521.239.200,-
4. Pembayaran termin III dengan progress pekerjaan sebesar Rp.
100% berdasarkan SP2D Nomor : 434609D/049/112 tanggal 27
Desember 2013 dengan jumlah Rp. 1.074.720.000,- potong PPH
Rp. 32.241.600,- total yang dibayarkan Rp. 1.042.478.400,-
5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor :
434674D tanggal 27 Desember 2013.
Seluruh pembayaran/ pencairan langsung ditransfer ke rekening
bank BNI atas nama PT. Andrekon Cipta Pratama Nomor :
8799898798
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 89 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sebelum
pelaksanaan realisasi anggaran, saksi bersama PPK P2KT Joel
Kumajas dan Rivaners Suban selaku Bendahara P2KT dipanggil
menghadap Jefri Prang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi selaku KPA, mereka menghadap KPA di ruang kerjanya
yaitu ruang KADIS di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ;
▪ Saat itu KPA memberikan pengarahan terhadap pembangunan 100
RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- yang baru
mencapai fisik pekerjaan 65,05% dapat dicairkan anggaran 100%
apabila ada garansi bank sehingga dengan dasar tersebut
pembangunan 100 RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp.
3.358.500.000,- dapat dicairkan kepada pihak PT. Andrekon Cipta
Pratama
▪ Bahwa pada saat itu saksi sebagai bendahara pengeluaran sudah
menginformasikan kepada terdakwa bahwa proyek Liandok ini belum
bisa dicairkan karena pekerjaan belum selesai.
▪ Bahwa saksi mendengar terdakwa kemudian berkata, “NGONI NIN
TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?” Bahwa saksi mendengar
terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang
dekat Bupati Minahasa Selatan.
▪ Bahwa Bupati Minahasa Selatan pada tahun 2013 dijabat oleh Ibu
Tetty Paruntu ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar
ia memerintahkan untuk mengurus pembayaran 100%, yang terdakwa
katakan kepada saksi adalah agar dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan.
6. Saksi Harits Lokas, ST., setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa jabatan saksi pada tahun 2013 sebagai Kepala Bidang Bantuan
dan Rehailitasi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 90 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang
dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga di
Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah
terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran ;
▪ Bahwa keterkaitan saksi dalam proyek yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
yaitu pada tahun 2013 saksi sebagai Pemeriksa barang yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pada
tahun 2014 saksi pernah menandatangani dokumen berupa Berita
Acara Penerimaan terkait kegiatan jaminan hidup berupa pemberian
berupa ikan, beras dan kebutuhan dapur. Kegiatan dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara ;
▪ Bahwa tugas saksi adalah memberikan penyuluhan, pembinaan dan
bimbingan teknis terkait kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan
berkoordinasi dengan instansi terkait ;
▪ Bahwa pada tahun 2013 pertengahan saksi mendapat informasi
bahwa ada 6 (enam) kegiatan dalam program pembinaan
pengembangan kawasan transmigrasi, yaitu kegiatan RTJK (Rumah
Transmigrasi Jamban Keluarga), kegiatan fasilitas umum, kegiatan
sarana air bersih, kegiatan tebas tebang, kegiatan pekerjaan jalan dan
jembatan, kegiatan supervisi di kawasan transmigrasi desa Liandok
kabupaten Minahasa Selatan. Bahwa pelaksana tender dilaksanakan
oleh ULP, kegiatan itu untuk 100 KK di desa Liandok Kabupaten
Minahasa Selatan ;
▪ Bahwa surat keputusan sebagai Panitia Pemeriksa Barang belum
pernah saksi terima sehingga saksi tidak tahu apakah surat keputusan
tersebut ada atau tidak namun saksi pernah mendengar dari PPK sdr.
JOEL KUMAJAS, bahwa Ketua Panitia Pemeriksa Barang adalah sdr.
MAX MANOLONG (jabatannya sebagai Kepala Bidang Transmigrasi).
Sekretaris Panitia saksi, anggota sdri. Anike Waroka ;
▪ Bahwa nilai pagu, nilai kontrak, berapa presentase kegiatan,
pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut saksi tidak
tahu karena saksi tidak pernah menerima surat keputusan sebagai
panitia pemeriksa barang, tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan
dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait kegiatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 91 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
tersebut kecuali kegiatan jaminan hidup yang saat itu barang-barangt
terkait kegiatan hidup datang pada tahun 2014 di Kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebelum diserahkan kepada para
transmigran) ;
▪ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau diperintah oleh
Ketua untuk melakukan pemeriksaan barang dan saksi tidak pernah
menandatangani dokumen apapun ;
▪ Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga di Liandok tidak selesai 100% ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.
7. Saksi Anike M. Waroka, setelah mengucapkan janji saksi pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi mengetahui pada tahun anggaran 2013 di kabupaten
Minahasa Selatan ada proyek pembangunan rumah transmigrasi
dengan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013.;
▪ Bahwa saksi menjabat sebagai anggota tim pemeriksa barang
bersama dengan MAX H. MANOLONG selaku Ketua dan HARITS
LOKAS selaku sekretaris untuk proyek sebagai berikut :
- Pembangunan rumah transmigrasi
- Proyek tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih
- Proyek jalan dan jembatan
- Proyek fasilitas umum
- Proyek supervisi
- Pekerjaan pembangunan sarana air bersih.
▪ Bahwa saksi diangkat oleh Kepala Dinas KPA dengan tugas
memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan.
▪ Bahwa dari 6 Proyek sebagaimana jawaban saksi, semua telah selesai
dilaksanakan 100% dan saksi selaku Anggota Panitia Pemeriksa
Barang tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan karena pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100%
(baru dikerjakan mencapai tahap 65%) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 92 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan fisik di lapangan
yang mengecek perihal fisik di lapangan adalah sdr. MAX H.
MANOLONG selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang ;
▪ Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik
untuk pembayaran setiap termin pekerjaan terkecuali untuk pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi, namun saksi tidak menandatangani
Berita Acara Pemeriksaan Barang karena tidak selesai 100% ;
▪ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan proyek
pembangunan rumah transmigrasi dan serah terima pekerjaan dari
pelaksana kepada dinas sepengetahuan saksi belum ada ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan
saksi benar ;
8. Saksi Heintje A. Tumanken, ST., setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di
dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi Pengawas lapangan dari konsultan supervisi (PT. Mariolta
Tumbet Abadi). Berdssarkan kontrak PT. Mariolta Tumbet Abadi ;
▪ Bahwa saksi kenal terdakwa Drs. Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) pada pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi
Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun
anggaran 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan namun tidaka
ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan program pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa selatan Provinsi Sulawesi
Utara tahun anggaran 2013 yaitu saksi merupakan Pengawas
lapangan dari konsultan supervisi (PT. Mariolta Tumbet Abadi).
Berdssarkan kontrak PT. Mariolta Tumbet Abadi (Direktur Utama HANS
M. TUMANGKEN, ST, IAI) melaksanakan pekerjaan supervisi
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK),
fasiilitas umum (rumah ibadah, puskesmas pembantu, rumah KUPT).
Sarana air bersih (SAB), jalan dan jembatan, tebas tebang potong dan
pilah kumpul bersih ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 93 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa pelaksana pekerjaan yang dilakukan supervisi oleh PT. Mariolta
Tumbet Abadi sebagai berikut :
a. Pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga
(RTJK) tipe 36 dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama
(Direktur utama : ELFIAN YOUDI PANGALILA) namun yang
mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah terdakwa
DENNY KONDOY.
b. Pekerjaan pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk rumah
transmigran dan untuk fasilitas umum yang dilaksanakan oleh CV.
Minsel Jaya (Direktur utama : CORY CAROLINA PONGOH) namun
yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah MODDY
TIWA.
c. Pekerjaan pembangunan fasilitas umum (pembangunan rumah
ibadah 1 (satu) unit, puskesmas pembantu 1 (satu) unit dan rumah
KUPT 1 (satu) unit) yang dilaksanakan oleh CV. Berkarya (Direktur
utama : VENTJE PUSUNG) namun yang mengerjakan pekerjaan
tersebut dilapangan adalah MOODY TIWA.
d. Pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan
oleh CV. Harapan Niaga Kencana (Direktur : HELLEN F. KONDOY)
namun yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah
terdakwa DENNY KONDOY.
e. Pekerjaan tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih yang
dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri (Direktur : HENGKIE J.
KONDOY) namun yang mengerjakan pekerjaan tersebut
dilapangan adalah terdakwa DENNY KONDOY.
▪ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengawas lapangan
dari konsultan supervisi (PT. Mariolta Tumbet Abadi) adalah melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK), fasilitas umum (rumah
ibadah, puskesmas pembantu, rumah KUPT), sarana air bersih (SAB),
jalan dan jembatan, tebas tebang potong dan pilah kumpul bersih.
Saksi melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut sebagai
penugasan dari PT. Mariolta Tumbet Abadi dan dari pelaksanaan tugas
tersebut saksi digaji perbulan Rp. 2.500.000,-. Selain saksi, dalam
melakukan tugas pengawasan juga dilakukan oleh HANS TUMANKEN
(Direktur utama PT. Mariolta Tumbet Abadi).
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 94 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan atas pekerjaan pembangunan
rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK), fasilitas umum
(rumah ibadah, puskesmas pembantu, rumah KUPT), sarana air bersih
(SAB), jalan dan jembatan, tebas tebang potong dan pilah kumpul
bersih berpatokan pada kontrak masing-masing pekerjaan tersebut.
▪ Bahwa untuk pekerjaan :
a. Pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk rumah transmigran
dan untuk fasilitas umum
b. Pekerjaan pembangunan fasiitas umum (pembangunan rumah
ibadah 1 (satu) unit, puskesmas pembantu 1 (satu) unit dan rumah
KUPT 1 (satu) unit)
c. Pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
Berdasarkan hasil pengawasan saksi, ketiga pekerjaan tersebut
sampai dengan akhir masa kontrak progres pekerjaan tersebut
sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan
rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) tipe 36 yang
dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama sesuai dengan
laporan kemajuan pekerjaan yang saksi buat sampai dengan akhir
masa kontrak pada Minggu ke-37 tanggal 2 s/d 6 Desember 2013
progres pekerjaan baru mencapai 65,05% dan pekerjaan tebas,
tebang, potong dan pilah kumpul bersih yang dilaksanakan oleh CV.
Wira Karya Mandiri seingat saksi sesuai dengan laporan kemajuan
pekerjaan yang dibuat sampai dengan akhir masa kontrak progres
pekerjaan baru mencapai 95%.
▪ Bahwa PT. Mariolta Tumbet Abadi selaku konsultan supervisi ada
membuat laporan kemajuan pekerjaan per minggu yang dilaporkan dan
diserahkan ke PPK setiap bulan. Demikian juga untuk kepentingan
pembayaran per termin masing-masing pekerjaan tersebut saksi ada
membuat laporan kemajuan pekerjaan.
▪ Bahwa seingat saksi pada saat laporan kemajuan pekerjaan pada
minggu 37 tanggal 2 s/d 6 Desember 2013 dengan progres pekerjaan
baru mencapai 65,05% tersebut sudah terbangun sebanyak 86
(delapan puluh enam) unit RTJK dengan kondisi siap ditempati
sebanyak 51 (lima puluh satu) selebihnya baru berupa rangka dinding
dan rangka atap.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 95 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa semua pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh PT. Mariolta
Tumbet Abadi sebenarnya tersimpan/ terdokumentasi dengan baik di
Kantor saksi di Kel. Banjer Lingkungan IV Kec. Tikala Jl. Kelapa No. 86
manado, termasuk hasil pekerjaan berkaitan dengan pembangunan
kawasan transmigrasi Liandok namun karena kantor saksi terkena
musibah banjir bandang yang melanda kota Manado pada Januari
2014 yang lalu sehingga dokumen-dokumen tersebut hilang.;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan
saksi benar ;
9. Saksi Elfian Youdi Pangalila, SS. Setelah mengucapkan janji saksi
saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama dibentuk oleh mertua saksi
(DENNY KONDOY) pada tahun 2011 dan saksi diangkat sebagai
Direktur Utama, adapun susunan pengurus PT. Andrekon Cipta
Pratama adalah sebagai berikut :
Namun demikian pengendalian dan pelaksanaanpekerjaan PT.
Andrekon Cipta Pratama ditangani oleh mertua saksi (DENNY
KONDOY) PT. Andrekon Cipta Pratama merupakan perusahaan yang
berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari usaha mertua saksi (DENNY
KONDOY). Adapun selain PT. Andrekon Cipta Pratama (Direktur
Utama : ELFIAN PANGALILA), ada juga perusahaan-perusahaan lain
yang tergabung di bawah pimpian mertua saksi yaitu :
a. PT. Vidi Karya (Direktur : DENNY KONDOY)
b. CV. Harapan Niaga Kencana (Direktur : HELLEN KONDOY)
▪ Bahwa Ketiga perusahaan tersebut berkantor di rumah milik mertua
saksi (DENNY KONDOY) yang terletak di BTN AL Lingkungan IX
Kairagi II, Manado.
▪ Bahwa berkaitan dengan pekerjaan pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi
• Direktur Utama : • ELFIAN YOUDI PANGALILA, SS
• Direktur : • JEAMY AER
• Komisaris : • SELVA TURANGAN (mertua perempuan saksi)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 96 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Utara tahun anggaran 2013, PT. Andrekon Cipta Pratama merupakan
pelaksana pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi sebanyak 100
(seratus) unit. Selain itu berkaitan dengan proyek embangunan
kawasan transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara tahun anggaran 2013, CV. Harapan Niaga Kencana
juga merupakan pelaksana pekerjaan pembangunan jalan dan
jembatan. Selain itu, saksi mengetahui CV. Wira Karya Mandiri
(Direktur : HENGKI KONDOY) juga merupakan pelaksana pekerjaan
tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih.
▪ Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah
transmigran sebanyak 100 (seratu) unit yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama adalah Surat Perjanjian Pekerjaan
Pembangunan Rumah dan Jamban Keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor :
595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai kontrak
RP. 3.358.500.000,- yang ditandatangani oleh JOEL CH. KUMAJAS
(selaku PPK) dan saksi (selaku Direktur Utama PT. Andrekon Cipta
Pratama). Mereka memperoleh pekerjaan tersebut melalui proses
tender/ lelang LPSE melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Minahasa Selatan.
▪ Bahwa pada saat akan mengikuti lelang pekerjaan pembangunan
rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) di kawasan
transmigrasi Liandok kab. Minahasa Selatan saksi diberitahukan oleh
mertua saksi (DENNY KONDOY) bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama
akan mengikuti lelang pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada proses
pemasukan penawaran (upload) saksi mengetahuinya dan kemudian
saksi diberitahu bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama dinyatakan
sebagai pemenang. Namun saksi tidak mengetahui secara detail terkait
kronologis sampai PT. Andrekon Cipta Pratama memperoleh pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) di
kawasan transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan karena pada
saat proses lelang diurus oleh mertua saksi (DENNY KONDOY) yang
dibantu oleh ANTON (karyawan kantor yang membidang teknis
termasuk pada proses penawaran).
▪ Bahwa dasar PT. Andrekon Cipta Pratama melaksanakan pekerjaan
adalah Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah dan Jamban
Keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor : 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27
Maret 2013 tersebut. Adapun tanda tangan yang tertera dalam kontrak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 97 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
tersebut bukan tanda tangan saksi namun saksi pernah berpesan
kepada pegawai di kantor apabila terdapat dokumen yang memerlukan
adanya tanda tangan saksi selaku Direktur Utama PT. Andrekon Cipta
Pratama untuk menandatanganinya. Seingat saksi yang sering
menandatangani dokumen atau surat atas nama saksi selaku Direktur
Utama PT. Andrekon Cipta Pratama adalah sdri. Shintia Kusing atau
mertua saksi (DENNY KONDOY).
▪ Bahwa saksi hanya mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan
RTJK di kawasan transmigrasi Liandok yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama secara umum karena saksi sendiri tidak
pernah pergi ke lokasi proyek. Adapun pelaksanaan pekerjaan tersebut
semua diurus oleh mertua saksi (DENNY KONDOY) da nom saksi
(JANTJE KONDOY) ;
▪ Bahwa seingat saksi sehubungan dengan proses pengajuan
permohonan dan pencairan pembayaran berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan pembangunan RTJK di kawasan trasnmigrasi
Liandok diurus oleh bagian keuangan kantor yaitu sdri. SINTIA
KUSING dan sdri. ANTONETA (UTHE). Adapun semua dokumen yang
diperlukan untuk proses permohonan dan pencairan pembayaran yang
memerlukan tanda tangan saksi selaku Direktur Utama PT. Andrekon
Cipta Pratama setelah disiapkan oleh bagian keuangan kantor yaitu
sdri. SINTIA KUSING dan sdri. ANTONETA (UTHE) biasanya
diantarkan kepada saksi untuk ditanda tangani atau apabila saksi
sedang tidak di kantor saksi mengijinkan mereka untuk
menandatangani dokumen tersebut ;
▪ Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari mertua saksi (DENNY
KONDOY), pekerjaan pembanguan RTJK di kawasan transmigrasi
Liandok sampai batas waktu berakhirnya pekerjaan tersebut belum
selesai dilaksanakan dan perusahaan meminta penambahan waktu
pekerjaan dengan melakukan addendum dan sebagai jaminan
pekerjaan perusahaan menerbitkan garansi bank dari Bank BNI.
Namun kemudian karena banyak kendala di lapangan seperti cuaca
hujan dan pencurian barang proyek oleh warga sekitar sehingga
perusahaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
▪ Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari mertua saksi (DENNY
KONDOY) perusahaan menerbitkan garansi bank dari Bank BNI atas
pekerjaan pembangunan RTJK di kawasan transmigrasi Liandok ats
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 98 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
permintaan PPK (JOEL CH KUMAJAS) sehubungan dengan
permintaan perusahaan untuk dilakukan pembayaran pekerjaan
sebesar 100% karena pada saat itu pekerjaan dimaksud belum selesai
dilaksanakan. Garansi bank tersebut dimaksudkan sebagai syarat
untuk dilakukan pencairan pembayaran sebesar 100%. Adapun
tujuannya, uang pembayaran yang dicairkan tersebut akan digunakan
melanjutkan pekerjaan pembangunan RTJK di kawasan transmigrasi
Liandok dan apabila pekerjaan tersebut tidak juga selesai dilaksanakan
dan diputus kontrak maka garansi bank tersebut akan dicairkan oleh
PPK. Seingat saksi, karyawan kantor yang mengurus garansi bank
adalah sdr. MARIO PAKEKONG. Adapun untuk kepentingan
penerbitan garansi bank sebagai jaminan perusahaan menggunakan
fasilitas kredit dengan mengggunakan agunan berupa rumah mertu
saksi (DENNY KONDOY) yang terletak di Perumahan Taman Sari Blok
D/1 dan Politeknik (yang terletak di Jl. Perum BTN TNI AL Lingk. IX
Kel. Kairagi). Sepengetahuan saksi kedua rumah tersebut sekarang
dalam sitaan Bank BNI ;
▪ Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah menandatangani berita
acara serah terima pekerjaan pembangunan RTJK di kawasan
transmigrasi Liandok ;
▪ Bahwa yang berwenang mencairkan uang dari rekening Bank BNI
Cabang Manado (No. Rek. 8799898798 an. Andrekon Cipta Pratama)
adalah saksi. Namun demikian, untuk penarikan uang dari rekening
tersebut saksi hanya menandatangani cek yang biasanya sudah
disiapkan oleh staf yang mengurusi bagian keuangan (SHINTIA
KUSING). Berkaitan dengan penggunaan uang, sebagian saksi
mengetahuinya diantaranya digunakan untuk membeli material proyek
seperti seng, semen, pembayaran upah kerja, dll namun secara detail
penggunaan uang dari rekening tersebut saksi tidak mengetahuinya.
Saksi tidak mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran lain yang
diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan pekerjaan pembangunan
kawasan transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara tahun anggaran 2013. Pengeluaran-pengeluaran
keuangan diurus oleh mertua saksi (DENNY KONDOY) dan staf yang
mengurusi bagian keuangan (SHINTIA KUSING) ;
▪ Bahwa dengan pelaksanaan proyek tersebut, saksi tidak pernah
mengikuti rapat atau pertemuan. Proyek tersebut sejak awal sampai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 99 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
pelaksanaan diurus langsung oleh mertua saksi (DENNY KONDOY)
dan om saksi (JANTJE KONDOY) ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan
tanggapan.
10. Saksi Yance Ferdy Kondoy, setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dal;am perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan proyek yang dilaksanakan
oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa
Selatan yaitu pada tahun 2012 proyek pembangunan rumah
transmigrasi (tahap I sebanyak 100 KK) karena PT. Vidi karya sebagai
pelaksana dan membantu proyek jalan dan jembatan yang
dilaksanakan oleh perusahaan lain yaitu PT. Wira Karya mandiri
(perusahaan yang dipinjam benderanya oleh Denny Kondoy selaku
Direktur Utama PT. Vidi Karya) serta pembangunan rumah transmigrasi
(tahap II sebanyak 100 KK tetapi tidak selesai) ;
▪ Bahwa jabatan saksi saat itu adalah staf/ pegawai freeland di PT. Vidi
Karya dan diangkat Denny Kondoy Direktur Utama PT. Vidi Karya (adik
saksi) ;
▪ Bahwa tugas saksi adalah membantu dan mengawasi kelancaran
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
▪ Bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau yang dikelola oleh
sdr. Denny Kondoy adalah PT. Vidi Karya, PT. Andrekon Cipta
Pratama, PT. Wira Karya Mandiri, PT. Harapan Niaga Kencana dan
kegiatannya adalah program kegiatan tebas tebang, pembuatan jalan
dan jembatan, pembangunan rumah.
▪ Bahwa alamat kantor PT. Vidi Karya di Jalan Kairagi II Manado, PT.
Wira Karya Mandiri di Komplek PDK Kel. Malalayang Manado, PT. Vidi
Karya stafnya adalah ANTON bagian teknik, SINTIA sebagai bagian
keuangan, susunan organisasi dan staf/ pegawainya saksi tidak tahu.
▪ Bahwa selaku staf di PT. Vidi Karya peran saksi di lapangan adalah
monitoring dan melaporkan kebutuhan untuk pekerjaan tersebut.
▪ Bahwa realisasi/ pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut : kegiatan
tebas tebang sudah selesai volumenya, pembuatan jalan dan jembatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 100 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
juga sudah selesai (dua jembatan dan jalan menuju perumahan)
sedangkan untuk kegiatan pembangunan rumah pada saat saksi masih
memonitor saat itu sekitar 54% (secara keseluruhan rata-rata) sekitar
awal bulan November dan selanjutnya diganti oleh orang lain atau staf
lain yang menggantikan yang bernama SONI ;
▪ Bahwa mengenai awal atau proses pengadaan kegiatan saksi tidak
tahu karena bukan saksi yang dilibatkan. Terkait teknis spesifikasi saksi
juga tidak tahu, yang saksi tahu dilapangan saja dan banyak masalah
pada kegiatan pembangunan rumah transmigrasi tahap II yaitu
masalahnya, pertama adalah bahan pokok utama/ material yaitu kayu,
seng, semen, genset dan lain-lain dicuri oleh orang, yang kedua adalah
sikap kerja yaitu pekerja dari luar tidak diperbolehkan oleh warga
setempat sehingga terjadi keterlambatan dan factor cuaca karena pada
saat hujan biaya material menjadi membengkak ;
▪ Bahwa terkait keuangan perusahaan saksi tidak tahu, yang mengetahui
adalah Denny Kondoy dan sdri. Sinta selaku staf bagian keuangan ;
▪ Bahwa pelaksana pekerjaan tebang tebas tahap I yang melaksanakan
saksi lupa, pelaksana pekerjaan tebang tebas tahap II yang
melaksanakan adalah PT. Wira Karya Mandiri dan konsultannya ada
tetapi saksi tidak tahu, pelaksana pembuatan jalan dan jembatan tahap
I PT. Wira Karya Mandiri, pelaksana pembuatan jalan dan jembatan
tahap II PT. Harapan Niaga Kencana, pembangunan rumah tahap I PT.
Vidi Karya dan konsultannya ada tetapi saksi tidak ingat, pembanguan
rumah tahap II PT. Andrekon konsultannya ada tetapi saksi tidak ingat.
▪ Bahwa seingat saksi jenis kayu yang digunakan untuk kegiatan
pembangunan rumah transmigrasi dalah kayu putih dan kayu merah/
kayu keras, dibeli dari masyarakat di lokasi tersebut ;
▪ Bahwa selain saksi ada pegawai perusahaan yang melakukan
pelaksanaan di lapangan yaitu dibagian teknik bernama SONI yang
mengawasi pekerjaan dilapangan termasuk yang menghitung volume
material dan ada dua pegawai gudang yang namanya saksi lupa ;.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan
tanggapan ;
11. Saksi Shintia Dewi Kusing, setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 101 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi sebagai Bendahara PT. Andrekon Cipta Pratama (Bagian
Keuangan).
▪ ahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kepala
Dinas Transmigrasi Minahasa Selatan dan saksi tidak ada hubungan
keluarga dengan terdakwa.;
▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan kawasan transmigrasi
Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun
anggaran 2013 yaitu saksi selaku Bendahara PT. Andrekon Cipta
Pratama (Bagian Keuangan).;
▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama adalah salah satu dari grup
perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Denny Kondoy, selain PT.
Andrekon Cipta Pratama grup perusahaan yang dimiliki oleh Bapak
3. PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur Elfian Y. Pangaliila
(menantu Bapak Denny Kondoy/ suami Hellen Kondoy)
4. PT. Vidi karya : DIrektur Bapak Denny Kondoy
Karyawan grup perusahaan :
1. CHRISTIAN SUMENDAP (teknik)
2. JIMMY AER (administrasi)
3. MARIO PAKEKONG (administrasi)
4. SHINTIA KUSING (bagian keuangan)
5. ANTONETA PAHIMANENG (bagian pengukuran)
6. MORS (bagian logistik )
7. AKMAD MARJANE (pelaksana lapangan)
8. JAMES PANGANDAHENG (pelaksana lapangan)
9. SONY BULAMEI (pelaksana lapangan)
10. IRHAM YUSUF (pelaksana lapangan)
11. WANCE LENSUN (pelaksana lapangan)
12. ANTON DJANI (manager teknik)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 102 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa saksi diberi tugas oleh Bapak Denny Kondoy untuk mengurus
administrasi keuangan seluruh grup perusahaan Denny Kondoy
termasuk PT. Andrekon Cipta Pratama.
▪ Bahwa pembangunan 100 RTJK tipe 36 dikerjakan oleh PT. Andrekon
Cipta Pratama nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,-, tebas tebang potong
50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha CV. Wira Karya Mandiri nilai
kontrak Rp. 494.360.000,- pembangunan jalan dan jembatan
dikerjakan oleh CV. Harapan Niaga Kencana Rp. 818.609.000,-.
▪ Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh grup
perusahaan Bapak Denny Kondoy yang dapat menjelaskan adalah
Bapak Denny Kondoy ;.
▪ Bahwa terhadap pekerjaan :
a. Pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang dikerjakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- telah
menerima pembayaran 100%.
b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha yang
dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri nilai kontrak Rp.
494.360.000,- telah menerima pembayaran 100%.
c. Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh CV.
Harapan Niaga Kencana nilai kontrak Rp. 818.609.000,- telah
menerima pembayaran 100%.
▪ Bahwa yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk
menentukan pengeluaran dan penggunaan seluruh keuangan
perusahaan termasuk penerimaan pembayaran pekerjaan di kawasan
transmigrasi Liandok tahun 2013 adalah DENNY KONDOY.
▪ Bahwa pengeluaran perusahaan terhadap pembiayaan pekerjaan di
kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013 lebih rinci dapat dijelaskan
oleh sdri. ANTONETA PAHIMANENG sedangkan pengeluaran
berkaitan dengan pembelian bahan yang mengurusnya adalah sdr.
MORCHE WEOL.
▪ Bahwa berkaitan penerimaan pembayaran pekerjaan di kawasan
transmigrasi Liandok tahun 2013 saksi pernah beberapa kali
diperintahkan oleh DENNY KONDOY untuk menyiapkan sejumlah uang
yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (JEFRY PRANG) dan setelah
uang yang diminta tersebut saksi serahkan kepada DENNY KONDOY
selanjutnya saksi catat dalam kartu control. Adapun berdasarkan kartu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 103 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
control yang saksi catat, rincian pengeluaran yang pernah diserahkan
kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja san Transmigrasi Kab.
Minahasa Selatan (JEFRY PRANG) sebagai berikut :
Tanggal Uraian (Rp) Realisasi (Rp)
11 Maret 2013 I 15.000.000
14 Maret 2013 II (Via Jeammy) 5.000.000
26 Maret 2013 III (Transfer) 5.000.000
1 April 2013 IV 1.500.000
6 April 2013 V 10.000.000
3 Juni 2013 VI 3.000.000
3 Agustus 2013 VII 5.000.000
3 Agustus 2013 Tiket Kepala Dinas dan Pak MAX
ke Jakarta
4.490.000
TOTAL 48.990.000
a. Bahwa selain pernah menyerahkan uangkepada Kepala Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan
(Bapak JEFRY PRANG), saksi pernah beberapa kali
diperintahkan oleh DENNY KONDOY untuk menyiapkan sejumlah
uang yang akan diserahkan kepada Bupati Minahasa Selatan
(TETY PARUNTU) dan setelah uang yang diminta tersebut saksi
serahkan kepada DENNY KONDOY selanjutnya saksi catat dalam
kartu control. Seingat saksi uang yang diberikan kepada Bupati
Minahasa Selatan (Ibu Tetty Paruntu) tidak hanya berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan di kawasan transmigrasi Liandok
tahun 2013 tetapi merupakan gabungan beberapa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh DENNY KONDOY di Kab. Minahasa Selatan.
Adapun berdasarkan kartu control yang saksi catat, rincian
pengeluaran yang pernah diserahkan kepada Bupati Minahasa
Selatan (Ibu Tetty Paruntu) sebagai berikut :
Tanggal Uraian (Rp) Realisasi (Rp)
02-02-2013 I di Taman sari 60.000.000
01-03-2013 Ke Jakarta 50.000.000
08-06-2013 TT 100.000.00
0
05-07-2013 TT 30.000.000
24-07-2013 TT (di RM Telaga) 30.000.000
18-10-2013 50.000.000
20-12-2013 30.000.000
Pembangunan kuburan
orang tua Bupati di daerah
Kairagi (via Pak MORS)
94.560.450
TOTAL 494.560.000
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 104 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
b. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pemberian sejumlah uang
total Rp. 48.990.000,- yang diserahkan kepada Kepala Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan
(JEFRY PRANG) dan sejumlah Rp. 494.560.000,- kepada Bupati
Minahasa Selatan (TETY PARUNTU) karena saksi hanya
diperintahkan oleh DENNY KONDOY untuk menyiapkan uang
tersebut dan melakukan pencatatan atas pengeluaran dimaksud.
c. Bahwa pencantuman inisial KD dan TT dalam kartu kontrol
dilakukan oleh saksi atas perintah DENNY KONDOY.
d. Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang langsung kepada
terdakwa maupun kepada orang lain termasuk kepada Bupati
Minahasa Selatan saat itu.
e. Bahwa saksi membuat catatan kartu kontrol tersebut atas perintah
DENNY KONDOY.
f. Bahwa berkaitan dengan pekerjaan di kawasan transmigrasi
Liandok tahun 2013, saksi pernah beberapa kali diperintahkan
oleh Denny Kondoy untuk menyiapkan sejumlah uang yang
diberikan Panitia Pengadaan. Adapun berdasarkan kartu kontrol
yang saksi catat, rincian pengeluaran yang pernah diserahkan
untuk Panitia Pengadaan sebagai berikut :
Tanggal Uraian (Rp) Realisasi (Rp)
01-03-2013 I (SAM) 10.000.000
13-03-2013 II (Via JEAMMY) 10.000.000
20-04—2013 III (Via MORS) 25.000.000
05-05-2013 IV 20.000.000
TOTAL 65.000.000
g. Bahwa pemberian kepada Panitia Pengadaan via JEAMMY
maksudnya adalah melalui saksi JEAMMY FERNANDES AER,
dimana saksi pernah menyerahkan uang Rp. 10.000.000,00 atas
perintah saksi DENNY JEFRIE KONDOY.
h. Bahwa sepengetahuan saksi harta yang dimiliki oleh DENNY
KONDOY adalah sebagai berikut :
- Rumah di Perumahan Taman Sari Manado dengan alamat
Perumahan Taman Sari Metropolitan Blok D1 No. 11 dan 12
Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado Provinsi
Sulawesi Utara.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 105 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Rumah di Politeknik dengan alamat lorong BTN Angkatan
Laut Kel. Kairagi II Lingk. IX Kec. Mapanget Kota Manado
Provinsi Sulawesi Utara.
- 1 (satu) unit mobil CRV tahun 2012 dengan nomor polisi DB
3868 AD yang posisinya sekarang ada di Toko Harmoni
dengan nomor telefon 081340550368 Amurang Kab.
Minahasa Selatan.
terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah tidak pernah
menerima pemberian uang dari saksi DENNY JEFRIE KONDOY.
12. Saksi Morche Jeftz Oktafianus Weol, setelah mengucapkan janji saksi
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Drs. JEFRY PRANG dan
saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama adalah salah satu dari grup
perusahaan yang dimiliki oleh Denny Kondoy, selain PT. Andrekon
Cipta Pratama grup perushaan yang dimiliki oleh Denny Kondoy
adalah sebagai berikut :
1. CV. Wira karya Mandiri : Direktur HENGKY KONDOY (saudara
3. PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur ELFIAN Y PANGALILA
(menantu DENNY KONDOY/ suami HELLEN KONDOY)
4. PT. Vidi karya : DIrektur DENNY KONDOY.
Karyawan grup perusahaan :
1. CHRISTIAN SUMENDAP (teknik)
2. JIMMY AER (administrasi)
3. MARIO PAKEKONG (administrasi)
4. SHINTIA KUSING (bagian keuangan)
5. ANTONETA PAHIMANENG (bagian pengukuran)
6. MORS (bagian logistik )
7. AKMAD MARJANE (pelaksana lapangan)
8. JAMES PANGANDAHENG (pelaksana lapangan)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 106 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
9. SONY BULAMEI (pelaksana lapangan)
10. IRHAM YUSUF (pelaksana lapangan)
11. WANCE LENSUN (pelaksana lapangan)
12. ANTON DJANI (manager teknik)
▪ Bahwa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan milik DENNY
KONDOY terkait pembangunan kawasan transmigrasi Liandok Kab.
Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara yaitu :
a. Pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang dikerjakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama.
b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha yang
dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri.
c. Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh CV.
Harapan Niaga Kencana.
▪ Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang
dikerjakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama tidak selesai dikerjakan
dengan berbagai permasalahan yaitu pengawasan, pelaksanaan di
lapangan, kondisi cuaca dan lokasi, da nada laporan masyarakat
sekitar lokasi mengambil barang-barang di gudang. Menurut catatan
rekapan matrial bahan yang telah di suplai ke lokasi sudah mencapai
sekitar 70% dan mengenai pekerjaan lainnya saksi tidak mengetahui
progress pekerjaannya.
▪ Bahwa terhadap realisasi pekerjaan saksi tidak mengetahuinya, yang
lebih mengetahui adalah SINTIA KUSING dan/ atau ANTONETA
PAHIMANENG.
▪ Bahwa yang mempunyai kapasitas atau kewenangan menentukan
kebijakan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan penggunaan seluruh
keuangan perusahaan termasuk penerimaan pembayaran pekerjaan di
kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013 adalah DENNY KONDOY.
▪ Bahwa rekapitulasi bahan dan surat jalan matrial untuk proyek
pembangunan kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013 untuk
pembangunan 100 RTJK tipe 36 dikerjakan oleh PT. Andrekon Cipta
Pratama sudah saksi serahkan ke DENNY KONDOY dan secara umum
bahan/ matrial yang di suplai untuk pembangunan RTJK tersebut
adalah sebagai berikut :
- Semen;
- Seng;
- Paku-paku;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 107 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Grendel dan gembok;
- Kaca;
- Engsel pintu jendela;
- Bak air PVC;
- Kloset;
- Pipa paralon;
- Besi 8 mm;
- Triplek 3 mm.
Peralatan :
- Genset;
- Stamper;
- Pompa air;
- Alkon;
- Cutting well atau gunting besi;
- Skop, cangkul, gerobak dorong;
- Kabel lampu
Sedangkan rincian secara lengkap terhadap volume matrial telah
tercatat rekapitulasi matrial dan surat jalan yang telah saksi serahkan
kepada DENNY KONDOY.
▪ Bahwa terhadap suplai bahan dan matrial untuk pekerjaan RTJK
Liandok tahun 2013 tidak terdapat bahan matrial kayu maupun batu
bara, dan sepengetahuan saksi kayu yang digunakan di proyek RTJK
adalah kayu yang berada di lokasi namun secara teknis yang lebih
mengetahui adalah DENNY KONDOY.
▪ Bahwa mengenai pemberian uang atau barang dari DENNY KONDOY
kepada pihak lain terkait dengan pembangunan kawasan transmigrasi
Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun
anggaran 2013 saksi tidak mengetahuinya, namun sekitar bulan juli
2013 saksi pernah diperintahkan oleh DENNY KONDOY untuk
menyuplai matrial yang akan dipergunakan dalam pembangunan
makam/ kuburan Prof. JOPIE PARUNTU (orang tua dari Bupati
Minahasa Selatan EOGENIA CRISTIANI PARUNTU) yang terletak di
Kompleks Pemakaman Arimatea Kairagi dan terhadap rekapitulasi
jumlah dan jenis matrial yang di suplai ada dalam dokumen rekapitulasi
matrial proyek kuburan Prof. PARUNTU.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 108 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa sekitar bulan juli 2013 bertempat di Kantor PT. Vidi Karya
alamat Komplek Perumahan BTN Angkatan Laut Kairagi II Kec.
Mapanget, DENNY KONDOY memerintahkan saksi untuk menyuplai
barang dan matrial untuk pekerjaan pembangunan makam Prof. JOPIE
PARUNTU (orang tua dari Bupati Minahasa Selatan EOGENIA
CRISTIANI PARUNTU), adapun matrial dan peralatan yang disiapkan
c. CV. Harapan Niaga Kencana : Direktur Hellen Kondoy (anak
kandung DENNY KONDOY)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 109 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
d. CV. Wira karya Mandiri : Direktur Hengky Kondoy (saudara DENNY
KONDOY)
Keempat perusahaan tersebut berkantor di bekas rumah milik
DENNY KONDOY yang terletak di BTN AL Lingkungan IX Kairagi II,
Manado.
▪ Bahwa sebelumnya saksi bersama Anton Djani dan Mario Pakekong
mempunyai tugas berkaitan dengan mengurus administrasi penawaran
tender sampai dengan akhir tahun 2012 namun setelah sejak awal
tahun 2013 saksi tidak melakukan tugas berkaitan dengan mengurus
administrasi penawaran tender. Sekitar bulan Oktober 2013 sampai
dengan Agustus 2014 saksi ditugaskan oleh Bapak Denny Kondoy
untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan
di Melonguane Kab. Talaud.
▪ Bahwa berkaitan dengan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok
tahun anggaran 2013, saksi mengetahui perusahaan-perusahaan yang
tergabung dibawah pimpinan Bapak Denny Kondoy ada mendapat
pekerjaan di lokasi tersebut yaitu :
a. Pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang dikerjakan oleh PT. Andrekon
Cipta Pratama.
b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha yang
dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri.
c. Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh CV.
Harapan Niaga Kencana.
▪ Bahwa berkaitan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi
Liandok tahun anggarn 2013 yang dilaksanakan oleh perusahaan-
perusahaan yang tergabung dibawah pimpinan Bapak Denny Kondoy,
saksi pernah disuruh oleh Bapak Denny Kondoy untuk menyerahkan
uang kepada Kadis Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Minahasa Selatan (Jefry Prang) seingat saksi sebanyak 2 (dua) kali
dan kepada sdr. Trylly Botto (Panitia Pengadaan) sebanyak 1 (satu)
kali. Sedangkan jumlah uang yang saksi serahkan tersebut saksi tidak
mengetahuinya karena saksi menerima uang tersebut sudah
dimasukan dalam plastik. Selain itu, saksi juga pernah disuruh oleh
Bapak Denny Kondoy untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiket pesawat ke Jakarta untuk
Kadis (Jefry Prang) dan Max (Staf Kadis) di Bandara Sam Ratulangi
Manado.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 110 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Kadis Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (JEFRY PRANG) sebanyak 2
(dua) kali tersebut sebagai berikut :
1. Pada sekitar bulan Maret 2013, saksi disuruh oleh Bapak Denny
Kondoy untuk menyerahkan uang yang yang sudah dimasukan
dalam tas plastic dengan perintah untuk menyerahkan langsung
kepada Jefry Prang dan setelah saksi hubungi melalui handphone
dan memberitahukan ada titipan dari Denny Kondoy untuk Jefry
Prang dan pada saat itu Jefry Prang sedang berada di Manado
tepatnya sedang berada di tempat cuci mobil di Jl. Siswa Manado
dan saksi disuruh mendatangi tempat tersebut. Setelah itu saksi
mendatangi Jefry Prang dan menyerahkan langsung kepada yang
bersangkutan. Menurut informasi, uang tersebut berkaitan dengan
kedatangan orang-orang dari Dirjen Transmigrasi Kementerian.
2. Penyerahan yang kedua saksi lupa waktunya namun pada sekitar
pertengahan tahun 2013, saksi disuruh oleh Bpak Denny Kondoy
untuk menyerahkan uang yang sudah dimasukan dalam tas plastik
dengan perintah untuk untuk menyerahkan langsung kepada Jefry
Prang dan setelah saksi hubungi melalui handphone dan
memberitahukan ada titipan dari Denny Kondoy untuk Jefry Prang
dan pada saat itu Jefry Prang sedang berada di Hotel Quality
Manado dan saksi menyerahkan titipan dari Bapak Denny Kondoy
tersebut kepada Jefry Prang di Hotel Quality Manado.
3. Saksi juga pernah disuruh oleh Bapak Denny Kondoy untuk
menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
untuk pembelian tiket pesawat ke Jakarta untuk Jefry Prang dan
Max (Staf Jefry Prang), pada saat itu saksi menyerahkan uang
untuk tiket tersebut di Bandara Sam Ratulangi Manado langsung
kepada Jefry Prang ;
▪ Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada sdr. Trully Botto
(Panitia Pengadaan) pada sekitar bulan Maret 2013 bertempat di
depan kantor di BTN AL Lingkungan IX Kairagi II, Manado. Saat itu
bertepatan saksi mau keluar dari ruangan kantor lalu saksi bertemu
dengan sdr. Trully Botto yang sudah berada di depan kantor dan saat
itu sdr. Trully Botto meminta saksi untuk memberitahukan kepada
Denny Kondoy bahwa dirinya sudah ada di depan kantor. Setelah saksi
memberitahukan kepada Bapak Denny Kondoy bahwa sdr. Trully Botto
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 111 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
sudah ada di depan kantor kemudian Bapak Denny Kondoy menyuruh
saksi untuk memberitahukan kepada sdri. Shintia Kusing dan setelah
menghadap Denny Kondoy, sdr. Shintia Kusing menyerahkan kepada
saksi uang yang sudah dimasukan dalam kantong plastic untuk
diserahkan kepada sdr. Trully Botto yang menunggu di depan kantor.
Pada saat itu sdr. Trully Botto datang dengan mengendarai mobil.
Namun, saat itu saksi tidak mengetahui bahwa sdr. Trully Botto
merupakan panitia pengadaan ;
▪ Bahwa saksi hanya melaksanakan perintah untuk menyerahkan
kepada mereka. Saksi tidak mengetahui maksud pemberian uang
sebanyak 2 (dua) kali dan pemberian tiket kepada Jefry Prang dan
pemberian uang kepada sdr. Trully Botto, yang lebih mengetahuinya
orang-orang di bagian keuangan yaitu sdri. Shintia Kusing dan sdri.
Antonetta ;
▪ Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembuatan kubur Prof. PARUNTU
yang merupakan orang tua dari Bupati Minahasa Selatan (Tetty
Paruntu) di lokasi pekuburan Arimatea di Kairagi II Manado. Setahu
saksi pembuatan kubur Prof. PARUNTU dibuat oleh Bapak Denny
Kondoy yang dikerjakan melalui Yatno (sopir Bapak Denny Kondoy) ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah pernah
bertemu dengan saksi dan terdakwa membantah tidak pernah
menerima uang dari saksi yang berasal dari saksi Denny Kondoy ;
14. Saksi Antonita Pahimaneng, Amd. AB, setelah mengucapkan janji
saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Denny
Kondoy sejak tahun 2011 dengan jabatan sebagai staf bagian
administrasi keuangan. Adapun perusahaan-perusahaan yang
tergabung dibawah pimpinan Bapak Denny Kondoy yaitu :
▪ PT. Vidi Karya (Direktur : Denny Kondoy)
▪ PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur Elfian Y. Pangalila
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 112 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ CV. Wira karya Mandiri : Direktur Hengky Kondoy (saudara
DENNY KONDOY)
Keempat perusahaan tersebut berkantor di bekas rumah milik
DENNY KONDOY yang terletak di BTN AL Lingkungan IX Kairagi II,
Manado.
▪ Bahwa sebagai staf bagian administrasi keuangan pada perusahaan
yang tergabung di bawah pimpinan DENNY KONDOY, saksi
mempunyai tugas pokok memeriksa dan mengontrol hutang-hutang
perusahaan. Selain itu saksi juga membantu sdr. SHINTIA KUSING
(bendahara perusahaan) untuk menginput atau memasukan data-data
pengeluaran keuangan perusahaan ke komputer kantor.
▪ Bahwa berkaitan dengan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok
tahun anggaran 2013, saksi mengetahui perusahaan-perusahaan yang
tergabung dibawah pimpinan DENNY KONDOY ada mendapat
pekerjaan di lokasi tersebut yaitu :
a. Pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang dikerjakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama.
b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha yang
dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri.
c. Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh CV.
Harapan Niaga Kencana.
▪ Bahwa saksi selalu membantu sdri. SHINTIA KUSING untuk menginput
data-data pengeluaran keuangan perusahaan ke komputer kantor yang
biasanya dibuat untuk masing-masing proyek, termasuk juga dengan
data-data pengeluaran keuangan yang bersumber dari tiga pekerjaan
pembangunan kawasan transmigrasi Liandok tahun anggaran 2013
tersebut. Adapun jenis-jenis pengeluaran keuangan yaitu :
- Pengeluaran untuk bahan-bahan bangunan ( seperti semen, paku)
- Pengeluaran untuk material (pasir, kayu)
- Pengeluaran untuk upah (harian dan borongan)
- Pengeluaran untuk konsumsi
- Pengeluaran untuk transportasi/ bahan bakar
- Pengeluaran untuk upah proyek (pelaksana, logistik , security)
- Pengeluaran untuk pemberian fee proyek (menggunakan dengan
kode TT)
- Pengeluaran untuk sewa alat.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 113 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Cara saksi menginput data-data tersebut yaitu setelah uang
dikeluarkan atau dibayarkan oleh sdri. SHINTIA KUSING, bukti-
bukti pembayaran diserahkan kepada saksi untuk saksi input ke
computer.
▪ Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci data pengeluaran
keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan
kawasan transmigrasi Liandok karena sejak Januari 2015 saksi tidak
bekerja lagi di kantor tersebut dan data-data pengeluaran keuangan
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok ada di kantor da nada juga di hard disk saksi yang
pada saat saksi keluar masih tersimpan di meja laci saksi.
▪ Bahwa berkaitan dengan jenis pengeluaran untuk pemberian fee
proyek saksi hanya menginput berdasarkan data pengeluaran yang
diserahkan oleh sdri. Shintia Kusing dan setahu saksi untuk
pembayaran semua jenis pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk
pemberian fee proyek atas perintah dan persetujuan dari Bapak Denny
Kondoy, Setahu saksi, fee proyek diberikan kepada Bupati Minahsa
Selatan (etty Paruntu), Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Pengadaan namun besaran fee yang diberikan saksi tidak
mengetahuinya.
▪ Bahwa setahu saksi ada pengeluaran lain yang tidak diinput dalam
pengeluaran proyek tertentu yaitu pengeluaran untuk pembuatan
makam Prof. PARUNTU yang terletak di Pekuburan Arimeta Kairagi II,
namun saksi tidak mengetahui persis besaran pengeluaran keuangan
untuk kubur tersebut.
▪ Bahwa yang berwenang untuk memerintahkan dan menyetujui
pengeluaran keuangan di perusahaan-perusahaan tersebut adalah
Bapak Denny Kondoy ;.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ia tidak
pernah menerima pemberian uang dari Denny Jefry Kondoy ;.
15. Saksi Anthonius Djani, setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 114 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa pada tahun 2013 PT. Andrekon Cipta Pratama memperoleh
pekerjaan pembangunan 100 RTJK tipe 36 pada pembangunan
kawasan transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa selatan Provinsi
Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 dan saksi saat itu sebagai
karyawan PT. Andrekon Cipta Pratama.;
▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama adalah salah satu dari grup
perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Denny Kondoy, selain PT.
Andrekon Cipta Pratama grup perushaan yang dimiliki oleh Bapak
Denny Kondoy adalah sebagai berikut :
1. CV. Wira karya Mandiri : Direktur HENGKY KONDOY (saudara
3. PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur ELFIAN Y PANGALILA
(menantu DENNY KONDOY/ suami HELLEN KONDOY)
4. PT. Vidi karya : DIrektur DENNY KONDOY
Karyawan grup perusahaan :
1. CHRISTIAN SUMENDAP (teknik)
2. JIMMY AER (administrasi)
3. MARIO PAKEKONG (administrasi)
4. SHINTIA KUSING (bagian keuangan)
5. ANTONETA PAHIMANENG (bagian pengukuran)
6. MORS (bagian logistik )
7. AKMAD MARJANE (pelaksana lapangan)
8. JAMES PANGANDAHENG (pelaksana lapangan)
9. SONY BULAMEI (pelaksana lapangan)
10. IRHAM YUSUF (pelaksana lapangan)
11. WANCE LENSUN (pelaksana lapangan)
12. ANTON DJANI (administrasi umum)
▪ Bahwa proses lelang dilakukan dengan cara upload melalui internet.
Perusahaan melengkapi kesuluruhan administrasi yang diminta
selanjutnya setelah proses pelelangan berlangsung sehingga
perusahaan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Adapun cara
mengupload adalah sebagai berikut : Sdr. CHRISTIAN SUMENDAK
bertugas untuk mendaftarkan kelima perusahaan sebagaimana
tersebut dibawah ini : Yang mendaftar ada lima calon rekanan :
1. CV. Kitawijaya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 115 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
2. PT. Vidi Karya
3. PT. Andrekon Cipta Pratama
4. PT. Karya Kasih Anugrah
5. PT. Karya Murni Anugrah
Lima perusahaan tersebut diatas saksi yang mencari kemudian
saksi memberikan dokumennya kepada CHRISTIAN. Bahwa
selanjutnya dalam pelelangan tersebut sdr. CHRISTIAN hanya
memasukan penawaran dari tiga perusahaan sebagaimana
tersebut dibawah ini.
3 rekanan yang memasukan penawaran yakni :
1. PT. Vidi Karya Direktur DENNY KONDOY penawaran Rp.
3.383.000.000,-
2. PT. Andrekon Cipta Pratama Direktur ALFIAN Y PANGALILA
penawaran Rp. 3.358.500.000,-
3. PT. Karya Kasih Anugrah Direktur CHRISTOHN L NANGOY Rp.
3.295.140.000,-
Bahwa segala sesuatu tentang pendaftaran dan pemasukan
penawaran tersebut atas perintah Bapak Denny Kondoy ;
▪ Bahwa saksi bertugas dalam menyusun penawaran dan monitoring
pelaksana di lapangan.
▪ Bahwa pelaksana di lapangan adalah sdr. SONI BULAMEI dan YANCE
KONDOY dan kegiatan di lapangan adalah membangun rumah
transmigrasi dengan bvahan baku kayu diambil dari lokasi setempat
dengan cara pepohonan yang ada di sekitar lokasi transmigrasi
ditebang kemudian perusahaan membelinya dari masyarakat. Bahwa
pembanguna tersebut belum selsai dikerjakan namun telah dibayarkan
100% oleh pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan ;
▪ Bahwa selain pekerjaan pembangunan rumah tersebut, ada pekerjaan
lain yang dilaksanakan yaitu tebas, tebang dengan nilai proyek +
400.000.000,- dan pembuatan jalan dan jembatan ;
▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama membuat permohonan pencairan
yang ditujukan kepada PPK selanjutnya PPK bersama dengan
pengawas lapangan turun ke lokasi mengecek kemajuan kegiatan yang
setelahnya dibuatkan progress pekerjaan yang menjadi pendukung
untuk dilakukan pembayaran 100% ;Bahwa terjadinya pembayaran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 116 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
tersebut adalah karena pihak perusahaan membuat jaminan sisa
pekerjaan di Bank BNI sehingga pihak Dinas mau melakukan
pembayaran 100% dan yang membawa jaminan tersebut ke KPPN
adalah saksi ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya ;
16. Saksi Drs. Putut Sad Herutomo, di bawah sumpah saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi adalah Kepala KPPN dan saksi melakukan tugas
memantau pelaksanaan penyelesaian SP2D yang dilakukan oleh
Kepala Seksi Pencairan Dana dan Kepala Seksi Bank ;
▪ Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012
Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN,
mekanisme Penerbitan SP2D diatur dalam bagian kelima (Mekanisme
Penerbitan SP2D) yang mengatur Paragraf Kesatu : Pengujian SPM
oleh KPPN (Pasal 60 s/d Pasal 62) dan Paragraf Kedua : Penerbitan
SP2D (Pasal 63 s/d Pasal 64). Secara umum dapat digambarkan
sebagai berikut :
- Setelah adanya pengajuan SPM ke KPPN selanjutnya KPPN
melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan
oleh PPSPM dengan meneliti kelengkapan dokumen pendukung.
- Setelah memenuhi syarat, KPPN menerbitkan SP2D.
- Atas dasar SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dilakukan pencairan
dana melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional
kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D.
▪ Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012
Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN :
- Penelitian SPM melalui :
a. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM, untuk SPM LS
dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dan/ atau buti setor
lainnya, dan/ atau daftar nominatif untuk yang lebih dari satu
penerima.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 117 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
b. Meneliti kebenaran SPM, yang meliputi : meneliti kesesuaian
tanda tangan PPSPM pada SPM dengan specimen tanda
tangan PPSPM pada KPPN, memeriksa cara penulisan/
pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM dan memeriksa
kebenaran penulisan dalam SPM.
- Pengujian SPM meliputi :
a. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang
tercantum dalam SPM
b. Menguji ketersedian dana pada kegiatan/ output/ jenis belanja
dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM.
c. Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/ kontrak.
d. Menguji persyaratan pencairan dana; dan
e. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam
SPM dengan nilai pada SSP.
▪ Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor KPPN Manado
berkaitan dengan pembayaran termin (100%) pekerjaan pembangunan
rumah transmigrasi da jamban keluarga transmigrasi liandok, KPPN
Manado pernah menerima pengajuan SPM tanggal 23 Desember 2013
Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar
empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus
rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z
Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006). Atas SPM tersebut telah
diterbitkan SP2D tanggal 27 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT
sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus dua juta empat
ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) kepada PT.
Andrekon Cipta Pratama melalui rekening BNI Nomor : 8799898798.
▪ Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor, kelengkapan
dokumen pada pengajuan SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor
400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus
dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang
ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE
Nip. 19650424 199403 2 006) yaitu berupa SPM dilampiri Surat setoran
Pajak atas nama wajib pajak PT. Andrekon Cipta Pratama NPWP 03-
061-117-2-821-000 dengan jumlah pembayaran Rp. 32.241.600,- (tiga
puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).
Sebagaimana tercantum dalam SPM tanggal 23 Desember 2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 118 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Nomor 400060-P2KT mencantumkan BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-
2013 tanggal 4 Desember 2013.
▪ Bahwa berkaitan dengan perlu atau tidaknya dilampiri jaminan bank
dalam proses pencairan dana dari kas negara tahun anggaran 2013
dapat saksi jelaskan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor : Per-42/PB/2013 Tentang langkah-langkah dalam menghadapi
akhir tahun anggaran 2013 telah ditentukan untuk pengajuan SPM-LS
yang penyelesaian pekerjaannya mulai bulan Nopember sampai
dengan 31 Desember harus sudah diterima KPPN paling lambat
tanggal 23 Desember 2013 pada jam kerja (Pasal 12). Berkaitan
dengan hal tersebut, apabila pekerjaan tersebut belum selesai PPSPM
dapat mengajukan SPM-LS permintaan pembayaran dengan
mencantumkan berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP) dan
melampirkan asli jaminan bank (Pasal 20). Sesuai dokumen yang ada
pada KPPN, SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT
sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus dua juta empat
ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani
oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424
tanggal 4 Desember 2013, dengan demikian pekerjaan tersebut sudah
selsai dilaksanakan (100%) sehingga tidak mensyaratkan adanya
jaminan bank.
▪ Bahwa berdasarkan dokumen yang ada berkaitan dengan pembayaran
retensi (5%) pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban
keluarga (RTJK) transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara tahun anggaran 2013, KPPN Manado pernah
menerima pengajuan SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor :
400060-P2KT sejumlah Rp. 162.887.250,- (seratus enam puluh dua
juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z
Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006). Adapun dokumen yang
dilampirkan berupa : atas nama wajib pajak PT. Andrekon Cipta
Pratama NPWP 03-061-117-2-821-000 dengan jumlah pembayaran
Rp. 162.887.250,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan
puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan fotokopi jaminan
pemeliharaan dari Asuransi ASEI No. Bond : 1424.07.2013.00135
senilai Rp. 167.925.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 119 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan di Manado pada tanggal 4
Desember 2013. Atas SPM tersebut telah diterbitkan SP2D tanggal 27
Desember 2013 Nomor : 434674D/049/112 uang sebesar Rp.
162.887.250,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan
puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Andrekon
Cipta Pratama melalui rekening BNI Nomor : 8799898798. Sesuai
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Nomor : Per-42/PB/2013
Tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran
2013 penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari
nilai kontrak dapat dilakukan pembayaran dalam hal pelaksanaan
pekerjaan harus sudah selesai 100% dan dengan dilampiri copy
jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau
perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/
surety bond yang telah disahkan oleh PPK (Pasal 19). Adapun SPM
tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp.
162.887.250,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan
puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh
Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424
199403 2 006) mencantumkan BAST Nomor : 915/BAST/DSTKT/XII-
2013 tanggal 4 Desember 2013 dan jaminan pemeliharaan Nomor Bon
: 1424.07.2013.00135 tanggal 4 Desember 2013. ;
▪ Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya ;
17. Saksi Drs. Susilo Darminto, di bawah sumpah saksi pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa selaku Kasi Pencairan dana di KPPN Manado dengan tugasw
pokok yaitu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas
dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja.
▪ Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012
Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN,
mekanisme Penerbitan SP2D diatur dalam bagian kelima (Mekanisme
Penerbitan SP2D) yang mengatur Paragraf Kesatu : Pengujian SPM
oleh KPPN (Pasal 60 s/d Pasal 62) dan Paragraf Kedua : Penerbitan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 120 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
SP2D (Pasal 63 s/d Pasal 64). Secara umum dapat digambarkan
sebagai berikut :
- Setelah adanya pengajuan SPM ke KPPN selanjutnya KPPN
melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan
oleh PPSPM dengan meneliti kelengkapan dokumen pendukung.
- Setelah memenuhi syarat, KPPN menerbitkan SP2D.
- Atas dasar SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dilakukan pencairan
dana melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional
kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D.
▪ Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012
Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN :
Penelitian SPM melalui :
- Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM, untuk SPM LS
dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dan/ atau buti setor lainnya,
dan/ atau daftar nominatif untuk yang lebih dari satu penerima.
- Meneliti kebenaran SPM, yang meliputi : meneliti kesesuaian tanda
tangan PPSPM pada SPM dengan specimen tanda tangan PPSPM
pada KPPN, memeriksa cara penulisan/ pengisian jumlah angka
dan huruf pada SPM dan memeriksa kebenaran penulisan dalam
SPM.
Pengujian SPM meliputi :
- Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang
tercantum dalam SPM
- Menguji ketersedian dana pada kegiatan/ output/ jenis belanja
dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM.
- Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/ kontrak.
- Menguji persyaratan pencairan dana; dan
- Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam
SPM dengan nilai pada SSP.
▪ Bahwa berkaitan dengan pembayaran termin (100%) pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi da jamban keluarga transmigrasi
liandok, KPPN Manado pernah menerima pengajuan SPM tanggal 23
Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,-
(satu milyar empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu
empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan
SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006).Atas SPM
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 121 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
tersebut setelah dilakukan penelitian dan pengujian sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012
Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN dan
Nomor : Per-42/PB/2013 Tentang langkah-langkah dalam menghadapi
akhir tahun anggaran 2013, telah memenuhi syarat kemudian KPPN
melakukan proses penerbitan SP2D tanggal 27 Desember 2013 Nomor
: 400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus
dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
kepada PT. Andrekon Cipta Pratama melalui rekening BNI Nomor :
8799898798.
▪ Bahwa kelengkapan dokumen pada pengajuan SPM tanggal 23
Desember 2013 Nomor 400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,-
(satu milyar empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu
empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan
SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006) yaitu berupa
SPM dilampiri Surat setoran Pajak atas nama wajib pajak PT.
Andrekon Cipta Pratama NPWP 03-061-117-2-821-000 dengan jumlah
pembayaran Rp. 32.241.600,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat
puluh satu ribu enam ratus rupiah). Sebagaimana tercantum dalam
SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor 400060-P2KT mencantumkan
BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013,
namun BAST dimaksud berada di Satker.
▪ Bahwa berkaitan dengan perlu atau tidaknya dilampiri jaminan bank
dalam proses pencairan dana dari kas negara tahun anggaran 2013
dapat saksi jelaskan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor : Per-42/PB/2013 Tentang langkah-langkah dalam menghadapi
akhir tahun anggaran 2013 telah ditentukan untuk pengajuan SPM-LS
yang penyelesaian pekerjaannya mulai bulan Nopember sampai
dengan 31 Desember harus sudah diterima KPPN paling lambat
tanggal 23 Desember 2013 pada jam kerja (Pasal 12). Berkaitan
dengan hal tersebut, apabila pekerjaan tersebut belum selesai PPSPM
dapat mengajukan SPM-LS permintaan pembayaran dengan
mencantumkan berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP) dan
melampirkan asli jaminan bank (Pasal 20). Sesuai dokumen yang ada
pada KPPN, SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT
sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus dua juta empat
ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 122 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424
tanggal 4 Desember 2013, dengan demikian pekerjaan tersebut sudah
selesai dilaksanakan (100%) sehingga tidak mensyaratkan adanya
jaminan bank.
▪ Bahwa berkaitan dengan pembayaran retensi (5%) pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK)
transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
tahun anggaran 2013, KPPN Manado pernah menerima pengajuan
SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp.
162.887.250,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan
puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh
Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424
199403 2 006). Adapun dokumen yang dilampirkan berupa : atas nama
wajib pajak PT. Andrekon Cipta Pratama NPWP 03-061-117-2-821-000
dengan jumlah pembayaran Rp. 162.887.250,- (seratus enam puluh
dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh
rupiah) dan fotokopi jaminan pemeliharaan dari Asuransi ASEI No.
Bond : 1424.07.2013.00135 senilai Rp. 167.925.000,- (seratus enam
puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang
dikeluarkan di Manado pada tanggal 4 Desember 2013. Atas SPM
tersebut telah diterbitkan SP2D tanggal 27 Desember 2013 Nomor :
434674D/049/112 uang sebesar Rp. 162.887.250,- (seratus enam
puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima
puluh ribu rupiah) kepada PT. Andrekon Cipta Pratama melalui
rekening BNI Nomor : 8799898798. Sesuai Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor : Nomor : Per-42/PB/2013 Tentang langkah-
langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 penerbitan
SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak
dapat dilakukan pembayaran dalam hal pelaksanaan pekerjaan harus
sudah selesai 100% dan dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan
yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian/ surety bond yang telah
disahkan oleh PPK (Pasal 19). Adapun SPM tanggal 23 Desember
2013 Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp. 162.887.250,- (seratus enam
puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima
puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 123 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
(H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006) mencantumkan
BAST Nomor : 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013
dan jaminan pemeliharaan Nomor Bon : 1424.07.2013.00135 tanggal 4
Desember 2013.;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.
18. Saksi Maryke Angelique Trisia Kolinug, setelah mengucapkan janji
saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi adalah sebagai Asisten Pelayan Nasabah pada Bank BNI
46 KCU Manado ;
▪ Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Desember 2013 ada
permohonan penerbitan garansi bank dari PT. Andrekon untuk
pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga.
▪ Bahwa kapasitas saksi terhadap penerbitan garansi bank dari PT.
Andrekon untuk pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan
jamban keluarga adalah selaku asisten pelayan nasabah Bank BNI 46
KCU Manado, adapun tugas saksi selaku asisten pelayan nasabah
adalah sebagai berikut :
- Melayani pembukaan rekening nasabah;
- Melayani penerbitan garansi bank atau dukungan bank;
- Memproses daftar hitam nasional;
- Menganalisa suspect transaction report.
▪ Bahwa jenis-jenis garansi bank dan mekanisme penerbitan garansi
bank yaitu sebagai berikut :
- Garansi bank adalah pernyataan secara tertulis dari bank yang berisi
kesanggupan unt menjamin sejumlah uang kepada pihak lain
(penerima jaminan), apabila nasabah (pihak yang dijamin)
wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah
diperjanjikan (perjanjian pokok);
- Garansi bank jaminan penawaran adalah garansi bank untuk
menjamin bahwa kontraktor atau peserta tender sebagai pemohon
tidak akan mengundurkan diri selama masa tender berlangsung dan
bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai
pemenang tender;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 124 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Garansi jaminan uang muka adalah garansi bank untuk menjamin
bahwa pelaksana proyek akan melaksankan pelaksanaan atau
kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi
kerja sebagai pemilik proyek untu mencegah hilangnya uang muka
karena pemenang proyek cedera janji;
- Garansi bank pelaksanaan adalah garansi bank untuk menjamin
bahwa penerima pekerjaan sebagai pemohon akan menyelesaikan
pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja atau pemilik pekerjaan.
Nilai dan waktu penyerahan dapat disesuaikan dengan nilai
keseluruhan proyek atau per termin proyek;
- Garansi bank pemeliharaan adalah garansi bank untuk menjamin
bahwa pelaksana proyek sebagai pemohon akan melaksanakan
pemeliharaan terhadap proyek yang telah selesai selama masa
warranty atau pemeliharaan berlangsung;
- Garansi bank lainnya seperti; sanggahan bannding, cukai, maskapai
pelayaran, eksplorasi, dsb.
▪ Bahwa syarat-syarat dapat diberikan garansi bank kepada pemohon
yaitu :
- Mengisi permohonan penerbitan garansi bank;
- Membawa kelangkapan dokumen;
- Memenuhi persyaratan kontra garansi bank berupa :
1. Marginal deposit minimal sebesar 100% (full cover) yaitu berupa
setoran tunai milik pemohon atau simpanan pada bank atas nama
pemohon atau pihak ketiga. Simpanan yang diterbitkan bank
pemerintah lainnya dapat diterima sebagai kontra garansi hanya
ddalam bentuk deposito berjangka atas nama pemohon.
2. Plafond garansi bank (non full cover) pemohon memiliki plafond
garansi bank berdasarkan PPGB yang telah disetujui oleh pihak
bank. Nominal garansi bank tidak dapat melebihi garansi bank
yang telah ditentukan dalam PPGB.
3. Kontra garansi dari perusahaan asuransi yang ditentukan oleh
bank.
▪ Bahwa terhadap permohonan dari PT. Andrekon diterbitkan garansi
bank dengan kronologi sebagai berikut :
▪ Bahwa pada bulan Desember 2013 Bank BNI KCU Manado didatangi
oleh karyawan PT. Andrekon (saksi tidak ingat lagi siapa yang datang)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 125 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
membawa permohonan penerbitan bank (formulir bank BNI yang sudah
terisi).
▪ Bahwa formulir tersebut diajukan ke bagian pelayanan nasabah, saat
itu saksi yang bertugas dan menerima pengajuan formulir permohonan
garansi bank, selanjutnya saksi memeriksa kelengkapan dokumen
yang diajukan berupa :
1. Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi
dan Jamban Keluarga (RTJK) Nomor : 595/112/DS.TKT/III/2013
tanggal 27 maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,-
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
02/BAST/DSTKT/XII-2013
3. Format garansi bank lampiran III Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor Per42/PB/2013
4. Surat Pernyataan berlaku surut dari Direktur PT. Andrekon Cipta
Pratama.
▪ Bahwa setelah memeriksa kelengkapan dokumen permohonan garansi
bank tersebut, saksi menghubungi Unit Sentra Kredit Menengah (SKM)
untuk menanyakan apakah PT. Andrekon memiliki plafond garansi
bank, selanjutnya bagian unit SKM menyerahkan Perjanjian Penerbitan
garansi Bank Nomor : 2013/MNM/PPGB-002 tanggal 25 Maret 2013
dengan plafond garansi bank Rp. 2.000.000.000,-
▪ Bahwa setelah ada plafond tersebut selanjutnya formulir permohonan
ditanda tangani secara berjenjang yaitu saksi selaku Asisten Pelayanan
Nasabah atau Penyelia Asisten Pelayanan Nasabah, selanjutnya
ditanda tangani oleh Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah kemudian
ditanda tangani Pemimpin Cabang setelah itu Bank BNI menerbitkan
garansi bank jaminan sisa pekerjaan Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS
tanggal 19 desember 2013;
▪ Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dan Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada Pimpinan BNI
cabang Utama Manado Nomor : 231/DSTKT/III/2014 perihal Pengajuan
klaim pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan terhadap surat tersebut
Unit SKM menyampaikan akan dilakukan perpanjangan garansi bank;
▪ pada tanggal 3 April 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat
Pembuat Komitmen membuat surat kepada Pimpinan BNI cabang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 126 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Utama Manado Nomor : 248/DSTKT/IV/2014 perihal permohonan
penarikan kembali berkas klaim bank dan permohonan perpanjangan
masa berlaku garansi bank, bersamaan dengan surat tersebut PT.
Andrekon Cipta Pratama mengajukan garansi bank dengan
menggunakan formulir permohonan penerbitan garansi bank;
▪ Bahwa dengan adanya perpanjangan garansi bank, Bank BNI meminta
agar diberikan persetujuan perubahan perjanjian penerbitan garansi
bank karena perjanjian penerbitan garansi bank yang pertama telah
jatuh tempo dan setelah unit SKM memberikan persetujuan perubahan
perjanjian penerbiatan garansi bank Nomor : (1) 2013/MNM/PPGB-002
selanjutnya Bank BNI menerbitkan perpanjangan garansi bank sisa
pekerjaan Nomor : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014.
▪ Bahwa fungsi garansi bank Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal
19 desember 2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor :
14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 adalah untuk
menjamin PT. Andrekon dapat menyelesaikan sisa pekerjaan
pemeliharaan pembangunan RTJK tipe 36.
▪ Bahwa dasar Bank BNI menyatakan garansi bank Nomor :
13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19 desember 2013 dan perpanjangan
garansi bank Nomor : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014
adalah untuk menjamin PT. Andrekon dapat menyelesaikan sisa
pekerjaan pemeliharaan adaalah :
a. Permohonan nasabah butir D Tentang Transaksi yang dijamin
adalah berita acara serah teriima pekerjaan;
b. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 02/BAST/DSTKT/XII-
2013 tanggal 4 Desember 2013:
1. Pihak kedua (PT. Andrekon Cipta Pratama) telah
menyerahkan kepada Pihak Kesatu (Pejabat Pembuat
Komitmen), dan pihak Kesatu telah menerima dari Pihak
Kedua hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :
595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan
Addendum Nomor : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli
2013.
2. Dengan ditanda tanganinya berita acara ini, kewajiban
penyedia jasa dalam pemenuhan sesuai dengan surat
perjanjian telah dilaksanakan, dan akan dilanjutkan dengan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 127 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
pemeliharaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung
sejak tanggal 5 Desember 2013 s/d 2 Juni 2014.
▪ Bahwa dalam permohonan penerbitan garansi bank dari PT. Andrekon
Cipta Pratama menyebutkan tujuan penggunaan garansi bank untuk
jaminan sisa pekerjaan.
▪ Bahwa dalam Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19 desember
2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor :
14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 tidak tercantum
garansi jaminan pemeliharaan. Dalam garansi yang diterbitkan tersebut
menyatakan tentang jaminan penyelesaian paket pekerjaan konstruksi
pembangunan RTJK.
▪ Bahwa nilai garansi bank Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19
desember 2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor :
14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 adalah Rp.
1.042.478.000,-
▪ Bahwa nilai pekerjaan pemeliharaan setelah saksi hitung dari nilai
kontrak pekerjaan pembangunan RTJK adalah sebesar Rp.
167.925.000,-
▪ Bahwa nilai Rp. 1.042.478.000,- mengikuti permohonana nasabah.
Bank BNI tidak berkewajiban memeriksa otentisitas tanda tangan dan
kebenaran serta keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon.
▪ Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dan Peejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada pimpinan BNI
cabang utama Manado Nomor : 386/DS.TKT/VI/2014 Perihal
Pengajuan Klaim Garansi Bank dan oleh karena belum memenuhi
syarat klaim maka belum dapat diproses.
▪ Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dan Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada pimpinan BNI
cabang utama Manado Nomor : 487/DS.TKT/VI/2014 Perihal
Permohonan setor klaim garansi bank.
▪ Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 BNI sentra kredit menengah Manado
membuat surat Nomor : MNM/2/155 yang ditujukan langsung kepada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (cc : KPPN dan BNI KCU
Manado) Perihal klaim garansi bank atas nama PT. Andrekon Cipta
Pratama dengan kesimpulan :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 128 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
1. Tidak terjadi pencairan sisa dana oleh KPPN Manado dengan
menggunakan garansi bank tersebut sehingga garansi bank
tersebut tidak dapat diklaim;
2. Saudara telah menyerahkan berita acara penyelesaian pekerjaan
(BAPP) kepada KPPN Manado sehingga syarat klaim garansi bank
dimaksud tidak terpenuhi.
▪ Bahwa tanggal 9 Maret 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dan Peejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada Kepala
Otoritas jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara Nomor :
190/DS.TKT/III/2015 Perihal Permohonan klaim garansi Bank Negara
Indonesia (BNI) dengan tembusan kantor pusat PT. Bank Negara
Indonesia selanjutnya kantor pusat PT. Bank Negara Indonesia
meminta konfirmasi ats pemberian perpanjangan Bank Nomor :
14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 atas surat dari kantor
pusat BNI tersebut BNI KCU Manado membuat jawaban berupa surat
penjelasan dan hingga saat ini tidak ada tindak lanjut lagi.
▪ Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui dasar sehingga PT. Andrekon
memperoleh plafond garansi bank Rp. 2.000.000.000,- untuk
penerbitan garansi Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19
desember 2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor :
14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 karena hal tersebut
dapat dijelaskan oleh bagian sentra kredit menengah BNI Manado.
▪ Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.
19. Saksi Deitje Vonny Piay, SE, setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi diangkat oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Kepala Unit
Pemukiman Transmigrasi SP 3 Liandok berdasarkan SK Januari 2015.
Namun saksi berada di lokasi transmigrasi sejak tanggal 23 Desember
2014 bersama-sama dengan warga dari DKI Jakarta 10 KK. ;
▪ Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Kepala Unit
Pemukiman Transmigrasi SP 3 Liandok yaitu sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 129 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Menjaga, melindungi, membela dan membina warga transmigrasi SP
3 liandok.
- Membagi jaminan hidup berupa beras dari Pemprov Sulawesi Utara
kepada warga transmigran liandok.
- Membagi jaminan hidup non beras dari Pemkab. Minahasa Selatan
kepada warga transmigrasi Liandok berupa minyak kelapa, minyak
tanah, gula pasir, kacang hijau, kecap manis, sabun cuci, ikan asin,
garam.
- Membawa warga sekitar ke rumah sakit.
Untuk itu saksi diberi honor oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan sebesar Rp. 600.000,- (enam
ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan lain-lain totalnya mendekati
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan saksi diberi fasilitas 1
(satu) unit rumah dinas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega
Pro.
▪ Bahwa untuk tahap I ada 100 KK dan tahap II ada 10 KK.
▪ Bahwa saat saksi survei lokasi tanggal 22 desember 2014, saksi
mendapati lokasi tahap II transmigrasi Liandok ada 80 unit rumah
dengan keadaan 65 unit siap pakai sedangkan sisa 15 unit Cuma tiang
dengan atap seng ada juga beberapa sudah terpasang dinding papan
beberapa lembar tidak full.
▪ Bahwa pada saat survei 65 unit siap pakai dalam keadaan baik sudah
dicat, kloset terpasang dan lantai dicor walaupun saat itu sudah rusak/
retak.
▪ Bahwa sarana air bersih sudah siap dengan keadaan pipa terpasang
dalam tanah namun beberapa pipa sudah dicuri warga kampung
setempat sehingga airnya tidak mengalir lagi dan fasilitas umum
berupa masjid, puskesmas pembantu dan rumah KUPT sudah selesai
dibangun. Sedangkan jalan sudah dibuka berupa jalan rintisan kalau
jembatan tidak saksi temukan di lokasi.
▪ Bahwa untuk tahap II semestinya 40 KK sudah masuk, 10 KK dari DKI
Jakarta dan akan masuk dalam waktu dekat 30 KK dari Kecamatan
Tompaso Baru. Akan tetapi saat ini ada sekitar 50 unit rumah yang
sudah ditempati oleh penduduk Desa Liandok secara ilegal karena
mereka tidak terdaftar dan mereka juga mencuri seng dan papan serta
kloset rumah yang belum ditempati.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 130 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya
20. Saksi Ahmad Yani, di bawah sumpah saksi pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi sejak tanggal 22
Desember 2014 dalam rangka ikut program transmigrasi berasal dari
Jakarta, sebelumnya saksi tinggal di DKI Jakarta. Keadaan rumah di
lokasi transmigrasi Liandok sangat memprihatinkan, papan yang
dipakai jelek, beralaskan tanah dan tanpa jendela, septi tank hanya
kedalaman 50 cm dan kamar mandi tidak bisa digunakan.;
▪ Bahwa saksi ikut program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil
Depnakertrans DKI Jakarta.;
▪ Bahwa lahan yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan maupun dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu :
- Lahan pekarangan 500 m2
- Lahan usaha 9500 m2
- Selebihnya belum menerima bantuan apapun kecuali, peralatan
pertanian dan tunjangan jatah hidup (sembako).
▪ Bahwa saksi tidak ada diminta uang untuk dapat menempati rumah
transmigrasi tersebut.
▪ Bahwa kondisi rumah yang saksi tempati belum terpasang pintu dan
jendela kaca, papan rumah banyak dimakan ngengat, disekitar tempat
tinggal masih ada beberapa rumah yang belum selesai
pembangunannya, sebagian baru berdiri rangkanya dan sebagian
sudah ada yang roboh dan lahan berupa hutan berantara.
▪ Bahwa saksi memasang pintu dan jendela sendiri. ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.
21. Saksi Kurniawan Satria, di bawah sumpah saksi pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi sejak tanggal 22
Desember 2014 dalam rangka ikut program transmigrasi berasal dari
Jakarta, sebelumnya saksi tinggal di DKI Jakarta. Keadaan rumah di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 131 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
lokasi transmigrasi Liandok sangat memprihatinkan, papan yang
dipakai jelek, beralaskan tanah dan tanpa jendela.;
▪ Bahwa saksi ikut program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil
Depnakertrans DKI Jakarta ;
▪ Bahwa lahan yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan maupun dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu :
- Lahan pekarangan 500 m2
- Lahan usaha 9500 m2
- Selebihnya belum menerima bantuan apapun kecuali, peralatan
pertanian dan tunjangan jatah hidup (sembako).
▪ Bahwa saksi tidak ada diminta uang untuk dapat menempati rumah
transmigrasi tersebut.
▪ Bahwa kondisi rumah yang saksi tempati belum terpasang pintu dan
jendela kaca, papan rumah banyak dimakan ngengat, disekitar tempat
tinggal masih ada beberapa rumah yang belum selesai
pembangunannya, sebagian baru berdiri rangkanya dan sebagian
sudah ada yang roboh dan lahan berupa hutan berantara.
▪ Bahwa saksi memasang pintu dan jendela sendiri.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.
22. Saksi Agus Prasetyo Wibowo, di bawah sumpah saksi pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi sejak tanggal 22
Desember 2014 dalam rangka ikut program transmigrasi berasal dari
Jakarta, sebelumnya saksi tinggal di DKI Jakarta. Keadaan rumah di
lokasi transmigrasi Liandok sangat memprihatinkan, papan yang
dipakai jelek, beralaskan tanah dan tanpa jendela, septi tank hanya
kedalaman 50 cm dan kamar mandi tidak bisa digunakan ;
▪ Bahwa saksi ikut program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil
Depnakertrans DKI Jakarta ;
▪ Bahwa lahan yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan maupun dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu :
- Lahan pekarangan 500 m2
- Lahan usaha 9500 m2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 132 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Selebihnya belum menerima bantuan apapun kecuali, peralatan
pertanian dan tunjangan jatah hidup (sembako).
▪ Bahwa saksi tidak ada diminta uang untuk dapat menempati rumah
transmigrasi tersebut.
▪ Bahwa kondisi rumah yang saksi tempati belum terpasang pintu dan
jendela kaca, papan rumah banyak dimakan ngengat, disekitar tempat
tinggal masih ada beberapa rumah yang belum selesai
pembangunannya, sebagian baru berdiri rangkanya dan sebagian
sudah ada yang roboh dan lahan berupa hutan berantara.
▪ Bahwa saksi memasang pintu dan jendela sendiri.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.
23. Saksi Amiruddin Nouval, di bawah sumpah saksi pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi sejak tanggal 22
Desember 2014 dalam rangka ikut program transmigrasi berasal dari
Jakarta, sebelumnya saksi tinggal di DKI Jakarta. Keadaan rumah di
lokasi transmigrasi Liandok belum dilengkapi pintu dan jendela
sehingga harus dipasang sendiri, septi tank baru dibuat setelah 2 (dua)
hari tinggal, sarana air baru terpasang setelah 1 (satu) hari tinggal,
jamban tidak bagus ;
▪ Bahwa saksi ikut program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil
Depnakertrans DKI Jakarta ;
▪ Bahwa lahan yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan maupun dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu :
- Lahan pekarangan 500 m2
- Lahan usaha 9500 m2
- Selebihnya belum menerima bantuan apapun kecuali, peralatan
pertanian dan tunjangan jatah hidup (sembako).
▪ Bahwa saksi tidak ada diminta uang untuk dapat menempati rumah
transmigrasi tersebut.
▪ Bahwa kondisi rumah yang saksi tempati belum terpasang pintu dan
jendela kaca, papan rumah banyak dimakan ngengat, disekitar tempat
tinggal masih ada beberapa rumah yang belum selesai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 133 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
pembangunannya, sebagian baru berdiri rangkanya dan sebagian
sudah ada yang roboh dan lahan berupa hutan berantara.
▪ Bahwa saksi memasang pintu dan jendela sendiri.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.
24. Saksi Ir. Farry Freyke Liwe, MSc, setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa sekitar tahun 1995 / 1996 saksi bertugas di Dinas PU Provinsi
Sulawesi Utara, saat itu saksi kenal dengan terdakwa DENNY
KONDOY sebagai pelaksana proyek di Dinas PU Provinsi Sulawesi
Utara khususnya Bina Marga ;
▪ Bahwa terhadap penyerahan sejumlah uang berdasarkan keterangan
terdakwa DENNY KONDOY dan bukti pencatatan kartu kontrol
perusahaan terdakwa DENNY KONDOY pada :
a. Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- bertempat di
Manado;
b. Tanggal 8 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- bertempat di Kantor
Bupati Minahasa Selatan;
c. Tanggal 22 Juni 2013 sebesar Rp. 6.500.000,- bertempat di
Kantor Bupati Minahasa Selatan;
d. Tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- bertempat di
Manado;
e. Tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 12.958.453.000,- bertempat
di Manado;
f. Tanggal 15 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- bertempat
di Manado;
g. Tanggal Oktober 2013 sebesar Rp. 7.327.000,- bertempat di
Jakarta untuk membayar biaya hotel dan hiburan;
h. Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- bertempat di
Manado;
Bahwa terhadap penyerahan sejumlah uang tersebut semuanya
tidak benar.
▪ Bahwa saksi tidak pernah membantu terdakwa DENNY KONDOY
dalam pengurusan berkas proyek di Kabupaten Minahasa Selatan.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 134 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan proyek pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok tahun 2013 tersebut dan saksi tidak mengetahui
secara pasti siapa rekanan yang melaksanakan proyek pembangunan
kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013.
▪ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan pekerjaan
pembangunan kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013.
Terhadap Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak
menanggapinya ;
25. Saksi Denny Jefry Kondoy, setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan kawasan transmigrasi
Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun
anggaran 2013-2015 yaitu :
a. Dalam pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban
keluarga tipe 36 sesuai kontrak dilaksanakan oleh PT. Andrekon
Cipta Pratama (Direktur Utama : ELFIAN YOUDI PANGALILA yang
merupakan anak menantu terdakwa) namun pelaksanaan riil di
lapangan dilaksanakan oleh saksi.
b. Dalam pembangunan jalan dan jembatan sesuai kontrak
dilaksanakan oleh CV. Harapan Niaga Kencana (Direktur Utama :
HELLEN F. KONDOY yang merupakan anak perempuan saksi)
namun pelaksanaan riil di lapangan dilaksanakan oleh terdakwa.
c. Dalam pekerjaan tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih
sesuai kontrak dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri (Direktur
Utama : HENGKIE J. KONDOY yang merupakan saudara saksi)
namun pelaksanaan riil di lapangan dilaksanakan oleh saksi.
▪ Bahwa setelah mengetahui adanya pengumuman lelang sehubungan
dengan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok Kab.
Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 dari
website, saksi menyuruh stafnya untuk mengikuti lelang tersebut.
Untuk kepentingan mengikuti lelang tersebut, saksi mempersiapkan
perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang yaitu :
a. PT. Vidi Karya (saksi menjabat sebagai Direktur Utama)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 135 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
b. PT. Karya Kasih Anugerah (Direktur Utama : CHRISTOHN L.
NANGOY)
c. CV. Karya Siaga
d. CV. Esa Keter
e. CV. Altraco
Dengan komitmen apabila sebagai pemenang akan mendapat fee
2,5% dan akhirnya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh
keluarga saksi yang dinyatakan sebagai pemenang pekerjaan.
▪ Bahwa pegawai yang saksi tugaskan untuk membuat dan memasukan
penawaran melalui e-tendering yaitu :
- Sdr. ANTON DJANI (Manager Teknik PT. Vidi Karya)
- Sdr. KRISTIAN SUMENDAP ( Staf Teknik)
▪ Bahwa pegawai yang bertugas mengurus bagian keuangan adalah
sdri. SHINTIA DEWI KUSING.
▪ Bahwa mengenai saksi pernah memberikan sesuatu kepada pihak
Pemkab. Minahasa Selatan atau Dinas terkait untuk pelaksanaan
pekerjaan ini mungkin ada, tapi saksi sudah lupa. saksi mau cek dulu
bagian pembukuan untuk memastikannya.
▪ Bahwa saksi tidak menyelesaikan 100% pekerjaan pembangunan
RTJK tahun 2013 di Liandok, melainkan hanya sekitar 64%.
▪ Bahwa saksi menerima pembayaran 100% senilai Rp. 3.358.500.000,-
terhadap pekerjaan pembangunan RTJK tahun 2013.
▪ Bahwa sampai bisa dibayarkan 100% karena pada bulan Desember
2013 sudah mau tutup anggaran, sebenarnya saksi hanya meminta
pembayaran sebesar volume pekerjaan 64% dan PPK memutuskan
kontrak secara sepihak serta bisa mengklaim jaminan pelaksanaan,
akan tetapi PPK (JOEL CH. KUMAJAS) mengatakan kepada saksi
bahwa dana proyek 100% bisa dicairkan asalkan saksi membuat
jaminan sisa pekerjaan 36% sehingga apabila tidak selsai 100% maka
bisa diklaim jaminan sisa pekerjaan. Dengan demikian maka saksi
membuat garansi bank di BNI sebesar Rp. 1.042.478.000,- dengan
menjaminkan rumah saksi di Politeknik dengan 4 buah sertifikat.
setelah itu garansi bank tersebut saksi serahkan ke JOEL KUMAJAS
selaku PPK dan beliau memprosesnya untuk pencairan dana 100% di
KPPN Manado yang selanjutnya dibayarkan ke rekening PT. Andrekon
Cipta Pratama.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 136 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa saksi menggunakan bahan baku kayu yang saksi tebang dari
proyek tebang tebas pilih dengan membeli ke sdr. JOHN PELENG
selaku Ketua Koperasi setempat yang memiliki Ijin Pengolahan Hutan.
▪ Bahwa bahan baku yang saksi gunakan untuk pembangunan RTJK di
Liandok kebanyakan adalah jenis kayu putih, selebihnya saksi sudah
lupa.
▪ Bahwa dana hasil pekerjaan RTJK tahun 2013 termasuk dana
pencairan 100% digunakan saksi untuk bayar upah pekerja, bayar
sewa alat, beli bahan bakar solar dan bayar bahan material. Untuk
pencairan dana 100% ada juga yang saksi berikan untuk Kepala Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (JEFRY
PRANG) sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan JOEL
KUMAJAS sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi
serahkan di Manado tepatnya dimana, saksi sudah lupa pada akhir
Desember 2013.
▪ Bahwa aset yang dimiliki oleh saksi yaitu :
- 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai, luas tanah 440 m2 luas bangunan
400 m2 seharga Rp. 4.500.000.000,- (dibeli tahun 2011 seharga +
Rp. 800.000.000,-) di Perumahan Materopole Tamansari Manado,
SHMnya sekarang ada di BNI Mando sebagai jaminan kredit.
- 1 (satu) unit rumah dan 1 kantor 2 lantai di atas tanah seluas +
1600 m2 dengan 4 SHM seharga Rp. 4.500.000.000,- di jalan
Politeknik BTN Angkatan Laut Kel. Kairagi II Lingk. IX Manado
SHMnya sekarang ada di BNI Manado sebagai jaminan kredit.
▪ Bahwa saksi pernah memerintahkan karyawan bernama JEAMMY
FERNANDES AER untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Kepala
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan
(JEFRY PRANG) dan kepada sdr. TRULLY BOTTO (Panitia
Pengadaan) serta menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) untuk tiket pesawat ke Jakarta untuk Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (JEFRY
PRANG) dan MAX (staf JEFRY PRANG) di bandara Sam Ratulangi
Manado.
▪ Bahwa saksi sudah lupa jumlah total uang yang diserahkan kepada
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa
Selatan (JEFRY PRANG). Penyerahan uang tersebut pada tahun 2013,
karena mereka telah membantu saksi mendapatkan proyek RTJK
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 137 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
tahun 2013 sehingga ketika mereka ada tamu yang harus dilayani
maka mereka minta uang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi
perintahkan staf saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada
mereka.
▪ Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, mereka menelepon saksi
untuk meminta uang tersebut dan ada juga staf Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (JEFRY
PRANG) yang bernama MAX datang menyampaikan kepada saksi
bahwa Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Minahasa Selatan (JEFRY PRANG) meminta uang ;
▪ Bahwa seingat saksi tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada
Bupati Minahasa Selatan (TETTY PARUNTU) selain saksi
membuatkan kubur untuk ayah TETTY PARUNTU senilai + Rp.
120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2013.
Namun akhirnya uang tersebut diganti oleh TETTY PARUNTU
langsung kepada saksi sekitar awal tahun 2014 di rumah Dinas Bupati
di Amurang ;
▪ Bahwa perusahaan-perusahaan yang saksi kelola yaitu :
- PT. CV. Wira karya Mandiri : Direktur HENGKY KONDOY
- PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur ELFIAN Y. PANGALILA
- PT. Vidi karya : DIrektur DENNY KONDOY
Keempat perusahaan tersebut berkantor di rumah saksi di BTN AL
Lingkungan IX Kairagi II Manado. Semua paket perjalanan (proyek)
keempat perusahaan tersebut termasuk pengelolaan keuangannya
dikelola di rumah saksi tersebut, termasuk mendaftar proyek lewat
internet semuanya di upload di rumah saksi tersebut.
▪ Bahwa urusan pembukuan dan pencatatan keuangan perusahaan
dilakukan oleh saksi SHINTIA DEWI KUSING atas perintah saksi, dan
kemudian dibuatkan kartu kontrol untuk mempermudah pengecekan.
▪ Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada saksi SHINTIA
DEWI KUSING untuk menyerahkan uang langsung kepada Bupati
Minahasa Selatan TETTY PARUNTU atau kepada terdakwa.
▪ Bahwa inisial TT dalam barang bukti kartu kontrol adalah untuk dana
taktis.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 138 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa inisial KD dalam kartu kontrol adalah untuk mencatat uang yang
diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan.
▪ Bahwa saksi pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang
kepada Sdr. EDWIN TULUNGEN, SE yang saksi ketahui merupakan
orang kepercayaan Bupati Minahasa Selatan.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak
pernah menerima pemberian uang dari saksi Denny Jefrie Kondoy ;
26. Saksi Joel CH. Kumajas, ST., setelah mengucapkan janji saksi pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan
keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
▪ Bahwa saksi ada keterkaitan dengan pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
tahun anggaran 2013 yaitu :
- Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan P2KT
Liandok tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Minahasa Selatan Nomor : Kep.02/DS/TKT/I/2013 tanggal 3 Januari
2013 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat
Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT)
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa
Selatan;
- Selaku Bendahara Pengeluaran Program PMKT Ditjen P2MKT pada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor : 3 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013
Tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas
Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun
2013 ;
▪ Bahwa pada kegiatan P2KT yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) adalah Drs. JEFRY PRANG, M.Si (yang pada saat itu
menjabat Plt. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Minahasa Selatan). Selaku Pembuat Pejabat Komitmen berdasarkan
Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
adalah ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 139 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaaan Barang/ Jasa
yang meliputi :
- Spesifikasi teknis barang/ jasa;
- Harga perkiraan sendiri (HPS);
- Rancangan kontrak.
b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
c. Menandatangani kontrak;
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa
kepada PA/ KPA;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada
PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/
KPA setiap triwulan; dan
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :
a. Mengusulkan kepada PA/ KPA :
- Perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
- Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
b. Menetapkan tim pendukung;
c. Menetapkan tim atauu tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia barang/ jasa.
− Bahwa dasar pelaksanaan tugas selaku bendahara adalah
Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2013 (Program
Pembangunan Kawasan Transmigrasi) dengan tugas pokok
melakukan pengelolaan keuangan/ pengeluaran dan
menyetorkan sisa UP/TUP ke kas negara dengan menggunakan
formulir surat setoran bukan pajak.
▪ Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
(P2KT) Liandok tahun 2013 berasal dari APBN Kementrian Tenaga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 140 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Kerja dan Transmigrasi RI sesuai dengan DIPA Nomor : DIPA-
026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar Rp.
6.753.475.000,- dan Revisi DIPA Nomor : DIPA-026.06.4.179036/2013
tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar Rp. 6.666.439.000,-.
▪ Bahwa sesuai pengelompokan jenis kegiatan berdasarkan petunjuk
Operasional Kegiatan tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) Tipe 36 yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon
Cipta Pratama (Direktur Utama : ELFIAN Y. PANGALILA)
berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595/112/DS.TKT/III/2013
tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- masa
pelaksanaan 120 hari kalender (sampai dengan tanggal 24 Juli
2013) dengan masa pemeliharaan 120 hari kalender.
- Adendum Kontrak (I) Nomor : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11
Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan 100
unit Rumah dan Jamban Keluarga berakhir tanggal 23 Juli 2013
diubah menjadi tanggal 21 Oktober 2013.
- Adendum Kontrak (II) Nomor : 780/DSKT/X-2013 tanggal 17
Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan
100 unit Rumah dan Jamban Keluarga berakhir tanggal 21
Oktober 2013 diubah menjadi tanggal 5 Desember 2013.
- Adendum Kontrak (III) Nomor : 966/DSKT/XII-2013 tanggal 16
Desember 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan
100 unit Rumah dan Jamban Keluarga berakhir tanggal 5
Desember 2013 diubah menjadi tanggal 24 Januari 2014.
b. Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) untuk Rumah
Transmigran dan Untuk Fasilitas Umum yang dilaksankan oleh CV.
Minsel Jaya (Direktur Utama : CORY CAROLINA PONGOH)
berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 566/160/DSTKT/IV/2013
tanggal 13 April 2013 nilai kontrak Rp278.020.000,- (dua ratus tujuh
puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) dengan waktu masa
pelaksanaan 120 hari kalender.
- Adendum Kontrak (I) Nomor : 535/DSTKT/VII-2013 tanggal 25
Juli 2013 yang pada pokoknya Pembangunan Sarana Air Bersih
(SAB) untuk Rumah Transmigran dan Untuk Fasilitas Umum
berakhir tanggal 10 Agustus 2013 diubah menjadi tanggal 11
November 2013.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 141 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Adendum Kontrak (I) Nomor : 770/DSKT/X-2013 tanggal 22
Oktober 2013 yang pada pokoknya Pembangunan Sarana Air
Bersih (SAB) untuk Rumah Transmigran dan Untuk Fasilitas
Umum berakhir tanggal 10 November 2013 diubah menjadi
tanggal 9 Desember 2013.
c. Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum (Pembangunan rumah
ibadah 1 unit, Puskesmas Pembantu 1 unit dan Rumah KUPT 1
unit) yang dilaksanakan oleh CV. Berkarya (Direktur Utama :
VENTJE PUSUNG) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :
566/168/DSTKT/III-2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
426.900.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu
rupiah) dengan waktu masa pelaksanaan 120 hari kalender.
- Adendum Kontrak (I) Nomor : 490/DSTKT/VII-2013 tanggal 15
Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan
Fasilitas Umum (Pembangunan rumah ibadah 1 unit,
Puskesmas Pembantu 1 unit dan Rumah KUPT 1 unit)
berakhir tanggal 23 Juli 2013 diubah menjadi tanggal 21
Oktober 2013.
- Adendum Kontrak (II) Nomor : 766/DSKT/X-2013 tanggal 17
Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan
Fasilitas Umum (Pembangunan rumah ibadah 1 unit,
Puskesmas Pembantu 1 unit dan Rumah KUPT 1 unit)
berakhir tanggal 21 Oktober 2013 diubah menjadi tanggal 30
Desember 2013.
d. Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan
oleh CV. Harapan Niaga Kencana (Direktur : HELLEN F. KONDOY)
berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595/113/DS.TKT/III-2013
tanggal 23 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 818.069.000,- dengan
waktu masa pelaksanaan 120 hari kalender.
- Adendum Kontrak (I) Nomor : 497/DSTKT/VII-2013 tanggal 17
Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan Jalan
dan Jembatan berakhir tanggal 23 Juli 2013 diubah menjadi
tanggal 21 Oktober 2013.
- Adendum Kontrak (II) Nomor : 781/DSTKT/X-2013 tanggal 17
Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan berakhir tanggal 21 Oktober 2013 diubah
menjadi tanggal 5 Desember 2013.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 142 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
e. Pekerjaan Tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih yang
dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri (Direktur Utama :
HENGKIE J. KONDOY) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :
595/114/DS.TKT/III-2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
494.360.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus
enam puluh ribu rupiah) dengan waktu masa pelaksanaan 120 hari
kalender.
- Adendum Kontrak (I) Nomor : 462/DSTKT/VII-2013 tanggal 11
Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Tebas, tebang,
potong dan pilah kumpul bersih berakhir tanggal 23 Juli 2013
diubah menjadi tanggal 21 Oktober 2013.
- Adendum Kontrak (II) Nomor : 779/DSTKT/XI-2013 tanggal
17Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Tebas,
tebang, potong dan pilah kumpul bersih berakhir tanggal 21
Oktober 2013diubah menjadi tanggal 5 Desember 2013.
f. Pekerjaan supervisi pembangunan rumah transmigran dan jamban
keluarga, fasilitas umum (rumah ibadah, puskesmas pembantu,
rumag KUPT) , sarana air bersih, jalan dan jembatan, Tebas,
tebang, potong dan pilah kumpul bersih yang dilaksanakan oleh PT.
Mariolta Tumbet Abadi Jaya (Direktur utama : HANS M.
TUMANGKEN, ST, IA) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :
595/135/DS.TKT/IV-2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
205.100.000,- (dua ratus lima juta seratus ribu rupiah) dengan
waktu masa pelaksanaan 120 hari kalender. Ada juga dilakukan
addendum pekerjaan.
▪ Bahwa selaku PPK saksi pernah menetapkan HPS untuk pekerjaan-
pekerjaan tersebut. Adapun cara penyusunan HPS tersebut yaitu saksi
meminta bantuan sdr. HANS TUMANGKEN yang merupakan konsultan
(Direktur utama PT. Mariolta Tumbet Abadi Jaya) untuk menyusun HPS
atas pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebelumnya saksi tidak mengenal
konsultan tersebutdan atas petunjuk dari Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Drs. JEFRY PRANG) agar meminta bantuan
sdr. HANS TUMANGKEN. Pada saat itu menurut Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Drs. JEFRY PRANG) bahwa sdr.
HANS TUMANGKEN sudah berpengalaman sebagai konsultan untuk
pekerjaan yang berkaitan dengan transmigrasi.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 143 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan rumah transmigran
dan jamban keluarga, fasilitas umum (rumah ibadah, puskesmas
pembantu, rumah KUPT), sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas
tebang potong dan pilah kumpul bersih mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
▪ Bahwa kontrak pekerjaan fasilitas umum (rumah ibadah, puskesmas
pembantu, rumah KUPT), sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas
tebang potong dan pilah kumpul bersih sudah selesai dilaksanakan dan
telah dilakukan serah terima pekerjaan. Namun untuk pekerjaan
pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga belum selesai
dilaksanakan.
▪ Bahwa pekerjaan pembangunan rumah transmigran dan jamban
keluarga yang belum selesai dilaksanakan tersebut sudah dilakukan
pembayaran sebesar 100% yang dibayarkan melalui lima termin
pembayaran, yaitu :
- Uang muka (20%) sebesar Rp. 651.549.000,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 April 2013.
- Termin I (40%) sebesar Rp. 879.591.150,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Oktober 2013.
- Termin II (60%) sebesar Rp. 521.239.200,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 November 2013.
- Termin III (100%) sebesar Rp. 1.042.478.400,- sesuai Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.
- Retensi (5%) sebesar Rp. 162.887.250,- sesuai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.
▪ Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sebelum
pelaksanaan realisasi anggaran, saksi bersama PPK P2KT Joel
Kumajas dan Rivaners Suban selaku Bendahara P2KT dipanggil
menghadap Jefri Prang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi selaku KPA, mereka menghadap KPA di ruang kerjanya
yaitu ruang KADIS di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
▪ Bahwa saat itu KPA memberikan pengarahan terhadap pembangunan
100 RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- yang baru
mencapai fisik pekerjaan 65,05% dapat dicairkan anggaran 100%
apabila ada garansi bank sehingga dengan dasar tersebut
pembangunan 100 RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 144 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
3.358.500.000,- dapat dicairkan kepada pihak PT. Andrekon Cipta
Pratama
▪ Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu saksi Rivaners Suban
sudah menginformasikan kepada terdakwa bahwa proyek Liandok ini
belum bisa dicairkan karena pekerjaan belum selesai.
▪ Bahwa saksi mendengar terdakwa kemudian berkata, “NGONI NIN
TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?” Bahwa saksi mendengar
terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang
dekat Bupati Minahasa Selatan.
▪ Bahwa selaku PPK saksi menyetujui melakukan pembayaran sebesar
100% meskipun pekerjaan belum selesai 100% karena saksi
mempertimbangkan adanya ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun
2012 yang menyebutkan apabila pekerjaan tidak selesai penyedia
diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
dan penyedia dikenakan denda (Pasal 93 ayat 1) dengan syarat pihak
penyedia membuat jaminan (garansi bank) sesar 35% dari nilai
kontrak. Pada saat itu, pihak penyedia (PT. Andrekon Cipta Pratama)
menyerahkan garansi bank senilai Rp. 1.042.478.000,- dari Bank BNI
Kantor Cabang Utama Manado Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS
tertanggal 19 Desember 2013. Namun ternyata sampai tambahan 50
(lima puluh) hari, pekerjaan pembangunan RTJK tidak selesai
dilaksanakan oleh penyedia sehingga secara lisan pada tanggal 3
Februari 2014 saksi pernah menanyakan dan berkonsultasi tentang
jaminan (garansi bank) tersebut ke BNI Cabang Manado melalui Ibu
TRISIA dan selanjutnya saksi menindaklanjuti pada tanggal 27 Maret
2014 mengajukan klaim (melalui surat yang diterima Ibu TRISIA).
Setelah itu saksi mendapat pemberitahuan bahwa pihak penyedia (PT.
Andrekon Cipta Pratama) telah membuat jaminan baru senilai Rp.
1.042.478.000,- dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado Nomor
14/OJR/054/4778/JUMAT tertanggal 11 April 2014 dan menyerahkan
garansi bank tersebut. Selanjutnya pada bulan Mei 2014 Tim dari
Inspektorat Kemenakertrans melakukan audit pemeriksaan yang
memerintahkan untuk mencairkan jaminan ke kas negara sehingga
pada tanggal 4 Juni 2014 diajukan klaim ke BNI Cabang Utama
Manado dan karena belum ada tindak lanjut atas klaim tersebut
sehingga pada tanggal 10 Juli 2014 diajukan lagi klaim atas garansi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 145 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
bank tersebut namun pada saat itu ada pemberitahuan dari Ibu TRISIA
bahwa garansi bank senilai Rp. 1.042.478.000,- dari Bank BNI Kantor
Cabang Utama Manado Nomor 14/OJR/054/4778/JUMAT tertanggal 11
April 2014 tersebut sudah dicairkan oleh pihak ketiga meskipun asli
garansi bank tersebut masih tersimpan di Kantor Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan. Walaupun surat
perjanjian pekerjaan ditandatangani oleh sdr. ELFIAN YOUDI
PANGALILA selaku Direktur Utama PT. Andrekon Cipta Pratama,
namun pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh DENNY KONDOY
(mertua sdr. ELFIAN Y. PANGALILA).
▪ Bahwa tindakan saksi menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100%
kepada pelaksana pekerjaan RTJK tersebut diketahui oleh Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (Drs. JEFRY PRANG) karena sebelumnya saksi sudah
melaporkannya.
▪ Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh
PT. Mariolta Tumbet Abadi selaku Konsultan Supervisi, sampai dengan
minggu ke-37 tanggal 2-6 Desember 2013 realisasi bobot pekerjaan
pembangunan RTJK yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta
Pratama adalag sebesar 65,05%.
▪ Bahwa saksi pernah melihat secara langsung proses pelaksanaan
pekerjaan pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga
yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama. Pada saat saksi
ke lokasi bersama dengan pihak konsultan supervisi dan Ketua
Pemeriksa barang dan Jasa (sdr. MAX MANOLONG, S.Sos) pada
tanggal 6 Desember 2013 RTJK yang sudah terbangun sebanyak 88
unit namun belum fungsional dan sebanyak 12 unit baru tapak rumah.
▪ Bahwa mengenai berita acara serah terima (BAST) No.
915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013 yang disebutkan
dalam dokumen pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan
rumah transmigrasi dan jamban keluarga yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekonn Cipta Pratama sebenarnya tidak ada (belum ada) karena
pada saat itu hanya mengambil nomor sebagai syarat kelengkapan
untuk dilakukan pencairan adana di KPPN Manado. BAST tersebut
sudah pernah dibuat namun belum ditandatangani oleh Pemeriksa
Barang karena pekerjaan RTJK belum selesai dilaksanakan. Sampai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 146 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
sekarang ini, fisik BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4
Desember 2013 tidak pernah dibuat.
▪ Bahwa sehubungan dengan adanya pengajuan permintaan
pembayaran dari PT. Andrekon Cipta Pratama kemudian saksi
melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran yang saat itu pelaksanaan fisik baru mencapai 65% tetapi
meminta bayaran sebesar 100% serta mengingat adanya
pemberitahuan dari Kantor KPPN Manado bahwa batas waktu
pembayaran proyek tanggal 19 desember 2013. Saat itu Kepala Dinas
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. JEFRY PRANG) memberikan
petunjuk untuk menyetujui dilakukan pembayaran 100% dengan
petunjuk agar rekanan PT. Andrekon Cipta Pratama diminta untuk
memberikan garansi bank sebesar 35% dari nilai kontrak. Selanjutnya
saksi meminta kepada DENNY KONDOY untuk membuat bank garansi
tersebut. Setelah adanya garansi bank senilai Rp. 1.042.478.000,- dari
Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado No. 13/OJR/083/8375/KAMIS
tertanggal 19 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran termin
III (100%) sebesar Rp. 1.042.478.000,- sesuai SP2D tanggal 27
Desember 2013 melalui rekening PT. Andrekon Cipta Pratama di Bank
BNI (No. Rek : 8799898798 an. Andrekon Cipta Pratama).
▪ Bahwa saksi melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (Drs. JEFRY PRANG) bertempat di ruang kerja Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan namun
waktunya saksi lupa.
▪ Bahwa sebelum PT. Andrekon Cipta Pratama mengajukan permintaan
pembayaran pekerjaan termin III (100%) pernah ada dilakukan rapat
yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013 bertempat di
Hotel Central Manado yang dihadiri diantaranya :
- Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa
Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. JEFRY PRANG).
- Direktorat Pembangunan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Ditjen
P2Ktrans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 3
orang.
- Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (MAX MANOLONG)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 147 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Saksi selaku PPK
- Konsultan Supervisi (HANS TUMANKEN).
Pada rapat tersebut konsultan supervisi melaporkan bahwa
pekerjaan pembangunan RTJK yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama baru mencapai 65% dan salah satu
hasil rapat tersebut yaitu menyetujui memberikan kesempatan
kepada pelaksana pekerjaan RTJK yaitu PT. Andrekon Cipta
Pratama untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan
RTJK sampai dengan 10 Januari 2014.
▪ Bahwa proses pembayaran pekerjaan RTJK termin III (100%) sebesar
Rp. 1.042.478.400,- kepada PT. Andrekon Cipta Pratama sebagai
berikut :
a. Diawali dengan adanya surat permintaan pembayaran dari PT.
Andrekon Cipta Pratama dengan melampirkan progres pekerjaan
sebesar 65,05%.
b. Bahwa selanjutnya saksi (PPK) mengajukan surat permintaan
pembayaran (SSP) ke PPSPM (Ibu SESKA WAJONG) untuk
dibuatkan SPM dengan melampirkan : Surat Permohonan dari
pihak ketiga (rekanan), ringkasan kontrak, garansi bank senilai Rp.
1.042.478.400,- dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado No.
13/OJR/083/8375/KAMIS tertanggal 19 Desember 2013, surat
setoran pajak (SSP), NPWP dan rekening koran.
c. Selanjutnya PPSPM meneliti dan memeriksa kelengkapan
dokumen tersebut untuk dibuatkan surat perintah membayar (SPM)
dan dikirimkan ke KPPN Manado. Dalam SPM dicantumkan nama
pekerjaan, nomor kontrak, nomor BAST dan berita acara
pembayaran serta nomor rekening PT. Andrekon Cipta Pratama.
d. Kemudian KPPN menerbitkan SPPD untuk dilakukan pembayaran
kepada PT. Andrekon Cipta Pratama.
▪ Bahwa saksi menyetujui dan memproses dilakukan pembayaran
kepada pekerjaan RTJK termin III (100%) sebesar Rp. 1.042.478.400,-
kepada PT. Andrekon Cipta Pratama walaupun saksi mengetahui
progres pekerjaan baru mencapai 65,05% karena adanya garansi bank
senilai Rp. 1.042.478.400,- dari Bank BNI Kantor Cabang Utama
Manado No. 13/OJR/083/8375/KAMIS tertanggal 19 Desember 2013.
▪ Bahwa terkait adanya garansi bank senilai Rp. 1.042.478.400,- dari
Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado No. 13/OJR/083/8375/KAMIS
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 148 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
tertanggal 19 Desember 2013, saksi meminta garansi bank karena
pada saat saksi menerima permohonan pembayaran 100% padahal
progres pekerjaan PT. Andrekon Cipta Pratama baru mencapai 65,05%
sehingga saksi meminta petunjuk kepada Kepala Dinas selaku KPA
mengenai hal tersebut dan oleh Kepala Dinas selaku KPA, saksi
disuruh menanyakan ke KPPN Manado dan dari KPPN mengatakan
bahwa bisa dibayarkan 100% tetapi harus ada garansi bank. Setelah
itu saksi menyampaikan hal tersebut kepada KPA kemudian saksi juga
menyampikan kepada DENNY KONDOY untuk membuat dan
menyerahkan garansi bank. Setelah menerima garansi bank senilai Rp.
1.042.478.400,- dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado No.
13/OJR/083/8375/KAMIS tertanggal 19 Desember 2013, saksi
melaporkan kepada kepada Kepala Dinas selaku KPA dan kemudian
saksi diminta untuk mengecek keaslian garansi bank tersebut di Kantor
BNI Cabang Manado. Stelah melakukan pengecekan di Kantor BNI
Cabang Manado kepada sdr. TRISIA (costumer service khusus
jaminan bank) dan mendapat keterangan bahwa garansi bank tersebut
asli diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Manado. Setelah saksi
melaporkan keterangantersebut kepada Kepala Dinas selaku KPA
selanjutnya saksi diperintahkan untuk memproses pembayaran
pekerjaan RTJK termin III (100%) tersebut.
▪ Bahwa orang dari PT. Andrekon Cipta Pratama yang sering
berhubungan dengan saksi selaku PPK dalam kaitannya dengan
pelaksanaan pekerjaan pembangunan RTJK tersebut adalah DENNY
KONDOY, JANCE KONDOY (adik DENNY KONDOY) dan HENGKY
KONDOY (saudara DENNY KONDOY). Selain pekerjaan tersebut,
DENNY KONDOY juga merupakan pelaksana lapangan pekerjaan
pembangunan jalan dan jembatan dan pekerjaan tebas, tebang, potong
dan pilah kumpul bersih. Pada beberapa kali pertemuan, DENNY
KONDOY sering mengatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakannya
tersebut selalu dilaporkan kepada Bupati Minahasa Selatan
(CHRISTIANI EUGENIA PARUNTU).
▪ Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada pekerjaan yang dilaksanakan
oleh DENNY KONDOY tersebut ada arahan atau campur tangan dari
Bupati Minahasa Selatan, namun DENNY KONDOY sering menyebut-
nyebut nama Bupati Minahasa Selatan.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 149 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
▪ Bahwa berkaitan dengan garansi bank, uang tersebut masih ada
karena sertifikat bank garansi asli masih berada di tangan saksi.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak
pernah memerintahkan dilakukan pembayaran 100% ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan
atau pendapat Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang
memberikan pendapat sebagai berikut :
1. Ir. OSCAR HANS KASEKE, MT.
Riwayat Pekerjaan Ahli :
- CPNS (Dosen) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado
tahun 1983;
- PNS (Dosen) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado
tahun 1984;
- Ketua Jurusan Teknik Sipil pada Universitas Sam Ratulangi
Manado tahun 1988;
- Sekretaris Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Universitas
Sam Ratulangi Manado tahun 1994;
- Kepala Laboratorium Transportasi pada Fakultas Teknik jurusan
Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2006;
- Kepala Laboratorium Teknik Perkerasan Jalan dan Bandar Udara
pada Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Sam
Ratulangi Manado tahun 2010 s/d sekarang.
▪ Bahwa ahli pernah diminta untuk memberikan keterangan/ pendapat
sebagai ahli dalam perkara pidana baik di tingkat penyidikan maupun di
muka pengadilan sebagai berikut :
a. Sebagai ahli dalam penyidikan TPK Pembangunan jalan alternatif di
Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.
b. Penyidikan TPK Pembangunan kawasan transmigrasi di Kab.
Minahasa Tenggara tahun 2012.
c. Penyidikan TPK Pembangunan perumahan nelayan di Kab.
Bolaang Mongondow tahun 2012.
d. Penyidikan TPK Pembangunan laboratorium mikro teaching UNIMA
di Tomohon tahun 2011.
e. Penyidikan TPK Pembangunan jembatan bailey di Kab. Kep. Talaud
tahun 2007.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 150 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
f. Penyidikan dan memberikan keterangan di Pengadilan terkait
perkara TPK Pembangunan 20 konstruksi jembatan di Dinas PU
Kab. Kep. Talaud tahun 2011/2012.
g. Penyidikan TPK konstruksi penahan ombak di Matabulu Kab.
Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.
h. Penyidikan TPK Pembangunan terminal Dungingi Gorontalo tahun
2015.
▪ Bahwa spesifikasi ilmu dan keahlian ahli di bidang teknik sipil.
▪ Bahwa benar ahli bersama Ir. RONNY E. PANDALEKE, MT pernah
melakukan pemeriksaan atas kegiatan pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan, khususnya pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit yang dibangun pada tahhun anggaran 2013 dengan
nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh
delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama. Adapun pemeriksaan pekerjaan tersebut
berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam
Ratulangi Manado Nomor : 2642/UN12.7/KP/2015 tanggal 24 Agustus
2015 yang menugaskan Ir. OSCAR HANS KASEKE, MT dan Ir.
RONNY E. PANDALEKE, MT. Keduanya melakukan pemeriksaan
pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 di lokasi transmigrasi Desa
Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan.
▪ Bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013, diawali dengan melakukan
penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak den lampiran-
lampirannya, selanjutnya dilakukan peninjauan hasil pekerjaan
langsung ke lokasi transmigrasi Desa Liandok Kec. Tompaso Baru
Kab. Minahasa Selatan hasil dan melakukan pemeriksaan dengan cara
mendatangi dan memeriksa satu per satu dari bangunan rumah
transmigrasi yang dibangun mencakup elemen-elemen bagian dari
konstruksi rumah tinggal yang sudah jadi mulai dari bangunan bawah
sampai ke bangunan atas sebagaimana tercantum dalam gambar
rencana lampiran dari dokumen kontrak. Pemeriksaan dengan melihat
kondisi yang ada dan teramati pada saat pemeriksaan. Selanjutnya
untuk memperoleh selisih nilai hasil pekerjaan terhadap kontrak
pekerjaan maka berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan tersebut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 151 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
kemudian dihitung kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana
dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak terlaksana.
Bahwa metode yang dilakukan menggunakan standarisasi yaitu :
1. SNI 03-2445-1991 spesifikasi kayu gergajian untuk bangunan
rumah;
2. SNI 03-2847-2002 tata cara perencanaan struktur beton.
Dan berpedoman pada spesifikasi teknis rumah transmigrasi dan
jamban keluarga tipe 36 non panggung yang diterbitkan Kementrian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
▪ Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli dan tim lakukan atas pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 di lokasi transmigrasi Desa
Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan sebagaimana
yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli
Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Liandok Kab. Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara. Pembangunan
rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 sebanyak 100 unit
tahun anggaran 2013 dapat dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan
dan temuan sebagai berikut :
a. BAGIAN DARI BANGUNAN BAWAH RUMAH TIPE 36
- Pada gambar rencana seharusnya setiap tiang utama terdapat
pasangan batu umpak untuk peletakan bawah ujung tiang.
Mestinya untuk setiap bangunan rumah terdapat 12 buah
pasangan batu umpak, namun kenyataannya di semua unit rumah
yang dibangun tidak ada satupun konstruksi umpak ini dibuat.
Peletakan tiang hanya di atas sebuah batu dan malahan ada yang
hanya langsung di atas tanah.
- Elevansi (ketinggian) lantai rumah seharusnya berada 30 cm di
atas permukaan tanah di halaman rumah atau dengan kata lain
permukaan tanah di halaman rumah minus 30 cm di bawah
permukaan lantai. Dari semua bangunan rumah baik yang sudah
didiami maupun yang belum didiami tidak ada satupun yang
dibuat demikian.
- Diantara tiang rumah satu ke tiang lainnya dalam garis saling
tegak lurus semestinya dipasang balok slof beton (bertulang) yang
berfungsi sebagai pengikat lateral antar tiang supaya tidak mudah
berpindah tempat, dan juga berfungsi sebagai penahan tanah di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 152 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
bawah lantai yang ada di dalam bangunan agar ketinggian lantai
dapat terjaga.
- Lantai bangunan rumah dalam gambar renacana tercantum
berupa cor beton setebal 5 cm di atas tanah timbunan padat dan
lapis pasir urug setebal 5 cm tidak dikerjakan demikian. Hanya
dilakukan plesteran setebal + 2 cm dan langsung di atas
permukaan tanah.
b. BAGIAN DARI BANGUNAN ATAS RUMAH TINGGAL TIPE 36
- Tiang-tiang utama yang digambar berukuran 10x10 cm, namun
setelah diperiksa tidak ada satupun dari rumah tinggal yang sudah
berdiri menggunakan balok kayu berukuran demikian. Yang ada
hanya antara 5x7 cm dan 5x10 cm untuk semua unsur balok, baik
untuk tiang utama, tiang pembantu dan juga balok-balok lainnya
yang melintang sampai dengan kuda-kuda atas dan gording
pemikul penutup atap.
- Detail sambungan balok rangka atap tidak ada satupun dibuat
sesuai dengan gambar rencana.
- Penggunaan papan untuk dinding tidak sesuai dengan rancangan
dari segi ketebalannya. Papan untuk dinding rumah yang dalam
spesifikasi teknik tercantum tebal 2,0 cm=20mm, namun yang
terpasang di semua bangunan hanya setebal 10 mm sampai
dengan 15 mm.
- Kayu yang digunakan merupakan jenis kayu dengan mutu yang
sangat rendah. Adapun kondisi penggunaan kayu di bangunan
atas ditemukan rangka atap tidak sesuai, dimensi kayu balok dan
tiang terlalu kecil, ketebalan papan 10 mm (1 cm), tipisnya papan
menyebabkan lengkung, tiang berukuran kecil dan dinding tipis,
ketebalan dinding paling besar 15 mm, engsel pintu menggunakan
karet bekas, tripleks daun pintu hanya satu sisi luar dan
penggunaan kayu yang tidak layak pakai.
c. JAMBAN KELUARGA
- Semua septik tank tidak dibangun sesuai gambar design.
- Plat beton bertulang penutup lubang septik tank yang seharusnya
berupa plat beton bertulang dengan tebal 10 cm dan dibuat pre-
cast, hanya berupa beton cor mutu rendah dengan ketebalan
kurang dari 7 cm dan hanya di cor in-situ di atas papan mal
(bekesting) yang tidak dilepas dan tanpa besi tulangan.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 153 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Lubang galian yang seharusnya dengan kedalaman total 2,00 m
dan dilengkapi peresapan hanya dibuat sedalam kurang dari 50
cm tanpa peresapan.
- Pasangan dinding bata di sekeliling lubang bagian atas septik tank
tidak dikerjakan.
- Pipa bangunan PVC diameter 1,5” setinggi 1,3 m tidak terpasang.
- Pipa pembuangan kotoran dari kloset seharusnya diamteter 4”
tapi yang terpasang hanya 3”.
d. BANGUNAN-BANGUNAN YANG TIDAK SELESAI
- Semua bangunan rumah tinggal, ternyata tidak diselesaikan 100%
sesuai dengan kontrak.
- Terdapat beberapa rumah yang dianggap sudah selesai namun
setelah diperiksa ternyata tidak sesuai dengan kontrak.
- Ditemukan juga ada rumah yang belum dibangun sama sekali.
▪ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 di lokasi transmigrasi Desa
Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan, setelah dihitung
kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana dilanjutkan dengan
analisa harga pekerjaan yang tidak terlaksana, atas hasil pekerjaan
tersebut ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan
kontrak total sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh
puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :
No
Nomor
Bangunan
RTJK
Jumlah Harga
Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)
1 Nomor 1
s/d 10
335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75
2 Nomor 11
s/d 20
335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01
3 Nomor 21
s/d 30
335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71
4 Nomor 31
s/d 40
335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46
5 Nomor 41
s/d 50
335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68
6 Nomor 51
s/d 60
335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63
7 Nomor 61 335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 154 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
s/d 70
8 Nomor 71
s/d 80
335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86
9 Nomor 81
s/d 90
335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47
10 Nomor 91
s/d 100
335.859.011,43 - 335.859.001,43
Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26
Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan
tanggapan ;
2. Ir. RONNY ESTEFANUS PANDALEKE, MT
▪ Bahwa benar ahli sebagai ahli dalam perkara pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa selatan Provinsi Sulawesi
Utara tahun anggaran 2013 ada Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik
Universitas Sam Ratulangi Nomor : 2678/UN12.7/KP/2015 tanggal 27
Agustus 2015.
▪ Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli yaitu sebagai berikut :
RIWAYAT PEKERJAAN :
- Tahun 1989-1990 Konsultan;
- Tahun 1991-1993 Direktur Teeknik CV. Saweko Citra;
- Tahun 1993-saat ini sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Sam
Ratulangi Manado;
- Tahun 2010-saat ini diangkat sebagai Kepala Laboratorium Struktur
dan Matrial Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.
▪ Bahwa ahli pernah diminta untuk memberikan keterangan/ pendapat
sebagai ahli dalam perkara pidana baik di tingkat penyidikan maupun di
muka pengadilan sebagai berikut :
a. Sebagai ahli dalam penyidikan TPK Pembangunan jalan
alternatif di Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.
b. Penyidikan TPK Pembangunan kawasan transmigrasi di Kab.
Minahasa Tenggara tahun 2012.
c. Penyidikan TPK Pembangunan perumahan nelayan di Kab.
Bolaang Mongondow tahun 2012.
d. Penyidikan TPK Pembangunan laboratorium mikro teaching
UNIMA di Tomohon tahun 2011.
e. Penyidikan TPK Pembangunan jembatan bailey di Kab. Kep.
Talaud tahun 2007.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 155 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
f. Penyidikan dan memberikan keterangan di Pengadilan terkait
perkara TPK Pembangunan 20 konstruksi jembatan di Dinas PU
Kab. Kep. Talaud tahun 2011/2012.
g. Penyidikan TPK konstruksi penahan ombak di Matabulu Kab.
Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.
h. Penyidikan TPK Pembangunan terminal Dungingi Gorontalo
tahun 2015.
▪ Bahwa spesifikasi ilmu dan keahlian ahli di bidang teknik sipil.
▪ Bahwa benar ahli bersama Ir. OSCAR HANS KASEKE, MT pernah
melakukan pemeriksaan atas kegiatan pembangunan kawasan
transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan, khususnya pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit yang dibangun pada tahhun anggaran 2013 dengan
nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh
delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama. Adapun pemeriksaan pekerjaan tersebut
berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam
Ratulangi Manado Nomor : 2642/UN12.7/KP/2015 tanggal 24 Agustus
2015 yang menugaskan Ir. OSCAR HANS KASEKE, MT dan Ir.
RONNY E. PANDALEKE, MT. Keduanya melakukan pemeriksaan
pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 di lokasi transmigrasi Desa
Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan.
▪ Bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013, diawali dengan melakukan
penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak den lampiran-
lampirannya, selanjutnya dilakukan peninjauan hasil pekerjaan
langsung ke lokasi transmigrasi Desa Liandok Kec. Tompaso Baru
Kab. Minahasa Selatan hasil dan melakukan pemeriksaan dengan cara
mendatangi dan memeriksa satu per satu dari bangunan rumah
transmigrasi yang dibangun mencakup elemen-elemen bagian dari
konstruksi rumah tinggal yang sudah jadi mulai dari bangunan bawah
sampai ke bangunan atas sebagaimana tercantum dalam gambar
rencana lampiran dari dokumen kontrak. Pemeriksaan dengan melihat
kondisi yang ada dan teramati pada saat pemeriksaan. Selanjutnya
untuk memperoleh selisih nilai hasil pekerjaan terhadap kontrak
pekerjaan maka berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan tersebut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 156 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
kemudian dihitung kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana
dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak terlaksana.
Bahwa metode yang dilakukan menggunakan standarisasi yaitu :
1. SNI 03-2445-1991 spesifikasi kayu gergajian untuk bangunan
rumah;
2. SNI 03-2847-2002 tata cara perencanaan struktur beton.
Dan berpedoman pada spesifikasi teknis rumah transmigrasi dan
jamban keluarga tipe 36 non panggung yang diterbitkan Kementrian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
▪ Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli dan tim lakukan atas pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 di lokasi transmigrasi Desa
Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan sebagaimana
yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli
Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Liandok Kab. Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara. Pembangunan
rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 sebanyak 100 unit
tahun anggaran 2013 dapat dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan
dan temuan sebagai berikut :
a. BAGIAN DARI BANGUNAN BAWAH RUMAH TIPE 36
- Pada gambar rencana seharusnya setiap tiang utama terdapat
pasangan batu umpak untuk peletakan bawah ujung tiang.
Mestinya untuk setiap bangunan rumah terdapat 12 buah
pasangan batu umpak, namun kenyataannya di semua unit rumah
yang dibangun tidak ada satupun konstruksi umpak ini dibuat.
Peletakan tiang hanya di atas sebuah batu dan malahan ada yang
hanya langsung di atas tanah.
- Elevansi (ketinggian) lantai rumah seharusnya berada 30 cm di
atas permukaan tanah di halaman rumah atau dengan kata lain
permukaan tanah di halaman rumah minus 30 cm di bawah
permukaan lantai. Dari semua bangunan rumah baik yang sudah
didiami maupun yang belum didiami tidak ada satupun yang
dibuat demikian.
- Diantara tiang rumah satu ke tiang lainnya dalam garis saling
tegak lurus semestinya dipasang balok slof beton (bertulang) yang
berfungsi sebagai pengikat lateral antar tiang supaya tidak mudah
berpindah tempat, dan juga berfungsi sebagai penahan tanah di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 157 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
bawah lantai yang ada di dalam bangunan agar ketinggian lantai
dapat terjaga.
- Lantai bangunan rumah dalam gambar renacana tercantum
berupa cor beton setebal 5 cm di atas tanah timbunan padat dan
lapis pasir urug setebal 5 cm tidak dikerjakan demikian. Hanya
dilakukan plesteran setebal + 2 cm dan langsung di atas
permukaan tanah.
b. BAGIAN DARI BANGUNAN ATAS RUMAH TINGGAL TIPE 36
- Tiang-tiang utama yang digambar berukuran 10x10 cm, namun
setelah diperiksa tidak ada satupun dari rumah tinggal yang sudah
berdiri menggunakan balok kayu berukuran demikian. Yang ada
hanya antara 5x7 cm dan 5x10 cm untuk semua unsur balok, baik
untuk tiang utama, tiang pembantu dan juga balok-balok lainnya
yang melintang sampai dengan kuda-kuda atas dan gording
pemikul penutup atap.
- Detail sambungan balok rangka atap tidak ada satupun dibuat
sesuai dengan gambar rencana.
- Penggunaan papan untuk dinding tidak sesuai dengan rancangan
dari segi ketebalannya. Papan untuk dinding rumah yang dalam
spesifikasi teknik tercantum tebal 2,0 cm=20mm, namun yang
terpasang di semua bangunan hanya setebal 10 mm sampai
dengan 15 mm.
- Kayu yang digunakan merupakan jenis kayu dengan mutu yang
sangat rendah. Adapun kondisi penggunaan kayu di bangunan
atas ditemukan rangka atap tidak sesuai, dimensi kayu balok dan
tiang terlalu kecil, ketebalan papan 10 mm (1 cm), tipisnya papan
menyebabkan lengkung, tiang berukuran kecil dan dinding tipis,
ketebalan dinding paling besar 15 mm, engsel pintu menggunakan
karet bekas, tripleks daun pintu hanya satu sisi luar dan
penggunaan kayu yang tidak layak pakai.
c. JAMBAN KELUARGA
- Semua septik tank tidak dibangun sesuai gambar design.
- Plat beton bertulang penutup lubang septik tank yang
seharusnya berupa plat beton bertulang dengan tebal 10
cm dan dibuat pre-cast, hanya berupa beton cor mutu
rendah dengan ketebalan kurang dari 7 cm dan hanya di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 158 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
cor in-situ di atas papan mal (bekesting) yang tidak dilepas
dan tanpa besi tulangan.
- Lubang galian yang seharusnya dengan kedalaman total
2,00 m dan dilengkapi peresapan hanya dibuat sedalam
kurang dari 50 cm tanpa peresapan.
- Pasangan dinding bata di sekeliling lubang bagian atas
septik tank tidak dikerjakan.
- Pipa bangunan PVC diameter 1,5” setinggi 1,3 m tidak
terpasang.
- Pipa pembuangan kotoran dari kloset seharusnya diamteter
4” tapi yang terpasang hanya 3”.
d. BANGUNAN-BANGUNAN YANG TIDAK SELESAI
- Semua bangunan rumah tinggal, ternyata tidak diselesaikan 100%
sesuai dengan kontrak.
- Terdapat beberapa rumah yang dianggap sudah selesai namun
setelah diperiksa ternyata tidak sesuai dengan kontrak.
- Ditemukan juga ada rumah yang belum dibangun sama sekali.
▪ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas pekerjaan
pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 di lokasi transmigrasi Desa
Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan, setelah dihitung
kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana dilanjutkan dengan
analisa harga pekerjaan yang tidak terlaksana, atas hasil pekerjaan
tersebut ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan
kontrak total sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh
puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :
No
Nomor
Bangunan
RTJK
Jumlah Harga
Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)
1 Nomor 1
s/d 10
335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75
2 Nomor 11
s/d 20
335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01
3 Nomor 21
s/d 30
335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71
4 Nomor 31
s/d 40
335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46
5 Nomor 41
s/d 50
335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 159 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
6 Nomor 51
s/d 60
335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63
7 Nomor 61
s/d 70
335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27
8 Nomor 71
s/d 80
335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86
9 Nomor 81
s/d 90
335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47
10 Nomor 91
s/d 100
335.859.011,43 - 335.859.001,43
Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26
Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan
tanggapan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan
memberikan keterangan sebagai berikut :
• Bahwa terdakwa menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos
terhitung bulan Juli 2012 s/d 31 Desember 2014 berdasarkan Surat
Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor 800 / 761 / BKDD / VII
/ 2012 tanggal 3 juli 2012. Kemudian terdakwa menjabat sebagai
Kadisnakertranssos terhitung 31 Desember 2014 sampai dengan
sekarang berdasarkan SK Bupati Minahasa Selatan.
• Bahwa tugas selaku Plt Kadisnakertranssos adalah mengkoordinasikan
program dan kegiatan di lingkungan sosnakertrans berdasarkan Surat
Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan.
• Bahwa pada tahun 2013, Kabupaten Minahasa Selatan ada menerima
bantuan dari pusat untuk program P2MKT (Program Pembinaan
Masyarakat Transmigrasi) dengan dana (terlampir dalam DIPA) dan
program P2KT (Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi)
dengan dana (terlampir dalam DIPA).
• Selanjutnya proses permohonan adalah sebagai berikut :
- Usulan program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari Kabid
Transmigrasi yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Selatan
(terlampir) selanjutnya dari Bupati Minahasa Selatan mengusulkan
kepada Gubernur Sulawesi Utara (berisi anggaran yang diperlukan
dan item kegiatan) dan dari Gubernur diteruskan kepada
Kementerian.
- Setelah dibahas oleh pihak Kementerian dan mendapat persetujuan
dari pihak Kementerian maka Kementerian memasukan ke dalam
DIPA tugas pembantuan Kab. Minahasa Selatan.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 160 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Setelah dimasukan kedalam DIPA tugas pembantuan Kab.
Minahasa Selatan kemudian terdakwa diundang ke Kementerian
untuk menerima DIPA yang ditindaklanjuti dengan proses penelitian
dan penelaahan DIPA, perencanaan dan pelaksanaan barang dan
jasa.
• Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
berdasarkan berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang/
Jasa (KPB) tanggal 4 Januari 2013 dengan lampiran tugas sesuai
dengan Petunjuk Operasional Kegiatan dari Dirjen P2KT yaitu :
- Melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran
pada satuan kerja yang bersangkutan;
- Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Mencermati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebankan pengeluaran anggaran pada satuan kerja yang
bersangkutan;
- Memerintahkan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan
Pengadaan Barang/ Jasa, Pantia Pemeriksa dan Penerima Barang/
Jasa, Petugas Akuntansi Keuangan dan Barang Milik Negara,
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pembuat Daftar gaji
untuk Pusa, Pemegang uang muka (PUM) di lingkungan satker
yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan;
- Membentuk unit akuntansi keuangan dan barang milik negara pada
satuan kerja yang bersangkutan;
- Melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan
terhadap pembukuan bendahara pengeluaran dan bendahara
penerimaan;
- Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;
- Menyampaikan laporan keuangan dan rekening pemerintah pada
satuan kerja yang bersangkutan.
• Bahwa dana untuk kegiatan program P2KT (Pembinaan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi) di Kabupaten Minahasa Selatan dipergunakan
sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 161 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
- Pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36
sebanyak 100 unit;
- Pembangunan fasilitas umum seperti puskesmas pembantu, rumah
Kepala UPT dan pembangunan rumah ibadah;
- Pembangunan jalan dan jembatan;
- Tebang, potong dan pilah kumpul bersih;
- Pembangunan sarana air bersih;
- Supervisi.
Proses pelaksanaan dilakukan dengan metode pelelangan umum
dengan 6 (enam) paket, dimana salah satu paket tersebut adalah :
Paket pekerjaan pembangunan 100 (seratus) unit rumah
transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 dengan nilai pagu dan
HPS Rp. 3.400.000.000,- pelaksana kegiatan PT. Andrekon Cipta
Pratama dengan nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,-
• Bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan sekarang berdasarkan hasil
pemeriksaan konsultan sebesar 65%.
• Bahwa pada bulan Desember 2013 dengan tanggal terdakwa lupa,
sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ada memanggil konsultan (HEIN
TUMANGKEN) dengan PPK (JOEL) ke ruangan terdakwa tepatnya di
ruangan Kadisnakertranssos komplek Kantor Bupati Minahasa Selatan
untuk mengevaluasi kegiatan, saat itu terdakwa bertanya kepada
konsultan tentang progres pelaksanaan pekerjaan RTJK dan masalah
yang dihadapi di lapangan kemudian HEIN TUMANGKEN menjawab
pemborong sulit untuk diatur sehingga sampai dengan Desember 2013
progres pekerjaan masih 65%. Selanjutnya setelah mendengar hal
tersebut terdakwa memerintahkan PPK untuk membuat teguran
kepada pemborong agar pemborong mempercepat pekerjaannya.
Setelah selesai pembicaraan terdakwa dengan PPK dan Konsultan
tersebut, selanjutnya untuk kegiatan tersebut dibayarkan 100% dengan
kronologis sebagai berikut :
- Pelaksana kegiatan mengajukan perpanjangan waktu kepada PPK.
Selanjutnya PPK melapor kepada terdakwa perihal permohonan
perpanjangann tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada PPK
apa ada peraturan yang menjadi dasar untuk perpanjangan waktu
selanjutnya PPK menjawab ada yaitu Perpres Nomor 70 dengan
syarat pelaksana kegiatan membuat garansi bank dan terdakwa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 162 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
juga bertanya dan memerintahkan PPK untuk pengecekan di KPPN
Manado apakah garansi bank tersebut dapat dijadikan dasar untuk
perpanjangan waktu.
- Setelah PPK melakukan penngecekan ke KPPN Manado perihal
garansi bank tersebut dan dijawab bahwa garansi bank bisa
dijadikan dasar untuk perpanjangan waktu sekaligus pembayaran
untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Bahwa terdakwa mengetahui saat pencairan tersebut pekerjaan masih
belum selesai 100%, akan tetapi sebelum pembayaran 100% terdakwa
melaksanakan rapat dan memerintahkan PPK kalau tidak bisa
dicairkan jangan dipaksakan untuk dicairkan.
• Bahwa selaku KPA sehubungan dengan pembayaran kepada
pelaksana kegiatan PT Andrekon Cipta Pratama tidak ada dokumen
yang terdakwa tanda tangani.
• Bahwa prosedur pencairan dana dari Pengguna barang ke penyedia
barang (PT. Andrekon Cipta Pratama) adalah sebagai berikut :
- PT. Andrekon Cipta Pratama mengajukan permohonan pembayaran
(termin) kepada PPK dengan melampirkan bukti-bukti kemajuan
pekerjaan di lapangan, selanjutnya PPK menugaskan Konsultan
Pengawas (CV. Mariolta) melakukan pengecekan ke lapangan
setelah dibuatkan laporan telah sesuai selanjutnya dilaporkan
kepada PPK.
- PPK membuat berita acara kemajuan pekerjaan bersama konsultan
yang selanjutnya diteruskan ke penguji SPM (HELENA A.Z.
WAJONG, SE) untuk dilakukan penelitian dan setelah dinyatakan
benar maka diterbitkan SPM.
• Bahwa terdakwa ada melakukan pengecekan perihal pencairan
tersebut dengan cara memanggil penerbit SPM, PPK dan Bendahara.
• Bahwa untuk pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban
keluarga tipe 36 sebanyak 100 unit setiap bulannya terdakwa
melaporkan ke Kementerian.
• Bahwa perihal garansi bank nomor 14/OJR/054/4778/JUMAT yang
dikeluarkan BNI, terdakwa ada memerintahkan PPK (sebelum
dilakukan pembayaran 100%) untuk melakukan pengecekan ke BNI
dan setelah dilakukan pengecekan PPK melaporkan kepada terdakwa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 163 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
bahwa garansi tersebut asli dan memang benar uang tersebut ada di
BNI.
• Bahwa dengan kapasitas terdakwa selaku Kepala Dinas di bulan
Oktober 2014, terdakwa memerintahkan PPK untuk memanggil sdr.
ELFIAN guna mengetahui niat dan kesanggupan yang bersangkutan
sehingga dibuatlah surat pernyataan yang berisi pernyataan
kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100%.
• Bahwa terdakwa mengetahui perihal pekerjaan RTJK yang
dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama tersebut sudah cair
100% meskipun progres pekerjaan masih 65% karena ada jaminan.
• Bahwa selaku KPA terdawa tidak mencegah terjadinya pembayaran
100% karena pada saat terdakwa ke PPK dan dijawab oleh PPK
bahwa ada jaminan dari pemborong oleh karenanya terdakwa
memerintahkan PPK melaksanakan sesuai dengan ketentuan.
• Bahwa pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013 dalam
setiap rapat staf terdakwa ada memerintahkan kepada PPK untuk
dibuat pemutusan kontrak dan sisa dana disetorkan ke kas negara.
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan
beberapa alat bukti surat-surat dan barang bukti lainnya yang telah
dilakukan penyitaan berupa :
Alat Bukti Surat :
Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27 Agustus 2015,
Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Type 36
sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013 ;
Barang Bukti :
1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No : DIPA -
025.06.4.179036/2013
2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan 2013.
3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2013
4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2013
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 164 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No :
Kep 02 / DS,TKT / I / 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No : 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013
7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013
8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan
Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe 36
(RJTK) Nomor : 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 PT.
Andekron Cipta Pratama
9. Asli SPM No : 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran Uang
Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT. Andekron Cipta
Pratama
10. Asli SPM No : 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran Termin I
(40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama
11. Asli SPM No : 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran Termin 2
(60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama
12. Asli SPM No : 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Termin
(100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama
13. Asli SPM No : 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Retensi
(5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama
14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal 2-
6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK
15. Asli Adendum kontrak No : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013
antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan PT.
Andekron Cipta Pratama
16. Asli Adendum kontrak No : 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17 Oktober
2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
dengan PT. Andekron Cipta Pratama
17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No :
878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 165 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan
Pengawas
18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No :
904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur
Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan
Pengawas
19. Asli Surat Berita Acara Rapat No : 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat
Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa Selatan
20. Asli Surat Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati
Minahasa Selatan
21. Asli surat pernyataan PT. ANDRKON CIPTA PRATAMA oktober
2014.
22. Asli surat laporan Nomor : 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April 2013
kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan program
/ kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013.
23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP
Kabupaten Minahasa Selatan.
24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi Nomor :
38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada Bupati Minahasa
Selatan.
25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT
tahun 2013 No. Dipa026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012
kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans.
26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program
pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas
Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor : 278 / IJ / AHP / II / 2014
tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor : 566/135/DSTKT/IV/2013
tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK,
fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas tebang
potong pila kumpul bersih PT. MARIOLTA TUMBET ABADI.
28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan
jamban keluarga tipe 36 non panggung.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 166 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November 2013.
30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember 2013.
31. Asli laporan pelaksaan hasil pelaksanaan tender program / kegiatan
pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Nomor :
230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran.
32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap terima
penempatan Nomor : 688/BMS/XII-2013 tanggal 2 Desember 2013
kepada Gubernur Sulawesi Utara.
33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan
pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor : 62 / DISHUT /
MS / II / 2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara kesepakatan.
34. Asli surat berita acara rapat Nomor : 839 / DSTKT / XI-2013 tanggal
04 November 2013.
35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor : 650 /
DS.TKT / X / 2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT
Kemenakertrans R.I.
36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor : 539 /
DS.TKT / VIII / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
Propinsi Sulawesi Utara.
37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013.
38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014.
39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2013.
40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014.
41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No:13 / OJR / 83 /
8375 / KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari :
a. Asli Garansi Bank No:13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19
Desember 2013.
b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT.
ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 167 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
c. Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT
ANDREKON CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang
Manado 18 Desember 2013.
d. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
e. Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan
rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK)
Nomor : 02 / BAST / DSTKT / XII-2013
f. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 /
DS.TKT / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
3.358.500.000,-
g. Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur
Jenderal Pembendarahan Nomor : Per-42/PB2013
h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan
Garansi Bank Nomor : (1) 2013 / MNM / PPGB-002 (plafond
Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal 25 Maret 2013.
42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No:14 / OJR / 054 /
4778 / JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari :
a. Copy Bank Garansi No : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11
April 2014.
b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT
ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014.
c. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA.
d. Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi
Bank dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi
Bank No : 248/DSTKT/IV tanggal 3 April 2014 kepada
Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Utama Manado.
e. Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur
Jenderal Pembendaharaan Nomor : Per-42/PB 2013.
f. Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi).
g. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595
/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
3.358.500.000,-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 168 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan
Garansi Bank Nomor : (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon
Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal tanggal 3 April
2014
43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negra Indonesia Nomor :
190/DS.TKT/III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala Otoritas Jasa
Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.
44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat
diselesaikan Nomor : 231/DSTKT/III/2014 kepada PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.
45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor :
487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.
46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA Nomor : MNM/2/155 tanggal 21 Juli 2014 kepada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.
47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT. VIDI KARYA
2013.
48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat.
49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang
pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010.
50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDREKON CIPTA
PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS
DANIEL ISMAWI ,S.H. SK. Menteri Kehakiman R.I tanggal 8
November 1989.
51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT. VIDI KARYA
Group tahun 2013.
52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih , air kotor,
bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa Selatan.
53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati
pekerjaan relling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.
53.091.000,-
54. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan
instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem
atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp. 15.000.000,-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 169 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas nama
KOMET.
57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS.
58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO
59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.
62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan
pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR (AMANG).
63. Kartu kontrol atas nama “TT” proyek kantor Bupati, Pagar dan Guest
House.
64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD.
65. Kartu kontrol nama FI.
66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN.
67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN.
68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
atas nama JANTJE.
69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
atas nama DIDI nilai kontrak Rp. 541.000.000,-
70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati Minsel
pekerjaan pemasangan alaram atas nama AGUS.
71. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel dan
rumah dinas B. Minsel.
73. Perjanjian subkontrak Nomor : 02 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal
tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
74. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal
pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru tanggal empat april dua ribu tiga belas.
76. Perjanjian subkontrak Nomor : 03 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal
tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 170 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah liandok.
78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program Pembangunan
Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan pembangunan jalan dan
jembatan lokasi SP.3 Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran
2013.
79. Permintaan uang upah kerja ( KAS BON) proyek rumah dinas minsel.
80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan mekanikal
plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan.
81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas minsel.
82. Surat tentang hasil kerja.
83. Surat pengeluaran uang.
84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name :
SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukan dalam tas
warna hitam merek vaio.
85. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna hitam.
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
lebih lanjut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perlu
dikemukakan bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara
Pemeriksaan persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam putusan ini, dan harus dianggap sebagai telah dimuat pula
selengkapnya dalam putusan ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,
keterangan ahli serta keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan
bukti surat yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta - fakta
sebagai berikut ;
1. Bahwa benar terdakwa Drs. Jefry Prang, M.Si adalah seorang Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan pada
tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawali dengan terlebih
dahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos terhitung bulan
Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat
Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor : 800/761 / BKDD / VII
/ 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwa menjabat sebagai Kepala
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabvupaten Minahasa
Selatan terhitung 31 Desember 2014 sampai dengan sekarang
berdasarkan SK Bupati Minahasa Selatan.;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 171 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
2. Bahwa benar dalam kapasitas dan jabatan tersebut, terdakwa Drs. Jefry
Prang, MSi juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan
Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa
Pengguna Barang / Jasa (KPB) ;
3. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, telah pula ditunjuk sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Joel CH. Kumajas, ST.
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : Kep.02 / DS / TKT /
1 / 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan ;
4. Bahwa dalam pengelolaan anggaran dana Program Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian tahun 2013, maka telah pula ditunjuk sebagai
Pejabat penguji SPP dan SPM yakni H.A.Z. Wajong, ST sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 3
Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola
Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas
Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun
2013 ;
5. Bahwa benar Tahun Anggaran 2013 terdapat kegiatan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang berasal dari
APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang
merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan
lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor:
DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar
Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-026.06.4.179036 /
2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai yang dianggarkan
sebesar Rp.6.666.439.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh enam
juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Bahwa dalam DIPA tersebut terdapat bagian mata anggaran yang
diperuntukkan bagi paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 172 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
dan Jamban Keluarga (RTJK) untuk sebanyak 100 (seratus) unit type 36
dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar empat ratus
tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2013 berdasarkan DIPA Nomor : 426.06..4.179036/2013 ;
7. Bahwa benar berdasarkan dokumen pengadaan, maka untuk kegiatan
pengadaan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)
sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah dilakukan lelang
umum dengan jenis pelelangan pemilihan langsung secara elektronik
(e-tendering) dengan metode pasca kualifikasi 1 file system gugur ;
8. Bahwa benar dalam pelaksanaan lelang terhadap paket kegiatan
pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigransi dan Jamban
Keluarga (RTJK) Type 36 dikuti oleh 5 perusahanan atau calon
penyedia jasa, yakni CV. Kita Waya, PT. Karya Murni Anugherah, PT.
Karya Kasih Anungerah, dan PT. Andrekon Cipta Pratama, dan PT. Vidi
Karya, selanjutnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah
PT. Andrekon Cipta Pratama, dengan Direkturnya Elfian Youdi
Pangalila, dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.358.500.000,- (tiga
milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100 (seratus) unit Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36 di Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan
berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III / 2013
tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.358.500.000,-
(tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
yang ditandatangtangani oleh Joel CH. Kumajas, ST selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerjua dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku pihak Pemberi
Pekerjaan dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT. Andrekon
Cipta Pratama selaku pihak Penyedia Jasa, namun dalam kenyataannya
pelaksanaan pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh Denny Jefry Kondoy
selaku pemilik / owner sesungguhnya dari PT. Andrekon Cipta Pratama,
sedangkan Direktur Elfian Youdi Pangalila hanyalah bersifat formalitas ;
10. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengalami
keterlambatan maka dibuat Addendum Kontrak (1) Nomor : 469 /
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 173 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
DSTKT / VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan
Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 dirubah
menjadi tanggal 21 Oktober 2013, dan selanjutnya ternyata pekerjaan
Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)
belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor :
780 / DSKT / X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya
Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan
Jamban Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah
menjadi tanggal 5 Desember 2013 ;
11. Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama dengan Direkturnya Elfian Youdi
Pangalila sebagai pihak Penyedia Jasa, dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)
sebanyak 100 (seratus) unit, type 36 di Desa Liandok Kecamatan
Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, sepenuhnya dikendalikan
dan dilaksanakan oleh Denny Jefry Kondoy dimana di persidangan
terungkap pula fakta bahwasanya Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama
yakni Elfian Youdi Pangalila adalah menantu dari Denny Jefry Kondoy ;
12. Bahwa realisasi dari kontrak paket kegiatan Pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga sebanyak 100 (seratus) unit type 36
tersebut, telah dicairkan dana dengan termyn sebagai berikut :
1. Pembayaran Uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D
Nomor : 391592 D / 049 / 112 tertanggal 3 April 2013 dengan
jumlah Rp 671.700.000,- dipotong pajak PPH sebesar Rp.
20.151.000,- total yang dibayarkan sebsar Rp. 651.549.000,- ;
2. Pembayaran kedua termin I (satu) dengan progress pekerjaan
sebesar 40% berdasarkan SP2D Nomor : 418673D / 049 / 112
tertanggal 17 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 906.795.000,-
dipotong pajak PPH Rp. 27.203.850,- total yang dibayarkan sebesar
Rp. 879.591.150,- ;
3. Pembayaran termin kedua dengan progress pekerjaan sebesar
60% berdasarkan SP2D Nomor : 421330 D / 049 / 112 tertanggal
1 November 2013 dengan jumlah Rp. 537.360.000,- potong PPH
Rp. 16.120.800,- total yang dibayarkan Rp. 521.239.200,-
4. Pembayaran termin III dengan progress pekerjaan sebesar Rp.
100% berdasarkan SP2D Nomor : 434609 D / 049 / 112 tertanggal
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 174 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
27 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 1.074.720.000,- potong PPH
Rp. 32.241.600,- total yang dibayarkan Rp. 1.042.478.400,-
5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor :
434674 D tertanggal 27 Desember 2013 ;
Pembayaran mana langsung ditransfer ke rekening Bank BNI atas
nama PT. Andrekon Cipta Pratama Nomor : 8799898798 ;
13. Bahwa benar sebelum dilaksanakan pencairan / pembayaran termyn ke
III untuk pembayaran 95 % (Sembilan puluh lima persen) sejumlah Rp.
1.074.720.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh
ribu rupiah) belum potong pajak, dan pembayaran termyn ke IV untuk
pembayaran retensi 5 % (lima persen) sejumlah Rp.162..887.260,-
(seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua
ratus enam puluh rupiah), terungkap pula fakta bahwasanya terdakwa
Drs. Jefry Prang, MSi telah memanggil Jeol CH. Kumajas, ST selaku
PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah
membayar (SPM) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan serta Rivanners S.I. Suban, ST selaku
Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
ke ruangan terdakwa Drs. Jefry Pranfg, MSi .dan ketika itu terdakwa
Drs. Jefry Prang MSi mengatakan menanyakan kemungkinan untuk
dilakjukan pencairan 100 % (seratus persen) atas dana kegiatan
pembangunan RTJK di Desa Liandok, namun oleh PPK Joel CH
Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, ST
telah dijelaskan bahwa pencairan sebesar 100 % (seratus persen)
belum dapat dicairkan karena pekerjaan baru mencapai 65, 05 % (enam
puluh lima koma nol lima persen), namun ketika itu pula terdakwa
mengatakan “NGONI NIN TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE
ORANG?”, dan terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok
adalah orang dekat Bupati Minahasa Selatan.;
14. Bahwa benar pencairan dana kegiatan pembangunan RTJK type 36 di
Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan
untuk termyn ke III dan IV sebesar 100 (seratus persen) dilaksanakan
dengan alasan adanya penerbitan garansi bank dari Bank BNI 46 KCU
Manado dengan Nomor : 2013 / MNM / PPGB-002 tanggal 25 Maret
2013 dengan plafond garang bank sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) dan kemudian adanya perpanjangan garansi bank
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 175 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Nomor : 14 / OJR / 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 201, akan tetapi
ternyata garansi bank dimaksud tidap dapat dicairkan untuk menutupi
kerugian akibat tidak terselesaikan pekerjaan tersebut ;
15. Bahwa pencairan dana 100 % (seratus persen) dilakukan berdasarkan
kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung sebagai
berikut :
▪ Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan
Jamban Keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III / 2013
tanggalo 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,- ;
▪ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 02 / BAST / DSTKT /
XII-2013 tanggal 4 Desember 2013 ;
▪ Format garansi bank ;
▪ Surat Pernyataan berlaku surut dari PT. Andrekon Cipta Pratama ;
16. Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama dalam kenyataannya di lapangan
tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan
Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit untuk type 36 di
Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan,
sesuai dengan realisasi pembayaran sebesar 100 % (seratus persen),
dimana dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) sebagaimana
Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 37 tanggal 2 Desember
sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 oleh Konsultan Supervisi /
Pengawas Lapangan dalam hal ini PT. Mariolta Tumbet Abadi ternyata
prestasi pekerjaan hanya mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma
nol lima persen), dimana dari jumlah yang seharusnya 100 (seratus) unit
RTJK sebagaimana tertuang dalam kontrak, ternyata yang terbangun
hanya mencapai jumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi
siap ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya
baru berupa rangka dinding dan rangka atap ; Hal mana sesuai pula
dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Bidang Tehnik Sipil
dari Fakultas Tehnik Universitas Sam Ratulangi Manado, dimana
terdapat temuan atas hasil pekerjaan tersebut, yakni : ditemukan selisih
nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sejumlah Rp.
2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh
enam per seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 176 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
No
Nomor
Bangunan
RTJK
Jumlah Harga
Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)
1 Nomor 1
s/d 10
335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75
2 Nomor 11
s/d 20
335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01
3 Nomor 21
s/d 30
335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71
4 Nomor 31
s/d 40
335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46
5 Nomor 41
s/d 50
335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68
6 Nomor 51
s/d 60
335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63
7 Nomor 61
s/d 70
335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27
8 Nomor 71
s/d 80
335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86
9 Nomor 81
s/d 90
335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47
10 Nomor 91
s/d 100
335.859.011,43 - 335.859.001,43
Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26
17. Bahwa benar di persidangan terungkap pula fakta bahwa kualitas rumah
dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah
sangat rendah, bahkan rumah yang sudah siap dihuni ketika ditempati
oleh para transmigran masih banyak yang belum terpasang pintu, dan
jendela kaca, septi tank hanya kedalaman 50 cm, kamar mandi tidak
bisa digunakan ;
18. Bahwa pembayaran atau pencairan atas seluruh dana proyek
Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa
Liandok Kecamatan Tompaso Baru hingga mencapai 100 % (seratus)
persen) adalah dilaksanakan atas perintah secara lisan dari terdakwa
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada para Pengelola
Keuangan proyek aquo, dalam hal ini kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Joel CH. Kumajas, ST, Pejabat Penandatangan SPM
dalam hal ini H.A.Z. Wajong serta Bendahara Pengeluaran Rivanners
S.I. Suban, ST., dengan dalih telah ada jaminan berupa : garansi bank
dari BNI 46 KCU Kota Manado, sehingga atas perintah dari terdakwa
tersebut, maka dana proyek dicairkan, padahal garansi bank tersebut
sampai sekarang tidak dapat dicairkan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 177 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
19. Bahwa yang mengajukan permohonan atas seluruh pembayaran /
pencairan dana proyek, mulai dari pembayaran Uang Muka hingga
pembayaran retensi / biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie Kondoy,
meskipun dalam dokumen permohonan pembayaran ditandatangani
oleh Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama yakni Elfian Youdi Pangalila ;
20. Bahwa yang mengelola dana proyek dan pekerjaan Pembangunan
Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Di Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
Anggaran 2013 adalah Denny Jefry Kondoy, sedangkan Direktur
perusahaan Elfian Youdi Pangalila status keberadaannya dalam
perusahaan PT. Andrekon Cipta Pratama hanya bersifat formalistik, dan
sama sekali tidak tahu dan memahami serta tidak pernah melaksanakan
pekerjaan tersebut, kecuali hanya sekedar menandatangani dokumen
penawaran, dokumen kontrak, dokumen permohonan pencairan dan
dokumen penarikan dana yang dicairkan ;
21. Bahwa benar selisih pembayaran dengan nilai atau prestasi pekerjaan
yang tidak sesuai dengan kontrak sejumlah Rp.2.491.577.176,26 (dua
milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh
ribu seratus tujuh puluh enam koma puluh enam), mengakibatkan
timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada terdakwa
adalah berbentuk subsidairitas, yaitu :
Primair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan
diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat
(1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 178 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Subsidair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan
diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3 jo.
Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor
: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas,
maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair,
bilamana dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan
dipertimbangkan lagi, namun bilamana dakwaan primair tidak terbukti,
maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;
Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa
(1), (2) dan (3) Undang- undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau
yang turut serta melakukan perbuatan ;
Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ;
Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor
1398 K / Pid / 1994, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi
kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap
orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 179 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan
pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan
terungkap bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi adalah orang yang
beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dan terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yakni : Joel CH.
Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanner S.I. Suban, ST, Roy Y.A.
Bott, ST, Harits Lokas, ST, Anike M. Waroka, Henitje A. Tumanken,
terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi. sebagai
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat
Keputusan Menteri Tanaga kerja R.I. Nomor : 4 tahun 2013 tanggal 4
Januari 2013, terbukti bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi diangkat
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa Pengguna Barang / Jasa
Satuan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka
Majelis berpendapat terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi yang dengan
identitas dan kapasitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur “setiap
orang” ;
Ad. 2. Unsur “ Secara Melawan Hukum”
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”
menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 ; mencakup
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 180 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam
penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut
mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan
hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti
materiil ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian
perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-
undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang
dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup
perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian
materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan
sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat
dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI
Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
mengikat” ;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan
melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli
2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil,
dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yakni : Joel CH.
Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanners S.I. Suban, ST, Roy Y.A.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 181 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Bott, ST, Harits Lokas, ST, Anike M. Waroka, Henitje A. Tumanken,
terungkap fakta hukum sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, M.Si adalah
seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawali
dengan terlebih dahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos
terhitung bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014
berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor :
800/761 / BKDD / VII / 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwa
menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabvupaten Minahasa Selatan terhitung 31 Desember 2014 sampai dengan
sekarang berdasarkan SK Bupati Minahasa Selatan.;
Menimbang, bahwa dalam kapasitas dan jabatan tersebut, terdakwa
Drs. Jefry Prang, MSi juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan
Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa
Pengguna Barang / Jasa (KPB) ;
Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja
(Satker) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi terdapat kegiatan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) dengan lokasi Kawasan
Liandok untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) tipe 36 sebanyak 100 (seratus) unit dengan pagu anggaran
sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan
juta lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, telah pula
ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Joel CH.
Kumajas, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : Kep.02 / DS / TKT /
1 / 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
(P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 182 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran dana Program
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013, maka telah pula
ditunjuk sebagai Pejabat penguji SPP dan SPM yakni H.A.Z. Wajong, ST
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : 3 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan
Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana
Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun
2013 ;
Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 terdapat kegiatan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang
berasal dari APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang
merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi
Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor : DIPA-
026.06.4.179026 / 2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan nilai sebesar
Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-026.06.4.179036 / 2013
tanggal 11 September 2013 dengan nilai yang dianggarkan sebesar
Rp.6.666.439.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat
ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam DIPA tersebut terdapat bagian mata
anggaran yang diperuntukkan bagi paket kegiatan Pembangunan Rumah
Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) untuk sebanyak 100 (seratus)
unit type 36 dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar
empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2013 berdasarkan DIPA Nomor : 426.06..4.179036/2013 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, maka untuk
kegiatan pengadaan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)
sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah dilakukan lelang umum
dengan jenis pelelangan pemilihan langsung secara elektronik (e-tendering)
dengan metode pasca kualifikasi 1 file system gugur ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Roy. Y.A.
Botto,ST; dalam pelaksanaan lelang / tender terhadap paket kegiatan
pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigransi dan Jamban
Keluarga (RTJK) Type 36 dikuti oleh 5 perusahanan atau calon penyedia
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 183 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
jasa, yakni CV. Kita Waya, PT. Karya Murni Anugherah, PT. Karya Kasih
Anungerah, dan PT. Andrekon Cipta Pratama, dan PT. Vidi Karya,
selanjutnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Andrekon
Cipta Pratama, dengan Direkturnya Elfian Youdi Pangalila, dengan nilai
penawaran sebesar Rp.3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh
delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Joel CH.
Kumajas, ST, Denny Jefrie Kondoy, Elfian Youdi Pangalila serta keterangan
terdakwa diperoleh fakta bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100
(seratus) unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36 di
Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan
dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III
/ 2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai kontrak adalah sebesar
Rp.3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus
ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Joel CH. Kumajas, ST selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku pihak Pemberi Pekerjaan
dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama
selaku pihak Penyedia Jasa, namun dalam kenyataannya pelaksanaan
pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh Denny Jefrie Kondoy selaku pemilik /
owner sesungguhnya dari PT. Andrekon Cipta Pratama, sedangkan Direktur
Elfian Youdi Pangalila hanyalah bersifat formalitas ;
Menimbang, bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan
tersebut mengalami keterlambatan maka dibuat Addendum Kontrak (1)
Nomor : 469 / DSTKT / VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya
Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan
Jamban Keluarga (RTJK) berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 dirubah
menjadi tanggal 21 Oktober 2013, dan selanjutnya ternyata pekerjaan
Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)
belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor : 780
/ DSKT / X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan
Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi tanggal
5 Desember 2013 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 184 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Oktavianus Weol, Shitia Dewi Kusing, terungkap fakta bahwa PT. Andrekon
Cipta Pratama dengan Direkturnya Elfian Youdi Pangalila sebagai pihak
Penyedia Jasa, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit,
type 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa
Selatan, sepenuhnya dikendalikan dan dilaksanakan oleh Denny Jefry
Kondoy dimana di persidangan terungkap pula fakta bahwasanya Direktur
PT. Andrekon Cipta Pratama yakni Elfian Youdi Pangalila adalah menantu
dari Denny Jefrie Kondoy ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.A.Z. Wajong
dan Rivanners S.I. Suban, ST terungkap fakta bahwa realisasi pembayaran
dari paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah
dicairkan dengan termyn sebagai berikut :
1. Pembayaran Uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor :
391592 D / 049 / 112 tertanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp
671.700.000,- dipotong pajak PPH sebesar Rp. 20.151.000,- total yang
dibayarkan sebsar Rp. 651.549.000,- ;
2. Pembayaran kedua termin I (satu) dengan progress pekerjaan sebesar
40% berdasarkan SP2D Nomor : 418673D / 049 / 112 tertanggal 17
Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 906.795.000,- dipotong pajak PPH Rp.
27.203.850,- total yang dibayarkan sebesar Rp. 879.591.150,- ;
3. Pembayaran termin kedua dengan progress pekerjaan sebesar 60%
berdasarkan SP2D Nomor : 421330 D / 049 / 112 tertanggal 1
November 2013 dengan jumlah Rp. 537.360.000,- potong PPH Rp.
16.120.800,- total yang dibayarkan Rp. 521.239.200,-
4. Pembayaran termin III dengan progress pekerjaan sebesar Rp. 100%
berdasarkan SP2D Nomor : 434609 D / 049 / 112 tertanggal 27
Desember 2013 dengan jumlah Rp. 1.074.720.000,- potong PPH Rp.
32.241.600,- total yang dibayarkan Rp. 1.042.478.400,-
5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor : 434674 D
tertanggal 27 Desember 2013 ;
Pembayaran mana langsung ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama
PT. Andrekon Cipta Pratama Nomor : 8799898798 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 185 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
fakta hukum bahwa sebelum dilaksanakan pencairan / pembayaran termyn
ke III untuk pembayaran 95 % (Sembilan puluh lima persen) sejumlah Rp.
1.074.720.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh
ribu rupiah) belum potong pajak, dan pembayaran termyn ke IV untuk
pembayaran retensi 5 % (lima persen) sejumlah Rp.162..887.260,- (seratus
enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam
puluh rupiah) ; terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi telah memanggil Joel CH.
Kumajas, ST selaku PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatangan
Surat Perintah membayar (SPM) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan serta Rivanners S.I. Suban, ST
selaku Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi ke ruangan terdakwa Drs. Jefry Pran, MSi .dan ketika itu
terdakwa Drs. Jefry Prang MSi mengatakan menanyakan kemungkinan
untuk dilakjukan pencairan 100 % (seratus persen) atas dana kegiatan
pembangunan RTJK di Desa Liandok, namun oleh PPK Joel CH Kumajas,
ST, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, ST telah
dijelaskan bahwa pencairan sebesar 100 % (seratus persen) belum dapat
dicairkan karena pekerjaan baru mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma
nol lima persen), namun ketika itu pula terdakwa mengatakan “NGONI NIN
TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?”, dan terdakwa menjelaskan
bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang dekat Bupati Minahasa
Selatan.;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Joel CH. Kumajas dan Rivanners S.I. Suban, ST serta keterangan terdakwa
Drs. Jefry Prang, MSi, menyatakan bahwa pencairan dana kegiatan
pembangunan RTJK type 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru
Kabupaten Minahasa Selatan untuk termyn ke III dan IV sebesar 100 %
(seratus persen) dilaksanakan dengan alasan adanya penerbitan garansi
bank dari Bank BNI 46 KCU Manado dengan Nomor : 2013 / MNM / PPGB-
002 tanggal 25 Maret 2013 dengan plafond garang bank sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kemudian adanya perpanjangan
garansi bank Nomor : 14 / OJR / 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 201,
akan tetapi ternyata garansi bank dimaksud tidap dapat dicairkan untuk
menutupi kerugian akibat tidak terselesaikan pekerjaan tersebut ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 186 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
fakta hukum bahwa pencairan dana 100 % (seratus persen) dilakukan
berdasarkan kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung
sebagai berikut :
▪ Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan
Jamban Keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III / 2013
tanggalo 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,- ;
▪ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII-
2013 tanggal 4 Desember 2013 ;
▪ Format garansi bank ;
▪ Surat Pernyataan berlaku surut dari PT. Andrekon Cipta Pratama ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi…H.A.Z. Wajong
serta keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa sampai sekarang ini
secara fisik dokumen berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil
Pekerjaan Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII-2013 tanggal 4 Desember
2013 tidak pernah dibuat dan tidak pernah ada, sehingga oleh karena itu
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST)
aquo hanyalah BAST fiktif, hanya untuk dicantumkan dalam dokumen
pencairan guna menjadi kelengkapan pencairan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Henitje A. Tumanken, ST, selaku Konsultan supervise dari PT. Mariolta
Tumbet Abadi, serta keterangan Ahli yakni Ir. Oscar Hans Kaseke, MT dan
Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, MT, terungkap fakta hukum bahwa PT.
Andrekon Cipta Pratama dalam kenyataannya di lapangan tidak
menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit untuk type 36 di Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, padahal realisasi
pembayaran telah dilaksanakan sebesar 100 % (seratus persen), dimana
dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) sebagaimana Laporan
Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 37 tanggal 2 Desember sampai
dengan tanggal 6 Desember 2013 oleh Konsultan Supervisi / Pengawas
Lapangan dalam hal ini PT. Mariolta Tumbet Abadi ternyata prestasi
pekerjaan hanya mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma nol lima
persen), dimana dari jumlah yang seharusnya 100 (seratus) unit RTJK
sebagaimana tertuang dalam kontrak, ternyata yang terbangun hanya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 187 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
mencapai jumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi siap
ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya baru
berupa rangka dinding dan rangka atap ; Hal mana sesuai pula dengan
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Bidang Tehnik Sipil dari Fakultas
Tehnik Universitas Sam Ratulangi Manado, dimana terdapat temuan atas
hasil pekerjaan tersebut, yakni : ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak
sesuai dengan kontrak sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat
ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh
puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :
No
Nomor
Bangunan
RTJK
Jumlah Harga
Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)
1 Nomor 1
s/d 10
335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75
2 Nomor 11
s/d 20
335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01
3 Nomor 21
s/d 30
335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71
4 Nomor 31
s/d 40
335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46
5 Nomor 41
s/d 50
335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68
6 Nomor 51
s/d 60
335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63
7 Nomor 61
s/d 70
335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27
8 Nomor 71
s/d 80
335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86
9 Nomor 81
s/d 90
335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47
10 Nomor 91
s/d 100
335.859.011,43 - 335.859.001,43
Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di
persidangan, yakni : Kurniawan Satria, Agus Prasetyo Wibowo, Amiruddin
Nouval, serta keterangan para ahli terungkap pula fakta bahwa kualitas
rumah dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah
sangat rendah, bahkan rumah yang sudah siap dihuni ketika ditempati oleh
para transmigran masih banyak yang belum terpasang pintu, dan jendela
kaca, septi tank hanya terdapat kedalaman 50 cm, kamar mandi tidak bisa
digunakan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 188 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Joel CH Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong dan Rivanners S.I. Suban, ST,
terungkap fakta bahwa pembayaran atau pencairan atas seluruh dana
proyek Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa
Liandok Kecamatan Tompaso Baru hingga mencapai 100 % (seratus)
persen) adalah dilaksanakan atas perintah secara lisan dari terdakwa selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada para Pengelola Keuangan proyek
aquo, dalam hal ini kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Joel CH.
Kumajas, ST, Pejabat Penandatangan SPM dalam hal ini H.A.Z. Wajong
serta Bendahara Pengeluaran Rivanners S.I. Suban, ST., dengan dalih telah
ada jaminan berupa : garansi bank dari BNI 46 KCU Kota Manado, sehingga
atas perintah dari terdakwa tersebut, maka dana proyek dicairkan, padahal
garansi bank tersebut sampai sekarang tidak dapat dicairkan ;
Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan atas seluruh
pembayaran / pencairan dana proyek, mulai dari pembayaran Uang Muka
hingga pembayaran retensi / biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie
Kondoy, meskipun dalam setiap dokumen permohonan pembayaran
ditandatangani oleh Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama yakni : Elfian
Youdi Pangalila ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Harits Lokas, ST dan Anika M. Waroka dalam kekapasitas mereka selaku
Panitia Pemeriksa Barang, terungkap fakta bahwa para saksi tersebut tidak
pernah menandatangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST),
karena pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100 % (seratus
persen) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis
menyimpulkan : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 02 / BAST /
DSTKT / XII – 2013 tanggal 4 Desember 2013 adalah tidak sah, karena
dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,
terbukti bahwasanya terdakwa telah memerintahkan agar dana proyek
Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran
2013 dicairkan atau dibayarkan seluruhnya, padahal ketika itu terdakwa
telah mengetahui bahwa prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 189 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Andrekon Cipta Pratama baru mencapai 65,05 % (enam puluh lima koma
nol lima persen) ;
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang memerintahkan untuk merealisasikan pencairan atau
pembayaran seluruh dana proyek tersebut hingga 100 % (seratus persen)
sementara prestasi pekerjaan yang diterima dari Penyedia Jasa PT.
Andrekon Cipta Pratama hanya mencapai 65,05 % (enam puiluh lima koma
nol lima persen) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan sebagai berikut :
▪ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara ;
a. Pasal 18 ayat (1) :
“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk
menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan,
dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN /
APBD”.
b. Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi :
“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak
penagih.
2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/
kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan
barang/jasa
3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
4) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan
5) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.”
c. Pasal 18 ayat (3) :
“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran
atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
d. Pasal 21 ayat (1) :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 190 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa diterima.”
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
maka Mejelis berpendapat bahwa terdakwa Drs. Jefriy Prang, MSi telah
melakukan perbuatan melawan hukum namun terdakwa melakukan
perbuatan melawan hukum terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi berkaitan erat
dengan kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program
Program Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT)
Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga menurut hemat Majelis, perbuatan
tersebut lebih tepat untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan yang
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi tidak terbukti
melakukan perbuatan secara perbuatan melawan hukum sebagaimana
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 ;
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak
memenuhi unsur perbuatan secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1)
Undang-undang Nomor : 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1999, maka unsur selanjutnya sebagaimana dalam
dakwaan primair tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga oleh
karena itu Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa harus dibebaskan dari
Dakwaan Primair tersebut ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Subsidair, yakni : pasal 3 jo.
Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang
unsur-unsurnya sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 191 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau
yang turut serta melakukan perbuatan
Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;
Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang”, Majelis telah
mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, maka oleh karena itu
Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis
pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan
dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam
dakwaan subsidair ini telah terpenuhi yaitu : Drs. Jefry Prang, MSi ;
Ad. 2 . Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi “ ;
Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut Majelis hakim
adalah perkataan lain dari kata “dengan sengaja”, dimana kata dengan
sengaja mengandung arti bahwa si pelaku mengetahui apa yang
dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan tujuannya ;
Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzetttelijk” baik di
di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van
Toelichting (M.v.T) telah diartikan sebagai willens en wetens. Willens
artinya “menghendaki” sedangkan wetens artinya “mengetahui”.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan”
adalah sama artinya mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh
lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari
pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan
unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya
dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam
ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 192 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari
Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 96 dan 38) ;
Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin
sipembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apa yang dimaksud dengan
tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin
si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan
(menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ( Drs. Adami
Chazawi, SH, “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”
Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua,
April 2005, halaman 235 dan 54) ;
Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam
menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan
negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu
korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan
penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan
yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan
suatu tindakan ;
Menimbang, bahwa Menurut Van Ben Mulen dan Van Hattum,
menyatakan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang
secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, sedangkan perbaikan
tersebut hampir bersifat hukum harta kekayaan. Pakar hukum Moyan dan
Large Mayer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan
keuntungan yang sepatutnya terbatas dibidang ekonomi.
“Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
(pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
Menimbang, bahwa unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang
lain atau suatu korporasi merupakan unsur yang melekat dengan unsur delik
perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan
unsur ini bersamaan pula dengan mempertimbangkan unsur delik perbuatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 193 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan” ;
Ad. 3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”
Menimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisi
ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka
Jakarta, disebutkan bahwa pengertian dari :
“Menyalahgunakan gunakan“ adalah melakukan sesuatu yang tidak
“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk
melakukan sesuatu ( halaman 1272 ) ;‘
“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;
“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan, alat media ( halaman 999 ) ;
“Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi,
fungsi dinas jabatan ( halaman 448 ) ;
“Kedudukan” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal
untuk melakukan pekerjaan atau jabatan ( halaman 278 ) ;
Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat
dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di
dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan
jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak
pidana korupsi
Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam
kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat
dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja
atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari
pelaku tindak pidana korupsi ;
Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya
“Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang
dimaksud dengan kata “kedudukan”: Istilah “kedudukan” di samping
perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan
“fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga
mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk
undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 193
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 194 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai
Negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar
suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak
pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan
kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada isti lah kedudukan atau
fungsi.”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana
korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat ;
Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah
yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh
Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku
oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang
perseorangan swasta ;
Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan
Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892
K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa
terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena
kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV,
telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 ;
Dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang
tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak
pidana korupsi :
1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak
memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun
jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau
perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;
Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh
oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu
dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 194
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 195 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri ;
b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau
perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi
dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada
karena kedudukan saja ;
Menimbang, bahwa dengan demikian kata menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan kata
karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yakni : Joel CH.
Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanners S.I. Suban, ST, Roy Y.A.
Bott, ST, Harits Lokas, ST, Anike M. Waroka, Henitje A. Tumanken,
terungkap fakta hukum sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, M.Si adalah
seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawali
dengan terlebih dahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos
terhitung bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014
berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor :
800/761 / BKDD / VII / 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwa
menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabvupaten Minahasa Selatan terhitung 31 Desember 2014 sampai dengan
sekarang berdasarkan SK Bupati Minahasa Selatan.;
Menimbang, bahwa dalam kapasitas dan jabatan tersebut, terdakwa
Drs. Jefry Prang, MSi juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan
Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa
Pengguna Barang / Jasa (KPB) ;
Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja
(Satker) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi terdapat kegiatan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) dengan lokasi Kawasan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 195
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 196 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Liandok untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) tipe 36 sebanyak 100 (seratus) unit dengan pagu anggaran
sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan
juta lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, telah pula
ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Joel CH.
Kumajas, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : Kep.02 / DS / TKT /
1 / 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
(P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan ;
Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran dana Program
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013, maka telah pula
ditunjuk sebagai Pejabat penguji SPP dan SPM yakni H.A.Z. Wajong, ST
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : 3 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan
Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana
Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun
2013 ;
Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 terdapat kegiatan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang
berasal dari APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang
merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi
Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor : DIPA-
026.06.4.179026 / 2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan nilai sebesar
Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-026.06.4.179036 / 2013
tanggal 11 September 2013 dengan nilai yang dianggarkan sebesar
Rp.6.666.439.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat
ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam DIPA tersebut terdapat bagian mata
anggaran yang diperuntukkan bagi paket kegiatan Pembangunan Rumah
Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) untuk sebanyak 100 (seratus)
unit type 36 dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar
empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 196
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 197 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2013 berdasarkan DIPA Nomor : 426.06..4.179036/2013 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, maka untuk
kegiatan pengadaan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)
sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah dilakukan lelang umum
dengan jenis pelelangan pemilihan langsung secara elektronik (e-tendering)
dengan metode pasca kualifikasi 1 file system gugur ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Roy. Y.A.
Botto,ST; dalam pelaksanaan lelang / tender terhadap paket kegiatan
pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigransi dan Jamban
Keluarga (RTJK) Type 36 dikuti oleh 5 perusahanan atau calon penyedia
jasa, yakni CV. Kita Waya, PT. Karya Murni Anugherah, PT. Karya Kasih
Anungerah, dan PT. Andrekon Cipta Pratama, dan PT. Vidi Karya,
selanjutnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Andrekon
Cipta Pratama, dengan Direkturnya Elfian Youdi Pangalila, dengan nilai
penawaran sebesar Rp.3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh
delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Joel CH.
Kumajas, ST, Denny Jefrie Kondoy, Elfian Youdi Pangalila serta keterangan
terdakwa diperoleh fakta bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100
(seratus) unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36 di
Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan
dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III
/ 2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai kontrak adalah sebesar
Rp.3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus
ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Joel CH. Kumajas, ST selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku pihak Pemberi Pekerjaan
dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama
selaku pihak Penyedia Jasa, namun dalam kenyataannya pelaksanaan
pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh Denny Jefrie Kondoy selaku pemilik /
owner sesungguhnya dari PT. Andrekon Cipta Pratama, sedangkan Direktur
Elfian Youdi Pangalila hanyalah bersifat formalitas ;
Menimbang, bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan
tersebut mengalami keterlambatan maka dibuat Addendum Kontrak (1)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 198 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Nomor : 469 / DSTKT / VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya
Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan
Jamban Keluarga (RTJK) berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 dirubah
menjadi tanggal 21 Oktober 2013, dan selanjutnya ternyata pekerjaan
Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)
belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor : 780
/ DSKT / X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan
Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi tanggal
5 Desember 2013 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Oktavianus Weol, Shitia Dewi Kusing, terungkap fakta bahwa PT. Andrekon
Cipta Pratama dengan Direkturnya Elfian Youdi Pangalila sebagai pihak
Penyedia Jasa, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit,
type 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa
Selatan, sepenuhnya dikendalikan dan dilaksanakan oleh Denny Jefry
Kondoy dimana di persidangan terungkap pula fakta bahwasanya Direktur
PT. Andrekon Cipta Pratama yakni Elfian Youdi Pangalila adalah menantu
dari Denny Jefrie Kondoy ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.A.Z. Wajong
dan Rivanners S.I. Suban, ST terungkap fakta bahwa realisasi pembayaran
dari paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah
dicairkan dengan termyn sebagai berikut :
6. Pembayaran Uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor :
391592 D / 049 / 112 tertanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp
671.700.000,- dipotong pajak PPH sebesar Rp. 20.151.000,- total yang
dibayarkan sebsar Rp. 651.549.000,- ;
7. Pembayaran kedua termin I (satu) dengan progress pekerjaan sebesar
40% berdasarkan SP2D Nomor : 418673D / 049 / 112 tertanggal 17
Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 906.795.000,- dipotong pajak PPH Rp.
27.203.850,- total yang dibayarkan sebesar Rp. 879.591.150,- ;
8. Pembayaran termin kedua dengan progress pekerjaan sebesar 60%
berdasarkan SP2D Nomor : 421330 D / 049 / 112 tertanggal 1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 198
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 199 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
November 2013 dengan jumlah Rp. 537.360.000,- potong PPH Rp.
16.120.800,- total yang dibayarkan Rp. 521.239.200,-
9. Pembayaran termin III dengan progress pekerjaan sebesar Rp. 100%
berdasarkan SP2D Nomor : 434609 D / 049 / 112 tertanggal 27
Desember 2013 dengan jumlah Rp. 1.074.720.000,- potong PPH Rp.
32.241.600,- total yang dibayarkan Rp. 1.042.478.400,-
10. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor : 434674 D
tertanggal 27 Desember 2013 ;
Pembayaran mana langsung ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama
PT. Andrekon Cipta Pratama Nomor : 8799898798 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
fakta hukum bahwa sebelum dilaksanakan pencairan / pembayaran termyn
ke III untuk pembayaran 95 % (Sembilan puluh lima persen) sejumlah Rp.
1.074.720.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh
ribu rupiah) belum potong pajak, dan pembayaran termyn ke IV untuk
pembayaran retensi 5 % (lima persen) sejumlah Rp.162..887.260,- (seratus
enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam
puluh rupiah) ; terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi telah memanggil Joel CH.
Kumajas, ST selaku PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatangan
Surat Perintah membayar (SPM) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan serta Rivanners S.I. Suban, ST
selaku Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi ke ruangan terdakwa Drs. Jefry Pran, MSi .dan ketika itu
terdakwa Drs. Jefry Prang MSi mengatakan menanyakan kemungkinan
untuk dilakjukan pencairan 100 % (seratus persen) atas dana kegiatan
pembangunan RTJK di Desa Liandok, namun oleh PPK Joel CH Kumajas,
ST, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, ST telah
dijelaskan bahwa pencairan sebesar 100 % (seratus persen) belum dapat
dicairkan karena pekerjaan baru mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma
nol lima persen), namun ketika itu pula terdakwa mengatakan “NGONI NIN
TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?”, dan terdakwa menjelaskan
bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang dekat Bupati Minahasa
Selatan.;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Joel CH. Kumajas dan Rivanners S.I. Suban, ST serta keterangan terdakwa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 199
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 200 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
menyatakan bahwa pencairan dana kegiatan pembangunan RTJK type 36 di
Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan
untuk termyn ke III dan IV sebesar 100 % (seratus persen) dilaksanakan
dengan alasan adanya penerbitan garansi bank dari Bank BNI 46 KCU
Manado dengan Nomor : 2013 / MNM / PPGB-002 tanggal 25 Maret 2013
dengan plafond garang bank sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) dan kemudian adanya perpanjangan garansi bank Nomor : 14 / OJR
/ 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 201, akan tetapi ternyata garansi bank
dimaksud tidap dapat dicairkan untuk menutupi kerugian akibat tidak
terselesaikan pekerjaan tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
fakta hukum bahwa pencairan dana 100 % (seratus persen) dilakukan
berdasarkan kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung
sebagai berikut :
▪ Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan
Jamban Keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III / 2013
tanggalo 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,- ;
▪ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII-
2013 tanggal 4 Desember 2013 ;
▪ Format garansi bank ;
▪ Surat Pernyataan berlaku surut dari PT. Andrekon Cipta Pratama ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi…H.A.Z. Wajong
serta keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa sampai sekarang ini
secara fisik dokumen berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil
Pekerjaan Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII-2013 tanggal 4 Desember
2013 tidak pernah dibuat dan tidak pernah ada, sehingga oleh karena itu
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST)
aquo hanyalah BAST fiktif, hanya untuk dicantumkan dalam dokumen
pencairan guna menjadi kelengkapan pencairan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Henitje A. Tumanken, ST, selaku Konsultan supervise dari PT. Mariolta
Tumbet Abadi, serta keterangan Ahli yakni Ir. Oscar Hans Kaseke, MT dan
Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, MT, terungkap fakta hukum bahwa PT.
Andrekon Cipta Pratama dalam kenyataannya di lapangan tidak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 200
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 201 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban
Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit untuk type 36 di Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, padahal realisasi
pembayaran telah dilaksanakan sebesar 100 % (seratus persen), dimana
dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) sebagaimana Laporan
Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 37 tanggal 2 Desember sampai
dengan tanggal 6 Desember 2013 oleh Konsultan Supervisi / Pengawas
Lapangan dalam hal ini PT. Mariolta Tumbet Abadi ternyata prestasi
pekerjaan hanya mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma nol lima
persen), dimana dari jumlah yang seharusnya 100 (seratus) unit RTJK
sebagaimana tertuang dalam kontrak, ternyata yang terbangun hanya
mencapai jumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi siap
ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya baru
berupa rangka dinding dan rangka atap ; Hal mana sesuai pula dengan
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Bidang Tehnik Sipil dari Fakultas
Tehnik Universitas Sam Ratulangi Manado, dimana terdapat temuan atas
hasil pekerjaan tersebut, yakni : ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak
sesuai dengan kontrak sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat
ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh
puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :
No
Nomor
Bangunan
RTJK
Jumlah Harga
Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)
1 Nomor 1
s/d 10
335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75
2 Nomor 11
s/d 20
335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01
3 Nomor 21
s/d 30
335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71
4 Nomor 31
s/d 40
335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46
5 Nomor 41
s/d 50
335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68
6 Nomor 51
s/d 60
335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63
7 Nomor 61
s/d 70
335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27
8 Nomor 71
s/d 80
335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86
9 Nomor 81
s/d 90
335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47
10 Nomor 91
s/d 100
335.859.011,43 - 335.859.001,43
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 201
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 202 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di
persidangan, yakni : Kurniawan Satria, Agus Prasetyo Wibowo, Amiruddin
Nouval, serta keterangan para ahli terungkap pula fakta bahwa kualitas
rumah dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah
sangat rendah, bahkan rumah yang sudah siap dihuni ketika ditempati oleh
para transmigran masih banyak yang belum terpasang pintu, dan jendela
kaca, septi tank hanya terdapat kedalaman 50 cm, kamar mandi tidak bisa
digunakan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Joel CH Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong dan Rivanners S.I. Suban, ST,
terungkap fakta bahwa pembayaran atau pencairan atas seluruh dana
proyek Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa
Liandok Kecamatan Tompaso Baru hingga mencapai 100 % (seratus)
persen) adalah dilaksanakan atas perintah secara lisan dari terdakwa selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada para Pengelola Keuangan proyek
aquo, dalam hal ini kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Joel CH.
Kumajas, ST, Pejabat Penandatangan SPM dalam hal ini H.A.Z. Wajong
serta Bendahara Pengeluaran Rivanners S.I. Suban, ST., dengan dalih telah
ada jaminan berupa : garansi bank dari BNI 46 KCU Kota Manado, sehingga
atas perintah dari terdakwa tersebut, maka dana proyek dicairkan, padahal
garansi bank tersebut sampai sekarang tidak dapat dicairkan ;
Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan atas seluruh
pembayaran / pencairan dana proyek, mulai dari pembayaran Uang Muka
hingga pembayaran retensi / biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie
Kondoy, meskipun dalam setiap dokumen permohonan pembayaran
ditandatangani oleh Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama yakni : Elfian
Youdi Pangalila ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :
Harits Lokas, ST dan Anika M. Waroka dalam kekapasitas mereka selaku
Panitia Pemeriksa Barang, terungkap fakta bahwa para saksi tersebut tidak
pernah menandatangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST),
karena pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100 % (seratus
persen) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 202
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 203 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis
menyimpulkan : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 02 / BAST /
DSTKT / XII – 2013 tanggal 4 Desember 2013 adalah tidak sah, karena
dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,
terbukti bahwasanya terdakwa telah memerintahkan agar dana proyek
Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran
2013 dicairkan atau dibayarkan seluruhnya, padahal ketika itu terdakwa
telah mengetahui bahwa prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.
Andrekon Cipta Pratama baru mencapai 65,05 % (enam puluh lima koma
nol lima persen) ;
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang memerintahkan untuk merealisasikan pencairan atau
pembayaran seluruh dana proyek tersebut hingga 100 % (seratus persen)
sementara prestasi pekerjaan yang diterima dari Penyedia Jasa PT.
Andrekon Cipta Pratama hanya mencapai 65,05 % (enam puiluh lima koma
nol lima persen) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan sebagai berikut :
▪ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara ;
e. Pasal 18 ayat (1) :
“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk
menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan,
dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN /
APBD”.
f. Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi :
“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
6) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak
penagih.
7) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/
kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan
barang/jasa
8) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 203
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 204 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
9) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan
10) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.”
g. Pasal 18 ayat (3) :
“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran
atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
h. Pasal 21 ayat (1) :
“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa diterima.”
Menimbang, bahwa berdasarkan analisa atas fakta-fakta dan fakta
hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan
terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) pada Dinas Soial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan dalam Program Pembangunan Rumah
Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36 di Desa Liandok
Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran
2013 ;
Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar
dan sangat memahami bahwa hal itu akan menimbulkan kerugian bagi
keuangan Negara, dan dilain pihak akan memberikan keuntungan pada
orang lain dalam hal ini kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek
pembangunan RTJK tersebut yakni Denny Jefrie Kondoy ;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota
pembelaannya menyatakan bahwa :
▪ Bahwa terdakwa sebagai KPA tidak mempunyai hak dan kewenangan
dalam menguji SPP dan SPM serta menandatangani SPM, karena
berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tanggal 4 Januari 2013 No: 3 Tahun 2013 yang diberikan kewenangan
untuk menguji SPP dan SPM serta menandatangani SPM adalah H.A.Z.
WAJONG,
▪ Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli dibawah sumpah
dipersidangan yang menandatangani SPM dan menguji SPP dan SPM
adalah H.A.Z. WAJONG bukanlah terdakwa, dan dalam SPM tersebut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 204
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 205 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
berdasarkan keterangan SUSILO DARMINTO dibawah sumpah bahwa
SPM ditanda tangani oleh H.A.Z. WAJONG dan terdakwa tidak
menandatangani SPM tersebut, dan KPPN sudah mencairkan dana
100% berdasarkan SPM yang ditanda tangani oleh H.A.Z. WAJONG.
▪ Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum dipersidangan tidak ada yang bukti-bukti permintaan pembayaran
ke KPPN yang di tanda tangani oleh Terdakwa tetapi sesungguhnya
yang menandatangani adalah H.A.Z. WAJONG ;
▪ Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa
dipersidangan yaitu notulen rapat sangatlah jelas diuraikan bahwa
setiap permintaan pembayaran harus sesuai dengan aturan / hukum
yang berlaku, dan setiap rapat JOEL CH KUMAJAS, ST sebagai PPK
dan H.A.Z. WAJONG hadir dalam rapat tersebut, dengan demikian tidak
mempunyai alasan untuk beralasan ada perintah lisan dari terdakwa,
sebab tidak ada aturan hukum yang mengatur setiap pencairan
didasarkan pada perintah lisan, tetapi harus berdasarkan permintaan
secara tertulis yang diatur dengan aturan hukum seperti SPM yang
sebelumnya harus diuji terlebih dahulu oleh yang berkewenangan yaitu :
H.A.Z. WAJONG selanjutnya menandatangani SPM ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan tersebut, Majelis
mengacu pada fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana
terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terbukti telah
memerintahkan kepada para pengelola Keuangan untuk memproses
pencairan seluruh dana proyek RTJK di Desa Liandok Tahun Anggaran
2013, padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang
dilaksanakan belum mencapai 100 % (seratus persen), perbuatan mana
menurut hemat Majelis Hakim merupakan perbuatan menyalahgunakan
kewenangan atas jabatan atau kedudukannya selaku Kuasa Pengguna
Anggaran pada satuan kerja Dnas Sosial, Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan ;
Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut di atas, maka
Majelis berpendapat bahwa unsur : “dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 205
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 206 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara” ;
Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh
kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan
segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD,
Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal
pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;
Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara
mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;
Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan
kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan
negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang
antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku ;
Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1)
menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana
korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup
dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan
dengan timbulnya akibat ;
Menimbang, bahwa dengan demikian kata “dapat” dalam unsur
ke – 4 ini memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara
belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatannya berpotensi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 206
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 207 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
untuk adanya kerugian negara , maka perbuatan tersebut telah masuk atau
memenuhi unsur ke-4 ini ;
Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief SH dalam
bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan” menyatakan : bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” di
depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik
formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi
delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran “formele wederechtelijkheid”
yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai
bersifat “wederectelijk”, yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-
unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-
undang ;
Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya
“Hukum Pidana I”, menyatakan : bahwa perkataan “dapat” menunjukkan
bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa
tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana
Korupsi, serta pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka Mejelis
berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah
potensial lost (potensi kerugian) terhadap keuangan negara atau
perekonomian negara sebagai akibat perbuatan terdakwa, sedangkan
tentang kerugian riil tidak perlu harus dibuktikan. Namun terdakwa tetap
dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan
serta perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Tehnik Sipil dari Fakultas Tehnik
Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado, terdapat temuan atas hasil
pekerjaan tersebut, yakni : ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak
sesuai dengan kontrak sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat
ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh
puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 208 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
No
Nomor
Bangunan
RTJK
Jumlah Harga
Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)
1 Nomor 1
s/d 10
335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75
2 Nomor 11
s/d 20
335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01
3 Nomor 21
s/d 30
335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71
4 Nomor 31
s/d 40
335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46
5 Nomor 41
s/d 50
335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68
6 Nomor 51
s/d 60
335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63
7 Nomor 61
s/d 70
335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27
8 Nomor 71
s/d 80
335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86
9 Nomor 81
s/d 90
335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47
10 Nomor 91
s/d 100
335.859.011,43 - 335.859.001,43
Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26
Menimbang, bahwa dengan adanya kelebihan dalam pembayaran
atas dana proyek yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
dilaksanakan oleh kontraktor dalam hal ini PT. Andrekon Cipta Pratama,
menyebabkan terdapat selisih pembayaran dana proyek tersebut dengan
nilai atau prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sejumlah
Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam koma puluh enam), hal
mana sudah barang tentu mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan
negara sejumlah tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti
bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara /
daerah sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus sembilan
puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam
koma puluh enam) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara”
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 208
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 209 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” ;
Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP meyebutkan :
“dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan” ;
Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan,
yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah
bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka
unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti ;
Menimbang, bahwa mengenai hal penyertaan ini mengandung arti
turut serta seorang atau lebih pada waktu seseorang yang lain melakukan
tindak pidana ;
Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan
Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah :
a. Pelaku peserta (medeplegers) ;
b. Pembuat pelaku (doen plegers) ;
c. Pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno
dinamakan dengan penganjur ;
d. Pembantu pada saat perwujudan delik ;
e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan ;
Para peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan
pelaku (pleger), termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya
pelaku (pleger) yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur
delik tidak termasuk peserta (vide : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik
(Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier,
Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148 – 149) ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan
Prof. DR. Jur. Andi Hamzah memberikan defenisi kepada pelaku peserta
sebagai berikut : “Para Pelaku Peserta (medeplegers). Ialah dua atau lebih
orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan
perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan membutuhkan delik ataupun
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 209
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 210 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan
perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik” ;
Menimbang, bahwa dari defenisi tersebut dapat ditarik batasan dari
penmgertian pelaku pesereta (medeplegers) adalah :
1. Dua atau lebih orang ;
2. Bekerja sama secara sadar
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara
keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan
pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat
penting bagi terwujudnya delik ;
Peserta (medeplegers) adalah bersifat accesoir yang pembuktian unsurnya
dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (delichtsinhoound) dengan
membuktikan adanya peristiwa dasar (ground feit) atau unsur-unsur delik.
Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hezewinkel Suringa
yang menyatakan : “bahwa diterimanya pendapatnya bahwa medeplegen
ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah berarti
bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian
sifat kesadaran dapat diabaikan” ( vide : Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan
Prof. DR. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul : Bentuk-bentuk
Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik)
dan Hukum Penentensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 205
– 206 ) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni : Joel
CH. Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong dan Rivanners S.I. Suban, ST terungkap
fakta bahwa terdakwa telah melakukan pencairan / pembayaran seluruh
dana (100 %) atas permohonan yang diajukan oleh Denny Jefrie Kondoy
selaku Kontraktor yang bertindak atas nama PT. Andrekon Cipta Pratama,
sementara Joel CH. Kumajas ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah
meyakinkan kepada terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi bahwa pembayaran
100 % (seratus persen) tersebut akan dijamin dengan adanya garansi bank
BNI 46 KCU Manado dengan nomor : 2013 / MNM / PPGB-002 tanggal 25
Maret 2013 dengan plafond garang bank sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) dan kemudian adanya perpanjangan garansi bank Nomor :
14 / OJR / 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 201, pada hal garansi Bank
dimaksud sampai dengan saat ini tidak dapat dicairkan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 210
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 211 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum
demikian maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi
dalam melakukan perbuatannya.“ sebagai orang yang melakukan” bersama-
sama dengan subyek hukum lainnya, yakni : Joel CH. Kumajas, ST dan
Denny Jefrie Kondoy ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka unsur “sebagai
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
serta melakukan perbuatan” telah pula terpenuhi ;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa
dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah
memeritahkan baik dalam bentuk surat maupun lisan kepada para
Pengelola Keuangan, baik Pejabat Penandatanganan SPM H.A.Z. Wajong
maupun Bendahara Pengeluaran Rivaneers S.I Suban, ST serta kepada
Joel CH. Kumajas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk
memproses pencairan dana proyek RTJK 100 % (seratus persen), terdakwa
hanya meminta dan menulis dalam notulen rapat tanggal 4 November 2013,
Khusus Program kegiatan Transmigrasi melalui APBN, Pejabat Pembuat
Komitmen, Bendahara, Pejabat Penguji SPM jangan mengambil resiko, jika
tidak memenuhi syarat tidak perlu dicairkan, semua dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terdakwa sampaikan disertai
lampiran notulen rapat tanggal 4 Desember 2013 ;
Menimbang, bahwa pernyataan terdakwa diberikan pada tanggal 4
November 2013, namun pada kenyataannya saat menjelang pencairan
dana 100 % (seratus persen), terdakwa justru memanggil para Pengelola
keuangan yang menekankan agar proses pencairan dilaksanakan karena
kontraktor yang melaksanakan pembangunan RTJK di Desa Liandok
tersebut adalah orang yang dekat dengan Bupati Minahasa Selatan ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap alasan pembelaan
Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan secara pribadi oleh terdakwa
tersebut, Majelis mengacu pada uraian fakta-fakta dan analisa yuridis
terhadap fakta-fakta tersebut di atas, dimana perbuatan terdakwa telah
memenuhi semua unsur pasal-pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidair
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,
baik mengenai analisa terhadap fakta maupun analisa yuridis, maka Majelis
berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi telah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 212 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
memenuhi semua unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan subsidair,
sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama
dan di lain hal selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan
secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah
diuraikan dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini,
maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan sebagaimana dalam amar
putusan ini ;
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi telah
menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua
milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu
seratus tujuh puluh enam koma puluh enam), akan tetapi tidak ada bukti
yang kuat bahwa terdakwa telah turut menikmati dana proyek RTJK tahun
2013 tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka kepada
terdakwa Drs.Jefry Prang, MSi tidaklah patut dijatuhi pidana tambahan
berupa membayar uang pengganti ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara
telah ditahan berdasarkan perintah dan penetapan penahanan yang sah,
maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari masa pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka
terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya
akan ditentukan dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada
diri terdakwa sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :
• Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang
sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 213 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
• Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah khususnya
dalam program transmigrasi ;
Hal – hal yang meringankan :
• Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku dan berterus terang
serta menyesali atas kesalahannya ;
• Terdakwa belum pernah dihukum ;
• Terdakwa tidak menikmati dana tersebut ;
Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan,
bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang
pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi
terdakwa, bagi negara, serta bagi masyarakat ;
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor
: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31
Tahun 1999, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari
undang-undang yang bersangkutan lainnya ;
M E N G A D I L I
1. Menyatakan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primaor tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana
denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 214 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Alat Bukti Surat :
Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27 Agustus 2015,
Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)
Type 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013 ;
Barang Bukti :
1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No : DIPA -
025.06.4.179036/2013
2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Minahasa Selatan 2013.
3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2013
4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013
5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No
: Kep 02 / DS,TKT / I / 2013 tentang Penetapan dan
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program
Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No : 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013
7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013
8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan
Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe
36 (RJTK) Nomor : 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret
2013 PT. Andekron Cipta Pratama
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 215 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
9. Asli SPM No : 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran
Uang Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT. Andekron
Cipta Pratama
10. Asli SPM No : 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran
Termin I (40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron
Cipta Pratama
11. Asli SPM No : 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran
Termin 2 (60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron
Cipta Pratama
12. Asli SPM No : 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran
Termin (100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron
Cipta Pratama
13. Asli SPM No : 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran
Retensi (5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta
Pratama
14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal
2-6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK
15. Asli Adendum kontrak No : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli
2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan
dengan PT. Andekron Cipta Pratama
16. Asli Adendum kontrak No : 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17
Oktober 2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan dengan PT. Andekron Cipta Pratama
17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No :
878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur
Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan
Pengawas
18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No :
904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur
Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan
Pengawas
19. Asli Surat Berita Acara Rapat No : 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat
Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa
Selatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 216 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
20. Asli Surat Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati
Minahasa Selatan
21. Asli surat pernyataan PT. ANDRKON CIPTA PRATAMA oktober
2014.
22. Asli surat laporan Nomor : 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April
2013 kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan
program / kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013.
23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP
Kabupaten Minahasa Selatan.
24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi
Nomor : 38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada
Bupati Minahasa Selatan.
25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT
tahun 2013 No. Dipa026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember
2012 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans.
26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program
pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada
Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor :
278 / IJ / AHP / II / 2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor : 566/135/DSTKT/IV/2013
tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK,
fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas
tebang potong pila kumpul bersih PT. MARIOLTA TUMBET
ABADI.
28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan
jamban keluarga tipe 36 non panggung.
29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November
2013.
30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember
2013.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 216
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 217 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
31. Asli laporan pelaksaan hasil pelaksanaan tender program /
kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April
2013 Nomor : 230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran.
32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap
terima penempatan Nomor : 688/BMS/XII-2013 tanggal 2
Desember 2013 kepada Gubernur Sulawesi Utara.
33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan
pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor : 62 / DISHUT
/ MS / II / 2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa
Selatan Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara
kesepakatan.
34. Asli surat berita acara rapat Nomor : 839 / DSTKT / XI-2013
tanggal 04 November 2013.
35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor :
650 / DS.TKT / X / 2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT
Kemenakertrans R.I.
36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor : 539 /
DS.TKT / VIII / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013.
38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014.
39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran
2013.
40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober
2014.
41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No:13 / OJR /
83 / 8375 / KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari :
a. Asli Garansi Bank No:13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19
Desember 2013.
b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT.
ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
c. Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT ANDREKON
CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang Manado 18 Desember
2013.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 217
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 218 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
d. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
e. Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor : 02 /
BAST / DSTKT / XII-2013
f. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 /
DS.TKT / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
3.358.500.000,-
g. Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur
Jenderal Pembendarahan Nomor : Per-42/PB2013
h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi
Bank Nomor : (1) 2013 / MNM / PPGB-002 (plafond Garansi Bank
Rp. 2.000.000.000,-) tanggal 25 Maret 2013.
42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No:14 / OJR /
054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari :
a. Copy Bank Garansi No : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11
April 2014.
b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT
ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014.
c. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA.
d. Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi Bank
dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi Bank No :
248/DSTKT/IV tanggal 3 April 2014 kepada Pimpinan PT. BANK
NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama
Manado.
e. Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur Jenderal
Pembendaharaan Nomor : Per-42/PB 2013.
f. Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi).
g. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595
/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.
3.358.500.000,-
h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi
Bank Nomor : (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon Garansi Bank Rp.
2.000.000.000,-) tanggal tanggal 3 April 2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 218
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 219 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negra Indonesia
Nomor : 190/DS.TKT/III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala
Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.
44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat
diselesaikan Nomor : 231/DSTKT/III/2014 kepada PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.
45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor :
487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama
Manado.
46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA
PRATAMA Nomor : MNM/2/155 tanggal 21 Juli 2014 kepada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Minahasa Selatan.
47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT. VIDI
KARYA 2013.
48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat.
49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang
pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010.
50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDREKON CIPTA
PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS
DANIEL ISMAWI ,S.H. SK. Menteri Kehakiman R.I tanggal 8
November 1989.
51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT. VIDI
KARYA Group tahun 2013.
52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih , air kotor,
bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa
Selatan.
53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati
pekerjaan relling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.
53.091.000,-
54. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan
instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair
sistem atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp.
15.000.000,-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 219
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 220 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas
nama KOMET.
57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS.
58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO
59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.
62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan
pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR
(AMANG).
63. Kartu kontrol atas nama “TT” proyek kantor Bupati, Pagar dan
Guest House.
64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD.
65. Kartu kontrol nama FI.
66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN.
67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah
transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN.
68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
atas nama JANTJE.
69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
atas nama DIDI nilai kontrak Rp. 541.000.000,-
70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati
Minsel pekerjaan pemasangan alaram atas nama AGUS.
71. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel
dan rumah dinas B. Minsel.
73. Perjanjian subkontrak Nomor : 02 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang
tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
74. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang
tanggal tujuh bulan September dua ribu tiga belas.
75. Perjanjian sub kontrak Nomor : 01 / subkon / CV.HNK / IV/ 2 013
pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa
Liandok Kecamatan Tompaso Baru tanggal empat april dua ribu
tiga belas.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 220
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 221 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
76. Perjanjian subkontrak Nomor : 03 / subkon / PT.MN / IX / 2013
pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang
tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah liandok.
78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program
Pembangunan Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan
pembangunan jalan dan jembatan lokasi SP.3 Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013.
79. Permintaan uang upah kerja ( KAS BON) proyek rumah dinas
minsel.
80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan
mekanikal plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan.
81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas
minsel.
82. Surat tentang hasil kerja.
83. Surat pengeluaran uang.
84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name :
SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukan dalam tas
warna hitam merek vaio.
85. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna hitam.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara pidana atas nama terdakwa Denny Jefrie Kondoy ;
8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )
kepada terdakwa ;
Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari : Rabu
tanggal : 04 Mei 2016 oleh kami : Jemmy W. Lantu, SH sebagai Hakim
Ketua Majelis, Darius Naftali, SH, MH dan H. Arizon Mega Jaya, SH (Hakim
Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Manado), masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 10 Mei 2016, oleh Majelis Hakim terdiri dari : Jemmy W. Lantu, SH,
Darius Naftali, SH, MH dan Wenny Nanda, SH (Hakim Ad Hoc TIPIKOR
pada Pengadilan Negeri Manado), dibantu oleh Anna E. Pangalila, SH -
selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, SH,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 221
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 222 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
Hakim - hakim Anggota K e t u a
Darius Naftali, SH, MH. Jemmy W. Lantu, SH.
Wenny Nanda, SH. ( Hakim Ad Hoc TIPIKOR )
Panitera Pengganti
Anna E. Pangalila, SH.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 222