PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GIANYAR PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GIANYAR
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GIANYAR
BUPATI GIANYAR
PROVINSI BAL I
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GIANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A
BUPATI GIANYAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupat i tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gianyar;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I I dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Menimbang :
Mengingat : 1.
2.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kal i , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
564);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor
5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA K E R J A DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GIANYAR.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat i ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian Negara
dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gianyar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
B A B I I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa untuk membantu Bupati dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan pemerintahan desa,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan ekonomi
perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan.
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan ekonomi
perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang pembinaan
pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa,
pembangunan ekonomi perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pembinaan pemerintahan desa,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan ekonomi
perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintahan
desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan
ekonomi perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .
B A B I I I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. Sekretariat Dinas;
b. Bidang B i n a Pemerintahan Desa;
c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan;
e. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
f. UPT; dan
g. Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Sekretariat Dinas:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Bidang B ina Pemerintahan Desa:
1. Seks i Penataan Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Administrasi
Pemerintahan Desa;
2. Seksi Fasi l i tasi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
3. Seksi Eva luas i Perkembangan Desa dan Aset.
c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa:
1. Seks i Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;; dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan:
1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa;
2. Seksi Fasi l i tasi Kerjasama Desa dan Kemitraan; dan
3. Seks i Pengembangan Ekonomi Desa.
e. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan:
1. Seksi Pembangunan Kawasan Desa Rawan Bencana, Pangan dan Konflik;
2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan
3. Seksi Pembangunan Teknologi Tepat Guna.
f. UPT.
g. Jaba tan Fungsional.
(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat i ini .
B A B IV
S E K R E T A R I A T DINAS
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 6
(1) Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
(2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
Pasa l 7
Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di Dinas.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan
Dinas;
d. penyelenggaraan pengelolaan barang mil ik daerah dan milik negara dan
layanan pengadaan barang/jasa;
e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9
Sekretariat Dinas terdiri atas :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 10
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja utama, pemantauan
dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas.
Pasal 11
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sub Bagian
Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perubahan rencana, program dan
anggaran Dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama Dinas;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian
pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;
e. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Dinas;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Perencanaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan
Pasal 12
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan,
barang milik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa di
Dinas.
Pasal 13
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan,
pengelolaan akuntansi , urusan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang /
j a sa ;
c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi penerimaan dan pelaporan keuangan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian daerah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
Bagian Kelima
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasa l14
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan
kepegawaian di Dinas.
Pasa l15
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan
dokumentasi Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan
perlengkapan Dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum, pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;
d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan
kompetensi pegawai;
e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis kinerja
organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana
Dinas;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
B A B V
BIDANG BINA PEMERINTAHAN D E S A
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 16
(1) Bidang B i n a Pemerintahan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang B ina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 17
Bidang B ina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan kelembagaan,
kerjasama dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan
kapasitas aparatur, evaluasi perkembangan desa dan ase t .
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang
B ina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang penataan
kelembagaan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi
pengembangan kapasitas aparatur, evaluasi perkembangan desa dan aset;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan kelembagaan, kerjasama dan
administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur,
evaluasi perkembangan desa dan aset;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan
kelembagaan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi
pengembangan kapasitas aparatur, evaluasi perkembangan desa dan aset;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan kelembagaan,
kerjasama dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan
kapasitas aparatur, evaluasi perkembangan desa dan aset;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan kelembagaan,
kerjasama dan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan
kapasitas aparatur, evaluasi perkembangan desa dan aset;
f. pelaksanaan administrasi Bidang B ina Pemerintahan Desa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 19
Bidang B ina Pemerintahan Desa, terdiri atas:
1. Seksi Penataan Kelembagaan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Seks i Fasi l i tasi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
3. Seksi Eva luas i Perkembangan Desa dan Aset.
Bagian Ketiga
Seksi Penataan Kelembagaan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa
Pasal 20
Seksi Penataan Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Administrasi Pemerintahan
Desa, mempunyai tugas melaksanakan penataan kelembagaan, kerjasama dan
administrasi pemerintahan desa.
Pasal 21
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi
Penataan Kelembagaan, Kerjasama Dan Administrasi Pemerintahan Desa
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
penataan kelembagaan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria penataan kelembagaan, kerjasama dan administrasi pemerintahan
desa;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penataan
kelembagaan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penataan kelembagaan, kerjasama dan administrasi pemerintahan
desa;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
penataan kelembagaan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Penataan Kelembagaan, Kerjasama Dan
Administrasi Pemerintahan Desa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang B ina
Pemerintahan Desa.
Bagian Keempat
Seksi Fasi l i tasi Pengembangan Kapasitas Aparatur
Pasal 22
Seksi Fasi l i tasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas Aparatur.
Pasal 23
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi
Fasi l i tasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan
kapasitas aparatur;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Fasi l i tasi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang B ina
Pemerintahan Desa.
Bagian Kelima
Seks i Eva luas i Perkembangan Desa dan Aset
Pasal 24
Seksi Eva luas i Perkembangan Desa dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan
evaluasi perkembangan desa dan aset.
Pasal 25
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi
Eva luas i Perkembangan Desa, Fasi l i tasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
evaluasi perkembangan desa dan aset;
b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria evaluasi perkembangan desa dan aset;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi
perkembangan desa dan aset;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang evaluasi perkembangan desa dan aset;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
evaluasi perkembangan desa dan aset;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Eva luas i Perkembangan Desa dan Aset; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang B ina Pemerintahan Desa.
B A B V I
BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D E S A
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 26
(1) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 27
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga ,
pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pemberdayaan
masyarakat desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan pengembangan
sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan
masyarakat desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan pengembangan
sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa,
pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan pengembangan sumber daya
alam dan lingkungan hidup;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat
desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan pengembangan sumber
daya alam dan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa; dan
g. pelaksana fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 29
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas :
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Bagian Ketiga
Seks i Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 30
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.
Pasal 31
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
pemberdayaan masyarakat desa;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria pemberdayaan masyarakat desa;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
masyarakat desa;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pemberdayaan masyarakat desa;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pasal 32
Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
Pasa l33
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pasal 34
Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pasal 35
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi
Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
B A B VI I
BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 36
(1) Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 37
Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan
prasarana ekonomi desa, fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan, dan
pengembangan ekonomi desa.
Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang
Pembangunan Ekonomi Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pembangunan sarana
dan prasarana ekonomi desa, fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan,dan
pengembangan ekonomi desa;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan
sarana dan prasarana ekonomi desa, fasilitasi kerjasama desa dan
kemitraan,dan pengembangan ekonomi desa;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana
ekonomi desa, fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan,dan pengembangan
ekonomi desa;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan sarana
dan prasarana ekonomi desa, fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan,dan
pengembangan ekonomi desa;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan
prasarana ekonomi desa, fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan,dan
pengembangan ekonomi desa;
f. pelaksanaan administrasi di Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 39
Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan terdiri atas ;
1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa;
2. Seksi Fasi l i tasi Kerjasama Desa dan Kemitraan; dan
3. Seksi Pengembangan Ekonomi Desa.
Bagian Ketiga
Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa
Pasal 40
Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.
Pasal 41
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi
pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang p
pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Ekonomi Desa; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan
Ekonomi Perdesaan.
Bagian Keempat
Seksi Fasi l i tasi Kerjasama Desa dan Kemitraan
Pasal 42
Seksi Fasi l i tasi Kerjasama Desa dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan.
Pasal 43
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi
Fasi l i tasi Kerjasama Desa dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
fasilitasi kerjasama desa dan kemitraan;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Fasi l i tasi Kerjasama Desa Dan Kemitraan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan
Ekonomi Perdesaan.
Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Ekonomi Desa
Pasal 44
Seksi Pengembangan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas
pengembangan ekonomi desa.
Pasal 45
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi
Pengembangan Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
pengembangan ekonomi desa;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pengembangan ekonomi desa;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksana kebijakan di bidang
pengembangan ekonomi desa;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengembangan ekonomi desa;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan ekonomi desa;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Ekonomi Desa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan.
B A B VI I I
BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 46
(1) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 47
Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan desa
rawan bencana, pangan dan konflik, pembangunan sarana dan prasarana desa
dan pengembangan teknologi tepat guna.
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran pengembangan kawasan desa
rawan bencana, pangan dan konflik, pembangunan sarana dan prasarana
desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
kawasan desa rawan bencana, pangan dan konflik, pembangunan sarana
dan prasarana desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan desa rawan
bencana, pangan dan konflik, pembangunan sarana dan prasarana desa dan
pengembangan teknologi tepat guna;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan
desa rawan bencana, pangan dan konflik, pembangunan sarana dan
prasarana desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan desa
rawan bencana, pangan dan konflik, pembangunan sarana dan prasarana
desa dan pengembangan teknologi tepat guna;
f. pelaksanaan administrasi di Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 49
Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Kawasan Desa Rawan Bencana, Pangan, dan Konflik;
2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan
3. Seks i Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
Bagian Ketiga
Seksi Pengembangan Kawasan Desa Rawan Bencana, Pangan, dan Konflik
Pasal 50
Seksi Pengembangan Kawasan Desa Rawan Bencana, Pangan, dan Konflik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kawasan desa rawan bencana, pangan, dan konflik.
Pasal 51
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi
Pengembangan Kawasan Desa Rawan Bencana, Pangan, dan Konflik
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
pengembangan kawasan desa rawan bencana, pangan, dan konflik;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pengembangan kawasan desa rawan bencana, pangan, dan
konflik;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksana kebijakan di bidang
pengembangan kawasan desa rawan bencana, pangan, dan konflik;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengembangan kawasan desa rawan bencana, pangan, dan konflik;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan kawasan desa rawan bencana, pangan, dan konflik;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Kawasan Desa Rawan
Bencana, Pangan, Dan Konflik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan.
Bagian Keempat
Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
Pasal 52
Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas
melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa.
Pasal 53
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan sarana dan prasarana desa;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan sarana dan prasarana desa;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa; dan
g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Pasal 54
Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna.
Pasal 55
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Seksi
Pengembangan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
pengembangan teknologi tepat guna;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pengembangan teknologi tepat guna;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan teknologi tepat guna;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengembangan teknologi tepat guna;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan teknologi tepat guna;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan.
B A B IX
UPT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 56
(1) UPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 57
UPT terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.
B A B X
JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 58
Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal 59
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 60
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Jabatan
Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 1
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Arsiparis;
b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
d. Jabatan Fungsional Auditor.
Pasal 62
Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas.
B A B X I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Peraturan Bupat i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat i in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 14 Desember 2016
A.A.GDE AGUNG BHARATA
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 14 Desember 2016
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GIANYAR,
DEWA MADE APRAMANA
BER ITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 82
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 82 TAHUN 2016 TANGGAL 14 D E S E M B E R 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GIANYAR.
SUSUNAN O R G A N I S A S I D INAS P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T DAN D E S A K A B U P A T E N GIANYAR.
Dinas
Kelompok Jabatan
Fungsion
Bidang Bina Pemerintahan
Desa
Seksi Penataan
Kelembagaan, Kerjasama
Desa dan Administrasi
Pemerintahan Desa
Seksi Fasilitasi
Pengembangan Kapasitas
Aparatur
Seksi Evaluasi
Perkembangan Desa dan
Aset
Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Seksi Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
Seksi Pengembangan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Sekretariat Dinas
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian
Bidang Pembangunan
Ekonomi Perdesaan
Seksi Pembangunan Sarana
dan Prasarana Ekonomi
Desa
Seksi Fasilitasi Kerjasama
Desa dan Kemitraan
Seksi Pengembangan
Ekonomi Desa
UPT
Sub Bagian
Perencanaan
Bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Seksi Pengembangan
Kawasan desa Rawan
Bencana, Pangan dan
Konflik
Seksi Pembangunan Sarana
dan Prasarana Desa
Seksi Pembangunan
Teknologi Tepat Guna
BUPATL3UIANYAR,
A. A. G D E A G U N G B H A R A T A