3 -a t = -t ! ! ! 3 ! ! I g 3 -t t =3 = = ! = 3 J = t J 3 I = = -t = € = =9 RENCANA KINERJA TAHUNAN {RKT} $ekretariat llirektorat |enderal Perkebunan Tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian ..-_.,:*l I j I I I I l I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I t I
21
Embed
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data/RKT_SESDITJEN_BUN_2013.pdf · pertanian, visi pembangunan perkebunan harus selaras dengan visi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Direktorat Jenderal PerkebunanKementerian Pertanian
. . - _ . , : * lI
jI
III
lIIII!IIIIIIIIII
IIII
ItI
t3t3g
33I^
-
;
3!
333!3t=
=
3
3€
3=3tg
3=
=
:3
J3:3:9
KATA PENGANTAR
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkangood governance dan sekaligus result oriented governmenf, perlu terus
dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistempenganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
Sesuai amanat Undang-Undang nomor : 17 tahun 2003 tersebut secara tegas telah
dinyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakanpendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah danpenganggaran berbasis kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap
instansi pemerintah dituntut untuk menyiapkan dan menyusun rencana kinerja
tahunan dengan mengacu pada Rencana Strategis.
Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis(perencanaan lima tahun). Dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana tingkat
capaian kinerja tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang meliputi
sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan
teknis lainnya yang meliputi pelayanan perencanaan program, anggaran dan
kerjasamal pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapani pelayanan
kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, humas dan administrasi perkantoran
serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkebunan tahun 2013 merupakan prasyarat untuk mewujudkan terselenggaranyapemerintahan yang baik atau pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna,
transparan, bersih serta bertanggungjawab. Rencana kinerja tahunan merupakanpenjabaran program dan sasaran dalam berbagai kegiatan secara tahunan melaluipenetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.
(4) Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan
kelembagaan usahanya;
(5) Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling
menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan
saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan
masyarakat sekitar perkebunan. Disisi lain kalangan usaha sebagai
mitra terkait dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditi
maupun dewan komoditi perkebunan.
2. Strategi khusus
Untuk melaksanakan pembaharuan organisasi kesekretariatan dalam
rangka meningkatkan pelayanan diperlukan strategi khusus yang
meliputi :
a. Strategi inti
Strategi ini mempunyai 3 (tiga) pendekatan dasar yaitu :
(1) Menentukan kejelasan tujuan dengan menghapuskan fungsi-
fungsi yang tidak lagi memberi kontribusi pada sasaran ini
dengan melepaskan atau mengalihkannya ke tingkat organisasi
11
yang berbeda. Strategi ini membantu organisasi tetap fokus
pada sasaran yang penting bagi masyarakat.
(2) Memisahkan fungsi pengarahan dan fungsi pelaksanaan dengan
memisahkan fungsi-fungsi yang secara fundamental memiliki
tujuan berbeda ke dalam organisasi berbeda-beda. Pendekatan
ini membantu tiap organisasi berkonsentrasi pada satu tujuan
yang jelas.
(3) Memperbaiki tujuan, untuk melaksanakan ini diperlukan suatu
sistem yang bisa membantu secara terus menerus
mendefinisikan tujuan.
b. Strategi konsekuensi
Pendekatan yang ditempuh dalam strategi ini meliputi :
(1) Manajemen perusahaan yang memaksa organisasi pelayanan
untuk berfungsi layaknya perusahaan bisnis yang menjadikan
pelayanan prima sebagai orientasi akhir;
(2) Kompetisi teratur yang mensyaratkan mitra/unit internal
organisasi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan
penghargaan berdasarkan kinerjanya;
(3) Manajemen kinerja yang menggunakan standar pengukuran
kinerja dan reward serta punishment untuk memotivasi unit-
unit organisasi.
c. Strategi pelanggan
Strategi ini menempatkan customer sebagai pengarah dengan
menyediakan pilihan-pilihan sebagai berikut :
(1) Pilihan pelanggan, upaya yang dilakukan memberikan
kesempatan kepada pelanggan untuk memilih penyedia jasa.
Strategi ini akan memaksa organisasi pemerintah untuk
memberi perhatian besar terhadap keinginan pelanggan;
(2) Pilihan kompetitif yang memberikan kesempatan kepada
pelanggan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai pilihan;
(3) Jaminan mutu layanan dilakukan dengan menetapkan standar
layanan pelanggan dan menciptakan imbalan bagi organisasi
yang melakukan pekerjaan dengan baik dan memenuhi standar
serta memberikan punishment kepada mereka yang tidak
memenuhi standar tersebut.
d. Strategi kontrol
Pendekatan yang dilakukan dalam strategi ini meliputi :
(1) Pemberdayaan organisasi, upaya yang dilakukan adalah
menghapus banyaknya peraturan dan berbagai kontrol lain
yang dipegang oleh badan administrasi pusat, badan legislatif,
badan eksekutif serta badan pemerintahan tinggi lainnya;
(2) Pemberdayaan pegawai, upaya yang dilakukan strategi ini
adalah melakukan pengurangan atau penghapusan kontrol
12
manajemen hirarkis dalam organisasi serta mendorong
wewenang turun kepada pegawai lini pertama;
(3) Pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah
dengan memindahkan kekuasaan birokrasi kepada masyarakat.
e. Strategi budaya
Strategi ini menentukan budaya organisasi pemerintahan yang
meliputi nilai-nilai, norma, sikap dan harapan pegawai melalui
langkah-langkah sebagai berikut :
(1) Mengubah budaya dengan jalan menciptakan pengalaman baru
dengan menempatkan pegawai pada pengalaman baru yang
menantang kebiasaan yang ada, harapan dari langkah ini
pegawai dapat mendorong perubahan perilaku sehingga dapat
menghasilkan perilaku yang baru;
(2) Pengembangan permufakatan baru;
(3) Mengubah pikiran untuk mengembangkan mental baru.
VII. PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat
edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
nomor :0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I
mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang
bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung
jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja
unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah
output.
Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program
pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung
jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini
dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu
tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan
diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar
yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta
dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan secara optimal.
Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, prioritas
penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi
unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada,
Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas,
13
Tembakau dan Nilam sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk
memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial
di wilayahnya masing-masing.
B. Kegiatan
Sebagai penjabaran dari program masing-masing unit Eselon II lingkup
Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai satu kegiatan. Dengan
demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat
9 (sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan
Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 61/Permentan/T.140/10/2010
tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian, yaitu:
(1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;
(2) Peningkatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Rempah dan Penyegar;
(3) Peningkatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Tahunan;
(4) Dukungan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan
Usaha;
(5) Dukungan Perlindungan Perkebunan;
(6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
(7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan;
(8) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya;
(9) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon.
Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi
adalah : “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya” yang
dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan
organisasi yang berkualitas.
Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan perencanaan
program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas; pelayanan
administrasi keuangan dan asset yang berkualitas; pelayanan organisasi,
tata laksana kepegawaian, humas, hokum dan administrasi perkantoran
yang berkualitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan
data dan informasi yang berkualitas.
14
VIII. RENCANA KERJA TAHUN 2013
Untuk mencapai target indikator kinerja pada RKT Sekretariat Direktorat
Jenderal Perkebunan tahun 2013 ini didukung oleh rencana kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berupa kegiatan dukungan
manajemen dan dukungan teknis lainnya meliputi :
a. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berupa insentif mantri
perkebunan sebanyak 6.289 orang, insentif pengawas benih tanaman
sebanyak 277 orang, workshop pembangunan perkebunan di
32 provinsi, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih di 30 provinsi,
operasional petugas PPNS di 31 provinsi, bantuan benih untuk
penghijauan dan pameran di 32 provinsi;
b. Pengawalan kegiatan di Provinsi maupun Kabupaten (dana
Dekonsentrasi maupun dana Tugas Pembantuan);
c. Penyusunan perencanaan program dan anggaran; evaluasi pelaksanaan
kegiatan dan penyediaan data dan informasi; organisasi, kepegawaian,
humas, hukum dan administrasi serta pengelolaan administrasi
keuangan dan aset;
d. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria serta
bimbingan teknis dan evaluasi untuk dukungan manajemen dan
dukungan teknis lainnya.
Sasaran Indikator Kinerja(1) (2)
- Terlaksananya pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas
- Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, Renja -K/L, pagu sesuai satuan 3) 100 %- Tersusun dan ditetapkannya indikator kinerja (IKU, kinerja tahunan) 2 dokumen- Tersusunnya pedoman perencanaan program dan kegiatan 1 dokumen- Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-K/L, POK, Konsep DIPA, Revisi) 100 %- Tersusunnya bahan nota keuangan 1 dokumen- Tersusunnya pedoman perencanaan anggaran 1 dokumen- Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/ Unit cost pembangunan perkebunan 1 dokumen- Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis dan program 100 %- Tersusunnya pedoman perencanaan kerjasama 1 dokumen
- Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas
- Tersusunnya laporan (bulanan dan triwulanan) perkembangan pelaksanaan kegiatan & anggaran pembangunan perkebunan 17 laporan- Tersusunnya LAKIP Ditjen Perkebunan dan
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Target(3)
TAHUN 2013
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Sasaran Indikator Kinerja(1) (2)
Target(3)
Sekretariat Ditjenbun 2 laporan- Tersusunnya bahan Rapim dan Kunjungan Kerja (Kunker) 32 laporan- Tersusunnya penilaian kinerja satker lingkup Ditjen Perkebunan 175 satker- Tersusunnya data dan informasi perkebunan 18 buku data
statistik perkebunan
1 buku saku- Terupdatenya website Ditjen Perkebunan 120 berita- Tersusunnya capaian makro pembangunan perkebunan per triwulan 4 laporan- Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHP dan kerugian negara 24 laporan- Tersusunnya laporan kegiatan Menteri Pertanian 12 laporan- Tersusunnya laporan tindak lanjut Rapim 12 laporan- Tersusunnya laporan kegiatan Ditjenbun 12 laporan- Tersusunnya laporan perkembangan penyele- saian LHA dan KN per Satker 1 laporan
- Terlaksananya pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas
- Tersusunnya peraturan/keputusan bidang perkebunan 4 himpunan- Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan 100 %- Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum 4 dokumen- Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan 100 %- Terfasilitasinya pengembangan pusat infor- masi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan 100 %- Terlaksananya penataan dan pengembangan organisasi 100 %
- Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas
- Terlaksananya penataan sistim administrasi penganggaran berbasis kinerja, penetapan pengelolaan keuangan, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya 100 %- Tersajinya data pengelolaan, intensifikasi/ ekstensifikasi PNBP 1 dokumen- Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian negara 70 %- Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan 1 dokumen- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelak- sanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker 100 %- Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker 4 dokumen- Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan neraca 4 dokumen
Sasaran Indikator Kinerja(1) (2)
Target(3)
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelak- sanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK - BMN) 100 %- Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara 100 %- Terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja 1 dokumen- Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/ jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/ jasa 2 Paket- Tersajinya data informasi BMN(inventarisasi, pencatatan dan pelaporan) 100 dokumen- Kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai 1 pkt- Terlaksananya pengadaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 1 keg/sertifikat- Tersusunnya laporan semester dan tahunan BMN (SIMAK-BMN) 3 laporan- Tersusunnya database rumah tangga negara (Golongan I dan/atau II) 1 dokumen- Tersusunnya data dan informasi kondisi dan permasalahan barang 1 dokumen