Digital_122878 PK III 629.8221 Tertangkap Tangan Literatur

8/16/2019 Digital_122878 PK III 629.8221 Tertangkap Tangan Literatur

1/43

16

BAB 2

PENANGKAPAN SEBAGAI UPAYA PAKSA PENYIDIKAN

2.1 Ruang Lingkup Penyelidikan

2.1.1 Definisi Penyelidikan

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian negara Republik

Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki kewenangan umum

kepolisian14. Penyelidik ialah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan

berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau

peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana

yang diduga sebagai perbuatan perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha

menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk

menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat

dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 1

butir 5 KUHAP15.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan.

Perlu diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah

dari penyidikan, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan.

Berdasarkan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan

merupakan salah satu metode atau sub daripada fungsi penyidikan yangmendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan

pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.

14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Pasal 1.

15

M. Yahya Harahap, Op.cit.., hal. 101.

Universitas IndonesiaTertangkap tangan..., Muhammad riza, FHUI, 2009


2/43

17

2.1.2 Kompetensi Penyelidikan

Pasal 1 angka 4 KUHAP dan Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa

penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang

oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Polri). Penyelidikan

diatur dalam KUHAP pada Pasal 5, Pasal 9, Pasal 75, Pasal 102, Pasal 103, Pasal

104, Pasal 105 dan Pasal 111. Oleh karena KUHAP menganut pokok-pokok

bahwa yang berhak melakukan penyelidikan hanyalah pejabat Polri, maka bunyi

pasal-pasal tersebut harus disesuailan agar dapat dipergunakan sebagai dasar oleh

penyelidik yang lain (seperti Jaksa, KPK, dll.) terhadap tindak pidana yang

menjadi wewenangnya untuk disidik.

2.1.2.1 Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyelidik

Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan diatur di dalam Pasal 1

butir 4 KUHAP yang berbunyi:

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan

penyelidikan.

Dalam Pasal 4 KUHAP mengatur lebih spesifik lagi mengenai kompetensi

penyelidikan, yaitu:

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Melihat pada Pasal 1 butir 4 KUHAP dan Pasal 4 KUHAP maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat laintidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli

tunggal Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan16:

a. menyederhanakan dan memberi wewenang kepastian kepada

masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan

penyelidikan;

16 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 103



3/43

18

b. menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak

hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih;

c. merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi

pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap

orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam

tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan.

Merujuk pada penjelasan diatas maka aparat yang berfungsi dan

berwenang melakukan penyelidikan hanyalah pejabat Polri, tidak

dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain, namun

pada kenyataannya campur tangan tersebut tetap saja ada.

2.1.2.2 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai

Penyelidik Pada Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah begitu parah dan

meluas dalam masyarakat dan sangat memprihatinkan, perkembangannya

terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi

dan jumlah kerugian keuangan negara yang dilakukan semakin sistematis

serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan baik tingkat

bawah apalagi kalangan atas yang sangat merugikan17.

Penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi

yang dilakukan secara konvensional sebelum tahun 2002 terbukti

mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan

hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang

mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan

manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional

serta berkesinambungan. Untuk itulah dibentuk suatu lembaga bernama

KPK yang indenpenden dan bebas dari pengaruh manapun18.

17 Indonesia, Undang-Undang Nomor 302 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Penjelasan Umum.

18 Indonesia, Ibid, Penjelasan Umum.



4/43

19

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-

UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Salah satu wewenang dari KPK

adalah melakukan penyelidikan yang terkait dengan tindak pidana korupsi

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf c:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

terhadap tindak pidana korupsi.

Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK menegaskan

bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang

lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan

oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah).

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK juga diatur

mengenai penyelidik KPK:

Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan

Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan dalam tindak pidana korupsi saja.

2.1.3 Fungsi dan Wewenang Penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada

Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi, yaitu:



5/43

20

2.1.3.1 Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum

Fungsi dan wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyelidik

adalah19:

a. Menerima laporan atau pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyelidik menerima

pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh

seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk

menindaklanjuti. Laporan tersebut dapat berupa sedang

ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana,

penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan

laporan. Penyelidik dapat pula menerima pemberitahuan

yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang

berkepentingan untuk menindak pelaku tindak pidana aduan

yang telah merugikan.

b. Mencari keterangan saksi dan barang bukti

Tujuan perlembagaan fungsi penyelidikan dimaksud sebagai

langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari

fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal

mungkin fakta, keterangan, dan barang bukti sebagai

landasan hukum untuk memulai penyidikan. Penyidikan

yang dilakukan tanpa persiapan yang memadai akan

mengakibatkan penyidikan yang bertentangan dengan

hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.

c.

Menyuruh berhenti orang yang dicurigaiKewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan Pasal 5

KUHAP kepada penyidik adalah menyuruh berhenti orang

yang dicurigai dan menenyakan serta memeriksa tanda

pengenal diri. Wewenang ini dapat dikatan wajar sebab tidak

mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau

19 M. Yahya Harahap, Op.cit ., hal. 103-106.



6/43

21

tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakana identitas

seseorang.

d.

Tindakan lain menurut hukum

Kewajiban dan wewenang selanjutnya ialah mengadakan

tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yang

dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari

penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b)

selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan

dilakukannya dilakukan tindakan jabatan;

c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk

dalam lingkungan jabatannya;

d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan

memaksa;

e) menghormati hak asasi manusia.

2.1.3.2 Kewenangan berdasarkan perintah penyidik

Kewajiban dan wewenang penyelidik yang berdasar hukum

adalah kewenangan yang lahir dan inherent dari sumber undang-undang

sendiri. Sedangkan wewenang yang berdasarkan perintah penyidik adalah

yang bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada

penyelidik. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidik

dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, berupa20:

a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat,

penggeledahan, dan penyitaan;

b. pemeriksaan dan penyitaan surat;

c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

20 M. Yahya Harahap, Op.cit ., hal. 107.



7/43

22

2.1.3.3 Kewajiban penyelidik membuat dan menyampaikan laporan

Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan

sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada pasal 5 ayat (1)

huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan,

harus merupakan laporan tertulis.

2.1.3.4 Wewenang penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh penyelidik KPK

sama dengan penyelidik menurut KUHAP. Hal tersebut diatur dalam Pasal

38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yang berbunyi:

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan

penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan penyelidik

KPK sama dengan kewenangan penyelidik dalam KUHAP. Selain

kewenangan secara umum yang diatur dalam KUHAP, penyelidik KPK

juga memiliki kewenangan secara khusus yang diatur dalam Pasal 12 UU

No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yaitu:

a. melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan;

b.

memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk

melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga

keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangkaatau terdakwa yang sedang diperiksa;

d.

memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan

lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil

dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain

yang terkait;

e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka

untuk memberhentikan sementara tersangka dari

jabatannya;

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka

atau terdakwa kepada instansi yang terkait;



8/43

23

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,

transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau

pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi

yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau

terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yangcukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi

yang sedang diperiksa;

h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi

penegak hukum negara lain untuk melakukan

pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di

luar negeri;

i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang

terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak

pidana korupsi yang sedang ditangani.

2.1.4

Tujuan Penyelidikan

Tujuan utama dari setiap penyelidikan adalah untuk mengumpulkan

keterangan-keterangan atau data-data yang dapat dipergunakan untuk:

a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu

tindak pidana atau bukan sehingga dapat dilakukan penyidikan.

b. Persiapan pelaksanaan tahap penindakan penyelidikan

Pengetahuan yang mendalam dari penyelidik tentang unsur-unsur suatu tindak

pidana dan tentang hukum acara yang berlaku mutlak diperlukan. Bila penyelidik

kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi tidak tentu dan dapat

menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.

Hasil penyelidikan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan tahap

penindakan, yaitu dalam arti bahwa setelah penyelidikan selesai, penyelidik sudah

mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan/atau

ditangkap dan/atau ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu digeledah, barang bukti yang perlu disita dan sebagainya.

2.2 Ruang Lingkup Penyidikan

2.2.1 Definisi Penyidikan

Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam Undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana



9/43

24

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut di atas adalah

sesuai dengan pengertian opsporing atau interrogation. Menurut de Pinto,

opsporing mempunyai arti:21

Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat, untuk itu ditunjuk oleh

Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun

mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu

pelanggaran hukum.

Melihat pada Pasal 1 butir 2 tentang definisi penyidikan, dapat diketahui

batasan atau perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu22:

a. Pada tindakan penyelidikan penekanan tindakan diarahkan untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana. Pada tingkat penyelidikan, tindak pidananya belum diketahui,

sedangkan pada tingkat penyidikan tindak pidananya sudah diketahui

dan tindakannya diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti

agar tindak pidana yang ditemukan tersebut dapat menjadi terang serta

sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.

b. Dari segi wewenang, pejabat penyelidik memiliki wewenang terbatas,

hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas

suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan wewenang

lain berdasarkan perintah penyidik seperti penangkapan, larangan

meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.

Penyidik memiliki ruang lingkup wewenang dan kewajiban yang lebihluas dibandingkan penyelidik.

21 Andi Hamzah, Op.cit., hal. 121-122.

22 Ramelan, Op.,cit ., hal. 52-53.



10/43

25

2.2.2 Kompetensi Penyidikan

2.2.2.1 Ketentuan Umum

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP berbunyi

sebagai berikut:

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wwenang khusus

oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP tersebut dipertegas dalam Pasal 6

KUHAP yang menentukan siapa saja yang disebut sebagai penyidik, yaitu:

(1)

Penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tretentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam

ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan

pemerintah.

Disamping pejabat penyidik yang disebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

KUHAP, diatur juga pejabat penyidik dalam Pasal 10 KUHAP, yaitu:

(1) Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara

Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala

Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan

syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat

(1) diatur dengan peraturan pemerintah.

2.2.2.2 Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia Dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dan 10 KUHAP, maka yang

dapat diangkat sebagai pejabat penyidik adalah23:

23 Ramelan, Op.cit., hal. 56-59.



11/43

26

1. Pejabat penyidik polisi negara

Pejabat keplisian negara Republik Indonesia merupakan

instansi yang diberi wewenang diberi wewenang untuk

melakukan penyidikan. Disamping sebagai penyidik, pejabat

kepolisian negara tertentu juga dapat diangkat sebagai

penyidik pembantu, namun demikian untuk diangkat sebagai

penyidik pembantu harus memenuhi syarat yang ditentukan

dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

2. Pejabat penyidik pegawai negari sipil (PPNS) tertentu

Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai

fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Wewenang tersebut

bersumber pada ketentuan undang-undang tertentu yang

telah menetapkan sendiri pemberian wewenang atas

pelanggaran ketentuan pidana yang diatur didalamnya.

Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992

tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan (Pasal 112 ayat (1) memberi

wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk

melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan).

Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dalam

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan

pengawasan penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

2.2.2.3 Penyidik khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana

Peraturan perundang-undangan selain KUHAP telah mengatur

pejabat penyidik khusus untuk tindak pidana tertentu. Pejabat penyidik



12/43

27

khusus yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut

antara lain24:

a. Jaksa

Sebagai penyidik khusus, jaksa berwenang melakukan

penyidikan untuk tindak pidana:

1) Korupsi

Wewenang jaksa melakukan penyidikan tindak pidana

korupsi, ditentukan berdasarkan:

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Wewenang jaksa melakukan penyidikan pelanggaran hak

asasi manusia, ditentukan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia.

3)

Tindak Pidana Ekonomi

Wewenang jaksa melakukan penyidikan tindak pidana

ekonomi, ditentukan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 284 ayat (2)

KUHAP.

b. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Institusi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Wewenang KPK melakukan penyidikan

tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No.

30 Tahun 2002 Tentang KPK yang menjelaskan bahwa KPK

mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

24 Ramelan, Op.cit ., hal. 59-67



13/43

28

Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK menegaskan

bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana

korupsi yang:

a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara

negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum atau penyelenggara negara;

b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

dan/atau

c)

menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka KPK hanya

berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

2.2.3 Fungsi dan Wewenang Penyidik

Fungsi dan wewenang penyidik menurut KUHAP dan penyidik KPK

menurut UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK adalah:

2.2.3.1 Fungsi dan wewenang penyidik kepolisian

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

KUHAP, karena kewajibanya mempunyai wewenang yang diatur dalam

Pasal 7 ayat (1) KUHAP:

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a karena kewajibannya mempunyai

wewenang:

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seorang

tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat

kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan

memeriksa tanda pengenal diri tersangka;



14/43

29

d. melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.

Seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang

berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). Pemberian wewenang kepada penyidik

bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan

pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan

demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan

kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya

kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Selain dari yang tersebut diatas, penyidik juga berwenang

menghentikan penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang

menyatakan:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata

bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan

dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan

hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau

keluarganya.

Selain kewenangan tersebut diatas penyidik polri juga berwenang

melakukan penyadapan, walaupun tidak terinci atau tertuang secara jelas

dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hal ini tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yaitu pada penjelasan Pasal 26:



15/43

30

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk

wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping).

Melihat pada penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

diatas, maka terhadap kewenangan penyidik polri yang merupakan

penyidik terhadap semua tindak pidana, maka secara otomatis penyidik

polri berwenang melakukan penyadapan (wiretaping).

2.2.3.2 Wewenang penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh penyidik KPK

sama dengan penyidik menurut KUHAP. Hal tersebut diatur dalam Pasal

38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK:

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan

penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan 38 ayat (1) tersebut maka dapat kita ketahui bahwa secara

umum kewenangan penyidik KPK sama dengan kewenangan penyidik

dalam KUHAP. Selain kewenangan secara umum yang diatur dalam

KUHAP, penyidik KPK juga memliki kewenangan secara khusus yang

diatur dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yaitu:

a. melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan;

b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk

melarang seseorang bepergian ke luar negeri;c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga

keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka

atau terdakwa yang sedang diperiksa;

d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan

lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil

dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain

yang terkait;

e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka

untuk memberhentikan sementara tersangka dari

jabatannya;



16/43

31

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka

atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,

transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau

pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesiyang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau

terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang

cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi

yang sedang diperiksa;

h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi

penegak hukum negara lain untuk melakukan

pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di

luar negeri;

i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang

terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

2.2.4 Upaya Paksa Pada Tahap Penyidikan

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan

kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya,

sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk

diserahkan kepada Penuntut Umum. Kewenangan-kewenangan untuk melakukan

tindakan-tindakan itu akan disesuaikan secara kasuistis, termasuk untuk

melakukan tindakan di tempat kejadian atau upaya-upaya yang bersifat

memaksa/dwang middelen.

2.2.4.1 Penangkapan

Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik

sedemikian rupa luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi

kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap

berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat

dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan

kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas,

kepentingan umum pada pihak lain.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik

yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang salah satunya



17/43

32

dapat dilakukan dalam bentuk penangkapan. Pengertian penangkapan

menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 butir 20, makan penangkapan tidak lain dari

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa, guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan harus dilakukan

menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Pihak yang

berwenang melakukan penangkapan ditentuak dalam Pasal 16 KUHAP

yaitu:

a. penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan

penangkapan untuk kepentingan penyidikan.

b.

Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan

penangkapan untuk kepentingan penyidikan.

2.2.4.1.1 Alasan Penangkapan

Dalam melakukan penangkapan Penyelidik ataupun Penyidik

harus memiliki alasan yang kuat. Alasan penangkapan disebutkan dalam

Pasal 17 KUHAP yaitu:

a. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana,

dan

b.

Atas dugaan yang kuat tadi, harud berdasrkan bukti

permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17

KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana

sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan

bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-

wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan

tindak pidana.



18/43

33

Definisi bukti permulaan yang cukup tersebut sesungguhnya

masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak

menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup.

Oleh karena itu dalam praktik masalah ini sangat tergantung penilaian

obyektif penyelidik dan penyidik. Namun sebagai pedoman dalam praktek

menurut Rapat Kerja Mahkamah Agung Kehakiman Kejaksaan Polisi

(MAKEHJAPOL-I) tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti

permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi ditambah satu

alat bukti lainnya25.

2.2.4.1.2 Cara Penangkapan

Cara penangkapan diatur di dalam Pasal 18 KUHAP sebagai

berikut:

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh

petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada

tersangka surat perintah penangkapan yang

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan

alasan penangkapan serta uraian singkat perkara

kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia

diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan

tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa

penangkap harus segera menyerahkan tertangkap

beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau

penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada

keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

2.2.4.2 Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat

membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia seseorang.

Kewenangan penahanan tidak hanya dimiliki oleh penyidik, tetapi juga

25

Darwin Prints, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar , (Jakarta: Djambatan, 1989),hal. 43.



19/43

34

oleh instansi penegak hukum lain yaitu penuntut umum dan hakim atau

peradilan.

Masalah penahanan (dan juga penangkapan) seseorang terkait

dengan hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan. Secara jelas

hak atas kemerdekaan seseorang dirumuskan dalam Pasal 9 Deklarasi

Universal Hak-Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human

Rights), yaitu:

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang

secara sewenang-wenang.

Menurut Oemar Seno Adji, bahwa legalitas dari suatu

penahanan baru merupakan suatu jaminan yang cukup, apabila ia disertai

dengan 2 hal, yaitu:

a. Tersangka atau terdakwa harus dapat mengetahui, setelah ia

ditahan, sifat dari sangkaan atau dakwaan yang dihadapkan

padanya;

b. Jika si tersangka atau terdakwa menyadari pentingnya

sangkaan atau dakwaan, ia harus mempunyai hak seketika

itu untuk mengadakan hubungan dan konsultasi dengan

seoran penasehat hukum menurut pilihannya26.

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah sebagai

berikut:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atauhakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini.

26 Oemar Seno Adji, Indonesia Negara Hukum (dalam Indonesia Negara Hukum.

Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945), dikumpulkan oleh Fakultas Hukum danIlmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Jakarta, (Seruling Masa,1966), hal. 59.



20/43

35

2.2.4.2.1 Alasan Penahanan

Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau

terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah:

a.

Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;

b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau

menghilangkan barang bukti; dan

c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi

tindak pidana.

2.2.4.2.2 Syarat-syarat Untuk Melakukan Penahanan

Syarat-syarat untuk melakukan penahanan disebut sebagai

syarat obyektif dan syarat subyektif, yaitu:27

a. Syarat obyektif

Yaitu karena undang-undang dengan tegas telah menentukan

pasal-pasal kejahatan tindak pidana yang dapat dilakukan

penahanan. Syarat obyektif ini ditentukan dalam Pasal 21

ayat (4) KUHAP yang intinya menegaskan bahwa

penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau

terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan atau

pemberian bentuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1) Tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih.

2)

Tindak pidana-tindak pidana yang tersebut dalam Pasal

21 ayat (4) b KUHAP.

b.

Syarat subyektifYaitu syarat didasarkan pada keadaan atau keperluan

penahanan itu sendiri ditinjau dari subyektifitas tersangka

atau terdakwa. Akan tetapi penilaian terhadap syarat-syarat

tersebut juga sangat ditentukan oleh subyektifitas aparat

penegak hukum itu sendiri. Adapun syarat-syarat subyektif

ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu

27 Ramelan, Op.cit., hal 89-92.



21/43

36

perintah penahan atau penahanan lanjutan yang dilakukan

terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

bahwa tersangka atau terdakwa akan:

1) melarikan diri;

2) merusak atau menghilangkan barang bukti;

3) dan atau mengulangi tindak pidana.



22/43

37

BAB 3

TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK

PENANGKAPAN

3.1 Ruang Lingkup Tertangkap Tangan

3.1.1 Definisi Tertangkap Tangan

Mengetahui suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana,

dapat dilakukan melalui28:

a.

Adanya laporan atau pengaduan

Terdapat perbedaan pengertian laporan dan pengaduan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum publik dianut suatu asas

umum bahwa:

Hak untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana diletakkan

pada penuntut umum, sedangkan permintaan dari orang yang

menjadi korban ataupun orang lain yang mengetahui terjadinya

tindak pidana untuk melakukan penuntutan, tidak memiliki pengaruh

atau keharusan bagi penuntut umum untuk menindak lanjuti.

Hal tersebut disebabkan oleh karena KUHP dimaksudkan untuk melindungi

kepentingan umum, kepentingan oran banyak, dan tidak ditujukan untuk khusus

melindungi kepentingan perorangan. Permintaan setiap orang yang mengetahui

terjadinya tindak pidana, untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana tersebut berbentuk laporan.

Pengaturan di dalam KUHAP juga dijumpai adanya penyimpangan atas

asas umum tersebut, yaitu ada beberapa jenis tindak pidana (delik) yang hanya

dapat dituntut atas permintaan pernderita atau korban, artinya penuntut umum

tidak akan melakukan penuntutan apabila tidak ada permintaan atas pengaduan

dari pihak yang menjadi korban. Hak korban disebut dengan hak penuntutan. Hak

28

Ramelan, Op.cit., hal. 42.



23/43

38

ini dilakukan dan hanya dalam delik atau tindak pidana yang disebut dengan delik

aduan.

b. Informasi yang diperoleh aparat penegak hukum baik melalui sumber

tertutup (melalui kegiatan intelijen) maupun sumber terbuka (pemberitaan

pers, publikasi-publikasi tertentu dan sebagainya)

Informasi yang diperoleh secara tertutup dilakukan melalui kegiatan

intelijen. Sedangkan informasi terbuka biasanya diperoleh dari pemberitaan pers

ataupun surat kaleng maupun laporan dengan identitas yang jelas.

c. Kedapatan tertangkap tangan

Tertangkap tangan atau haterdaad (ontdekking op haterdaad ) menurut

Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat

tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh

khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila

sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantumelakukan tindak pidana itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut maka dapat kita lihat

bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana,

pelaku dipergoki oleh orang lain;

2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;

3.

Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang

melakukannya;

4. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 18 RUU KUHAP, tertangkap tangan

didefinisikan sebagai:



24/43

39

Tertangkap tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera

sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan

oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana,

atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.

Pengertian istilah “dengan segera” dapat menimbulkan kesulitan dalam

praktik, dan dapat mengundang ekses negatif dalam pelaksanaan. Petugas dapat

memberi penafsiran yang berbeda-beda, karena undang-undang tidak memberi

batasan waktu yang tegas. Seandainya diambil pengertian yang agak lazim dan

awam bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan segera” identik dengan

pengertian peristiwa pidana tersebut masih baru, tetap belum memberikan

kepastian tentang batas jangka waktu tertentu, sehingga pengertian yang agak

mengambang ini dapat memberi keleluasaan kepada pejabat yang berwenang

untuk melakukan penangkapan.

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai contoh “dengan segera”

sebagai berikut:

Apabila seorang Bayangkara mendengar suara orang berteriakmeminta tolong. Saat itu terlihat olehnya terdapat seseorang yang

berlari keluar rumah dengan tangan berlumuran darah kemudian ia

ditangkap dan diperiksa. Sesudah orang tersebut ditangkap dan

diperiksa ternyata diketahui bahwa seseorang tersebut baru saja

menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan tersebut

kedapatan segera sesudah dilakukan (tertangkap tangan)29.

Rumusan pada Pasal 1 butir 19 KUHAP sebenarnya sama dengan

ketentuan Pasal 57 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dahulu yang

berbunyi:

Kedapatan tengah berbuat yaitu, bila kejahatan atau pelanggaran

kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah

dilakukan, atau bila dengan segera sesudah itu ada orang diresukan

oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila

padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas tau

29

R. Soesilo, Menangkap, Menahan, dan Pemberitahuan Ganti Rugi, (Bogor: Politeia),hal. 7.



25/43

40

surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu

ia yang melakukan atai membantu melakukannya.

Pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian

sehari-hari, karena meliputi pengertian sedang melakukan dan sesudah

melakukan.

Penyidikan delik tertangkap tangan secara khusus sebenarnya berasal dari

Perancis30. Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan itu, yaitu

delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai

akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan

disebut oleh orang Romawi delictum flagrans. Jerman atau Belanda kuno

handhaft (ig) e daet dan versche daet , sedangkan orang Perancis menyebutnya

flagrant delit dan Jerman frische Tat 31.

Pengertian in flagrante delicto dikenal juga sebagai red-handed . Elizabeth

Webber dan Mike Feinsilber menjelaskan pengertian in flagranre delicto sebagai:

Tepat pada saat melakukan kelakuan yang buruk; tertangkap basah.

Dipakai juga untuk menjelaskan istilah ditengah-tengah kegiatan

seksual. Dalam bahasa Latin, adalah pada saat tindakan kriminal

tersebut sedang berlangsung. Biasanya dipergunakan untuk

perbuatan non-kriminal tetapi pada situsasi yang memalukan32

3.1.2 Kompetensi Dalam Hal Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan, hal yang

membedakan dari penangkapan adalah pada tertangkap tangan tidak diperlukan

adanya Surat Perintah Penangkapan maka dari itu pihak yang dapat melakukan

penangkapan dalam hal tertangkap tangan pun berbeda dari penangkapan biasa.

Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP menjelaskan sebagai

berikut:

30 E. Bonn – Sosrodanukusumo, Tuntutan Pidana, (Jakarta: Siliwangi), hal. 124.

31 G. Duisterwinkel, Het Wetbook van Strafvordering Arnhem, (S. Gouda Quint D.

Brouwer en Zoon: 1972), artikel 128, hal. 1, sebagaimana dimuat dalam buku Andi Hamzah,Op.cit ., hal. 122.

32 Elizabeth Webber dan Mike Feinsilber, Op.cit , hal. 285.



26/43

41

Pasal 18

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat

perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 111

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan

setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban,

ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka

guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada

penyelidik atau penyidik.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (3) RUU KUHAP

dijelaskan:

Pasal 16

(1) Dalam hal tertangkap tangan:

a. setiap orang dapat menangkap Tersangka guna diserahkan

beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyidik; dan

b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas

ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib

menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa

barang bukti kepada Penyidik.

Pasal 56

(3) Apabila Tersangka Tertangkap tangan, Penangkapan dapat

dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.

Melihat pada rumusan Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun,

berhak untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan orang yangsedang dalam melakukan tindak pidana. Hal yang perlu diperhatikan

dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP adalah rumusan kata “hak”. Dalam

Pasal 111 ayat (1) KUHAP, tertulis kata “hak” bukan “kewajiban”

sehingga orang yang melihat atau memergoki suatu peristiwa pidana

dapat mempergunakan haknya untuk menangkap atau tidak;

2. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam

tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum dibebani



27/43

42

“kewajiban” untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan

tertangkap tangan.

Pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP, terdapat perumusan kalimat yang

menyatakan penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang

bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Melihat

pada rumusan pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa pejabat berwenang

yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan hanyalah

Penyelidik saja.

3.1.3 Tindakan Dalam Hal Tertangkap Tangan

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan

diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP, Pasal 35 KUHAP, Pasal 40-41

KUHAP, dan Pasal 102 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 18

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat

perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan

memasuki:

a) ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b)

tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara

keagamaan;

c) ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat

yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk

melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai

barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau

surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya

dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau

perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat



28/43

43

atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal

daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat

kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi

atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda

penerimaan.

3.2 Pengkondisian Sebagai Salah Satu Cara Pada Penangkapan Dalam

Hal Tertangkap Tangan

3.2.1 Penyadapan

3.2.1.1 Definisi Penyadapan

Penyadapan menurut penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah:

Kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan

telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara

tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimilikioleh seseorang

adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus

dilarang.

Sedangkan penyadapan menurut Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 22

tahun 1997 tentang Narkotika adalah:

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan

dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan

pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika

lainnya.

Penyadapan telepon atau wiretapping dalam Bahasa Inggris, menurut Black’s Law

Dictionary adalah:

Electronis or mechanical eavesdropping, usually done by law-

enforcement officers under court order, to listen to private

conversations33.

33 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, (St. Paul:West Publishing

Co., 2004)hal. 1631.



29/43

44

(Mencuri dengar dengan menggunakan perangkat elektronik, yang

biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum atas perintah

pengadilan, untuk mendengarkan pembicaraan pribadi.)

Penyadapan telepon atau wiretapping adalah istilah pengawasan terhadap

pembicaraan telepon dan internet oleh pihak ketiga, seringkali digunakan dalam

terminologi penyamaran. Penggunaan istilah penyadapan atau wiretapping

digunakan karena pada mulanya alat penyadap dihubungkan ke kabel telepon

yang sedang dipantau untuk menarik sebagian kecil sinyal elektronik yang

membawa percakapan. Penyadapan yang dilakukan oleh kepolisan atau lembaga

pemerintahan yang berwenang dikenal dengan istilah penyusupan secara sah

(lawful interception)34.

3.2.1.2 Pengaturan Mengenai Penyadapan

Penyadapan telepon diatur secara ketat di berbagai negara untuk

melindungi kerahasiaan pribadi. Secara teori penyadapan telepon di berbagai

negara harus melalui izin pengadilan terlebih dahulu, dan biasanya hanya disetujui

apabila bukti-bukti menunjukkan bahwa dengan bukti-bukti yang ada tidak

mungkin untuk menunjukkan adanya tindak pidana atau kegiatan yang bersifat

subversif 35.

Pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia belumlah dapat dikatakan

sempurna, mengingat sedikitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai penyadapan, baik dari segi kompetensi pihak yang dapat melakukan

penyadapan, syarat-syarat penyadapan, tata cara penyadapan dan lain-lain.

Dalam praktik hukum, penggunaan penyadapan, alat perekam dan hasil

rekaman telah merupakan bagian dari proses projustisia perkara pidana. KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai penyadapan

34 http://en.wikipedia.org/wiki/Wiretap, (Telephone tapping, diakses pada tanggal 22

November 2008).

35 http://en.wikipedia.org/wiki/Wiretap, (Telephone tapping, diakses pada tanggal 22

November 2008).



30/43

45

sebagai salah satu upaya paksa36. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan:

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi

yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk

apapun.

Sedangkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

tentang Telekomunikasi disebutkan:

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa

telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atauditerima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat

memberikan informasi yang diperlukan atas:

a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian

Repubik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan

undang-undang yang berlaku.

Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan proses peradilan pidana dalam

ketentuan tersebut mencakup penyidikan, penuntutan dan persidangan. Melihat

pada ketentuan-ketentuan mengenai penyadapan diatas, maka dapat kita tarik

kesimpulan bahwa penyadapan sebenarnya diperbolehkan menurut undang-

undang guna kepentingan proses peradilan pidana.

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

menegaskan bahwa salah satu kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat melakukan penyadapan dan

merekam pembicaraan. Kewenangan melakukan penyadapan yang dimiliki oleh

KPK. Pada Pasal 42 ayat (2) UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dapat

kita lihat bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi

36 Penulis berpendapat bahwa penyadapan dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya

paksa mengingat di dalam penyadapan terdapat perampasa Hak Asasi Manusia atau hak privasi perseorangan ( personel privacy right ) yang dilakukan penguasa (aparat penegak hukum) dalammelaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam

Penjelasan Pasal 7 ayat (3) RUU KUHAP penyadapan dimasukkan sebagai salah satu upaya paksa.



31/43

46

yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta

dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa

Agung dan atau Kepala Kepolisian Repubik Indonesia untuk tindak pidana

tertentu dan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan

undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dilihat bahwa penyadapan bukanlah

kewenangan khusus dari KPK saja, tetapi juga kewenangan dari jaksa dan POLRI.

Pengaturan mengenai penyadapan telah ada sebelum adanya UU No. 30

Tahun 2002 Tentang KPK antara lain dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun

1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang

Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Narkotika dan

PERPU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai penyadapan

lebih jelas dibandingkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Pada UU

Narkotika, penyadapan dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya sesuai

dengan penjelasan Pasal 66 ayat (2) UU Narkotika:

Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasilainnya hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang

ditunjuknya.

Selain mengenai penyadapan yang harus mendapat izin dari Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia, pada UU Narkotika penyadapan hanya dapat

dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari menurut Pasal 66 ayat (3) UU Narkotika:

Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Mengenai perlunya izin sebelum melakukan penyadapan juga diatur di

dalam PERPU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada PERPU

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyadapan baru dapat dilakukan

setelah mendapat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri dan penyadapan hanya



32/43

47

dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) PERPU

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Selain mengenai izin dan jangka waktu penyadapan, PERPU Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme juga mengatur mengenai pelaporan dan

pertanggungjawaban penyidik atas penyadapan yang dilakukan olehnya, sesuai

dengan Pasal 31 ayat (3) PERPU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus

dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Melihat pada pasal-pasal mengenai penyadapan yang terdapat dalam UU

Narkotika dan PERPU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka dapat

disimpulkan bahwa pengaturan penyadapan yang dimiliki oleh KPK kurang

melindungi hak asasi dan kurang terdapat kepastian hukum.

Menyikapi permasalahan penyadapan ini, pembuat undang-undang telah

memasukan bagian khusus mengenai penyadapan ke dalam RUU KUHAP.

Menurut Pasal 83 ayat (1) RUU KUHAP penyadapan pembicaraan melalui

melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan

terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras

akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak

dilakukan penyadapan. Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (2) diatur mengenai

tindak-tindak pidana apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana serius, yaitu:

a.

terhadap Keamanan negara;

b. perampasan kemerdekaan/penculikan;

c. pencurian dengan kekerasan;

d. pemerasan;

e. pengancaman;

f. perdagangan orang;

g.

penyelundupan;



33/43

48

h. korupsi;

i.

pencucuai uang;

j. pemalsuan uang;

k.

keimigrasian;

l. mengenai bahan peledak dan senjata api;

m. terorisme;

n. pelanggaran berat HAM;

o. psikotropika dan narkotika; dam

p. pemerkosaan.

Mengenai perlunya izin dalam melakukan penyadapan juga diatur di dalam RUU

KUHAP, yaitu di dalam Pasal 83 ayat (3) RUU KUHAP:

Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik

setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Komisaris.

Di dalam RUU KUHAP juga diatur mengenai jangka waktu penyadapan yang

diatur dalam Pasal 83 ayat (6) RUU KUHAP:

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Sedangkan mengenai pelaporan penyadapan kepada atasan penyidik dan Hakim

Komisaris terdapat pada Pasal 83 ayat (8) RUU KUHAP:

Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harusdilaporkan kepada atasan Penyidik dan Hakim Komisaris.

Pengaturan mengenai penyadapan yang terdapat dalam RUU KUHAP telah

memperbaiki pengaturan mengenai penyadapan yang ada selama ini. Namun,

pengaturan mengenai penyadapan tersebut masih belum dapat dikatakan

sempurna karena melihat pada beberapa hal seperti belum diaturnya mengenai

alasan penyadapan dapat dilakukan, teknik-teknik penyadapan yang

diperbolehkan menurut undang-undang.



34/43

49

3.2.1.3 Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai definsi

penyadapan, akan tetapi pengaturan mengenai kapan penyadapan tersebut dapat

dilakukan, apa syarat-syarat penyadapan, bagaimana tata cara penyadapan dan

lain-lain tidak diatur secara jelas. Ketidakjelasan peraturan perundang-undangan

yang mengatur waktu penyadapan dilakukan, syarat-syarat penyadapan serta tata

cara penyadapan, dapat membuat penyadapan dilakukan dengan sewenang-

wenang khususnya oleh suatu instansi dengan kewenangan yang begitu luas serta

bebas dari pengaruh pihak manapun seperti KPK.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak KPK 37,

diketahui beberapa permasalahan mengenai seputar penyadapan. Melalui

wawancara tersebut diketahui bahwa dalam melakukan penyadapan, KPK

mendasarkan perbuatan hukum tersebut pada UU No. 30 Tahun 2002 Tentang

KPK. Melalui wawancara tersebut juga didapati bahwa mengenai kapan

penyadapan tersebut dilakukan, hal itu merupakan kebijakan dari Pimpinan KPK

saja. Mengenai tata cara melakukan penyadapan, dikarenakan peraturan

perundang-undangan belum mengatur secara jelas, maka KPK hanya memiliki

petunjuk pelaksanaan berupa Standard Operation Procedure (SOP) tersendiri

yang tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum. Standard Operation

Procedure penyadapan tersebut berisi tata cara melakukan penyadapan,

bagaimana melakukan penyadapan, jangka waktu penyadapan akan tetapi tidak

dijelaskan bagaimana pengaturan secara rinci.

Menurut narasumber, penggunaan penyadapan oleh KPK lebih

dikhususkan pada kasus penyuapan. Hal tersebut dikarenakan pada kasus

penyuapan sangat sulit untuk mendapatkan alat-alat bukti atau barang-barang bukti yang menunjukkan tersangka/terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak

pidana yang di dakwakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyadapan kasus

penyuapan adalah bahwa penyadapan bukanlah sebagai upaya terakhir dalam

mengumpulkan alat-alat bukti dan/atau barang-barang bukti, karena sebelumnya

37 Wawancara dilakukan penulis pada tanggal 17 November 2008 melalui narasumber

Rini Afriyanti dan Rosamala Arritonang yang merupakan staff biro hukum pada kantor Komisi

Pemberantasan Korupsi.



35/43

50

tidak ada suatu upaya dalam mencari alat-alat bukti dan/atau barang-barang bukti.

Mengenai siapa-siapa saja yang perlu disadap, hal tersebut adalah kebijakan

Pimpinan KPK berdasarkan daftar orang-orang yang telah dicurigai oleh KPK

sebelumnya. Mengenai syarat-syarat pengajuan penyadapan hal-hal yang harus

diperhatikan menurut narasumber adalah permohonan penyadapan harus

menjelaskan secara detil38 dan melihat kepada tingkat keperluannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK menjelaskan bahwa

kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK berlaku pada tahap

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, namun berdasarkan wawancara

ditemukan hal yang patut diperhatikan mengenai tahap dimana penyadapan dapat

dilakukan. Menurut narasumber, penyadapan dapat dilakukan dari tahap

penyelidikan sampai dengan hakim menjatuhkan putusan akhir untuk perkara

persidangan kasus tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan karena menurut

narasumber tahap penuntutan barulah berakhir pada saat hakim menjatuhkan

putusan akhir. Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP dikatakan yang dimaksud

dengan penuntutan adalah:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

pengadilan.

Merujuk pada rumusan Pasal 1 angka 7 KUHAP diatas terdapat perbedaan

pengertian penuntutan menurut KPK dengan pengertian penuntutan menurut

KUHAP.

3.2.1.4 Penyadapan di Amerika

Penyadapan telepon di Amerika diatur secara ketat untuk melindungi

kerahasiaan pribadi. Secara teori penyadapan telepon di Amerika harus melalui

izin pengadilan terlebih dahulu, dan biasanya hanya disetujui apabila bukti-bukti

38

Narasumber tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan detil dan apa saja yang perludicantumkan dalam pembuatan surat izin penyadapan.



36/43

51

menunjukkan bahwa dengan bukti-bukti yang ada tidak mungkin untuk

menunjukkan adanya tindak pidana atau kegiatan yang bersifat subversif.

America mengatur penyadapan ke dalam The Wiretap Act (Undang-

undang Penyadapan) yang lebih dikenal sebagai Bab 3 dengan tujuan:

1. protecting the privacy of wire and oral communications, and

(melindungi kerahasiaan percakapan lisan dan melalui saluran

komunikasi; dan)

2. delineating on a uniform basis the circumstances may be authorized

untuk menggambarkan secara jelas keseragaman keadaan atau kondisi

yang dapat mengizinkan adanya penyadapan.

Pelarangan penyadapan di America dapat ditemukan pada Pasal 2511 ayat (1)

huruf a Bab 18 United States Code (U.S.C):

Except as otherwise specifically provided in this chapter any person

who: (a) intentionally intercepts, endeavors to intercept, or procures

any other person to intercept or endeavor to intercept, any wire,

oral, or electronic communication .... shall be punished as provided

in subsection (4)

(Kecuali diatur secara khusus di dalam bab ini, barang siapa (a)

dengan sengaja mengintervensi, mencuri dengar untukmengintervensi, atau meminta orang lain untuk mengintervensi atau

mencuri dengar untuk mengintervensi, saluran telekomunikasi,

pembicaraan lisan atau alat komunikasi .... dapat dipidana sesuai

dengan peraturan pada subbab 4.)

Pasal 2510 ayat (4) Bab 18 U.S.C The Wiretap Act menjelaskan penyadapan

sebagai suatu perbuatan mendengarkan isi informasi yang terkandung di dalam

saluran komunikasi, alat elektronik maupun lisan melalui penggunaan alat

elektronik atau alat komunikasi lainnya.

Menurut Pasal 2518 ayat (3) huruf a dan b, penyadapan baru dapat

dilakukan apabila terdapat probable cause (bukti permulaan) yang cukup dan

hakim baru dapat memberikan izin penyadapan apabila:

a. there is probable cause for belief that an individual is committing, has

committed, or is about to commit a particular offense enumerated in

section 2516 of this chapter;



37/43

52

(terdapat bukti permulaan yang meyakinkan bahwa seseorang sedang

melakukan, telah melakukan atau sesaat akan melakukan pelanggaran

yang disebutkan dalam Pasal 2516 bab ini);

b.

there is probable cause for belief that particular communications

concerning that offense will be obtained through such intrcetion;

(terdapat bukti permulaan yang meyakinkan bahwa pembicaraan

mengenai adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh melalui

penyadapan tersebut);

Bukti permulaan yang terdapat pada permohonan penyadapan berbeda

dengan bukti permulaan yang terdapat pada permohonan penggeledahan dan

penyitaan, pada permohonan penggeledahan dan penyitaan bukti permulaan terdiri

dari dua komponen39:

a. That there is probable cause to believe that the items sought to be

seized are connected with criminal activity;

(Terdapat bukti permulaan yang meyakinkan bahwa barang yang akan

disita merupakan barang yang berhubungan dengan perbuatan tindak

pidana);

b.

That the items sought to be seized will probably, presently be found in

the place sought to be searched.

(Bahwa barang yang akan disita kemungkinan akan ditemukan di

tempat yang akan digeledah).

3.2.2 Penjebakan atau Pendorongan Tindak Pidana40

Hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal terminologi penjebakan

atau pendorongan tindak pidana, namun pada prakteknya penggunaan penjebakanatau pendorongan tindak pidana untuk mendapatkan barang bukti, alat bukti dan

39 Daniel E. Monnat dan Anne L. Ethen, A Primer on the Federal Wiretap Act and ItsFourth Amendement Framework , Journal of the Kansas Trial Lawyer Association, hal. 12.

40 Hukum acara pidana tidak mengenal pengaturan mengenai penjebakan. Penulis

menggunakan terminologi penjebakan berdasarkan penerjemahan lepas Bahasa Inggris dari Encouragement and Entrapment menurut buku Lawrence P. Tiffany, dkk., Detection of Crime:

Stopping ang Questioning, Search and Seizure, Encouragement and Entrapment, (Boston: Little

Brown and Company, 1967).



38/43

53

tersangka kerap kali digunakan oleh aparat penegak hukum. Encouragement yang

apabila diterjemahkan secara lepas berarti dorongan, sehingga apabila melihat

makna kalimat tersebut penulis menyimpulkan bahwa encouragement

(pendorongan tindak pidana) adalah perbuatan aparat penegak hukum guna

menangkap pelaku tindak pidana yang didahului dengan suatu dorongan kepada

pelaku untuk melakukan tindak pidana. Encouragement adalah terminologi yang

digunakan untuk menggambarkan kegiatan aparat penegak hukum yang41:

a. Yang bertindak sebagai pelaku kejahatan;

b. Yang bermaksud untuk menggerakkan tersangka untuk melakukan

tindak pidana;

c.

Yang berkomunikasi untuk membujuk tersangka; dan

d.

Yang mempunyai pengaruh untuk melakukan kejahatan.

Meskipun penggunaan encouragement sering digunakan di negara bagian di

Amerika, tetapi sampai sekarang belum ada nama umum yang dapat diterima.

Saat ini encouragement sering kali disalah artikan sebagai entrapment 42, suatu

penamaan atas tindakan encouragement yang ilegal. Penggunaan kata

encouragement , meskipun tidak sempurna dan terkesan janggal bagi beberapa

kalangan, dimaksudkan hanya bersifat penguraian yang mengandung kata netral.

Entrapment menurut Black’s Law Dictionary adalah:

A law-enforcement officer’s or goverment agent’s inducement of a

person to commit a crime, by means of fraud or undue persuasion, in

an attempt to later bring a criminal prosecution against that

person43.

(Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

yang membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana, dengan

tujuan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang tersebut).

Pengertian encouragement berbeda bengan pengertian agent provocateur.

Menurut Elizabeth Webber dan Mike Feinsilber, agent provocateur adalah:

41 Lawrence P. Tiffany, dkk., Detection of Crime: Stopping ang Questioning, Search andSeizure, Encouragement and Entrapment, (Boston: Little Brown and Company, 1967), hal. 210.

42 Lawrence P. Tiffany, dkk., Ibid , hal. 210.

43

Bryan A. Garner, Op.cit , hal. 573.



39/43

54

one employed to associate with suspected persons and by pretending

sympathy with their aims to incite them to some incriminating

action44.

(seorang pekerja pemerintah yang berhubungan dengan tersangka

dan berpura-pura simpati dengan tujuan untuk menghasut mereka

agar melakukan perbuatan pidana yang lebih berat lagi.)

Menurut pengertian diatas maka agent provocateur adalah orang yang

dipekerjakan oleh polisi atau badan untuk bertindak secara rahasia untuk menarik

atau memprovokasi orang lain untuk melakukan kejahatan. Penjebakan tidak

dapat dilakukan untuk menangani seluruh perkara pidana, tetapi hanya perkara-

perkara pidana tertentu saja seperti tindak pidana di bidang narkotika, perjudian,

penjualan pornografi, penyuapan dan lain-lain45.

3.3 Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Dan Mengadili

Permohonan Gugatan Praperadilan

3.3.1 Definisi Praperadilan

Melihat pada istilah praperadilan yang digunakan oleh KUHAP, maka

maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, “Praperadilan”

artinya sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi praperadilan sebagai:

Pasal 1 Butir 10

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa

dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,

tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan.

44 Elizabeth Webber dan Mike Feinsilber, Op.cit., hal. 122.

45 Lawrence P. Tiffany, dkk., Op.cit., hal. 213



40/43

55

Latar belakang dibentuknya lembaga praperadilan ini adalah sebagai

pengawasan atas tindakan aparat penegak hukum yang merupakan pengurangan

atau pembatasan hak asasi manusia dari tersangka. Tindakan pembatasan hak-hak

asasi tersangka harus selalu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam

perundang-undangan. Demi kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-

hak tersangka atau terdakwa maka diadakan suatu lembaga yang disebut

praperadilan. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan

bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai instansi

tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu

kasus peristiwa pidana. praperadilan hanya satu lembaga baru yang ciri dan

eksistensinya46:

a. berada dan merupakan kesatuan yag melekat pada Pengadilan Negeri,

dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat

Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari

Pengadilan Negeri;

b. praperadilan tidak berada di luar, di samping atau sejajar dengan

Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan

Negeri;

c. administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan

Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan

dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri;

d.

tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial

Pengadilan Negeri itu sendiri.

Di Eropa dikenal lembaga semacam praperadilan, tetapi fungsinyamemang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Fungsi Hakim

Komisaris ( Rechter Commissaris) di negeri Belanda dan Judge d’ Instruction di

Perancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah

46 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2008), hal. 1.



41/43

56

tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan

pendahuluan atas suatu perkara47.

Penuntut Umun di Belanda dapat meminta pendapat hakim mengenai

suatu kasus, apakah misalnya kasus tersebut pantas untuk dikesampingkan dengan

transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti

kerugian) ataukah tidak 48. Meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris,

namun wewenang praperadilan terbatas. Wewenang untuk memutuskan apakah

penangkapan atau penahanan sah atau tidak, memutuskan apakah penghentiaan

penyidikan atau penuntutan sah atau tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah

atau tidak 49.

Menurut Oemar Seno Adji, lembaga rechter commissaris (hakim yang

memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan

hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai

kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen), penahanan,

penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat50.

Menurut KUHAP, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu.

Hakim komisaris selain berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu

penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga berwenang menilai sah atau

tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh jaksa. Hakim komisaris di Belanda

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas polisi maka praperadilan di

Indonesia melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut. Judge d’

Instruction di Perancis mempunyai wewenang yang luas dalam pemeriksaan

pendahuluan. Ia memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat bukti yang lain. Ia

dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu,

melakukan penahanan, penyitaan, dan menutup tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan selesai, ia menentukan apakah suatu

perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Apabila cukup

47 Andi Hamzah, Op.cit., hal. 187.



50

Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta:Erlangga, 1980), hal 88.



42/43

57

alasan, ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang

disebut ordonance de Renvoi, sebaliknya jika tidak cukup alasan, ia akan

membebaskan tersangka dengan ordonance de non lieu51

.

Menurut Siahaan, tidak semua perkara harus melalui Judge d’ Instruction.

Hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya yang ditangani

olehnya. Selebihnya yang tidak begitu sulit pembuktiannya pemeriksaan

pendahuluannya dilakukan sendiri oleh polisi dibawah perintah dan petunjuk-

petunjuk jaksa52.

Menurut KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan

melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan

tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan

seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan

apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan

sidang pengadilan. Penentuan diteruskan atau tidak suatu perkara tergantung

kepada jaksa penuntut umum, sehingga dominus litis adalah jaksa.

Hakim komisaris di Belanda dapat selalu meminta agar terdakwa

dihadapkan kepadanya walapun terdakwa di luar tahanan. Ia dapat meminta

terdakwa dibawa kepadanya. Untuk keperluan pemeriksaan mendesak ia dapat

meminta dalam waktu 1 x 24 jam dapat pula memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli.

Menurut Van Bemmelen, hakim komisaris memerlukan pengetahuan yang luas,

dismping pengetahuan yuridisnya seperti bagaimana cara memeriksa saksi dan

terdakwa. Diperlukan pengetahuan psikologi untuk semua itu53.

3.3.2 Wewenang Praperadilan

Wewenang praperadilan secara sepintas telah dikemukakan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP. Kewenangan tersebut lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 82 jo.

Pasal 78 jo. Pasal 77 KUHAP, Pasal 95 KUHAP dan Pasal 97 KUHAP.

51 Oemar Seno Adji, Ibid., hal 89.

52 Lintong Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan

Kita, (Jakarta: Ghalia, 1981), hal. 92-94.

53

Andi Hamzah, Op.cit., hal. 189



43/43

58

praperadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal diatas berwenang untuk

memeriksa dan memutus tentang54:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampaian perkara

demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung) sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 77 KUHAP;

b. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (3) KUHAP;

c. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau

penangkapan atau penahanan, karena dituntut dan diadili serta tindakan

lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang

perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, sebagaimana Pasal 95

ayat (2) KUHAP jo. Pasal 77 huruf b KUHAP;

d. Pemintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau

penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang

perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, sebagaimana Pasal 97

ayat (3) KUHAP jo. Pasal 77 huruf b KUHAP.

Digital_122878 PK III 629.8221 Tertangkap Tangan Literatur

Documents