DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEWAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEWAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
2
LATAR BELAKANG UU NO 2 Tahun 2017 JASA KONSTRUKSI
UU No. 18/ 1999 • Konstrain : sektor PU • Lingkup : Jasa (Pengguna dan Penyedia) • Pembinaan : sentralisasi
BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. ASAS DAN TUJUAN BAB III. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN BAB IV. USAHA JASA KONSTRUKSI BAB V. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI BAB VI. KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI BAB VII. TENAGA KERJA KONSTRUKSI BAB VIII. PEMBINAAN BAB IX. SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI BAB X. PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB XI. PENYELESAIAN SENGKETA BAB XII. SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP
TERBITNYA UU KETENAGAKERJAAN, UU ESDM, UU INSINYUR, STANDAR INTERNASIONAL, UU ITE, UU KIP
TUNTUTAN MUTU
PRODUK KONSTRUKSI
PERKEMBANGAN SISTEM
DELIVERY
PERDAGANGAN BEBAS, MEA,
TRANS-PASIFIC PARTNERSHIP
TUNTUTAN GOOD
GOVERNANCE
BACKGROUND
UU NO 2 TAHUN 2017 (SISTEMATIKA)
PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU 2/2017
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3 DEWAN SENGKETA
•Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi wajib dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi Pasal 47 ayat (1) huruf p
•Prinsip Penyelesaian Sengketa: Musyawarah untuk mencapai kemufakatan Pasal 88 ayat (2)
•Kontrak tidak memuat pilihan penyelesaian sengketa: Para pihak membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih Pasal 88 ayat (3)
PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU 2/2017
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4 DEWAN SENGKETA
• Tahapan upaya penyelesaian sengketa : mediasi, konsiliasi dan arbitrase Pasal 88 ayat (4)
•Pembentukan Dewan Sengketa: Pasal 88 ayat (5) dan ayat (6)
•Pendelegasian Pengaturan kepada Peraturan Pemerintah: Pasal 88 ayat (7)
PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU 2/2017
Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi :
a. Mediasi;
b. Konsiliasi dan;
c. Arbitrase;
Penyelesaian
Sengketa
Musyawarah
untuk Mufakat Disesuaikan Berdasarkan
Kontrak Kerja Konstruksi
Tercantum upaya
penyelesaian?
YA
TIDAK
Tidak tercapai
Para pihak bersengketa membuat
persetujuan tertulis mengenai tata cara
penyelesaian sengketa yang dipilih.
Selain upaya penyelesaian sengketa
(mediasi dan konsiliasi), para pihak dapat
membentuk Dewan Sengketa
Pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan
berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5
Pasal 88
Penjelasan UU2/2017
Ayat (5) Yang dimaksud dengan "dewan sengketa" adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.
DEWAN SENGKETA
UU 30 Tahun 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
Definisi
(Pasal 1 Poin 10)
• Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Alternatif Penyelesaian
Sengketa
(Bab II Pasal 6)
• (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri
• (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6
KOMPARASI
DEWAN SENGKETA
7 7
PERBANDINGAN PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7
UU No 18 / 1999
Tentang Jasa
Konstruksi
UU No. 30 / 1999
Tentang Arbitrase
dan Alternatif
Penyelesaian
Sengketa
SKB Menteri
Keuangan RI dan
Kepala BAPPENAS
No.S-42/A/2000
No.S-
2262/D.2/05/2000
Tentang Juknis
Keppres RI
No.18/2000
PP No. 29/2000
tentang
Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
UU No 02 / 2017
Tentang Jasa
Konstruksi
Semua keputusan
tetap melalui
kesepakatan para
pihak (bersifat
final, mutlak)
Semua keputusan
tetap melalui
kesepakatan (bersifat
final, mutlak)
Semua keputusan tetap
melalui kesepakatan
(bersifat final, mutlak)
Semua keputusan
tetap melalui
kesepakatan (bersifat
final, mutlak)
Penyelesaian dengan prinsip
dasar musyawarah untuk
mencapai kemufakatan para
pihak
Melalui
Pengadilan
(pidana/perdata)
- Melalui Pengadilan
(pidana/perdata)
- Penyelesaian perselisihan
ditempuh melalui antara lain
musyawarah, mediasi,
arbitrase, ataupun pengadilan
(menekankan aspek
keperdataan)
Luar Pengadilan
dan dapat dibantu
pihak ketiga
Luar Pengadilan
Konsultasi
Mediasi
Negosiasi
Konsiliasi
Penilaian Ahli
Luar Pengadilan
Konsultasi
Konsiliasi
Badan Arbitrase
Luar Pengadilan
Konsultasi
Mediasi
Negosiasi
Konsiliasi
(dibantu) Penilaian Ahli
Luar Pengadilan
Mediasi
Konsiliasi
Arbitrase
Dewan Sengketa
DEWAN SENGKETA
ALUR POTENSI SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8
Negosiasi Variasi/Perubahan KONTRAK KERJA
KONSTRUKSI
sepakat
PENGGUNA
PENYEDIA
Tidak sepakat
Perubahan Kontrak
SENGKETA
• Lingkup
• Waktu
• Desain
• Lokasi
• Lahan
• dll
Mediasi Konsiliasi Arbitrasi
Dewan Sengketa
DEWAN SENGKETA
INDIKASI POTENSI SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI (1)
Perbedaan
Pemahaman
Peraturan dan
Dokumen
Kontrak
DEWAN SENGKETA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
9
a.Pemahaman ketentuan kontrak Lump Sum b.Pemahaman tata cara perubahan harga kontrak pada pekerjaan harga
satuan timpang c.Ketentuan pengenaan denda keterlambatan akibat kesalahan penyedia d.Ketentuan apabila terjadi perpanjangan waktu
INDIKASI POTENSI SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI (2)
Pelaksanaan
Pekerjaan
DEWAN SENGKETA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
10
a. Aspek Teknis • faktor ketersediaan lahan sebagai lokasi kerja • faktor perubahan lingkup pekerjaan • faktor perbedaan kondisi lapangan • faktor kekurangan material dan/atau peralatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis • faktor keterbatasan personil • faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis b. Aspek Waktu • faktor penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan • faktor percepatan waktu penyelesaian pekerjaan • faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan c. Aspek Biaya • faktor penghematan anggaran • faktor keterlambatan pembayaran
Med
iasi
• Mediator
memahami Pengadaan
• Proses Penyelesaian 30 hari Kalender
• Biaya Gratis
• Penyelesaian sengketa didorong melalui kesepakatan para pihak (win win solution)
K
on
silia
si
• Konsiliator memahami Pengadaan
• Proses Penyelesaian 30 hari kalender
• Biaya Gratis
• Konsiliator memberi pendapat atas permasalahan
• Penyelesaian sengketa didorong melalui kesepakatan para pihak (win win solution)
Arb
iras
e • Arbiter memahami Pengadaan
• Proses penyelesaian 90 hari kalender
• Biaya Gratis
• Berkekuatan hukum tetap dan mengikat
• Dapat diminta pendapat hukum (Binding Opinion)
LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Konselor
• adalah yang ditugaskan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk melakukan layanan konsultasi
Mediator
• adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam sengketa kontrak pengadaan mencapai kesepakatan melalui proses perundingan
Konsiliator
• adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi Para Pihak dalam sengketa kontrak pengadaan.
Arbiter
• adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan.
DEFENISI DIAMBIL DARI BAHAN PAPARAN LKPP