Top Banner
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 222 Ptsn. No : 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd. P U T U S A N Nomor : 50 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Mnd. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut : Nama : Drs. Jefry Prang, MSi. ; Tempat lahir : Amurang ; Umur / tgl lahir : 48 Tahun / 26 Desember 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi Lingkungan VIII Kecamatan Wanea Manado ; Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) ; Pendidikan : S2 ; Terdakwa ditahan : Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT 79 / F.2 / FD.1 / 08 / 2015 tanggal 20 Agustus 2015 ; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : 93 / RT.2 / F.3 / Ft.1 / 09 / 2015 tanggal 3 September 2015 ; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
222

Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Jan 10, 2023

Download

Documents

Khang Minh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 222 Ptsn. No : 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

P U T U S A N

Nomor : 50 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama

dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara

terdakwa sebagai berikut :

Nama : Drs. Jefry Prang, MSi. ;

Tempat lahir : Amurang ;

Umur / tgl lahir : 48 Tahun / 26 Desember 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi Lingkungan VIII Kecamatan

Wanea Manado ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

(selaku Kuasa Pengguna Anggaran) ;

Pendidikan : S2 ;

Terdakwa ditahan :

▪ Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak

tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September

2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 79 /

F.2 / FD.1 / 08 / 2015 tanggal 20 Agustus 2015 ;

▪ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September

2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015, berdasarkan Surat

Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : 93 / RT.2 / F.3 / Ft.1 / 09

/ 2015 tanggal 3 September 2015 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 2: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Oktober 2015

sampai dengan tanggal 17 November 2015, berdasarkan Penetapan

Nomor : 251 / Tah.Pid.Sus / TPK / IX / 2015 / PN. JKT.PST. tanggal

18 September 2015 ;

▪ Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum

sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 22

November 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :

PRINT – 905 / R.1.16 / Ft.1 / 11 / 2015 tanggal 02 November 2015 ;

▪ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 November 2015 sampai

dengan tanggal 21 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Nomor :

40 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.MNd tanggal 17 November 2015 ;

▪ Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 14 Desember 2015

sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, berdasarkan Penetapan

Nomor : 50 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Mnd. tanggal 14 Desember

2015 ;

▪ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai

dengan tanggal 12 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 50

/ Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Mnd tanggal 17 Desember 2015 ;

▪ Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai

dengan tanggal 11 April 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 08 /

PID.SUS / 2016 / PT.MND tanggal 29 Fedbruari 2016 ;

▪ Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan

tanggal 11 Mei 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 25 / PID.SUS /

2016 / PT.MND tanggal 11 April 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni :

Pangemanan Rumondor, SH dan Recky Senduk, SH. – Advokat / Penasihat

Hukum beralamat di Jl.Cempaka No. 12 Kelurahan Uluindano Lingkungan 2

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 3: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Kecamatan Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggakl 28

Desember 2015, serta Dantje J. Kaligis, Olsen Egeten, SH – Advokat /

Konsultan Hukum pada Dantje J. Kaligis, SH dan Rekan, beralamat di

Kompleks Perumahan PDK Kelurahan Malalayang I Kota Manado,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 4 Januari 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 50 /

Pid.Sus-TPK / 2015 / PN. Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 50 /

Pid.Sus-TPK / 2015 / PN. Mnd tentang penetapan hari sidang

pemeriksaan perkara ini ;

3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,

keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa dan meneliti bukti surat

dan barang bukti lainnya dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Jaksa Penuntut

Umum nomor register . perkara : PDS – 07 / AMG / Ft.1 / 11 / 2015

tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. JEFRY PRANG, M.SI., terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 4: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana tercantum

dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. JEFRY PRANG,

M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan

perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Drs. JEFRY PRANG,

M.Si., sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak putusan

perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa belum

membayar denda tersebut maka pidana denda dimaksud diganti

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No : DIPA -

025.06.4.179036/2013

2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan

(POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan 2013.

3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Petikan Tahun Anggaran 2013

4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013

5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No :

Kep 02 / DS,TKT / I / 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan

Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan.

6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No : 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013

7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013

8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan

Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe 36

(RJTK) Nomor : 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013

PT. Andekron Cipta Pratama

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 5: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

9. Asli SPM No : 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran Uang

Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT. Andekron Cipta

Pratama

10. Asli SPM No : 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran

Termin I (40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron

Cipta Pratama

11. Asli SPM No : 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran

Termin 2 (60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron

Cipta Pratama

12. Asli SPM No : 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran

Termin (100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron

Cipta Pratama

13. Asli SPM No : 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran

Retensi (5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta

Pratama

14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal

2-6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK

15. Asli Adendum kontrak No : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli

2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

dengan PT. Andekron Cipta Pratama

16. Asli Adendum kontrak No : 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17 Oktober

2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

dengan PT. Andekron Cipta Pratama

17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No :

878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur

Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan

Pengawas

18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No :

904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur

Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan

Pengawas

19. Asli Surat Berita Acara Rapat No : 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat

Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa

Selatan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 6: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

20. Asli Surat Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati

Minahasa Selatan

21. Asli surat pernyataan PT. ANDRKON CIPTA PRATAMA oktober

2014.

22. Asli surat laporan Nomor : 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April

2013 kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan

program / kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013.

23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP

Kabupaten Minahasa Selatan.

24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi Nomor

: 38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada Bupati

Minahasa Selatan.

25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT

tahun 2013 No. Dipa026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember

2012 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans.

26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program

pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor : 278 / IJ / AHP

/ II / 2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi

Sulawesi Utara.

27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor : 566/135/DSTKT/IV/2013

tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK,

fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas tebang

potong pila kumpul bersih PT. MARIOLTA TUMBET ABADI.

28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan

jamban keluarga tipe 36 non panggung.

29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November 2013.

30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember 2013.

31. Asli laporan pelaksaan hasil pelaksanaan tender program /

kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April

2013 Nomor : 230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 7: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap terima

penempatan Nomor : 688/BMS/XII-2013 tanggal 2 Desember 2013

kepada Gubernur Sulawesi Utara.

33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan

pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor : 62 / DISHUT

/ MS / II / 2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara

kesepakatan.

34. Asli surat berita acara rapat Nomor : 839 / DSTKT / XI-2013

tanggal 04 November 2013.

35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor :

650 / DS.TKT / X / 2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT

Kemenakertrans R.I.

36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor : 539 /

DS.TKT / VIII / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan Propinsi Sulawesi Utara.

37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013.

38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014.

39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran

2013.

40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober

2014.

41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No:13 / OJR / 83

/ 8375 / KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari :

- Asli Garansi Bank No:13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19

Desember 2013.

- Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT.

ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.

- Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT

ANDREKON CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang Manado

18 Desember 2013.

- Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 8: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor : 02 /

BAST / DSTKT / XII-2013

- Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 /

DS.TKT / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

3.358.500.000,-

- Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur

Jenderal Pembendarahan Nomor : Per-42/PB2013

- Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan

Garansi Bank Nomor : (1) 2013 / MNM / PPGB-002 (plafond

Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal 25 Maret 2013.

42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No:14 / OJR / 054

/ 4778 / JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari :

- Copy Bank Garansi No : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11

April 2014.

- Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT

ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014.

- Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA.

- Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi Bank

dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi Bank No :

248/DSTKT/IV tanggal 3 April 2014 kepada Pimpinan PT. BANK

NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama

Manado.

- Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur

Jenderal Pembendaharaan Nomor : Per-42/PB 2013.

- Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi).

- Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595

/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

3.358.500.000,-

- Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan

Garansi Bank Nomor : (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon Garansi

Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal tanggal 3 April 2014

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 9: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negra Indonesia Nomor

: 190/DS.TKT/III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala Otoritas

Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.

44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat

diselesaikan Nomor : 231/DSTKT/III/2014 kepada PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.

45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor :

487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama

Manado.

46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA Nomor : MNM / 2 / 155 tanggal 21 Juli 2014 kepada

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan.

47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT. VIDI

KARYA 2013.

48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat.

49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang

pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010.

50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDREKON CIPTA

PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS

DANIEL ISMAWI ,S.H. SK. Menteri Kehakiman R.I tanggal 8

November 1989.

51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT. VIDI

KARYA Group tahun 2013.

52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih , air kotor,

bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa

Selatan.

53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati

pekerjaan relling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.

53.091.000,-

54. Kartu kontrol atas nama BUSRO.

55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan

instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem

atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp. 15.000.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 10: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas nama

KOMET.

57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS.

58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO

59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.

60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.

61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.

62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan

pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR

(AMANG).

63. Kartu kontrol atas nama “TT” proyek kantor Bupati, Pagar dan

Guest House.

64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD.

65. Kartu kontrol nama FI.

66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN.

67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN.

68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan

atas nama JANTJE.

69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan

atas nama DIDI nilai kontrak Rp. 541.000.000,-

70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati Minsel

pekerjaan pemasangan alaram atas nama AGUS.

71. Kartu kontrol atas nama BUSRO.

72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel

dan rumah dinas B. Minsel.

73. Perjanjian subkontrak Nomor : 02 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal

tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.

74. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal

tujuh bulan September dua ribu tiga belas.

75. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / CV.HNK / IV/ 2 013

pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa

Liandok Kecamatan Tompaso Baru tanggal empat april dua ribu

tiga belas.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 11: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

76. Perjanjian subkontrak Nomor : 03 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal

tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.

77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah liandok.

78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program

Pembangunan Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan

pembangunan jalan dan jembatan lokasi SP.3 Kabupaten

Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013.

79. Permintaan uang upah kerja ( KAS BON) proyek rumah dinas

minsel.

80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan mekanikal

plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan.

81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas minsel.

82. Surat tentang hasil kerja.

83. Surat pengeluaran uang.

84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name :

SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukan dalam tas

warna hitam merek vaio.

85. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna hitam.

Seluruhnya diserahkan ke Penuntut Umum untuk penuntutan

perkara terpisah atas nama terdakwa JOEL CH. KUMAJAS, ST.

5. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah agar terhadap

terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa

dalam nota pembelaan tanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya

menyatakan :

▪ Dakwaan Primair terhadap terdakwa tidak terbukti pada unsur perbuatan

secara melawan hukum, karena sesungguhnya yang bertanggungjawab

secara hukum dalam pencairan dana proyek tersebut H.A.Z. Wajong

sebagai Penguji SPP dan Penandatangan SPM sebagaimana SK

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 4 Januari 2013 No. 3

Tahun 2013, sehingga pemenuhan unsur secara melawan hukum tidak

terpenuhi ;

▪ Dakwaan Subsidair terhadap terdakwa juga tidak dapat dibuktikan unsur

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 12: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

serta unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan melalui

alat bukti keterangan saksi-saksi, surat keterangan ahli, keterangan

terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sangat jelas terdakwa sebagai KPA tidak mempunyai hak dan

kewenangan dalam menguji SPP dan SPM serta menandatangani SPM,

karena berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi tanggal 4 januari 2013 No: 3 Tahun 2013 yang diberikan

kewenangan untuk menguji SPP dan SPM serta menandatangani SPM

adalah H.A.Z. WAJONG,

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli dibawah sumpah

dipersidangan yang menandatangani SPM dan menguji SPP dan SPM

adalah H.A.Z. WAJONG bukanlah terdakwa, dan dalam SPM tersebut

berdasarkan keterangan SUSILO DARMINTO dibawah sumpah bahwa

SPM ditanda tangani oleh H.A.Z. WAJONG dan terdakwa tidak

menandatangani SPM tersebut, dan KPPN sudah mencairkan dana

100% berdasarkan SPM yang ditanda tangani oleh H.A.Z. WAJONG.

3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum dipersidangan tidak ada yang bukti-bukti permintaan pembayaran

ke KPPN yang di tanda tangani oleh Terdakwa tetapi sesungguhnya

yang menandatangani adalah H.A.Z. WAJONG.

4. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa

dipersidangan yaitu notulen rapat sangatlah jelas diuraikan bahwa setiap

permintaan pembayaran harus sesuai dengan aturan/hukum yang

berlaku, dan setiap rapat JOEL CH KUMAJAS, ST sebagai PPK dan

H.A.Z. WAJONG hadir dalam rapat tersebut, dengan demikian tidak

mempunyai alasan untuk beralasan ada perintah lisan dari terdakwa,

sebab tidak ada aturan hukum yang mengatur setiap pencairan

didasarkan pada perintah lisan, tetapi harus berdasarkan permintaan

secara tertulis yang diatur dengan aturan hukum seperti SPM yang

sebelumnya harus diuji terlebih dahulu oleh yang berkewenangan yaitU

H.A.Z. WAJONG selanjutnya menandatangani SPM.

5. Bahwa untuk memenuhi syarat formil maupun materil unsur

menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan, haruslah terpenuhi syarat-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 13: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

syarat sebagaimana yang Penasehat Hukum uraikan diatas antara lain

yaitu :

- Kebijakan yang memiliki niat untuk sesuatu arah dan tujuan;

- Struktur organisasi, yang pada hakekatnya dalam Tupoksi ada unsur

yang dapat memerintahkan sesuatu yang melanggar Hukum;

Bahwa fakta dipersidangan tidak ada satu alat buktipun yang

membuktikan Terdakwa sebagai KPA menandatangani SPM selain yang

menandatangani adalah H.A.Z. WAJONG berdasarkan SK Menteri

Tenaga kerja dan Transmigrasi RI tanggal 4 januari 2013 No: 3 Tahun

2013, dengan demikian sangatlah jelas bahwa apa yang didakwakan

oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa adalah bertanggung jawab secara

hukum dalam pencairan dana proyek tersebut, sesungguhnya

berdasarkan fakta hokum dipersidangan secara formil maupun matriel

unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi,

karena sesungguhnya yang bertanggung jawab secara hukum adalah

yang menandatangani SPM yaitu H.A.Z. WAJONG, sedangkan terdakwa

berdasarkan keterangan para saksi maupun ahli dipersidangan terdakwa

tidak pernah menandatangani SPM maupun bukti-bukti surat lainnya

yang ada keterkaitan dalam pencairan dana tersebut.

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah

menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya selaku KPA yaitu

memerintahkan secara lisan kepada JOEL CH. KUMAJAS, ST dan

H.A.Z. WAJONG, hal ini adalah tidak benar sama sekali karena tidak

didasarkan pada aturan hukum, karena dalam tupoksi terdakwa sebagai

KPA tidak ada salah satu item yang menyatakan bahwa terdakwa

memerintah secara lisan kepada PPK ataupun penguji SPP dan

Penandatangan SPM, karena sangat jelas dalam SK Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 4 Januari 2013 No; 3 tahun 2013 yang

diberikan kewenangan untuk menguji SPP dan menandatangani SPM

adalah H.A.Z. WAJONG, tetapi anehnya Penuntut Umum hanya

dijadikan sebagai saksi, hal ini adalah menunjukan Penuntut Umum tidak

objektif dalam menangani kasus ini tetapi sangatlah subjektif. Dengan

demikian asumsi Jaksa Penuntut Umum adalah asumsi yang keliruh

karena bertentangan dengan aturan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penasihat Hukum berkesimpulan

dan bermohon atas kesimpulan sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 14: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

a. Bahwa semua dakwaan baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan

Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

b. Oleh karena itu, dengan hormat kami mohon kiranya Majelis Hakim

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Menyatakan Saudara TERDAKWA DRS. JEFRY PRANG,

M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

baik di dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

2) Membebaskan Saudara Terdakwa DRS. JEFRY PRANG,

M.Si.dari dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair

tersebut;

3) Memulihkan hak Saudara Terdakwa DRS. JEFRY PRANG,

M.Si. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya;

4) Membebankan biaya perkara ini Kepada Negara.

Sedangkan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi dalam pembelaan pribadinya

pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa selaku KPA tidak pernah

memberikan petunjuk agar dalam permintaan pembayaran dengan

mencantumkan BAST Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII – 2013 tanggal 4

Desember 2013, terdakwa juga tidak pernah memerintahkan Joel CH.

Kumajas, ST dan H.A.Z. Wajong untuk memproses pembayaran 100 %

kepada rekanan, selanjutnya terdakwa membantah atau menyangkal bila

dinyatakan terdakwa pernah memanggil Joel CH. Kumajas, ST, H.A.Z.

Wajong dan Rivanners Suban pada tanggal 22 desember 2013, karena

pada tanggal tersebut hari Minggu / libur, bukan hari kerja, dan terdakwa

menyangkal pula bila dikatakan terdakwa telah melakukan perbuatan

melanggar hukum yang bertentangan dengan undang-undang, apalagi bila

dikatakan terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Denny

Kondoy berkaitan dengan penerimaan pembayaran pekerjaan Transmigrasi

Liandok Tahun 2013 ;

Berdasarkan hal itu, maka terdakwa meminta agar Majelis Hakim

membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena terdakwa tidak

terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituntut Jaksa ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap

pembelaaan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 15: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

tuntutan semula, dan demikian pula Penasihat Hukum terdakwa juga

menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan

surat dakwaan register nomor perkara : PDS – 07 / AMG / Ft.1 / 11 / 2015

tanggal 10 Desember 2015, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun 2013 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan

Denny Jefrie Kondoy selaku rekanan dan Joel Ch. Kumajas, ST selaku

Pejabat Pembuat Komitmen, (yang perkaranya diajukan secara terpisah),

pada rentang waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan

Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu

yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Transmigrasi Liandok

Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang

memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan

secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

• Bahwa pada tahun anggaran 2013 terdapat kegiatan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang berasal dari

APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang

merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan

lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor:

DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar

Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-

026.06.4.179036/2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar

Rp.6.666.439.000,-.

• Bahwa sesuai DIPA tersebut, anggaran untuk kegiatan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit

dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,-.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Page 16: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

• Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi mengangkat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (Drs. Jefry Prang) selaku Kuasa

Pengguna Anggaran dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi R.I. Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala

Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa

Pengguna Barang/Jasa (KPB) tanggal 4 Januari 2013.

• Bahwa JOEL Ch. KUMAJAS, ST diangkat selaku Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Nomor : Kep.02/DS.TKT/I/2013 tanggal 3 Januari

2013 tentang penetapan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.

• Bahwa pelaksanaan pengadaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten

Minahasa Selatan dengan sistem pelelangan e-tendering.

• Bahwa dengan maksud agar PT. Andrekon Cipta Pratama memperoleh

dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan

Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit, DENNY JEFRI KONDOY

telah memerintahkan saksi ANTHONIUS DJANI dan CHRISTIAN yang

merupakan karyawannya untuk mencari perusahaan pendamping yaitu

CV Kitawaya, PT. Vidi Karya, PT. Karya Kasih Anugrah dan PT. Karya

Murni Anugrah untuk mengikuti proses lelang pekerjaan dimaksud.

• Bahwa pada saat pendaftaran, saksi ANTHONIUS DJANI atas perintah

DENNY JEFRI KONDOY telah mendaftarkan sebagai peserta lelang

perusahaan-perusahaan : PT. Andrekon Cipta Pratama, CV Kitawaya,

PT. Vidi Karya, PT. Karya Kasih Anugrah dan PT. Karya Murni Anugrah.

Selanjutnya pada tahap penawaran, secara sengaja dan telah diatur

sedemikian rupa sehingga yang mengajukan penawaran adalah :

• PT. Vidi Karya (Direktur DENNY KONDOY) dengan penawaran

Rp.3.383.000.000,-.

• PT. Andrekon Cipta Pratama (Direktur ALFIAN Y PANGALILA)

dengan penawaran Rp. 3.358.500.000,-.

• PT. Karya Kasih Anugrah (Direktur CHRISTOHN L NANGOY) dengan

penawran Rp.3.295.140.000,-.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Page 17: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

• Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi, ketiga rekanan yang

merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Denny Kondoy tersebut

dinyatakan memenuhi syarat namun secara sengaja dan telah diatur,

untuk memenangkan PT. Andrekon Cipta Pratama, dokumen kedua

perusahaan yang memasukan penawaran sebagai pendamping yaitu PT.

Karya Kasih Anugrah dan PT. Vidi Karya sengaja dibuat tidak lengkap

dengan cara dokumen PT. Karya Kasih Anugrah tidak dilengkapi dengan

data personil inti dan skema tenaga dan peralatan dan dokumen PT. Vidi

Karya Gugur tidak dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan skema

peralatan. Selanjutnya karena dokumen kedua perusahaan tersebut

tidak lengkap sehingga pada tahap Evaluasi Teknis kedua perusahaan

tersebut dinyatakan gugur dan akhirnya hanya PT. Andrekon Cipta

Pratama yang dinyatakan memenuhi syarat.

• Bahwa pada tahap Evaluasi harga hanya PT. Andrekon Cipta Pratama

dengan nilai penawaran Rp. 3.358.500.000,- dan tahap evaluasi

kualifikasi PT. Andrekon Cipta Pratama dinyatakan memenuhi syarat dan

diundang untuk pembuktian kualifikasi dan setelah memenuhi syarat

dalam pembuktian selanjutnya PT. Andrekon Cipta Pratama ditetapkan

sebagai pemenang pada 14 Maret 2013.

• Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, dilakukan

penandatanganan kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 yang ditandatangani

oleh JOEL CH. KUMAJAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur Utama PT. ANDREKON CIPTA

PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595 / 112 / DS.TKT /

III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- masa

pelaksanaan selama 120 hari Kalender (sampai dengan tanggal 24 Juli

2013) dengan Masa pemeliharaan 120 hari Kalender.

• Bahwa sebagaimana dalam dokumen kontrak total harga 1 (satu) Unit

Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 seharga Rp.

33,585,000.00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu

rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No. UARAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA

SATUAN

JUMLAH

HARGA (Rp)

I. PEKERJAAN PERSIAPAN Ls 1.00 1,250,000.00

Pembersiahan awal 1,250,000.00 1,250,000.00

II. PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH 28,785,085.00

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Page 18: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

2.1 PEKERJAAN TANAH/PONDAI/LANTAI 6,722,840.82

Galian tanah pondasi M3 1.50 47,125.00 70,687.50

Urungan tanah M3 3.60 71,250.00 256,500.00

Urungan pasir M3 1.75 263,250.00 460,678.50

Pondasi Umpak Pasangan Batu kali M3 1.20 917,000.00 1,100,400.00

Lantai beton Tebal 5 cm M3 1.80 1,160,350.00 2,088,630.00

Sloff Beton Bertulang 12/15 M3 0.42 5,726,028.15 2,404,931.82

Rolag Bata M2 2.40 142,085.00 341,004.00

2.2 PEKERJAAN KERANGKA / DINDING /

PINTU DAN JENDELA

14,220,118.25

Tiang utama 10/10 Ky Klas III M3 0.33 3,006,367.50 992,101.28

Balok Atas 5/10 Ky Klas III M3 0.17 2,984,125.00 507,301.25

Rangka Dinding Tegak Ky Klas III M3 0.15 3,006,367.50 450,955.13

Rangka Dinding Datar Ky Klas III M3 0.135 3,006,367.50 405,859.61

Kuda-Kuda 5/10 Ky Klas III M3 0.15 2,984,125.00 447,618.75

Gording 5/7 Ky Klas III M3 0.27 2,984,125.00 805,713.75

Skur 5/10 M3 0.05 2,984,125.00 147,206.25

Kusen Pintu / Jendela M3 0.24 3,049,225.00 731,814.00

Dinding Papan 2/10 M2 74.75 73,595.00 5,501,226.25

Amping M2 7.50 73,595.00 551,962.50

Pintu Double Tripleks M2 8.80 152,495.00 1,341,956.00

Jendela Kayu Rangka Kayu M2 4.14 143,818.75 595,409.63

Pasang Kaca 3 mm M2 2.30 90,000.00 207,000.00

Papan Jalusi M2 0.15 193,335.00 29,000.25

Kawat Ram M2 1.68 20,000.00 33,600.00

Listplank 3/20 M2 6.82 99,605.00 679,306.10

Balai-Balai 2,5 X 1,5 X 2 Bh M2 7.50 105,345.00 790,087.50

2.3 PEKERJAAN ATAP 4,429,363.75

Atap Seng Gelombang BJLS 20 M2 58.75 70,875.00 4,163,906.25

Bumbungan Seng M 7.70 34,475.00 265,457.50

2.4 PEKERJAAN KUNCI / PENGGANTUNG 735,000.00

Engsel Pintu Bh 18.00 15,000.00 270,000.00

Engsel Jendela Bh 12.00 12,500.00 150,000.00

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Page 19: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Kalt Angin Bh 6.00 15,000.00 90,000.00

Grendel Pintu Bh 6.00 10,000.00 60,000.00

Grendel Jendela Bh 6.00 7,500.00 45,000.00

Gembok Lengkap Bh 2.00 60,000.00 120,000.00

2.5 PEKERJAAN KAPURAN / TEER 2,677,762.68

Cat Dinding / Tembok M2 174.99 11,482.50 2,009,322.68

Cat Meni Kusen, Pintu / Jendela, Listplank M2 54.40 12,287.50 668,440.00

III. PEKERJAAN SANITASI 3,550,815.66

Galian Tanah Lubang Jamban M3 3.00 47,125.00 141,375.00

Pasangan Rolang Bata M2 8.50 142,085.00 1,207,722.50

Penutup Septicktank (Beton Bertulang) M2 0.15 5,611,454.38 841,718.16

Saluran Air Kotor

Pipa PVC dia. 4” dan elbow M1 3.00 35,000.00 105,000.00

Pipa Hawa PVC dia. 1,5” + tee dan knie M1 1.50 10,000.00 15,000.00

Kloset Leher Angsa (Lokal) Bh 1.00 350,000.00 350,000.00

Bak Air Viberglass Bh 1.00 750,000.00 750,000.00

Ijuk M2 2.00 45,000.00 90,000.00

Kerikil / Material Bekas Beton / Bata M3 0.10 500,000.00 50,000.00

• Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan

Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. ANDREKON

CIPTA PRATAMA sebagaimana Surat Perjanjian Nomor:

595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 mengalami

keterlambatan sehingga dibuat Addendum Kontrak (I)

No:469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya

Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban

Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 23 Juli 2013 dirubah menjadi tanggal

21 Oktober 2013.

• Bahwa setelah dilakukan Addendum Kontrak (I) ternyata pekerjaan

Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)

belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor :

780/DSKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya

Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban

Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi

tanggal 5 Desember 2013 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Page 20: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

• Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 dilaksanakan dan

dikendalikan oleh Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY selaku mertua

dari ELFIAN YOUDI PANGALILA Direktur Utama PT. ANDREKON

CIPTA PRATAMA meskipun Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY tidak

menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 Nomor :

595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 ;

• Bahwa setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36

sebagaimana dalam Addendun Kontrak (II) yaitu tanggal 5 Desember

2013 ternyata pekerjaan Pembangunan tersebut belum selesai

sebagaimana Laporan Akhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (PT.

Mariolta Tumbet Abadi) bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember

2013, realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan

Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta

Pratama hanya sebesar 65,05 % dan berdasarkan Laporan Cek List

RTJK 2013 yang ditandatangani oleh Heintje A. Tumanken (Pengawas

Lapangan dari Konsultan Supervisi) rumah yang fungsional sebanyak 51

unit ;.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27

Agustus 2015, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) Type 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013,

terdapat kekurangan pekerjaan dengan perincian :

Rumah pertama yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky

Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10,

Kusen Pintu dan Jendela, sedangkan untuk Dinding Papan hanya 40%,

Atap Seng Gelombang BJL 20 90%, Bumbungan Seng 90%, dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,

Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10 sedangkan pekerjaan Kusen Pintu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Page 21: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

dan Jendela hanya 65%, Atap Seng Gelombang BJL 20 90%,

Bumbungan Seng 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,

Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan untuk pekerjaan Lantai

Beton Tebal 5 cm hanya 60%, Kusen Pintu dan Jendela 65%, Atap

Seng Gelombang BJL 20 90%, dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Atap Seng Gelombang BJL

20 dan Bumbungan Seng sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton

Tebal 5 cm yang dikerjakan hanya 60%, Listplank 3/20 70%, Galian

Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky

Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen

Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel

Lengkap sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya

60%, Listplank 70% dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Page 22: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sepuluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sebelas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Tiang

Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel

Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Page 23: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20%

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel

Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai

Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20%

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan pekerjaan Kusen

Pintu dan Jendela hanya 50%, Atap Seng Gelombang BJLS 20 90%

dan Bumbungan Seng 90% sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Galian Tanah Pondasi, Urungan Tanah, Pondasi

Umpak Pasangan Batu kali, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama

10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak

5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10

Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan

Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, sedangkan pekerjaan Engsel Pintu hanya 50% dan

Engsel jendela 50% sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Page 24: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Sembilan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang

Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding

Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-

kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu

dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan

Galian Tanah Pondasi hanya 30% dan Cat Dinding Tembok hanya

75% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III,

Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,

Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding

Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu dan

Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi

hanya 30% dan Cat Dinding/Tembok 75% sedangkan untuk pekerjaan

yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka

Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS

20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu,

Cat Dinding/Tembok, Cat Mani Kusen, Pintu/Jendela, Listplank, galian

Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Page 25: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Dua puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka

Kayu, Pasang Kaca 3 mm dan Listplank 3/20 sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka

Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan

yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Page 26: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang

BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah

Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,

Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang

Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu, Cat

Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat

Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Page 27: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng

dan Cat Dinding/Tembok, sedangkan pekerjaan Lantai Beton Tebal 5

cm hanya 60% dan Listplank 3/20 hanya 20% sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Page 28: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Tiga puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban,

Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,

Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan

Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan

Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian

Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Jendela

Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,

Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat pulu satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Page 29: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,

Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,

Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Page 30: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,

Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh delapan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Page 31: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan

Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan

Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban,

Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk

pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya dikerjakan 60% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20

sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya dikerjakan 60% dan

untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak

tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok

hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, inding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, sedangkan untuk

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Page 32: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double

Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan

Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya

75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double

Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan

Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya

75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Listplank 3/20

Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat

Dinding/Tembok, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Page 33: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,

sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan Engsel

Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan

untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak

tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, sedangkan untuk untuk pekerjaan Lantai Beton 5

cm 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Page 34: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Double Tripleks, Listtplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, dan Engsel Pintu, sedangkan untuk pekerjaan Cat

Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan Atap

Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank

hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel

Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya

60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Page 35: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Enam puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng,

sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 65% dan Listplank

20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh delapan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20

dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Engsel Pintu

hanya 20% dan Cat Dinding/Tembok hanya 90% dan untuk pekerjaan

yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng, sedangkan

untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 50% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Page 36: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Tujuh puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Listplank 3/20 hanya 80% dan Cat Dinding/Tembok hanya

75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan

hanya 50% dan Amping hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Page 37: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Tujuh puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 40% dan

untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak

tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh delapan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

Page 38: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Dinding Papan hanya 80%, Amping 50% dan Listplank 3/20

hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh empat yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan

untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 75%, dan Cat

Dinding/Tembok hanya 80%, dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng sedangkan untuk

pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50%, Listplank 3/20 hanya 50%

dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh enam yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan

Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank

3/20 hanya 40% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

Page 39: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Delapan puluh tujuh yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, Cat Dinding/Tembok dan Cat Mani

Kusen,Pintu/Jendela, Listplank sedangkan untuk pekerjaan Listplank

3/20 hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh delapan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, dan Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan Dinding

Papan hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sembilan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 30%,, Dinding Papan hanya

50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sembilan puluh satu sampai dengan Rumah Nomor

Seratus tidak ada yang dikerjakan sebagaimana yang tercantum dalam

kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

Page 40: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

• Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban

Keluarga (RTJK) telah dilakukan pembayaran dengan termijn yaitu :

- Uang muka (20%) sebesar Rp.651.549.000,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 April 2013

- Termin I (40%) sebesar Rp.879.591.150,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Oktober 2013

- Termin II (60%) sebesar Rp.521.239.200,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 November 2013

- Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013

- Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.

• Bahwa untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya pembayaran

pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga

(RTJK) Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- dan Retensi

(5%) sebesar Rp.162.887.250,- meskipun diketahui bahwa pekerjaan

tersebut belum selesai dilaksanakan 100% namun DENNY JEFRI

KONDOY selaku Pelaksana Lapangan dan Pengendali atas pekerjaan

tersebut telah mengajukan permintaan pembayaran kepada JOEL CH

KUMAJAS selaku PPK. Selanjutnya JOEL CH KUMAJAS selaku PPK

yang juga mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai

dilaksanakan 100% namun telah mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran dengan mencantumkan BAST Nomor :

915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013 padahal BAST

tersebut tidak pernah dibuat dan seolah-olah pekerjaan tersebut telah

selesai dilaksanakan.

• Bahwa meskipun DENNY JEFRI KONDOY mertua dari ELFIAN YOUDI

PANGALILA (Direktur Utama PT. Andrekon Cipta Pratama) mengetahui

bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan

Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta

Pratama hanya sebesar 65,05 % namun tetap mengajukan permohonan

pembayaran dan telah menerima pembayaran Termin III (100%)

sebesar Rp.1.042.478.400,- pada tanggal 27 Desember 2013 dan

Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,- pada tanggal 27 Desember

2013 melalui rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Manado Nomor : 8799898798 (Andrekon Cipta Pratama).

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

Page 41: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

• Bahwa meskipun JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku PPK yang juga

mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah

Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % namun JOEL CH.

KUMAJAS, ST selaku PPK telah menyetujui untuk memproses

pembayaran sehingga telah dilakukan pembayaran Termin III (100%)

sebesar Rp.1.042.478.400,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) tanggal 27 Desember 2013 dan Retensi (5%) sebesar

Rp.162.887.250,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal

27 Desember 2013.

• Bahwa sebelum memproses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan

oleh PT. Andrekon Cipta Pratama, JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku

PPK yang mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan

oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % berkonsultasi

dengan Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna

Anggaran dan meskipun Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa

Pengguna Anggaran mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan

oleh PT. Andrekon Cipta Pratama belum selesai dilaksanakan sebesar

100% namun Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna

Anggaran menyetujui dilakukan proses pembayaran atas pekerjaan

tersebut.

• Bahwa perbutan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara ;

a. Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk

menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan,

dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban

APBN/APBD”.

Ayat 2 yang berbunyi :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41

Page 42: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak

pihak penagih.

2) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/

kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian

pengadaan barang/jasa

3) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan

4) membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran

pengeluaran yang bersangkutan

5) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas

kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat

bukti dimaksud ;

b. Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh

dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;

• Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui pembayaran yang tidak

didukung atas bukti sah, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa

belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan

atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

• Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya DENNY JEFRI KONDOY

selaku pelaksana lapangan kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran

dan Jamban Keluarga (RTJK) sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar

empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh

ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus

rupiah).

• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan

Negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus

sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus

tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah),

berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas Pekerjaan

Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)

Tipe 36 sebanyak 100 unit TA 2013 di lokasi transmigrasi Desa Liandok

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

Page 43: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan

perhitungan Ahli setelah dihitung kuantitas yang terpasang dan yang

tidak terlaksana dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak

terlaksana, atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan selisih nilai

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan

keuangan negara sebesar total Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat

ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu

seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. Jefry Prang tersebut diatas diancam pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun 2013, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan

Denny Jefrie Kondoy selaku rekanan dan Joel Ch. Kumajas, ST selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (yang perkaranya diajukan secara terpisah),

pada rentang waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan

Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu

yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Transmigrasi Liandok

Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang

memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun anggaran 2013 terdapat kegiatan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang berasal dari

APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43

Page 44: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan

lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor:

DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar

Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-

026.06.4.179036/2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar

Rp.6.666.439.000,-.

• Bahwa sesuai DIPA tersebut, anggaran untuk kegiatan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit

dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,-.

• Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi mengangkat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan yaitu Terdakwa Drs. Jefry Prang

selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengangkatan

Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa

Pengguna Barang/Jasa (KPB) tanggal 4 Januari 2013, dan sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa Drs. Jefry Prang memiliki tugas

dan tanggungjawab, yaitu :

a. melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran

pada satuan kerja yang bersangkutan ;

b. menentukan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran ;

c. mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan ;

d. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan

e. mengajukan uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan

untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari ;

f. membebankan pengeluaran anggaran sesuai dengan akun

pengeluaran yang bersangkutan ;

g. mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia/pejabat

pengadaan barang/jasa, panitia penerima barang/jasa, petugas unit

akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA), unit akuntansi kuasa

pengguna barang (UAKPB), bendahara pembantu (BPP), petugas

pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) sesuai kebutuhan ;

h. memerintahkan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan

belanja negara (APBN)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44

Page 45: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

i. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan

terhadap pembukuan bendahara pengeluaran dan bendahara

penerimaan ;

j. melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA ;

k. menyampaikan laporan keuangan dan barang ;

l. melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas

beban APBN pada satuan kerjanya ;

m. bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas

beban APBN pada satuan kerjanya ;

n. menguji kebenaran materil suart-surat bukti mengenai hak pihak

penagih ;

o. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan

sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

p. melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan

laporan keuangan unit akuntansi pengguna anggaran sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekon

dengan kantor pelayanan perbendaharaan ; dan

q. melaporkan rekening pengelola keuangan negara ;

• Bahwa JOEL Ch. KUMAJAS, ST diangkat selaku Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Nomor : Kep.02/DS.TKT/I/2013 tanggal 3 Januari

2013 tentang penetapan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.

• Bahwa pelaksanaan pengadaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten

Minahasa Selatan dengan sistem pelelangan e-tendering.

• Bahwa dengan maksud agar PT. Andrekon Cipta Pratama memperoleh

dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan

Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit, DENNY JEFRI KONDOY

telah memerintahkan saksi ANTHONIUS DJANI dan CHRISTIAN yang

merupakan karyawannya untuk mencari perusahaan pendamping yaitu

CV Kitawaya, PT. Vidi Karya, PT. Karya Kasih Anugrah dan PT. Karya

Murni Anugrah untuk mengikuti proses lelang pekerjaan dimaksud.

• Bahwa pada saat pendaftaran, saksi ANTHONIUS DJANI atas perintah

DENNY JEFRI KONDOY telah mendaftarkan sebagai peserta lelang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45

Page 46: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

perusahaan-perusahaan : PT. Andrekon Cipta Pratama, CV Kitawaya,

PT. Vidi Karya, PT. Karya Kasih Anugrah dan PT. Karya Murni Anugrah.

Selanjutnya pada tahap penawaran, secara sengaja dan telah diatur

sedemikian rupa sehingga yang mengajukan penawaran adalah :

1. PT. Vidi Karya (Direktur DENNY KONDOY) dengan penawaran

Rp.3.383.000.000,-.

2. PT. Andrekon Cipta Pratama (Direktur ALFIAN Y PANGALILA)

dengan penawaran Rp. 3.358.500.000,-.

3. PT. Karya Kasih Anugrah (Direktur CHRISTOHN L NANGOY) dengan

penawran Rp.3.295.140.000,-.

• Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi, ketiga rekanan yang

merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Denny Kondoy tersebut

dinyatakan memenuhi syarat namun secara sengaja dan telah diatur,

untuk memenangkan PT. Andrekon Cipta Pratama, dokumen kedua

perusahaan yang memasukan penawaran sebagai pendamping yaitu PT.

Karya Kasih Anugrah dan PT. Vidi Karya sengaja dibuat tidak lengkap

dengan cara dokumen PT. Karya Kasih Anugrah tidak dilengkapi dengan

data personil inti dan skema tenaga dan peralatan dan dokumen PT. Vidi

Karya Gugur tidak dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan skema

peralatan. Selanjutnya karena dokumen kedua perusahaan tersebut

tidak lengkap sehingga pada tahap Evaluasi Teknis kedua perusahaan

tersebut dinyatakan gugur dan akhirnya hanya PT. Andrekon Cipta

Pratama yang dinyatakan memenuhi syarat.

• Bahwa pada tahap Evaluasi harga hanya PT. Andrekon Cipta Pratama

dengan nilai penawaran Rp. 3.358.500.000,- dan tahap evaluasi

kualifikasi PT. Andrekon Cipta Pratama dinyatakan memenuhi syarat dan

diundang untuk pembuktian kualifikasi dan setelah memenuhi syarat

dalam pembuktian selanjutnya PT. Andrekon Cipta Pratama ditetapkan

sebagai pemenang pada 14 Maret 2013.

• Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, dilakukan

penandatanganan kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 yang ditandatangani

oleh JOEL CH. KUMAJAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur Utama PT. ANDREKON CIPTA

PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 595 / 112 / DS.TKT / III

/ 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,- masa

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46

Page 47: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

pelaksanaan selama 120 hari Kalender (sampai dengan tanggal 24 Juli

2013) dengan Masa pemeliharaan 120 hari Kalender.

• Bahwa sebagaimana dalam dokumen kontrak total harga 1 (satu) Unit

Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 seharga Rp.

33,585,000.00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu

rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No. UARAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUM

E

HARGA

SATUAN

JUMLAH

HARGA (Rp)

I. PEKERJAAN PERSIAPAN Ls 1.00 1,250,000.00

Pembersiahan awal 1,250,000.00 1,250,000.00

II. PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH 28,785,085.00

2.1 PEKERJAAN TANAH/PONDAI/LANTAI 6,722,840.82

Galian tanah pondasi M3 1.50 47,125.00 70,687.50

Urungan tanah M3 3.60 71,250.00 256,500.00

Urungan pasir M3 1.75 263,250.00 460,678.50

Pondasi Umpak Pasangan Batu kali M3 1.20 917,000.00 1,100,400.00

Lantai beton Tebal 5 cm M3 1.80 1,160,350.00 2,088,630.00

Sloff Beton Bertulang 12/15 M3 0.42 5,726,028.15 2,404,931.82

Rolag Bata M2 2.40 142,085.00 341,004.00

2.2 PEKERJAAN KERANGKA / DINDING / PINTU

DAN JENDELA

14,220,118.25

Tiang utama 10/10 Ky Klas III M3 0.33 3,006,367.50 992,101.28

Balok Atas 5/10 Ky Klas III M3 0.17 2,984,125.00 507,301.25

Rangka Dinding Tegak Ky Klas III M3 0.15 3,006,367.50 450,955.13

Rangka Dinding Datar Ky Klas III M3 0.135 3,006,367.50 405,859.61

Kuda-Kuda 5/10 Ky Klas III M3 0.15 2,984,125.00 447,618.75

Gording 5/7 Ky Klas III M3 0.27 2,984,125.00 805,713.75

Skur 5/10 M3 0.05 2,984,125.00 147,206.25

Kusen Pintu / Jendela M3 0.24 3,049,225.00 731,814.00

Dinding Papan 2/10 M2 74.75 73,595.00 5,501,226.25

Amping M2 7.50 73,595.00 551,962.50

Pintu Double Tripleks M2 8.80 152,495.00 1,341,956.00

Jendela Kayu Rangka Kayu M2 4.14 143,818.75 595,409.63

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47

Page 48: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Pasang Kaca 3 mm M2 2.30 90,000.00 207,000.00

Papan Jalusi M2 0.15 193,335.00 29,000.25

Kawat Ram M2 1.68 20,000.00 33,600.00

Listplank 3/20 M2 6.82 99,605.00 679,306.10

Balai-Balai 2,5 X 1,5 X 2 Bh M2 7.50 105,345.00 790,087.50

2.3 PEKERJAAN ATAP 4,429,363.75

Atap Seng Gelombang BJLS 20 M2 58.75 70,875.00 4,163,906.25

Bumbungan Seng M 7.70 34,475.00 265,457.50

2.4 PEKERJAAN KUNCI / PENGGANTUNG 735,000.00

Engsel Pintu Bh 18.00 15,000.00 270,000.00

Engsel Jendela Bh 12.00 12,500.00 150,000.00

Kalt Angin Bh 6.00 15,000.00 90,000.00

Grendel Pintu Bh 6.00 10,000.00 60,000.00

Grendel Jendela Bh 6.00 7,500.00 45,000.00

Gembok Lengkap Bh 2.00 60,000.00 120,000.00

2.5 PEKERJAAN KAPURAN / TEER 2,677,762.68

Cat Dinding / Tembok M2 174.99 11,482.50 2,009,322.68

Cat Meni Kusen, Pintu / Jendela, Listplank M2 54.40 12,287.50 668,440.00

III. PEKERJAAN SANITASI 3,550,815.66

Galian Tanah Lubang Jamban M3 3.00 47,125.00 141,375.00

Pasangan Rolang Bata M2 8.50 142,085.00 1,207,722.50

Penutup Septicktank (Beton Bertulang) M2 0.15 5,611,454.38 841,718.16

Saluran Air Kotor

Pipa PVC dia. 4” dan elbow M1 3.00 35,000.00 105,000.00

Pipa Hawa PVC dia. 1,5” + tee dan knie M1 1.50 10,000.00 15,000.00

Kloset Leher Angsa (Lokal) Bh 1.00 350,000.00 350,000.00

Bak Air Viberglass Bh 1.00 750,000.00 750,000.00

Ijuk M2 2.00 45,000.00 90,000.00

Kerikil / Material Bekas Beton / Bata M3 0.10 500,000.00 50,000.00

• Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan

Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. ANDREKON

CIPTA PRATAMA sebagaimana Surat Perjanjian Nomor:

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48

Page 49: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 mengalami

keterlambatan sehingga dibuat Addendum Kontrak (I)

No:469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya

Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban

Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 23 Juli 2013 dirubah menjadi tanggal

21 Oktober 2013.

• Bahwa setelah dilakukan Addendum Kontrak (I) ternyata pekerjaan

Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)

belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor :

780/DSKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya

Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban

Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi

tanggal 5 Desember 2013 ;

• Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 dilaksanakan dan

dikendalikan oleh Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY selaku mertua

dari ELFIAN YOUDI PANGALILA Direktur Utama PT. ANDREKON

CIPTA PRATAMA meskipun Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY tidak

menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 Nomor :

595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 ;

• Bahwa setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36

sebagaimana dalam Addendun Kontrak (II) yaitu tanggal 5 Desember

2013 ternyata pekerjaan Pembangunan tersebut belum selesai

sebagaimana Laporan Akhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (PT.

Mariolta Tumbet Abadi) bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember

2013, realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan

Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta

Pratama hanya sebesar 65,05 % dan berdasarkan Laporan Cek List

RTJK 2013 yang ditandatangani oleh Heintje A. Tumanken (Pengawas

Lapangan dari Konsultan Supervisi) rumah yang fungsional sebanyak 51

unit ;.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27

Agustus 2015, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) Type 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013,

terdapat kekurangan pekerjaan dengan perincian :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49

Page 50: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah pertama yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky

Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10,

Kusen Pintu dan Jendela, sedangkan untuk Dinding Papan hanya 40%,

Atap Seng Gelombang BJL 20 90%, Bumbungan Seng 90%, dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,

Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10 sedangkan pekerjaan Kusen Pintu

dan Jendela hanya 65%, Atap Seng Gelombang BJL 20 90%,

Bumbungan Seng 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,

Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan untuk pekerjaan Lantai

Beton Tebal 5 cm hanya 60%, Kusen Pintu dan Jendela 65%, Atap

Seng Gelombang BJL 20 90%, dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Atap Seng Gelombang BJL

20 dan Bumbungan Seng sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton

Tebal 5 cm yang dikerjakan hanya 60%, Listplank 3/20 70%, Galian

Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky

Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50

Page 51: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel

Lengkap sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya

60%, Listplank 70% dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan

Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sepuluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sebelas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Tiang

Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51

Page 52: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Tiga belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel

Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai

Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20%

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel

Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai

Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20%

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan pekerjaan Kusen

Pintu dan Jendela hanya 50%, Atap Seng Gelombang BJLS 20 90%

dan Bumbungan Seng 90% sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Galian Tanah Pondasi, Urungan Tanah, Pondasi

Umpak Pasangan Batu kali, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52

Page 53: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak

5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10

Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan

Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, sedangkan pekerjaan Engsel Pintu hanya 50% dan

Engsel jendela 50% sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sembilan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang

Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding

Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-

kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu

dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan

Galian Tanah Pondasi hanya 30% dan Cat Dinding Tembok hanya

75% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III,

Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III,

Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III,

Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding

Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu dan

Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi

hanya 30% dan Cat Dinding/Tembok 75% sedangkan untuk pekerjaan

yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53

Page 54: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka

Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS

20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu,

Cat Dinding/Tembok, Cat Mani Kusen, Pintu/Jendela, Listplank, galian

Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka

Kayu, Pasang Kaca 3 mm dan Listplank 3/20 sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka

Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan

yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54

Page 55: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Dua puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang

BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah

Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,

Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang

Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu, Cat

Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55

Page 56: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Tiga puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat

Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng

dan Cat Dinding/Tembok, sedangkan pekerjaan Lantai Beton Tebal 5

cm hanya 60% dan Listplank 3/20 hanya 20% sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56

Page 57: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban,

Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,

Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan

Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan

Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian

Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57

Page 58: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Jendela

Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,

Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat pulu satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,

Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu,

Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58

Page 59: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 59 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,

Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela,

Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh tujuh yang dila

ksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky

Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas

III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59

Page 60: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka

Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang

Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh delapan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan,

Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan

Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan

Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban,

Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk

pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya dikerjakan 60% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Empat puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20

sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya dikerjakan 60% dan

untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak

tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok

hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60

Page 61: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Lima puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, inding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, sedangkan untuk

pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double

Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan

Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya

75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double

Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan

Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya

75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61

Page 62: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Lima puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Listplank 3/20

Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Cat

Dinding/Tembok, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa

sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng,

sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Lima puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, dan Engsel

Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan

untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak

tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62

Page 63: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Enam puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, sedangkan untuk untuk pekerjaan Lantai Beton 5

cm 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Listtplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

Bumbungan Seng, dan Engsel Pintu, sedangkan untuk pekerjaan Cat

Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan Atap

Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank

hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63

Page 64: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 64 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Enam puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu

Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank

3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel

Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban dan Kloset Leher

Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya

60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng,

sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 65% dan Listplank

20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh delapan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Enam puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20

dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Engsel Pintu

hanya 20% dan Cat Dinding/Tembok hanya 90% dan untuk pekerjaan

yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64

Page 65: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Tujuh puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng, sedangkan

untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 50% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Listplank 3/20 hanya 80% dan Cat Dinding/Tembok hanya

75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20,

dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan

hanya 50% dan Amping hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65

Page 66: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 40% dan

untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak

tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh delapan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tujuh puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66

Page 67: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 67 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Delapan puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk

pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang

lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Dinding Papan hanya 80%, Amping 50% dan Listplank 3/20

hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana

yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh empat yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan

untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 75%, dan Cat

Dinding/Tembok hanya 80%, dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng

Gelombang BJLS 20, dan Bumbungan Seng sedangkan untuk

pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50%, Listplank 3/20 hanya 50%

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67

Page 68: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 68 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh enam yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan

Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank

3/20 hanya 40% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk

pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak

dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh tujuh yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap

Seng Gelombang BJLS 20, Cat Dinding/Tembok dan Cat Mani

Kusen,Pintu/Jendela, Listplank sedangkan untuk pekerjaan Listplank

3/20 hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh delapan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, dan Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan Dinding

Papan hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Delapan puluh sembilan yang dilaksanakan hanya

pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok

Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka

Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7

Ky Klas III, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68

Page 69: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 69 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rumah Nomor Sembilan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan

Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky

Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar

5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III,

Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk

pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 30%,, Dinding Papan hanya

50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum

dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sembilan puluh satu sampai dengan Rumah Nomor

Seratus tidak ada yang dikerjakan sebagaimana yang tercantum dalam

kontrak tidak dilaksanakan ;

• Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban

Keluarga (RTJK) telah dilakukan pembayaran dengan termijn yaitu :

- Uang muka (20%) sebesar Rp.651.549.000,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 April 2013

- Termin I (40%) sebesar Rp.879.591.150,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Oktober 2013

- Termin II (60%) sebesar Rp.521.239.200,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 November 2013

- Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013

- Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.

• Bahwa untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya pembayaran

pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga

(RTJK) Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- dan Retensi

(5%) sebesar Rp.162.887.250,- meskipun diketahui bahwa pekerjaan

tersebut belum selesai dilaksanakan 100% namun DENNY KONDOY

selaku Pelaksana Lapangan dan Pengendali atas pekerjaan tersebut

telah mengajukan permintaan pembayaran kepada JOEL CH KUMAJAS

selaku PPK. Selanjutnya JOEL CH KUMAJAS selaku PPK yang juga

mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100%

namun telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan

mencantumkan BAST Nomor : 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4

Desember 2013 padahal BAST tersebut tidak pernah dibuat dan seolah-

olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69

Page 70: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 70 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

• Bahwa meskipun DENNY JEFRI KONDOY yang merupakan mertua dari

ELFIAN YOUDI PANGALILA (Direktur Utama PT. Andrekon Cipta

Pratama) mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan

oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % namun tetap

mengajukan permohonan pembayaran dan telah menerima pembayaran

Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,- pada tanggal 27

Desember 2013 dan Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,- pada

tanggal 27 Desember 2013 melalui rekening PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Manado Nomor : 8799898798 (Andrekon Cipta

Pratama).

• Bahwa meskipun JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku PPK yang juga

mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah

Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % namun JOEL CH.

KUMAJAS, ST selaku PPK telah menyetujui untuk memproses

pembayaran sehingga telah dilakukan pembayaran Termin III (100%)

sebesar Rp.1.042.478.400,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) tanggal 27 Desember 2013 dan Retensi (5%) sebesar

Rp.162.887.250,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal

27 Desember 2013.

• Bahwa sebelum memproses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan

oleh PT. Andrekon Cipta Pratama, JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku

PPK yang mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan

oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar 65,05 % berkonsultasi

dengan Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna

Anggaran dan meskipun Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa

Pengguna Anggaran mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan

oleh PT. Andrekon Cipta Pratama belum selesai dilaksanakan sebesar

100% namun Terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna

Anggaran menyetujui dilakukan proses pembayaran atas pekerjaan

tersebut.

• Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan DENNY JEFRI

KONDOY selaku pelaksana lapangan kegiatan Pembangunan Rumah

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70

Page 71: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 71 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebesar

Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu

juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan

dua puluh enam per seratus rupiah).

• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan

Negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus

sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus

tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah),

berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas Pekerjaan

Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)

Tipe 36 sebanyak 100 unit TA 2013 di lokasi transmigrasi Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan

perhitungan Ahli setelah dihitung kuantitas yang terpasang dan yang

tidak terlaksana dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak

terlaksana, atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan selisih nilai

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan

keuangan negara sebesar total Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat

ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu

seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. Jefry Prang tersebut diatas diancam pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan

tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi /

keberatan tanggal 12 Januari 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum

telah pula mengajukan pendapatnya terhadap eksepsi / keberatan dari

Penasihat Hukum terdakwa tanggal 19 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / keberatan dari Penasihat

Hukum terdakwa serta pendapat / tanggapan Jaksa Penuntut Umum

terhadap eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut,

Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 Januari 2016,

dengan amar sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71

Page 72: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 72 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

1. Menyatakan menolak keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum

terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi ;

2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

3. Menangguhkan penetapkan biaya perkara ini sampai pada putusan

akhir ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar

keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta

memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti lainnya sebagai

berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi Roy. Y. A, Sumangkut, ST, MT, setelah mengucapkan janji saksi

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan

keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten

Minahasa Selatan dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan

Kabupaten Minahasa selatan ;

▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang

dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga di

Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah

terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran ;

▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan kawasan Transmigrasi

Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun

Anggaran 2013 yaitu saksi selaku Kepala ULP yang mengawasi

pelelangan terhadap proyek tersebut ;

▪ Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala ULP Minsel yaitu

Surat Keputusan Bupati Nomor: 79 Tahun 2013 tanggal 28 Januari

2013 Tentang Pengangkatan Anggota Unit Pelayanan Pengadaan

Kabupaten Minahasa Selatan dengan susunan keanggotan sebagai

berikut :

a. Kepala : Roy. Y. A, Sumangkut, ST, MT

b. Sekretaris : PETRUS ULAAN, ST

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72

Page 73: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

c. Staff : JEANE V. PATTYRANIE, VIANE KUMAJAS,

JOSEPHINE I MANDEY

▪ Bahwa dasar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala ULP

berdasarkan pasal 17 angka 2a PERPRES No. 54 Tahun 2010 dengan

uraian tugas sebagai berikut :

a. kepada Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran

peraturan perundang-undangan dan/ KKN. Memimpin dan

mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;

c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi

penyimpangan;

d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Daerah;

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya

manusia ULP;

f. Menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota POKJA sesuai

dengan beban kerja masing-masing POKJA ULP;

g. Mengusulkan pemberhentian anggota POKJA yang ditugaskan ULP

▪ Bahwa terkait pembangunan kawasan transmigrasi Liandok Kab.

Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013

pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan lelang dan sumber dana serta nilai

pagu masing-masing pekerjaan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai

berikut :

a. Pembangunan 100 RTJK type 36 Rp. 3.400.000.000,-

b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha Rp.

498.750.000,-

c. Pembangunan SAB untuk transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB

untuk fasum 1 unit Rp. 281.000.000,-

d. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 unit, puskesmas pembantu

1 unit dan rumah UPT 1 unit Rp. 450.000.000,-

e. Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 826.000.000,-

f. Supervisi rumah RTJK, fasum, SAB, jalan dan jembatan, tebas

tebang dan pilah kumpul bersih Rp. 212.775.000,-

▪ Sumber dana berasal dari APBN 2013 berdasarkan DIPA

426.06.4.179036/2013 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73

Page 74: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa jenis dan metode lelang yang digunakan terhadap masing-

masing pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok

kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran

2013 berdasarkan dokumen pengadaan jenis pelelangan adalah

pemilihan langsung secara lelang elektronik metode pasca kualifikasi 1

file sistem gugur namun terhadap pembangunan SAB untuk

transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB untuk fasum 1 unit Rp Rp.

281.000.000,- dan paket Supervisi rumah RTJK, fasum, SAB, jalan dan

jembatan, tebas tebang dan pilah kumpul bersih Rp. 212.775.000,-

terjadi gagal lelang sehingga dilakukan penunjukan langsung ;

▪ Bahwa dasar dilakukan pelelangan langsung yaitu pasal 37 PERPRES

No. 54 Tahun 2010 ;

▪ Bahwa dasar dilakukan penunjukan langsung karena gagal lelang

pasal 84 ayat (6) PERPRES No. 54 Tahun 2010 : dalam hal

pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung ulang gagal, POKJA ULP

dapat melakukan penunjukan berdasarkan persetujuan PA dengan

tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas

dengan ketentuan :

a. Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;

b. Menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat dan

c. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/ seleksi/

pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

▪ Bahwa yang saksi tahu ada persetujuan KPA Surat Nomor :

98/DS.TKT/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal persetujuan

pelaksanaan penujukan langsung untuk paket supervisi rumah RTJK,

fasum, SAB, jalan dan jembatan, tebas tebang dan pilah kumpul bersih

sedangkan untuk paket pekerjaan sarana air bersih persetujuan KPA

dengan surat nomor : 127/DS.TKT/III/2013 tanggal 04 April 2013.

▪ Bahwa kapasitas saksi selaku kepala ULP dalam pelelangan

pembangunan kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa

selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 adalah :

Pengawasan kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan membuat

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan/ jasa

kepada Kepala Daerah.

▪ Bahwa proses pelelangan pembangunan kawasan transmigrasi

Liandok berdasarkan laporan proses pengadaan barang dan jasa

pembangunan kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74

Page 75: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 yang dibuat

POKJA dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Pembangunan 100 RTJK type 36 ditetapkan pemenang PT.

Andrekon Cipta Pratama nilai penawaran Rp. 3.358.500.000,-

b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha

ditetapkan pemenang CV. Wira Karya Mandiri Rp. 494.360.000,-

c. Pembangunan SAB untuk transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB

untuk fasum 1 unit ditetapkan pemenang CV. Minsel Jaya nilai

penawaran Rp. 278.020.000,-

d. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 unit, puskesmas pembantu

1 unit dan rumah UPT 1 unit ditetapkan pemenang CV. Berkarya

nilai penawaran Rp. 426.800.000

e. Pembangunan jalan dan jembatan ditetapkan pemenang CV.

Harapan Niaga Kencana dengan nilai penawaran Rp. 818.611.000,-

f. Supervisi rumah RTJK, fasum, SAB, jalan dan jembatan, tebas

tebang dan pilah kumpul bersih ditetapkan pemenang PT. Mariolta

Tumbet Abadi nilai penawaran Rp. 205.100.000,-

▪ Bahwa ruang lingkup POKJA atau ULP dapat menghindari penawaran

dibawah satu kendali sebagaimana prinsip pengadaan yaitu prinsip

terbuka dan bersaing serta etika pengadaan yaitu tidak saling

mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, mengenai hal

tersebut dilakukan dengan cara melihat kualifikasi perusahaan apakah

ada pertentangan kepentingan antar perusahaan dengan cara melihat

kepemilikan atau kepengurusan.

▪ Bahwa benar saksi ada membuat laporan pelaksanaan pelelangan

pembangunan kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa

Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 kepada Bupati

Minahasa Selatan.

▪ Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang maupun

barang atau hadiah maupun janji dari pihak manapun yang ada

hubungannya dengan penetapan pemenang pelelangan pembangunan

kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa Selatan Provinsi

Sulawesi Utara tahun anggaran 2013.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

2. Saksi Silva Feronika Bimbahati, SP, setelah mengucapkan janji saksi

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75

Page 76: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan

keterangan saksi dalam Berita Acara di penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi selaku Ketua POKJA Unit Layanan Pengadaaan

Kabupaten Minahasa Selatan ;

▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang

dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga di

Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah

terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran ;

▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan kawasan Transmigrasi

Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun

Anggaran 2013 yaitu saksi selaku Ketua POKJA yang melakukan

pelelangan terhadap proyek tersebut ;

▪ Bahwa pengangkatan saksi selaku selaku Ketua POKJA berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Nomor : 79 Tahun 2013 tanggal 28 Januari

2013 dengan susunan POKJA sebagai berikut :

a. Ketua : SILVIA F. BIMBAHATI

b. Sekertaris : TRULLY J. E. BOTTO

c. Anggota : DONNY RATU, DENY WONGKAR, DONNY

MAMESAH

▪ Bahwa dasar aturan pelaksanaan pelelangan menggunakan PERPRES

No. 54 tahun 2010, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa

b. Menetapkan dokumen pengadaan

c. Mengumumkan pelaksanaan barang/ jasa

d. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa

e. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga

f. Menjawab sanggahan

g. Menetapkan pemenang penyedia barang/ jasa paling tinggi untuk

konstruksi Rp. 100 milyar dan untuk konsultan Rp. 10 milyar.

▪ Bahwa terkait pembangunan kawasan transmigrasi Liandok Kab.

Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013

pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan lelang dan sumber dana serta nilai

pagu masing-masing pekerjaan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai

berikut :

a. Pembangunan 100 RTJK type 36 Rp. 3.400.000.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76

Page 77: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha Rp.

498.750.000,-

c. Pembangunan SAB untuk transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB

untuk fasum 1 unit Rp. 281.000.000,-

d. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 unit, puskesmas pembantu

1 unit dan rumah UPT 1 unit Rp. 450.000.000,-

e. Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 826.000.000,-

Sumber dana berasal dari APBN 2013.

▪ Bahwa jenis dan metode lelang yang digunakan terhadap masing-

masing pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok

kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran

2013 adalah pemilihan langsung secara lelang elektronik metode pasca

kualifikasi 1 file sistem gugur namun terhadap pembangunan SAB

untuk transmigrasi 1 unit, pembangunan SAB untuk fasum 1 unit Rp

Rp. 281.000.000,-terjadi gagal lelang sehingga dilakukan penunjukan

langsung.

▪ Bahwa yang saksi ketahui ada persetujuan KPA terhadap penunjukan

langsung karena gagal lelang pembangunan SAB untuk fasum liandok.

▪ Bahwa proses pelelangan pembangunan 100 RTJK type 36 Rp.

3.400.000.000 sebagai berikut :

a. Pengumuman di website LPSE Kabupaten Minahasa Selatan

tanggal 25 Februari 2013 s/d 4 Maret 2013;

b. Yang mendaftar ada 5 calon rekanan :

1. CV. Kitawijaya

2. PT. Vidi Karya

3. PT. Andrekon Cipta Pratama

4. PT. Karya Kasih Anugrah

5. PT. Karya Murni Anugrah

c. Aanwijzing tidak ada pertanyaan

d. 3 rekanan yang memasukan penawaran :

1. PT. Vidi Karya Direktur DENNY KONDOY penawaran Rp.

3.383.000.000,-

2. PT. Andrekon Cipta Pratama Direktur ALFIAN Y PANGALILA

penawaran Rp. 3.358.500.000,-

3. PT. Karya Kasih Anugrah Direktur CHRISTOHN L NANGOY Rp.

3.295.140.000,-

e. Evaluasi administrasi 3 rekanan memenuhi syarat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77

Page 78: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 78 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

f. Evaluasi teknis PT. Karya Kasih Anugrah karena tidak ada data

personil inti dan skema tenaga dan peralatan, PT. Vidi Karya gugur

karena tidak ada spesifikasi teknis dan skema peralatan.

g. Evaluasi harga hanya PT. Andrekon Cipta Pratama dengan nilai

penawaran Rp. 3.295.140.000,-

h. Evaluasi kualifikasi PT. Andrekon Cipta Pratama memenuhi syarat

dan undang untuk pembuktian kualifikasi

i. Setelah memenuhi syarat dalam pembuktian selanjutnya PT.

Andrekon Cipta Pratama ditetapkan sebagai pemenang 14 Maret

2013.

▪ Bahwa dalam berita acara pembuktian kualifikasi dari pihak PT.

Andrekon Cipta Pratama ada tanda tangan Direktur ALFIAN PANGLILA

namun saksi tidak ingat siapa yang menandatanganinya.

▪ Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang maupun

barang atau hadiah maupun janji dari pihak manapun yang ada

hubungannya dengan penetapan pemenang pelelangan pembangunan

kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa Selatan Provinsi

Sulawesi Utara tahun anggaran 2013.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

3. Saksi Trully Jansen Enroy Botto, ST, setelah mengucapkan janji, saksi

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi sebagai Sekretaris POKJA Unit Layanan Pengadaan

(ULP) Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor :

79 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan

Anggota ULP Kabupaten Minahasa Selatan ;

▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses

lelang dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga di Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013

adalah terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78

Page 79: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 79 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2) Perpres No. 54 tahun 2010 jo

Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,

tugas pokok dan kewenangan POKJA meliputi :

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa

b. Menetapkan dokumen pengadaan

c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran

d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website

Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam

portal pengadaan nasional

e. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi

atau pasca kualifikasi

f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk

g. Menjawab sanggahan

h. Mentapkan penyedia barang/ jasa untuk :

i. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan

barang/ pekerjaan konstruksi jasa lain yang bernilai paling tinggi Rp.

100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau

j. Seleksi atau penujukan langsung untuk paket pengadaan jasa

konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh

miliar rupiah)

k. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan

penyedia barang/ jasa

l. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa

m. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala

ULP.

− Bahwa untuk pekerjaan yang terkait pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara

tahun anggaran 2013 seluruhnya ada 6 (enam) paket yakni :

a. Pembangunan 100 (seratus) unit rumah transmigrasi dan jamban

keluarga tipe 36 dengan nilai pagu dan HPS Rp. 3.400.000.000,-

b. Pembangunan jalan dan jembatan dengan nilai pagu dan HPS Rp.

826.000.000,-

c. Pekerjaan tebas, tebang, potong seluas 50 Ha dan pilah kumpul

bersih 50 Ha dengan nilai pagu dan HPS Rp. 826.000.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79

Page 80: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 80 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

d. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigran 1 (satu) unit dan

untuk fasilitas umum 1 unit dengan nilai pagu dan HPS Rp.

281.000.000,-

e. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 (satu) unit, puskesmas

pembantu 1 (satu) unit dan rumah Kepala UPT 1 (satu) unit dengan

nilai pagu dan HPS Rp. 450.000.000,-

f. Pekerjaan supervisi untuk kelima paket tersebut dengan nilai pagu

dan HPS Rp. 212.775.000,-

▪ Bahwa untuk kelima paket pekerjaan fisik dilakukan lewat e-tendering

dengan metode pasca kualifikasi sedangkan pekerjaan supervisi

dilakukan lewat e-tendering dengan metode pra kualifikasi. Khusus

untuk pekerjaan tebas, tebang, potong seluas 50 Ha dan pilah kumpul

bersih 50 Ha dilakukan metode pemilihan langsung, sedangkan untuk

pembangunan sarana air bersih untuk transmigran 1 (satu) unit dan

untuk fasilitas umum 1 (satu) unit dan supervisi setelah 2 (dua) kali

gagal lelang dilanjutkan dengan penujukan langsung.

▪ Bahwa pengadaan lelang tersebut diumumkan di LPSE website

Pemkab Minsel dan papan pengumuman di depan kantor ULP di

kompleks Kantor Bupati Kab. Minsel.

▪ Bahwa untuk pelelangan pembangunan 100 unit rumah transmigrasi

dan jamban keluarga tipe 36 ada beberapa perusahaan yang

mendaftar

▪ Bahwa saksi tidak pernah menerima penyerahan uang dari saksi

JEAMY FERNANDES AER yang berasal dari saksi DENNY JEFRIE

KONDOY.

▪ Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor PT. ANDREKON CIPTA

PRATAMA.

▪ Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang maupun

barang atau hadiah maupun janji dari pihak manapun yang ada

hubungannya dengan penetapan pemenang pelelangan pembangunan

kawasan transmigrasi Liandok kabupaten Minahasa Selatan Provinsi

Sulawesi Utara tahun anggaran 2013.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

4. Saksi H.A.Z. Wajong, setelah mengucapkan janji saksi pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80

Page 81: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 81 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. 3 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 ;

▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang

dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga

di Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah

terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran;

▪ Bahwa berdasarkan petunjuk operasional kegiatan (pok) tahun

anggaran 2013 program pembangunan kawasan transmigrasi lokasi

kabupaten Minahasa Selatan tugas pejabat penerbit surat perintah

membayar (SPM) adalah sebagai berikut :

a. Mencermati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;

b. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung surat permintaan

pembayaran (SPP);

c. Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu

anggaran;

d. Membuat kendali anggaran/ catatan tentang pagu dan realisasi

penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan petunjuk

operasional kegiatan (POK);

e. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

f. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang mencakup

nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank;

g. Nilai tagihan yang harus dibayar berdasarkan kesesuaian dan/ atau

kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi

teknis yang tercantum dalam kontrak;

h. Jadwal waktu pembayaran;

i. Pencapaian tujuan dan/ atau sasaran kegiatan sesuai dengan

indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau

spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

j. Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang

diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81

Page 82: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 82 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

k. Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada

KPPN;

l. Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) dengan KPPN;

m. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai kebutuhan;

n. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran.

▪ Bahwa sumber dana proyek pembangunan kawasan transmigrasi

(P2KT) Liandok berasal dari DIPA Kementrian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi RI Nomor : DIPA-026.06.4.179036/2013 sebesar Rp.

6.753.475.000,- diperuntukan untuk :

a. Pembangunan 100 (seratus) unit rumah transmigrasi dan jamban

keluarga tipe 36Rp. 3.400.000.000,-

b. Pekerjaan tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50

Ha Rp. 498.750.000,-

c. Pembangunan sarana air bersih untuk transmigran 1 (satu) unit dan

untuk fasilitas umum 1 unit Rp. 281.000.000,-

d. Pembangunan rumah ibadah (masjid) 1 (satu) unit, puskesmas

pembantu 1 (satu) unit dan rumah Kepala UPT 1 (satu) unit Rp.

450.000.000,-

e. Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 826.000.000,-

f. Supervisi rumah RTJK, Fasum, SAB, Jalan dan jembatan, tebas

tebang dan pilah kumpul bersih Rp. 212.775.000,-

▪ Bahwa mekanisme penerbitan SPM terhadap proyek pembangunan

kawasan transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 adalah sebagai

berikut :

- PPK mengajukan SPP-LS beserta kelengkapan berkas lainnya

berupa :

- Berita acara kemajuan pekerjaan;

- Kontrak;

- Berita acara pembayaran;

- SSP;

- Rincian kontrak.

- Seletah itu saksi selaku penerbit SPM melakukan pengecekan

ketersediaan dana dan kelengkapan berkas penagihan;

- Apabila telah sesuai antara kelengkapan berkas penagihan dengan

dana yang tersedia saksi melakukan penerbitan SPM.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82

Page 83: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 83 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa seluruh item pekerjaan proyek pembangunan kawasan

transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 telah dibayarkan dengan

presentase 100 persen.

▪ Bahwa terhadap pembangunan 100 RJTK tipe 36 dengan nilai kontrak

Rp. 3.358.500.000,- anggarannya telah dicairkan seluruhnya kepada

pihak ketiga yaitu PT. Andrekon Cipta Pratama berdasarkan SPM

tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 40060-P2KT, namun fisik

pekerjaan pada saat dicairkan baru mencapai 65.05% berdasarkan

berita acara kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas PT. Minolta

Tumbed Abadi Direktur Hans Tumangkeng tertanggal 6 Desember

2013.

▪ Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sebelum

pelaksanaan realisasi anggaran, saksi bersama PPK P2KT Joel

Kumajas dan Rivaners Suban selaku Bendahara P2KT dipanggil

menghadap Jefri Prang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi selaku KPA, mereka menghadap KPA di ruang kerjanya

yaitu ruang KADIS di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

▪ Saat itu KPA memberikan pengarahan terhadap pembangunan 100

RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- yang baru

mencapai fisik pekerjaan 65,05% dapat dicairkan anggaran 100%

apabila ada garansi bank sehingga dengan dasar tersebut

pembangunan 100 RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp.

3.358.500.000,- dapat dicairkan kepada pihak PT. Andrekon Cipta

Pratama.

▪ Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu saksi RIVANNERS S. I.

SUBAN, ST., yang merupakan bendahara pengeluaran sudah

menginformasikan kepada terdakwa bahwa proyek Liandok ini belum

bisa dicairkan karena pekerjaan belum selesai.

▪ Bahwa saksi mendengar terdakwa kemudian berkata, “NGONI NIN

TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?” Bahwa saksi mendengar

terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang

dekat Bupati Minahasa Selatan.

▪ Bahwa Bupati Minahasa Selatan pada tahun 2013 dijabat oleh Ibu

Tetty Paruntu ;

▪ Bahwa mengenai dasar hukum tentang pencairan anggaran 100%

dengan menggunakan garansi bank apabila pekerjaan tidak mencapai

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83

Page 84: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 84 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

100% tersebut saksi tidak mengetahuinya namun menurut KPA dengan

garansi bank tersebut uang yang akan dicairkan aman apabila

kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

▪ Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam proses pembayaran

pencairan anggaran 100% pembangunan 100 RTJK tipe 36 tersebut

menurut seingat saksi yang diterima dari PPK adalah dokumen SPP

(surat permintaan pembayaran), kontrak, berita acara kemajuan

pekerjaan dari konsultan dengan prosentase 65,05%, jaminan dalam

bentuk garansi bank, berita acara pembayaran dan SSP (surat setoran

pajak) dan nomor berita acara serah terima pekerjaan (berita acaranya

tidak hanya nomor BAST untuk dicantumkan dalam SPM).

▪ Bahwa hanya dengan nomor berita acara serah terima pekerjaan

tanpa fisik berita acara SPM dapat diterbitkan, hal tersebut melanggar

POK namun oleh karena ada pengarahan dari KPA dan menurut PPK

bahwa KPA telah menyuruh untuk menerbitkan SPM maka saksi

selaku penerbit SPM membuat SPM pencairan anggaran 100%

pembangunan 100 RTJK tipe 36 tersebut.

▪ Bahwa dasar saksi menerbitkan SPM pencairan anggaran 100%

pembangunan 100 RTJK tipe 36 untuk diajukan ke KPPN Manado

tersebut adalah karena ada arahan dari JEFRI PRANG selaku KPA

yang menyatakan bahwa pencairan anggaran 100% pembangunan 100

RTJK tipe 36 tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan

jaminan garansi bank selanjutnya saksi melihat Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 163/ PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran pasal

7.

▪ Bahwa tanpa arahan JEFRI PRANG selaku KPA, SPM tidak saksi

terbitkan dan saksi menerbitkan SPM tanggal 23 Desember 2013

Nomor : 40060-P2KT setelah ada penyampaian PPK JOEL KUMAJAS

yang menyatakan “Kadis so suruh ba SPM” (perintah dari kepala dinas

Jefri Prang selaku KPA untuk terbitkan SPM)!

▪ Bahwa didalam SPM untuk pencairan anggaran 100% pembangunan

100 RTJK tipe 36 tersebut tidak dicantumkan garansi bank namun

hanya dicantumkan BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4

Desember 2013 hal tersebut dilakukan sebagaimana arahan KPA dan

PPK.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84

Page 85: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 85 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa yang saksi ketahui adalah PPK menyampaikan nomor BAST

tersebut kepada saksi yaitu nomor 915. PPK sampaikan nomor

tersebut kepada saksi selanjutnya nomor BAST tersebut saksi

sampaikan kepada KPPN yang dipergunakan untuk syarat pencairan

dana 95% untuk progress pekerjaan 100%.

▪ Bahwa yang dapat saksi jelaskan sampai saat ini saksi diperiksa

pembangunan 100 RTJK tipe 36 tersebut tidak dapat diselesaikan oleh

kontraktor yaitu PT. Andrekon Cipta Pratama.

▪ Bahwa kenyataannya garansi bank tersebut sampai saat saksi

memberikan keterangan tidak dapat dicairkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar

ia memerintahkan untuk mengurus pembayaran 100%, yang terdakwa

katakan kepada saksi adalah agar dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan ;

5. Saksi Rivannersa S. I. Suban, ST., setelah mengucapkan janji saksi

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan

Kawasan Transmigrasi ;

▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang

dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga di

Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah

terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran ;

▪ Bahwa saksi diangkat menjadi bendahara pengeluaran program

pembangunan kawasan transmigrasi sejak tahun 2012 dengan SK

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, nomor dan tanggal saksi

tidak ingat lagi dan tahun 2013 sebagai bendahara pengeluaran

program pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) diangkat dengan

SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013

tanggal 4 Januari 2013, SK ini berlaku 1 tahun ;

▪ Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85

Page 86: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 86 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh KPA

/ PPK ;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

perintah pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana daftar isian pelaksanaan anggaran

(DIPA) ;

d. Wajib menolak perintah bayar dari KPA dan/ atau PPK apabila

persyaratan pada huruf a, b dan c tidak terpenuhi ;

e. Wajib menyelenggaran pembukuan terhadap seluruh penerimaan

dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja

yang berada dalam pengelolaan ;

f. Memperhitungkan atas tagihan yang terkena pajak dan

menyetorkan ke kas Negara;

g. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakan;

h. Menyetorkan sisa uang persediaan (UP)/ tambahan uang

persediaan ke kas Negara dengan menggunakan formulir surat

setoran bukan pajak;

i. Menyetorkan sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakan

formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewat

tahun anggaran;

j. Menyusun dan menyampikan LPJ atas uang yang dikelolanya dan

disampikan paling lambat 10 hari bulan berikutnya kepada :

1. Kepala KPPN

2. Kepala Satuan Kerja

3. BPK

k. Melakukan rekonsiliasi dengan unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA) satuan kerja yang bersangkutan atas pengguna

UP/ PUP ;

▪ Bahwa dana program pembangunan kawasan transmigrasi Liandok

Kabupaten Minahasa selatan Provinsi Sulawesi Utara berasal dari

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (dana tugas pembantuan).

Dana untuk P2KT sebesar Rp. 6.753.475.000,- selanjutnya direvisi

karena ada penghematan anggaran sehingga pagu berubah menjadi

Rp. 6.666.439.000,-. Dana tersebut dibagi dalam 5 (lima) paket

pekerjaan yaitu :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86

Page 87: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 87 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

1. Proyek pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga

sebanyak 100 (seratus) unit transmigrasi Liandok dengan nilai

kontrak Rp. 3.358.500.000,- oleh PT. Andrekon Cipta Pratama.

2. Proyek pekerjaan pembangunan dengan nilai Rp 426.900.000,-

oleh CV. Berkarya :

- 1 (satu) unit rumah ibadah

- 1 (satu) unit puskesmas pembantu

- 1 (satu) unit rumah kepala unit pelaksana teknis di lokasi

Liandok satuan pemukiman 3 (SP3)

3. Proyek pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk rumah

transmigran dan fasilitas umum di lokasi Liandok SP3 dengan nilai

kontrak Rp. 278.020.000,- oleh CV. Minsel Jaya.

4. Pekerjaan tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih, nilai

kontrak Rp. 400.940.360,- oleh CV. Wira karya Mandiri.

5. Pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, nilai

kontrak sebesar Rp. 818.609.000,- oleh CV. Harapan Niaga

Kencana.

▪ Bahwa mekanisme pencairan anggaran menurut sepengetahuan saksi

yaitu :

1. Pihak ketiga mengajukan permintaan bayar berdasarkan kemajuan

pekerjaan;

2. PPK (JOEL KUMAJAS, ST), konsultan (PT. Mariolta Tumbet Abadi

Direktur Utama Hans Tunken, St) dan pihak ketiga melakukan

pemeriksaan lapangan.

3. Dibuatkan berita acara pembayaran. Selanjutnya dokumen tersebut

diserahkan kepada PPK selanjutnya PPK membuat :

- Ringkasan kontrak

- Surat setoran pajak

- Menerbitkan surat perintah membayar

4. Selanjutnya PPK mengajukan SPP kepada pejabat penguji SPP

(H.A.Z. Wajong, SE0 dan penandatangan SPM;

5. Setelah berkas lengkap PPSPM menerbitkan SPM dan dilanjutkan

ke KPPM;

6. Berdasarkan dokumen tersebut KPPN mengeluarkan surat perintah

pencairan dana langsung kepada rekening pihak ketiga. Saksi

selaku bendahara pengeluaran hanya mengelola uang persediaan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87

Page 88: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 88 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

(UP) yang digunakan untuk administrasi kegiatan perkantoran

yaitu :

1. Bayar honor

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- Pejabat Penguji dan penandatangan SPM (PPSPM)

- Bendahara pengeluaran

- Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

- Petugas Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAKBMN)

2. Pejabat Pemeriksa barang/jasa Pemerintah

3. Pejabat Pengadaan barang/jasa Pemerintah

▪ Bahwa untuk proyek pembangunan rumah transmigrasi dan jamban

keluarga sebanyak 100 unit transmigrasi Liandok sudah dibayarkan

100%. Pembayaran sebagai berikut :

1. Uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor :

391592D/049/112 tanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp

671.700.000,- dipotong pajak PPH sebesar Rp. 20.151.000,- total

yang dibayarkan sebsar Rp. 651.549.000,-

2. Pembayaran kedua termin I (satu) dengan progress pekerjaan

sebesar 40% berdasarkan SP2D Nomor : 418673D/049/112

tanggal 17 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 906.795.000,-

dipotong pajak PPH Rp. 27.203.850,- total yang dibayarkan

sebesar Rp. 879.591.150,-

3. Pembayaran termin kedua dengan progress pekerjaan sebesar

60% berdasarkan SP2D Nomor : 421330D/049/112 tanggal 1

November 2013 dengan jumlah Rp. 537.360.000,- potong PPH

Rp. 16.120.800,- total yang dibayarkan Rp. 521.239.200,-

4. Pembayaran termin III dengan progress pekerjaan sebesar Rp.

100% berdasarkan SP2D Nomor : 434609D/049/112 tanggal 27

Desember 2013 dengan jumlah Rp. 1.074.720.000,- potong PPH

Rp. 32.241.600,- total yang dibayarkan Rp. 1.042.478.400,-

5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor :

434674D tanggal 27 Desember 2013.

Seluruh pembayaran/ pencairan langsung ditransfer ke rekening

bank BNI atas nama PT. Andrekon Cipta Pratama Nomor :

8799898798

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88

Page 89: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 89 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sebelum

pelaksanaan realisasi anggaran, saksi bersama PPK P2KT Joel

Kumajas dan Rivaners Suban selaku Bendahara P2KT dipanggil

menghadap Jefri Prang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi selaku KPA, mereka menghadap KPA di ruang kerjanya

yaitu ruang KADIS di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi ;

▪ Saat itu KPA memberikan pengarahan terhadap pembangunan 100

RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- yang baru

mencapai fisik pekerjaan 65,05% dapat dicairkan anggaran 100%

apabila ada garansi bank sehingga dengan dasar tersebut

pembangunan 100 RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp.

3.358.500.000,- dapat dicairkan kepada pihak PT. Andrekon Cipta

Pratama

▪ Bahwa pada saat itu saksi sebagai bendahara pengeluaran sudah

menginformasikan kepada terdakwa bahwa proyek Liandok ini belum

bisa dicairkan karena pekerjaan belum selesai.

▪ Bahwa saksi mendengar terdakwa kemudian berkata, “NGONI NIN

TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?” Bahwa saksi mendengar

terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang

dekat Bupati Minahasa Selatan.

▪ Bahwa Bupati Minahasa Selatan pada tahun 2013 dijabat oleh Ibu

Tetty Paruntu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar

ia memerintahkan untuk mengurus pembayaran 100%, yang terdakwa

katakan kepada saksi adalah agar dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan.

6. Saksi Harits Lokas, ST., setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa jabatan saksi pada tahun 2013 sebagai Kepala Bidang Bantuan

dan Rehailitasi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89

Page 90: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 90 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada saat proses lelang

dan pelaksanaan proyek Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga di

Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 adalah

terdakwa yang juga menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran ;

▪ Bahwa keterkaitan saksi dalam proyek yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

yaitu pada tahun 2013 saksi sebagai Pemeriksa barang yang ditunjuk

oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pada

tahun 2014 saksi pernah menandatangani dokumen berupa Berita

Acara Penerimaan terkait kegiatan jaminan hidup berupa pemberian

berupa ikan, beras dan kebutuhan dapur. Kegiatan dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara ;

▪ Bahwa tugas saksi adalah memberikan penyuluhan, pembinaan dan

bimbingan teknis terkait kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan

berkoordinasi dengan instansi terkait ;

▪ Bahwa pada tahun 2013 pertengahan saksi mendapat informasi

bahwa ada 6 (enam) kegiatan dalam program pembinaan

pengembangan kawasan transmigrasi, yaitu kegiatan RTJK (Rumah

Transmigrasi Jamban Keluarga), kegiatan fasilitas umum, kegiatan

sarana air bersih, kegiatan tebas tebang, kegiatan pekerjaan jalan dan

jembatan, kegiatan supervisi di kawasan transmigrasi desa Liandok

kabupaten Minahasa Selatan. Bahwa pelaksana tender dilaksanakan

oleh ULP, kegiatan itu untuk 100 KK di desa Liandok Kabupaten

Minahasa Selatan ;

▪ Bahwa surat keputusan sebagai Panitia Pemeriksa Barang belum

pernah saksi terima sehingga saksi tidak tahu apakah surat keputusan

tersebut ada atau tidak namun saksi pernah mendengar dari PPK sdr.

JOEL KUMAJAS, bahwa Ketua Panitia Pemeriksa Barang adalah sdr.

MAX MANOLONG (jabatannya sebagai Kepala Bidang Transmigrasi).

Sekretaris Panitia saksi, anggota sdri. Anike Waroka ;

▪ Bahwa nilai pagu, nilai kontrak, berapa presentase kegiatan,

pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut saksi tidak

tahu karena saksi tidak pernah menerima surat keputusan sebagai

panitia pemeriksa barang, tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan

dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait kegiatan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90

Page 91: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

tersebut kecuali kegiatan jaminan hidup yang saat itu barang-barangt

terkait kegiatan hidup datang pada tahun 2014 di Kantor Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebelum diserahkan kepada para

transmigran) ;

▪ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau diperintah oleh

Ketua untuk melakukan pemeriksaan barang dan saksi tidak pernah

menandatangani dokumen apapun ;

▪ Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga di Liandok tidak selesai 100% ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

7. Saksi Anike M. Waroka, setelah mengucapkan janji saksi pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi mengetahui pada tahun anggaran 2013 di kabupaten

Minahasa Selatan ada proyek pembangunan rumah transmigrasi

dengan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013.;

▪ Bahwa saksi menjabat sebagai anggota tim pemeriksa barang

bersama dengan MAX H. MANOLONG selaku Ketua dan HARITS

LOKAS selaku sekretaris untuk proyek sebagai berikut :

- Pembangunan rumah transmigrasi

- Proyek tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih

- Proyek jalan dan jembatan

- Proyek fasilitas umum

- Proyek supervisi

- Pekerjaan pembangunan sarana air bersih.

▪ Bahwa saksi diangkat oleh Kepala Dinas KPA dengan tugas

memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan.

▪ Bahwa dari 6 Proyek sebagaimana jawaban saksi, semua telah selesai

dilaksanakan 100% dan saksi selaku Anggota Panitia Pemeriksa

Barang tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan karena pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100%

(baru dikerjakan mencapai tahap 65%) ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91

Page 92: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 92 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan fisik di lapangan

yang mengecek perihal fisik di lapangan adalah sdr. MAX H.

MANOLONG selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang ;

▪ Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik

untuk pembayaran setiap termin pekerjaan terkecuali untuk pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi, namun saksi tidak menandatangani

Berita Acara Pemeriksaan Barang karena tidak selesai 100% ;

▪ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan proyek

pembangunan rumah transmigrasi dan serah terima pekerjaan dari

pelaksana kepada dinas sepengetahuan saksi belum ada ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan

saksi benar ;

8. Saksi Heintje A. Tumanken, ST., setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di

dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi Pengawas lapangan dari konsultan supervisi (PT. Mariolta

Tumbet Abadi). Berdssarkan kontrak PT. Mariolta Tumbet Abadi ;

▪ Bahwa saksi kenal terdakwa Drs. Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) pada pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi

Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun

anggaran 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan namun tidaka

ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan program pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa selatan Provinsi Sulawesi

Utara tahun anggaran 2013 yaitu saksi merupakan Pengawas

lapangan dari konsultan supervisi (PT. Mariolta Tumbet Abadi).

Berdssarkan kontrak PT. Mariolta Tumbet Abadi (Direktur Utama HANS

M. TUMANGKEN, ST, IAI) melaksanakan pekerjaan supervisi

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK),

fasiilitas umum (rumah ibadah, puskesmas pembantu, rumah KUPT).

Sarana air bersih (SAB), jalan dan jembatan, tebas tebang potong dan

pilah kumpul bersih ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92

Page 93: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 93 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa pelaksana pekerjaan yang dilakukan supervisi oleh PT. Mariolta

Tumbet Abadi sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga

(RTJK) tipe 36 dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama

(Direktur utama : ELFIAN YOUDI PANGALILA) namun yang

mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah terdakwa

DENNY KONDOY.

b. Pekerjaan pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk rumah

transmigran dan untuk fasilitas umum yang dilaksanakan oleh CV.

Minsel Jaya (Direktur utama : CORY CAROLINA PONGOH) namun

yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah MODDY

TIWA.

c. Pekerjaan pembangunan fasilitas umum (pembangunan rumah

ibadah 1 (satu) unit, puskesmas pembantu 1 (satu) unit dan rumah

KUPT 1 (satu) unit) yang dilaksanakan oleh CV. Berkarya (Direktur

utama : VENTJE PUSUNG) namun yang mengerjakan pekerjaan

tersebut dilapangan adalah MOODY TIWA.

d. Pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan

oleh CV. Harapan Niaga Kencana (Direktur : HELLEN F. KONDOY)

namun yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah

terdakwa DENNY KONDOY.

e. Pekerjaan tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih yang

dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri (Direktur : HENGKIE J.

KONDOY) namun yang mengerjakan pekerjaan tersebut

dilapangan adalah terdakwa DENNY KONDOY.

▪ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengawas lapangan

dari konsultan supervisi (PT. Mariolta Tumbet Abadi) adalah melakukan

pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK), fasilitas umum (rumah

ibadah, puskesmas pembantu, rumah KUPT), sarana air bersih (SAB),

jalan dan jembatan, tebas tebang potong dan pilah kumpul bersih.

Saksi melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut sebagai

penugasan dari PT. Mariolta Tumbet Abadi dan dari pelaksanaan tugas

tersebut saksi digaji perbulan Rp. 2.500.000,-. Selain saksi, dalam

melakukan tugas pengawasan juga dilakukan oleh HANS TUMANKEN

(Direktur utama PT. Mariolta Tumbet Abadi).

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93

Page 94: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 94 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan atas pekerjaan pembangunan

rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK), fasilitas umum

(rumah ibadah, puskesmas pembantu, rumah KUPT), sarana air bersih

(SAB), jalan dan jembatan, tebas tebang potong dan pilah kumpul

bersih berpatokan pada kontrak masing-masing pekerjaan tersebut.

▪ Bahwa untuk pekerjaan :

a. Pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk rumah transmigran

dan untuk fasilitas umum

b. Pekerjaan pembangunan fasiitas umum (pembangunan rumah

ibadah 1 (satu) unit, puskesmas pembantu 1 (satu) unit dan rumah

KUPT 1 (satu) unit)

c. Pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan

Berdasarkan hasil pengawasan saksi, ketiga pekerjaan tersebut

sampai dengan akhir masa kontrak progres pekerjaan tersebut

sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan

rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) tipe 36 yang

dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama sesuai dengan

laporan kemajuan pekerjaan yang saksi buat sampai dengan akhir

masa kontrak pada Minggu ke-37 tanggal 2 s/d 6 Desember 2013

progres pekerjaan baru mencapai 65,05% dan pekerjaan tebas,

tebang, potong dan pilah kumpul bersih yang dilaksanakan oleh CV.

Wira Karya Mandiri seingat saksi sesuai dengan laporan kemajuan

pekerjaan yang dibuat sampai dengan akhir masa kontrak progres

pekerjaan baru mencapai 95%.

▪ Bahwa PT. Mariolta Tumbet Abadi selaku konsultan supervisi ada

membuat laporan kemajuan pekerjaan per minggu yang dilaporkan dan

diserahkan ke PPK setiap bulan. Demikian juga untuk kepentingan

pembayaran per termin masing-masing pekerjaan tersebut saksi ada

membuat laporan kemajuan pekerjaan.

▪ Bahwa seingat saksi pada saat laporan kemajuan pekerjaan pada

minggu 37 tanggal 2 s/d 6 Desember 2013 dengan progres pekerjaan

baru mencapai 65,05% tersebut sudah terbangun sebanyak 86

(delapan puluh enam) unit RTJK dengan kondisi siap ditempati

sebanyak 51 (lima puluh satu) selebihnya baru berupa rangka dinding

dan rangka atap.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94

Page 95: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 95 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa semua pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh PT. Mariolta

Tumbet Abadi sebenarnya tersimpan/ terdokumentasi dengan baik di

Kantor saksi di Kel. Banjer Lingkungan IV Kec. Tikala Jl. Kelapa No. 86

manado, termasuk hasil pekerjaan berkaitan dengan pembangunan

kawasan transmigrasi Liandok namun karena kantor saksi terkena

musibah banjir bandang yang melanda kota Manado pada Januari

2014 yang lalu sehingga dokumen-dokumen tersebut hilang.;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan

saksi benar ;

9. Saksi Elfian Youdi Pangalila, SS. Setelah mengucapkan janji saksi

saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama dibentuk oleh mertua saksi

(DENNY KONDOY) pada tahun 2011 dan saksi diangkat sebagai

Direktur Utama, adapun susunan pengurus PT. Andrekon Cipta

Pratama adalah sebagai berikut :

Namun demikian pengendalian dan pelaksanaanpekerjaan PT.

Andrekon Cipta Pratama ditangani oleh mertua saksi (DENNY

KONDOY) PT. Andrekon Cipta Pratama merupakan perusahaan yang

berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari usaha mertua saksi (DENNY

KONDOY). Adapun selain PT. Andrekon Cipta Pratama (Direktur

Utama : ELFIAN PANGALILA), ada juga perusahaan-perusahaan lain

yang tergabung di bawah pimpian mertua saksi yaitu :

a. PT. Vidi Karya (Direktur : DENNY KONDOY)

b. CV. Harapan Niaga Kencana (Direktur : HELLEN KONDOY)

▪ Bahwa Ketiga perusahaan tersebut berkantor di rumah milik mertua

saksi (DENNY KONDOY) yang terletak di BTN AL Lingkungan IX

Kairagi II, Manado.

▪ Bahwa berkaitan dengan pekerjaan pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi

• Direktur Utama : • ELFIAN YOUDI PANGALILA, SS

• Direktur : • JEAMY AER

• Komisaris : • SELVA TURANGAN (mertua perempuan saksi)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95

Page 96: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 96 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Utara tahun anggaran 2013, PT. Andrekon Cipta Pratama merupakan

pelaksana pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi sebanyak 100

(seratus) unit. Selain itu berkaitan dengan proyek embangunan

kawasan transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi

Sulawesi Utara tahun anggaran 2013, CV. Harapan Niaga Kencana

juga merupakan pelaksana pekerjaan pembangunan jalan dan

jembatan. Selain itu, saksi mengetahui CV. Wira Karya Mandiri

(Direktur : HENGKI KONDOY) juga merupakan pelaksana pekerjaan

tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih.

▪ Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah

transmigran sebanyak 100 (seratu) unit yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama adalah Surat Perjanjian Pekerjaan

Pembangunan Rumah dan Jamban Keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor :

595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai kontrak

RP. 3.358.500.000,- yang ditandatangani oleh JOEL CH. KUMAJAS

(selaku PPK) dan saksi (selaku Direktur Utama PT. Andrekon Cipta

Pratama). Mereka memperoleh pekerjaan tersebut melalui proses

tender/ lelang LPSE melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kabupaten Minahasa Selatan.

▪ Bahwa pada saat akan mengikuti lelang pekerjaan pembangunan

rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) di kawasan

transmigrasi Liandok kab. Minahasa Selatan saksi diberitahukan oleh

mertua saksi (DENNY KONDOY) bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama

akan mengikuti lelang pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada proses

pemasukan penawaran (upload) saksi mengetahuinya dan kemudian

saksi diberitahu bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama dinyatakan

sebagai pemenang. Namun saksi tidak mengetahui secara detail terkait

kronologis sampai PT. Andrekon Cipta Pratama memperoleh pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) di

kawasan transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan karena pada

saat proses lelang diurus oleh mertua saksi (DENNY KONDOY) yang

dibantu oleh ANTON (karyawan kantor yang membidang teknis

termasuk pada proses penawaran).

▪ Bahwa dasar PT. Andrekon Cipta Pratama melaksanakan pekerjaan

adalah Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah dan Jamban

Keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor : 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27

Maret 2013 tersebut. Adapun tanda tangan yang tertera dalam kontrak

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96

Page 97: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 97 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

tersebut bukan tanda tangan saksi namun saksi pernah berpesan

kepada pegawai di kantor apabila terdapat dokumen yang memerlukan

adanya tanda tangan saksi selaku Direktur Utama PT. Andrekon Cipta

Pratama untuk menandatanganinya. Seingat saksi yang sering

menandatangani dokumen atau surat atas nama saksi selaku Direktur

Utama PT. Andrekon Cipta Pratama adalah sdri. Shintia Kusing atau

mertua saksi (DENNY KONDOY).

▪ Bahwa saksi hanya mengetahui pelaksanaan pekerjaan pembangunan

RTJK di kawasan transmigrasi Liandok yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama secara umum karena saksi sendiri tidak

pernah pergi ke lokasi proyek. Adapun pelaksanaan pekerjaan tersebut

semua diurus oleh mertua saksi (DENNY KONDOY) da nom saksi

(JANTJE KONDOY) ;

▪ Bahwa seingat saksi sehubungan dengan proses pengajuan

permohonan dan pencairan pembayaran berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan pembangunan RTJK di kawasan trasnmigrasi

Liandok diurus oleh bagian keuangan kantor yaitu sdri. SINTIA

KUSING dan sdri. ANTONETA (UTHE). Adapun semua dokumen yang

diperlukan untuk proses permohonan dan pencairan pembayaran yang

memerlukan tanda tangan saksi selaku Direktur Utama PT. Andrekon

Cipta Pratama setelah disiapkan oleh bagian keuangan kantor yaitu

sdri. SINTIA KUSING dan sdri. ANTONETA (UTHE) biasanya

diantarkan kepada saksi untuk ditanda tangani atau apabila saksi

sedang tidak di kantor saksi mengijinkan mereka untuk

menandatangani dokumen tersebut ;

▪ Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari mertua saksi (DENNY

KONDOY), pekerjaan pembanguan RTJK di kawasan transmigrasi

Liandok sampai batas waktu berakhirnya pekerjaan tersebut belum

selesai dilaksanakan dan perusahaan meminta penambahan waktu

pekerjaan dengan melakukan addendum dan sebagai jaminan

pekerjaan perusahaan menerbitkan garansi bank dari Bank BNI.

Namun kemudian karena banyak kendala di lapangan seperti cuaca

hujan dan pencurian barang proyek oleh warga sekitar sehingga

perusahaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

▪ Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari mertua saksi (DENNY

KONDOY) perusahaan menerbitkan garansi bank dari Bank BNI atas

pekerjaan pembangunan RTJK di kawasan transmigrasi Liandok ats

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97

Page 98: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 98 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

permintaan PPK (JOEL CH KUMAJAS) sehubungan dengan

permintaan perusahaan untuk dilakukan pembayaran pekerjaan

sebesar 100% karena pada saat itu pekerjaan dimaksud belum selesai

dilaksanakan. Garansi bank tersebut dimaksudkan sebagai syarat

untuk dilakukan pencairan pembayaran sebesar 100%. Adapun

tujuannya, uang pembayaran yang dicairkan tersebut akan digunakan

melanjutkan pekerjaan pembangunan RTJK di kawasan transmigrasi

Liandok dan apabila pekerjaan tersebut tidak juga selesai dilaksanakan

dan diputus kontrak maka garansi bank tersebut akan dicairkan oleh

PPK. Seingat saksi, karyawan kantor yang mengurus garansi bank

adalah sdr. MARIO PAKEKONG. Adapun untuk kepentingan

penerbitan garansi bank sebagai jaminan perusahaan menggunakan

fasilitas kredit dengan mengggunakan agunan berupa rumah mertu

saksi (DENNY KONDOY) yang terletak di Perumahan Taman Sari Blok

D/1 dan Politeknik (yang terletak di Jl. Perum BTN TNI AL Lingk. IX

Kel. Kairagi). Sepengetahuan saksi kedua rumah tersebut sekarang

dalam sitaan Bank BNI ;

▪ Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah menandatangani berita

acara serah terima pekerjaan pembangunan RTJK di kawasan

transmigrasi Liandok ;

▪ Bahwa yang berwenang mencairkan uang dari rekening Bank BNI

Cabang Manado (No. Rek. 8799898798 an. Andrekon Cipta Pratama)

adalah saksi. Namun demikian, untuk penarikan uang dari rekening

tersebut saksi hanya menandatangani cek yang biasanya sudah

disiapkan oleh staf yang mengurusi bagian keuangan (SHINTIA

KUSING). Berkaitan dengan penggunaan uang, sebagian saksi

mengetahuinya diantaranya digunakan untuk membeli material proyek

seperti seng, semen, pembayaran upah kerja, dll namun secara detail

penggunaan uang dari rekening tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Saksi tidak mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran lain yang

diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan pekerjaan pembangunan

kawasan transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi

Sulawesi Utara tahun anggaran 2013. Pengeluaran-pengeluaran

keuangan diurus oleh mertua saksi (DENNY KONDOY) dan staf yang

mengurusi bagian keuangan (SHINTIA KUSING) ;

▪ Bahwa dengan pelaksanaan proyek tersebut, saksi tidak pernah

mengikuti rapat atau pertemuan. Proyek tersebut sejak awal sampai

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98

Page 99: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 99 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

pelaksanaan diurus langsung oleh mertua saksi (DENNY KONDOY)

dan om saksi (JANTJE KONDOY) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan

tanggapan.

10. Saksi Yance Ferdy Kondoy, setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dal;am perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan proyek yang dilaksanakan

oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa

Selatan yaitu pada tahun 2012 proyek pembangunan rumah

transmigrasi (tahap I sebanyak 100 KK) karena PT. Vidi karya sebagai

pelaksana dan membantu proyek jalan dan jembatan yang

dilaksanakan oleh perusahaan lain yaitu PT. Wira Karya mandiri

(perusahaan yang dipinjam benderanya oleh Denny Kondoy selaku

Direktur Utama PT. Vidi Karya) serta pembangunan rumah transmigrasi

(tahap II sebanyak 100 KK tetapi tidak selesai) ;

▪ Bahwa jabatan saksi saat itu adalah staf/ pegawai freeland di PT. Vidi

Karya dan diangkat Denny Kondoy Direktur Utama PT. Vidi Karya (adik

saksi) ;

▪ Bahwa tugas saksi adalah membantu dan mengawasi kelancaran

pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

▪ Bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau yang dikelola oleh

sdr. Denny Kondoy adalah PT. Vidi Karya, PT. Andrekon Cipta

Pratama, PT. Wira Karya Mandiri, PT. Harapan Niaga Kencana dan

kegiatannya adalah program kegiatan tebas tebang, pembuatan jalan

dan jembatan, pembangunan rumah.

▪ Bahwa alamat kantor PT. Vidi Karya di Jalan Kairagi II Manado, PT.

Wira Karya Mandiri di Komplek PDK Kel. Malalayang Manado, PT. Vidi

Karya stafnya adalah ANTON bagian teknik, SINTIA sebagai bagian

keuangan, susunan organisasi dan staf/ pegawainya saksi tidak tahu.

▪ Bahwa selaku staf di PT. Vidi Karya peran saksi di lapangan adalah

monitoring dan melaporkan kebutuhan untuk pekerjaan tersebut.

▪ Bahwa realisasi/ pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut : kegiatan

tebas tebang sudah selesai volumenya, pembuatan jalan dan jembatan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99

Page 100: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 100 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

juga sudah selesai (dua jembatan dan jalan menuju perumahan)

sedangkan untuk kegiatan pembangunan rumah pada saat saksi masih

memonitor saat itu sekitar 54% (secara keseluruhan rata-rata) sekitar

awal bulan November dan selanjutnya diganti oleh orang lain atau staf

lain yang menggantikan yang bernama SONI ;

▪ Bahwa mengenai awal atau proses pengadaan kegiatan saksi tidak

tahu karena bukan saksi yang dilibatkan. Terkait teknis spesifikasi saksi

juga tidak tahu, yang saksi tahu dilapangan saja dan banyak masalah

pada kegiatan pembangunan rumah transmigrasi tahap II yaitu

masalahnya, pertama adalah bahan pokok utama/ material yaitu kayu,

seng, semen, genset dan lain-lain dicuri oleh orang, yang kedua adalah

sikap kerja yaitu pekerja dari luar tidak diperbolehkan oleh warga

setempat sehingga terjadi keterlambatan dan factor cuaca karena pada

saat hujan biaya material menjadi membengkak ;

▪ Bahwa terkait keuangan perusahaan saksi tidak tahu, yang mengetahui

adalah Denny Kondoy dan sdri. Sinta selaku staf bagian keuangan ;

▪ Bahwa pelaksana pekerjaan tebang tebas tahap I yang melaksanakan

saksi lupa, pelaksana pekerjaan tebang tebas tahap II yang

melaksanakan adalah PT. Wira Karya Mandiri dan konsultannya ada

tetapi saksi tidak tahu, pelaksana pembuatan jalan dan jembatan tahap

I PT. Wira Karya Mandiri, pelaksana pembuatan jalan dan jembatan

tahap II PT. Harapan Niaga Kencana, pembangunan rumah tahap I PT.

Vidi Karya dan konsultannya ada tetapi saksi tidak ingat, pembanguan

rumah tahap II PT. Andrekon konsultannya ada tetapi saksi tidak ingat.

▪ Bahwa seingat saksi jenis kayu yang digunakan untuk kegiatan

pembangunan rumah transmigrasi dalah kayu putih dan kayu merah/

kayu keras, dibeli dari masyarakat di lokasi tersebut ;

▪ Bahwa selain saksi ada pegawai perusahaan yang melakukan

pelaksanaan di lapangan yaitu dibagian teknik bernama SONI yang

mengawasi pekerjaan dilapangan termasuk yang menghitung volume

material dan ada dua pegawai gudang yang namanya saksi lupa ;.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan

tanggapan ;

11. Saksi Shintia Dewi Kusing, setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100

Page 101: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 101 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi sebagai Bendahara PT. Andrekon Cipta Pratama (Bagian

Keuangan).

▪ ahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. JEFRY PRANG selaku Kepala

Dinas Transmigrasi Minahasa Selatan dan saksi tidak ada hubungan

keluarga dengan terdakwa.;

▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan kawasan transmigrasi

Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun

anggaran 2013 yaitu saksi selaku Bendahara PT. Andrekon Cipta

Pratama (Bagian Keuangan).;

▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama adalah salah satu dari grup

perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Denny Kondoy, selain PT.

Andrekon Cipta Pratama grup perusahaan yang dimiliki oleh Bapak

Denny Kondoy adalah sebagai berikut :

1. CV. Wira karya Mandiri : Direktur Hengky Kondoy (saudara Bapak

Denny Kondoy) ;

2. CV. Harapan Niaga Kencana : Direktur Hellen Kondoy (anak

kandung Bapak Denny Kondoy)

3. PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur Elfian Y. Pangaliila

(menantu Bapak Denny Kondoy/ suami Hellen Kondoy)

4. PT. Vidi karya : DIrektur Bapak Denny Kondoy

Karyawan grup perusahaan :

1. CHRISTIAN SUMENDAP (teknik)

2. JIMMY AER (administrasi)

3. MARIO PAKEKONG (administrasi)

4. SHINTIA KUSING (bagian keuangan)

5. ANTONETA PAHIMANENG (bagian pengukuran)

6. MORS (bagian logistik )

7. AKMAD MARJANE (pelaksana lapangan)

8. JAMES PANGANDAHENG (pelaksana lapangan)

9. SONY BULAMEI (pelaksana lapangan)

10. IRHAM YUSUF (pelaksana lapangan)

11. WANCE LENSUN (pelaksana lapangan)

12. ANTON DJANI (manager teknik)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101

Page 102: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 102 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa saksi diberi tugas oleh Bapak Denny Kondoy untuk mengurus

administrasi keuangan seluruh grup perusahaan Denny Kondoy

termasuk PT. Andrekon Cipta Pratama.

▪ Bahwa pembangunan 100 RTJK tipe 36 dikerjakan oleh PT. Andrekon

Cipta Pratama nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,-, tebas tebang potong

50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha CV. Wira Karya Mandiri nilai

kontrak Rp. 494.360.000,- pembangunan jalan dan jembatan

dikerjakan oleh CV. Harapan Niaga Kencana Rp. 818.609.000,-.

▪ Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh grup

perusahaan Bapak Denny Kondoy yang dapat menjelaskan adalah

Bapak Denny Kondoy ;.

▪ Bahwa terhadap pekerjaan :

a. Pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang dikerjakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- telah

menerima pembayaran 100%.

b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha yang

dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri nilai kontrak Rp.

494.360.000,- telah menerima pembayaran 100%.

c. Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh CV.

Harapan Niaga Kencana nilai kontrak Rp. 818.609.000,- telah

menerima pembayaran 100%.

▪ Bahwa yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk

menentukan pengeluaran dan penggunaan seluruh keuangan

perusahaan termasuk penerimaan pembayaran pekerjaan di kawasan

transmigrasi Liandok tahun 2013 adalah DENNY KONDOY.

▪ Bahwa pengeluaran perusahaan terhadap pembiayaan pekerjaan di

kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013 lebih rinci dapat dijelaskan

oleh sdri. ANTONETA PAHIMANENG sedangkan pengeluaran

berkaitan dengan pembelian bahan yang mengurusnya adalah sdr.

MORCHE WEOL.

▪ Bahwa berkaitan penerimaan pembayaran pekerjaan di kawasan

transmigrasi Liandok tahun 2013 saksi pernah beberapa kali

diperintahkan oleh DENNY KONDOY untuk menyiapkan sejumlah uang

yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (JEFRY PRANG) dan setelah

uang yang diminta tersebut saksi serahkan kepada DENNY KONDOY

selanjutnya saksi catat dalam kartu control. Adapun berdasarkan kartu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102

Page 103: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 103 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

control yang saksi catat, rincian pengeluaran yang pernah diserahkan

kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja san Transmigrasi Kab.

Minahasa Selatan (JEFRY PRANG) sebagai berikut :

Tanggal Uraian (Rp) Realisasi (Rp)

11 Maret 2013 I 15.000.000

14 Maret 2013 II (Via Jeammy) 5.000.000

26 Maret 2013 III (Transfer) 5.000.000

1 April 2013 IV 1.500.000

6 April 2013 V 10.000.000

3 Juni 2013 VI 3.000.000

3 Agustus 2013 VII 5.000.000

3 Agustus 2013 Tiket Kepala Dinas dan Pak MAX

ke Jakarta

4.490.000

TOTAL 48.990.000

a. Bahwa selain pernah menyerahkan uangkepada Kepala Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan

(Bapak JEFRY PRANG), saksi pernah beberapa kali

diperintahkan oleh DENNY KONDOY untuk menyiapkan sejumlah

uang yang akan diserahkan kepada Bupati Minahasa Selatan

(TETY PARUNTU) dan setelah uang yang diminta tersebut saksi

serahkan kepada DENNY KONDOY selanjutnya saksi catat dalam

kartu control. Seingat saksi uang yang diberikan kepada Bupati

Minahasa Selatan (Ibu Tetty Paruntu) tidak hanya berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan di kawasan transmigrasi Liandok

tahun 2013 tetapi merupakan gabungan beberapa pekerjaan yang

dilaksanakan oleh DENNY KONDOY di Kab. Minahasa Selatan.

Adapun berdasarkan kartu control yang saksi catat, rincian

pengeluaran yang pernah diserahkan kepada Bupati Minahasa

Selatan (Ibu Tetty Paruntu) sebagai berikut :

Tanggal Uraian (Rp) Realisasi (Rp)

02-02-2013 I di Taman sari 60.000.000

01-03-2013 Ke Jakarta 50.000.000

08-06-2013 TT 100.000.00

0

05-07-2013 TT 30.000.000

24-07-2013 TT (di RM Telaga) 30.000.000

18-10-2013 50.000.000

20-12-2013 30.000.000

Pembangunan kuburan

orang tua Bupati di daerah

Kairagi (via Pak MORS)

94.560.450

TOTAL 494.560.000

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103

Page 104: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 104 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

b. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pemberian sejumlah uang

total Rp. 48.990.000,- yang diserahkan kepada Kepala Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan

(JEFRY PRANG) dan sejumlah Rp. 494.560.000,- kepada Bupati

Minahasa Selatan (TETY PARUNTU) karena saksi hanya

diperintahkan oleh DENNY KONDOY untuk menyiapkan uang

tersebut dan melakukan pencatatan atas pengeluaran dimaksud.

c. Bahwa pencantuman inisial KD dan TT dalam kartu kontrol

dilakukan oleh saksi atas perintah DENNY KONDOY.

d. Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang langsung kepada

terdakwa maupun kepada orang lain termasuk kepada Bupati

Minahasa Selatan saat itu.

e. Bahwa saksi membuat catatan kartu kontrol tersebut atas perintah

DENNY KONDOY.

f. Bahwa berkaitan dengan pekerjaan di kawasan transmigrasi

Liandok tahun 2013, saksi pernah beberapa kali diperintahkan

oleh Denny Kondoy untuk menyiapkan sejumlah uang yang

diberikan Panitia Pengadaan. Adapun berdasarkan kartu kontrol

yang saksi catat, rincian pengeluaran yang pernah diserahkan

untuk Panitia Pengadaan sebagai berikut :

Tanggal Uraian (Rp) Realisasi (Rp)

01-03-2013 I (SAM) 10.000.000

13-03-2013 II (Via JEAMMY) 10.000.000

20-04—2013 III (Via MORS) 25.000.000

05-05-2013 IV 20.000.000

TOTAL 65.000.000

g. Bahwa pemberian kepada Panitia Pengadaan via JEAMMY

maksudnya adalah melalui saksi JEAMMY FERNANDES AER,

dimana saksi pernah menyerahkan uang Rp. 10.000.000,00 atas

perintah saksi DENNY JEFRIE KONDOY.

h. Bahwa sepengetahuan saksi harta yang dimiliki oleh DENNY

KONDOY adalah sebagai berikut :

- Rumah di Perumahan Taman Sari Manado dengan alamat

Perumahan Taman Sari Metropolitan Blok D1 No. 11 dan 12

Paniki Bawah Kec. Mapanget Kota Manado Provinsi

Sulawesi Utara.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104

Page 105: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 105 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Rumah di Politeknik dengan alamat lorong BTN Angkatan

Laut Kel. Kairagi II Lingk. IX Kec. Mapanget Kota Manado

Provinsi Sulawesi Utara.

- 1 (satu) unit mobil CRV tahun 2012 dengan nomor polisi DB

3868 AD yang posisinya sekarang ada di Toko Harmoni

dengan nomor telefon 081340550368 Amurang Kab.

Minahasa Selatan.

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah tidak pernah

menerima pemberian uang dari saksi DENNY JEFRIE KONDOY.

12. Saksi Morche Jeftz Oktafianus Weol, setelah mengucapkan janji saksi

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Drs. JEFRY PRANG dan

saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama adalah salah satu dari grup

perusahaan yang dimiliki oleh Denny Kondoy, selain PT. Andrekon

Cipta Pratama grup perushaan yang dimiliki oleh Denny Kondoy

adalah sebagai berikut :

1. CV. Wira karya Mandiri : Direktur HENGKY KONDOY (saudara

DENNY KONDOY)

2. CV. Harapan Niaga Kencana : Direktur HELLEN KONDOY (anak

kandung DENNY KONDOY)

3. PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur ELFIAN Y PANGALILA

(menantu DENNY KONDOY/ suami HELLEN KONDOY)

4. PT. Vidi karya : DIrektur DENNY KONDOY.

Karyawan grup perusahaan :

1. CHRISTIAN SUMENDAP (teknik)

2. JIMMY AER (administrasi)

3. MARIO PAKEKONG (administrasi)

4. SHINTIA KUSING (bagian keuangan)

5. ANTONETA PAHIMANENG (bagian pengukuran)

6. MORS (bagian logistik )

7. AKMAD MARJANE (pelaksana lapangan)

8. JAMES PANGANDAHENG (pelaksana lapangan)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105

Page 106: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 106 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

9. SONY BULAMEI (pelaksana lapangan)

10. IRHAM YUSUF (pelaksana lapangan)

11. WANCE LENSUN (pelaksana lapangan)

12. ANTON DJANI (manager teknik)

▪ Bahwa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan milik DENNY

KONDOY terkait pembangunan kawasan transmigrasi Liandok Kab.

Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

a. Pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang dikerjakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama.

b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha yang

dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri.

c. Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh CV.

Harapan Niaga Kencana.

▪ Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang

dikerjakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama tidak selesai dikerjakan

dengan berbagai permasalahan yaitu pengawasan, pelaksanaan di

lapangan, kondisi cuaca dan lokasi, da nada laporan masyarakat

sekitar lokasi mengambil barang-barang di gudang. Menurut catatan

rekapan matrial bahan yang telah di suplai ke lokasi sudah mencapai

sekitar 70% dan mengenai pekerjaan lainnya saksi tidak mengetahui

progress pekerjaannya.

▪ Bahwa terhadap realisasi pekerjaan saksi tidak mengetahuinya, yang

lebih mengetahui adalah SINTIA KUSING dan/ atau ANTONETA

PAHIMANENG.

▪ Bahwa yang mempunyai kapasitas atau kewenangan menentukan

kebijakan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan penggunaan seluruh

keuangan perusahaan termasuk penerimaan pembayaran pekerjaan di

kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013 adalah DENNY KONDOY.

▪ Bahwa rekapitulasi bahan dan surat jalan matrial untuk proyek

pembangunan kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013 untuk

pembangunan 100 RTJK tipe 36 dikerjakan oleh PT. Andrekon Cipta

Pratama sudah saksi serahkan ke DENNY KONDOY dan secara umum

bahan/ matrial yang di suplai untuk pembangunan RTJK tersebut

adalah sebagai berikut :

- Semen;

- Seng;

- Paku-paku;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106

Page 107: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 107 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Grendel dan gembok;

- Kaca;

- Engsel pintu jendela;

- Bak air PVC;

- Kloset;

- Pipa paralon;

- Besi 8 mm;

- Triplek 3 mm.

Peralatan :

- Genset;

- Stamper;

- Pompa air;

- Alkon;

- Cutting well atau gunting besi;

- Skop, cangkul, gerobak dorong;

- Kabel lampu

Sedangkan rincian secara lengkap terhadap volume matrial telah

tercatat rekapitulasi matrial dan surat jalan yang telah saksi serahkan

kepada DENNY KONDOY.

▪ Bahwa terhadap suplai bahan dan matrial untuk pekerjaan RTJK

Liandok tahun 2013 tidak terdapat bahan matrial kayu maupun batu

bara, dan sepengetahuan saksi kayu yang digunakan di proyek RTJK

adalah kayu yang berada di lokasi namun secara teknis yang lebih

mengetahui adalah DENNY KONDOY.

▪ Bahwa mengenai pemberian uang atau barang dari DENNY KONDOY

kepada pihak lain terkait dengan pembangunan kawasan transmigrasi

Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun

anggaran 2013 saksi tidak mengetahuinya, namun sekitar bulan juli

2013 saksi pernah diperintahkan oleh DENNY KONDOY untuk

menyuplai matrial yang akan dipergunakan dalam pembangunan

makam/ kuburan Prof. JOPIE PARUNTU (orang tua dari Bupati

Minahasa Selatan EOGENIA CRISTIANI PARUNTU) yang terletak di

Kompleks Pemakaman Arimatea Kairagi dan terhadap rekapitulasi

jumlah dan jenis matrial yang di suplai ada dalam dokumen rekapitulasi

matrial proyek kuburan Prof. PARUNTU.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107

Page 108: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 108 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa sekitar bulan juli 2013 bertempat di Kantor PT. Vidi Karya

alamat Komplek Perumahan BTN Angkatan Laut Kairagi II Kec.

Mapanget, DENNY KONDOY memerintahkan saksi untuk menyuplai

barang dan matrial untuk pekerjaan pembangunan makam Prof. JOPIE

PARUNTU (orang tua dari Bupati Minahasa Selatan EOGENIA

CRISTIANI PARUNTU), adapun matrial dan peralatan yang disiapkan

adalah sebagai berikut :

- Peralatan : molen, gerobak dorong, sekop, cangkul.

- Bahan-bahan : semen, pasir, kerikil, hollow brick, papan mal, balok

5x7, balok 4x6, bambu.

Bahan bangunan tersebut dibeli/ dipesan di toko Simple Jaya Jl. AA

Maramis (arah bandara), toko Tikala Bangunan Kel. Banjer dan toko

Sinar Angkasa Kairagi. Bahwa yang mengerjakan dibiayai dari kantor

sedangkan tukang yang disewa, saksi lupa namanya yang beralamat di

Paal II. Bahwa yang mengetahui biaya bahan maupun tukang tersebut

adalah DENNY KONDOY atau SINTIA KUSING selaku bagian

keuangan.

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

13. Saksi Jeammy Fernandes Aer, setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi mengenal terdakwa Drs. JEFRY PRANG namun tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut ;

▪ Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Denny

Kondoy sejak Oktober 2010 dengan jabatan sebagai staf bagian umum

yang mempunyai tugas diantaranya : mengurus logistik , mencari

tenaga ahli untuk tender, mengurus jaminan penawaran dan jaminan

pelaksanaan, dll. Adapun perusahaan-perusahaan yang tergabung

dibawah pimpinan Bapak Denny Kondoy yaitu :

a. PT. Vidi Karya (Direktur : Denny Kondoy)

b. PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur Elfian Y. Pangalila

(menantu Bapak Denny Kondoy / suami Hellen Kondoy)

c. CV. Harapan Niaga Kencana : Direktur Hellen Kondoy (anak

kandung DENNY KONDOY)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108

Page 109: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 109 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

d. CV. Wira karya Mandiri : Direktur Hengky Kondoy (saudara DENNY

KONDOY)

Keempat perusahaan tersebut berkantor di bekas rumah milik

DENNY KONDOY yang terletak di BTN AL Lingkungan IX Kairagi II,

Manado.

▪ Bahwa sebelumnya saksi bersama Anton Djani dan Mario Pakekong

mempunyai tugas berkaitan dengan mengurus administrasi penawaran

tender sampai dengan akhir tahun 2012 namun setelah sejak awal

tahun 2013 saksi tidak melakukan tugas berkaitan dengan mengurus

administrasi penawaran tender. Sekitar bulan Oktober 2013 sampai

dengan Agustus 2014 saksi ditugaskan oleh Bapak Denny Kondoy

untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan

di Melonguane Kab. Talaud.

▪ Bahwa berkaitan dengan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok

tahun anggaran 2013, saksi mengetahui perusahaan-perusahaan yang

tergabung dibawah pimpinan Bapak Denny Kondoy ada mendapat

pekerjaan di lokasi tersebut yaitu :

a. Pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang dikerjakan oleh PT. Andrekon

Cipta Pratama.

b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha yang

dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri.

c. Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh CV.

Harapan Niaga Kencana.

▪ Bahwa berkaitan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi

Liandok tahun anggarn 2013 yang dilaksanakan oleh perusahaan-

perusahaan yang tergabung dibawah pimpinan Bapak Denny Kondoy,

saksi pernah disuruh oleh Bapak Denny Kondoy untuk menyerahkan

uang kepada Kadis Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Minahasa Selatan (Jefry Prang) seingat saksi sebanyak 2 (dua) kali

dan kepada sdr. Trylly Botto (Panitia Pengadaan) sebanyak 1 (satu)

kali. Sedangkan jumlah uang yang saksi serahkan tersebut saksi tidak

mengetahuinya karena saksi menerima uang tersebut sudah

dimasukan dalam plastik. Selain itu, saksi juga pernah disuruh oleh

Bapak Denny Kondoy untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiket pesawat ke Jakarta untuk

Kadis (Jefry Prang) dan Max (Staf Kadis) di Bandara Sam Ratulangi

Manado.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109

Page 110: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 110 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Kadis Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (JEFRY PRANG) sebanyak 2

(dua) kali tersebut sebagai berikut :

1. Pada sekitar bulan Maret 2013, saksi disuruh oleh Bapak Denny

Kondoy untuk menyerahkan uang yang yang sudah dimasukan

dalam tas plastic dengan perintah untuk menyerahkan langsung

kepada Jefry Prang dan setelah saksi hubungi melalui handphone

dan memberitahukan ada titipan dari Denny Kondoy untuk Jefry

Prang dan pada saat itu Jefry Prang sedang berada di Manado

tepatnya sedang berada di tempat cuci mobil di Jl. Siswa Manado

dan saksi disuruh mendatangi tempat tersebut. Setelah itu saksi

mendatangi Jefry Prang dan menyerahkan langsung kepada yang

bersangkutan. Menurut informasi, uang tersebut berkaitan dengan

kedatangan orang-orang dari Dirjen Transmigrasi Kementerian.

2. Penyerahan yang kedua saksi lupa waktunya namun pada sekitar

pertengahan tahun 2013, saksi disuruh oleh Bpak Denny Kondoy

untuk menyerahkan uang yang sudah dimasukan dalam tas plastik

dengan perintah untuk untuk menyerahkan langsung kepada Jefry

Prang dan setelah saksi hubungi melalui handphone dan

memberitahukan ada titipan dari Denny Kondoy untuk Jefry Prang

dan pada saat itu Jefry Prang sedang berada di Hotel Quality

Manado dan saksi menyerahkan titipan dari Bapak Denny Kondoy

tersebut kepada Jefry Prang di Hotel Quality Manado.

3. Saksi juga pernah disuruh oleh Bapak Denny Kondoy untuk

menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

untuk pembelian tiket pesawat ke Jakarta untuk Jefry Prang dan

Max (Staf Jefry Prang), pada saat itu saksi menyerahkan uang

untuk tiket tersebut di Bandara Sam Ratulangi Manado langsung

kepada Jefry Prang ;

▪ Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada sdr. Trully Botto

(Panitia Pengadaan) pada sekitar bulan Maret 2013 bertempat di

depan kantor di BTN AL Lingkungan IX Kairagi II, Manado. Saat itu

bertepatan saksi mau keluar dari ruangan kantor lalu saksi bertemu

dengan sdr. Trully Botto yang sudah berada di depan kantor dan saat

itu sdr. Trully Botto meminta saksi untuk memberitahukan kepada

Denny Kondoy bahwa dirinya sudah ada di depan kantor. Setelah saksi

memberitahukan kepada Bapak Denny Kondoy bahwa sdr. Trully Botto

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110

Page 111: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 111 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

sudah ada di depan kantor kemudian Bapak Denny Kondoy menyuruh

saksi untuk memberitahukan kepada sdri. Shintia Kusing dan setelah

menghadap Denny Kondoy, sdr. Shintia Kusing menyerahkan kepada

saksi uang yang sudah dimasukan dalam kantong plastic untuk

diserahkan kepada sdr. Trully Botto yang menunggu di depan kantor.

Pada saat itu sdr. Trully Botto datang dengan mengendarai mobil.

Namun, saat itu saksi tidak mengetahui bahwa sdr. Trully Botto

merupakan panitia pengadaan ;

▪ Bahwa saksi hanya melaksanakan perintah untuk menyerahkan

kepada mereka. Saksi tidak mengetahui maksud pemberian uang

sebanyak 2 (dua) kali dan pemberian tiket kepada Jefry Prang dan

pemberian uang kepada sdr. Trully Botto, yang lebih mengetahuinya

orang-orang di bagian keuangan yaitu sdri. Shintia Kusing dan sdri.

Antonetta ;

▪ Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembuatan kubur Prof. PARUNTU

yang merupakan orang tua dari Bupati Minahasa Selatan (Tetty

Paruntu) di lokasi pekuburan Arimatea di Kairagi II Manado. Setahu

saksi pembuatan kubur Prof. PARUNTU dibuat oleh Bapak Denny

Kondoy yang dikerjakan melalui Yatno (sopir Bapak Denny Kondoy) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah pernah

bertemu dengan saksi dan terdakwa membantah tidak pernah

menerima uang dari saksi yang berasal dari saksi Denny Kondoy ;

14. Saksi Antonita Pahimaneng, Amd. AB, setelah mengucapkan janji

saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Denny

Kondoy sejak tahun 2011 dengan jabatan sebagai staf bagian

administrasi keuangan. Adapun perusahaan-perusahaan yang

tergabung dibawah pimpinan Bapak Denny Kondoy yaitu :

▪ PT. Vidi Karya (Direktur : Denny Kondoy)

▪ PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur Elfian Y. Pangalila

(menantu Bapak Denny Kondoy / suami Hellen Kondoy)

▪ CV. Harapan Niaga Kencana : Direktur Hellen Kondoy (anak

kandung DENNY KONDOY)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111

Page 112: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 112 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ CV. Wira karya Mandiri : Direktur Hengky Kondoy (saudara

DENNY KONDOY)

Keempat perusahaan tersebut berkantor di bekas rumah milik

DENNY KONDOY yang terletak di BTN AL Lingkungan IX Kairagi II,

Manado.

▪ Bahwa sebagai staf bagian administrasi keuangan pada perusahaan

yang tergabung di bawah pimpinan DENNY KONDOY, saksi

mempunyai tugas pokok memeriksa dan mengontrol hutang-hutang

perusahaan. Selain itu saksi juga membantu sdr. SHINTIA KUSING

(bendahara perusahaan) untuk menginput atau memasukan data-data

pengeluaran keuangan perusahaan ke komputer kantor.

▪ Bahwa berkaitan dengan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok

tahun anggaran 2013, saksi mengetahui perusahaan-perusahaan yang

tergabung dibawah pimpinan DENNY KONDOY ada mendapat

pekerjaan di lokasi tersebut yaitu :

a. Pembangunan 100 RTJK tipe 36 yang dikerjakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama.

b. Tebas, tebang, potong 50 Ha dan pilah kumpul bersih 50 Ha yang

dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri.

c. Pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh CV.

Harapan Niaga Kencana.

▪ Bahwa saksi selalu membantu sdri. SHINTIA KUSING untuk menginput

data-data pengeluaran keuangan perusahaan ke komputer kantor yang

biasanya dibuat untuk masing-masing proyek, termasuk juga dengan

data-data pengeluaran keuangan yang bersumber dari tiga pekerjaan

pembangunan kawasan transmigrasi Liandok tahun anggaran 2013

tersebut. Adapun jenis-jenis pengeluaran keuangan yaitu :

- Pengeluaran untuk bahan-bahan bangunan ( seperti semen, paku)

- Pengeluaran untuk material (pasir, kayu)

- Pengeluaran untuk upah (harian dan borongan)

- Pengeluaran untuk konsumsi

- Pengeluaran untuk transportasi/ bahan bakar

- Pengeluaran untuk upah proyek (pelaksana, logistik , security)

- Pengeluaran untuk pemberian fee proyek (menggunakan dengan

kode TT)

- Pengeluaran untuk sewa alat.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112

Page 113: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 113 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Cara saksi menginput data-data tersebut yaitu setelah uang

dikeluarkan atau dibayarkan oleh sdri. SHINTIA KUSING, bukti-

bukti pembayaran diserahkan kepada saksi untuk saksi input ke

computer.

▪ Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci data pengeluaran

keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan

kawasan transmigrasi Liandok karena sejak Januari 2015 saksi tidak

bekerja lagi di kantor tersebut dan data-data pengeluaran keuangan

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok ada di kantor da nada juga di hard disk saksi yang

pada saat saksi keluar masih tersimpan di meja laci saksi.

▪ Bahwa berkaitan dengan jenis pengeluaran untuk pemberian fee

proyek saksi hanya menginput berdasarkan data pengeluaran yang

diserahkan oleh sdri. Shintia Kusing dan setahu saksi untuk

pembayaran semua jenis pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk

pemberian fee proyek atas perintah dan persetujuan dari Bapak Denny

Kondoy, Setahu saksi, fee proyek diberikan kepada Bupati Minahsa

Selatan (etty Paruntu), Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Jefry Prang), PPK (Joel CH. Kumajas), Panitia

Pengadaan namun besaran fee yang diberikan saksi tidak

mengetahuinya.

▪ Bahwa setahu saksi ada pengeluaran lain yang tidak diinput dalam

pengeluaran proyek tertentu yaitu pengeluaran untuk pembuatan

makam Prof. PARUNTU yang terletak di Pekuburan Arimeta Kairagi II,

namun saksi tidak mengetahui persis besaran pengeluaran keuangan

untuk kubur tersebut.

▪ Bahwa yang berwenang untuk memerintahkan dan menyetujui

pengeluaran keuangan di perusahaan-perusahaan tersebut adalah

Bapak Denny Kondoy ;.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ia tidak

pernah menerima pemberian uang dari Denny Jefry Kondoy ;.

15. Saksi Anthonius Djani, setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113

Page 114: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 114 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa pada tahun 2013 PT. Andrekon Cipta Pratama memperoleh

pekerjaan pembangunan 100 RTJK tipe 36 pada pembangunan

kawasan transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa selatan Provinsi

Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 dan saksi saat itu sebagai

karyawan PT. Andrekon Cipta Pratama.;

▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama adalah salah satu dari grup

perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Denny Kondoy, selain PT.

Andrekon Cipta Pratama grup perushaan yang dimiliki oleh Bapak

Denny Kondoy adalah sebagai berikut :

1. CV. Wira karya Mandiri : Direktur HENGKY KONDOY (saudara

DENNY KONDOY)

2. CV. Harapan Niaga Kencana : Direktur HELLEN KONDOY (anak

kandung DENNY KONDOY)

3. PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur ELFIAN Y PANGALILA

(menantu DENNY KONDOY/ suami HELLEN KONDOY)

4. PT. Vidi karya : DIrektur DENNY KONDOY

Karyawan grup perusahaan :

1. CHRISTIAN SUMENDAP (teknik)

2. JIMMY AER (administrasi)

3. MARIO PAKEKONG (administrasi)

4. SHINTIA KUSING (bagian keuangan)

5. ANTONETA PAHIMANENG (bagian pengukuran)

6. MORS (bagian logistik )

7. AKMAD MARJANE (pelaksana lapangan)

8. JAMES PANGANDAHENG (pelaksana lapangan)

9. SONY BULAMEI (pelaksana lapangan)

10. IRHAM YUSUF (pelaksana lapangan)

11. WANCE LENSUN (pelaksana lapangan)

12. ANTON DJANI (administrasi umum)

▪ Bahwa proses lelang dilakukan dengan cara upload melalui internet.

Perusahaan melengkapi kesuluruhan administrasi yang diminta

selanjutnya setelah proses pelelangan berlangsung sehingga

perusahaan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Adapun cara

mengupload adalah sebagai berikut : Sdr. CHRISTIAN SUMENDAK

bertugas untuk mendaftarkan kelima perusahaan sebagaimana

tersebut dibawah ini : Yang mendaftar ada lima calon rekanan :

1. CV. Kitawijaya

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114

Page 115: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 115 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

2. PT. Vidi Karya

3. PT. Andrekon Cipta Pratama

4. PT. Karya Kasih Anugrah

5. PT. Karya Murni Anugrah

Lima perusahaan tersebut diatas saksi yang mencari kemudian

saksi memberikan dokumennya kepada CHRISTIAN. Bahwa

selanjutnya dalam pelelangan tersebut sdr. CHRISTIAN hanya

memasukan penawaran dari tiga perusahaan sebagaimana

tersebut dibawah ini.

3 rekanan yang memasukan penawaran yakni :

1. PT. Vidi Karya Direktur DENNY KONDOY penawaran Rp.

3.383.000.000,-

2. PT. Andrekon Cipta Pratama Direktur ALFIAN Y PANGALILA

penawaran Rp. 3.358.500.000,-

3. PT. Karya Kasih Anugrah Direktur CHRISTOHN L NANGOY Rp.

3.295.140.000,-

Bahwa segala sesuatu tentang pendaftaran dan pemasukan

penawaran tersebut atas perintah Bapak Denny Kondoy ;

▪ Bahwa saksi bertugas dalam menyusun penawaran dan monitoring

pelaksana di lapangan.

▪ Bahwa pelaksana di lapangan adalah sdr. SONI BULAMEI dan YANCE

KONDOY dan kegiatan di lapangan adalah membangun rumah

transmigrasi dengan bvahan baku kayu diambil dari lokasi setempat

dengan cara pepohonan yang ada di sekitar lokasi transmigrasi

ditebang kemudian perusahaan membelinya dari masyarakat. Bahwa

pembanguna tersebut belum selsai dikerjakan namun telah dibayarkan

100% oleh pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan ;

▪ Bahwa selain pekerjaan pembangunan rumah tersebut, ada pekerjaan

lain yang dilaksanakan yaitu tebas, tebang dengan nilai proyek +

400.000.000,- dan pembuatan jalan dan jembatan ;

▪ Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama membuat permohonan pencairan

yang ditujukan kepada PPK selanjutnya PPK bersama dengan

pengawas lapangan turun ke lokasi mengecek kemajuan kegiatan yang

setelahnya dibuatkan progress pekerjaan yang menjadi pendukung

untuk dilakukan pembayaran 100% ;Bahwa terjadinya pembayaran

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115

Page 116: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 116 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

tersebut adalah karena pihak perusahaan membuat jaminan sisa

pekerjaan di Bank BNI sehingga pihak Dinas mau melakukan

pembayaran 100% dan yang membawa jaminan tersebut ke KPPN

adalah saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya ;

16. Saksi Drs. Putut Sad Herutomo, di bawah sumpah saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi adalah Kepala KPPN dan saksi melakukan tugas

memantau pelaksanaan penyelesaian SP2D yang dilakukan oleh

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Kepala Seksi Bank ;

▪ Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012

Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN,

mekanisme Penerbitan SP2D diatur dalam bagian kelima (Mekanisme

Penerbitan SP2D) yang mengatur Paragraf Kesatu : Pengujian SPM

oleh KPPN (Pasal 60 s/d Pasal 62) dan Paragraf Kedua : Penerbitan

SP2D (Pasal 63 s/d Pasal 64). Secara umum dapat digambarkan

sebagai berikut :

- Setelah adanya pengajuan SPM ke KPPN selanjutnya KPPN

melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan

oleh PPSPM dengan meneliti kelengkapan dokumen pendukung.

- Setelah memenuhi syarat, KPPN menerbitkan SP2D.

- Atas dasar SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dilakukan pencairan

dana melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional

kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D.

▪ Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012

Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN :

- Penelitian SPM melalui :

a. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM, untuk SPM LS

dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dan/ atau buti setor

lainnya, dan/ atau daftar nominatif untuk yang lebih dari satu

penerima.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116

Page 117: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 117 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

b. Meneliti kebenaran SPM, yang meliputi : meneliti kesesuaian

tanda tangan PPSPM pada SPM dengan specimen tanda

tangan PPSPM pada KPPN, memeriksa cara penulisan/

pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM dan memeriksa

kebenaran penulisan dalam SPM.

- Pengujian SPM meliputi :

a. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang

tercantum dalam SPM

b. Menguji ketersedian dana pada kegiatan/ output/ jenis belanja

dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM.

c. Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/ kontrak.

d. Menguji persyaratan pencairan dana; dan

e. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam

SPM dengan nilai pada SSP.

▪ Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor KPPN Manado

berkaitan dengan pembayaran termin (100%) pekerjaan pembangunan

rumah transmigrasi da jamban keluarga transmigrasi liandok, KPPN

Manado pernah menerima pengajuan SPM tanggal 23 Desember 2013

Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar

empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus

rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z

Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006). Atas SPM tersebut telah

diterbitkan SP2D tanggal 27 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT

sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus dua juta empat

ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) kepada PT.

Andrekon Cipta Pratama melalui rekening BNI Nomor : 8799898798.

▪ Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor, kelengkapan

dokumen pada pengajuan SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor

400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus

dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang

ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE

Nip. 19650424 199403 2 006) yaitu berupa SPM dilampiri Surat setoran

Pajak atas nama wajib pajak PT. Andrekon Cipta Pratama NPWP 03-

061-117-2-821-000 dengan jumlah pembayaran Rp. 32.241.600,- (tiga

puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Sebagaimana tercantum dalam SPM tanggal 23 Desember 2013

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117

Page 118: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 118 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Nomor 400060-P2KT mencantumkan BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-

2013 tanggal 4 Desember 2013.

▪ Bahwa berkaitan dengan perlu atau tidaknya dilampiri jaminan bank

dalam proses pencairan dana dari kas negara tahun anggaran 2013

dapat saksi jelaskan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor : Per-42/PB/2013 Tentang langkah-langkah dalam menghadapi

akhir tahun anggaran 2013 telah ditentukan untuk pengajuan SPM-LS

yang penyelesaian pekerjaannya mulai bulan Nopember sampai

dengan 31 Desember harus sudah diterima KPPN paling lambat

tanggal 23 Desember 2013 pada jam kerja (Pasal 12). Berkaitan

dengan hal tersebut, apabila pekerjaan tersebut belum selesai PPSPM

dapat mengajukan SPM-LS permintaan pembayaran dengan

mencantumkan berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP) dan

melampirkan asli jaminan bank (Pasal 20). Sesuai dokumen yang ada

pada KPPN, SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT

sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus dua juta empat

ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani

oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424

199403 2 006) mencantumkan BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-2013

tanggal 4 Desember 2013, dengan demikian pekerjaan tersebut sudah

selsai dilaksanakan (100%) sehingga tidak mensyaratkan adanya

jaminan bank.

▪ Bahwa berdasarkan dokumen yang ada berkaitan dengan pembayaran

retensi (5%) pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban

keluarga (RTJK) transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi

Sulawesi Utara tahun anggaran 2013, KPPN Manado pernah

menerima pengajuan SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor :

400060-P2KT sejumlah Rp. 162.887.250,- (seratus enam puluh dua

juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z

Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006). Adapun dokumen yang

dilampirkan berupa : atas nama wajib pajak PT. Andrekon Cipta

Pratama NPWP 03-061-117-2-821-000 dengan jumlah pembayaran

Rp. 162.887.250,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan

puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan fotokopi jaminan

pemeliharaan dari Asuransi ASEI No. Bond : 1424.07.2013.00135

senilai Rp. 167.925.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118

Page 119: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 119 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan di Manado pada tanggal 4

Desember 2013. Atas SPM tersebut telah diterbitkan SP2D tanggal 27

Desember 2013 Nomor : 434674D/049/112 uang sebesar Rp.

162.887.250,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan

puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Andrekon

Cipta Pratama melalui rekening BNI Nomor : 8799898798. Sesuai

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Nomor : Per-42/PB/2013

Tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran

2013 penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari

nilai kontrak dapat dilakukan pembayaran dalam hal pelaksanaan

pekerjaan harus sudah selesai 100% dan dengan dilampiri copy

jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau

perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/

surety bond yang telah disahkan oleh PPK (Pasal 19). Adapun SPM

tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp.

162.887.250,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan

puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh

Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424

199403 2 006) mencantumkan BAST Nomor : 915/BAST/DSTKT/XII-

2013 tanggal 4 Desember 2013 dan jaminan pemeliharaan Nomor Bon

: 1424.07.2013.00135 tanggal 4 Desember 2013. ;

▪ Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya ;

17. Saksi Drs. Susilo Darminto, di bawah sumpah saksi pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa selaku Kasi Pencairan dana di KPPN Manado dengan tugasw

pokok yaitu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas

dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja.

▪ Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012

Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN,

mekanisme Penerbitan SP2D diatur dalam bagian kelima (Mekanisme

Penerbitan SP2D) yang mengatur Paragraf Kesatu : Pengujian SPM

oleh KPPN (Pasal 60 s/d Pasal 62) dan Paragraf Kedua : Penerbitan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119

Page 120: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 120 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

SP2D (Pasal 63 s/d Pasal 64). Secara umum dapat digambarkan

sebagai berikut :

- Setelah adanya pengajuan SPM ke KPPN selanjutnya KPPN

melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan

oleh PPSPM dengan meneliti kelengkapan dokumen pendukung.

- Setelah memenuhi syarat, KPPN menerbitkan SP2D.

- Atas dasar SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dilakukan pencairan

dana melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional

kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D.

▪ Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012

Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN :

Penelitian SPM melalui :

- Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM, untuk SPM LS

dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dan/ atau buti setor lainnya,

dan/ atau daftar nominatif untuk yang lebih dari satu penerima.

- Meneliti kebenaran SPM, yang meliputi : meneliti kesesuaian tanda

tangan PPSPM pada SPM dengan specimen tanda tangan PPSPM

pada KPPN, memeriksa cara penulisan/ pengisian jumlah angka

dan huruf pada SPM dan memeriksa kebenaran penulisan dalam

SPM.

Pengujian SPM meliputi :

- Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang

tercantum dalam SPM

- Menguji ketersedian dana pada kegiatan/ output/ jenis belanja

dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM.

- Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/ kontrak.

- Menguji persyaratan pencairan dana; dan

- Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam

SPM dengan nilai pada SSP.

▪ Bahwa berkaitan dengan pembayaran termin (100%) pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi da jamban keluarga transmigrasi

liandok, KPPN Manado pernah menerima pengajuan SPM tanggal 23

Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,-

(satu milyar empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu

empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan

SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006).Atas SPM

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120

Page 121: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 121 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

tersebut setelah dilakukan penelitian dan pengujian sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012

Tentang tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN dan

Nomor : Per-42/PB/2013 Tentang langkah-langkah dalam menghadapi

akhir tahun anggaran 2013, telah memenuhi syarat kemudian KPPN

melakukan proses penerbitan SP2D tanggal 27 Desember 2013 Nomor

: 400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus

dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

kepada PT. Andrekon Cipta Pratama melalui rekening BNI Nomor :

8799898798.

▪ Bahwa kelengkapan dokumen pada pengajuan SPM tanggal 23

Desember 2013 Nomor 400060-P2KT sejumlah Rp. 1.042.478.400,-

(satu milyar empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu

empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan

SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006) yaitu berupa

SPM dilampiri Surat setoran Pajak atas nama wajib pajak PT.

Andrekon Cipta Pratama NPWP 03-061-117-2-821-000 dengan jumlah

pembayaran Rp. 32.241.600,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat

puluh satu ribu enam ratus rupiah). Sebagaimana tercantum dalam

SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor 400060-P2KT mencantumkan

BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013,

namun BAST dimaksud berada di Satker.

▪ Bahwa berkaitan dengan perlu atau tidaknya dilampiri jaminan bank

dalam proses pencairan dana dari kas negara tahun anggaran 2013

dapat saksi jelaskan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor : Per-42/PB/2013 Tentang langkah-langkah dalam menghadapi

akhir tahun anggaran 2013 telah ditentukan untuk pengajuan SPM-LS

yang penyelesaian pekerjaannya mulai bulan Nopember sampai

dengan 31 Desember harus sudah diterima KPPN paling lambat

tanggal 23 Desember 2013 pada jam kerja (Pasal 12). Berkaitan

dengan hal tersebut, apabila pekerjaan tersebut belum selesai PPSPM

dapat mengajukan SPM-LS permintaan pembayaran dengan

mencantumkan berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP) dan

melampirkan asli jaminan bank (Pasal 20). Sesuai dokumen yang ada

pada KPPN, SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT

sejumlah Rp. 1.042.478.400,- (satu milyar empat ratus dua juta empat

ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121

Page 122: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 122 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

oleh Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424

199403 2 006) mencantumkan BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-2013

tanggal 4 Desember 2013, dengan demikian pekerjaan tersebut sudah

selesai dilaksanakan (100%) sehingga tidak mensyaratkan adanya

jaminan bank.

▪ Bahwa berkaitan dengan pembayaran retensi (5%) pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK)

transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara

tahun anggaran 2013, KPPN Manado pernah menerima pengajuan

SPM tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp.

162.887.250,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan

puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh

Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424

199403 2 006). Adapun dokumen yang dilampirkan berupa : atas nama

wajib pajak PT. Andrekon Cipta Pratama NPWP 03-061-117-2-821-000

dengan jumlah pembayaran Rp. 162.887.250,- (seratus enam puluh

dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh

rupiah) dan fotokopi jaminan pemeliharaan dari Asuransi ASEI No.

Bond : 1424.07.2013.00135 senilai Rp. 167.925.000,- (seratus enam

puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang

dikeluarkan di Manado pada tanggal 4 Desember 2013. Atas SPM

tersebut telah diterbitkan SP2D tanggal 27 Desember 2013 Nomor :

434674D/049/112 uang sebesar Rp. 162.887.250,- (seratus enam

puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima

puluh ribu rupiah) kepada PT. Andrekon Cipta Pratama melalui

rekening BNI Nomor : 8799898798. Sesuai Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Nomor : Nomor : Per-42/PB/2013 Tentang langkah-

langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 penerbitan

SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak

dapat dilakukan pembayaran dalam hal pelaksanaan pekerjaan harus

sudah selesai 100% dan dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan

yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang

mempunyai program asuransi kerugian/ surety bond yang telah

disahkan oleh PPK (Pasal 19). Adapun SPM tanggal 23 Desember

2013 Nomor : 400060-P2KT sejumlah Rp. 162.887.250,- (seratus enam

puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima

puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122

Page 123: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 123 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

(H.A.Z Wajong, SE Nip. 19650424 199403 2 006) mencantumkan

BAST Nomor : 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013

dan jaminan pemeliharaan Nomor Bon : 1424.07.2013.00135 tanggal 4

Desember 2013.;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

18. Saksi Maryke Angelique Trisia Kolinug, setelah mengucapkan janji

saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi adalah sebagai Asisten Pelayan Nasabah pada Bank BNI

46 KCU Manado ;

▪ Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Desember 2013 ada

permohonan penerbitan garansi bank dari PT. Andrekon untuk

pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga.

▪ Bahwa kapasitas saksi terhadap penerbitan garansi bank dari PT.

Andrekon untuk pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan

jamban keluarga adalah selaku asisten pelayan nasabah Bank BNI 46

KCU Manado, adapun tugas saksi selaku asisten pelayan nasabah

adalah sebagai berikut :

- Melayani pembukaan rekening nasabah;

- Melayani penerbitan garansi bank atau dukungan bank;

- Memproses daftar hitam nasional;

- Menganalisa suspect transaction report.

▪ Bahwa jenis-jenis garansi bank dan mekanisme penerbitan garansi

bank yaitu sebagai berikut :

- Garansi bank adalah pernyataan secara tertulis dari bank yang berisi

kesanggupan unt menjamin sejumlah uang kepada pihak lain

(penerima jaminan), apabila nasabah (pihak yang dijamin)

wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah

diperjanjikan (perjanjian pokok);

- Garansi bank jaminan penawaran adalah garansi bank untuk

menjamin bahwa kontraktor atau peserta tender sebagai pemohon

tidak akan mengundurkan diri selama masa tender berlangsung dan

bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai

pemenang tender;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123

Page 124: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 124 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Garansi jaminan uang muka adalah garansi bank untuk menjamin

bahwa pelaksana proyek akan melaksankan pelaksanaan atau

kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi

kerja sebagai pemilik proyek untu mencegah hilangnya uang muka

karena pemenang proyek cedera janji;

- Garansi bank pelaksanaan adalah garansi bank untuk menjamin

bahwa penerima pekerjaan sebagai pemohon akan menyelesaikan

pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja atau pemilik pekerjaan.

Nilai dan waktu penyerahan dapat disesuaikan dengan nilai

keseluruhan proyek atau per termin proyek;

- Garansi bank pemeliharaan adalah garansi bank untuk menjamin

bahwa pelaksana proyek sebagai pemohon akan melaksanakan

pemeliharaan terhadap proyek yang telah selesai selama masa

warranty atau pemeliharaan berlangsung;

- Garansi bank lainnya seperti; sanggahan bannding, cukai, maskapai

pelayaran, eksplorasi, dsb.

▪ Bahwa syarat-syarat dapat diberikan garansi bank kepada pemohon

yaitu :

- Mengisi permohonan penerbitan garansi bank;

- Membawa kelangkapan dokumen;

- Memenuhi persyaratan kontra garansi bank berupa :

1. Marginal deposit minimal sebesar 100% (full cover) yaitu berupa

setoran tunai milik pemohon atau simpanan pada bank atas nama

pemohon atau pihak ketiga. Simpanan yang diterbitkan bank

pemerintah lainnya dapat diterima sebagai kontra garansi hanya

ddalam bentuk deposito berjangka atas nama pemohon.

2. Plafond garansi bank (non full cover) pemohon memiliki plafond

garansi bank berdasarkan PPGB yang telah disetujui oleh pihak

bank. Nominal garansi bank tidak dapat melebihi garansi bank

yang telah ditentukan dalam PPGB.

3. Kontra garansi dari perusahaan asuransi yang ditentukan oleh

bank.

▪ Bahwa terhadap permohonan dari PT. Andrekon diterbitkan garansi

bank dengan kronologi sebagai berikut :

▪ Bahwa pada bulan Desember 2013 Bank BNI KCU Manado didatangi

oleh karyawan PT. Andrekon (saksi tidak ingat lagi siapa yang datang)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124

Page 125: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 125 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

membawa permohonan penerbitan bank (formulir bank BNI yang sudah

terisi).

▪ Bahwa formulir tersebut diajukan ke bagian pelayanan nasabah, saat

itu saksi yang bertugas dan menerima pengajuan formulir permohonan

garansi bank, selanjutnya saksi memeriksa kelengkapan dokumen

yang diajukan berupa :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi

dan Jamban Keluarga (RTJK) Nomor : 595/112/DS.TKT/III/2013

tanggal 27 maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,-

2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :

02/BAST/DSTKT/XII-2013

3. Format garansi bank lampiran III Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor Per42/PB/2013

4. Surat Pernyataan berlaku surut dari Direktur PT. Andrekon Cipta

Pratama.

▪ Bahwa setelah memeriksa kelengkapan dokumen permohonan garansi

bank tersebut, saksi menghubungi Unit Sentra Kredit Menengah (SKM)

untuk menanyakan apakah PT. Andrekon memiliki plafond garansi

bank, selanjutnya bagian unit SKM menyerahkan Perjanjian Penerbitan

garansi Bank Nomor : 2013/MNM/PPGB-002 tanggal 25 Maret 2013

dengan plafond garansi bank Rp. 2.000.000.000,-

▪ Bahwa setelah ada plafond tersebut selanjutnya formulir permohonan

ditanda tangani secara berjenjang yaitu saksi selaku Asisten Pelayanan

Nasabah atau Penyelia Asisten Pelayanan Nasabah, selanjutnya

ditanda tangani oleh Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah kemudian

ditanda tangani Pemimpin Cabang setelah itu Bank BNI menerbitkan

garansi bank jaminan sisa pekerjaan Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS

tanggal 19 desember 2013;

▪ Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dan Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada Pimpinan BNI

cabang Utama Manado Nomor : 231/DSTKT/III/2014 perihal Pengajuan

klaim pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan terhadap surat tersebut

Unit SKM menyampaikan akan dilakukan perpanjangan garansi bank;

▪ pada tanggal 3 April 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat

Pembuat Komitmen membuat surat kepada Pimpinan BNI cabang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125

Page 126: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 126 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Utama Manado Nomor : 248/DSTKT/IV/2014 perihal permohonan

penarikan kembali berkas klaim bank dan permohonan perpanjangan

masa berlaku garansi bank, bersamaan dengan surat tersebut PT.

Andrekon Cipta Pratama mengajukan garansi bank dengan

menggunakan formulir permohonan penerbitan garansi bank;

▪ Bahwa dengan adanya perpanjangan garansi bank, Bank BNI meminta

agar diberikan persetujuan perubahan perjanjian penerbitan garansi

bank karena perjanjian penerbitan garansi bank yang pertama telah

jatuh tempo dan setelah unit SKM memberikan persetujuan perubahan

perjanjian penerbiatan garansi bank Nomor : (1) 2013/MNM/PPGB-002

selanjutnya Bank BNI menerbitkan perpanjangan garansi bank sisa

pekerjaan Nomor : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014.

▪ Bahwa fungsi garansi bank Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal

19 desember 2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor :

14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 adalah untuk

menjamin PT. Andrekon dapat menyelesaikan sisa pekerjaan

pemeliharaan pembangunan RTJK tipe 36.

▪ Bahwa dasar Bank BNI menyatakan garansi bank Nomor :

13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19 desember 2013 dan perpanjangan

garansi bank Nomor : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014

adalah untuk menjamin PT. Andrekon dapat menyelesaikan sisa

pekerjaan pemeliharaan adaalah :

a. Permohonan nasabah butir D Tentang Transaksi yang dijamin

adalah berita acara serah teriima pekerjaan;

b. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 02/BAST/DSTKT/XII-

2013 tanggal 4 Desember 2013:

1. Pihak kedua (PT. Andrekon Cipta Pratama) telah

menyerahkan kepada Pihak Kesatu (Pejabat Pembuat

Komitmen), dan pihak Kesatu telah menerima dari Pihak

Kedua hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik

sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :

595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan

Addendum Nomor : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli

2013.

2. Dengan ditanda tanganinya berita acara ini, kewajiban

penyedia jasa dalam pemenuhan sesuai dengan surat

perjanjian telah dilaksanakan, dan akan dilanjutkan dengan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126

Page 127: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 127 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

pemeliharaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung

sejak tanggal 5 Desember 2013 s/d 2 Juni 2014.

▪ Bahwa dalam permohonan penerbitan garansi bank dari PT. Andrekon

Cipta Pratama menyebutkan tujuan penggunaan garansi bank untuk

jaminan sisa pekerjaan.

▪ Bahwa dalam Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19 desember

2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor :

14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 tidak tercantum

garansi jaminan pemeliharaan. Dalam garansi yang diterbitkan tersebut

menyatakan tentang jaminan penyelesaian paket pekerjaan konstruksi

pembangunan RTJK.

▪ Bahwa nilai garansi bank Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19

desember 2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor :

14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 adalah Rp.

1.042.478.000,-

▪ Bahwa nilai pekerjaan pemeliharaan setelah saksi hitung dari nilai

kontrak pekerjaan pembangunan RTJK adalah sebesar Rp.

167.925.000,-

▪ Bahwa nilai Rp. 1.042.478.000,- mengikuti permohonana nasabah.

Bank BNI tidak berkewajiban memeriksa otentisitas tanda tangan dan

kebenaran serta keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon.

▪ Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dan Peejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada pimpinan BNI

cabang utama Manado Nomor : 386/DS.TKT/VI/2014 Perihal

Pengajuan Klaim Garansi Bank dan oleh karena belum memenuhi

syarat klaim maka belum dapat diproses.

▪ Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dan Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada pimpinan BNI

cabang utama Manado Nomor : 487/DS.TKT/VI/2014 Perihal

Permohonan setor klaim garansi bank.

▪ Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 BNI sentra kredit menengah Manado

membuat surat Nomor : MNM/2/155 yang ditujukan langsung kepada

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (cc : KPPN dan BNI KCU

Manado) Perihal klaim garansi bank atas nama PT. Andrekon Cipta

Pratama dengan kesimpulan :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127

Page 128: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 128 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

1. Tidak terjadi pencairan sisa dana oleh KPPN Manado dengan

menggunakan garansi bank tersebut sehingga garansi bank

tersebut tidak dapat diklaim;

2. Saudara telah menyerahkan berita acara penyelesaian pekerjaan

(BAPP) kepada KPPN Manado sehingga syarat klaim garansi bank

dimaksud tidak terpenuhi.

▪ Bahwa tanggal 9 Maret 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dan Peejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada Kepala

Otoritas jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara Nomor :

190/DS.TKT/III/2015 Perihal Permohonan klaim garansi Bank Negara

Indonesia (BNI) dengan tembusan kantor pusat PT. Bank Negara

Indonesia selanjutnya kantor pusat PT. Bank Negara Indonesia

meminta konfirmasi ats pemberian perpanjangan Bank Nomor :

14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 atas surat dari kantor

pusat BNI tersebut BNI KCU Manado membuat jawaban berupa surat

penjelasan dan hingga saat ini tidak ada tindak lanjut lagi.

▪ Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui dasar sehingga PT. Andrekon

memperoleh plafond garansi bank Rp. 2.000.000.000,- untuk

penerbitan garansi Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19

desember 2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor :

14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 karena hal tersebut

dapat dijelaskan oleh bagian sentra kredit menengah BNI Manado.

▪ Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

19. Saksi Deitje Vonny Piay, SE, setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi diangkat oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Kepala Unit

Pemukiman Transmigrasi SP 3 Liandok berdasarkan SK Januari 2015.

Namun saksi berada di lokasi transmigrasi sejak tanggal 23 Desember

2014 bersama-sama dengan warga dari DKI Jakarta 10 KK. ;

▪ Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Kepala Unit

Pemukiman Transmigrasi SP 3 Liandok yaitu sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128

Page 129: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 129 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Menjaga, melindungi, membela dan membina warga transmigrasi SP

3 liandok.

- Membagi jaminan hidup berupa beras dari Pemprov Sulawesi Utara

kepada warga transmigran liandok.

- Membagi jaminan hidup non beras dari Pemkab. Minahasa Selatan

kepada warga transmigrasi Liandok berupa minyak kelapa, minyak

tanah, gula pasir, kacang hijau, kecap manis, sabun cuci, ikan asin,

garam.

- Membawa warga sekitar ke rumah sakit.

Untuk itu saksi diberi honor oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan sebesar Rp. 600.000,- (enam

ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan lain-lain totalnya mendekati

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan saksi diberi fasilitas 1

(satu) unit rumah dinas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega

Pro.

▪ Bahwa untuk tahap I ada 100 KK dan tahap II ada 10 KK.

▪ Bahwa saat saksi survei lokasi tanggal 22 desember 2014, saksi

mendapati lokasi tahap II transmigrasi Liandok ada 80 unit rumah

dengan keadaan 65 unit siap pakai sedangkan sisa 15 unit Cuma tiang

dengan atap seng ada juga beberapa sudah terpasang dinding papan

beberapa lembar tidak full.

▪ Bahwa pada saat survei 65 unit siap pakai dalam keadaan baik sudah

dicat, kloset terpasang dan lantai dicor walaupun saat itu sudah rusak/

retak.

▪ Bahwa sarana air bersih sudah siap dengan keadaan pipa terpasang

dalam tanah namun beberapa pipa sudah dicuri warga kampung

setempat sehingga airnya tidak mengalir lagi dan fasilitas umum

berupa masjid, puskesmas pembantu dan rumah KUPT sudah selesai

dibangun. Sedangkan jalan sudah dibuka berupa jalan rintisan kalau

jembatan tidak saksi temukan di lokasi.

▪ Bahwa untuk tahap II semestinya 40 KK sudah masuk, 10 KK dari DKI

Jakarta dan akan masuk dalam waktu dekat 30 KK dari Kecamatan

Tompaso Baru. Akan tetapi saat ini ada sekitar 50 unit rumah yang

sudah ditempati oleh penduduk Desa Liandok secara ilegal karena

mereka tidak terdaftar dan mereka juga mencuri seng dan papan serta

kloset rumah yang belum ditempati.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129

Page 130: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 130 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

20. Saksi Ahmad Yani, di bawah sumpah saksi pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi sejak tanggal 22

Desember 2014 dalam rangka ikut program transmigrasi berasal dari

Jakarta, sebelumnya saksi tinggal di DKI Jakarta. Keadaan rumah di

lokasi transmigrasi Liandok sangat memprihatinkan, papan yang

dipakai jelek, beralaskan tanah dan tanpa jendela, septi tank hanya

kedalaman 50 cm dan kamar mandi tidak bisa digunakan.;

▪ Bahwa saksi ikut program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil

Depnakertrans DKI Jakarta.;

▪ Bahwa lahan yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan maupun dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

- Lahan pekarangan 500 m2

- Lahan usaha 9500 m2

- Selebihnya belum menerima bantuan apapun kecuali, peralatan

pertanian dan tunjangan jatah hidup (sembako).

▪ Bahwa saksi tidak ada diminta uang untuk dapat menempati rumah

transmigrasi tersebut.

▪ Bahwa kondisi rumah yang saksi tempati belum terpasang pintu dan

jendela kaca, papan rumah banyak dimakan ngengat, disekitar tempat

tinggal masih ada beberapa rumah yang belum selesai

pembangunannya, sebagian baru berdiri rangkanya dan sebagian

sudah ada yang roboh dan lahan berupa hutan berantara.

▪ Bahwa saksi memasang pintu dan jendela sendiri. ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

21. Saksi Kurniawan Satria, di bawah sumpah saksi pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi sejak tanggal 22

Desember 2014 dalam rangka ikut program transmigrasi berasal dari

Jakarta, sebelumnya saksi tinggal di DKI Jakarta. Keadaan rumah di

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130

Page 131: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 131 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

lokasi transmigrasi Liandok sangat memprihatinkan, papan yang

dipakai jelek, beralaskan tanah dan tanpa jendela.;

▪ Bahwa saksi ikut program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil

Depnakertrans DKI Jakarta ;

▪ Bahwa lahan yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan maupun dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

- Lahan pekarangan 500 m2

- Lahan usaha 9500 m2

- Selebihnya belum menerima bantuan apapun kecuali, peralatan

pertanian dan tunjangan jatah hidup (sembako).

▪ Bahwa saksi tidak ada diminta uang untuk dapat menempati rumah

transmigrasi tersebut.

▪ Bahwa kondisi rumah yang saksi tempati belum terpasang pintu dan

jendela kaca, papan rumah banyak dimakan ngengat, disekitar tempat

tinggal masih ada beberapa rumah yang belum selesai

pembangunannya, sebagian baru berdiri rangkanya dan sebagian

sudah ada yang roboh dan lahan berupa hutan berantara.

▪ Bahwa saksi memasang pintu dan jendela sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

22. Saksi Agus Prasetyo Wibowo, di bawah sumpah saksi pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi sejak tanggal 22

Desember 2014 dalam rangka ikut program transmigrasi berasal dari

Jakarta, sebelumnya saksi tinggal di DKI Jakarta. Keadaan rumah di

lokasi transmigrasi Liandok sangat memprihatinkan, papan yang

dipakai jelek, beralaskan tanah dan tanpa jendela, septi tank hanya

kedalaman 50 cm dan kamar mandi tidak bisa digunakan ;

▪ Bahwa saksi ikut program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil

Depnakertrans DKI Jakarta ;

▪ Bahwa lahan yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan maupun dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

- Lahan pekarangan 500 m2

- Lahan usaha 9500 m2

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131

Page 132: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 132 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Selebihnya belum menerima bantuan apapun kecuali, peralatan

pertanian dan tunjangan jatah hidup (sembako).

▪ Bahwa saksi tidak ada diminta uang untuk dapat menempati rumah

transmigrasi tersebut.

▪ Bahwa kondisi rumah yang saksi tempati belum terpasang pintu dan

jendela kaca, papan rumah banyak dimakan ngengat, disekitar tempat

tinggal masih ada beberapa rumah yang belum selesai

pembangunannya, sebagian baru berdiri rangkanya dan sebagian

sudah ada yang roboh dan lahan berupa hutan berantara.

▪ Bahwa saksi memasang pintu dan jendela sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

23. Saksi Amiruddin Nouval, di bawah sumpah saksi pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi sejak tanggal 22

Desember 2014 dalam rangka ikut program transmigrasi berasal dari

Jakarta, sebelumnya saksi tinggal di DKI Jakarta. Keadaan rumah di

lokasi transmigrasi Liandok belum dilengkapi pintu dan jendela

sehingga harus dipasang sendiri, septi tank baru dibuat setelah 2 (dua)

hari tinggal, sarana air baru terpasang setelah 1 (satu) hari tinggal,

jamban tidak bagus ;

▪ Bahwa saksi ikut program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil

Depnakertrans DKI Jakarta ;

▪ Bahwa lahan yang saksi terima dari Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan maupun dari Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

- Lahan pekarangan 500 m2

- Lahan usaha 9500 m2

- Selebihnya belum menerima bantuan apapun kecuali, peralatan

pertanian dan tunjangan jatah hidup (sembako).

▪ Bahwa saksi tidak ada diminta uang untuk dapat menempati rumah

transmigrasi tersebut.

▪ Bahwa kondisi rumah yang saksi tempati belum terpasang pintu dan

jendela kaca, papan rumah banyak dimakan ngengat, disekitar tempat

tinggal masih ada beberapa rumah yang belum selesai

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132

Page 133: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 133 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

pembangunannya, sebagian baru berdiri rangkanya dan sebagian

sudah ada yang roboh dan lahan berupa hutan berantara.

▪ Bahwa saksi memasang pintu dan jendela sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapinya.

24. Saksi Ir. Farry Freyke Liwe, MSc, setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa sekitar tahun 1995 / 1996 saksi bertugas di Dinas PU Provinsi

Sulawesi Utara, saat itu saksi kenal dengan terdakwa DENNY

KONDOY sebagai pelaksana proyek di Dinas PU Provinsi Sulawesi

Utara khususnya Bina Marga ;

▪ Bahwa terhadap penyerahan sejumlah uang berdasarkan keterangan

terdakwa DENNY KONDOY dan bukti pencatatan kartu kontrol

perusahaan terdakwa DENNY KONDOY pada :

a. Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- bertempat di

Manado;

b. Tanggal 8 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- bertempat di Kantor

Bupati Minahasa Selatan;

c. Tanggal 22 Juni 2013 sebesar Rp. 6.500.000,- bertempat di

Kantor Bupati Minahasa Selatan;

d. Tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- bertempat di

Manado;

e. Tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 12.958.453.000,- bertempat

di Manado;

f. Tanggal 15 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- bertempat

di Manado;

g. Tanggal Oktober 2013 sebesar Rp. 7.327.000,- bertempat di

Jakarta untuk membayar biaya hotel dan hiburan;

h. Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- bertempat di

Manado;

Bahwa terhadap penyerahan sejumlah uang tersebut semuanya

tidak benar.

▪ Bahwa saksi tidak pernah membantu terdakwa DENNY KONDOY

dalam pengurusan berkas proyek di Kabupaten Minahasa Selatan.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133

Page 134: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 134 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan proyek pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok tahun 2013 tersebut dan saksi tidak mengetahui

secara pasti siapa rekanan yang melaksanakan proyek pembangunan

kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013.

▪ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan pekerjaan

pembangunan kawasan transmigrasi Liandok tahun 2013.

Terhadap Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak

menanggapinya ;

25. Saksi Denny Jefry Kondoy, setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan kawasan transmigrasi

Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun

anggaran 2013-2015 yaitu :

a. Dalam pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban

keluarga tipe 36 sesuai kontrak dilaksanakan oleh PT. Andrekon

Cipta Pratama (Direktur Utama : ELFIAN YOUDI PANGALILA yang

merupakan anak menantu terdakwa) namun pelaksanaan riil di

lapangan dilaksanakan oleh saksi.

b. Dalam pembangunan jalan dan jembatan sesuai kontrak

dilaksanakan oleh CV. Harapan Niaga Kencana (Direktur Utama :

HELLEN F. KONDOY yang merupakan anak perempuan saksi)

namun pelaksanaan riil di lapangan dilaksanakan oleh terdakwa.

c. Dalam pekerjaan tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih

sesuai kontrak dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri (Direktur

Utama : HENGKIE J. KONDOY yang merupakan saudara saksi)

namun pelaksanaan riil di lapangan dilaksanakan oleh saksi.

▪ Bahwa setelah mengetahui adanya pengumuman lelang sehubungan

dengan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi Liandok Kab.

Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 dari

website, saksi menyuruh stafnya untuk mengikuti lelang tersebut.

Untuk kepentingan mengikuti lelang tersebut, saksi mempersiapkan

perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang yaitu :

a. PT. Vidi Karya (saksi menjabat sebagai Direktur Utama)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134

Page 135: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 135 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

b. PT. Karya Kasih Anugerah (Direktur Utama : CHRISTOHN L.

NANGOY)

c. CV. Karya Siaga

d. CV. Esa Keter

e. CV. Altraco

Dengan komitmen apabila sebagai pemenang akan mendapat fee

2,5% dan akhirnya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh

keluarga saksi yang dinyatakan sebagai pemenang pekerjaan.

▪ Bahwa pegawai yang saksi tugaskan untuk membuat dan memasukan

penawaran melalui e-tendering yaitu :

- Sdr. ANTON DJANI (Manager Teknik PT. Vidi Karya)

- Sdr. KRISTIAN SUMENDAP ( Staf Teknik)

▪ Bahwa pegawai yang bertugas mengurus bagian keuangan adalah

sdri. SHINTIA DEWI KUSING.

▪ Bahwa mengenai saksi pernah memberikan sesuatu kepada pihak

Pemkab. Minahasa Selatan atau Dinas terkait untuk pelaksanaan

pekerjaan ini mungkin ada, tapi saksi sudah lupa. saksi mau cek dulu

bagian pembukuan untuk memastikannya.

▪ Bahwa saksi tidak menyelesaikan 100% pekerjaan pembangunan

RTJK tahun 2013 di Liandok, melainkan hanya sekitar 64%.

▪ Bahwa saksi menerima pembayaran 100% senilai Rp. 3.358.500.000,-

terhadap pekerjaan pembangunan RTJK tahun 2013.

▪ Bahwa sampai bisa dibayarkan 100% karena pada bulan Desember

2013 sudah mau tutup anggaran, sebenarnya saksi hanya meminta

pembayaran sebesar volume pekerjaan 64% dan PPK memutuskan

kontrak secara sepihak serta bisa mengklaim jaminan pelaksanaan,

akan tetapi PPK (JOEL CH. KUMAJAS) mengatakan kepada saksi

bahwa dana proyek 100% bisa dicairkan asalkan saksi membuat

jaminan sisa pekerjaan 36% sehingga apabila tidak selsai 100% maka

bisa diklaim jaminan sisa pekerjaan. Dengan demikian maka saksi

membuat garansi bank di BNI sebesar Rp. 1.042.478.000,- dengan

menjaminkan rumah saksi di Politeknik dengan 4 buah sertifikat.

setelah itu garansi bank tersebut saksi serahkan ke JOEL KUMAJAS

selaku PPK dan beliau memprosesnya untuk pencairan dana 100% di

KPPN Manado yang selanjutnya dibayarkan ke rekening PT. Andrekon

Cipta Pratama.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135

Page 136: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 136 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa saksi menggunakan bahan baku kayu yang saksi tebang dari

proyek tebang tebas pilih dengan membeli ke sdr. JOHN PELENG

selaku Ketua Koperasi setempat yang memiliki Ijin Pengolahan Hutan.

▪ Bahwa bahan baku yang saksi gunakan untuk pembangunan RTJK di

Liandok kebanyakan adalah jenis kayu putih, selebihnya saksi sudah

lupa.

▪ Bahwa dana hasil pekerjaan RTJK tahun 2013 termasuk dana

pencairan 100% digunakan saksi untuk bayar upah pekerja, bayar

sewa alat, beli bahan bakar solar dan bayar bahan material. Untuk

pencairan dana 100% ada juga yang saksi berikan untuk Kepala Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (JEFRY

PRANG) sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan JOEL

KUMAJAS sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi

serahkan di Manado tepatnya dimana, saksi sudah lupa pada akhir

Desember 2013.

▪ Bahwa aset yang dimiliki oleh saksi yaitu :

- 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai, luas tanah 440 m2 luas bangunan

400 m2 seharga Rp. 4.500.000.000,- (dibeli tahun 2011 seharga +

Rp. 800.000.000,-) di Perumahan Materopole Tamansari Manado,

SHMnya sekarang ada di BNI Mando sebagai jaminan kredit.

- 1 (satu) unit rumah dan 1 kantor 2 lantai di atas tanah seluas +

1600 m2 dengan 4 SHM seharga Rp. 4.500.000.000,- di jalan

Politeknik BTN Angkatan Laut Kel. Kairagi II Lingk. IX Manado

SHMnya sekarang ada di BNI Manado sebagai jaminan kredit.

▪ Bahwa saksi pernah memerintahkan karyawan bernama JEAMMY

FERNANDES AER untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Kepala

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan

(JEFRY PRANG) dan kepada sdr. TRULLY BOTTO (Panitia

Pengadaan) serta menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah) untuk tiket pesawat ke Jakarta untuk Kepala Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (JEFRY

PRANG) dan MAX (staf JEFRY PRANG) di bandara Sam Ratulangi

Manado.

▪ Bahwa saksi sudah lupa jumlah total uang yang diserahkan kepada

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa

Selatan (JEFRY PRANG). Penyerahan uang tersebut pada tahun 2013,

karena mereka telah membantu saksi mendapatkan proyek RTJK

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136

Page 137: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 137 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

tahun 2013 sehingga ketika mereka ada tamu yang harus dilayani

maka mereka minta uang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi

perintahkan staf saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada

mereka.

▪ Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, mereka menelepon saksi

untuk meminta uang tersebut dan ada juga staf Kepala Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (JEFRY

PRANG) yang bernama MAX datang menyampaikan kepada saksi

bahwa Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Minahasa Selatan (JEFRY PRANG) meminta uang ;

▪ Bahwa seingat saksi tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada

Bupati Minahasa Selatan (TETTY PARUNTU) selain saksi

membuatkan kubur untuk ayah TETTY PARUNTU senilai + Rp.

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2013.

Namun akhirnya uang tersebut diganti oleh TETTY PARUNTU

langsung kepada saksi sekitar awal tahun 2014 di rumah Dinas Bupati

di Amurang ;

▪ Bahwa perusahaan-perusahaan yang saksi kelola yaitu :

- PT. CV. Wira karya Mandiri : Direktur HENGKY KONDOY

- CV. Harapan Niaga Kencana : Direktur HELLEN KONDOY

- PT. Andrekon Cipta Pratama : Direktur ELFIAN Y. PANGALILA

- PT. Vidi karya : DIrektur DENNY KONDOY

Keempat perusahaan tersebut berkantor di rumah saksi di BTN AL

Lingkungan IX Kairagi II Manado. Semua paket perjalanan (proyek)

keempat perusahaan tersebut termasuk pengelolaan keuangannya

dikelola di rumah saksi tersebut, termasuk mendaftar proyek lewat

internet semuanya di upload di rumah saksi tersebut.

▪ Bahwa urusan pembukuan dan pencatatan keuangan perusahaan

dilakukan oleh saksi SHINTIA DEWI KUSING atas perintah saksi, dan

kemudian dibuatkan kartu kontrol untuk mempermudah pengecekan.

▪ Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada saksi SHINTIA

DEWI KUSING untuk menyerahkan uang langsung kepada Bupati

Minahasa Selatan TETTY PARUNTU atau kepada terdakwa.

▪ Bahwa inisial TT dalam barang bukti kartu kontrol adalah untuk dana

taktis.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137

Page 138: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 138 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa inisial KD dalam kartu kontrol adalah untuk mencatat uang yang

diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan.

▪ Bahwa saksi pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang

kepada Sdr. EDWIN TULUNGEN, SE yang saksi ketahui merupakan

orang kepercayaan Bupati Minahasa Selatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak

pernah menerima pemberian uang dari saksi Denny Jefrie Kondoy ;

26. Saksi Joel CH. Kumajas, ST., setelah mengucapkan janji saksi pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan

keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;

▪ Bahwa saksi ada keterkaitan dengan pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara

tahun anggaran 2013 yaitu :

- Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan P2KT

Liandok tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Minahasa Selatan Nomor : Kep.02/DS/TKT/I/2013 tanggal 3 Januari

2013 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat

Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT)

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa

Selatan;

- Selaku Bendahara Pengeluaran Program PMKT Ditjen P2MKT pada

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi RI Nomor : 3 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013

Tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas

Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun

2013 ;

▪ Bahwa pada kegiatan P2KT yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) adalah Drs. JEFRY PRANG, M.Si (yang pada saat itu

menjabat Plt. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Minahasa Selatan). Selaku Pembuat Pejabat Komitmen berdasarkan

Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

adalah ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138

Page 139: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 139 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaaan Barang/ Jasa

yang meliputi :

- Spesifikasi teknis barang/ jasa;

- Harga perkiraan sendiri (HPS);

- Rancangan kontrak.

b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;

c. Menandatangani kontrak;

d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa

kepada PA/ KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada

PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/

KPA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :

a. Mengusulkan kepada PA/ KPA :

- Perubahan paket pekerjaan; dan/ atau

- Perubahan jadwal kegiatan pengadaan

b. Menetapkan tim pendukung;

c. Menetapkan tim atauu tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia barang/ jasa.

− Bahwa dasar pelaksanaan tugas selaku bendahara adalah

Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2013 (Program

Pembangunan Kawasan Transmigrasi) dengan tugas pokok

melakukan pengelolaan keuangan/ pengeluaran dan

menyetorkan sisa UP/TUP ke kas negara dengan menggunakan

formulir surat setoran bukan pajak.

▪ Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

(P2KT) Liandok tahun 2013 berasal dari APBN Kementrian Tenaga

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139

Page 140: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 140 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Kerja dan Transmigrasi RI sesuai dengan DIPA Nomor : DIPA-

026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar Rp.

6.753.475.000,- dan Revisi DIPA Nomor : DIPA-026.06.4.179036/2013

tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar Rp. 6.666.439.000,-.

▪ Bahwa sesuai pengelompokan jenis kegiatan berdasarkan petunjuk

Operasional Kegiatan tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) Tipe 36 yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon

Cipta Pratama (Direktur Utama : ELFIAN Y. PANGALILA)

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595/112/DS.TKT/III/2013

tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- masa

pelaksanaan 120 hari kalender (sampai dengan tanggal 24 Juli

2013) dengan masa pemeliharaan 120 hari kalender.

- Adendum Kontrak (I) Nomor : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11

Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan 100

unit Rumah dan Jamban Keluarga berakhir tanggal 23 Juli 2013

diubah menjadi tanggal 21 Oktober 2013.

- Adendum Kontrak (II) Nomor : 780/DSKT/X-2013 tanggal 17

Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan

100 unit Rumah dan Jamban Keluarga berakhir tanggal 21

Oktober 2013 diubah menjadi tanggal 5 Desember 2013.

- Adendum Kontrak (III) Nomor : 966/DSKT/XII-2013 tanggal 16

Desember 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan

100 unit Rumah dan Jamban Keluarga berakhir tanggal 5

Desember 2013 diubah menjadi tanggal 24 Januari 2014.

b. Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) untuk Rumah

Transmigran dan Untuk Fasilitas Umum yang dilaksankan oleh CV.

Minsel Jaya (Direktur Utama : CORY CAROLINA PONGOH)

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 566/160/DSTKT/IV/2013

tanggal 13 April 2013 nilai kontrak Rp278.020.000,- (dua ratus tujuh

puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) dengan waktu masa

pelaksanaan 120 hari kalender.

- Adendum Kontrak (I) Nomor : 535/DSTKT/VII-2013 tanggal 25

Juli 2013 yang pada pokoknya Pembangunan Sarana Air Bersih

(SAB) untuk Rumah Transmigran dan Untuk Fasilitas Umum

berakhir tanggal 10 Agustus 2013 diubah menjadi tanggal 11

November 2013.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140

Page 141: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 141 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Adendum Kontrak (I) Nomor : 770/DSKT/X-2013 tanggal 22

Oktober 2013 yang pada pokoknya Pembangunan Sarana Air

Bersih (SAB) untuk Rumah Transmigran dan Untuk Fasilitas

Umum berakhir tanggal 10 November 2013 diubah menjadi

tanggal 9 Desember 2013.

c. Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum (Pembangunan rumah

ibadah 1 unit, Puskesmas Pembantu 1 unit dan Rumah KUPT 1

unit) yang dilaksanakan oleh CV. Berkarya (Direktur Utama :

VENTJE PUSUNG) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :

566/168/DSTKT/III-2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

426.900.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu

rupiah) dengan waktu masa pelaksanaan 120 hari kalender.

- Adendum Kontrak (I) Nomor : 490/DSTKT/VII-2013 tanggal 15

Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan

Fasilitas Umum (Pembangunan rumah ibadah 1 unit,

Puskesmas Pembantu 1 unit dan Rumah KUPT 1 unit)

berakhir tanggal 23 Juli 2013 diubah menjadi tanggal 21

Oktober 2013.

- Adendum Kontrak (II) Nomor : 766/DSKT/X-2013 tanggal 17

Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan

Fasilitas Umum (Pembangunan rumah ibadah 1 unit,

Puskesmas Pembantu 1 unit dan Rumah KUPT 1 unit)

berakhir tanggal 21 Oktober 2013 diubah menjadi tanggal 30

Desember 2013.

d. Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan

oleh CV. Harapan Niaga Kencana (Direktur : HELLEN F. KONDOY)

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595/113/DS.TKT/III-2013

tanggal 23 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 818.069.000,- dengan

waktu masa pelaksanaan 120 hari kalender.

- Adendum Kontrak (I) Nomor : 497/DSTKT/VII-2013 tanggal 17

Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan Jalan

dan Jembatan berakhir tanggal 23 Juli 2013 diubah menjadi

tanggal 21 Oktober 2013.

- Adendum Kontrak (II) Nomor : 781/DSTKT/X-2013 tanggal 17

Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan

Jalan dan Jembatan berakhir tanggal 21 Oktober 2013 diubah

menjadi tanggal 5 Desember 2013.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141

Page 142: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 142 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

e. Pekerjaan Tebas, tebang, potong dan pilah kumpul bersih yang

dilaksanakan oleh CV. Wira Karya Mandiri (Direktur Utama :

HENGKIE J. KONDOY) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :

595/114/DS.TKT/III-2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

494.360.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus

enam puluh ribu rupiah) dengan waktu masa pelaksanaan 120 hari

kalender.

- Adendum Kontrak (I) Nomor : 462/DSTKT/VII-2013 tanggal 11

Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Tebas, tebang,

potong dan pilah kumpul bersih berakhir tanggal 23 Juli 2013

diubah menjadi tanggal 21 Oktober 2013.

- Adendum Kontrak (II) Nomor : 779/DSTKT/XI-2013 tanggal

17Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Tebas,

tebang, potong dan pilah kumpul bersih berakhir tanggal 21

Oktober 2013diubah menjadi tanggal 5 Desember 2013.

f. Pekerjaan supervisi pembangunan rumah transmigran dan jamban

keluarga, fasilitas umum (rumah ibadah, puskesmas pembantu,

rumag KUPT) , sarana air bersih, jalan dan jembatan, Tebas,

tebang, potong dan pilah kumpul bersih yang dilaksanakan oleh PT.

Mariolta Tumbet Abadi Jaya (Direktur utama : HANS M.

TUMANGKEN, ST, IA) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :

595/135/DS.TKT/IV-2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

205.100.000,- (dua ratus lima juta seratus ribu rupiah) dengan

waktu masa pelaksanaan 120 hari kalender. Ada juga dilakukan

addendum pekerjaan.

▪ Bahwa selaku PPK saksi pernah menetapkan HPS untuk pekerjaan-

pekerjaan tersebut. Adapun cara penyusunan HPS tersebut yaitu saksi

meminta bantuan sdr. HANS TUMANGKEN yang merupakan konsultan

(Direktur utama PT. Mariolta Tumbet Abadi Jaya) untuk menyusun HPS

atas pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebelumnya saksi tidak mengenal

konsultan tersebutdan atas petunjuk dari Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi (Drs. JEFRY PRANG) agar meminta bantuan

sdr. HANS TUMANGKEN. Pada saat itu menurut Kepala Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Drs. JEFRY PRANG) bahwa sdr.

HANS TUMANGKEN sudah berpengalaman sebagai konsultan untuk

pekerjaan yang berkaitan dengan transmigrasi.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142

Page 143: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 143 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan rumah transmigran

dan jamban keluarga, fasilitas umum (rumah ibadah, puskesmas

pembantu, rumah KUPT), sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas

tebang potong dan pilah kumpul bersih mengacu pada pedoman yang

ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

▪ Bahwa kontrak pekerjaan fasilitas umum (rumah ibadah, puskesmas

pembantu, rumah KUPT), sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas

tebang potong dan pilah kumpul bersih sudah selesai dilaksanakan dan

telah dilakukan serah terima pekerjaan. Namun untuk pekerjaan

pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga belum selesai

dilaksanakan.

▪ Bahwa pekerjaan pembangunan rumah transmigran dan jamban

keluarga yang belum selesai dilaksanakan tersebut sudah dilakukan

pembayaran sebesar 100% yang dibayarkan melalui lima termin

pembayaran, yaitu :

- Uang muka (20%) sebesar Rp. 651.549.000,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 April 2013.

- Termin I (40%) sebesar Rp. 879.591.150,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Oktober 2013.

- Termin II (60%) sebesar Rp. 521.239.200,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 November 2013.

- Termin III (100%) sebesar Rp. 1.042.478.400,- sesuai Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.

- Retensi (5%) sebesar Rp. 162.887.250,- sesuai Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.

▪ Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sebelum

pelaksanaan realisasi anggaran, saksi bersama PPK P2KT Joel

Kumajas dan Rivaners Suban selaku Bendahara P2KT dipanggil

menghadap Jefri Prang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi selaku KPA, mereka menghadap KPA di ruang kerjanya

yaitu ruang KADIS di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

▪ Bahwa saat itu KPA memberikan pengarahan terhadap pembangunan

100 RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- yang baru

mencapai fisik pekerjaan 65,05% dapat dicairkan anggaran 100%

apabila ada garansi bank sehingga dengan dasar tersebut

pembangunan 100 RTJK tipe 36 dengan nilai kontrak Rp.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143

Page 144: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 144 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

3.358.500.000,- dapat dicairkan kepada pihak PT. Andrekon Cipta

Pratama

▪ Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu saksi Rivaners Suban

sudah menginformasikan kepada terdakwa bahwa proyek Liandok ini

belum bisa dicairkan karena pekerjaan belum selesai.

▪ Bahwa saksi mendengar terdakwa kemudian berkata, “NGONI NIN

TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?” Bahwa saksi mendengar

terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang

dekat Bupati Minahasa Selatan.

▪ Bahwa selaku PPK saksi menyetujui melakukan pembayaran sebesar

100% meskipun pekerjaan belum selesai 100% karena saksi

mempertimbangkan adanya ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun

2012 yang menyebutkan apabila pekerjaan tidak selesai penyedia

diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima

puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan

dan penyedia dikenakan denda (Pasal 93 ayat 1) dengan syarat pihak

penyedia membuat jaminan (garansi bank) sesar 35% dari nilai

kontrak. Pada saat itu, pihak penyedia (PT. Andrekon Cipta Pratama)

menyerahkan garansi bank senilai Rp. 1.042.478.000,- dari Bank BNI

Kantor Cabang Utama Manado Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS

tertanggal 19 Desember 2013. Namun ternyata sampai tambahan 50

(lima puluh) hari, pekerjaan pembangunan RTJK tidak selesai

dilaksanakan oleh penyedia sehingga secara lisan pada tanggal 3

Februari 2014 saksi pernah menanyakan dan berkonsultasi tentang

jaminan (garansi bank) tersebut ke BNI Cabang Manado melalui Ibu

TRISIA dan selanjutnya saksi menindaklanjuti pada tanggal 27 Maret

2014 mengajukan klaim (melalui surat yang diterima Ibu TRISIA).

Setelah itu saksi mendapat pemberitahuan bahwa pihak penyedia (PT.

Andrekon Cipta Pratama) telah membuat jaminan baru senilai Rp.

1.042.478.000,- dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado Nomor

14/OJR/054/4778/JUMAT tertanggal 11 April 2014 dan menyerahkan

garansi bank tersebut. Selanjutnya pada bulan Mei 2014 Tim dari

Inspektorat Kemenakertrans melakukan audit pemeriksaan yang

memerintahkan untuk mencairkan jaminan ke kas negara sehingga

pada tanggal 4 Juni 2014 diajukan klaim ke BNI Cabang Utama

Manado dan karena belum ada tindak lanjut atas klaim tersebut

sehingga pada tanggal 10 Juli 2014 diajukan lagi klaim atas garansi

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144

Page 145: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 145 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

bank tersebut namun pada saat itu ada pemberitahuan dari Ibu TRISIA

bahwa garansi bank senilai Rp. 1.042.478.000,- dari Bank BNI Kantor

Cabang Utama Manado Nomor 14/OJR/054/4778/JUMAT tertanggal 11

April 2014 tersebut sudah dicairkan oleh pihak ketiga meskipun asli

garansi bank tersebut masih tersimpan di Kantor Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan. Walaupun surat

perjanjian pekerjaan ditandatangani oleh sdr. ELFIAN YOUDI

PANGALILA selaku Direktur Utama PT. Andrekon Cipta Pratama,

namun pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh DENNY KONDOY

(mertua sdr. ELFIAN Y. PANGALILA).

▪ Bahwa tindakan saksi menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100%

kepada pelaksana pekerjaan RTJK tersebut diketahui oleh Kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (Drs. JEFRY PRANG) karena sebelumnya saksi sudah

melaporkannya.

▪ Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh

PT. Mariolta Tumbet Abadi selaku Konsultan Supervisi, sampai dengan

minggu ke-37 tanggal 2-6 Desember 2013 realisasi bobot pekerjaan

pembangunan RTJK yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta

Pratama adalag sebesar 65,05%.

▪ Bahwa saksi pernah melihat secara langsung proses pelaksanaan

pekerjaan pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga

yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama. Pada saat saksi

ke lokasi bersama dengan pihak konsultan supervisi dan Ketua

Pemeriksa barang dan Jasa (sdr. MAX MANOLONG, S.Sos) pada

tanggal 6 Desember 2013 RTJK yang sudah terbangun sebanyak 88

unit namun belum fungsional dan sebanyak 12 unit baru tapak rumah.

▪ Bahwa mengenai berita acara serah terima (BAST) No.

915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013 yang disebutkan

dalam dokumen pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan

rumah transmigrasi dan jamban keluarga yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekonn Cipta Pratama sebenarnya tidak ada (belum ada) karena

pada saat itu hanya mengambil nomor sebagai syarat kelengkapan

untuk dilakukan pencairan adana di KPPN Manado. BAST tersebut

sudah pernah dibuat namun belum ditandatangani oleh Pemeriksa

Barang karena pekerjaan RTJK belum selesai dilaksanakan. Sampai

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145

Page 146: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 146 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

sekarang ini, fisik BAST No. 915/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4

Desember 2013 tidak pernah dibuat.

▪ Bahwa sehubungan dengan adanya pengajuan permintaan

pembayaran dari PT. Andrekon Cipta Pratama kemudian saksi

melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna

Anggaran yang saat itu pelaksanaan fisik baru mencapai 65% tetapi

meminta bayaran sebesar 100% serta mengingat adanya

pemberitahuan dari Kantor KPPN Manado bahwa batas waktu

pembayaran proyek tanggal 19 desember 2013. Saat itu Kepala Dinas

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. JEFRY PRANG) memberikan

petunjuk untuk menyetujui dilakukan pembayaran 100% dengan

petunjuk agar rekanan PT. Andrekon Cipta Pratama diminta untuk

memberikan garansi bank sebesar 35% dari nilai kontrak. Selanjutnya

saksi meminta kepada DENNY KONDOY untuk membuat bank garansi

tersebut. Setelah adanya garansi bank senilai Rp. 1.042.478.000,- dari

Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado No. 13/OJR/083/8375/KAMIS

tertanggal 19 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran termin

III (100%) sebesar Rp. 1.042.478.000,- sesuai SP2D tanggal 27

Desember 2013 melalui rekening PT. Andrekon Cipta Pratama di Bank

BNI (No. Rek : 8799898798 an. Andrekon Cipta Pratama).

▪ Bahwa saksi melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (Drs. JEFRY PRANG) bertempat di ruang kerja Kepala Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan namun

waktunya saksi lupa.

▪ Bahwa sebelum PT. Andrekon Cipta Pratama mengajukan permintaan

pembayaran pekerjaan termin III (100%) pernah ada dilakukan rapat

yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013 bertempat di

Hotel Central Manado yang dihadiri diantaranya :

- Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa

Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. JEFRY PRANG).

- Direktorat Pembangunan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Ditjen

P2Ktrans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 3

orang.

- Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (MAX MANOLONG)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146

Page 147: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 147 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Saksi selaku PPK

- Konsultan Supervisi (HANS TUMANKEN).

Pada rapat tersebut konsultan supervisi melaporkan bahwa

pekerjaan pembangunan RTJK yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama baru mencapai 65% dan salah satu

hasil rapat tersebut yaitu menyetujui memberikan kesempatan

kepada pelaksana pekerjaan RTJK yaitu PT. Andrekon Cipta

Pratama untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan

RTJK sampai dengan 10 Januari 2014.

▪ Bahwa proses pembayaran pekerjaan RTJK termin III (100%) sebesar

Rp. 1.042.478.400,- kepada PT. Andrekon Cipta Pratama sebagai

berikut :

a. Diawali dengan adanya surat permintaan pembayaran dari PT.

Andrekon Cipta Pratama dengan melampirkan progres pekerjaan

sebesar 65,05%.

b. Bahwa selanjutnya saksi (PPK) mengajukan surat permintaan

pembayaran (SSP) ke PPSPM (Ibu SESKA WAJONG) untuk

dibuatkan SPM dengan melampirkan : Surat Permohonan dari

pihak ketiga (rekanan), ringkasan kontrak, garansi bank senilai Rp.

1.042.478.400,- dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado No.

13/OJR/083/8375/KAMIS tertanggal 19 Desember 2013, surat

setoran pajak (SSP), NPWP dan rekening koran.

c. Selanjutnya PPSPM meneliti dan memeriksa kelengkapan

dokumen tersebut untuk dibuatkan surat perintah membayar (SPM)

dan dikirimkan ke KPPN Manado. Dalam SPM dicantumkan nama

pekerjaan, nomor kontrak, nomor BAST dan berita acara

pembayaran serta nomor rekening PT. Andrekon Cipta Pratama.

d. Kemudian KPPN menerbitkan SPPD untuk dilakukan pembayaran

kepada PT. Andrekon Cipta Pratama.

▪ Bahwa saksi menyetujui dan memproses dilakukan pembayaran

kepada pekerjaan RTJK termin III (100%) sebesar Rp. 1.042.478.400,-

kepada PT. Andrekon Cipta Pratama walaupun saksi mengetahui

progres pekerjaan baru mencapai 65,05% karena adanya garansi bank

senilai Rp. 1.042.478.400,- dari Bank BNI Kantor Cabang Utama

Manado No. 13/OJR/083/8375/KAMIS tertanggal 19 Desember 2013.

▪ Bahwa terkait adanya garansi bank senilai Rp. 1.042.478.400,- dari

Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado No. 13/OJR/083/8375/KAMIS

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147

Page 148: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 148 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

tertanggal 19 Desember 2013, saksi meminta garansi bank karena

pada saat saksi menerima permohonan pembayaran 100% padahal

progres pekerjaan PT. Andrekon Cipta Pratama baru mencapai 65,05%

sehingga saksi meminta petunjuk kepada Kepala Dinas selaku KPA

mengenai hal tersebut dan oleh Kepala Dinas selaku KPA, saksi

disuruh menanyakan ke KPPN Manado dan dari KPPN mengatakan

bahwa bisa dibayarkan 100% tetapi harus ada garansi bank. Setelah

itu saksi menyampaikan hal tersebut kepada KPA kemudian saksi juga

menyampikan kepada DENNY KONDOY untuk membuat dan

menyerahkan garansi bank. Setelah menerima garansi bank senilai Rp.

1.042.478.400,- dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Manado No.

13/OJR/083/8375/KAMIS tertanggal 19 Desember 2013, saksi

melaporkan kepada kepada Kepala Dinas selaku KPA dan kemudian

saksi diminta untuk mengecek keaslian garansi bank tersebut di Kantor

BNI Cabang Manado. Stelah melakukan pengecekan di Kantor BNI

Cabang Manado kepada sdr. TRISIA (costumer service khusus

jaminan bank) dan mendapat keterangan bahwa garansi bank tersebut

asli diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Manado. Setelah saksi

melaporkan keterangantersebut kepada Kepala Dinas selaku KPA

selanjutnya saksi diperintahkan untuk memproses pembayaran

pekerjaan RTJK termin III (100%) tersebut.

▪ Bahwa orang dari PT. Andrekon Cipta Pratama yang sering

berhubungan dengan saksi selaku PPK dalam kaitannya dengan

pelaksanaan pekerjaan pembangunan RTJK tersebut adalah DENNY

KONDOY, JANCE KONDOY (adik DENNY KONDOY) dan HENGKY

KONDOY (saudara DENNY KONDOY). Selain pekerjaan tersebut,

DENNY KONDOY juga merupakan pelaksana lapangan pekerjaan

pembangunan jalan dan jembatan dan pekerjaan tebas, tebang, potong

dan pilah kumpul bersih. Pada beberapa kali pertemuan, DENNY

KONDOY sering mengatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakannya

tersebut selalu dilaporkan kepada Bupati Minahasa Selatan

(CHRISTIANI EUGENIA PARUNTU).

▪ Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada pekerjaan yang dilaksanakan

oleh DENNY KONDOY tersebut ada arahan atau campur tangan dari

Bupati Minahasa Selatan, namun DENNY KONDOY sering menyebut-

nyebut nama Bupati Minahasa Selatan.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148

Page 149: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 149 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

▪ Bahwa berkaitan dengan garansi bank, uang tersebut masih ada

karena sertifikat bank garansi asli masih berada di tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak

pernah memerintahkan dilakukan pembayaran 100% ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

atau pendapat Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang

memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ir. OSCAR HANS KASEKE, MT.

Riwayat Pekerjaan Ahli :

- CPNS (Dosen) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado

tahun 1983;

- PNS (Dosen) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado

tahun 1984;

- Ketua Jurusan Teknik Sipil pada Universitas Sam Ratulangi

Manado tahun 1988;

- Sekretaris Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Universitas

Sam Ratulangi Manado tahun 1994;

- Kepala Laboratorium Transportasi pada Fakultas Teknik jurusan

Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2006;

- Kepala Laboratorium Teknik Perkerasan Jalan dan Bandar Udara

pada Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Sam

Ratulangi Manado tahun 2010 s/d sekarang.

▪ Bahwa ahli pernah diminta untuk memberikan keterangan/ pendapat

sebagai ahli dalam perkara pidana baik di tingkat penyidikan maupun di

muka pengadilan sebagai berikut :

a. Sebagai ahli dalam penyidikan TPK Pembangunan jalan alternatif di

Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.

b. Penyidikan TPK Pembangunan kawasan transmigrasi di Kab.

Minahasa Tenggara tahun 2012.

c. Penyidikan TPK Pembangunan perumahan nelayan di Kab.

Bolaang Mongondow tahun 2012.

d. Penyidikan TPK Pembangunan laboratorium mikro teaching UNIMA

di Tomohon tahun 2011.

e. Penyidikan TPK Pembangunan jembatan bailey di Kab. Kep. Talaud

tahun 2007.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149

Page 150: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 150 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

f. Penyidikan dan memberikan keterangan di Pengadilan terkait

perkara TPK Pembangunan 20 konstruksi jembatan di Dinas PU

Kab. Kep. Talaud tahun 2011/2012.

g. Penyidikan TPK konstruksi penahan ombak di Matabulu Kab.

Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.

h. Penyidikan TPK Pembangunan terminal Dungingi Gorontalo tahun

2015.

▪ Bahwa spesifikasi ilmu dan keahlian ahli di bidang teknik sipil.

▪ Bahwa benar ahli bersama Ir. RONNY E. PANDALEKE, MT pernah

melakukan pemeriksaan atas kegiatan pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan, khususnya pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit yang dibangun pada tahhun anggaran 2013 dengan

nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh

delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama. Adapun pemeriksaan pekerjaan tersebut

berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam

Ratulangi Manado Nomor : 2642/UN12.7/KP/2015 tanggal 24 Agustus

2015 yang menugaskan Ir. OSCAR HANS KASEKE, MT dan Ir.

RONNY E. PANDALEKE, MT. Keduanya melakukan pemeriksaan

pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 di lokasi transmigrasi Desa

Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan.

▪ Bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013, diawali dengan melakukan

penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak den lampiran-

lampirannya, selanjutnya dilakukan peninjauan hasil pekerjaan

langsung ke lokasi transmigrasi Desa Liandok Kec. Tompaso Baru

Kab. Minahasa Selatan hasil dan melakukan pemeriksaan dengan cara

mendatangi dan memeriksa satu per satu dari bangunan rumah

transmigrasi yang dibangun mencakup elemen-elemen bagian dari

konstruksi rumah tinggal yang sudah jadi mulai dari bangunan bawah

sampai ke bangunan atas sebagaimana tercantum dalam gambar

rencana lampiran dari dokumen kontrak. Pemeriksaan dengan melihat

kondisi yang ada dan teramati pada saat pemeriksaan. Selanjutnya

untuk memperoleh selisih nilai hasil pekerjaan terhadap kontrak

pekerjaan maka berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan tersebut

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150

Page 151: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 151 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

kemudian dihitung kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana

dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak terlaksana.

Bahwa metode yang dilakukan menggunakan standarisasi yaitu :

1. SNI 03-2445-1991 spesifikasi kayu gergajian untuk bangunan

rumah;

2. SNI 03-2847-2002 tata cara perencanaan struktur beton.

Dan berpedoman pada spesifikasi teknis rumah transmigrasi dan

jamban keluarga tipe 36 non panggung yang diterbitkan Kementrian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

▪ Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli dan tim lakukan atas pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 di lokasi transmigrasi Desa

Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan sebagaimana

yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli

Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Liandok Kab. Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara. Pembangunan

rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 sebanyak 100 unit

tahun anggaran 2013 dapat dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan

dan temuan sebagai berikut :

a. BAGIAN DARI BANGUNAN BAWAH RUMAH TIPE 36

- Pada gambar rencana seharusnya setiap tiang utama terdapat

pasangan batu umpak untuk peletakan bawah ujung tiang.

Mestinya untuk setiap bangunan rumah terdapat 12 buah

pasangan batu umpak, namun kenyataannya di semua unit rumah

yang dibangun tidak ada satupun konstruksi umpak ini dibuat.

Peletakan tiang hanya di atas sebuah batu dan malahan ada yang

hanya langsung di atas tanah.

- Elevansi (ketinggian) lantai rumah seharusnya berada 30 cm di

atas permukaan tanah di halaman rumah atau dengan kata lain

permukaan tanah di halaman rumah minus 30 cm di bawah

permukaan lantai. Dari semua bangunan rumah baik yang sudah

didiami maupun yang belum didiami tidak ada satupun yang

dibuat demikian.

- Diantara tiang rumah satu ke tiang lainnya dalam garis saling

tegak lurus semestinya dipasang balok slof beton (bertulang) yang

berfungsi sebagai pengikat lateral antar tiang supaya tidak mudah

berpindah tempat, dan juga berfungsi sebagai penahan tanah di

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151

Page 152: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 152 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

bawah lantai yang ada di dalam bangunan agar ketinggian lantai

dapat terjaga.

- Lantai bangunan rumah dalam gambar renacana tercantum

berupa cor beton setebal 5 cm di atas tanah timbunan padat dan

lapis pasir urug setebal 5 cm tidak dikerjakan demikian. Hanya

dilakukan plesteran setebal + 2 cm dan langsung di atas

permukaan tanah.

b. BAGIAN DARI BANGUNAN ATAS RUMAH TINGGAL TIPE 36

- Tiang-tiang utama yang digambar berukuran 10x10 cm, namun

setelah diperiksa tidak ada satupun dari rumah tinggal yang sudah

berdiri menggunakan balok kayu berukuran demikian. Yang ada

hanya antara 5x7 cm dan 5x10 cm untuk semua unsur balok, baik

untuk tiang utama, tiang pembantu dan juga balok-balok lainnya

yang melintang sampai dengan kuda-kuda atas dan gording

pemikul penutup atap.

- Detail sambungan balok rangka atap tidak ada satupun dibuat

sesuai dengan gambar rencana.

- Penggunaan papan untuk dinding tidak sesuai dengan rancangan

dari segi ketebalannya. Papan untuk dinding rumah yang dalam

spesifikasi teknik tercantum tebal 2,0 cm=20mm, namun yang

terpasang di semua bangunan hanya setebal 10 mm sampai

dengan 15 mm.

- Kayu yang digunakan merupakan jenis kayu dengan mutu yang

sangat rendah. Adapun kondisi penggunaan kayu di bangunan

atas ditemukan rangka atap tidak sesuai, dimensi kayu balok dan

tiang terlalu kecil, ketebalan papan 10 mm (1 cm), tipisnya papan

menyebabkan lengkung, tiang berukuran kecil dan dinding tipis,

ketebalan dinding paling besar 15 mm, engsel pintu menggunakan

karet bekas, tripleks daun pintu hanya satu sisi luar dan

penggunaan kayu yang tidak layak pakai.

c. JAMBAN KELUARGA

- Semua septik tank tidak dibangun sesuai gambar design.

- Plat beton bertulang penutup lubang septik tank yang seharusnya

berupa plat beton bertulang dengan tebal 10 cm dan dibuat pre-

cast, hanya berupa beton cor mutu rendah dengan ketebalan

kurang dari 7 cm dan hanya di cor in-situ di atas papan mal

(bekesting) yang tidak dilepas dan tanpa besi tulangan.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152

Page 153: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 153 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Lubang galian yang seharusnya dengan kedalaman total 2,00 m

dan dilengkapi peresapan hanya dibuat sedalam kurang dari 50

cm tanpa peresapan.

- Pasangan dinding bata di sekeliling lubang bagian atas septik tank

tidak dikerjakan.

- Pipa bangunan PVC diameter 1,5” setinggi 1,3 m tidak terpasang.

- Pipa pembuangan kotoran dari kloset seharusnya diamteter 4”

tapi yang terpasang hanya 3”.

d. BANGUNAN-BANGUNAN YANG TIDAK SELESAI

- Semua bangunan rumah tinggal, ternyata tidak diselesaikan 100%

sesuai dengan kontrak.

- Terdapat beberapa rumah yang dianggap sudah selesai namun

setelah diperiksa ternyata tidak sesuai dengan kontrak.

- Ditemukan juga ada rumah yang belum dibangun sama sekali.

▪ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 di lokasi transmigrasi Desa

Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan, setelah dihitung

kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana dilanjutkan dengan

analisa harga pekerjaan yang tidak terlaksana, atas hasil pekerjaan

tersebut ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kontrak total sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus

sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh

puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian

sebagai berikut :

No

Nomor

Bangunan

RTJK

Jumlah Harga

Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)

1 Nomor 1

s/d 10

335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75

2 Nomor 11

s/d 20

335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01

3 Nomor 21

s/d 30

335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71

4 Nomor 31

s/d 40

335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46

5 Nomor 41

s/d 50

335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68

6 Nomor 51

s/d 60

335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63

7 Nomor 61 335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153

Page 154: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 154 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

s/d 70

8 Nomor 71

s/d 80

335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86

9 Nomor 81

s/d 90

335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47

10 Nomor 91

s/d 100

335.859.011,43 - 335.859.001,43

Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan

tanggapan ;

2. Ir. RONNY ESTEFANUS PANDALEKE, MT

▪ Bahwa benar ahli sebagai ahli dalam perkara pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa selatan Provinsi Sulawesi

Utara tahun anggaran 2013 ada Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik

Universitas Sam Ratulangi Nomor : 2678/UN12.7/KP/2015 tanggal 27

Agustus 2015.

▪ Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli yaitu sebagai berikut :

RIWAYAT PEKERJAAN :

- Tahun 1989-1990 Konsultan;

- Tahun 1991-1993 Direktur Teeknik CV. Saweko Citra;

- Tahun 1993-saat ini sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Sam

Ratulangi Manado;

- Tahun 2010-saat ini diangkat sebagai Kepala Laboratorium Struktur

dan Matrial Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.

▪ Bahwa ahli pernah diminta untuk memberikan keterangan/ pendapat

sebagai ahli dalam perkara pidana baik di tingkat penyidikan maupun di

muka pengadilan sebagai berikut :

a. Sebagai ahli dalam penyidikan TPK Pembangunan jalan

alternatif di Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.

b. Penyidikan TPK Pembangunan kawasan transmigrasi di Kab.

Minahasa Tenggara tahun 2012.

c. Penyidikan TPK Pembangunan perumahan nelayan di Kab.

Bolaang Mongondow tahun 2012.

d. Penyidikan TPK Pembangunan laboratorium mikro teaching

UNIMA di Tomohon tahun 2011.

e. Penyidikan TPK Pembangunan jembatan bailey di Kab. Kep.

Talaud tahun 2007.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154

Page 155: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 155 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

f. Penyidikan dan memberikan keterangan di Pengadilan terkait

perkara TPK Pembangunan 20 konstruksi jembatan di Dinas PU

Kab. Kep. Talaud tahun 2011/2012.

g. Penyidikan TPK konstruksi penahan ombak di Matabulu Kab.

Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.

h. Penyidikan TPK Pembangunan terminal Dungingi Gorontalo

tahun 2015.

▪ Bahwa spesifikasi ilmu dan keahlian ahli di bidang teknik sipil.

▪ Bahwa benar ahli bersama Ir. OSCAR HANS KASEKE, MT pernah

melakukan pemeriksaan atas kegiatan pembangunan kawasan

transmigrasi Liandok Kab. Minahasa Selatan, khususnya pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit yang dibangun pada tahhun anggaran 2013 dengan

nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh

delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama. Adapun pemeriksaan pekerjaan tersebut

berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam

Ratulangi Manado Nomor : 2642/UN12.7/KP/2015 tanggal 24 Agustus

2015 yang menugaskan Ir. OSCAR HANS KASEKE, MT dan Ir.

RONNY E. PANDALEKE, MT. Keduanya melakukan pemeriksaan

pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 di lokasi transmigrasi Desa

Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan.

▪ Bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013, diawali dengan melakukan

penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak den lampiran-

lampirannya, selanjutnya dilakukan peninjauan hasil pekerjaan

langsung ke lokasi transmigrasi Desa Liandok Kec. Tompaso Baru

Kab. Minahasa Selatan hasil dan melakukan pemeriksaan dengan cara

mendatangi dan memeriksa satu per satu dari bangunan rumah

transmigrasi yang dibangun mencakup elemen-elemen bagian dari

konstruksi rumah tinggal yang sudah jadi mulai dari bangunan bawah

sampai ke bangunan atas sebagaimana tercantum dalam gambar

rencana lampiran dari dokumen kontrak. Pemeriksaan dengan melihat

kondisi yang ada dan teramati pada saat pemeriksaan. Selanjutnya

untuk memperoleh selisih nilai hasil pekerjaan terhadap kontrak

pekerjaan maka berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan tersebut

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155

Page 156: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 156 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

kemudian dihitung kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana

dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak terlaksana.

Bahwa metode yang dilakukan menggunakan standarisasi yaitu :

1. SNI 03-2445-1991 spesifikasi kayu gergajian untuk bangunan

rumah;

2. SNI 03-2847-2002 tata cara perencanaan struktur beton.

Dan berpedoman pada spesifikasi teknis rumah transmigrasi dan

jamban keluarga tipe 36 non panggung yang diterbitkan Kementrian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

▪ Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli dan tim lakukan atas pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 di lokasi transmigrasi Desa

Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan sebagaimana

yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli

Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Liandok Kab. Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara. Pembangunan

rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 sebanyak 100 unit

tahun anggaran 2013 dapat dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan

dan temuan sebagai berikut :

a. BAGIAN DARI BANGUNAN BAWAH RUMAH TIPE 36

- Pada gambar rencana seharusnya setiap tiang utama terdapat

pasangan batu umpak untuk peletakan bawah ujung tiang.

Mestinya untuk setiap bangunan rumah terdapat 12 buah

pasangan batu umpak, namun kenyataannya di semua unit rumah

yang dibangun tidak ada satupun konstruksi umpak ini dibuat.

Peletakan tiang hanya di atas sebuah batu dan malahan ada yang

hanya langsung di atas tanah.

- Elevansi (ketinggian) lantai rumah seharusnya berada 30 cm di

atas permukaan tanah di halaman rumah atau dengan kata lain

permukaan tanah di halaman rumah minus 30 cm di bawah

permukaan lantai. Dari semua bangunan rumah baik yang sudah

didiami maupun yang belum didiami tidak ada satupun yang

dibuat demikian.

- Diantara tiang rumah satu ke tiang lainnya dalam garis saling

tegak lurus semestinya dipasang balok slof beton (bertulang) yang

berfungsi sebagai pengikat lateral antar tiang supaya tidak mudah

berpindah tempat, dan juga berfungsi sebagai penahan tanah di

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156

Page 157: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 157 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

bawah lantai yang ada di dalam bangunan agar ketinggian lantai

dapat terjaga.

- Lantai bangunan rumah dalam gambar renacana tercantum

berupa cor beton setebal 5 cm di atas tanah timbunan padat dan

lapis pasir urug setebal 5 cm tidak dikerjakan demikian. Hanya

dilakukan plesteran setebal + 2 cm dan langsung di atas

permukaan tanah.

b. BAGIAN DARI BANGUNAN ATAS RUMAH TINGGAL TIPE 36

- Tiang-tiang utama yang digambar berukuran 10x10 cm, namun

setelah diperiksa tidak ada satupun dari rumah tinggal yang sudah

berdiri menggunakan balok kayu berukuran demikian. Yang ada

hanya antara 5x7 cm dan 5x10 cm untuk semua unsur balok, baik

untuk tiang utama, tiang pembantu dan juga balok-balok lainnya

yang melintang sampai dengan kuda-kuda atas dan gording

pemikul penutup atap.

- Detail sambungan balok rangka atap tidak ada satupun dibuat

sesuai dengan gambar rencana.

- Penggunaan papan untuk dinding tidak sesuai dengan rancangan

dari segi ketebalannya. Papan untuk dinding rumah yang dalam

spesifikasi teknik tercantum tebal 2,0 cm=20mm, namun yang

terpasang di semua bangunan hanya setebal 10 mm sampai

dengan 15 mm.

- Kayu yang digunakan merupakan jenis kayu dengan mutu yang

sangat rendah. Adapun kondisi penggunaan kayu di bangunan

atas ditemukan rangka atap tidak sesuai, dimensi kayu balok dan

tiang terlalu kecil, ketebalan papan 10 mm (1 cm), tipisnya papan

menyebabkan lengkung, tiang berukuran kecil dan dinding tipis,

ketebalan dinding paling besar 15 mm, engsel pintu menggunakan

karet bekas, tripleks daun pintu hanya satu sisi luar dan

penggunaan kayu yang tidak layak pakai.

c. JAMBAN KELUARGA

- Semua septik tank tidak dibangun sesuai gambar design.

- Plat beton bertulang penutup lubang septik tank yang

seharusnya berupa plat beton bertulang dengan tebal 10

cm dan dibuat pre-cast, hanya berupa beton cor mutu

rendah dengan ketebalan kurang dari 7 cm dan hanya di

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157

Page 158: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 158 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

cor in-situ di atas papan mal (bekesting) yang tidak dilepas

dan tanpa besi tulangan.

- Lubang galian yang seharusnya dengan kedalaman total

2,00 m dan dilengkapi peresapan hanya dibuat sedalam

kurang dari 50 cm tanpa peresapan.

- Pasangan dinding bata di sekeliling lubang bagian atas

septik tank tidak dikerjakan.

- Pipa bangunan PVC diameter 1,5” setinggi 1,3 m tidak

terpasang.

- Pipa pembuangan kotoran dari kloset seharusnya diamteter

4” tapi yang terpasang hanya 3”.

d. BANGUNAN-BANGUNAN YANG TIDAK SELESAI

- Semua bangunan rumah tinggal, ternyata tidak diselesaikan 100%

sesuai dengan kontrak.

- Terdapat beberapa rumah yang dianggap sudah selesai namun

setelah diperiksa ternyata tidak sesuai dengan kontrak.

- Ditemukan juga ada rumah yang belum dibangun sama sekali.

▪ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas pekerjaan

pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit tahun anggaran 2013 di lokasi transmigrasi Desa

Liandok Kec. Tompaso Baru Kab. Minahasa Selatan, setelah dihitung

kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana dilanjutkan dengan

analisa harga pekerjaan yang tidak terlaksana, atas hasil pekerjaan

tersebut ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kontrak total sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus

sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh

puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian

sebagai berikut :

No

Nomor

Bangunan

RTJK

Jumlah Harga

Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)

1 Nomor 1

s/d 10

335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75

2 Nomor 11

s/d 20

335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01

3 Nomor 21

s/d 30

335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71

4 Nomor 31

s/d 40

335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46

5 Nomor 41

s/d 50

335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158

Page 159: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 159 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

6 Nomor 51

s/d 60

335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63

7 Nomor 61

s/d 70

335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27

8 Nomor 71

s/d 80

335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86

9 Nomor 81

s/d 90

335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47

10 Nomor 91

s/d 100

335.859.011,43 - 335.859.001,43

Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan

tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan

memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos

terhitung bulan Juli 2012 s/d 31 Desember 2014 berdasarkan Surat

Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor 800 / 761 / BKDD / VII

/ 2012 tanggal 3 juli 2012. Kemudian terdakwa menjabat sebagai

Kadisnakertranssos terhitung 31 Desember 2014 sampai dengan

sekarang berdasarkan SK Bupati Minahasa Selatan.

• Bahwa tugas selaku Plt Kadisnakertranssos adalah mengkoordinasikan

program dan kegiatan di lingkungan sosnakertrans berdasarkan Surat

Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan.

• Bahwa pada tahun 2013, Kabupaten Minahasa Selatan ada menerima

bantuan dari pusat untuk program P2MKT (Program Pembinaan

Masyarakat Transmigrasi) dengan dana (terlampir dalam DIPA) dan

program P2KT (Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi)

dengan dana (terlampir dalam DIPA).

• Selanjutnya proses permohonan adalah sebagai berikut :

- Usulan program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dari Kabid

Transmigrasi yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Selatan

(terlampir) selanjutnya dari Bupati Minahasa Selatan mengusulkan

kepada Gubernur Sulawesi Utara (berisi anggaran yang diperlukan

dan item kegiatan) dan dari Gubernur diteruskan kepada

Kementerian.

- Setelah dibahas oleh pihak Kementerian dan mendapat persetujuan

dari pihak Kementerian maka Kementerian memasukan ke dalam

DIPA tugas pembantuan Kab. Minahasa Selatan.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159

Page 160: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 160 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Setelah dimasukan kedalam DIPA tugas pembantuan Kab.

Minahasa Selatan kemudian terdakwa diundang ke Kementerian

untuk menerima DIPA yang ditindaklanjuti dengan proses penelitian

dan penelaahan DIPA, perencanaan dan pelaksanaan barang dan

jasa.

• Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

berdasarkan berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RI No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang/

Jasa (KPB) tanggal 4 Januari 2013 dengan lampiran tugas sesuai

dengan Petunjuk Operasional Kegiatan dari Dirjen P2KT yaitu :

- Melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran

pada satuan kerja yang bersangkutan;

- Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- Mencermati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;

- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

- Membebankan pengeluaran anggaran pada satuan kerja yang

bersangkutan;

- Memerintahkan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan

belanja negara (APBN);

- Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/ Pejabat

Pengadaan Barang/ Jasa, Pantia Pemeriksa dan Penerima Barang/

Jasa, Petugas Akuntansi Keuangan dan Barang Milik Negara,

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pembuat Daftar gaji

untuk Pusa, Pemegang uang muka (PUM) di lingkungan satker

yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan;

- Membentuk unit akuntansi keuangan dan barang milik negara pada

satuan kerja yang bersangkutan;

- Melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan

terhadap pembukuan bendahara pengeluaran dan bendahara

penerimaan;

- Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;

- Menyampaikan laporan keuangan dan rekening pemerintah pada

satuan kerja yang bersangkutan.

• Bahwa dana untuk kegiatan program P2KT (Pembinaan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi) di Kabupaten Minahasa Selatan dipergunakan

sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160

Page 161: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 161 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

- Pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36

sebanyak 100 unit;

- Pembangunan fasilitas umum seperti puskesmas pembantu, rumah

Kepala UPT dan pembangunan rumah ibadah;

- Pembangunan jalan dan jembatan;

- Tebang, potong dan pilah kumpul bersih;

- Pembangunan sarana air bersih;

- Supervisi.

Proses pelaksanaan dilakukan dengan metode pelelangan umum

dengan 6 (enam) paket, dimana salah satu paket tersebut adalah :

Paket pekerjaan pembangunan 100 (seratus) unit rumah

transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 dengan nilai pagu dan

HPS Rp. 3.400.000.000,- pelaksana kegiatan PT. Andrekon Cipta

Pratama dengan nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,-

• Bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan sekarang berdasarkan hasil

pemeriksaan konsultan sebesar 65%.

• Bahwa pada bulan Desember 2013 dengan tanggal terdakwa lupa,

sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ada memanggil konsultan (HEIN

TUMANGKEN) dengan PPK (JOEL) ke ruangan terdakwa tepatnya di

ruangan Kadisnakertranssos komplek Kantor Bupati Minahasa Selatan

untuk mengevaluasi kegiatan, saat itu terdakwa bertanya kepada

konsultan tentang progres pelaksanaan pekerjaan RTJK dan masalah

yang dihadapi di lapangan kemudian HEIN TUMANGKEN menjawab

pemborong sulit untuk diatur sehingga sampai dengan Desember 2013

progres pekerjaan masih 65%. Selanjutnya setelah mendengar hal

tersebut terdakwa memerintahkan PPK untuk membuat teguran

kepada pemborong agar pemborong mempercepat pekerjaannya.

Setelah selesai pembicaraan terdakwa dengan PPK dan Konsultan

tersebut, selanjutnya untuk kegiatan tersebut dibayarkan 100% dengan

kronologis sebagai berikut :

- Pelaksana kegiatan mengajukan perpanjangan waktu kepada PPK.

Selanjutnya PPK melapor kepada terdakwa perihal permohonan

perpanjangann tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada PPK

apa ada peraturan yang menjadi dasar untuk perpanjangan waktu

selanjutnya PPK menjawab ada yaitu Perpres Nomor 70 dengan

syarat pelaksana kegiatan membuat garansi bank dan terdakwa

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161

Page 162: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 162 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

juga bertanya dan memerintahkan PPK untuk pengecekan di KPPN

Manado apakah garansi bank tersebut dapat dijadikan dasar untuk

perpanjangan waktu.

- Setelah PPK melakukan penngecekan ke KPPN Manado perihal

garansi bank tersebut dan dijawab bahwa garansi bank bisa

dijadikan dasar untuk perpanjangan waktu sekaligus pembayaran

100% selanjutnya terdakwa memerintahkan PPK (JOEL KUMAJAS)

untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Bahwa terdakwa mengetahui saat pencairan tersebut pekerjaan masih

belum selesai 100%, akan tetapi sebelum pembayaran 100% terdakwa

melaksanakan rapat dan memerintahkan PPK kalau tidak bisa

dicairkan jangan dipaksakan untuk dicairkan.

• Bahwa selaku KPA sehubungan dengan pembayaran kepada

pelaksana kegiatan PT Andrekon Cipta Pratama tidak ada dokumen

yang terdakwa tanda tangani.

• Bahwa prosedur pencairan dana dari Pengguna barang ke penyedia

barang (PT. Andrekon Cipta Pratama) adalah sebagai berikut :

- PT. Andrekon Cipta Pratama mengajukan permohonan pembayaran

(termin) kepada PPK dengan melampirkan bukti-bukti kemajuan

pekerjaan di lapangan, selanjutnya PPK menugaskan Konsultan

Pengawas (CV. Mariolta) melakukan pengecekan ke lapangan

setelah dibuatkan laporan telah sesuai selanjutnya dilaporkan

kepada PPK.

- PPK membuat berita acara kemajuan pekerjaan bersama konsultan

yang selanjutnya diteruskan ke penguji SPM (HELENA A.Z.

WAJONG, SE) untuk dilakukan penelitian dan setelah dinyatakan

benar maka diterbitkan SPM.

• Bahwa terdakwa ada melakukan pengecekan perihal pencairan

tersebut dengan cara memanggil penerbit SPM, PPK dan Bendahara.

• Bahwa untuk pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban

keluarga tipe 36 sebanyak 100 unit setiap bulannya terdakwa

melaporkan ke Kementerian.

• Bahwa perihal garansi bank nomor 14/OJR/054/4778/JUMAT yang

dikeluarkan BNI, terdakwa ada memerintahkan PPK (sebelum

dilakukan pembayaran 100%) untuk melakukan pengecekan ke BNI

dan setelah dilakukan pengecekan PPK melaporkan kepada terdakwa

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162

Page 163: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 163 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

bahwa garansi tersebut asli dan memang benar uang tersebut ada di

BNI.

• Bahwa dengan kapasitas terdakwa selaku Kepala Dinas di bulan

Oktober 2014, terdakwa memerintahkan PPK untuk memanggil sdr.

ELFIAN guna mengetahui niat dan kesanggupan yang bersangkutan

sehingga dibuatlah surat pernyataan yang berisi pernyataan

kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100%.

• Bahwa terdakwa mengetahui perihal pekerjaan RTJK yang

dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama tersebut sudah cair

100% meskipun progres pekerjaan masih 65% karena ada jaminan.

• Bahwa selaku KPA terdawa tidak mencegah terjadinya pembayaran

100% karena pada saat terdakwa ke PPK dan dijawab oleh PPK

bahwa ada jaminan dari pemborong oleh karenanya terdakwa

memerintahkan PPK melaksanakan sesuai dengan ketentuan.

• Bahwa pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013 dalam

setiap rapat staf terdakwa ada memerintahkan kepada PPK untuk

dibuat pemutusan kontrak dan sisa dana disetorkan ke kas negara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan

beberapa alat bukti surat-surat dan barang bukti lainnya yang telah

dilakukan penyitaan berupa :

Alat Bukti Surat :

Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27 Agustus 2015,

Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Type 36

sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013 ;

Barang Bukti :

1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No : DIPA -

025.06.4.179036/2013

2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan

(POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan 2013.

3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan

Tahun Anggaran 2013

4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Selatan Tahun 2013

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163

Page 164: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 164 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No :

Kep 02 / DS,TKT / I / 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan

Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan.

6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No : 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013

7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013

8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan

Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe 36

(RJTK) Nomor : 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 PT.

Andekron Cipta Pratama

9. Asli SPM No : 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran Uang

Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT. Andekron Cipta

Pratama

10. Asli SPM No : 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran Termin I

(40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama

11. Asli SPM No : 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran Termin 2

(60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama

12. Asli SPM No : 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Termin

(100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama

13. Asli SPM No : 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Retensi

(5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama

14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal 2-

6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK

15. Asli Adendum kontrak No : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013

antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan PT.

Andekron Cipta Pratama

16. Asli Adendum kontrak No : 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17 Oktober

2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

dengan PT. Andekron Cipta Pratama

17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No :

878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164

Page 165: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 165 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan

Pengawas

18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No :

904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur

Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan

Pengawas

19. Asli Surat Berita Acara Rapat No : 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat

Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa Selatan

20. Asli Surat Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati

Minahasa Selatan

21. Asli surat pernyataan PT. ANDRKON CIPTA PRATAMA oktober

2014.

22. Asli surat laporan Nomor : 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April 2013

kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan program

/ kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013.

23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP

Kabupaten Minahasa Selatan.

24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi Nomor :

38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada Bupati Minahasa

Selatan.

25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT

tahun 2013 No. Dipa026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012

kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans.

26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program

pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas

Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor : 278 / IJ / AHP / II / 2014

tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.

27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor : 566/135/DSTKT/IV/2013

tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK,

fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas tebang

potong pila kumpul bersih PT. MARIOLTA TUMBET ABADI.

28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan

jamban keluarga tipe 36 non panggung.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165

Page 166: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 166 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November 2013.

30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember 2013.

31. Asli laporan pelaksaan hasil pelaksanaan tender program / kegiatan

pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Nomor :

230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran.

32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap terima

penempatan Nomor : 688/BMS/XII-2013 tanggal 2 Desember 2013

kepada Gubernur Sulawesi Utara.

33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan

pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor : 62 / DISHUT /

MS / II / 2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara kesepakatan.

34. Asli surat berita acara rapat Nomor : 839 / DSTKT / XI-2013 tanggal

04 November 2013.

35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor : 650 /

DS.TKT / X / 2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT

Kemenakertrans R.I.

36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor : 539 /

DS.TKT / VIII / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

Propinsi Sulawesi Utara.

37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013.

38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014.

39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2013.

40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014.

41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No:13 / OJR / 83 /

8375 / KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari :

a. Asli Garansi Bank No:13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19

Desember 2013.

b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT.

ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166

Page 167: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 167 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

c. Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT

ANDREKON CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang

Manado 18 Desember 2013.

d. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.

e. Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan

rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK)

Nomor : 02 / BAST / DSTKT / XII-2013

f. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 /

DS.TKT / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

3.358.500.000,-

g. Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur

Jenderal Pembendarahan Nomor : Per-42/PB2013

h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan

Garansi Bank Nomor : (1) 2013 / MNM / PPGB-002 (plafond

Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal 25 Maret 2013.

42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No:14 / OJR / 054 /

4778 / JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari :

a. Copy Bank Garansi No : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11

April 2014.

b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT

ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014.

c. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA.

d. Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi

Bank dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi

Bank No : 248/DSTKT/IV tanggal 3 April 2014 kepada

Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk,

Kantor Cabang Utama Manado.

e. Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur

Jenderal Pembendaharaan Nomor : Per-42/PB 2013.

f. Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi).

g. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595

/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

3.358.500.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167

Page 168: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 168 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan

Garansi Bank Nomor : (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon

Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal tanggal 3 April

2014

43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negra Indonesia Nomor :

190/DS.TKT/III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala Otoritas Jasa

Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.

44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat

diselesaikan Nomor : 231/DSTKT/III/2014 kepada PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.

45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor :

487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.

46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA Nomor : MNM/2/155 tanggal 21 Juli 2014 kepada Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.

47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT. VIDI KARYA

2013.

48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat.

49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang

pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010.

50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDREKON CIPTA

PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS

DANIEL ISMAWI ,S.H. SK. Menteri Kehakiman R.I tanggal 8

November 1989.

51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT. VIDI KARYA

Group tahun 2013.

52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih , air kotor,

bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa Selatan.

53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati

pekerjaan relling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.

53.091.000,-

54. Kartu kontrol atas nama BUSRO.

55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan

instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem

atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp. 15.000.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168

Page 169: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 169 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas nama

KOMET.

57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS.

58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO

59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.

60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.

61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.

62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan

pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR (AMANG).

63. Kartu kontrol atas nama “TT” proyek kantor Bupati, Pagar dan Guest

House.

64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD.

65. Kartu kontrol nama FI.

66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN.

67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN.

68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan

atas nama JANTJE.

69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan

atas nama DIDI nilai kontrak Rp. 541.000.000,-

70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati Minsel

pekerjaan pemasangan alaram atas nama AGUS.

71. Kartu kontrol atas nama BUSRO.

72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel dan

rumah dinas B. Minsel.

73. Perjanjian subkontrak Nomor : 02 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal

tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.

74. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal

tujuh bulan September dua ribu tiga belas.

75. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / CV.HNK / IV/ 2 013

pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru tanggal empat april dua ribu tiga belas.

76. Perjanjian subkontrak Nomor : 03 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal

tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169

Page 170: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 170 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah liandok.

78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program Pembangunan

Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan pembangunan jalan dan

jembatan lokasi SP.3 Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran

2013.

79. Permintaan uang upah kerja ( KAS BON) proyek rumah dinas minsel.

80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan mekanikal

plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan.

81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas minsel.

82. Surat tentang hasil kerja.

83. Surat pengeluaran uang.

84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name :

SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukan dalam tas

warna hitam merek vaio.

85. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna hitam.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

lebih lanjut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perlu

dikemukakan bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara

Pemeriksaan persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam putusan ini, dan harus dianggap sebagai telah dimuat pula

selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,

keterangan ahli serta keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan

bukti surat yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta - fakta

sebagai berikut ;

1. Bahwa benar terdakwa Drs. Jefry Prang, M.Si adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan pada

tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawali dengan terlebih

dahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos terhitung bulan

Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat

Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor : 800/761 / BKDD / VII

/ 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwa menjabat sebagai Kepala

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabvupaten Minahasa

Selatan terhitung 31 Desember 2014 sampai dengan sekarang

berdasarkan SK Bupati Minahasa Selatan.;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170

Page 171: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 171 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

2. Bahwa benar dalam kapasitas dan jabatan tersebut, terdakwa Drs. Jefry

Prang, MSi juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan

Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa

Pengguna Barang / Jasa (KPB) ;

3. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, telah pula ditunjuk sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Joel CH. Kumajas, ST.

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : Kep.02 / DS / TKT /

1 / 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan

Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan ;

4. Bahwa dalam pengelolaan anggaran dana Program Ketenagakerjaan

dan Ketransmigrasian tahun 2013, maka telah pula ditunjuk sebagai

Pejabat penguji SPP dan SPM yakni H.A.Z. Wajong, ST sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 3

Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola

Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas

Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun

2013 ;

5. Bahwa benar Tahun Anggaran 2013 terdapat kegiatan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang berasal dari

APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang

merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan

lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor:

DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar

Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-026.06.4.179036 /

2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai yang dianggarkan

sebesar Rp.6.666.439.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh enam

juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

6. Bahwa dalam DIPA tersebut terdapat bagian mata anggaran yang

diperuntukkan bagi paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171

Page 172: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 172 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

dan Jamban Keluarga (RTJK) untuk sebanyak 100 (seratus) unit type 36

dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar empat ratus

tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2013 berdasarkan DIPA Nomor : 426.06..4.179036/2013 ;

7. Bahwa benar berdasarkan dokumen pengadaan, maka untuk kegiatan

pengadaan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)

sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah dilakukan lelang

umum dengan jenis pelelangan pemilihan langsung secara elektronik

(e-tendering) dengan metode pasca kualifikasi 1 file system gugur ;

8. Bahwa benar dalam pelaksanaan lelang terhadap paket kegiatan

pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigransi dan Jamban

Keluarga (RTJK) Type 36 dikuti oleh 5 perusahanan atau calon

penyedia jasa, yakni CV. Kita Waya, PT. Karya Murni Anugherah, PT.

Karya Kasih Anungerah, dan PT. Andrekon Cipta Pratama, dan PT. Vidi

Karya, selanjutnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah

PT. Andrekon Cipta Pratama, dengan Direkturnya Elfian Youdi

Pangalila, dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.358.500.000,- (tiga

milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100 (seratus) unit Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36 di Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III / 2013

tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.358.500.000,-

(tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),

yang ditandatangtangani oleh Joel CH. Kumajas, ST selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerjua dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku pihak Pemberi

Pekerjaan dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT. Andrekon

Cipta Pratama selaku pihak Penyedia Jasa, namun dalam kenyataannya

pelaksanaan pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh Denny Jefry Kondoy

selaku pemilik / owner sesungguhnya dari PT. Andrekon Cipta Pratama,

sedangkan Direktur Elfian Youdi Pangalila hanyalah bersifat formalitas ;

10. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengalami

keterlambatan maka dibuat Addendum Kontrak (1) Nomor : 469 /

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172

Page 173: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 173 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

DSTKT / VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan

Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 dirubah

menjadi tanggal 21 Oktober 2013, dan selanjutnya ternyata pekerjaan

Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)

belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor :

780 / DSKT / X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya

Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan

Jamban Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah

menjadi tanggal 5 Desember 2013 ;

11. Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama dengan Direkturnya Elfian Youdi

Pangalila sebagai pihak Penyedia Jasa, dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)

sebanyak 100 (seratus) unit, type 36 di Desa Liandok Kecamatan

Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, sepenuhnya dikendalikan

dan dilaksanakan oleh Denny Jefry Kondoy dimana di persidangan

terungkap pula fakta bahwasanya Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama

yakni Elfian Youdi Pangalila adalah menantu dari Denny Jefry Kondoy ;

12. Bahwa realisasi dari kontrak paket kegiatan Pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga sebanyak 100 (seratus) unit type 36

tersebut, telah dicairkan dana dengan termyn sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D

Nomor : 391592 D / 049 / 112 tertanggal 3 April 2013 dengan

jumlah Rp 671.700.000,- dipotong pajak PPH sebesar Rp.

20.151.000,- total yang dibayarkan sebsar Rp. 651.549.000,- ;

2. Pembayaran kedua termin I (satu) dengan progress pekerjaan

sebesar 40% berdasarkan SP2D Nomor : 418673D / 049 / 112

tertanggal 17 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 906.795.000,-

dipotong pajak PPH Rp. 27.203.850,- total yang dibayarkan sebesar

Rp. 879.591.150,- ;

3. Pembayaran termin kedua dengan progress pekerjaan sebesar

60% berdasarkan SP2D Nomor : 421330 D / 049 / 112 tertanggal

1 November 2013 dengan jumlah Rp. 537.360.000,- potong PPH

Rp. 16.120.800,- total yang dibayarkan Rp. 521.239.200,-

4. Pembayaran termin III dengan progress pekerjaan sebesar Rp.

100% berdasarkan SP2D Nomor : 434609 D / 049 / 112 tertanggal

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173

Page 174: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 174 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

27 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 1.074.720.000,- potong PPH

Rp. 32.241.600,- total yang dibayarkan Rp. 1.042.478.400,-

5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor :

434674 D tertanggal 27 Desember 2013 ;

Pembayaran mana langsung ditransfer ke rekening Bank BNI atas

nama PT. Andrekon Cipta Pratama Nomor : 8799898798 ;

13. Bahwa benar sebelum dilaksanakan pencairan / pembayaran termyn ke

III untuk pembayaran 95 % (Sembilan puluh lima persen) sejumlah Rp.

1.074.720.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh

ribu rupiah) belum potong pajak, dan pembayaran termyn ke IV untuk

pembayaran retensi 5 % (lima persen) sejumlah Rp.162..887.260,-

(seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua

ratus enam puluh rupiah), terungkap pula fakta bahwasanya terdakwa

Drs. Jefry Prang, MSi telah memanggil Jeol CH. Kumajas, ST selaku

PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah

membayar (SPM) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan serta Rivanners S.I. Suban, ST selaku

Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

ke ruangan terdakwa Drs. Jefry Pranfg, MSi .dan ketika itu terdakwa

Drs. Jefry Prang MSi mengatakan menanyakan kemungkinan untuk

dilakjukan pencairan 100 % (seratus persen) atas dana kegiatan

pembangunan RTJK di Desa Liandok, namun oleh PPK Joel CH

Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, ST

telah dijelaskan bahwa pencairan sebesar 100 % (seratus persen)

belum dapat dicairkan karena pekerjaan baru mencapai 65, 05 % (enam

puluh lima koma nol lima persen), namun ketika itu pula terdakwa

mengatakan “NGONI NIN TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE

ORANG?”, dan terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok

adalah orang dekat Bupati Minahasa Selatan.;

14. Bahwa benar pencairan dana kegiatan pembangunan RTJK type 36 di

Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan

untuk termyn ke III dan IV sebesar 100 (seratus persen) dilaksanakan

dengan alasan adanya penerbitan garansi bank dari Bank BNI 46 KCU

Manado dengan Nomor : 2013 / MNM / PPGB-002 tanggal 25 Maret

2013 dengan plafond garang bank sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua

milyar rupiah) dan kemudian adanya perpanjangan garansi bank

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174

Page 175: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 175 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Nomor : 14 / OJR / 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 201, akan tetapi

ternyata garansi bank dimaksud tidap dapat dicairkan untuk menutupi

kerugian akibat tidak terselesaikan pekerjaan tersebut ;

15. Bahwa pencairan dana 100 % (seratus persen) dilakukan berdasarkan

kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung sebagai

berikut :

▪ Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan

Jamban Keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III / 2013

tanggalo 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,- ;

▪ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 02 / BAST / DSTKT /

XII-2013 tanggal 4 Desember 2013 ;

▪ Format garansi bank ;

▪ Surat Pernyataan berlaku surut dari PT. Andrekon Cipta Pratama ;

16. Bahwa PT. Andrekon Cipta Pratama dalam kenyataannya di lapangan

tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan

Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit untuk type 36 di

Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan,

sesuai dengan realisasi pembayaran sebesar 100 % (seratus persen),

dimana dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) sebagaimana

Laporan Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 37 tanggal 2 Desember

sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 oleh Konsultan Supervisi /

Pengawas Lapangan dalam hal ini PT. Mariolta Tumbet Abadi ternyata

prestasi pekerjaan hanya mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma

nol lima persen), dimana dari jumlah yang seharusnya 100 (seratus) unit

RTJK sebagaimana tertuang dalam kontrak, ternyata yang terbangun

hanya mencapai jumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi

siap ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya

baru berupa rangka dinding dan rangka atap ; Hal mana sesuai pula

dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Bidang Tehnik Sipil

dari Fakultas Tehnik Universitas Sam Ratulangi Manado, dimana

terdapat temuan atas hasil pekerjaan tersebut, yakni : ditemukan selisih

nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sejumlah Rp.

2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima

ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh

enam per seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175

Page 176: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 176 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

No

Nomor

Bangunan

RTJK

Jumlah Harga

Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)

1 Nomor 1

s/d 10

335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75

2 Nomor 11

s/d 20

335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01

3 Nomor 21

s/d 30

335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71

4 Nomor 31

s/d 40

335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46

5 Nomor 41

s/d 50

335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68

6 Nomor 51

s/d 60

335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63

7 Nomor 61

s/d 70

335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27

8 Nomor 71

s/d 80

335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86

9 Nomor 81

s/d 90

335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47

10 Nomor 91

s/d 100

335.859.011,43 - 335.859.001,43

Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26

17. Bahwa benar di persidangan terungkap pula fakta bahwa kualitas rumah

dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah

sangat rendah, bahkan rumah yang sudah siap dihuni ketika ditempati

oleh para transmigran masih banyak yang belum terpasang pintu, dan

jendela kaca, septi tank hanya kedalaman 50 cm, kamar mandi tidak

bisa digunakan ;

18. Bahwa pembayaran atau pencairan atas seluruh dana proyek

Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa

Liandok Kecamatan Tompaso Baru hingga mencapai 100 % (seratus)

persen) adalah dilaksanakan atas perintah secara lisan dari terdakwa

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada para Pengelola

Keuangan proyek aquo, dalam hal ini kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) Joel CH. Kumajas, ST, Pejabat Penandatangan SPM

dalam hal ini H.A.Z. Wajong serta Bendahara Pengeluaran Rivanners

S.I. Suban, ST., dengan dalih telah ada jaminan berupa : garansi bank

dari BNI 46 KCU Kota Manado, sehingga atas perintah dari terdakwa

tersebut, maka dana proyek dicairkan, padahal garansi bank tersebut

sampai sekarang tidak dapat dicairkan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176

Page 177: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 177 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

19. Bahwa yang mengajukan permohonan atas seluruh pembayaran /

pencairan dana proyek, mulai dari pembayaran Uang Muka hingga

pembayaran retensi / biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie Kondoy,

meskipun dalam dokumen permohonan pembayaran ditandatangani

oleh Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama yakni Elfian Youdi Pangalila ;

20. Bahwa yang mengelola dana proyek dan pekerjaan Pembangunan

Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Di Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Tahun

Anggaran 2013 adalah Denny Jefry Kondoy, sedangkan Direktur

perusahaan Elfian Youdi Pangalila status keberadaannya dalam

perusahaan PT. Andrekon Cipta Pratama hanya bersifat formalistik, dan

sama sekali tidak tahu dan memahami serta tidak pernah melaksanakan

pekerjaan tersebut, kecuali hanya sekedar menandatangani dokumen

penawaran, dokumen kontrak, dokumen permohonan pencairan dan

dokumen penarikan dana yang dicairkan ;

21. Bahwa benar selisih pembayaran dengan nilai atau prestasi pekerjaan

yang tidak sesuai dengan kontrak sejumlah Rp.2.491.577.176,26 (dua

milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh

ribu seratus tujuh puluh enam koma puluh enam), mengakibatkan

timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada terdakwa

adalah berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan

diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat

(1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang

Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177

Page 178: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 178 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Subsidair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan

diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor

: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas,

maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair,

bilamana dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan

dipertimbangkan lagi, namun bilamana dakwaan primair tidak terbukti,

maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa

melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat

(1), (2) dan (3) Undang- undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Secara melawan hukum ;

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau

yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor

1398 K / Pid / 1994, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi

kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap

orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178

Page 179: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 179 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan

pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan

terungkap bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi adalah orang yang

beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum dan terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yakni : Joel CH.

Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanner S.I. Suban, ST, Roy Y.A.

Sumangkut, ST, MT,Silvia Feronika Bimbahati, SPt, Trully Jansen Enroy

Bott, ST, Harits Lokas, ST, Anike M. Waroka, Henitje A. Tumanken,

terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi. sebagai

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat

Keputusan Menteri Tanaga kerja R.I. Nomor : 4 tahun 2013 tanggal 4

Januari 2013, terbukti bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi diangkat

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa Pengguna Barang / Jasa

Satuan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka

Majelis berpendapat terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi yang dengan

identitas dan kapasitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum, telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur “setiap

orang” ;

Ad. 2. Unsur “ Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”

menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 ; mencakup

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179

Page 180: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 180 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam

penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor : 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut

mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan

hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti

materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian

perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-

undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang

dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup

perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian

materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan

sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat

dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI

Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

mengikat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan

melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli

2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil,

dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yakni : Joel CH.

Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanners S.I. Suban, ST, Roy Y.A.

Sumangkut, ST, MT,Silvia Feronika Bimbahati, SPt, Trully Jansen Enroy

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180

Page 181: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 181 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Bott, ST, Harits Lokas, ST, Anike M. Waroka, Henitje A. Tumanken,

terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, M.Si adalah

seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawali

dengan terlebih dahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos

terhitung bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014

berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor :

800/761 / BKDD / VII / 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwa

menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabvupaten Minahasa Selatan terhitung 31 Desember 2014 sampai dengan

sekarang berdasarkan SK Bupati Minahasa Selatan.;

Menimbang, bahwa dalam kapasitas dan jabatan tersebut, terdakwa

Drs. Jefry Prang, MSi juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan

Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa

Pengguna Barang / Jasa (KPB) ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja

(Satker) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi terdapat kegiatan

Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) dengan lokasi Kawasan

Liandok untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) tipe 36 sebanyak 100 (seratus) unit dengan pagu anggaran

sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan

juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, telah pula

ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Joel CH.

Kumajas, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : Kep.02 / DS / TKT /

1 / 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

(P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181

Page 182: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 182 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran dana Program

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013, maka telah pula

ditunjuk sebagai Pejabat penguji SPP dan SPM yakni H.A.Z. Wajong, ST

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor : 3 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan

Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana

Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun

2013 ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 terdapat kegiatan

Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang

berasal dari APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang

merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi

Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor : DIPA-

026.06.4.179026 / 2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan nilai sebesar

Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-026.06.4.179036 / 2013

tanggal 11 September 2013 dengan nilai yang dianggarkan sebesar

Rp.6.666.439.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam DIPA tersebut terdapat bagian mata

anggaran yang diperuntukkan bagi paket kegiatan Pembangunan Rumah

Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) untuk sebanyak 100 (seratus)

unit type 36 dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar

empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2013 berdasarkan DIPA Nomor : 426.06..4.179036/2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, maka untuk

kegiatan pengadaan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)

sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah dilakukan lelang umum

dengan jenis pelelangan pemilihan langsung secara elektronik (e-tendering)

dengan metode pasca kualifikasi 1 file system gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Roy. Y.A.

Sumangkut, ST, MT, Silvia Feronika Bimbahati, SPt, Trully Jansen Enroy

Botto,ST; dalam pelaksanaan lelang / tender terhadap paket kegiatan

pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigransi dan Jamban

Keluarga (RTJK) Type 36 dikuti oleh 5 perusahanan atau calon penyedia

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182

Page 183: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 183 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

jasa, yakni CV. Kita Waya, PT. Karya Murni Anugherah, PT. Karya Kasih

Anungerah, dan PT. Andrekon Cipta Pratama, dan PT. Vidi Karya,

selanjutnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Andrekon

Cipta Pratama, dengan Direkturnya Elfian Youdi Pangalila, dengan nilai

penawaran sebesar Rp.3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh

delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Joel CH.

Kumajas, ST, Denny Jefrie Kondoy, Elfian Youdi Pangalila serta keterangan

terdakwa diperoleh fakta bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100

(seratus) unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36 di

Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan

dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III

/ 2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai kontrak adalah sebesar

Rp.3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus

ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Joel CH. Kumajas, ST selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku pihak Pemberi Pekerjaan

dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama

selaku pihak Penyedia Jasa, namun dalam kenyataannya pelaksanaan

pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh Denny Jefrie Kondoy selaku pemilik /

owner sesungguhnya dari PT. Andrekon Cipta Pratama, sedangkan Direktur

Elfian Youdi Pangalila hanyalah bersifat formalitas ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan

tersebut mengalami keterlambatan maka dibuat Addendum Kontrak (1)

Nomor : 469 / DSTKT / VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya

Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan

Jamban Keluarga (RTJK) berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 dirubah

menjadi tanggal 21 Oktober 2013, dan selanjutnya ternyata pekerjaan

Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)

belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor : 780

/ DSKT / X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan

Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi tanggal

5 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Antoneta Pahimaneng, AMd AB, Jeammy Fernandes Aer, Morche Jefts

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183

Page 184: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 184 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Oktavianus Weol, Shitia Dewi Kusing, terungkap fakta bahwa PT. Andrekon

Cipta Pratama dengan Direkturnya Elfian Youdi Pangalila sebagai pihak

Penyedia Jasa, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit,

type 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa

Selatan, sepenuhnya dikendalikan dan dilaksanakan oleh Denny Jefry

Kondoy dimana di persidangan terungkap pula fakta bahwasanya Direktur

PT. Andrekon Cipta Pratama yakni Elfian Youdi Pangalila adalah menantu

dari Denny Jefrie Kondoy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.A.Z. Wajong

dan Rivanners S.I. Suban, ST terungkap fakta bahwa realisasi pembayaran

dari paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah

dicairkan dengan termyn sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor :

391592 D / 049 / 112 tertanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp

671.700.000,- dipotong pajak PPH sebesar Rp. 20.151.000,- total yang

dibayarkan sebsar Rp. 651.549.000,- ;

2. Pembayaran kedua termin I (satu) dengan progress pekerjaan sebesar

40% berdasarkan SP2D Nomor : 418673D / 049 / 112 tertanggal 17

Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 906.795.000,- dipotong pajak PPH Rp.

27.203.850,- total yang dibayarkan sebesar Rp. 879.591.150,- ;

3. Pembayaran termin kedua dengan progress pekerjaan sebesar 60%

berdasarkan SP2D Nomor : 421330 D / 049 / 112 tertanggal 1

November 2013 dengan jumlah Rp. 537.360.000,- potong PPH Rp.

16.120.800,- total yang dibayarkan Rp. 521.239.200,-

4. Pembayaran termin III dengan progress pekerjaan sebesar Rp. 100%

berdasarkan SP2D Nomor : 434609 D / 049 / 112 tertanggal 27

Desember 2013 dengan jumlah Rp. 1.074.720.000,- potong PPH Rp.

32.241.600,- total yang dibayarkan Rp. 1.042.478.400,-

5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor : 434674 D

tertanggal 27 Desember 2013 ;

Pembayaran mana langsung ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama

PT. Andrekon Cipta Pratama Nomor : 8799898798 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184

Page 185: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 185 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Joel CH Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanners S.I. Suban, ST, terungkap

fakta hukum bahwa sebelum dilaksanakan pencairan / pembayaran termyn

ke III untuk pembayaran 95 % (Sembilan puluh lima persen) sejumlah Rp.

1.074.720.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh

ribu rupiah) belum potong pajak, dan pembayaran termyn ke IV untuk

pembayaran retensi 5 % (lima persen) sejumlah Rp.162..887.260,- (seratus

enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam

puluh rupiah) ; terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi telah memanggil Joel CH.

Kumajas, ST selaku PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatangan

Surat Perintah membayar (SPM) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan serta Rivanners S.I. Suban, ST

selaku Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan

Transmigrasi ke ruangan terdakwa Drs. Jefry Pran, MSi .dan ketika itu

terdakwa Drs. Jefry Prang MSi mengatakan menanyakan kemungkinan

untuk dilakjukan pencairan 100 % (seratus persen) atas dana kegiatan

pembangunan RTJK di Desa Liandok, namun oleh PPK Joel CH Kumajas,

ST, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, ST telah

dijelaskan bahwa pencairan sebesar 100 % (seratus persen) belum dapat

dicairkan karena pekerjaan baru mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma

nol lima persen), namun ketika itu pula terdakwa mengatakan “NGONI NIN

TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?”, dan terdakwa menjelaskan

bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang dekat Bupati Minahasa

Selatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Joel CH. Kumajas dan Rivanners S.I. Suban, ST serta keterangan terdakwa

Drs. Jefry Prang, MSi, menyatakan bahwa pencairan dana kegiatan

pembangunan RTJK type 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru

Kabupaten Minahasa Selatan untuk termyn ke III dan IV sebesar 100 %

(seratus persen) dilaksanakan dengan alasan adanya penerbitan garansi

bank dari Bank BNI 46 KCU Manado dengan Nomor : 2013 / MNM / PPGB-

002 tanggal 25 Maret 2013 dengan plafond garang bank sebesar

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kemudian adanya perpanjangan

garansi bank Nomor : 14 / OJR / 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 201,

akan tetapi ternyata garansi bank dimaksud tidap dapat dicairkan untuk

menutupi kerugian akibat tidak terselesaikan pekerjaan tersebut ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185

Page 186: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 186 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Joel CH Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanners S.I. Suban, ST, terungkap

fakta hukum bahwa pencairan dana 100 % (seratus persen) dilakukan

berdasarkan kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung

sebagai berikut :

▪ Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan

Jamban Keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III / 2013

tanggalo 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,- ;

▪ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII-

2013 tanggal 4 Desember 2013 ;

▪ Format garansi bank ;

▪ Surat Pernyataan berlaku surut dari PT. Andrekon Cipta Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi…H.A.Z. Wajong

serta keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa sampai sekarang ini

secara fisik dokumen berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil

Pekerjaan Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII-2013 tanggal 4 Desember

2013 tidak pernah dibuat dan tidak pernah ada, sehingga oleh karena itu

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST)

aquo hanyalah BAST fiktif, hanya untuk dicantumkan dalam dokumen

pencairan guna menjadi kelengkapan pencairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Henitje A. Tumanken, ST, selaku Konsultan supervise dari PT. Mariolta

Tumbet Abadi, serta keterangan Ahli yakni Ir. Oscar Hans Kaseke, MT dan

Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, MT, terungkap fakta hukum bahwa PT.

Andrekon Cipta Pratama dalam kenyataannya di lapangan tidak

menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit untuk type 36 di Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, padahal realisasi

pembayaran telah dilaksanakan sebesar 100 % (seratus persen), dimana

dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) sebagaimana Laporan

Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 37 tanggal 2 Desember sampai

dengan tanggal 6 Desember 2013 oleh Konsultan Supervisi / Pengawas

Lapangan dalam hal ini PT. Mariolta Tumbet Abadi ternyata prestasi

pekerjaan hanya mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma nol lima

persen), dimana dari jumlah yang seharusnya 100 (seratus) unit RTJK

sebagaimana tertuang dalam kontrak, ternyata yang terbangun hanya

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186

Page 187: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 187 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

mencapai jumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi siap

ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya baru

berupa rangka dinding dan rangka atap ; Hal mana sesuai pula dengan

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Bidang Tehnik Sipil dari Fakultas

Tehnik Universitas Sam Ratulangi Manado, dimana terdapat temuan atas

hasil pekerjaan tersebut, yakni : ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak

sesuai dengan kontrak sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat

ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh

puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian

sebagai berikut :

No

Nomor

Bangunan

RTJK

Jumlah Harga

Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)

1 Nomor 1

s/d 10

335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75

2 Nomor 11

s/d 20

335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01

3 Nomor 21

s/d 30

335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71

4 Nomor 31

s/d 40

335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46

5 Nomor 41

s/d 50

335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68

6 Nomor 51

s/d 60

335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63

7 Nomor 61

s/d 70

335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27

8 Nomor 71

s/d 80

335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86

9 Nomor 81

s/d 90

335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47

10 Nomor 91

s/d 100

335.859.011,43 - 335.859.001,43

Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di

persidangan, yakni : Kurniawan Satria, Agus Prasetyo Wibowo, Amiruddin

Nouval, serta keterangan para ahli terungkap pula fakta bahwa kualitas

rumah dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah

sangat rendah, bahkan rumah yang sudah siap dihuni ketika ditempati oleh

para transmigran masih banyak yang belum terpasang pintu, dan jendela

kaca, septi tank hanya terdapat kedalaman 50 cm, kamar mandi tidak bisa

digunakan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187

Page 188: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 188 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Joel CH Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong dan Rivanners S.I. Suban, ST,

terungkap fakta bahwa pembayaran atau pencairan atas seluruh dana

proyek Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa

Liandok Kecamatan Tompaso Baru hingga mencapai 100 % (seratus)

persen) adalah dilaksanakan atas perintah secara lisan dari terdakwa selaku

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada para Pengelola Keuangan proyek

aquo, dalam hal ini kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Joel CH.

Kumajas, ST, Pejabat Penandatangan SPM dalam hal ini H.A.Z. Wajong

serta Bendahara Pengeluaran Rivanners S.I. Suban, ST., dengan dalih telah

ada jaminan berupa : garansi bank dari BNI 46 KCU Kota Manado, sehingga

atas perintah dari terdakwa tersebut, maka dana proyek dicairkan, padahal

garansi bank tersebut sampai sekarang tidak dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan atas seluruh

pembayaran / pencairan dana proyek, mulai dari pembayaran Uang Muka

hingga pembayaran retensi / biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie

Kondoy, meskipun dalam setiap dokumen permohonan pembayaran

ditandatangani oleh Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama yakni : Elfian

Youdi Pangalila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Harits Lokas, ST dan Anika M. Waroka dalam kekapasitas mereka selaku

Panitia Pemeriksa Barang, terungkap fakta bahwa para saksi tersebut tidak

pernah menandatangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST),

karena pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100 % (seratus

persen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis

menyimpulkan : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 02 / BAST /

DSTKT / XII – 2013 tanggal 4 Desember 2013 adalah tidak sah, karena

dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,

terbukti bahwasanya terdakwa telah memerintahkan agar dana proyek

Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran

2013 dicairkan atau dibayarkan seluruhnya, padahal ketika itu terdakwa

telah mengetahui bahwa prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188

Page 189: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 189 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Andrekon Cipta Pratama baru mencapai 65,05 % (enam puluh lima koma

nol lima persen) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) yang memerintahkan untuk merealisasikan pencairan atau

pembayaran seluruh dana proyek tersebut hingga 100 % (seratus persen)

sementara prestasi pekerjaan yang diterima dari Penyedia Jasa PT.

Andrekon Cipta Pratama hanya mencapai 65,05 % (enam puiluh lima koma

nol lima persen) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan sebagai berikut :

▪ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara ;

a. Pasal 18 ayat (1) :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk

menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan,

dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN /

APBD”.

b. Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi :

“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak

penagih.

2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/

kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan

barang/jasa

3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan

4) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran

pengeluaran yang bersangkutan

5) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.”

c. Pasal 18 ayat (3) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

d. Pasal 21 ayat (1) :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189

Page 190: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 190 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum

barang dan/atau jasa diterima.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

maka Mejelis berpendapat bahwa terdakwa Drs. Jefriy Prang, MSi telah

melakukan perbuatan melawan hukum namun terdakwa melakukan

perbuatan melawan hukum terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi berkaitan erat

dengan kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program

Program Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT)

Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga menurut hemat Majelis, perbuatan

tersebut lebih tepat untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan yang

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan hukum

tersebut di atas, maka terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi tidak terbukti

melakukan perbuatan secara perbuatan melawan hukum sebagaimana

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak

memenuhi unsur perbuatan secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1)

Undang-undang Nomor : 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor : 31 Tahun 1999, maka unsur selanjutnya sebagaimana dalam

dakwaan primair tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga oleh

karena itu Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa harus dibebaskan dari

Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Subsidair, yakni : pasal 3 jo.

Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang

unsur-unsurnya sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190

Page 191: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 191 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

1. Setiap orang ;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi ;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau

yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang”, Majelis telah

mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, maka oleh karena itu

Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis

pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan

dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam

dakwaan subsidair ini telah terpenuhi yaitu : Drs. Jefry Prang, MSi ;

Ad. 2 . Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi “ ;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut Majelis hakim

adalah perkataan lain dari kata “dengan sengaja”, dimana kata dengan

sengaja mengandung arti bahwa si pelaku mengetahui apa yang

dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan tujuannya ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzetttelijk” baik di

di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van

Toelichting (M.v.T) telah diartikan sebagai willens en wetens. Willens

artinya “menghendaki” sedangkan wetens artinya “mengetahui”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan”

adalah sama artinya mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh

lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari

pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan

unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya

dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam

ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191

Page 192: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 192 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

“menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari

pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika,

Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 96 dan 38) ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin

sipembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apa yang dimaksud dengan

tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin

si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan

(menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ( Drs. Adami

Chazawi, SH, “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”

Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua,

April 2005, halaman 235 dan 54) ;

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam

menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan

negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu

korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan

penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan

yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan

suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa Menurut Van Ben Mulen dan Van Hattum,

menyatakan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang

secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, sedangkan perbaikan

tersebut hampir bersifat hukum harta kekayaan. Pakar hukum Moyan dan

Large Mayer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan

keuntungan yang sepatutnya terbatas dibidang ekonomi.

“Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

(pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Menimbang, bahwa unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang

lain atau suatu korporasi merupakan unsur yang melekat dengan unsur delik

perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan

unsur ini bersamaan pula dengan mempertimbangkan unsur delik perbuatan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192

Page 193: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 193 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Ad. 3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisi

ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka

Jakarta, disebutkan bahwa pengertian dari :

“Menyalahgunakan gunakan“ adalah melakukan sesuatu yang tidak

sebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

melakukan sesuatu ( halaman 1272 ) ;‘

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam

mencapai maksud dan tujuan, alat media ( halaman 999 ) ;

“Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi,

fungsi dinas jabatan ( halaman 448 ) ;

“Kedudukan” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal

untuk melakukan pekerjaan atau jabatan ( halaman 278 ) ;

Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat

dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di

dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan

jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak

pidana korupsi

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam

kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat

dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja

atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari

pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya

“Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang

dimaksud dengan kata “kedudukan”: Istilah “kedudukan” di samping

perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan

“fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga

mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk

undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 193

Page 194: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 194 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai

Negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar

suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak

pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan

kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada isti lah kedudukan atau

fungsi.”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana

korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat ;

Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah

yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh

Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku

oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang

perseorangan swasta ;

Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan

Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892

K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa

terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena

kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV,

telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1971 ;

Dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang

tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak

pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak

memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun

jabatan fungsional.

2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau

perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh

oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu

dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 194

Page 195: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 195 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri ;

b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau

perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi

dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada

karena kedudukan saja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan kata

karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yakni : Joel CH.

Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanners S.I. Suban, ST, Roy Y.A.

Sumangkut, ST, MT,Silvia Feronika Bimbahati, SPt, Trully Jansen Enroy

Bott, ST, Harits Lokas, ST, Anike M. Waroka, Henitje A. Tumanken,

terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, M.Si adalah

seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan diawali

dengan terlebih dahulu menjabat sebagai Plt.mud Kadisnakertranssos

terhitung bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014

berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Minahasa Selatan Nomor :

800/761 / BKDD / VII / 2012 tanggal 3 juli 2012, kemudian terdakwa

menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabvupaten Minahasa Selatan terhitung 31 Desember 2014 sampai dengan

sekarang berdasarkan SK Bupati Minahasa Selatan.;

Menimbang, bahwa dalam kapasitas dan jabatan tersebut, terdakwa

Drs. Jefry Prang, MSi juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan

Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa

Pengguna Barang / Jasa (KPB) ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja

(Satker) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi terdapat kegiatan

Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) dengan lokasi Kawasan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 195

Page 196: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 196 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Liandok untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) tipe 36 sebanyak 100 (seratus) unit dengan pagu anggaran

sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan

juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, telah pula

ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Joel CH.

Kumajas, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : Kep.02 / DS / TKT /

1 / 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

(P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran dana Program

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013, maka telah pula

ditunjuk sebagai Pejabat penguji SPP dan SPM yakni H.A.Z. Wajong, ST

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor : 3 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan

Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana

Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun

2013 ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 terdapat kegiatan

Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang

berasal dari APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang

merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi

Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor : DIPA-

026.06.4.179026 / 2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan nilai sebesar

Rp.6.753.475.000,- dan REVISI DIPA nomor : DIPA-026.06.4.179036 / 2013

tanggal 11 September 2013 dengan nilai yang dianggarkan sebesar

Rp.6.666.439.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta empat

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam DIPA tersebut terdapat bagian mata

anggaran yang diperuntukkan bagi paket kegiatan Pembangunan Rumah

Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) untuk sebanyak 100 (seratus)

unit type 36 dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,- (tiga milyar

empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 196

Page 197: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 197 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2013 berdasarkan DIPA Nomor : 426.06..4.179036/2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, maka untuk

kegiatan pengadaan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)

sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah dilakukan lelang umum

dengan jenis pelelangan pemilihan langsung secara elektronik (e-tendering)

dengan metode pasca kualifikasi 1 file system gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Roy. Y.A.

Sumangkut, ST, MT, Silvia Feronika Bimbahati, SPt, Trully Jansen Enroy

Botto,ST; dalam pelaksanaan lelang / tender terhadap paket kegiatan

pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigransi dan Jamban

Keluarga (RTJK) Type 36 dikuti oleh 5 perusahanan atau calon penyedia

jasa, yakni CV. Kita Waya, PT. Karya Murni Anugherah, PT. Karya Kasih

Anungerah, dan PT. Andrekon Cipta Pratama, dan PT. Vidi Karya,

selanjutnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Andrekon

Cipta Pratama, dengan Direkturnya Elfian Youdi Pangalila, dengan nilai

penawaran sebesar Rp.3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh

delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Joel CH.

Kumajas, ST, Denny Jefrie Kondoy, Elfian Youdi Pangalila serta keterangan

terdakwa diperoleh fakta bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100

(seratus) unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36 di

Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan

dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III

/ 2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai kontrak adalah sebesar

Rp.3.358.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus

ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Joel CH. Kumajas, ST selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku pihak Pemberi Pekerjaan

dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama

selaku pihak Penyedia Jasa, namun dalam kenyataannya pelaksanaan

pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh Denny Jefrie Kondoy selaku pemilik /

owner sesungguhnya dari PT. Andrekon Cipta Pratama, sedangkan Direktur

Elfian Youdi Pangalila hanyalah bersifat formalitas ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan

tersebut mengalami keterlambatan maka dibuat Addendum Kontrak (1)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197

Page 198: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 198 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Nomor : 469 / DSTKT / VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya

Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan

Jamban Keluarga (RTJK) berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 dirubah

menjadi tanggal 21 Oktober 2013, dan selanjutnya ternyata pekerjaan

Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK)

belum juga selesai sehingga dibuat Addendum Kontrak (II) Nomor : 780

/ DSKT / X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan

Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi tanggal

5 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Antoneta Pahimaneng, AMd AB, Jeammy Fernandes Aer, Morche Jefts

Oktavianus Weol, Shitia Dewi Kusing, terungkap fakta bahwa PT. Andrekon

Cipta Pratama dengan Direkturnya Elfian Youdi Pangalila sebagai pihak

Penyedia Jasa, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit,

type 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa

Selatan, sepenuhnya dikendalikan dan dilaksanakan oleh Denny Jefry

Kondoy dimana di persidangan terungkap pula fakta bahwasanya Direktur

PT. Andrekon Cipta Pratama yakni Elfian Youdi Pangalila adalah menantu

dari Denny Jefrie Kondoy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.A.Z. Wajong

dan Rivanners S.I. Suban, ST terungkap fakta bahwa realisasi pembayaran

dari paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit type 36 tersebut, telah

dicairkan dengan termyn sebagai berikut :

6. Pembayaran Uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor :

391592 D / 049 / 112 tertanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp

671.700.000,- dipotong pajak PPH sebesar Rp. 20.151.000,- total yang

dibayarkan sebsar Rp. 651.549.000,- ;

7. Pembayaran kedua termin I (satu) dengan progress pekerjaan sebesar

40% berdasarkan SP2D Nomor : 418673D / 049 / 112 tertanggal 17

Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 906.795.000,- dipotong pajak PPH Rp.

27.203.850,- total yang dibayarkan sebesar Rp. 879.591.150,- ;

8. Pembayaran termin kedua dengan progress pekerjaan sebesar 60%

berdasarkan SP2D Nomor : 421330 D / 049 / 112 tertanggal 1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 198

Page 199: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 199 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

November 2013 dengan jumlah Rp. 537.360.000,- potong PPH Rp.

16.120.800,- total yang dibayarkan Rp. 521.239.200,-

9. Pembayaran termin III dengan progress pekerjaan sebesar Rp. 100%

berdasarkan SP2D Nomor : 434609 D / 049 / 112 tertanggal 27

Desember 2013 dengan jumlah Rp. 1.074.720.000,- potong PPH Rp.

32.241.600,- total yang dibayarkan Rp. 1.042.478.400,-

10. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor : 434674 D

tertanggal 27 Desember 2013 ;

Pembayaran mana langsung ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama

PT. Andrekon Cipta Pratama Nomor : 8799898798 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Joel CH Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanners S.I. Suban, ST, terungkap

fakta hukum bahwa sebelum dilaksanakan pencairan / pembayaran termyn

ke III untuk pembayaran 95 % (Sembilan puluh lima persen) sejumlah Rp.

1.074.720.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh

ribu rupiah) belum potong pajak, dan pembayaran termyn ke IV untuk

pembayaran retensi 5 % (lima persen) sejumlah Rp.162..887.260,- (seratus

enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam

puluh rupiah) ; terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi telah memanggil Joel CH.

Kumajas, ST selaku PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatangan

Surat Perintah membayar (SPM) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan serta Rivanners S.I. Suban, ST

selaku Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan

Transmigrasi ke ruangan terdakwa Drs. Jefry Pran, MSi .dan ketika itu

terdakwa Drs. Jefry Prang MSi mengatakan menanyakan kemungkinan

untuk dilakjukan pencairan 100 % (seratus persen) atas dana kegiatan

pembangunan RTJK di Desa Liandok, namun oleh PPK Joel CH Kumajas,

ST, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, ST telah

dijelaskan bahwa pencairan sebesar 100 % (seratus persen) belum dapat

dicairkan karena pekerjaan baru mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma

nol lima persen), namun ketika itu pula terdakwa mengatakan “NGONI NIN

TAU KONTRAKTOR INI SIAPA PE ORANG?”, dan terdakwa menjelaskan

bahwa kontraktor proyek Liandok adalah orang dekat Bupati Minahasa

Selatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Joel CH. Kumajas dan Rivanners S.I. Suban, ST serta keterangan terdakwa

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 199

Page 200: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 200 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

menyatakan bahwa pencairan dana kegiatan pembangunan RTJK type 36 di

Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan

untuk termyn ke III dan IV sebesar 100 % (seratus persen) dilaksanakan

dengan alasan adanya penerbitan garansi bank dari Bank BNI 46 KCU

Manado dengan Nomor : 2013 / MNM / PPGB-002 tanggal 25 Maret 2013

dengan plafond garang bank sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah) dan kemudian adanya perpanjangan garansi bank Nomor : 14 / OJR

/ 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 201, akan tetapi ternyata garansi bank

dimaksud tidap dapat dicairkan untuk menutupi kerugian akibat tidak

terselesaikan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Joel CH Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong, Rivanners S.I. Suban, ST, terungkap

fakta hukum bahwa pencairan dana 100 % (seratus persen) dilakukan

berdasarkan kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung

sebagai berikut :

▪ Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan

Jamban Keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 / DS-TKT / III / 2013

tanggalo 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,- ;

▪ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII-

2013 tanggal 4 Desember 2013 ;

▪ Format garansi bank ;

▪ Surat Pernyataan berlaku surut dari PT. Andrekon Cipta Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi…H.A.Z. Wajong

serta keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa sampai sekarang ini

secara fisik dokumen berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil

Pekerjaan Nomor : 915 / BAST / DSTKT / XII-2013 tanggal 4 Desember

2013 tidak pernah dibuat dan tidak pernah ada, sehingga oleh karena itu

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST)

aquo hanyalah BAST fiktif, hanya untuk dicantumkan dalam dokumen

pencairan guna menjadi kelengkapan pencairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Henitje A. Tumanken, ST, selaku Konsultan supervise dari PT. Mariolta

Tumbet Abadi, serta keterangan Ahli yakni Ir. Oscar Hans Kaseke, MT dan

Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, MT, terungkap fakta hukum bahwa PT.

Andrekon Cipta Pratama dalam kenyataannya di lapangan tidak

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 200

Page 201: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 201 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban

Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit untuk type 36 di Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, padahal realisasi

pembayaran telah dilaksanakan sebesar 100 % (seratus persen), dimana

dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) sebagaimana Laporan

Kemajuan Pekerjaan pada minggu ke 37 tanggal 2 Desember sampai

dengan tanggal 6 Desember 2013 oleh Konsultan Supervisi / Pengawas

Lapangan dalam hal ini PT. Mariolta Tumbet Abadi ternyata prestasi

pekerjaan hanya mencapai 65, 05 % (enam puluh lima koma nol lima

persen), dimana dari jumlah yang seharusnya 100 (seratus) unit RTJK

sebagaimana tertuang dalam kontrak, ternyata yang terbangun hanya

mencapai jumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi siap

ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya baru

berupa rangka dinding dan rangka atap ; Hal mana sesuai pula dengan

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Bidang Tehnik Sipil dari Fakultas

Tehnik Universitas Sam Ratulangi Manado, dimana terdapat temuan atas

hasil pekerjaan tersebut, yakni : ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak

sesuai dengan kontrak sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat

ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh

puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian

sebagai berikut :

No

Nomor

Bangunan

RTJK

Jumlah Harga

Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)

1 Nomor 1

s/d 10

335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75

2 Nomor 11

s/d 20

335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01

3 Nomor 21

s/d 30

335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71

4 Nomor 31

s/d 40

335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46

5 Nomor 41

s/d 50

335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68

6 Nomor 51

s/d 60

335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63

7 Nomor 61

s/d 70

335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27

8 Nomor 71

s/d 80

335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86

9 Nomor 81

s/d 90

335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47

10 Nomor 91

s/d 100

335.859.011,43 - 335.859.001,43

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 201

Page 202: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 202 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di

persidangan, yakni : Kurniawan Satria, Agus Prasetyo Wibowo, Amiruddin

Nouval, serta keterangan para ahli terungkap pula fakta bahwa kualitas

rumah dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah

sangat rendah, bahkan rumah yang sudah siap dihuni ketika ditempati oleh

para transmigran masih banyak yang belum terpasang pintu, dan jendela

kaca, septi tank hanya terdapat kedalaman 50 cm, kamar mandi tidak bisa

digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Joel CH Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong dan Rivanners S.I. Suban, ST,

terungkap fakta bahwa pembayaran atau pencairan atas seluruh dana

proyek Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa

Liandok Kecamatan Tompaso Baru hingga mencapai 100 % (seratus)

persen) adalah dilaksanakan atas perintah secara lisan dari terdakwa selaku

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada para Pengelola Keuangan proyek

aquo, dalam hal ini kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Joel CH.

Kumajas, ST, Pejabat Penandatangan SPM dalam hal ini H.A.Z. Wajong

serta Bendahara Pengeluaran Rivanners S.I. Suban, ST., dengan dalih telah

ada jaminan berupa : garansi bank dari BNI 46 KCU Kota Manado, sehingga

atas perintah dari terdakwa tersebut, maka dana proyek dicairkan, padahal

garansi bank tersebut sampai sekarang tidak dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan atas seluruh

pembayaran / pencairan dana proyek, mulai dari pembayaran Uang Muka

hingga pembayaran retensi / biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie

Kondoy, meskipun dalam setiap dokumen permohonan pembayaran

ditandatangani oleh Direktur PT. Andrekon Cipta Pratama yakni : Elfian

Youdi Pangalila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni :

Harits Lokas, ST dan Anika M. Waroka dalam kekapasitas mereka selaku

Panitia Pemeriksa Barang, terungkap fakta bahwa para saksi tersebut tidak

pernah menandatangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST),

karena pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100 % (seratus

persen) ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 202

Page 203: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 203 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis

menyimpulkan : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 02 / BAST /

DSTKT / XII – 2013 tanggal 4 Desember 2013 adalah tidak sah, karena

dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,

terbukti bahwasanya terdakwa telah memerintahkan agar dana proyek

Pembangunan RTJK sebanyak 100 (seratus) unit type 36 di Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran

2013 dicairkan atau dibayarkan seluruhnya, padahal ketika itu terdakwa

telah mengetahui bahwa prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.

Andrekon Cipta Pratama baru mencapai 65,05 % (enam puluh lima koma

nol lima persen) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) yang memerintahkan untuk merealisasikan pencairan atau

pembayaran seluruh dana proyek tersebut hingga 100 % (seratus persen)

sementara prestasi pekerjaan yang diterima dari Penyedia Jasa PT.

Andrekon Cipta Pratama hanya mencapai 65,05 % (enam puiluh lima koma

nol lima persen) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan sebagai berikut :

▪ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara ;

e. Pasal 18 ayat (1) :

“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk

menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan,

dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN /

APBD”.

f. Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi :

“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

6) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak

penagih.

7) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/

kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan

barang/jasa

8) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 203

Page 204: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 204 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

9) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran

pengeluaran yang bersangkutan

10) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.”

g. Pasal 18 ayat (3) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

h. Pasal 21 ayat (1) :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum

barang dan/atau jasa diterima.”

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa atas fakta-fakta dan fakta

hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan

terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) pada Dinas Soial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan dalam Program Pembangunan Rumah

Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36 di Desa Liandok

Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran

2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar

dan sangat memahami bahwa hal itu akan menimbulkan kerugian bagi

keuangan Negara, dan dilain pihak akan memberikan keuntungan pada

orang lain dalam hal ini kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek

pembangunan RTJK tersebut yakni Denny Jefrie Kondoy ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota

pembelaannya menyatakan bahwa :

▪ Bahwa terdakwa sebagai KPA tidak mempunyai hak dan kewenangan

dalam menguji SPP dan SPM serta menandatangani SPM, karena

berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

tanggal 4 Januari 2013 No: 3 Tahun 2013 yang diberikan kewenangan

untuk menguji SPP dan SPM serta menandatangani SPM adalah H.A.Z.

WAJONG,

▪ Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli dibawah sumpah

dipersidangan yang menandatangani SPM dan menguji SPP dan SPM

adalah H.A.Z. WAJONG bukanlah terdakwa, dan dalam SPM tersebut

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 204

Page 205: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 205 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

berdasarkan keterangan SUSILO DARMINTO dibawah sumpah bahwa

SPM ditanda tangani oleh H.A.Z. WAJONG dan terdakwa tidak

menandatangani SPM tersebut, dan KPPN sudah mencairkan dana

100% berdasarkan SPM yang ditanda tangani oleh H.A.Z. WAJONG.

▪ Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum dipersidangan tidak ada yang bukti-bukti permintaan pembayaran

ke KPPN yang di tanda tangani oleh Terdakwa tetapi sesungguhnya

yang menandatangani adalah H.A.Z. WAJONG ;

▪ Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa

dipersidangan yaitu notulen rapat sangatlah jelas diuraikan bahwa

setiap permintaan pembayaran harus sesuai dengan aturan / hukum

yang berlaku, dan setiap rapat JOEL CH KUMAJAS, ST sebagai PPK

dan H.A.Z. WAJONG hadir dalam rapat tersebut, dengan demikian tidak

mempunyai alasan untuk beralasan ada perintah lisan dari terdakwa,

sebab tidak ada aturan hukum yang mengatur setiap pencairan

didasarkan pada perintah lisan, tetapi harus berdasarkan permintaan

secara tertulis yang diatur dengan aturan hukum seperti SPM yang

sebelumnya harus diuji terlebih dahulu oleh yang berkewenangan yaitu :

H.A.Z. WAJONG selanjutnya menandatangani SPM ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan tersebut, Majelis

mengacu pada fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana

terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terbukti telah

memerintahkan kepada para pengelola Keuangan untuk memproses

pencairan seluruh dana proyek RTJK di Desa Liandok Tahun Anggaran

2013, padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang

dilaksanakan belum mencapai 100 % (seratus persen), perbuatan mana

menurut hemat Majelis Hakim merupakan perbuatan menyalahgunakan

kewenangan atas jabatan atau kedudukannya selaku Kuasa Pengguna

Anggaran pada satuan kerja Dnas Sosial, Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut di atas, maka

Majelis berpendapat bahwa unsur : “dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 205

Page 206: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 206 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara” ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh

kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak

dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan

segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban

pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;

2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD,

Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal

pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat

pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan

kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan

kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan

negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang

antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1)

menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana

korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup

dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan

dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “dapat” dalam unsur

ke – 4 ini memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara

belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatannya berpotensi

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 206

Page 207: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 207 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

untuk adanya kerugian negara , maka perbuatan tersebut telah masuk atau

memenuhi unsur ke-4 ini ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief SH dalam

bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan” menyatakan : bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” di

depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik

formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi

delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran “formele wederechtelijkheid”

yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai

bersifat “wederectelijk”, yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-

unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-

undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya

“Hukum Pidana I”, menyatakan : bahwa perkataan “dapat” menunjukkan

bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa

tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-

undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana

Korupsi, serta pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka Mejelis

berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah

potensial lost (potensi kerugian) terhadap keuangan negara atau

perekonomian negara sebagai akibat perbuatan terdakwa, sedangkan

tentang kerugian riil tidak perlu harus dibuktikan. Namun terdakwa tetap

dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan

serta perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Tehnik Sipil dari Fakultas Tehnik

Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado, terdapat temuan atas hasil

pekerjaan tersebut, yakni : ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak

sesuai dengan kontrak sejumlah Rp. 2.491.577.176,26 (dua milyar empat

ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh

puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah) dengan perincian

sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207

Page 208: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 208 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

No

Nomor

Bangunan

RTJK

Jumlah Harga

Selisih (Rp) Kontrak (Rp) Realisasi (Rp)

1 Nomor 1

s/d 10

335.859.011,43 46.952.008,68 288.907.002,75

2 Nomor 11

s/d 20

335.859.011,43 115.344.829,41 220.514.182,01

3 Nomor 21

s/d 30

335.859.011,43 95.454.816,71 240.404.194,71

4 Nomor 31

s/d 40

335.859.011,43 101.815.098,97 234.043.912,46

5 Nomor 41

s/d 50

335.859.011,43 153.036.013,75 182.822.997,68

6 Nomor 51

s/d 60

335.859.011,43 95.098.583,80 240.760.427,63

7 Nomor 61

s/d 70

335.859.011,43 75.534.297,15 260.324.714,27

8 Nomor 71

s/d 80

335.859.011,43 86.353.844,57 249.505.166,86

9 Nomor 81

s/d 90

335.859.011,43 97.423.444,95 238.435.566,47

10 Nomor 91

s/d 100

335.859.011,43 - 335.859.001,43

Jumlah 3.358.590.114,24 867.012.938,00 2.491.577.176,26

Menimbang, bahwa dengan adanya kelebihan dalam pembayaran

atas dana proyek yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang

dilaksanakan oleh kontraktor dalam hal ini PT. Andrekon Cipta Pratama,

menyebabkan terdapat selisih pembayaran dana proyek tersebut dengan

nilai atau prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sejumlah

Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima

ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam koma puluh enam), hal

mana sudah barang tentu mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan

negara sejumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti

bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara /

daerah sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua milyar empat ratus sembilan

puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam

koma puluh enam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis

Hakim berpendapat unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara”

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 208

Page 209: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 209 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP meyebutkan :

“dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan,

yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah

bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka

unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai hal penyertaan ini mengandung arti

turut serta seorang atau lebih pada waktu seseorang yang lain melakukan

tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan

Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah :

a. Pelaku peserta (medeplegers) ;

b. Pembuat pelaku (doen plegers) ;

c. Pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno

dinamakan dengan penganjur ;

d. Pembantu pada saat perwujudan delik ;

e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan ;

Para peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan

pelaku (pleger), termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya

pelaku (pleger) yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur

delik tidak termasuk peserta (vide : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik

(Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier,

Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148 – 149) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan

Prof. DR. Jur. Andi Hamzah memberikan defenisi kepada pelaku peserta

sebagai berikut : “Para Pelaku Peserta (medeplegers). Ialah dua atau lebih

orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan

perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan membutuhkan delik ataupun

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 209

Page 210: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 210 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan

perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik” ;

Menimbang, bahwa dari defenisi tersebut dapat ditarik batasan dari

penmgertian pelaku pesereta (medeplegers) adalah :

1. Dua atau lebih orang ;

2. Bekerja sama secara sadar

3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara

keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan

pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat

penting bagi terwujudnya delik ;

Peserta (medeplegers) adalah bersifat accesoir yang pembuktian unsurnya

dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (delichtsinhoound) dengan

membuktikan adanya peristiwa dasar (ground feit) atau unsur-unsur delik.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hezewinkel Suringa

yang menyatakan : “bahwa diterimanya pendapatnya bahwa medeplegen

ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah berarti

bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian

sifat kesadaran dapat diabaikan” ( vide : Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan

Prof. DR. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul : Bentuk-bentuk

Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik)

dan Hukum Penentensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 205

– 206 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni : Joel

CH. Kumajas, ST, H.A.Z. Wajong dan Rivanners S.I. Suban, ST terungkap

fakta bahwa terdakwa telah melakukan pencairan / pembayaran seluruh

dana (100 %) atas permohonan yang diajukan oleh Denny Jefrie Kondoy

selaku Kontraktor yang bertindak atas nama PT. Andrekon Cipta Pratama,

sementara Joel CH. Kumajas ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah

meyakinkan kepada terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi bahwa pembayaran

100 % (seratus persen) tersebut akan dijamin dengan adanya garansi bank

BNI 46 KCU Manado dengan nomor : 2013 / MNM / PPGB-002 tanggal 25

Maret 2013 dengan plafond garang bank sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua

milyar rupiah) dan kemudian adanya perpanjangan garansi bank Nomor :

14 / OJR / 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 201, pada hal garansi Bank

dimaksud sampai dengan saat ini tidak dapat dicairkan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 210

Page 211: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 211 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum

demikian maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi

dalam melakukan perbuatannya.“ sebagai orang yang melakukan” bersama-

sama dengan subyek hukum lainnya, yakni : Joel CH. Kumajas, ST dan

Denny Jefrie Kondoy ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka unsur “sebagai

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

serta melakukan perbuatan” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa

dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah

memeritahkan baik dalam bentuk surat maupun lisan kepada para

Pengelola Keuangan, baik Pejabat Penandatanganan SPM H.A.Z. Wajong

maupun Bendahara Pengeluaran Rivaneers S.I Suban, ST serta kepada

Joel CH. Kumajas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

memproses pencairan dana proyek RTJK 100 % (seratus persen), terdakwa

hanya meminta dan menulis dalam notulen rapat tanggal 4 November 2013,

Khusus Program kegiatan Transmigrasi melalui APBN, Pejabat Pembuat

Komitmen, Bendahara, Pejabat Penguji SPM jangan mengambil resiko, jika

tidak memenuhi syarat tidak perlu dicairkan, semua dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terdakwa sampaikan disertai

lampiran notulen rapat tanggal 4 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa pernyataan terdakwa diberikan pada tanggal 4

November 2013, namun pada kenyataannya saat menjelang pencairan

dana 100 % (seratus persen), terdakwa justru memanggil para Pengelola

keuangan yang menekankan agar proses pencairan dilaksanakan karena

kontraktor yang melaksanakan pembangunan RTJK di Desa Liandok

tersebut adalah orang yang dekat dengan Bupati Minahasa Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap alasan pembelaan

Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan secara pribadi oleh terdakwa

tersebut, Majelis mengacu pada uraian fakta-fakta dan analisa yuridis

terhadap fakta-fakta tersebut di atas, dimana perbuatan terdakwa telah

memenuhi semua unsur pasal-pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,

baik mengenai analisa terhadap fakta maupun analisa yuridis, maka Majelis

berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi telah

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211

Page 212: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 212 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

memenuhi semua unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan subsidair,

sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama

dan di lain hal selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan

secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah

diuraikan dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini,

maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan sebagaimana dalam amar

putusan ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi telah

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua

milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu

seratus tujuh puluh enam koma puluh enam), akan tetapi tidak ada bukti

yang kuat bahwa terdakwa telah turut menikmati dana proyek RTJK tahun

2013 tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka kepada

terdakwa Drs.Jefry Prang, MSi tidaklah patut dijatuhi pidana tambahan

berupa membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara

telah ditahan berdasarkan perintah dan penetapan penahanan yang sah,

maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari masa pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka

terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada

diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang

sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212

Page 213: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 213 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

• Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah khususnya

dalam program transmigrasi ;

Hal – hal yang meringankan :

• Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku dan berterus terang

serta menyesali atas kesalahannya ;

• Terdakwa belum pernah dihukum ;

• Terdakwa tidak menikmati dana tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan,

bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang

pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi

terdakwa, bagi negara, serta bagi masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor

: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31

Tahun 1999, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari

undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primaor tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa Drs. Jefry Prang, MSi terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana

denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213

Page 214: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 214 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

Alat Bukti Surat :

Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27 Agustus 2015,

Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)

Type 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013 ;

Barang Bukti :

1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No : DIPA -

025.06.4.179036/2013

2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan

(POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Minahasa Selatan 2013.

3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Petikan Tahun Anggaran 2013

4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013

5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No

: Kep 02 / DS,TKT / I / 2013 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program

Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.

6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No : 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013

7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No : 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013

8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan

Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe

36 (RJTK) Nomor : 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret

2013 PT. Andekron Cipta Pratama

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214

Page 215: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 215 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

9. Asli SPM No : 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran

Uang Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT. Andekron

Cipta Pratama

10. Asli SPM No : 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran

Termin I (40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron

Cipta Pratama

11. Asli SPM No : 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran

Termin 2 (60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron

Cipta Pratama

12. Asli SPM No : 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran

Termin (100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron

Cipta Pratama

13. Asli SPM No : 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran

Retensi (5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta

Pratama

14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal

2-6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK

15. Asli Adendum kontrak No : 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli

2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan

dengan PT. Andekron Cipta Pratama

16. Asli Adendum kontrak No : 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17

Oktober 2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan dengan PT. Andekron Cipta Pratama

17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No :

878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur

Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan

Pengawas

18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No :

904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur

Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan

Pengawas

19. Asli Surat Berita Acara Rapat No : 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat

Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa

Selatan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215

Page 216: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 216 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

20. Asli Surat Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati

Minahasa Selatan

21. Asli surat pernyataan PT. ANDRKON CIPTA PRATAMA oktober

2014.

22. Asli surat laporan Nomor : 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April

2013 kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan

program / kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013.

23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP

Kabupaten Minahasa Selatan.

24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi

Nomor : 38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada

Bupati Minahasa Selatan.

25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT

tahun 2013 No. Dipa026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember

2012 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans.

26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program

pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor :

278 / IJ / AHP / II / 2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas

Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan Propinsi Sulawesi Utara.

27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor : 566/135/DSTKT/IV/2013

tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK,

fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas

tebang potong pila kumpul bersih PT. MARIOLTA TUMBET

ABADI.

28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan

jamban keluarga tipe 36 non panggung.

29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November

2013.

30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember

2013.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 216

Page 217: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 217 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

31. Asli laporan pelaksaan hasil pelaksanaan tender program /

kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April

2013 Nomor : 230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran.

32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap

terima penempatan Nomor : 688/BMS/XII-2013 tanggal 2

Desember 2013 kepada Gubernur Sulawesi Utara.

33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan

pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor : 62 / DISHUT

/ MS / II / 2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa

Selatan Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara

kesepakatan.

34. Asli surat berita acara rapat Nomor : 839 / DSTKT / XI-2013

tanggal 04 November 2013.

35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor :

650 / DS.TKT / X / 2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT

Kemenakertrans R.I.

36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor : 539 /

DS.TKT / VIII / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.

37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013.

38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014.

39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran

2013.

40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober

2014.

41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No:13 / OJR /

83 / 8375 / KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari :

a. Asli Garansi Bank No:13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19

Desember 2013.

b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT.

ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.

c. Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT ANDREKON

CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang Manado 18 Desember

2013.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 217

Page 218: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 218 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

d. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.

e. Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor : 02 /

BAST / DSTKT / XII-2013

f. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 /

DS.TKT / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

3.358.500.000,-

g. Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur

Jenderal Pembendarahan Nomor : Per-42/PB2013

h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi

Bank Nomor : (1) 2013 / MNM / PPGB-002 (plafond Garansi Bank

Rp. 2.000.000.000,-) tanggal 25 Maret 2013.

42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No:14 / OJR /

054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari :

a. Copy Bank Garansi No : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11

April 2014.

b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT

ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014.

c. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA.

d. Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi Bank

dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi Bank No :

248/DSTKT/IV tanggal 3 April 2014 kepada Pimpinan PT. BANK

NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama

Manado.

e. Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur Jenderal

Pembendaharaan Nomor : Per-42/PB 2013.

f. Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi).

g. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595

/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.

3.358.500.000,-

h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi

Bank Nomor : (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon Garansi Bank Rp.

2.000.000.000,-) tanggal tanggal 3 April 2014

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 218

Page 219: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 219 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negra Indonesia

Nomor : 190/DS.TKT/III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala

Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.

44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat

diselesaikan Nomor : 231/DSTKT/III/2014 kepada PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.

45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor :

487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama

Manado.

46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA

PRATAMA Nomor : MNM/2/155 tanggal 21 Juli 2014 kepada

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Selatan.

47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT. VIDI

KARYA 2013.

48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat.

49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang

pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010.

50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDREKON CIPTA

PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS

DANIEL ISMAWI ,S.H. SK. Menteri Kehakiman R.I tanggal 8

November 1989.

51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT. VIDI

KARYA Group tahun 2013.

52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih , air kotor,

bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa

Selatan.

53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati

pekerjaan relling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.

53.091.000,-

54. Kartu kontrol atas nama BUSRO.

55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan

instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair

sistem atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp.

15.000.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 219

Page 220: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 220 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas

nama KOMET.

57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS.

58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO

59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.

60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.

61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.

62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan

pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR

(AMANG).

63. Kartu kontrol atas nama “TT” proyek kantor Bupati, Pagar dan

Guest House.

64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD.

65. Kartu kontrol nama FI.

66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN.

67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah

transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN.

68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan

atas nama JANTJE.

69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan

atas nama DIDI nilai kontrak Rp. 541.000.000,-

70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati

Minsel pekerjaan pemasangan alaram atas nama AGUS.

71. Kartu kontrol atas nama BUSRO.

72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel

dan rumah dinas B. Minsel.

73. Perjanjian subkontrak Nomor : 02 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang

tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.

74. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang

tanggal tujuh bulan September dua ribu tiga belas.

75. Perjanjian sub kontrak Nomor : 01 / subkon / CV.HNK / IV/ 2 013

pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa

Liandok Kecamatan Tompaso Baru tanggal empat april dua ribu

tiga belas.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 220

Page 221: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 221 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

76. Perjanjian subkontrak Nomor : 03 / subkon / PT.MN / IX / 2013

pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang

tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.

77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah liandok.

78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program

Pembangunan Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan

pembangunan jalan dan jembatan lokasi SP.3 Kabupaten

Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013.

79. Permintaan uang upah kerja ( KAS BON) proyek rumah dinas

minsel.

80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan

mekanikal plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan.

81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas

minsel.

82. Surat tentang hasil kerja.

83. Surat pengeluaran uang.

84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name :

SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukan dalam tas

warna hitam merek vaio.

85. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

dalam perkara pidana atas nama terdakwa Denny Jefrie Kondoy ;

8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari : Rabu

tanggal : 04 Mei 2016 oleh kami : Jemmy W. Lantu, SH sebagai Hakim

Ketua Majelis, Darius Naftali, SH, MH dan H. Arizon Mega Jaya, SH (Hakim

Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Manado), masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

tanggal 10 Mei 2016, oleh Majelis Hakim terdiri dari : Jemmy W. Lantu, SH,

Darius Naftali, SH, MH dan Wenny Nanda, SH (Hakim Ad Hoc TIPIKOR

pada Pengadilan Negeri Manado), dibantu oleh Anna E. Pangalila, SH -

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, SH,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 221

Page 222: Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 222 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta terdakwa

didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota K e t u a

Darius Naftali, SH, MH. Jemmy W. Lantu, SH.

Wenny Nanda, SH. ( Hakim Ad Hoc TIPIKOR )

Panitera Pengganti

Anna E. Pangalila, SH.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 222