Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1 Lakip Tahun 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari “rule government” menjadi “good governance”. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openes) dan kerangka hukum (rule of law). Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya. Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai
39
Embed
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutananlakip.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2014/01/LAKIP... · Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1 Lakip Tahun 2012 ... Kepala Dinas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
1
Lakip Tahun 2012
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari “rule
government” menjadi “good governance”. Karakteristik atau unsur utama
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas
(accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openes) dan kerangka
hukum (rule of law).
Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan
pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus
mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi
tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah
penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut
diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat
efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin.
Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat
terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang
telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.
Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja
perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih
ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari
proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak
yang ditimbulkannya.
Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang
bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan
sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
2
Lakip Tahun 2012
atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,
maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.
Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek
inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang
dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.
B. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Badung
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung sesuai
dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah Unsur Pelaksana Otonomi
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan – kebijakan teknis,
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan
pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Adapun ruang lingkup tugasnya antara lain di bidang sumber daya manusia dan
penyuluhan; bidang sarana dan prasarana; bidang produksi tanaman pangan dan
hortikultura; bidang perkebunan; bidang kehutanan; bidang pengolahan hasil dan
pasca panen; serta bidang pengelolaan lahan dan air.
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tersebut, Struktur Organisasi
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung terdiri dari seorang
Kepala Dinas dengan eselon IIb ; 1 (satu) jabatan Eselon IIIa, yaitu Sekretaris; 7 (tujuh)
jabatan Eselon IIIb dan 30 (Tigapuluh) Jabatan eselon Iva dan 6 (Enam) eselon
Ivb.
Disamping itu, juga terdapat Unit-Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok
Jabatan Fungsional.
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
3
Lakip Tahun 2012
Struktur Organisasi tersebut didukung oleh 179 orang personil dimana 63 orang
diantaranya adalah Pejabat Fungsional (PPL ), 1 PPS, dan 45 Jabatan eselon (II, III,
IV) dan selebihnya staf.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk
menjawab sasaran RPJMD diantaranya terwujudnya pengelolaan sumberdaya untuk
kehidupan masa kini dan yang akan datang, yang kemudian dituangkan dalam
dokumen Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama.
Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang
menjadi tanggung jawab/kewenangan SKPD, maka setiap tahun setiap SKPD wajib
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat
kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Penyusunan LAKIP harus
mengikuti prinsip-prinsip pelaporan, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif,
akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan :
- Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus
proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing
SKPD serta memuat baik keberhasilan maupun kegagalan.
- Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi
pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk
upaya-upaya tindak lanjutnya.
- Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
penyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
LAKIP mencerminkan kinerja SKPD bersangkutan selama satu tahun anggaran
yang berbasis kinerja artinya pelaksanaan kegiatannya terukur, teruji dengan sasaran
yang jelas.
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
4
Lakip Tahun 2012
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi
dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Badung, maka pada Tahun Anggaran 2012 ada 5 Sasaran yang ingin dicapai, terdiri
dari 15 Program yang dijabarkan ke dalam 78 Kegiatan dan telah ditetapkan
berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2012.
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
5
Lakip Tahun 2012
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Badung Tahun 2010-2015 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen
mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta
pencapaian tujuan melalui perbaikan-perbaikan sistematika dan kebijakan di bidang
pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Pertanian, Perkebunan
dan Kehutaan di Kabupaten Badung yang selaraskan dengan arah pembangunan
dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maupun
Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung
2010-2015 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan
kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.
Visi dan Misi
Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh Pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Badung. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran
keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi
inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas, inovatif, antisipatif, produktif dan
kreatif dalam pelaksanaannya. Visi harus memenuhi persyaratan - persyaratan
sebagai berikut :
a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh Pimpinan dan staf;
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
6
Lakip Tahun 2012
b. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh Pimpinan dan staf;
c. Memungkinkan untuk dicapai (achievable) ;
d. Terfokus pada permasalahan utama;
e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan
perkembangan;
f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders.
Rumusan Visi juga hendaknya : (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai
sebuah Organisasi, (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, (c) mampu
menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis Organisasi, (d) memiliki
orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam
mendefinisikan dan membentuk masa depan Organisasi, (e) mampu menumbuhkan
komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan Organisasi, dan (f) mampu menjamin
kesinambungan kepemimpinan Organisasi.
Rumusan Visi yang jelas diharapkan mampu : (a) menarik komitmen dan
menggerakkan orang, (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota Organisasi, (c)
menciptakan standar keunggulan, dan (d) menjembatani keadaan sekarang dengan
keadaan masa depan.
Visi Instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur Organisasi sehingga menjadi
Visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan
menggerakkan segala sumber Organisasi.
Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selalu
memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di Badung Selatan, Badung
Tengah dan Badung Utara, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial,
budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan
yang terencana dan berkelanjutan dengan dilandasi falsafah ”Tri Hita Karana”,
khususnya dalam sub sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka dalam lima tahun kedepan Visi
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung:
“ Terwujudnya Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang Tangguh,
Mandiri dan Berkelanjutan menuju terciptanya Ketahanan pangan yang Berbasis
Agribisnis untuk Kesejahteraan Masyarakat. “
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
7
Lakip Tahun 2012
Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan
keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas
serta meningkatkan gairah/semangat bagi Pimpinan dan seluruh staf unit kerja.
Misi suatu Instansi harus jelas dan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi.
Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki, peraturan perundangan dan
kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang dipilih. Perumusan
Misi Instansi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai
dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.
Rumusan Misi hendaknya mampu: (a) melingkupi semua pesan yang ada pada
Visi, (b) memberikan petunjuk terhadap Tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan
petunjuk kelompok Sasaran mana yang akan dilayani, dan (d) memperhitungkan
berbagai masukan dari stakeholders.
Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta memberikan arah dan tujuan
yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan,
maka ditetapkan Misi (Misi 2010-2015) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Badung sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian dan Kehutanan
2. Memantapkan Ketahanan Pangan yang berbasis Komoditas Utama dan
Komoditas Lokal yang memiliki daya saing
3. Mendorong pengembangan Agribisnis Komoditas Pertanian yang memiliki daya
saing untuk mendukung ekonomi kreatif
4. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaaan potensi sumber daya
yang dimiliki
5. Mewujudkan ikon/program unggulan yang dapat menumbuhkan citra daerah
Kabupaten Badung.
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
8
Lakip Tahun 2012
Tujuan
Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta
berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan
menetapkan Tujuan Instansi.
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam
bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran,
Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.
Adapun Tujuan dari masing – masing Misi tersebut, yaitu :
1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan sumber daya Pertaian dan
Kehutanan
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan
3. Meningkatkan nilai tambah komodias pertanian agar mampu memenuhi
kebutuhan pasar lokal, nasional dan internasional
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga petani
5. Menciptakan produk unggulan yang menjadi kebanggan daerah Kabupaten
Badung
Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan dan menggambarkan hal yang
ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran
juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji,
dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang
lainnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan periode tahun 2010 – 2015 adalah sebanyak 5 Sasaran, yaitu :
1 Meningkatnya optimasi pemanfaatan lahan dan air
2 Tercapainya target produksi dan produktivias
3 Tercapainya target pemasaran
4 Meningkatnya unit-unit usaha rumah tangga petani dan tumbuhnya sentra
produksi
5 Terciptanya pasar
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
9
Lakip Tahun 2012
Adapun korelasi antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :
Misi ke-satu: Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian dan Kehutanan
Tujuan: Sasaran :
Meningkatkan daya guna dan hasil guna
pemanfaatan sumber daya Pertanian dan
Kehutanan
Meningkatnya optimasi pemanfaatan
lahan dan air
Misi ke-dua : Memanfaatkan Ketahanan Pangan yang berbasis Komoditas Utama dan
Komoditas Lokal yang memiliki daya saing
Tujuan: Sasaran :
Mewujudkan Ketahanan Pangan
Tercapainya target produksi dan
produktivias
Misi ke-tiga: Mendorong pengembangan Agribisnis Komoditas Pertanian yang memiliki
daya saing untuk mendukukung ekonomi kreatif
Tujuan: Sasaran :
Meningkatkan nilai tambah komoditi
pertanian agar mampu memenuhi pasar
lokal, nasional dan internasional
Tercapainya target pemasaran
Misi ke-empat : Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaaan potensi sumber
daya yang dimiliki
Tujuan: Sasaran :
Meningkatkan kemandirian ekonomi rumah
tangga petani
Meningkatnya unit-unit usaha rumah
tangga petani dan Tumbuhnya sentra
produksi
Misi ke-lima : Mewujudkan icon/program unggulan yang dapat menumbuhkan citra
daerah Kabupaten Badung.
Tujuan: Sasaran :
Menciptakan produk nggulan yang menjadi
kebanggaan daerah Kabupaten Badung
Terciptanya pasar
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
10
Lakip Tahun 2012
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit
kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Badung adalah yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Nomor 62 Tahun 2012 tanggal 10
Januari 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja
1 Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Pangan dan Perkebunan yang
berkelanjutan
1. Jumlah produktivitas tanaman
padi.
2. Jumlah produktivitas tanaman
Palawija.
3. Jumlah Produksi Tanaman
Hortikultura.
4. Jumlah Produktivitas Tanaman
Perkebunan.
2 Terwujudnya Pelestarian SDA
Hutan dan Penanganan
Lahan Kritis
1. Luas Lahan Kritis dan Potensial
kritis yang direhabilitasi
2. Jumlah Tenaga Pengawasan
dan Pengamanan Hutan.
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
11
Lakip Tahun 2012
Dalam perjalanan waktu ternyata masih dibutuhkan perbaikan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dalam rangka mengukur keberhasilan yang mencerminkan kinerja Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung, sehubungan dengan hal
itu maka dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama dengan SK Kepala Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung nomor 18 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Badung Nomor 62 Tahun 2012 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja
1. Meningkatnya optimasi
pemanfaatan lahan dan air
a. Luas peningkatan kualitas
penutupan Lahan dan lahan
kritis di Kabupaten Badung
b. Persentase Peningkatan
kualitas infrastruktur pertanian
2. Tercapainya target produksi
dan produktivias
a. Luas lahan yang mendapat subsidi benih
b. Luas Lahan yang mendapat
subsidi pupuk
c. Jumlah Produktivitas Padi
d. Jumlah Produksi Padi
e. Jumlah Produksi Palawija
f. Jumlah Produksi Hortikultura
g. Produktivitas Tanaman
Perkebunan
h. Jumlah produksi tanaman
perkebunan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
12
Lakip Tahun 2012
3. Tercapainya target pemasaran a. Jumlah promosi produk
pertanian/perkebunan
b. Volume eksport komoditi
perkebunan
4. Meningkatnya unit-unit usaha
rumah tangga petani dan
tumbuhnya sentra produksi
a. Jumlah penumbuhan kelas
kelompok tani utama
b. Jumlah penumbuhan kelompok
tani industri kecil
c. Jumlah sentra produksi yang
dikembangkan
5. Terciptanya pasar a. Jumlah produk yang sudah
akses dengan hotel/supermarket
C. Rencana Kinerja
Rencana Kinerja dilakukan dengan Penetapan kinerja yang merupakan
tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan
instansi pemerintah/unit kerja yang akan menerima tanggungjawab/kinerja
dengan pihak yang memberikan tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian,
penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh
seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.
Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan
diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya.
Ruang lingkup penetapan kinerja lebih diutamakan tehadap berbagai
program utama organisasi, yaitu program-pogram yang dapat mengggambarkan
keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategik yang sedang
dihadapi organisasi. Informasi yang disajikan dalam lampiran penetapan kinerja
meliputi : Sasaran strategik organisasi, indikator kinerja, target kinerja, program
pendukung dan jumlah anggaran yang dialokasikan (terlampir).
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
13
Lakip Tahun 2012
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilakukan dengan menggunakan Indikator
Kinerja Kegiatan, sedangkan pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan dengan Indikator
Kinerja Sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data - data kinerja
yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal
dari sistem informasi yang diterapkan di SKPD, dan (2) Data eksternal, berasal dari
luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.
Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang
akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan
dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-
prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.
Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Badug dilakukan dengan membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Untuk mengukur analisis capaian kinerja maka terdapat 5 sasaran strategis
yang hendak dicapai yang diukur dengan terdiri dari 16 indikator kinerja sasaran.
Pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012,
diperoleh hasil sebagai realisasi pencapaian sasaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Badung diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang dapat digambarkan sebagai berikut :
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
14
Lakip Tahun 2012
B.1. Meningkatnya optimasi lahan dan air. Untuk mengukur sasaran ini
digunakan 2 indikator kinerja utama :
Indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Tahun 2012
Target Realisasi %
1 Luas peningkatan kualitas
penutupan lahan dan lahan kritis
di Kabupaten Badung
100 Ha 1.952,12 Ha 1.952,12
2 Persentase peningkatan kualitas
infrastruktur pertanian
1,5 % 4,08 % 272,39
Luas wilayah Kabupaten Badung yang menjadi sasaran peningkatan kualitas
penutupan lahan dengan penanamanan bibit kayu hutan dan tanaman berkayu
lainnya adalah seluas 17.565 Ha atau 41,96 % dari luas wilayah Kabupaten Badung
seluas 41.852 Ha. Pada tahun tahun
2012 telah dilakukan penanaman seluas
1952,17 Ha. Dengan demikian dari luas
sasaran 17.565 Ha tersebut sampai
tahun 2012 sudah dilakukan penanaman
untuk peningkatan kualitas penutupan
lahan dan tegakan tanaman seluas
8.825,24 ha atau 50,24 %.
Sedangkan sasaran dengan indikator Luas peningkatan kualitas penutupan
lahan dan lahan kritis di Kabupaten
Badung dalam pencapaian tarrgetnya
didukung oleh 5 program dan 9 kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Badung. Realisasi yang tinggi dan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
15
Lakip Tahun 2012
beberapa kali lipat melampaui target capaian kinerja sebesar 1.952,12 % disebabkan
karena adanya tambahan kegiatan pusat yang cukup besar yang bersumber dari dana
kementerian kehutanan (DAK Kehutanan). Disamping itu masyarakat Kabupaten
Badung sampai saat ini masih memiliki minat yang besar pada sektor tanaman
berkayu karena memiliki nilai ekonomi yang menjadi harapan dimasa depan.