Febri Kamalisa Rachman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Febri Kamalisa RachmanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa
2
Penyelesaian Sengketa Di Draft Kontrak
• Penyelesaian Sengketa di draft kontrak sudah dapatdituliskan penyelesaian sengketa melalui LayananPenyelesaian Sengketa PBJP di LKPP, dengantahapan Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase;
• Sebelum sengketa tersebut diselesaikan ke LPS PBJP di LKPP, sengketa tersebut dapat diselesaikansecara musyawarah antar para pihak ataukonsultasi di layanan LKPP;
3
Merubah Klausul Penyelesaian Sengketa diKontrak
• Dalam hal di kontrak telah tertulis penyelesaiansengketa melalui Arbitrase tertentu atau dipengadilan, dapat disepakati melalui :
1. Perubahan Kontrak, atau
2. Perjanjian baru;
terkait klausul penyelesaian sengketa denganmenggunakan LPS PBJP LKPP.
3
4
Penyelesaian Sengketa
Litigasi Pengadilan
Non Litigasi
Konsultasi
Negosiasi
Mediasi & Konsiliasi
Penilaian Ahli
Arbitrase
Penyelesaian Sengketa Kontrak
5
Penyelesaian Sengketa Kontrak
LayananPenyelesaian
Sengketa KontrakPengadaan
Barang/JasaPemerintah
(LPSK PBJP)
Badan ArbitraseNasional Indonesia
(BANI)
Badan AlternatifPenyelesaian
Sengketa KonstruksiIndonesia
(BADAPSKI)
Pengadilan Negeri
6
Perbedaan Layanan Penyelesaian SengketaPengadaan
- Biaya Gratis- Waktu Penyelesaian:
1. Mediasi 30 Hari2. Konsiliasi 30 Hari3. Arbitrase 90 Hari
- Perkara PengadaanBarang/Jasa, Konstruksi, Konsultan.
- Mediator, Konsiliatordan Arbiter memahamiPengadaan berikutaturannya
- Biaya 0.5% - 5% dariClaim
- Waktu Penyelesaian:
1. Mediasi 60 Hari
2. Arbitrase 120 Hari
3. Binding Opinion 14 Hari
- Arbiter tidak banyakyang paham denganPengadaan berikutaturannya
- BiayaPerkara 0.5%- 5% dari Claim
- PerkaraPengadaanhanya untukKonstruksi
- Biaya tidakterbatas
- Hakim tidakbanyak yang paham denganPengadaanberikut denganaturannya
- WaktuPenyelesaianSengketa tidakterbatas
8
Dasar Hukum
➢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa;
➢ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
➢ Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP dan Perubahannya;
➢ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaang Barang/Jasa berikut Perubahannya;
➢ Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9
Latar Belakang
Mengapa Layanan
PenyelesaianSengketa
PBJP
PBJ memerlukan
kecepatandalam proses pengambilankeputusan, termasuk
keputusan atassengketa PBJ
LKPP melaksanakan
pengembangandan perumusan
kebijakan PBJ Pemerintah
Pasal 2 Perpres 106/2007
Penyelesaian sengketa PBJ
dapat dilakukanmelalui
lembaga penyelesaian
alternatif Pasal 94 Perpres
54/2010
Data Sengketa PBJ cukup
banyak tetapiyang diajukan ke
Pengadilan <10%
Referensi
Lembaga / Instansiyang menangani
penyelesaiansengketa di bidang
tertentu:
Pengadilan Pajak, BPSK, Badapski,
BANI, DewanKehormatan HAKI
10
MANFAAT
LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
▪ Penyelesaian sengketa PBJ lebih cepat, efektif dan efisien karenaBPS PBJ hanya menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.
▪ Keputusan atas sengketa lebih akurat karena majelis terdiri dari ahli dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
▪ Memberikan gairah bagi Penyedia barang/jasa untuk lebihberpartisipasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,karena keputusan yang dihasilkan lebih memberikan kepastian hukum.
▪ Terwujudnya iklim pengadaan barang/jasa pemerintah yang jauhlebih baik karena terbentuknya kompetisi yang semakin baiksebagai akibat dari semakin banyaknya Penyedia yang berpartisipasidalam pengadaan barang/jasa pemerintah
12
Organisasi LPS
Ex Officio Deputi Bid. Hukum danPenyelesaian Sanggah
Ex Officio Kasubdit PenangananPermasalaahn Kontrak Kepaniteraan
Ex Officio Direktur PenangananPermasalahan Hukum
Arbitrase
Konsiliator
Tunggal/Panel
MediatorTunggal/Co.Konsilia
tor
13
Med
iasi • Mediator
memahamiPengadaan
• Proses Penyelesaian 30 hari Kalender
• Biaya Gratis
• Penyelesaiansengketadidorong melaluikesepakatan parapihak
Kon
silia
si • KonsiliatormemahamiPengadaan
• Proses Penyelesaian30 hari kalender
• Biaya Gratis
• Konsiliator memberipendapat ataspermasalahan
• Penyelesaiansengketa didorongmelalui kesepakatanpara pihak
Arb
iras
e • Arbiter memahamiPengadaan
• Proses penyelesaian90 harikalender
• Biaya Gratis
• Berkekuatanhukum tetapdan mengikat
14
Mediator
• adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam sengketa kontrak pengadaan mencapai kesepakatan melalui proses perundingan
Konsiliator
• adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi Para Pihak dalam sengketa kontrak pengadaan.
Arbiter
• adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan.