PERKEMBANGAN DAN KENDALA IMPLEMENTASI PERKEMBANGAN DAN KENDALA IMPLEMENTASI SKEMA SKEMA - - SKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PP 6/ 2007 DI PROVINSI DIY DALAM PP 6/ 2007 DI PROVINSI DIY DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Jalan Argulobang Argulobang No. 19 No. 19 Baciro Baciro , YOGYAKARTA. , YOGYAKARTA. Telp Telp . (0274) 512447, 588518 . (0274) 512447, 588518 Lokakarya Lokakarya “ “ Membedah Membedah Implementasi Implementasi Skema Skema Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Dalam Dalam PP PP Nomor Nomor 6 6 Tahun Tahun 2007 2007 di di Provinsi Provinsi DIY DIY ” ” . . Yogyakarta, 5 November 2008 Yogyakarta, 5 November 2008
21
Embed
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI …wg-tenure.org/wp-content/uploads/2013/06/01-MaterKadinashutbunDIY.… · dinas kehutanan dan perkebunan provinsi daerah istimewa yogyakarta
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERKEMBANGAN DAN KENDALA IMPLEMENTASI PERKEMBANGAN DAN KENDALA IMPLEMENTASI SKEMASKEMA--SKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKATSKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PP 6/ 2007 DI PROVINSI DIYDALAM PP 6/ 2007 DI PROVINSI DIY
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.2. PemberdayaanPemberdayaan masyarakatmasyarakat setempatsetempat merupakanmerupakankewajibankewajiban pemerintahpemerintah, , provinsiprovinsi, , kabupaten/kotakabupaten/kota yang yang pelaksanaannyapelaksanaannya menjadimenjadi tanggungjawabtanggungjawab kepalakepala KPH.KPH.
3.3. PemberdayaanPemberdayaan masyarakatmasyarakat setempatsetempat dapatdapat dilakukandilakukanmelaluimelalui ::a. a. HutanHutan DesaDesab. b. HutanHutan KemasyarakatanKemasyarakatanc. c. KemitraanKemitraan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.2. MenteriMenteri menetapkanmenetapkan arealareal kerjakerja HutanHutan DesaDesa berdasarkanberdasarkan usulanusulanbupati/walikotabupati/walikota sesuaisesuai kriteriakriteria yang yang ditentukanditentukan dandan rencanarencanapengelolaanpengelolaan yang yang disusundisusun oleholeh kepalakepala KPH KPH atauatau pejabatpejabat yang yang ditunjukditunjuk..
JUMLAH KELOMPOK TANI HKm DI PROVINSI DIY TAHUN 2003 – 2004 MENDAPAT IJIN SEMENTARA SEBANYAK 42 KELOMPOK TANI, TERDIRI DARI KABUPATEN KULON PROGO 7 KELOMPOK DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL 35 KELOMPOK.
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DIHARAPKAN KELOMPOK TANI HKm TERSEBUT MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK DAPAT MEMBENTUK KOPERASI SEBAGAI PERSYARATAN SESUAI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 31/Kpts-II/2001 UNTUK MENERIMA IJIN DEFINITIF PENGELOLAAN HKm.
Terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 433/Menhut-II/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang PenetapanAreal Kerja HKm di Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY.Terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Menhut-II/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang PenetapanAreal Kerja HKm di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.Launching HKm oleh Wakil Presiden RI di KabupatemGunungkidul, Provinsi DIY pada tanggal 15 Desember2007. (ditandai dengan penyerahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 433 dan 434, penyerahan IUPHKmoleh Bupati Gunungkidul dan Bupati Kulon Progo). Bersamaan dengan Launching Penetapan Wilayah KerjaKPH Yogyakarta.