DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAberkas.dpr.go.id/armus/file/Anggaran/ang_1-20190813-022047-6259.pdfYang terhormat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Yang terhormat Bapak dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH YANG DIWAKILI MENTERI KEUANGAN

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2012

T ahun Sidang

Masa Persidangan

RapatKe

Jenis Rapat

Sifat Rapat Hari/T anggal

Waktu

Tempat

Acara

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

Hadir

2011-2012

I

2

Rapat Kerja

Terbuka Senin, 10 Oktober 2011

Pukul 10.52 WIS s.d 18.15 WIS

Ruang Rapat Sadan Anggaran DPR RI Gd. Nusantara I Lantai 1, Senayan, Jakarta Pusat

Pembahasan Subsidi dalam RUU APBN TA. 2012

- Melchias Markus Mekeng - Mirwan Amir - Olly Dondokambey, SE - T amsil Lin rung

- Ora. Nurul Faiziah - Nando, SE, ME

A. Anggota DPR RI 75 dari 85 Angola Sadan Anggaran

8. Pemerintah Menteri Keuangan beserta jajarannya

C. Kementerian/Lembaga Menteri ESDM beserta jajarannya Kepala BP Migas

1

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/MELCHIAS MARCUS MEKENG:

Assa/aamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah beserta jajaran. Yang terhormat Menteri ESDM beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala BPH Migas. Yang terhormat Dirut Pertamina beserta jajaran. Yang terhormat Dirut PT PLN. Yang terhormat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Yang terhormat Bapak dan lbu Anggota Badan Anggaran DPR RI.

Pertama-tama marilah kita panjatnya puji syukur kepada Tuhan YME karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga memungkinkan kita menghadiri Rapat Kerja Sadan Anggaran DPR RI pada hari ini. Serdasarkan catatan dari sekretariat daftar hadir telah ditandatangani oleh 47 dari 85 orang Anggota Sadan Anggaran DPR RI dan lebih dari 10 unsur fraksi. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 245 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan DPR tentang Tata Tertib Rapat Kerja Sadan Anggaran DPR RI ini sah dan dapat mengambil keputusan. Selanjutnya ijinkanlah saya membuka Rapat Kerja Sadan Anggaran DPR RI dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.52 WIB)

Bapak·bapak dan lbu·ibu sekalian,

Serdasarkan hasil perkembangan Rapat Panja Asumsi Dasar Pendapatan Defisit dan Pembiayaan belum dapat mengambil keputusan untuk subsidi energy dalam RAPSN tahun 2012 karena masih ada perbedaan pandangan antara Sadan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah terkait dengan subsidi energy tahun 2012. Dalam Rapat Panja Asumsi semula Pemerintah menawarkan 3 alternatif. Fraksi-fraksi juga menyampaikan pendapat yang berbeda. Pada Rapat Panja Asumsi yang terakhir opsi-opsi yang ada adalah sebagai berikut: Pendapat Pemerintah alternative I

Dalam Undang-undang APSN tahun 2012 dituangkan bahwa untuk menjamin pengalokasian subsidi yang tepat sasaran, Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan subsidi SSM pada tahun 2012 untuk menjamin volume SSM bersubsidi 40 juta kilo liter tidak terlampaui. Efektivitas kebijakan tersebut akan dievaluasi dalam APSN perubahan tahun 2012. Pendapat fraksi-fraksi: a. Fraksi Partai Demokrat sesuai pendapat Pemerintah atau alternative 1. b. Fraksi Partai Golkar : 1) memulai penerapan pengaturan subsidi di Jawa-Sali dimana

kendaraan roda empat pribadi tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. 2) meminta diperhitungkan kembali kenaikan harga dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi secara bertahap. 3) tidak menerima alternative I, II, Ill yang diajukan Pemerintah karena yang sesungguhnya itu tidak dikehendaki. Angka pengurangan volume subsidi adalah sebesar 6,3 juta kilo liter. 4) dana yang diperoleh dari hasil pengurangan volume subsidi ditampung dalam cadangan resiko fiskal.

2

c. Fraksi POI Perjuangan. a) Pemerintah melakukan pengurangan volume subsidi BBM sebesar 6,3 juta kiloliter dari rencana awal 40 juta kiloliter. b) dana penghematan volume subsidi BBM 6,3 juta kilo liter ditampung dalam cadangan resiko fiskal. c) implementasi kebijakan pengurangan volume subsidi BBM di evaluasi pada APBN Perubahan tahun 2012.

d. Fraksi PKS. a) perlu adanya efisiensi dan upaya untuk membuat subsidi BBM tepat sasaran serta berkesinambungan. b) jumlah pengurangan volume bersubsidi harus mempertimbangkan angka yang adil dan proporsional. c) penghematan volume subsidi BBM 6,3 juta kilo liter dan dananya ditampung dalam cadangan resiko fiskal.

e. Fraksi PAN menyetujui alternative I Pemerintah. f. Fraksi PKB menyetujui alternative I Pemerintah. g. Fraksi PPP menyetujui alternative I Pemerintah. h. Fraksi Gerindra. a) menghendaki subsidi tepat sasaran dan diimplementasikan kebijakan

pengendalian volume BBM bersubsidi. b) menyepakati alternative 3 Pemerintah namun jumlah pengurangan volume BBM bersubsidi belum dapat ditentukan. Alternative Ill Pemerintah rencana subsidi BBM tahun 2012 40 juta kilo liter dikurangi 3 juta kilo liter sebagai cadangan dari implementasi kebijakan subsidi BBM yang diamanatkan dalam APBN tahun anggaran 2012. Dana cadangan volume BBM sebesar 3 juta kilo liter tersebut dimasukan ke dalam cadangan resiko fiskal tahun 2012. Bila implementasi kebijakan pengendalian subsidi BBM tahun 2012 tidak berjalan optimal maka akan digunakan kembali untuk subsidi BBM tahun 2012. Tetapi bila penghematan 3 juta kilo liter bisa direalisasikan maka dananya dapat digunakan untuk belanja yang lain pada APBN perubahan tahun 2012.

i. Fraksi Hanura berpendapat bahwa kebijakan pengendalian subsidi BBM harus menerapkan pengaturan subsidi yang tepat sasaran dan berkesinambungan terutama untuk kendaraan pribadi roda empat didaerah Jawa Bali sebaiknya tidak menggunakan BBM bersubsidi. Pada alternative kebijakan pengendalian subsidi BBM, Fraksi Hanura menyetujui alternative Ill Pemerintah dimana Pemerintah melakukan pengurangan volume subsidi BBM sebesar 6,3 juta kiloliter dari volume awal sebesar 40 juta kiloliter dan penghematan volume subsidi BBM 6,3 juta kiloliter tersebut disimpan dalam cadangan resiko fiskal yang mana implementasi pengurangan volume subsidi BBM dievaluasi pada APBN Perubahan tahun 2012.

Berkenaan dengan perbedaan pandangan tersebut maka Panja asumsi memutuskan untuk dibawa pada Rapat Kerja pada pagi hari ini.

Oleh karena itu Bapak/lbu sekalian acara rapat kita pada hari ini adalah pembahasan subsidi energy tahun 2012. Apakah dapat disetujui acara rapat kita ini Bapak/lbu sekalian?

IR.H. ASFIHANl/F·PD/KOMISI VII:

lnterupsi boleh Pimpinan? Terima kasih, Pimpinan. Yang saya dengar tadi yang berkaitan dengan masalah volume BBM yang tidak salah ada opsi

yang ingin menurunkan volume BBM. Untuk pimpinan ketahui bahwa saya kebetulan di Komisi VII yang tidak salah kita membahasnya itu hampir 3 hari 3 malam waktu kita habis dalam rangka untuk membahas volume ini. Oleh karena itu kita Komisi VII sudah menetapkan volume BBM ini Pimpinan yaitu 40 juta dengan berbagai macam simulasi yang kita lakukan. Oleh karena itu Pimpinan dalam kesempatan ini seandainya Banggar dalam hal ini untuk membicarakan masalah ini tentunya harus balik ke Komisi VII Pimpinan. Karena kalau kita bahas hari ini ya tidak ada gunanya kita di Komisi VII yang saya katakan tadi sudah bermalam-malam kita membahas volume ini Pimpinan. Kita undang semua stakeholder yang berkaitan dengan masalah volume ini. Oleh karena itu Pimpinan saya mohon apakah pertanyaan saya yang sangat mendasar keputusan Komisi VII ini kalau saya lihat ini akan tidak

3

terakomodir. Saya minta sebelum dimulai rapat ini apakah hasil Rapat Komisi VII ini tidak bisa dianulir atau bagaimana. ltu dulu Pimpinan supaya jangan sampai dilanjutkan karena kita terus terang Pimpinan. Kalau volume ini akan dirubah apalagi dikurangi 6,3. lni dampaknya terhadap Komisi VII nanti. Karena 40 juta ini saya yakin Pemerintah terhadap ini juga ini harus melakukan semacam pengawasan yang ketat terhadap bagaimana volume ini bisa dicapai dengan 40 juta apalagi dikurangi 6,3 juta. ltu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak dari Komisi VI I. Memang juga Undang-undang MD3 keputusan dari setiap komisi itu hanya sebagai referensi

bukan dijadikan sebagai harga patokan yang tidak dapat dirubah. ltu juga berlaku dengan komisikomisi yang lain, Komisi XI juga demikian hanya sebagai referensi. Yang disini yang kita inginkan adalah volume subsidi itu tepat sasaran. Kalau 40 juta kiloliter itu diberikan kepada pemakai yang tepat sasaran itupun tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu perkembangan pembicaraan di Sadan Anggaran itu juga 3 hari tidak pernah putus jadi dasar kita adalah Undang-undang MD3 dan hasil keputusan daripada komisi itu merupakan referensi atau acuan untuk dibahas untuk membuat postur APBN kita. Makanya karena tidak ada kesepakatan didalam Rapat Panja hasil keputusan itu harus dibawa ke tingkat Rapat Kerja. Kalau Rapat Kerja pun tidak bisa mengambil keputusan ini harus ada diangkat lebih tingkat tinggi lagi yaitu konsultasi antar institusi yaitu DPR dengan Pemerintah yaitu Pimpinan DPR dengan Presiden. Jadi ini tidak mengabaikan keputusan Komisi VII tetapi ini kita berdasarkan MD3 yang sudah dibahas berhari-hari juga didalam Sadan Anggaran. Makanya Rapat Kerja kita ini harus dilaksanakan supaya kalau bisa diputuskan disini tidak ada perubahan atau ada perubahan tidak apa-apa. Tapi kalau forum ini pun tidak bisa memutuskan ini harus diangkat ke tingkat yang lebih tinggi yaitu konsultasi antara DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Presieden. ltu saja Pimpinan.

Ors. AGUN GUNANJAR SUDARSAIF·PG/KOMISI II:

Pak Ketua, saya boleh menambahkan.

Saudara Pimpinan dan Saudara yang menanyakan,

Kami ingin menyampaikan terlebih dahulu dan juga mungkin kami sampaikan kepada Pemerintah bahwa pembicaraan yang dimaksudkan ini yang tadi disampaikan oleh Pimpinan itu baru pada sisi prosedural. Dari sisi prosedural kita sudah clear jadi sebagai informasi saja buat publik kita sudah clear sudah ada Rapat Konsultasi antara Menteri Keuangan dengan Sadan Anggaran persoalan merespon Undang-undang MD3. Dari hasil pembahasan di Komisi XI dan Komisi VII itu menjadi acuan. Jadi segala sesuatunya tentunya memang tidak semudah segampang itu merubah tapi itu dimungkinkan untuk dibahas kembali. ltu clear Pak. Yang kedua, dari sisi substansi yang mungkin kami juga khawatir forum ini salah menafsirkannya kembali bahwa sesungguhnya yang terjadi di Sadan Anggaran dengan Pemerintah yang pertama itu Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kebijakan subsidi BBM ini tidak tepat sasaran itu sudah ketok palu. DPR dan Pemerintah sudah sepakat tidak tepat sasaran. Oleh karena itu bukan mengurangi volume yang dimaksud tapi justru distribusi daripada subsidi ber BBM ini agar menjadi tepat sasaran. Seperti Jawa-Bali menerima 59%. Indonesia Timur kurang lebih 10% selebihnya Kalimantan dan Sumatera. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur hanya terima 2% ini kan tidak benar. 59% di Jawa-Bali yang menerima itu adalah 53% kendaraan pribadi, 40% kendaraan roda empat itu yang kita usulkan. Artinya volume tetap tapi pengguna dan pemanfaat subsidi BBM ini bertentangan dengan konstitusi kita di Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan bumi, air dan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar

4

kemakmuran rakyat. Subsidi ini apakah betul-betul sudah sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat kita boleh mengklaim kita juga rakyat tapi kita semua ini yang menerima subsidi BBM. Oleh karena itu kami mengusulkan kendaraan roda empat itu, itu salah satu pikiran. Jadi bukan lalu merubah volume tapi pengguna itu. Saya kira ini biar clear Pimpinan supaya publik juga mengikuti rapat ini bisa lebih terarah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/lbu sekalian, bisa kita sepakati acara rapat pagi hari ini?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilahkan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan tentang subsidi BBMini.

PEMERINTAH/AGUS MARTOWARDOYO/MENTERI KEUANGAN:

Terima kasih.

Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, Bapak/lbu Anggota Badan Anggaran DPR RI, Yang kami hormati rekan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Kepala BPH Migas, Dirut Pertamina, Dirut PLN dan seluruh hadirin sekalian.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Bapak/lbu yang kami hormati,

Kami mengucapkan terima kasih atas undangan pada hari ini dimana hari ini kita akan khusus fokus membicarakan, mendiskusikan masalah subsidi BBM dan subsidi listrik terkait dengan RAPBN 2012. Kami berterima kasih bahwa dalam kesempatan ini juga sudah diklarifikasi bahwa sebelum ini sebetulnya Pemerintah juga sudah bicara dengan Komisi VII sudah ada keputusan dengan Komisi VII dan kemudian kita lanjutkan pertemuan Pemerintah dengan Badan Anggaran dan Badan Anggaran ini pun kita menggunakan referensi keputusan-keputusan yang ada di komisi khusus untuk Panja A kita telah mendiskusikan terkait dengan asumsi makro, penerimaan, pembiayaan dan juga defisit malah kita sudah lakukan sejak hari Jumat sampai hari Kamis termasuk Sabtu dan Minggu. Untuk itu kepada Bapak/lbu yang serta dalam pertemuan-pertemuan Panja untuk mendiskusikan agenda Panja A kami mengucapkan terima kasih. lnsya Allah dalam pertemuan ini kita bisa ada titik temu untuk bisa sepakati sehingga proses RAPBN 2012 yang memang kita jadikan prioritas akan bisa kita selesaikan di akhir Bulan Oktober ini.

Bapak/lbu yang kami hormati,

Kami dalam kata pendahuluan ini ingin menyampaikan dalam nota keuangan dan RAPBN 2012 subsidi energy direncanakan sebesar 168,6 triliun rupiah terdiri dari subsidi BBM, LPG dan BBM 123,6 triliun dan subsidi listrik 45 triliun rupiah. Parameter dan kebijakan subsidi BBM antara lain

s

adalah kita menggunakan parameter volume konsumsi BBM bersubsidi adalah 40 juta kilo liter. Harga ICP 90 dolar per barel dan kurs rupiah dolar adalah Rp 8.800 per dolar. Alfa yang disepakati disini adalah 613,9 rupiah per liter. Tambahan subsidi BBM dalam bentuk bio diesel sebesar Rp 3.000,- per liter dan bio ethanol sebesar Rp. 3.500 per liter. Jumlah subsidi BBM dalam RAPBN 2012 sudah termasuk subsidi PPn atas BBM bersubsidi jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg. Hal ini direalokasi dari pos subsidi pajak sebelumnya, sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Adapun parameter dan kebijakan subsidi listrik kepada nota keuangan RAPBN 2012 margin PLN 7%, losess karena susut jaringan 8,5% dan tarif tenaga listrik naik 10% per 1 April 2012 kecuali untuk rumah tangga miskin tidak naik. Terkait dengan subsidi listrik belum ada keputusan mengenai rencana kenaikan tarif tenaga listrik sedangkan terkait dengan subsidi BBM pada tanggal 6 Oktober 2011 disepakati ada 4 opsi usulan perubahan kebijakan subsidi BBM 2012 untuk dibahas lebih lanjut. Yang terkait dengan 4 opsi itu tidak perlu kita bicarakan tetapi sudah di summerise oleh Bapak Ketua tadi terkait dengan pandangan dari fraksi-fraksi dimana ada sebagian fraksi khususnya Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dapat mendukung usulan didalam nota keuangan sedangkan ada Fraksi yang lain berfariasi. Ada yang ingin.

. ..........................

Pimpinan interupsi.

Tadi disebutkan bahwa Fraksi Gerindra ikut mendukung nota keuangan itu saya kira tidak sesuai dengan pandangan kami Pak.

Terima kasih.


Sebetulnya yang disebutkan tadi adalah Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi PPP. Mohon maaf, ada koreksi, terima kasih. Memang ini forum pertemuan Pemerintah dengan Banggar dan Demokrat. Sedangkan tadi

yang lain masih ada masuk dalam opsi 2, 3 ataupun 4 seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Ketua tadi.

Bapak-bapak/lbu yang kami hormati,

Dengan segala kerendahan hati kami coba untuk menyampaikan posisi Pemerintah terkait dengan subsidi BBM. Kami menyadari bahwa dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi premium sekitar 8% selama 5 tahun terakhir dan tanpa adanya upaya pengaturan maka volume konsumsi BBM bersubsidi untuk tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 43,7 juta kiloliter. Jumlah 43,7 juta kiloliter itu terdiri dari premium 28, 1 juta kiloliter dan minyak tanah dan solar 15,6 juta kiloliter sehingga totalnya 43,7 juta kilo liter. Tentu ini ada kenaikan natural karena ditahun 2012 ini diasumsikan ada kenaikan konsumsi premium sampai dengan 8%. Alternative yang diajukan oleh Pemerintah sebagaimana kami sampaikan didalam nota keuangan dan RAPBN 2012 Pemerintah akan melakukan upaya pengaturan konsumsi BBM bersubsidi khususnya premium sehingga volume konsumsi BBM yang bersubsidi dapat dibatasi menjadi 40 juta kiloliter. Kita tidak akan menggunakan anggaran 43,7 juta kiloliter tetapi kami menyampaikan didalam nota keuangan RAPBN 2012 akan melanggarkan BBM bersubsidi 40 juta kiloliter yang terdiri dari premium 24,4 juta kiloliter, dan minyak tanah dan solar 15,6 juta kiloliter. Usulan ini adalah alternative yang kami usulkan untuk kiranya mendapatkan pertimbangan dari Bapak/lbu sekalian dan semoga bisa dapat dukungannya. Tetapi kami juga menyajikan alternative kedua, alternative kedua mendengarkan aspirasi daripada Bapak/lbu sekalian didalam pertemuan sejak hari Jumat sampai hari Kamis yang lalu kami menyampaikan untuk Pemerintah akan

6

menerapkan strategi yang lebih komprehensif dan detail. Pemerintah berkomitmen untuk dapat menurunkan volume konsumsi BBM bersubsidi khususnya premium untuk tahun 2012 dan turunnya menjadi 37 ,8 juta kiloliter. Sebelumnya kita akan menganggarkan sebetulnya secara natural itu adalah 43,7 kami anggarkan dan usulkan 40 juta kiloliter tapi dalam pertemuan ini kami turunkan lagi menjadi 37,8 juta kiloliter atau jumlahnya itu adalah 5,9 juta kiloliter lebih rendah dari volume konsumsi BBM bersubsidi tanpa adanya upaya pengaturan. lni terdiri dari 22,2 juta kiloliter premium dan minyak tanah dan solar 15,6 juta kiloliter totalnya 37,8. Mohon Bapak/lbu jangan lihat dari 40 turun jadi 37,8 tapi sebetulnya ini adalah dari 43,7 turun menjadi 37,8 atau 5,9 juta kiloliter. Strategi yang juga akan dilaksanakan adalah strategi pengaturan volume konsumsi BBM akan diterapkan pada kendaraan pribadi roda empat untuk wilayah Jawa dan Bali mulai bulan Apri 2012 dengan ada margin eror lebih kurang 10%. Kami nanti akan bersama dengan rekan Menteri ESDM dengan BPH Migas, Pertamina akan coba menjelaskan tentang hal ini. Juga ada perlakuan volume konsumsi BBM bersubsidi apabila ini dilakukan akan berdampak pada penghematan subsidi BBM sebesar 4,9 triliun rupiah dan diusulkan untuk digunakan untuk cadangan resiko fiskal. Sehingga besaran subsidi BBM 2012 menjadi 118, 7 triliun dari usulan yang ada di RAPBN 2012sebesar123,6 triliun rupiah.

lbu/Bapak yang kami hormati,

Yang besaran 4,9 triliun yang bisa dihemat memang kita akan taruh dan usulkan ditaruh dicadangan resiko fiskal. Sebagaimana lbu/Bapak ketahui dan sudah di update oleh Bapak Pimpinan, kita dalam satu minggu berdiskusi membahas tentang asumsi makro, penerimaan negara, pembiayaan dan defisit sebetulnya kita sudah bisa mencapai besaran optimalisasi. Optimalisasi itu tentu dengan cara meningkatkan penerimaan-penerimaan yang bisa dikomit oleh Pemerintah dan kami bisa juga laporkan disini penerimaan pajak itu bisa ditingkatkan 13,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak bisa meningkat 5,3 triliun kita juga melakukan penghematan bunga yang dibayar karena asumsi SPN yang lebih rendah dan penghematan subsidi energy. Jadi optimalisasi brute itu kurang lebih sudah mencapai 20,4 triliun yang dibahas di Panja A dan tentu optimalisasi brute ini nanti konsekuensinya perlu ada pengeluaran-pengeluaran yang harus langsung kita alokasikan karena undang-undang sudah mengatur misalnya tentang pembayaran atau alokasi untuk anggaran pendidikan, untuk dana otsus dan lain-lain sehigga dari total 20,4 triliun optimalisasi brute itu, optimalisasi netto bisa mencapai 11,4 triliun. ltu adalah background tapi kita sekarang khusus membicarakan terkait dengan subsidi energy dan subsidi energy tadi kami ingin masukan dari Bapak/lbu kiranya bagaimana kita menganani dengan lebih baik dan spiritnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Agun yaitu supaya lebih targeted supaya betul-betul lebih tepat sasaran sehingga kita betul-betul memperhatikan tugas kita untuk memperhatikan masyarakat luas dan berkeadilan dan demokratis. Kami menyampaikan hal ini sebagai pembuka dan kami kembalikan dulu kepada Ketua.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak/lbu sekalian,

Kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pemerintah memang ada penurunan dari yang 40 juta menjadi 37,8 kiloliter tapi tahun lalu 2011 masih 43,6. Nota keuangan kita 40 juta kilo liter. Kalau kita mau cepat yang tinggal ketok tapi kalau mau panjang saya persilahkan Bapak/lbu sekalian untuk membedah ini. Mau terima 37,8 atau mau 35 juta. Saya persilahkan kepada Bapak/lbu sekalian mau kita saya buka forum ini, terbuka ya, apa dari Menteri ESDM mau tambah lagi dari Pemerintah mau tambahkan? Saya persilahkan dulu Pemerintah untuk menyampaikan pemaparannya.

PEMERINTAH/DARWIN ZAHEDY SHALEH/MENTERI ESDM:

7

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Rekan Menteri Keuangan, Kepala BPH Migas, Direktur Utama Pertamina dan jajaran.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Bapak Pimpinan dan Anggota Banggar yang terhormat,

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmatNya Alhamdulillah kita dapat berkumpul disini guna melaksanakan amanah konstitusi untuk membahas RAPBN tahun 2012 khususnya terkait BBM bersubsidi.

Pimpinan dan Anggota Banggar yang kami hormati,

Berbicara mengenai BBM bersubsidi pada dasarnya kita berbicara mengenai instrument keadilan yang dilindungi undang-undang kita. Penyediaan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu secara jelas tersurat dalam Pasal 7 Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Energi dimana yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana agar distribusinya dapat dilaksanakan tepat sasaran sehingga asas keadilan dapat tercapai secara optimum. lni tadi telah disampaikan oleh beberapa Anggota.

Bapak Pimpinan dan Anggota Banggar yang terhormat,

Sebagaimana telah tercantum dalam nota keuangan dan RAPBN tahun Anggaran 2012 besaran subsidi BBM diproyeksikan sebesar 40 juta kiloliter dengan perincian 24,4 juta kilo liter untuk premium, 11,7 juta kiloliter untuk kerosin atau minyak tanah dan 13,9 juta kiloliter untuk solar. Besaran 40 juta kiloliter tersebut diusulkan dengan upaya pengendalian BBM subsidi sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Jika upaya tersebut tidak dilaksanakan maka sesuai proyeksi berdasarkan data 5 tahun terakhir volume BBM bersubsidi dapat mencapai 43,7 juta kiloliter dengan demikian angka 40 juta kiloliter tadi adalah angka wif effect dengan suatu pengendalian dan satu upaya yang ketat. Pengendalian dimaksud mencakup revisi Perpres No. 55 tahun 2005 junto Perpres No. 9 tahun 2006 yang intinya akan membatasi pengguna BBM bersubsidi kecuali untuk kendaraan umum atau plat kuning dan kendaraan roda dua yang akan diterapkan lnsya Allah mulai April 2012 secara bertahap mulai diwilayah Jawa-Bali. Perlu kami sampaikan bahwa proyeksi volume BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter yang berujung pada besaran alokasi subsidi BBM didasarkan pada sejumlah asumsi antara lain ICP sebesar 90 US dolar per barel, kurs Rp 8.800,- per US dolar disamping 2 asumsi tadi ada prasarat yang perlu dipahami adalah bagaimana angka 40 juta kiloliter tersebut diproyeksikan yakni pertumbuhan jumlah kendaraan berbasis premium diharapkan dalam batas kewajaran. lni satu hal yang perlu perhatian dan upaya kita bersama khususnya Pemerintah.

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran yang kami hormati,

Selain dengan melakukan revisi Perpres No. 55 tahun 2005 upaya untuk mempertahankan konsumsi BBM bersubsidi adalah dengan cara penguatan pengawasan melalui intensifikasi keterlibatan pihak Pemda dan kepolisian setempat agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat volume itu bicara how atau bagaimana cara besaran 40 juta kiloliter tersebut dapat dicapai. Kami sampaikan bahwa memang selama ini masih terdapat ruang bagi kita untuk lebih mengendalikannya

8

lagi antara lain dengan cara memberdayakan dan meningkatkan peran Pemda. Sejauh ini Pemda masih sebatas pada perencanaan dan pengajuan jumlah kuota dan masih kurang cukup berperan didalam pengawasan dan pengendalian agar tepat sasaran bersama Pemerintah Pusat. Untuk itu semuanya itu telah dilakukan antara lain dengan kami memulai MoU dengan Kementerian Dalam Negeri keterlibatan Pemda saat ini baru terbatas pada tahap perencanaan sebagaimana kami jelaskan tadi. Selain itu pula tidak terjadinya disparitas harga BBM yang semakin besar dan kondisi saat ini atau kurs tidak jauh berbeda dari kondisi saat ini.

Bapak/lbu sekalian,

Apabila kemudian volume bersubsidi tahun 2012 dikurangi ini satu alternative yang lain 2,2 juta kilo liter atau dari 40 juta kilo liter menjadi 37,8 juta kiloliter maka dari sudut angka volume dan jumlah nominal rupiah yang dapat dihemat dan dapat dimanfaatkan untuk cadangan resiko fiskal kami kiranya dapat saja mempertimbangkan ini untuk kita lihat kemungkinan-kemungkinannya dalam diskusi bersama. Namun dari sudut implementasi operasional dilapangan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa upaya penghematan lebih jauh pada dasarnya telah harus menyertakan keterlibatan pihak sector lain dari sisi permintaan atau demand side ini adalah amanah dari Undangundang Energi misalnya adanya pembatasan produksi kendaraan bermotor berbahan bakar premium atau tersedianya alat transportasi masa yang dapat meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi di kota-kota besar. Selain itu juga diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum yang lebih intensif khususnya kepolisian dan diperkaya fungsinya termasuk mengamankan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi secara tegas dan konsisten. Selain itu pula tidak terjadinya disparitas harga BBM yang semakin besar dari kondisi saat ini dan kurs rupiah tidak jauh dari apa yang diasumsikan pada saat ini. Dan yang terakhir adalah penerapan secara menyeluruh alat kendali pada kendaraan bermotor penerima BBM bersubisidi diwilayah Jawa-Bali, dalam kaitan ini Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian uji coba dan persiapan dalam rangka itu.

Bapak Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran yang terhormat, Akhirnya ijinkan kami menyampaikan kesimpulan bahwa usulan volume BBM bersubsidi tahun

2012 sebesar 40 juta kiloliter dapat dicapai dengan asumsi ICP sebesar 90 US dolar per barel dengan kurs Rp 8.800,- per US dolar dengan revisi Perpres No. 55 tahun 2005 selesai dilaksanakan draftnya sudah kami siapkan untuk ini.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, saya interupsi, ini bahan yang dikasih 37,8 Pak itu 40 juta ya?

PEMERINTAH/DARWIN ZAHEDY SHALEH/MENTERI ESDM:

Tidak, pada dasarnya kita membicarakan 40 sebagaimana sudah dipidatokan nota keuangan tapi kalau misalnya kita ingin lebih ketat lagi maka itu perlu serangkaian langkah tambahan. Tadi Pak Menteri Keuangan sudah membuka dengan mengatakan Pemerintah bisa saja melihat kemungkinan itu untuk kita konsultasikan bersama tapi perlu serangkaian langkah lebih ketat disana. Kami Kementerian ESDM sebagai Kementerian Teknis telah menyebutkan ini semua mempunyai asumsi dasar yakni pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dalam range normal. Kemudian kita harus lebih ketat lagi untuk mengurangi atau membatasi bahkan menghilangkan kebocoran. Kita mengetahui bahwa kebocoran ke sektor-sektor yang tidak berhak untuk menerima subsidi BBM itu akan semakin kuat dalam keadaan disparitas harga itu terjadi. Dan disanalah peran Pemda peran element regional selain elemen sektoral itu semakin diperlukan ini yang ingin kami konsultasikan bahwa menurunkan

9

dari 43 ke 40 itu pada dasamya sudah dengan serangkaian upaya pengendalian tapi memperketatnya lagi hingga ke angka 37 atau 38 itu lebih ketat lagi dan untuk itu diperlukan peningkatan peran lembaga-lembaga bukan hanya dipusat tetapi juga didaerah. Lembaga itu sudah ada tinggal penetapannya dan upaya intensif kita bersama Bapak Pimpinan dan para Anggota.

Jadi mohon ijin kami lanjutkan Bapak, sudah habis sedikit lagi. Selanjutnya diperlukan terus langkah-langkah sosialisasi tapi Bu Dirjen bisa melaporkan bahwa ini telah dilakukan terus sebagaimana kami konsultasikan dengan Komisi VII dan pengendalian BBM bersubsidi diterapkan secara bertahap mulai April 2012 untuk wilayah Jawa-Bali.

Sapak Pimpinan dan Anggota Sadan Anggaran yang kami hormati,

Demikian sementara ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak/lbu sekalian semoga apa yang kita kerjakan bersama saat ini dapat rid ho Allah SWT.


Kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, bisa kita minta suara dari BPH migas sama Pertamina ya sama calon menteri ini lbu Karen ini. Saya persilahkan BPH Migas dulu habis itu baru lbu Karen.

TUSAGUS HARYONO/SPH MIGAS:

Terima kasih.

Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Sadan Anggaran, para Anggota Sadan Anggaran, Bapak Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Dirut Pertamina serta hadirin sekalin yang berbahagia.


Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan kami bicara disini yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Pemerintah yang diwakilkan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM itu pada dasarnya kami sebagai Sadan Pengatur itu siap untuk melaksanakan. Cuma ingin kami informasikan bahwa memang kalau ketika kami membahas dengan Komisi VII itu boleh dibilang pembahasan yang kami lakukan sangat intens artinya angka 40 juta kiloliter itu juga sudah super full effort artinya kami melakukan pengawasan selain juga pengaturan. Berapapun angka yang diputuskan oleh forum ini itu kami siapkan melaksanakan asalkan permainannya dalam artian Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang pendistribusian BBM itu betul-betul di revisi siapa yang boleh, siapa yang tidak. Karena selama ini kami yang berada dilapangan itu senantiasa berhadapan dengan masyarakat. Dan kami informasikan bahwa untuk pengawasan BBM bersubsidi ini kami telah melaksanakan suatu upaya yang cukup ketat kami membangun kerjasama dengan Kantor Menkopolhukam dan Sadan lntelegen Negara, dengan Kepolisan dengan TNI Angkatan Laut, dengan Bakortam juga kemudian juga dengan Kejaksaan Agung kami sudah lakukan itu. Bahkan kalau boleh dibilang ini dari tahun ke tahun ya syukur Alhamdulillah walaupun masih banyak kasusnya itu menurun. Awal-awalnya sampai 500 sampai 300 an tahun ini sampai bulan September ini ada 162 kami berharap ini makin lama makin menurun artinya kita sudah melakukan upaya optimal sedemikian rupa. Kami ingin informasikan memang pelaku dari penyalahgunaan BBM ini yang baru ditindak dari sektor supply dari demandnya memang belum. Oleh karena itu kedepan karena kami juga ingin membangun

10

kerjasama dengan berbagai pihak dari segi demandnya harus ada tindakan yang tegas artinya penadahnya juga harus kena. Selama ini memang pelakunya beragam ada pengusahanya, ada aparatnya macam-macam lah itu dan itu sudah di follow up dan kami memang mendapat dukungan langsung dari Bapak Menkopolhukam untuk jangan ragu-ragu untuk melakukan ini. Cuma memang disisi demandnya ini yang juga kami akan melangkah kesana sehingga dengan demikian mudahmudahan apa yang diputuskan ini nanti bisa kami kendalikan asalkan nanti memang peraturannya juga di buat sedemikian rupa artinya dimulainya juga cepat. Resiko memang ada bahkan ketika kami mengadakan MoU dengan beberapa Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sudah membuat pembatasan misalnya sepeda motor hanya boleh membeli Rp 25.000,- atau maksimum Rp. 15.000,kendaraan roda empat Rp. 100.000,- tapi apa yang terjadi ada juga yang demo justru masyarakat juga yang demo. Bahkan beberapa daerah itu dispenser BBM sayang saya tidak punya kesempatan untuk memperlihatkan, itu yang pegang sudah bukan lagi operator pompa bensinya itu sudah para pelakunya dan lengkap pelakunya bukan hanya laki-laki tapi wanita juga mungkin karena Dirut Pertamina wanita. Tapi ini memang ini fakta jadi saya ingin menyampaikan begitu bahwa ini beragam mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan keliru tapi ini fakta yang terjadi. Oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari DPR bahwa sesegera mungkin ini kami bisa laksanakan dan terus terang saja memang kami yang mengahadapi sehari-hari bahkan permintaan penambahan kuota dari Bupati dan gubernur itu hampir tiap hari kami terima karena memang kenaikan kendaraan bermotor didaerah itu terutama roda dua itu sampai 22% dan kalau satu sepeda motor itu 2 liter saja per hari yang jumlahnya itu sampai 83 juta unit berarti sekitar 166 juta liter per hari itu cukup besar. Belum lagi kendaraan-kendaraan yang lain kemudian disisi lain ada peraturan yang juga harus tegas seperti misalnya nelayan karena kekurangan distribusi di daerah pantai SPBN-SPBN ini mereka beli di katakanlah di pompa bensin dan itu menggunakan jerigen. Penggunaan jerigen itu tidak perbolehkan tapi secara eksplisit itu tidak dan mereka akhirnya ditangkap polisi. lni juga problem artinya kebutuhan-kebutuhan secara sektoral ini betul-betul bisa terakomodir dengan jumlah yang tadi disampaikan yang dibahas didalam forum ini. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan ini dari segi pengaturan dan kami memang sedang meningkatkan upaya pengawasan apakah ada solusi alternative yang lain. solusi alternative yang lain Pemerintah dalam hal ini kami dengan Dirjen Migas sedang mengembangkan sumber energy alternative berupa gas kota atau yang kami katakana problem menyelesaikan mengurangi permintaan minyak tanah mengganti minyak tanah dengan gas kota seperti yang sudah kami lakukan di Tarakan, di Sidoarjo dan beberapa daerah lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.


KETUA RAPAT:

lbu Karen, silahkan.

PEMERINTAH/KAREN AGUSTIAWAN/DIRUT PERTAMINA:

Terima kasih, Bapak Ketua.

Mahon ijin Bapak-bapak Menteri. Saya hanya ingin sampaikan bahwa 37,8 itu mungkin saja bisa kita lakukan tapi tentunya

dengan perubahan regulasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPH Migas terutama perubahan Perpres tadi No. 55 tahun 2005 dan juga Perpres No. 9 tahun 2006 ada juga harus ada pengaturan ulang konsumen pengguna BBM bersubsidi dan ada juga pengalokasian ulang volume BBM bersubsidi. Yang saya ingin sampaikan disini adalah perkiraan investasi sarfas dan juga Pertamax SPBU dan Depa, perlu kami sampaikan disini bahwa jumlah SPBU yang ada di Indonesia

11

sekitar 4.400 sekian itu hanya sekitar 70 yang milik Pertamina sehingga yang lainnya adalah milik swasta. Kalau milik swasta ini adalah kebutuhan investasi SPBU untuk wilayah Jawa dan Bali untuk Jabodetabek sekitar 720 ini yang perlu diinvestasi, di Jawa Barat dan Banten 645 dan ini ada investasi dengan tanpa penambahan canopy tetapi yang dianjurkan adalah tentunya dengan canopy untuk HSE demi keselamatan sehingga total untuk wilayah Jawa Bali saja dengan penambahan canopy itu sebesar 232 milyar.

Untuk wilayah diluar Jawa Bali ini termasuk Aceh, Riau, Sumbaksel, Kalimantan itu totalnya sektiar sama atau bahkan lebih besar itu sekitar 291 milyar. Jadi ini yang diluar SPBU milik Pertamina jadi non Pertamina. Kebutuhan SPBU secara menyeluruh ini adalah totalnya Pak dengan tanpa canopy dan juga dengan canopy. Jadi sekitar 513 milyar lebih kebutuhannya untuk SPBU. lni adalah rincian biayanya yang tadi per SPBU yang perlu dikeluarkan jadi mereka perlu membuat perubahan tangki pendam dan juga ada penambahan dispenser supersible pam ada pemipaan dan biaya instalasi dan lain sebagainya. lni adalah kebutuhan investasi dari Pertamina itu sendiri apabila ini akan dilaksanakan April tahun 2012 kebutuhan anggaran untuk depo Pertamax jadi untuk Jabodetabek sampai dengan seluruh Sulawesi dan Maluku itu sekitar 84,5 milyar untuk di Pertamina sendiri. lni hanya keputuhan kapal Pertamax dan Pertamax plus untuk tahun 2012 jadi tahun ini memang untuk tahun 2012 kita masih menggunakan angka 26,35 juta kiloliter untuk Premium dan total cargo Pertamax impor dan domestic hanya 0,38 juta kiloliter dan tahun ini dan tahun depan akan dilayani oleh 46 kapal tangker dari berbagai ukuran. Spesifikasi kapal pertamax ini tidak akan berubah jadi tidak ada penambahan ukuran kapal yang berarti tetapi kalau ada terjadi perubahan supply point ini akan menambah kapal dan HMC yang harus diimpor itu harus menggunakan FOB sehingga tidak akan menambah jumlah kapal impor HMC sehingga yang diusulkan adalah impor tersebut dengan menggunakan CFR itu saja. Jadi disini kalau misalnya untuk 37,8 titik beratnya adalah dipengusahan SPBU swasta karena mereka butuh modal untuk membuat investasi bisa menampung pertamax.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/lbu sekalian,

Kita sudah mendengarkan paparan dari Pemerintah. Memang konsekuensi pasti ada Bu Karen tapi saya percaya lebih cepat lebih baik itu juga lebih bagus bu. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang tahun depan tidak dimulai tahun depannya lagi tidak dimulai sementara subsidi tidak tepat sasaran. Anak-anak sekolah kita butuh anggaran kalau bisa kita bisa gratis sekolah sampai SMA ini semua sebetulnya apa yang harus diini. Oleh karena ini forum ini harus mengambil satu langkah jadi jangan karena ada hambatan terus kita tidak berani mengambil langkah. Saya persilahkan kepada penanya. Pak Agun, silahkan. Ya, nanti gantian kiri kanan.


Ketua, terima kasih, Pimpinan.

Bapak Menteri Keuangan, Bapak Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Kepala BPH Migas dan segenap jajarannya.

Yang pertama yang ingin saya ingin minta tanggapan lebih jauh dari Menteri Keuangan, nampaknya sudah ada pergeseran perubahan yang berubah dari alternative pertama yang dari nota keuangan saya pikir Pak Ketua, kalau berbicara soal yang dari nota keuangan kita sudah closed saja

12

jadi kita jangan lagi mundur. Kalau Pemerintah sudah maju dengan alternative yang kedua, ini sudah satu langkah lebih maju menurut saya. Jadi harapan kami nota keuangan sudah tidak lagi menjadi kesepakatan kita artinya ada perubahan karena Pemerintah sudah mengajukan alternative yang kedua. lni yang kami minta Pak. Untuk itu terhadap alternative yang kedua, sesungguhnya bagi kami bukan persoalan, persoalan itu bukan pada pengurangan volume dari 40,7 juta menjadi 37,8 juta kilo liter bukan itu sebetulnya. Karena bagaimana pun hitung-hitungannya naik turunnya kalau toh pun akan dikurangi akan ada pendapatan negara yang tadi sudah disampaikan akan dijadikan cadangan resiko fiskal. Tapikan perhitungan keuangan APBN nya kan tetap. Persoalannya bukan disitu Pak Ketua, persoalannya menurut hemat saya kita tidak perlu mengurangi 40,7 juta kiloliter yang bersubsidi pun tidak ada persoalan. Yang terpenting subsidi itu tepat sasaran itu yang panting. Tidak apa-apa 40,7 juta kiloliter tidak usah kita rubah biarkan saja. Harga tidak perlu dinaikan biarkan saja tapi tepat sasaran yang panting itu. Tepat sasaran itu kemana, kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat itu siapa yang dimaksud dalam konstitusi kita Pak Ketua. Ya kita semua rakyat tapi apa kita tepat menerima subsidi menurut saya yang tepat itu yang rakyat miskin yang menjelang miskin. Ya ada Pak yang tadinya kaya sekarang menjelang miskin, banyak karena dunia bisnis usaha lapangan kerja susah, repot menjelang miskin banyak. Jangan dikira tidak ada, tapi yang mendadak serentak kaya banyak. Jadi Pak Menteri Keuangan, saya justru lebih pada pilihan persoalan itu bukan dengan 40,7 dikurangi menjadi 37,8 bukan. Persoalannya bagaimana agar subsidi ini tepat sasaran kalau kita lihat kondisi ini kan data tahun 2010 jelas sekali disini kok. Sektor pengguna itu 89% transportasi darat, dari 89% transportasi darat itu yang menggunakan BBM itu mobil pribadi 53%. Kendaraan bermotor roda dua 40%. Sementara mobil barang hanya 4% mobil umum 3% ini kan menyakitkan apa betul ini yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang menerima subsidi BBM itu mobil Avanza, kijang lnova menurut saya itu termasuk orang yang sudah tidak kategori miskin. Harusnya tegas kita mengatakan 53% pengguna mobil pribadi dilarang menerima dilarang menggunakan premium tegas saja karena yang disubsidi itu premium. ltu Pak angkanya dalam hitungan kami bukan 3 juta kiloliter tapi 6 sekian juta kiloliter. Uangnya dimana ya kalau mau digunakan cadangan resiko fiskal silahkan tapi kalau menurut saya jauh akan lebih efektif kalau itu digunakan hanya pada satu sector apa, pendidikan gratis. Kalau belum mampu 12 tahun bikin 9 tahun, tangkap kepala-kepala sekolah itu penjarakan kalau masih mungut-mungut uang bangunan uang iurang segala macam. Bikin 9 tahun betul-betul bebas biaya pendidikan. Cukup uang 6 juta kiloliter itu untuk membuat 9 tahun betul-betu rakyat bebas. Apalagi kalau ada hitungan cukup menjadi 12 tahun itu yang dimaksud tepat sasaran. Jadi Pak Ketua, saya mohon forum ini jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menerima tawaran Pemerintah, berbahaya ini. lni akan menimbulkan problem APBN berikutnya, pemikiran ini bukan semata-mata hanya karena Pimpinan kami dipanggil bukan, dari tahun 2011 kami sudah memperjuangkan ini di nota keuangan sudah dibicarakan ini pembicaraan pendahuluan sudah ketok palu tapi kalau masih alternative seperti ini tidak ada perubahan Pak Agus, tidak ada perubahan. Justru kami bertanya kenapa di Komisi VII begitu ngotot kerasnya dengan 40,7 juta kok hari ini bisa turun 37,8. Main-main yang katanya berhari-hari di Komisi VII 40,7 juta itu sudah berdarah-darah memperhitungkan itu semua kok sekarang bisa turun. Jadi saya memang begini Pak Agus dari dulu kalau yang sudah hapal saya ya begini saya. Artinya begini kami tetap pada proporsi kalau memang data ini benar sudahlah kita mengambil keputusan orang yang memilik kendaraan roda empat dilarang menggunakan premium. Uangnya rakyat takut protes jangan takut berikan kepada pendidikan tanpa ada pungutan se sen pun. Tangkap sekolah-sekolah itu kalau masih ngambil pungutan dengan alasan apapun. Jadi itu yang pertama Pak.

Yang kedua, masih untuk Pak Menteri Keuangan Pak, tapi saya merespon apa yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas minta penanganan yang lebih serius dari aspek demand soal supply oke tapi soal demand ini saya tertarik Pak Agus. APBN kita ini memang tidak pro rakyat dan ada kesalahan yang fundamental secara konstitusional. Contoh saya mengkaitkan masalah demand ini. Temyata memang juga petut dicurigai soal distribusi BBM bersubsidi ini disektor kelautan misalkan ternyata ada kolerasi Pak kenapa, PNBP sektor kelautan satu tahun hanya mencapai 150 milyar,

13

setahun dan ada 5000 kapal yang bobotnya diatas 30 GT beroperasi setiap harinya di Indonesia tapi satu tahun hanya 150 milyar artinya satu kapal dalam satu tahun hanya memberikan kurang lebih sekitar 30 juta. Tidak masuk akal artinya ini kapal tetap operasi, ngapain ini saya terjawab Pak Bagus. Berarti kapal-kapal pencari ikan ini bukan cari ikan dilaut tapi ngejual minyak bersubsidi. lni kan logikanya terjawab sementara disektor lain PNBP Kementerian Pendidikan Nasional satu tahun ini tahun 2012 ditargetkan PNBPnya itu 11 triliun. lni ada yang salah PNBP ini sementara Pasal 31 Ayat 1 mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan artinya tidak boleh rakyat itu ditarik pendidikan itu haknya. Ditargetkan 11 triliun Kelautan ditargetkan 150 milyar ini kan ada yang salah. Saya mohon kesalahan-kesalahan ini menjadi bagian yang harus kita sepakati ada perubahanperubahan kedepan Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, silahkan Pak Ali.

ALI KASTELAIF·HANURA/KOMISI VII:

Terima kasih, Pak Ketua.


Bapak Menteri Keuangan beserta jajarannya, Menteri ESDM beserta jajarannya, Menteri Pertamina berserta jajarannya.

Tadi Pak Ketua bilang Menteri Pertamina jadi saya sambung saja Pak Ketua. Pak Ketua, saya kembali ke pertanyaan Pak Ketua tadi menyangkut apakah keputusan tentang BBM bersubsidi ini atau asumsi makro ini dibawakan kembali dalam panja-panja ini harus dijawab. Kalau saya lihat dari program pembahasan ini kalau toh tidak dikembalikan kepada komisi saya pikir perlu dibentuk panja khusus untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang ditentukan. ltu hal pertama jadi panjanya harus dibentuk kalau toh tidak dikembalikan kepada komisi. ltu yang pertama. Lalu hal yang kedua tentang kebijakan BBM bersubsidi saya pikir kebijakan yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan maupun Pak Menteri ESDM saya pikir kalau kebijakan diatas kertas seperti begini bagus sekali Pak diatas kertas Pak. Tapi kita sudah keliling Pak. Kemarin saya juga dari Komisi VII baru keliling-keliling ke Sumatera ke Palembang ke Jambi dan lain sebagainya ke Sulawesi ternyata yang kita ngomong di meja ini hanya teorinya saja Pak. Dilapangan itu nol. Apa seperti contoh SPBU, kita waktu setahun yang lalu sudah minta untuk didesain kembali dipisahkan yang BBM bersubsidi spenser nya terpisah dengan Pertamax dan Pertamax place dipisahkan ternyata dilapangan dicampur. Jadi yang mau terima subsidi atau yang tidak subsidi datang dia isi disitu tidak ada yang bisa kontrol. lni fakta, kita sudah keliling semua lihat, ternyata begitu modelnya dilapangan tidak bisa mereka berbuat apa-apa jadi spencernya masih jadi satu baik yang punya Pertamina maupun yang AKR semua sama tidak ada pemisahan dilapangan. Jadi kalau kita buat kebijakan itu untuk tahun 2012 pertanyaan saya bisa tidak itu kalau teknisnya tidak dilaksanakan dilapangan.

Lalu yang kedua, saya pikir Pemerintah harus tegas sekarang. Yang kapal-kapal nelayan itu yang diatas notasinya besar, diatas 15 barangkali harus dibatasi karena yang biasa ngisi ini diatas 20 sampai 30 ke atas itu mereka ngisi dan prakteknya seperti itu tetapi BPH Migas tidak bisa berbuat apaapa buktinya tidak ada satu pun yang ditangkap disitu, toh yang ditangkap yang bawa-bawa jerigen doang. Yang besar-besar ini ada backing-backingnya dan tidak bisa sentuh oleh BPH. Jadi kalau teorinya itu benar Pak prakteknya tidak jadi kalau ini memang mau dibatasi harus konsekuen. Lalu

14

untuk lbu Dirut Pertamina tadi ada kebijakan juga tentang distribusi yang merata, lbu Menteri Pertamina ini kalau Pertamina mesti menteri sendiri barangkali ini. ltu menyangkut distribusi okelah BBM bersubsidi sebagian besar di Jawa dan di Sumatera. Tapi dikawasan timur itu memang hanya 2% dari alokasi subsidi tapi langkah-langkah untuk membuat lebih merata pelayanan juga tidak dilakukan dengan baik seperti waktu yang lalu satu tahun yang lalu katanya depot mau dibangun di Timika sampai saat ini tidak ada tuh Pertamina mengambil langkah-langkah konkrit untuk membangun depot di Timika jadi ini juga bagaimana kalau Pertamina tidak konsisten dengan kata-katanya. Lalu tentang investasi untuk sektor swasta saya pikir kalau itu mau diinvestasikan yang panting Pertamina itu konsisten jangan memberi investasi kepada swasta lalu distribusi BBM nya tidak diberikan, alokasinya tidak berikan dengan baik bahkan senin kami baru tiba ditempat sehingga banyak SPBU-SPBU yang mengeluh begitu bahwa mereka tidak kebagian alokasi yang merata sehingga buka pagi 2 jam kemudian sudah tutup. Bagaimana memberikan pelayanan. Di Bagan siapi-api misalnya kita datang kesana ya begitu kasusnya bahkan mereka harus pergi sekitar 8 kilo untuk membeli BBM bersubsidi itu. Di Bangka Belitung dimana-mana semua sama kita sudah kunjungi jadi kita lihat kita tahu persis wah ternyata teorinya bag us sekali Pak Ketua. T ernyata prakteknya memang agak repot.

Lalu yang ketiga untuk Pak Menteri ESDM, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu bapak katakan bahwa Pemerintah Daerah sudah harus diberi kesempatan sesuai dengan amanat Undang-undang bertanggung jawab untuk memberikan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakatnya. Tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang kan bukan hanya pada pengawasan tok tetapi harus bertanggung jawab juga pada hal kebijakan kalau dia lalai dari pengawasan sehingga membuat alokasi bertambah harus diberikan kewajiban untuk menombok kekurangan itu. Mana itu regulasinya tidak dibuat-buat sampai sekarang. Pemerintah Daerah enak saja mengajuka lagi kalau kekurangan ajukan lagi kalau kekurangan wah enak banget sementara PPh nya hanya ketawa-ketawa senyumsenyum saja jadi kayaknya tidak ada beban berdasarkan komitmen kita untuk mengawasi BBM bersubsidi tepat sasaran tepat volume. Jadi saya pikir ini harus clear. Pertanyaan saya kepada BPH ini berapa orang yang sud ah.

KETUA RAPAT:

Pak Ali Kastela, jawaban kita fokus kepada pembicaraan subsidi BBM yang 40 ini. Tapi dari tadi masih melebar yang kita tidak tahu kemana coba fokus ke situ jadi supaya setuju di 37 atau tidak jangan melebar ke lain itu di Komisi VII saja.

ALI KASTELAIF·HANURA/KOMISI VII:

Saya pikir pada prinsipnya kalau penghematan itu kita setujui untuk penghematan tapi langkah-langkah teknis dilapangan harus di clear kan karena kalau kita hemat di satu sisi tapi teknis dilapangan tidak diselesaikan itu juga problem besar masyarakat akan ribut dan sebagainya. Oleh karena itu harus sinkron antara kebijakan pembatasan dan kebijakan teknis dilapangan. Saya pikir demikian.


Assa/ammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Yudi silahkan.

IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.SllF·PKS/KOMISI V:

15

Terima kasih, Pimpinan. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Agun tadi bahwa fokus kita bukan pada berkurangnya

subsidi besaran subsidi itu sendiri tapi bagaimana tepat sasaran dan itu juga yang dihasilkan oleh Panja. Saya Anggota Banggar dari Komisi V ada satu hal yang menjadi konsen kami di Komisi V yakni problematika kemacetan yang diakibatkan bertambahkan mobil pribadi dan tidak jelasnya tidak tegasnya Pemerintah dalam mengambil kebijakan ... dan publik. Salah satunya adalah urusan dalam konteks subsidi BBM ini. Satu alternative yang cukup signifikan untuk mengurai kemacetan adalah kereta api. Dan ternyata kereta api yang merupakan tulang punggung untuk transportasi darat sampai saat ini menggunakan BBM nya bukan subsidi Pak. Oleh karenanya kalau Pemerintah nanti melakukan penurunan sampai 37 dengan beberapa treatment perubahan Perpres saya mengusulkan agar termasuk didalamnya angkutan publik itu adalah kereta api. Jangan sampai setahu saya dalam peraturan yang ada yang mendapatkan subsidi itu adalah yang berplat nomor kuning. Jadi jangan pakai plat nomor kuning Pak, kereta api apa perlu dipakai plat nomor kuning , saya kira tidak. Jadi saya berharap konkritnya adalah kereta api sebagai angkutan publik yang cukup signifikan didalam membantu transportasi masyarakat harus BBM nya menggunakan BBM subsidi dan perlu diketahui juga bahwa ada gejola diserikat pekerja PT KAI mereka akan mogok dan mereka menuntut keadilan dan kereta api sangat kesulitan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kekurangan gerbong tidak ada uang betapa besarnya biaya BBM yang harus mereka tanggung.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelah kanan, Pak Laurens.

LAURENS BAHANG DAMAIF·PAN/KOMISI XI:


Teman-teman Anggota Banggar, Pak Menteri Keuangan beserta jajaran, Pak Menteri ESDM, Dirut Pertamina, BP Migas.

Yang pertama, sesuai dengan apa yang menjadi pembicaraan pendahuluan sudah kita sepakati bahwa ada penurunan pada subsidi BBM itu didalam Raker yang sudah kita lakukan. Tetapi di nota keuangan apa yang disampaikan itu kan tidak turun tetapi pada hari ini Pak Menteri sudah menyampaikan menjadi 37,8 berarti sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan awal kita. ltu berarti sudah sejalan. Oleh karena itu saya pikir bahwa ini suatu langkah yang sudah maju berarti apa yang menjadi kesepakatan di pembicaraan awal sudah terjadi. Kemudian yang kedua, Pemerintah sudah menyampaikan bahwa pada bulan April akan dilakukan pengontrolan distribusi BBM untuk Jawa-Bali. Tapi Dirut Pertamina mengatakan bahwa dari infrastruktur kan belum siap. Oleh karena itu yang kita harapkan sebelum April itu harus sudah terjadi infrastruktur ini sehingga apa yang menjadi program dari Pemerintah ini jalan. Berarti kalau ini bulan April jalan otomatis berarti BBM bersubsidi bisa turun lagi dari 37,8 sudah termasuk Pak Menteri. Tapi kalau ini dilakukan lebih cepat misalnya ini kan kita punya karena tadi kan bahwa cadangan ini akan masuk kepada cadangan resiko fiskal kita tapi kalalu bisa turun lagi kan lebih baik kan gitu Pak Menteri. Jadi oleh karena itu kita melihat dari sisi bahwa semangat Pemerintah untuk melakukan ini ada jika yang kita harapkan bahwa seluruh komponen tentu melakukan jadi kita sepakat bahwa ada penurunan subsidi BBM. Oleh karena itu Ketua, menurut kami karena Pemerintah sudah melakukan bahwa penurunan sesuai dengan apa yang menjadi pembicaraan pendahuluan kita kalau bisa kita setujui saja dengan 37,8 juta kilo liter itu.

Terima kasih.

16

IR. DJOKO UDJIANTO/F·PD/KOMISI IV:

Supaya kita kembali ke kitoh Ketua, bahwa kita ini deadlock minggu yang lalu dan kita sudah keluar ada 4 alternatif dari 9 fraksi itu. Sekarang Pemerintah sudah memberikan jawaban. Apakah kita tidak sebaiknya kita ini dan kita dikejar waktu Ketua, apakah kita tidak sebaiknya kita itu Rapat Intern setelah ada jawaban daripada Pemerintah ini. Langkah apa yang akan kita lakukan baru nanti kita panggil lagi kalau begini caranya nanti tidak kena lagi melebar kemana-mana, Ketua capek nanti. Jadi kalau ini kan Pemerintah sudah memberikan 2 opsi sekarang, tetap atau turun jadi 37 sekian itu. Sekarang kita bicara disini Pemerintah bisa minggir sebentar nanti kita sepakat Pemerintah masuk lagi hari ini bisa putus.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik tapi saya rasa ini forum juga forum yang bagus karena masyarakat pun harus tahu apa yang dibicarakan antara Pemerintah dengan DPR tentang subsidi BBM. Jangan hanya karena Rapat Intern putus setuju masyarakat tidak tahu. lni semua menyaksikan jadi saya persilahkan kepada Bapak-bapak sekalian untuk mengeksplor jadi tidak ada salahnya. Kita akan mulai kalau sudah ada keputusan dan semua bisa mengerjakan itu. Saya persilahkan.

WK. KETUA/MIRWAN AMIR:

Bisa saya tambah sedikit Pak Ketua. Saya minta Anggota, supaya juga kita fokus masalah kebijakan yang kita bicarakan bukan

masalah teknis. Kalau masalah teknis itu sudah masing-masing komisi misalnya tadi Pak ini masalah kereta api itu kan pembahasannya di Komisi V jadi disini jangan terlalu melebar kita fokus kebijakan yang telah diputuskan oleh Pemerintah dengan beberapa opsi tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tunggu, biar Pak Ecky bicara dulu, silahkan.

H. ECKY AWAL MUCHARAM, SE/F·PKS/KOMISI VI:

Terima kasih, Pimpinan. Pada kesempatan rapat-rapat di Kopo dan rapat saat ini saya senang sekali melihat

pengakuan yang begitu jujur dan tulus dari pihak Pemerintah, pertama ada sebuah pengakuan yang jujur bahwa subsidi BBM khususnya Premium bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Apa artinya, artinya adalah adalah puluhan triliun yang digunakan oleh masyarakat yang sebetulnya tidak berhak. Artinya masyarakat yang bukan miskin, masyarakat yang bukan hampir miskin. Sementara puluhan juta yang masyarakat miskin dan hampir miskin tidak mendapatkan apa-apa padahal dialah sebetulnya yang harus ditolong dan dibantu oleh Pemerintah. ltu pengakuan yang jujur pertama.

Pengakuan yang jujur kedua adalah ternyata setelah sekian tahun Pemerintah punya roadmap tentang pengendalian BBM bersubsidi ini kita mendengarkan bahwa ternyata infrastruktur distribusi di Jawa dan Bali pun belum siap dan ·diperlukan investasi yang cukup besar. ltu pengakuan yang kedua. Pertanyaannya apakah kita rela Pemerintah uang rakya Indonesia diberikan puluhan triliun kepada orang-orang yang memiliki kendaran pribadi roda empat yang kalau dihitung konsumsinya mereka mendapatkan subsidi per bulan bisa jadi 1 juta rupiah ke atas. Karena itu saya mengetuk hati pihak Pemerintah untuk bisa bersepakat dengan DPR agar bisa mengendalikan dan melarang orang-orang

17

yang sebetulnya tidak layak mendapatkan subsidi BBM premium. Siapakah itu adalah orang-orang yang berpunya yang memiliki kendaraan roda empat.

Pengakuan jujur yang ketiga adalah kita dengar tadi dari Pemerintah ternyata setelah sekian tahun mengelola BBM bersubsidi tidak mampu mencegah menangkap kebocoran-kebocoran mengungkap kebocoran-kebocoran yang dilakukan secara pribadi maupun sistemik. Ada 3 hal yang mendasar, pertama, tidak tepat sasaran, kedua infrastruktur distribusi belum siap, ketiga penyelundupan dan tindakan melawan hukum terhadap BBM subsidi ini tidak bisa diapa-apain tidak bisa ditindak, tidak bisa ditangkap, apakah kita akan mempertahankan ketidakberdayaan ini dan tolong teman-teman pers jangan besok dicatat nanti DPR menolak subsidi BBM, tidak demikian. Seolah-olah kita tidak pro rakyat, justru kita pro rakyat karena bisa menggantikan mengalokasikan puluhan triliun tersebut untuk rakyat miskin. Bisa tadi untuk sekolah gratis, bisa buat kesehatan gratis, bisa buat pengembangan infrastruktur. Tapi karena kata Pak Ketua harus fokus, kita tidak bicarakan itunya. Dan juga bisa mungkin sebagian untuk resiko fiskal untuk menanggulangi dampak-dampak tersebut. Saya rasa Pimpinan, kita saya khususnya masih berpendapat bahwa itu harus dilakukan oleh Pemerintah. Pengendalian dan subsidi bagi yang tidak berhak minimal kita tahu walaupun tadi ada pengakuan di Jawa dan Bali perlu investasi ratusan milyar untuk infrastruktur distribusi, Pertamax non BBM bersubsidi tapi minimal saya rasa saya menghargai Pertamina sudah siap sebenarnya untuk mendistribusikan kalau seandainya BBM bersubsidi untuk roda empat dicabut di Jawa dan Bali dan itu jumlahnya cukup signifikan untuk dialokasikan kepada rakyat miskin.

Terima kasih.

Wassalammua/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Charles.

DR. CHARLES J MESANG/F·PG/KOMISI IX:

Siap Pimpinan, terima kasih, Pimpinan.

Teman-teman Anggota Banggar yang saya hormati, Dan juga pihak Pemerintah yang saya hormati.

Berbicara tentang subsidi maka muara akhirnya yang kita harapkan adalah masalah kesejahteraan rakyat. Tadi ada pengakuan bersama bahwa antara Pemerintah dan DPR bahwa benarbenar tidak tepat sasaran. Yang ingin kami tanyakan langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah agar benar-benar tepat sasaran. Tadi sudah dikemukakan oleh teman kami Pak Agun bahwa 53% dipakai oleh kendaraan pribadi dan mungkin ada langkah-langkah lain yang disiapkan Pemerintah agar benar-benar tepat sasaran. Dengan tepat sasaran ini maka akan terjadi efisiensi yang cukup besar dan tentu efisiensi ini akan dimanfaatkan untuk membawa kesejahteraan rakyat antara lain masalah pendidikan gratis seperti sudah diungkap masalah kesehatan dan mungkin bantuan untuk masyarakat miskin. Mungkin itu satu point saja yang kami tanyakan.

Terima kasih, atas kesempatannya.

KETUA RAPAT:

Pak Ondos.

Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS/F-PDIP/KOMISI I:

18

Terima kasih, Pimpinan. Saya kembali saja ke laptop ke pembicaraan kita soal setuju atau tidak setuju dengan usulan

Pemerintah karena kemarin kan kita sudah usulkan kita sudah bersepakat dan sudah ada opsi-opsi dan hanya 4 fraksi yang masih belum setuju dengan usulan Pemerintah. Saya gunakan kesempatan ini untuk menyuarakan pendapat Fraksi POI Perjuangan yang berkaitan dengan subsidi BBM ini khususnya subsidi BBM. Pertama-tama saya kira kita tidak punya maksud dengan menghilangkan subsidi berarti membunuh Pertamina itu pasti tidak. Kami juga tidak punya maksud kalau kita meminta pengurangan BBM bersubsidi khususnya Premium itu dengan demikian maka menjamurnya SPBUSPBU dengan bendera asing, benderanya asing saya tidak tahu disini asing apa tidak tapi benderanya pasti asing kita tidak bermaksud itu juga. Kita juga tidak bermaksud bahwa tiba-tiba Pertamina collapse untuk di Luar Jawa dan seterusnya. Namun demikian tentu perlu Pemerintah melakukan langkhalangkah yang tentu ini sangat crash program kalau boleh dikatakan begitu melihat dari apa yang disampaikan oleh Pemerintah dari terakhir seminggu lalu ya kita rapat di Kopo itu ada tambahantambahan informasi yang kiranya memang perlu, apalagi Pemerintah datang ajuan bahwa oke kita turun 3 juta sekian dengan program yang sebenarnya tidak ada perubahan terlalu apa signifikan, kita juga sudah bicarakan itu. Nah saya sendiri membaca atau kami sendiri melihat apakah data yang diajukan Pemerintah kalau tidak salah itu yang dari Bank Dunia dan Susesnas ya, saya tidak tahu apakah itu gabungan data benar karena sebaiknya diajukan satu-satu bahwa ini hasil Bank Dunia ini hasil Susenas supaya kita paham persis itu karena terus terang kami menilai data itu sangat sangat penting berkaitan dengan pemetaan pemakaian BBM di Indonesia itu sehingga berkesimpulan bahwa 53% pemakaian BBM itu bersubsidi itu pemakaian BBM tidak bersubsidi saja, pokoknya pemakaian BBM itu ada di Jabo eh sorry ada di Jawa Bali. Nah saya kira, 59% sorry 59% dan 53%-nya itu kendaraan roda empat ya kendaraan bermotor. Nah saya belum begitu percaya betul dengan data itu apakah data itu digabung, kalau data itu digabung itu perlu sesuatu apa sesuatu penilaian tersendiri Pak.

Nah oleh karena itu, namun sorry namun dari evaluasi yang kita lakukan dan dari informasiinformasi yang ada dan pikiran-pikiran yang berkembang kita bisa sepakat bahwa memang terjadi salah sasaran, iya salah sasaran terjadi tadi juga saya kira memang evaluasi pada demand sektor itu jangan terlalu disusahkan bahasanya digampangkan saja bahasanya bahwa kebutuhannya itu salah dicermati gitu kan ya, kebutuhannya salah dicermati, oke lah dari posisi ini kalau memang Pemerintah turun dengan angka 37, 37 kilo liter ya 37,8 kilo liter, kami mengajukan suatu opsi baru ya kembangan dari apa yang kami sikap ketika pembahasan asumsi dasar dan penerimaan di Panja A kami tetap sebenarnya pada sikap kami bahwa penurunan 6,3 juta kilo liter ya dan Pemerintah sudah bergeser ke 37 tadinya berarti kan harusnya 33, Pemerintah bergeser ke 37 dan kami meminta Pemerintah mengurangi lagi dan kembali ke dari 37 itu kurang ke 33 yang 4 jutanya itu yang dicadangkan, kalau usulan Pemerintah itu kan 37 sekian tidak ada pencadangan langsung saja operasi, nah kami tambahkan lagi oke 37 tetapi berarti 3 jutanya itu yang dicadangkan didalam resiko fiskal yang nanti kita evaluasi pada review APBN berikutnya bilamana program Pemerintah ini sudah jalan baik maka cadangan dana yang ada itu bisa kita gunakan untuk sektor mana itu yang nanti kita susun pada review program berikutnya.

Kira-kira begitu Pimpinan supaya kita tidak terlalu berlarut-larut karena toh hanya 4 fraksi kalau tidak salah yang kemarin kurang sepakat dengan Pemerintah, jadi harusnya ya cukup cepat kita rapat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelah kanan lbu Yani.

MIRYAM S. HARYANI, SE, M.Si/F-HANURA/KOMISI II:

19

Ya terima kasih Ketua.

Saya ingin ..

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Menteri mau interupsi ya?

PEMERINTAH/ AGUS MARTOWARDOYO/MENTERI KEUANGAN:

Enggak mau menyampaikan bahwa yang diusulkan Pemerintah itu selisihnya masuk cadangan resiko fiskal pak.

KETUA RAPAT:

Silakan lbu Yani.

MIRYAM S. HARYANI, SE, M.Si/F·HANURA/KOMISI II:

Terima kasih Ketua.

Saya ingin dengar penjelasan sedikit lagi dari Pemerintah tentang pengendalian volume BBM bersubsidi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri ESDM yaitu bagaimana. Disitu ada peningkatan pengawasan dengan melibatkan Pemda dan aparat penegak hukum, saya khawatir subsidi diturunkan tapi hanya ganti baju, disitu ada cost untuk penegakan huku dan melibatkan Pemda. Saya coba apa itu saya khawatirkan hanya ganti baju saja subsidi diturunkan tapi disitu melibatkan aparat kepolisian, itu kan cost lagi untuk jaga-jaga disetiap porn bensin-pom bensin tersebut.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kita bicara soal subsidi BBM dulu, soal teknisnya nanti urusan Pemerintah sama itu penegak hukum.

Capt. H. EPYARDI ASDA, M,MARIF·PPP/KOMISI V:

Ketua Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Epy ya.


Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman,

20

Pak Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Kepala BP Migas, lbu Dirut beserta seluruh jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarakatuh.

Setelah kita rapat di Kopo berhari-hari mengenai asumsi ini saya ada pemikiran bahwa ini sebuah dilema bagi kita, bagaimanapun juga subsidi ini ada pro dan kontranya, jadi apapun yang dilakukan kita pasti ada celah yang tidak baiknya, untuk itu kami dari Fraksi PPP mengusulkan kemarin opsi satu adapun dasamya kami mengatakan opsi satu itu bahwa data yang diberikan oleh Pemerintah 40 juta kilo liter itu adalah data akurat yang berdasarkan tahun yang kemarin, sedangkan 40 juta saja yang diberikan oleh Pemerintah itu masih ada daerah yang mengatakan kekurangan-kekurangan dan Pemda mengatakan kekurangan itu berdasarkan terjadinya kekurangan pasokan dan menimbulkan kemacetan serta huru-hara di daerah mereka. Nah sekarang setelah melalui rapat ini Pemerintah mengatakan masih mau mengurangi, bagi saya itu Alhamdulillah bagus sekali kalau Pemerintah bisa mengurangi tapi bagaimana cara Pemerintah mengurangi itu, tadi dikatakan oleh lbu Karen bahwa dengan cara membentuk SPBU baru dan membentuk canopy supaya ada SPBU yang khusus seperti itu tetapi saya pertanyakan implementasinya di lapangan apa bisa apa tidak, kalau efek jera yang diharapkan bahwa rasa malu dari Pemerintah yang diharapkan itu dari masyarakat itu menurut saya pesimis sekali ibu. Di tempat saya kalau yang kita harapkan pihak berwenang yang untuk melakukan penindakan itu bahkan mau dengan mata kepala saya saya melihat anggota polisi juga bawa dirigen ke sana bagaimana? jangankan dia untuk menindak orang dan juga bukan rahasia umum lagi bapak ibu di tempat-tempat yang khusus yang ibu katakan contohnya di tempat yang tidak disentuh oleh masyarakat siapa yang bisa melihat ke sana, apakah tidak ada kemungkinan orang akan beli minyak ke sana.

Untuk itu saran saya ya karena memang ini sebuah dilema, memang usulan kawan-kawan di DPR kemarin itu ada juga mengusulkan setuju apa tidak alangkah baiknya diambil kebijakan yang merata karena kita mau subsidi ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pemerintah. Pemerintah mengakui bahwa subsidi ini memang tidak tepat sasaran, untuk itu diambil sebuah kebijakan, kenapa subsidi yang sebanyak hampir 100 triliun ini kita kurangin jumlah subsidinya kita berikan kepada betulbetul tempatnya, contohnya infrastruktur, pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis itu lebih tertuju kepada masyarakat kelas bawah. Nah saya juga jadi bingung kenapa Pemerintah tidak mau padahal Pemerintah sudah menyadari bahwa ini subsidi ini tidak tepat sasaran, kenapa tidak diambil sebuah kesimpulan saja kalau subsidi solar dan bensin itu 1.500, kenapa enggak dikurangi saja subsidinya jadi 1000, itu akan rata semuanya, mereka kelas bawah Pak kami anggota dewan ini berhubungan dengan masyarakat langsung, kami bukan duduk saja disini, kami tanya kepada masyarakat daripada kita antri, daripada kita kekurangan minyak kalau dinaikan 500 perak bagaimana, mereka enggak ada yang keberatan, bahkan di tempat saya Pak, saya dari Jambi ke Sumatera Barat naik kendaraan umum, di Jambi itu Pak sampai ke kota-kota habis minya semuanya, akhirnya kita beli 10 ribu, 12 ribu per liter ya kita beli, masyarakat juga enggak keberatan dengan segitu yang penting ada gitu, jadi artinya kalau kebijakan Pemerintah ini ya mau melihat riil yang terjadi di masyarakat apa salahnya jumlah subsidi ini kita kurangi, sebab menurut pengamatan kami sebagai wakil rakyat semua proposal inisiatif Pemerintah untuk mengurangi subsidi dengan cara mengontrol kebijakan ini semuanya itu belum ada yang bisa terbukti sampai sekarang, berapa tahun kita disini selalu mengatakan programya ini dengan KTP lah dengan ini lah segala macam, itu enggak ada yang bisa apalagi dengan cara yang katakan lbu Karen membentuk canopy nanti melibatkan Pemda. Mohon maaf bu itu menurut saya itu apakah orang ibu itu akan ada setiap SPBU itu ada orang yang mengawasi, kalau ada orang ibu yang di SPBU yang ngawasi ini biayanya juga darimana, apakah mereka mau gratis berdiri disana, apakah mereka itu

21

relawan, kan menimbulkan biaya lagi, kenapa Pemerintah tidak berani saja tetapi dengan satu syarat bahwa subsidi yang sekian triliun itu jelas dan nyata gunanya untuk masyarakat langsung, kepada orang yang betul-betul membutuhkan, sekarang kita lihat puskesmas di daerah sana sudah jelas dia punya Surat Keterangan Miskin pergi ke rumah sakit enggak bisa juga berobat bahkan di Cipto juga ada laporan bahwa mereka ditelantarkan di hal-hal yang seperti itu, sedih kita ini merasakan kelas bawah, sekarang kalau kita hematkan sekitar 500 rupiah berarti ada 20 triliun yang akan bisa kita pergunakan secara l~ngsung.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Epyardi bagaimana PPP ini setuju dengan Pemerintah?

Capt. H. EPYARDI ASDA, M,MAR/F·PPP/KOMISI V:

Setuju dengan Pemerintah satu tadi Pak tetapi melihat hal ini Pemerintah berani menurunkan berarti ada celah Pimpinan, makanya kita usulkan kalau Pemerintah berani mengambil celah seperti itu ya turunkan saja rata sekalian supaya jangan timbul gejolak, naikan saja BBM ini 500 perak kurangi subsidi.

KETUA RAPAT:

Jadi PPP sudah berubah ya, PPP berubah ya, posisinya berubah ya.

Capt. H. EPYARDI ASDA, M,MAR/F·PPP/KOMISI V:

Betul berubah.

KETUA RAPAT:

Tidak ikut Pemerintah ya?


Bukan.

KETUA RAPAT:

Bukan Pak, ini dasarnya kan setuju.

Capt. H. EPYARDI ASDA, M,MAR/F-PPP/KOMISI V:

Betul saya paham tetapi kemarin kita mendukung ini karena Pemerintah menyatakan berdasarkan patokan riil yang nyata, nah kita juga tidak mau terjadi huru -hara di daerah, nah sekarang setelah terjadinya rapat kita Pemerintah mengatakan ada celah untuk mengurangi, kalau ada celah untuk mengurangi kita juga sepakat kurangi aja sekalian karena Pemerintah menyadari sekarang bahwa terjadi pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.

Artinya Pemerintah sudah mengakui Ketua makanya kita sekarang ini juga bisa melihat situasi seperti ini berarti memang selama ini udah enggak benar subsidi ini, itu pemikiran kita di PPP Pak Pimpinan.

22

T erima kasih Pak Ketua.

Assa/amu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

lya silakan, sebelah kanan ada lagi bu Neng lti.

HJ.ITI OCTAVIA JAYABA YA,SE,MM/F·PD/KOMISI IV:


Pimpinan Banggar yang saya hormati beserta rekan-rekan anggota Banggar yang saya hormati. Serta dari jajaran Pemerintah yang saya hormati.

Assa/amu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarakatuh.

Mungkin kalau saya tidak jauh berbeda Pak dengan kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah, saya setuju atas, setuju subsidi atas opsi yang diajukan Pemerintah dengan nilai tetap tidak dilakukan penghematan karena subsidi ini sasarannya masyarakat golongan kecil mikro kecil karena kalau ini subsidi ini dikurangi maka yang paling kena dampaknya adalah masyarakat golongan kecil sehingga perekonomian mereka juga akan terganggu terkait dengan kenaikan harga BBM dan listrik, yang salah tentunya tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain bahwa dalam kebijakan pelaksanaan distribusinya mengenai penerima manfaatnya itu, ini tentunya tugas yang berat memang yang harus kita awasi karena pelaksanaan ini bukan hanya nilai tahunnya yang harus kita potong tetapi bagaimana implementasinya ini tepat sasaran. Saya tidak setuju tadi yang disampaikan bahwa ini tidak tepat sasaran tapi menurut saya ini belum tepat sasaran karena bagaimana pun program-program yang dilaksanakan Pemerintah adalah ini program pro rakyat dimana kita sama-sama sekarang membahas APBN 2012 sedangkan kita dikasih waktu dengan tenggang waktu 20 hari, ini dengan 20, akhir Oktober ini harus selesai, kalau kita mengulur-ulur terkait dengan kebijakan ini tentunya kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan kepada rakyat pun yang pro rakyat pun akan tertunda, jadi menurut saya saya sangat setuju dengan disampaikan Pak Joko itu bahwa kita setelah ini Pemerintah sudah menyampaikan opsi-opsinya kepada kita, kira rapat internal bagaimana kita terima atau tidak kebijakan Pemerintah ini terkait dengan subsidi sehingga tugas berat kita bagaimana kebijakan sudah tepat sasaran dan implementasinya tepat sasaran sehingga mudah-mudahan kita dapat melihat permasalah ini dengan bijak gitu dengan baik bagaimana ini terkait dengan kebijakan Pemerintah.

Sudah kita putuskan saja jangan kita melebar kemana-mana karena ini juga terkait dengan pembahasan APBN yang molor-molor terus bagaimana kita bisa membuat kasihkan program pro rakyat gitu Pak. Menurut saya itu mungkin yang harus kita cermati secara bijak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Fary.

FARY DJEMY FRANCIS/F-GERINDRA/KOMISI V:

23

Pak Ketua terima kasih.

Pak Menteri, kalau kita menyimak di kesimpulan Panja dan yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Banggar tadi, itu fraksi kami jelas disitu mengatakan bahwa opsi 3 itu menjadi alternatif pilihan kami, artinya sebenarnya dalam posisi sekarang ini kan sama dengan apa yang diusulkan oleh Pemerintah sekarang ini, jadi dari usulan Pemerintah opsi pertama itu turun ke opsi yang ketiga nampaknya Pemerintah, itu sama sebenarnya dengan kita punya kondisi sekarang ini tapi dalam kesimpulan kita, kesimpulan kami juga pada saat pembahasan asumsi di Panja Asumsi berkaitan dengan jumlah pengurangan volume BBM yang bersubsidi itu belum dapat kami tentukan pada saat itu, baru sekarang ini kami sampaikan setelah kami konsultasi dengan fraksi dan nampaknya setelah menyimak penjelasan bahwa kemungkinan-kemungkinan celah-celah bahwa terjadi penurunan artinya bahwa kemungkinan-kemungkinan kita melakukan pengurangan berkaitan dengan subsidi itu ada celah itu, jadi di kesimpulan fraksi kami pada saat Panja Asumsi jelas bahwa penentuan jumlah pengurangan volume BBM bersubsidi itu belum kami tentukan, baru kami tentukan setelah mendapatkan penjelasan dalam rapat ini.

Nah untuk itu maka Pak Ketua dan Pak Menteri dari kami juga fraksi kami berharap untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih optimal berkaitan dengan bagaimana caranya dari pihak Pemerintah untuk melakukan strategi-strategi dalam rangka untuk mendistribusikan subsidi itu tepat sasaran karena kalau tidak maka akan terjadi sama seperti dulu kita turunkan tetapi kenyataannya faktanya tahun ini terjadi juga penyimpangan-penyimpangan yang kita sepakati sekarang ini. Untuk itu maka yang kondisi kami tetap bahwa kami terima ya terjadi pengurangan seperti yang disampaikan oleh Pemerintah tapi kami minta untuk memberikan penjelasan lebih dalam berkaitan dengan strategi dalam rangka implementasi sehingga tidak terjadi seperti tahun lalu ini, iya data sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya bagaimana kalau kita lihat berkaitan dengan ini saya tidak ulang lagi tapi kita sepakat berkaitan dengan mobil-mobil pribadi yang kurang lebih sekitar 53% itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan subsidi itu. Ditambah juga berkaitan dengan prosentasi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sampai sekarang kita masih 1,5% dari PDB walaupun memang dari tahun 2008 itu turun dari 2,7% terus turun sampai 1,5% ya tetapi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara itu masih sudah dibawah 1 %, contoh ini misalnya untuk Filipina itu 0,2% saja ya, Thailand itu 0,8% bahkan Singapur itu paling dekat ya kita enggak bisa bandingkan tapi paling tidak itu menjadi acuan kita.

Nah untuk itu maka celah bahwa ada bisa pengurangan itu kita perlu diskusikan lagi, itu posisi kami pak ya bahwa ada celah untuk kita kurangkan kita bisa diskusi sekali lagi dan yang kedua kita bisa menyetujui jumlah pengurangannya setelah mendapat penjelasan dari Pemerintah berkaitan dengan bagaimana strategi implementasinya sehingga tidak terjadi pengurangan berkaitan dengan kesalahan dalam distribusi subsidi.

T erima kasih Pak Ketua, tegas itu aja.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Bu Wa Ode.

WA ODE NURHAYATI, S. Sos/F·PAN/KOMISI VII:

Baik terima kasih Ketua.

Pimpinan dan rekan-rekan anggota Banggar yang saya hormati. Pemerintah bersama jajarannya yang sangat saya hormati.

24

Saya mencoba tidak lari dari pandangan fraksi kami bahwa menyetujui apa yang diusulkan oleh Pemerintah tapi tentu dengan kondisi yang terjadi hari ini saya mencoba menyampaikan beberapa catatan-catatan kritis ke pihak Pemerintah.

Pertama tadi disampaikan oleh pihak Pertamina tentang infrastruktur Jawa dan Bali yang belum siap. Saya pernah di Komisi VII kritis mempertanyakan tentang kemana Petronas dan AKR bahkan saya pernah meminta dimana letak SPBU-SPBU apa 2 perusahaan ini karena tentu mereka juga bertanggung jawab moral terhadap tepat sasarannya BBM bersubsidi, saya khawatir jangan sampai keterlibatan ini justru sarat dengan conflict interest karena hanya untuk kepentingan industrinya saja, patut tentu kita patut berasumsi ke sana, Pemerintah boleh saja menurunkan hingga 77 eh 37 dengan asumsi ada opsi lebih merata, tetapi hemat saya selama tidak ada pengaturan migrasi non subsidi ke BBM subsidi penyelewengan BBM juga ke industri mustahil angka 37 ini bisa ditekan, tentu apa yang kami sampaikan itu lebih pada obyektivitas kami dalam rangka BBM tepat sasaran dan distribusinya juga merata hingga ke seluruh pelosok yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi. Beberapa elemen yang penting dikoreksi adalah pertama tata distribusi pengalokasian BBM bersubsidi seperti yang tadi telah saya sampaikan kemudian tata kerja pengawasan pada sisi hilir, kita hanya menemukan pembengkakan BBM bersubsidi pada sektor-sektor dimana memang kepentingan rakyat kecil memang sedang meningkat disana atau pada kendaraan, kita justru tidak menemukan fakta-fakta pencurian di tengah laut padahal kita mendengarkan tetapi tidak pernah kita lihat dan tidak pernah Pemerintah mempresentasikan temuannya minimal 1 aja Pak rasanya tidak mungkin kalau tidak ada satu pun.

Kemudian Pemerintah belum memiliki isu arus utama bagi kepentingan nelayan yang berimplikasi bagi budi daya perikanan. Saya pikir itu catatan kritis saya meskipun tidak menolak atau tidak meskipun setuju dengan apa yang diasumsikan oleh Pemerintah.

Demikian dari saya.

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wasssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Laoly? Sudah ya. Baik bapak-ibu sekalian.

Ors. YOSEPH UMAR HADI, Msi/F-PDIP/KOMISI V:

Pak Ketua, sebelah kiri Pak.

KETUA RAPAT:

Oo lbu Chusnunia mau bicara? Oke silakan.

CHUSNUNIA/F-PKB/KOMISI IX:

Sedikit aja, mungkin nanti setelah itu. Prinsipnya dari Fraksi PKB tidak berbeda dengan pilihan kemarin mendukung apa yang menjadi kebijakan Pemerintah tetapi yang paling utama soal tepat sasaran dan manajemen pengelolaan subsidi itu harus dirombak total dan transparan seperti itu, prinsipnya 2 hal soal manajemen dan ketepatan sasaran, yang ingin digarisbawahi itu Pimpinan.

Cukup terima kasih.

KETUA RAPAT:

25

Baik Pak Tams ii. Ors. YOSEPH UMAR HADI, Msi/F·PDIP/KOMISI V:

Sebelah kiri Pak.

TAMSIL LINRUNG, S.PD/WAKIL KETUA:

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri Keuangan, ESDM dan segenap jajaran Pemerintah, Bu Wakil Menteri Keuangan.

Saya memberikan apresiasi atas respon Pemerintah terhadap tanggapan teman-teman fraksi atas subsidi BBM ini, saya kira ini sekaligus menandakan bahwa pembahasan APBN ini bukanlah sekedar formalitas saja seperti yang diasumsikan oleh beberapa yang bisa disebut sebagai pengamat tapi memang ada perdebatan yang substantive antar Pemerintah dengan DPR yang kesemuanya saya kira bermuara kepada kepentingan rakyat.

Pak Menteri sebenarnya yang paling essensial tema besar yang kita perdebatkan ini adalah keadilan energi saya kira itu dan kita semua sudah bersepakat bahwa memang subsidi yang sedang dijalankan ini atau yang sebelumnya sudah terlaksana itu mendapat evaluasi bahwa itu tidak tepat sasaran atau lebih diharuskan belum tepat sasaran dan Pemerintah kelihatannya ada keinginan ke arah itu untuk lebih memperbaikinya sehingga menjadi lebih tepat dalam sasaran yang dituju itu.

Yang kedua bahwa kebocoran itu masih ada dan itu diakibatkan oleh disparitas harga yang begitu tinggi karena itu dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan APBN 2012 kita sudah menyepakati bahwa memberi catatan maksud saya agar secara bertahap subsidi BBM ini ada penghematan yang cukup signifikan sehingga sampai pada tahap yang betul-betul mencapai sasaran yang lebih baik gitu. Nah karena itu saya kira juga kita pernah berdasarkan data-data yang disuguhkan oleh Pemerintah bahwa dari aspek kewilayahan ini memang kelihatan disini, saya enggak tahu sumber datanya bagaimana saya khawatir ini berdasarkan populasi penduduk, jadi karena Jawa Bali itu 59% maka Jawa Bali dialokasikan 59% padahal mestinya berbasiskan pada data penduduk miskin dan penggunaan alat transportasi memang perlu diberi subsidi. Nah ini tentu menjadi rancu, disini lah tidak adanya keadilan energi yang saya maksudkan tadi itu sehingga saya sependapat dengan Pak Agun bahwa kuncinya sebenarnya bukan pada pengurangan volume semata tapi bisa jadi volume itu diswitch dari Jawa Bali ke daerah lain yang lebih mencerminkan ini sebagai subsidi yang tepat sasaran, itu bisa jadi seperti itu. Nah memang sekarang ada masalah tapi saya mengapresiasi juga tadi apa yang dipresentasikan oleh Direktur Pertamina bahwa dia sedang mengupayakan pembangunan infrastruktur baik itu di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali tapi saya kira ini bu terutama prioritasnya di luar Jawa Bali karena saya melihat kasihan kepada masyarakat di luar Jawa itu, dia sesungguhnya tidak terlalu mempersoalkan subsidi ini tapi kadang kala untuk mendapatkan keterjangkauan mereka itu untuk mendapatkan BBM itu yang tidak bisa padahal kalau ada alternatif di daerah itu misalnya Pertamax barangkali tidak ada masalah mereka pun bisa menggunakan pertamax, di NTT NTB saya kira tidak ada Pak ya, di Sulawesi Selatan paling ada di Makasar tapi begitu kabupaten-kabupaten lain yang jaraknya sampai 700 kilo meter itu itu sudah tidak ada lagi, jadi tidak memungkinkan adanya pilihan-pilihan itu.

Karena itu saya kira kalau memang kita sepakati ada penghematan, hasil penghematan itu bisa dialokasikan di cadangan resiko fiskal juga bisa mendukung untuk pembangunan infrastruktur tadi itu sehingga itu pun punya implikasi lebih lanjut akan pengurangan subsidi tadi, akan terjadi

26

pengurangan-pengurangan secara signifikan. Tapi apapun saya menghargai apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah saya kira kita berangkat dari situ Pak Ketua kemudian kita mencoba lebih mempertajam apakah stop disitu dengan asumsi, tadi kemudian disimpan dalam cadangan resiko fiskal atau mendukung program infrastruktur yang itu atau yang lain-lainnya saya memang lebih cenderung supaya ini betul-betul kebijakan ini akan lebih aman ke depan, untuk lebih amannya kalau Pemerintah mengatakan ini dialokasikan dalam bentuk cadangan itu saya kira saya juga ikut secara pribadi ikut memberikan dukungan dan saya kira disinilah mungkin kita bertolak mendiskusikan ini dan kita menyepakati kira-kira tahap awal waktunya sampai jam berapa nanti kalau tidak selesai kita bisa lanjut lagi sampai jam berapa, saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Yoseph.

Ors. YOSEPH UMAR HADI, Msi/F·PDIP/KOMISI V:

Baik terima kasih Ketua.

Pak Menteri dan bapak ibu sekalian yang saya hormati.

Saya ingin menambahkan beberapa hal karena saya ingin minta penjelasan dan ketegasan dalam hal ini.

Jadi pertama tentu kita menyambut baik bahwa Pemerintah telah maju selangkah dengan mau mengurangi volume BBM tadi yang dari 40 menjadi 37,8 itu saya kira satu persoalan yang akan kita putuskan yang pada kesempatan ini.

Lalu persoalan kedua adalah masalah pengakuan Pemerintah yang tidak berhasil untuk tepat sasaran tadi, tidak tepat sasaran untuk subsidi BBM tadi, saya kira kita jangan sampai didalam rapat ini lalu bukan merupakan tetapi tidak mendalami mengenai target pengaturan yang akan dibuat oleh Pemerintah, saya berharap ini menjadi satu kesimpulan karena pembahasan kita adalah membahas undang-undang, hari ini kita membahas undang-undang dimana undang-undang ini harus kita jalankan nanti begitu kita putuskan bersama-sama sampai akhir tahun 2012 nanti. Nah oleh karenanya saya ingin yang mulai dari yang target pengaturan itu dulu Pak, kami sangat berharap bahwa betul-betul tahun ini merupakan tahun yang terakhir yang pengalaman yang lalu-lalu karena Pemerintah ini sudah sering dan berkali-kali merencanakan akan membuat target pengaturan yang baik sehingga tidak supaya tepat sasaran itu dan itu ternyata tidak berhasil hingga sekarang, nah oleh karenya saya minta supaya exercise mengenai target pengaturan seperti apa yang akan dibuat ini ini harus betul-betul nanti kecuali disampaikan kepada kita dan Komisi VII barangkali akan didalami ini kami mohon betulbetul nanti ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya, mungkin hari ini belum bisa target pengaturan seperti apa yang akan dilakukan tapi ini Undang Undang APBN mengamanatkan Pemerintah membuat target pengaturan yang tepat sehingga subsidi ini tepat sasaran. ltu yang pertama.

Lalu yang kedua Pak Ketua, jadi 37,8 yang Pemerintah tadi sampaikan itu pengertian saya bahwa ini merupakan seandainya diputuskan itu akan sampai tahun 2012 berakhir itu tidak boleh lebih daripada itu, ya, tidak boleh lebih daripada itu artinya kita tidak menginginkan dievaluasi didalam APBN nanti kalau 37,8 itu ternyata kurang nanti disepakati di APBNP akan ditambah lagi, tidak menurut saya jadi tidak, 37,8 titik sampai tahun 2012 tidak bisa dievaluasi didalam APBN-P, itu sikap dari kita dari kami POI Perjuangan.

Namun, nah sekarang bicara seal dicadangkan tadi, kami, saya sependapat dengan Pak Ondors tadi mengatakan bahwa kecuali 37,8 itu tolong 3 juta itu di hold dulu, 37,8 itu dikurangi 3, 3 itu di hold dulu nanti dibahas di APBNP, kalau bisa itu nanti di APBN 2012 itu bisa maka itu tidak

27

dikeluarkan tapi kalau itu terpaksa tidak ya yang 3 juta itu yang di hold itu dikeluarkan, nah itu yang tadi Pak Ondos mengatakan demikian ya saya sependapat dengan itu. lni makanya perlu dipertegas dengan jelas ya.

Kemudian yang terakhir pertanyaan singkat saja, kecil saja ini informative saja pertanyaan Pak Menteri. Dengan volume yang demikian itu tadi apakah mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan atau tidak karena kan asumsi makro itu kan terpengaruh Pak, memiliki asumsi-asumsi dimana dengan inflasi 5,3% dengan volume subsidi BBM 40 lalu berkurang itu tentu akan berkurang pada inflasi dan pertumbuhan, ada tidak itu ini pertanyaan informative saja.

Terima kasih Pak, Pak Ketua itu 3 hal ya.

KETUA RAPAT:

Baik bapak ibu sekalian, apakah saya putar 1 putaran untuk masin-masing fraksi menyatakan pendapatnya setelah itu Pemerintah memberikan jawaban, kalau tidak ada kesepakatan kita skors untuk rapat intern setelah itu kita kembali lagi.

Saya putar dulu ya 1 putaran ya? masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapatnya supaya ketahuan posisinya ini. Saya persilakan Partai Golkar eh Partai Demokrat.

PEMERINTAH/ AGUS MARTOWARDOYO/MENTERI KEUANGAN:

Mahon ijin Pak Ketua.

Sebelum para fraksi nanti menyampaikan pandangan kami mohon untuk dapat dipertimbangkan karena memang kami berketetapan 40 juta itu sudah kita turunkan dari 43,7 menjadi 40 juta. Bapak ibu mohon dengan sangat memahami kalau misalnya kami perlu menjelaskan tentang bagaimana yang namanya general subsidy berubah jadi targeted subsidy, memang kita bahas secara detil di Komisi VII Pak dan Komisi VII itu betul-betul mengkritis semuanya sehingga kita memang masuk ke sana tetapi kalau kita akan jelaskan lagi tentu kita akan jelaskan tetapi yang kami katakan 43,7 menjadi 40 juta itu sudah penurunan karena naturalnya harusnya 43,7. Nah kalau mau diturunkan jadi 37,8 karena menangkap aspirasi selama 6 hari ini kita masukan didalam cadangan resiko fiskal yang nanti kalau seandainya kita di APBNP musti buka kita buka tapi kita upayakan supaya terjadi 37,8. Jadi basisnya sebetulnya di 40 tapi kita ingin untuk mencapai itu, kita sama-sama tahu bahwa kita selama ini memang berusaha untuk mengejar satu road map untuk bisa ada penurunan tetapi kita kan masih musti didukung sama Nomor lnduk Kependudukan dan juga efek-efek lainnya yang tentu perlu kita jelaskan secara khusus. Jadi bapak ibu yang kami usulkan adalah 40 juta tapi kalau seandainya memang forum menghendaki 37,8 kita 37,8 tapi kita masukan dicadangan resiko fiskal.

Bapak ibu kan sama-sama kita sudah bicarakan selama 1 minggu diluar itu global masih ada potensi resesi dan di Eropa itu belum sampai di dasarnya, jadi potensi pertumbuhan ekonomi kita menurun, potensi terjadinya lifting minyak yang tidak mencapai 950 ribu barel per day, harga minyak ICP walaupun di dunia sudah pada turun tetapi ICP masih tetap 100, kita asumkan 90, exchange rate kita ada di 8.800 kita lihat sekarang ada dikisaran 9.000 terus. Jadi kondisi-kondisi ini belum ada masalah yang kita musti antisipasi kalau kita nanti melakukan penyesuaian. Maaf tadi memang ada resiko inflasi Pak, kalau kita bahas transi Jawa Bali Pak Yoseph itu ada kenaikan inflasi kira-kira 0,5 sampai 0,6% dan yang utama adalah kita musti antisipasi ada resiko pangan yang didunia ini selalu mengancam dan kita di Indonesia juga selama ini ada resiko itu tetapi kalau niat Pemerintah tidak ada niat untuk kita kemudian melakukan upaya setengah-setengah untuk mengatasi subsidi ini. Kami kembalikan kepada Ketua untuk mungkin bisa dimintakan pandangan fraksi.

Terima kasih.

28

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi Partai Demokrat.

IR.H. ASFIHANl/F·PD/KOMISI VII:


lnterupsi dulu Pimpinan, usulan aja Pimpinan.

lni sebelum kita memutuskan yang saya katakan tadi pimpinan ini bukan saya egois di komisi saya gitu ya tapi ini juga dilatar belakang dengan pengakajian-pengkajian yang detil Pimpinan. Oleh karena itu Pimpinan sebelum diberikan kesempatan masing-masing fraksi apakah lebih baik kita berembug dulu lah Pimpinan masing-masing fraksi skor dulu 5 menit supaya kita menyamakan persepsi Pimpinan karena saya lihat juga anda dari khususnya BPH Migas keraguan-keraguan BPH Migas dalam melaksanakan tugas ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, karena apa Pimpinan BPH Migaslah kuncinya ini bagaimana melakukan pengawasan pengendalian terhadap BBM PSO ini gitu.

Oleh karena itu saya mohon ke Pimpinan berilah kita kesempatan untuk bicara barang 5 menit lah untuk supaya menyamakan persepsi dulu.



Pak Ketua saya pikir bisa langsung saja Pak, kalau memang belum siap saat sekarang ya belum gitu Pak setelah itu, kan harus menyampaikan ke public Pak, hari ini kan publik harus tahu sikap fraksi kayak apa, ini penting Pak jadi kalaupun tidak belum bersikap enggak apa-apa, nah baru setelah itu kita skors Pak jadi biar ke publik tahu sikap kita secara keseluruhan.

Terima kasih. Jadi saya minta tiap fraksi diberi kesempatan.

+

KETUA RAPAT:

Baik Fraksi Demokrat belum masih harus bicara dulu?

MIRWAN AMIR/WAKIL KETUA:

Fraksi Demokrat jelas mengikuti Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu kita jalan terus, silakan fraksi, sudah ya, ini pandangan Fraksi Demokrat ya Pak Mirwan?

MIRWAN AMIR/WAKIL KETUA:

29

lya.

KETUA RAPAT:

Oke silakan Pak Agun.

Ors. AGUN GUNANJAR SUDARSAIF·PG/KOMISI 11:


Pak Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina, Kepala BPH Migas yang saya hormati, Pimpinan Sadan Anggaran dan segenap anggota.

Fraksi Partai Golkar setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak Pemerintah juga mendengarkan pandangan-pandangan dan pendapat dari segenap anggota Sadan Anggaran pada akhirnya mungkin pada pembicaraan rapat kerja ini fraksi kami masih mengambil sikap yang pertama bahwa subsidi BBM terutama itu sangat tidak tepat sasaran oleh karena itu fraksi kami tetap pada posisi agar keputusan yang diambil berkenaan dengan kebijakan subsidi BBM ini tetap bukan mempersoalan persoalan volumenya, bukan persoalan Komisi VII yang sudah menetapkan 40,7 juta liter tapi kami lebih mengharapkan agar keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang kebijakan subsidi tepat sasaran.

Catatan dari tepat sasaran itu adalah terkait dengan yang diusulkan oleh Pemerintah. Fraksi kami tetap menempatkan usulan Pemerintah ini untuk menjadi bagian yang juga mungkin akan kami hargai akan kami sikapi tapi tetap tolak ukur fraksi kami terhadap usulan Pemerintah yang 37,8 itu bukan pada proporsi angka di muka, tapi itu adalah out come setelah kebijakan subsidi anggarannya diputuskan lebih dahulu, satu, distribusi berdasarkan atas per wilayah, kami masih menemukan diberbagai daerah-daerah itu antrian BBM yang luar biasa, bukan semeter dua meter tapi kilo meter, artinya disana ada problem. Berkaitan dengan problem itu maka dua kebijakan yang harus diputuskan kalaupun kami siap dengan usulan Pemerintah yang pertama agar kiranya wilayah-wilayah di Indonesia selain Jawa dan Bali dimana NTB dan NTT yang ada dapat 2% selebihnya itu ada Kalimantan dan sebagainya yang 59%-nya itu Jawa Bali kami minta ada pengaturan kembali.

Yang kedua, berkaitan dengan asumsi kami soal PNBP Kelautan, karena di luar Jawa dan Bali itu negara kepuluauan mohon ada pengaturan penanganan penyelundupan karena bisa diduga kuat PNBP Kelautan yang 150 miliar per tahun itu dengan 5000 kapal yang diatas 30 GT itu jelas-jelas kapal itu tidak mencari ikan karena 1 tahun dia hanya wajib setor ke negara hanya 30 juta dari 150 miliar, artinya kapal-kapal pencari ikan itu sebetulnya adalah menjual BBM. ltu dari segi kewilayahan.

Yang kedua, usulan Pemerintah ini juga terkait dengan pengguna, mohon kiranya kebijakan yang diambil dalam keputusan ini terkait dengan pengguna terutama di sektor darat ya, perhubungan darat transportasi darat yang mobil pribadi itu mencapai angka 53%, mohon ada pengaturan setelah dihitung secara riil bagaimana menatanya itu barulah fraksi kami menemukan angka itu Pak, jadi angkanya sebetulnya tidak menjadi persoalan buat kami ketika semuanya tepat sasaran dan kami tidak dalam posisi menaikan harga.

Saya kira demikian Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

30

Ya Fraksi POI Perjuangan.

Ir. ISMA YATUN/F·PDIP/KOMISI VII:

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya, Menteri ESDM beserta seluruh jajarannya dan seluruh bagian dari Pemerintah yang tidak saya sebutkan satu per satu.

Mengenai POIP Perjuangan kami sudah bersepakat sesuai dengan pembahasan subsidi energi dalam RAPBN Tahun 2012 yang diadakan di Panja Asumsi bahwa Fraksi POI Perjuangan meminta Pemerintah melakukan pengurangan volume subsidi BBM sebesar 6,3 juta kilo liter dari rencana awal sekitar 40 juta kilo liter. Dana penghematan itu ditampung dalam cadangan resiko fiskal diperjelas tadi oleh Pak Yoseph Umar Hadi dan oleh karena itu kami meminta sebagai pandangan kami adalah sebagai berikut:

Karena di Komisi VII Sadan Anggaran yang mewakili Komisi VII itu sudah berbicara panjang lebar mengenai hal-hal kenapa akhirnya disepakati di Nata Keuangan adalah 40 juta kilo liter, itu memang benar-benar kami dalami sampai dengan hal yang sedemikian kecilnya. Oleh karena itu kami mengulang lagi apa saja yang menjadi catatan kami di Komisi VII tentang hal-hal yang kami bicarakan bersama dengan Pemerintah sampai dengan Nata Keuangan itu berjumlah 40 juta kilo liter dari 43,7 juta kilo liter.

Kami meminta kepada Menteri Perhubungan, Menteri lndustri, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri atau seluruh stake holder yang terkait mengenai hubungannya penggunaan BBM dengan infrastruktur, bagaimana sebenarnya apa yang dikatakan oleh teman di Komisi V pemakaian daripada kereta api dan hal-hal yang berhubungan dengan komunitas daripada pengguna kendaraan umum terutama di daerah-daerah kota besar.

Yang selanjutnya adalah bagaimana Menteri lndustri dan Menteri Perdangangan itu berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor baik itu roda empat atau roda dua yang menggunakan energi yang ramah lingkungan atau lebih banyak memberikan subsidi atau insentif kepada kendaraan roda empat yang lebih bisa menghemat bahan bakar subsidi.

Yang kedua Pemerintah juga harus memperhatikan pertumbuhan penduduk karena 43 juta kilo liter itu kemarin diasumsi dengan adanya partumbuhan penduduk dan partumbuhan kendaraan bermotor yang signifikan di seluruh berbagai daerah. Oleh karena itu sebenarnya jika dilakukan penghematan atau apapun istilahnya tetap harus memperhatikan pertumbuhan pendudukan dan memperhatikan kendaraan bermotor.

Selanjutnya apabila memang Pemerintah mengalokasikan penghematan tersebut sebaiknya Pemerintah juga memberikan suatu energi alternative tidak hanya BBM bersubsidi dalam hal ini premium dan solar tapi hal-hal yang berkaitan dengan adanya energi altarnatif seperti Bahan Bakar Gas atau Liquid Gas Vehicle atau LGV atau hal-hal lain yang bisa menunjang adanya BBM alternative selain premium dan solar, itu harus dipikirkan oleh Pemerintah.

Yang kelima adalah mengenai regulasi, regulasi ini adalah yang berkaitan dengan Perpres Nomor 5 dan Perpres Nomor 6 Tahum 2005 dan 2006 apakah yang menjadi tujuan daripada yang tujuan utama daripada pengguna subsidi ini siapa saja diklasifikasikan kembali.

Yang keenam, menyangkut dengan Pertamina, Pertamina tadi menceritakan bahwa mereka memerlukan instasi yang non SPBU non Pertamina, apakah memang ini sudan menjadi pemikiran dari Pemerintah misalnya dari Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan atau pihak perbankan sekalipun untuk mensubsidi atau memberikan insentif atau memberikan suatu kebijakan sehingga bisa memberikan suatu kemudahan bagi pemilik SPBU yang non Pertamina karena dari 4.600 SPBU yang ada di Indonesia hanya 70 yang punya Pertamina dan sebagian besar itu ada di daerah yang rimbun.

31

Yang selanjutnya adalah depo untuk Pertamina untuk pengadaan Pertamax dan kami berharap bahwa seperti yang dikatakan oleh Bapak Ondos tadi maksudnya Theodorus Jacob Koekertis dengan adanya banyaknya Pertamax nanti itu akhirnya tidak mengecilkan Pertamina dalam tanda kutip untuk bersaing dengan SPBU asing, ini menjadi, bukan menjadi tiket untuk SPBU asing bisa menguasai Indonesia dan saya berharap Pertamina harus survive untuk bisa berkompetisi dengan seluruh SPBU asing yang ada karena ini sebenarnya kenapa kami menahan untuk tidak ada lebih banyak Pertamax karena sebenarnya ini adalah kunci dimana seluruh Shell, Petronas ataupun SPBU asing bermain didalam Pertamax itu. Sementara kekuatan Pertamina untuk bisa berkompetisi dengan SPBU asing ini masih kita harus perkuat dan pertahankan.

Selanjutnya mengenai pengawasan, pengawasan ini mengenai industri pengguna seperti kelapa sawit dan batu bara. Sebenarnya 53% yang disampaikan oleh saudara saya yang tercinta Bapak Agun dari Golkar itu adalah pengguna dari kendaraan roda empat bagaimana dengan industri batu bara dan industri kelapa sawit yang hampir seluruh truknya menggunakan subsidi BBM, bagaimana pengawasan itu dilakukan. Oleh karena itu sebenarnya BPH Migas sudah memberikan suatu solusi dengan mengadakan tim pengawas dan saya berharap tim pengawas yang bersifat ad hoc ini lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan industri bukan berkaitan dengan perorangan-perorangan yang dirigen-dirigen apalah artinya dirigen dibandingkan dengan industri.

Yang selanjutnya apa yang dihasilkan oleh penghematan tadi itu sebenarnya ada di resiko cadangan dan kami berharap itu akan dievaluasi terus menerus dan tidak akan digunakan dengan tanda kutip semena-mena dan apa yang dihasilkan itu nanti sebaiknya sebaiknya yang dihemat nanti itu dikembalikanlah sebagian untuk pengembangan energi alternative di ESDM sehingga ESDM ini pun ya kekuatan seperti apa ketahanan energinya ke depan nanti. T adi Pak T amsil sudah bicara tentang keadilan energi kalau kami bicara tentang ketahanan energi Pak. Ketahanan energi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan seperti apa dengan saya berharap uang yang ada itu juga untuk pengembangan panas bumi, pengembangan bahan bakar nabati, pengembangan PL TA, PL TU dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah diberikan kesempatan Pertamina untuk memberikan peluang mereka berinvestasi lebih besar lagi baik di investasi di hulu maupun investasi di hilir terutama untuk pembangunan kilang, pembangunan depo, pembangunan FSRU dan selanjutnya yang berkaitan dengan gas dan lain-lain.

Jadi itu pendapat kami dari POI Perjuangan, kalaupun misalnya 40 juta kilo liter dikurangi 37,8 kami menguranginya dari 40 juta menjadi 6,3 juta kilo liter dengan best effort yang luar biasa oleh Pemerintah dan saya berharap best effort itu masuk ke dalam suatu sistem sehingga itu menjadi suatu ketahanan energi untuk 20 sampai 30 tahun ke depan, tidak bersifat sementara yang bersifat pragmatis untuk kepentingan sesaat, jaga image atau apapun. Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam.

Jadi Bu lsma harus adil dulu kalau enggak adil enggak akan tahan lama, makanya Pak Tamsil bilang harus adil energinya.

Saya persilakan Fraksi PKS.



32

Pertama saya mengerti sekali betapa sulitnya Pemerintah untuk berusaha menjaga premium bersubsidi ini tepat sasaran tapi dalam pemaparan yang disampaikan dari kemarin dan sampai saat ini saya masih belum kami belum menemukan dan melihat jurus jitu resep yang paling mujarab bisa menghilangkan tidak tepat sasaran.

Yang kedua, kita juga sangat memahami betapa sulitnya ternyata mencegah kebocorankebocoran yang terjadi atas BBM yang bersubsidi ini. Kita juga belum melihat resep dan jurus yang jitu yang mujarab untuk mencegah hal ini.

Jadi kalau kita tekan-tekan Pemerintah dalam artinya supaya tepat sasaran saya enggak yakin juga. Karena itu kita mengingingkan nanti dibahas oleh Pemerintah dengan Komisi VII walaupun mungkin sudah pernah dibahas apa sebetulnya yang dijadikan opsi-opsi dalam mengimplementasikan pengendalian premium bersubsidi. Sampai dengan saat ini PKS tidak menyarankan untuk menaikan harga barang yang bersubsidi, tapi lebih kepada mengendalikan agar tepat sasaran dan sampai saat ini Pemerintah belum bisa meyakinkan dengan strateginya itu kecuali yang paling besar dan dijadikan strategi utama itu adalah menggugah partispasi masyarakat kecuali itu saja yang bisa kita lihat tapi nyambungnya berapa pengurangan, berapa juta kilo liter dari dampak menggugah partipasi masyarakat ini kita belum yakin. Jadi kalaupun misalnya kami sampai kepada jumlah sesuai dengan permintaan Pemerintah dimana penurunan menjadi 37,8 dan itu yang berkurang adalah premium bersubsidi ya premium bukan minyak tanah dan sebagainya. Kalaupun kita jatuh kepada angka itu itu karena kita sangat memahami dan mengerti ketidakberdayaan Pemerintah, sedih memang Pak ya sebenarnya. Namun demikian Pak selisih yang akan dihemat cobalah bantu bagaimana Pertamina jangan mengeluh tapi jangan sampai diakhir 2012 enggak bisa mendistribusikan masih ada kendalakendala dalam distribusi minimal di Jawa dan Bali, dibantu.

Yang kedua, saya juga sepakat infrastruktur transportasi masal juga dibantu dari penghematan tersebut, jadi kalau walaupun domainnya kami terima tapi kalau memang betul kereta api harus dipaksa beli solar yang industri nah itu kebangetan juga padahal nanti juga disubsidi juga kereta apinya. Jadi penghematan itu digunakan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah yang dijelaskan oleh Pemerintah, infrastruktur distribusi di Jawa dan. Bali kemudian transportasi masal dan juga yang penting adalah pengamanan atas kebocoran barang bersubdisi itu. lnsya Allah kalau itu sudah dilakukan dan gugahan kepada masyarakat anjuran kepada masyarakat lebih dimasifkan saya rasa cuma jangan pakai ide lagi apa kemarin itu menggunakan apa menggugah pakai kyai atau apa itu io MUI ya, cobalah cari cari yang lebih smart lagi.

INTERUPSI PEMERINTAH/DARWIN ZAHEDY SALEH/MENTERI ESDM:

lnterupsi, bisa saya menginterupsi.

Karena ada miss informasi tentang ini, jadi mohon kawan-kawan bisa menggunakan informasi resmi dari kami, ketika itu MUI bersilahturahmi untuk menjelaskan hasil kongresnya tidak hanya ke Menteri ESDM tapi ke Menteri KLH, Kehutanan, EDM, Menteri ESDM itu adalah menteri yang ketiga, nah disitu beliau meminta penjelasan mengenai apa kebijakan Pemerintah mengenai energi yang pro rakyat. Ketika kami jelaskan maka ketergugahannya itu seperti pendapat wakil rakyat ini bahwa ini harus lebih adil, kemudian mereka menawarkan peranannya tentu saja kami hanya menampung saja tidak merespon karena kita tahu ada yang lebih berpihak. Demikian kami kembalikan.

Terima kasih.


Saya tidak tahu miss leading atau ..

KETUA RAPAT:

33

Pak Ecky jangan panjang-panjang Pak Ecky.


Baik-baik.

Tapi ini perlu juga ditanggapi karena PKS ini sangat concern dengan Pemerintah dengan ini.

KETUA RAPAT:

Yang kita semua concern Pak Ecky.

H. ECKY AWAL MUCHARAM, SE/F-PKS/KOMISI VI:

Siap baik.

Pertama bahwa itu tugasnya para mubalik MUI itu tidak disuruh juga mereka memang apa pasti ya, pasti mereka itu menggugah jangan mengambil dari hak yang orang yang fakir miskin, itu sudah pasti.

KETUA RAPAT:

lni itu urusan komisi agama sekarang kita bicara subsidi dulu.


Tapi kalau itu jadi kebijakan Pemerintah dan tidak smart itu cukup melakukan kalau gitu.

KETUA RAPAT:

Baik kesimpulannya dulu.


Jadi kesimpulannya sudah saya katakan tadi sebetulnya kalaupun misalnya kita mengikuti keinginan Pemerintah itu sebuah pengakuan atas ketidakberdayaan dan mudah-mudahan kalau Pemerintah masih yakin dengan kebudayaannya tentu Pemerintah tidak akan tetap pada angka 37,8.

Jadi Pimpinan kita menginginkan adalah kita juga memang perlu apa strategi dari Pemerintah dalam pembatasan ini yang lebih konkrit sehingga nyambung kepada angka penghematannya yang kedua, kalaupun ada penghematan itu digunakan untuk hal-hal yang sudah saya sampaikan yang tadi ya, saya rasa demikian Pimpinan.

Assalamu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi angkanya berapa Pak Ecky.


34

Kontijensis ya, jadi kalau kita ngikut 37,8 ya kita ikut kan atas ketidakberdayaan Pemerintah dalam 3 hal tadi ya, tepat sasaran dan kemudian pengamanan, kalau Pemerintah punya strategi yang jitu kita dukung Pemerintah dan punya keberanian menurunkan lagi kita dukung Pemerintah.

T erima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi setuju 37,8? lya? Oke. silakan yang berikut Fraksi PAN.

LAURENS BAHANG DAMAIF·PAN/KOMISI XI:

T erima kasih Ketua.

Fraksi PAN berpandangan bahwa subsidi ini harus tepat sasaran dan diharapkan bahwa Pemerintah melakukan efisiensi sehingga dengan efisiensi ini dapat menurunkan angka subsidi itu tadi kalau Pemerintah sudah menyampaikan dari 40 menjadi 37,8 bahwa kita berpandangan yang sama dengan Pemerintah tapi yang kita harapkan juga bahwa Pemerintah harus menjamin pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi ini dan yang berasas keadilan jangan sampai yang menerima subsidi ini pada orang-orang yang tidak harus memperoleh subsidi ini.

Jadi oleh karena itu Fraksi PAN dengan melihat perkembangan dunia juga sehingga apa yang menjadi selisih dari 40 juta kilo liter ke 37 itu menjadi cadangan resiko fiskal yang harus disiapkan oleh Pemerintah. ltu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fraksi PAN setuju dengan Pemerintah ya 37,8 ya? Fraksi PKB silakan.


PPP dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

PKB enggak ada ya?


PPP dulu baru PKB.

KETUA RAPAT:

Silakan. PPP ya iya silakan PPP.



Pak Menteri Keuangan, ESDM dan Dirut Pertamina beserta jajarannya.

35

Setelah mencermati apa yang dipaparkan oleh Pemerintah beserta seluruh pandangan dan juga inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah, pada prinsipnya awalnya kami PPP menganggap bahwa angka yang diberikan yang telah ditelaah yang telah disepakati di Komisi VII 40 juta kilo liter itu itu adalah angka yang betul-betul riil yang diperlukan oleh masyarakat kita karena ini telah berjalan sekian tahun lamanya. Fraksi PPP memandangan bahwa kalau ingin melakukan perubahan itu tetapi lakukanlah yang lebih baik tapi jangan menimbulkan efek samping membuat masalah dengan menimbulkan masalah. Kami melihat bahwa kebijakan Pemerintah yang bersikukuh untuk 40 dan sekarang berani untuk mengambil 37 kami malah menyangsikan pasti disini ada kebijakan lain yang di ..... oleh Pemerintah walaupun Pemerintah menyadari bahwa subsidi yang telah kita berikan selama ini adalah tidak tepat sasarannya.

Untuk itu kami dari Fraksi PPP memandang pertama kalaupun subsidi ini akan dikurangi jadi 37,8 kami sangat bersyukur tetapi dengan catatan tidak akan menimbulkan huru hara di daerah karena ada daerah yang dikurangi subsidinya yang seharusnya dapat A sekarang . . . . . . sehingga terjadi pengurangan pasokan didaerah sana. Kami mandang kalau seandainya terjadi pengurangan di daerah tersebut menimbulkan huru hara ini dampaknya jauh lebih besar daripada manfaat yang akan kita dapatkan. Dan kebijakan Pemerintah didalam rangka untuk tepat sasaran subsidi ini kami melihat sampai saat ini belum ada yang betul-betul jurusnya jitu tetapi kami sangat yakin ke depannya setelah Pemerintah menyadari bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran Pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksimalkan segala dan upaya supaya subsidi ini tepat kepada sasarannya.

Ringkasnya Pak Ketua kami setuju dengan 37,8 tetapi ada catatan bahwa 37,8 ini satu harus tepat sasaran, yang kedua Pemerintah harus mencari solusi bagaimana jangan sampai subsidi ini tidak tepat sasaran dan yang ketiga jangan sampai terjadi huru hara di daerah karena ada daerah yang dikurangi subsidi ini akan menimbulkan instabilitas negara yang kita cintai.

Terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah, Assalamu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsa/am.

PKB? PKB enggak ada, saya persilakan Gerindra.

FARY DJEMY FRANCIS/F·GERINDRA/KOMISI V:

Ketua, Pak Menteri.

Fraksi kami dari awal dan juga dicatat dalam kesimpulan tidak pernah menyebutkan berkaitan dengan jumlah angka yang diturunkan, itu tidak pernah kita apa namanya menyampaikan berapa jumlahnya walaupun dalam opsi yang disampaikan oleh Pemerintah terakhir itu sudah sampai menurunkan 37,8 ini posisi yang kami ingin sampaikan dan fraksi kami Gerindra yang paling penting adalah bagi kami jumlah angka yang sudah kita sepakati itu didistribusikan tepat sasaran dan kalau kita melihat berkaitan dengan jumlah yang didistribusikan untuk ke wilayah-wilayah dan usulan fraksi kami untuk memperbesar subsidi diberikan kepada Indonesia bagian Timur dan daerah-daerah tertinggal, itu menjadi pilihan berkaitan dengan fraksi kami tetapi bagi kami sekali lagi bahwa bukan menyangkut jumlah angka pengurangannya tetapi bagaimana kita menurunkan ya subsidi yang tepat sasaran dan tidak terulang lagi seperti tahun-tahun kemarin kita minta untuk tetap dijaga dikawal diawasi tetapi

36

terjadi apa yang disampaikan oleh Pemerintah oleh teman-teman PKS mengatakan kejujuran bahwa ada apa namanya penyimpangan-penyimpangan didalam pendistribusian itu. Untuk itu maka kita tegas bagi kami adalah yang pertama Ketua kita berharap bahwa ada penjelasan yang lebih dalam berkaitan dengan strategi implementasinya dan yang kedua subsidi untuk Indonesia bagian timur, subsidi untuk daerah-daerah tertinggal perlu ditambahkan karena data sampai yang sekarang kita lihat Indonesia bagian timur-mya 10% yang termasuk unt\uk NTT NTB 2% kita berharap bahwa itu bisa naik ya paling tidak itu bisa kurang lebih sekitar 20% untuk dana tertinggal dan Indonesia bagian timur.


KETUA RAPAT:

Jadi itu angkanya berapa Pak Fary.

FARY DJEMY FRANCIS/F-GERINDRA/KOMISI V:

Ya sementara tetap 37 yang diusulkan Pemerintah tapi catatannya tadi didiskusikan ditambah subsidi untuk Indonesia bagian timur dan daerah tertinggal.

KETUA RAPAT:

lya 37,8 ya. saya=Saya persilakan Fraksi Hanura.

DRS.M.ALI KASTELLAIF·HANURA/KOMISI VII:

lya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Pak Ketua yang kami hormati,

Fraksi Hanura berpendapat bahwa kebijakan pengendalian subsidi harus menerapkan pengaturan subsidi yang tepat sasaran dan berkesinambungan terutama untuk hal yang terkait dengan pembatasan kendaraan roda empat untuk kawasan Jawa dan Bali ini sudah harus dilaksanakan. Dan oleh karena itu untuk tepat sasaran Fraksi Hanura berpendapat bahwa kuota atau volume BBM yang ditentukan harus berdasarkan data yang akurat dan benar-benar dapat didistribusikan pada wilayahwilayah yang memang menjadi hak daripada masyarakat yang kurang mampu.

Yang kedua adalah melibatkan Pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada hal yang terkait dengan penentuan kuota saja tetapi juga pada hal tanggung jawab yang berhubungan dengan dispute maka beban anggarannya menjadi tanggung jawab daripada Pemerintah Oaerah dengan demikian pengawasannya bisa lebih ketat lagi.

Lalu yang ketiga menyangkut pengawasan pada hal yang terkait dengan supply maupun demand. lni harus diketatkan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan teknis pendistribusiannya harus dilihat pada SPBU-SPBU dengan pemisahan yang jelas antara BBM yang bersubsidi dan yang non subsidi sehingga orang itu dengan sendirinya akan malu kalau masuk ke BBM yang bersubsidi kalau dia menggunakan kendaraan yang roda empat, akan malu dengan sendirinya.

Lalu hal yang terkait dengan pembatasan di apa namanya pelabuhan nelayan itu juga perlu jadi pada nelayan yang menggunakan kapal diatas 15 itu sudah harus tidak diperbolehkan lagi karena secara fakta memang demikian.

37

Lalu dengan demikian maka Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa penghematan volume BBM bersubsidi sebesar 6,3 juta kilo, jadi bukan hanya 3 koma sekian tetapi 6,3 juta kilo sehingga yang seharusnya adalah 33,7 sementara yang sisanya 6,3 itu masuk dalam cadangan devisa atau fiskal yang nanti dibahas didalam APBNP setelah kita mengevaluasi perjalanan 6 bulan dari tahun anggaran 2012.

Demikian Pak Ketua pandangan dari Fraksi Hanura, sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik bapak-bapak sekalian, masih ada beberapa yang belum sepakat dengan Pemenntah mungkin Pemerintah ada tambahan penjelasan sebelum saya tawarkan untuk Rapat Intern Sadan Anggaran untuk mengambil sikap sebelum bertemu lagi dengan Pemerintah.

Jadi saya persilakan Pemerintah kalau ada yang ingin tambahan.


Terima kasih.

Bapak Ketua, Bapak·bapak Wakil Ketua, Bapak ibu anggota Badan Anggaran DPR RI yang kami hormati.

Kami terima kasih dalam sesi ini kita berhasil tidak saja mendiskusikannya tapi juga mengundang seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan terkait dengan topik atau agenda yang kita diskusikan sekarang ini, kami ingin menyampaikan bahwa catatan dari seluruh bapak ibu sudah juga kami catat dan kami berkeyakinan bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat strategis karena jumlah dana yang masuk dalam subsidi begitu besar, adalah niat daripada Pemerintah dengan komitmen yang tinggi bahwa kita itu akan mengelola ini agar BBM bersubdisi itu menjadi tepat sasaran dan kita juga memahami infrastruktur dan pengawasan harus ditingkatkan. Oleh karena itu kami dalam kesempatan ini tentu ingin mengajak kembali kepada Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP untuk bisa memahami posisi Pemerintah karena dari 43,7 kita turunkan menjadi 40 juta itu sudah kita keluarkan banyak inisiatif-inisiatif untuk bisa mengendalikan itu di 40 juta kilo liter namun tadi dengan dinamika yang ada kita juga menyediakan opsi yang kedua yaitu diturunkan sampai 37,8 dengan catatan selisihnya harus masuk ke cadangan resiko fiskal karena kita tidak ingin pihak stake holders melakukan kajian dan merasa bahwa kita terlalu agresif dan nanti justru membuat anggaran kita tidak credible.

lbu bapak yang kami hormati,

Pembahasan tadi memang meliputi hal-hal yang cukup luas, tadi moda transportasi juga didiskusikan, tentang moda transportasi yang terkait dengan kereta api kita juga sangat memperhatikan tetapi moda transportasi kereta api itu memang tidak kita berikan BBM bersubsidi tetapi kita berikan PSO dan PSO itu memungkinkan Pemerintah menanggung selisih antara harga Pemerintah dengan harga ke ekonomian, jadi disitu kita juga sudah menangani. Adapun hal-hal yang terkait dengan upaya menjaga agar industri nasional tetap didukung oleh perusahaan negara seperti Pertamina itu juga menjadi tujuan kami.

Mungkin hal ini yang ingin kami sampaikan sebagai tanggapan, kami tentu akan mengundang rekan menteri ESDM untuk kita menyampaikan pandangannya.

38

Kami persilakan Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

PEMERINTAH/DARWIN ZAHEDY SALEH/MENTER! ESDM:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh rekan Menteri Keuangan. Dalam kaitan ini pula sebelum Pimpinan dan Anggota Banggar melakukan rapat internal ijinkan kami memberikan sinyal-sinyal sehingga dari situ terlihat posisi Pemerintah secara teknis. Kami berterima kasih sekali karena mendapatkan masukan-masukan yang alhamdulillah sudah kami catat dengan baik tadi dan kami berbesar hati karena memang sebagaimana disampaikan oleh salah seorang rekan khususnya dari Golkar Kang Agun ini memang bukan persoalan jumlahnya karena memang determinan jumlah tadi itu banyak dan bertumbuh, kendaraan bermotor, populasi dan lain sebagainya tetapi determinan BBM bersubsidi harapan kita bersama sesuai dengan undang-undang tentulah jangan karena meningkatnya kebutuhan industri, kebutuhan sektor pertambangan, kebutuhan perkebunan akibat disparitas harga, jadi saya kira itu yang kami berbesar kami jadi persoalan volume BBM itu ada kaitan dengan ketidaktepat sasaran karena kebocoran di wilayah tertentu.

Nah how-nya, ini yang ingin kami sampaikan dan lnsya Allah didalam rapat teknis di Komisi VII untuk lebih dalam karena itu memang disana kiranya tempat kami berkonsultasi itu adalah nomor 1 lebih banyak memfokuskan pada aspek demand, aspek demand ini rekan dari PDIP tadi telah menyampaikan selain dari Demokrat menyampaikan pula bahwa ada pertumbuhan-pertumbuhan industri otomotif dan ada juga pertumbuhan apa namanya peningkatan kebocoran di sektor-sektor yang tidak berhak mendapatkan subsidi BBM itu yang memerlukan pengawasan, karena itu dalam rangka kita mengendalikan BBM bersubsidi dibutuhkan langkah-langkah, tadi rekan dari PKS menggarisbawahi hal-hal G tuh apa, mohon maaf ini memang bukan soal sakit dan obat tetapi soal bagaimana menata masyarakat berjumlah besar ini sehingga agar sebagaimana disampaikan Pak Tamsil tadi agar keadilan energinya terjaga, keadilan energi macam apa itu yang sudah kami garis bawahi yang lebih merata keluar dari sekedar Jawa dan Sumatera, ini tekad Pemerintah, bagaimana caranya itu, kita lnsya Allah akan menetapkan model-model yang determinannya itu bukan hanya populasi tapi dimana populasi itu apa tadi karena undang-undang mengamanahkan subsidi energi adalah untuk golongan tidak mampu dan kaum dhuafa, garis bawahnya disitu, itu yang akan kita tuju dan tadi beberapa kawan menyarankan agar itu keluar dan lebih banyak ke daerah tertinggal atau Indonesia bagian timur, bagaimana caranya meningkatkan peran lembaga, Alhamdulillah sejak reformasi kita sudah melahirkan BPH itu lembaga pengawas satu-satunya menurut undang-undang agar subsidi ini tepat sasaran. Namun dalam BPH berperan dia ada didalam konstelasi yang kami atas nama kita semua harus benahi dari sekitar 4.800 SPBU hanya sekitar 70 yang 100% milik Pertamina, jadi kami akan membeking penuh langkah Pertamina demi negara demi ayat (2) Pasal 33 Kang Agun bahwa cabang produksi yang penting dikuasi negara agar penyaluran subsidi BBM itu betul-betul dilakukan dari sisi supply dari sisi scenario distribusi BBM betul-betul sesuai amanah,apakah sudah sesuai amanah, kita dalam serangan positif kalau kita melihat sesuatu yang kurang bukan berarti menyalahkan yang lalu tapi lebih karena kita harus obyektif untuk memperbaikinya.

Nah Kementerian ESDM sudah menyiapkan Permen untuk menata kembali tentang pendistribusian subsidi BBM ke SPBU-SPBU kemudian kontrak pengaturan, kontrak pendistribusian yang dilakukan oleh Pertamina itu akan ditambah klausul sedemikian rupa sehingga kita mentargetkan agar disadari peristiwa menjual premium masuk ke tanki bensin mobil atau kendaraan ...... itu adalah

39

peristiwa penyaluran subsidi negara, karena itu ini yang akan kami kembangkan lnsya Allah mulai bulan Januari dan seterusnya mirip seperti rapotan Pak dengan kontrol C, lagi-lagi yang berperan disini adalah BPH karena menurut undang-undang adalah BPH yang mengawasi, Kementerian ESDM adalah penanggung jawab sektor yang akan menerapkan aturan-aturan dan membuat aturan-aturan, diatas itu semua yang telah disampaikan Eselon I kami juga agar satu aturan pokok yang lnsya Allah kita upayakan untuk dirubah yakni Revisi Perpres 55 /2005 dan 9/2006, disinilah diidentifikasikan siapa golongan tidak mampu itu, sementara ini memang belum diidentifikasikan golongan tidak mampu itu wujud fisiknya itu adalah siapa. Tadi salah satu anggota Banggar telah menyampaikan bahwa mereka yang bermobil misalnya Avanza misalnya itu boleh jadi adalah golongan yang bukan tidak mampu, Avanza tadi, ya udah buat Kang Agus ini.

Jadi bapak ibu sekalian kami telah mencatat dengan baik masukan-masukan tadi, lnsya Allah jurus tadi dengan dukungan dan doa kita semua menjadi jurus jitu tetapi negara kita ini negara besar kemudian dia tidak balance mayoritas ada di Jawa dan Sumatera dan senior kita terdahulu ini terfalu mengikuti mayoritasnya sehingga kurang menggarisbawahi keadilan energi sebagaimana tadi disampaikan.

Demikian tambahan kami.

T erima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri beserta jajaran, tahun 45 Bung Karno Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan juga enggak perlu banyak ini, asal kita mau merdeka kan kita bisa, sama juga dengan kita kalau mau merdeka terhadap subsidi yang enggak bertetapan kalau kita mau juga bisa gitu. Jadi menurut hemat saya masalah teknis itu Pemerintah sudah jagolah mengaturnya, yang kita ingin adalah tepat sasaran dan mempunyai dampak yang lebih baik buat masyarakat, kita mau pendidikan itu sampai 12 tahun itu gratis itu, uangnya dari mana yang uangnya dari hasil subsidi yang enggak tepat sasaran ini, jadi kalau Bung Karno bisa memerdekakan negara ini dengan tanpa apa persiapan yang berlebihan kita pun harus bisa.

Jadi itu yang ingin saya sampaikan bapak ibu sekalian, kita skors ini rapat mungkin kita ketemu jam 4 atau 7 Pak Menteri untuk supaya lebih ini?


Kalau kami break sebentar jam 3 kami sudah bisa kembali kami juga kalau malam kami sudah ada jadwal Pak enggak bisa.

KETUA RAPAT:

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.30 WIS)

KETUA RAPAT/MELCHIAS MARCUS MEKENG:

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat sore, dan Salam sejahtera buat kita semua,

40

Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, Pak Menteri ESDM beserta jajaran yang saya hormati, BP Migas beserta jajaran yang saya hormati, Dari Pertamina beserta jajaran yang saya hormati, Bapak-bapak Pimpinan Banggar yang kami hormati, Bapak-bapak dan lbu-ibu Anggota Banggar yang kami hormati,

Tadi pagi kita sudah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan kita sepakati untuk diskors sampai pukul 16.00. Oleh karena itu ijinkan kami untuk mencabut skors ini dan melanjutkan Rapat Kerja kita bersama Pemerintah untuk membahas masalah yang panting tentang subsidi BBM. Oleh karena itu skors saya cabut dan rapat nyatakan terbuka untuk umum.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 17.10 WIB) t Bapak dan lbu sekalian, Pak Menteri yang kami hormati,

T adi kami sud ah mengadakan rapat intern Bad an Anggaran dan ada beberapa kesimpulan yang ingin kami sampaikan. Saya bacakan adalah:

1. basis perhitungan volume BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter. 2. pengalokasian BBM bersubsidi dilakukan tepat sasaran, 3. pengendalian BBM bersubsidi sebesar 2,2 juta kilo liter sampai dengan 6,3 juta kilo liter akan

dibintangi atau dimasukan dalam cadangan resiko fiskal, 4. kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran akan dievaluasi dalam APBN Perubahan Tahun

2012, 5. catatan: 1. mendukung upaya pembangunan sa~na, prasarana Pertamax SPBU diseluruh

Indonesia dengan prioritas luar Jawa dan Bali. 2. catatan Fraksi Partai Golear, jika upaya efisiensi tersebut berhasil dilaksanakan Fraksi Partai Golkar mendorong agar hasil efisiensi subsidi BBM dialihkan menjadi pendidikan gratis 12 tahun sesuai dengan amanah UndangUndang Dasar '45 Pasal 31.

lnilah kesimpulan yang dapat kami sampaikan kepada Pemerintah untuk mendapatkan tanggapan supaya kita bisa mengambil keputusan.

Kami persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan tanggapannya.

MENTER! ESDM/DARWIN Z.S:

Pak, apa kita bisa mendapatkan draft text ini ditayangan? Karena walaupun bisa dengar khawatir khilaf.

KETUA RAPAT:

Bisa. Nanti di copy Pak. Baik, kami persilakan kepada Pemerintah untuk memberikan tanggapan dari opsi yang

disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MENTER! KEUANGAN/AGUS MARTOWARDOYO:

T erima kasih Bapak.

41

Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, Bapak·lbu Anggota Badan Anggaran DPR RI,

Kami dalam kesempatan ini menyambut baik bahwa Bapak-lbu setelah tadi menyampaikan pandangan fraksi bisa melakukan pertemuan dan bisa mempertimbangkan permohonan kami. Kiranya dalam kesempatan ini kami juga ingin mengusulkan sejumlah catatan-catatan kecil dan catatan kecil ini tentu kami juga mohon pandangan dari rekan Menteri ESDM terkait dengan yang kami sampaikan karena kami belum melakukan perundingan secara khusus.

Secara umum catatan kami hanya ada 2, yaitu catatan yang pertama di butir No.3, kami mengusulkan agar pengendalian BBM bersubsidi itu adalah tidak menggunakan range Pak. Karena akan sulit kita untuk mengendalikan yang terkait dengan range. Kami mengusulkan agar kita cukup menulis pengendalian BBM bersubsidi sebesar 2,2 juta kilo liter dibintangi atau dimasukkan dalam cadangan resiko fiskal. Karena disini pengendalian BBM se-lndonesia memerlukan kita betul-betul harus menetapkan suatu point untuk pencapaiannya yang nanti tentu akan dijelaskan oleh rekan Menteri SOM bagaimana kita akan menjaga itu.

Yang berikutnya adalah di point nomor 5. Point No. 5 itu adalah terkait dengan 5 butir 2 dimana disitu disampaikan catatan Fraksi Partai Golkar, jika upaya efisiensi tersebut berhasil dilaksanakan Fraksi Partai Golkar mendorong agar hasil efisiensi subsidi BBM dialihkan menjadi pendidikan gratis 12 tahun sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar '45 Pasal 31. Kami ingin mengusulkan karena sekarang ini total anggaran untuk pendidikan itu sudah 266 Triliun Pak. Dan 266 Triliun itu porsi untuk merealisasikannya, kita punya ruang agar betul-betul lebih terarah dan tepat sasaran tetapi jumlah itu besar. Nah kami disini mengusulkan agar kalimatnya diubah menjadi hasil efisiensi subsidi BBM dialihkan menjadi anggaran pendidikan, infrastruktur dan cadangan resiko fiscal. Jadi kita belum tahu kondisi 2012 tetapi dengan komunikasi kita seperti sekarang ini sama-sama kita antisipasi bisa terjadi ada resiko fiscal tetapi pendidikan dan infrastruktur juga merupakan prioritas kita. Jadi 2 hal itu yang kami usulkan untuk di koreksi atau dijadikan catatan. ljin untuk bisa mengundang rekan Menteri ESDM.

KETUA RAPAT:

Mungkin saya ingin tambahkan juga Pak Menteri. Usulan dari Dewan Perwakilan Daerah pun sama yang diusulkan oleh DPR. Mereka mengusulkan malah sampai 30 Triliun efisiensi. Masukan dari BEM UI juga sama, efisiensi 30 Triliun. Jadi ini bukan hanya dari Sadan Anggaran tapi usulan resmi dari DPD pun angka yang sama. BEM UI pun sama. Datang kesini mengusulkan hal yang sama.

Saya persilakan Menteri ESDM.

MENTERI ESDM/DARWIN Z. SHALEH:

T erima kasih Bapak Pimpinan dan para Anggota Sadan Anggaran yang kami hormati.

ljinkan kami memberikan tanggapan atas pokok-pokok kesimpulan ini. Sambil mengingatkan kita juga pada butir-butir masukan yang disampaikan oleh Anggota Dewan, Anggota Banggar.

Yang pertama mengenai basis perhltungan volume. Saya maupun Menteri Keuangan sepakat adalah 40 juta kilo liter. Adapun butir yang ke-3 tadi Pak Menteri Keuangan sudah menyampaikan posisi respon Pemerintah. Mengenai butir ke-2, pengalokasian BBM bersubsidi dilakukan tepat sasaran. Saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana ini caranya sebagaimana tadi beberapa Anggota Banggar sangat concern. Setelah kita mempunyai target kemudian semangat untuk ... strateginya itu tadi kami telah menyampaikan itu ada diwilayah memanage sisi demand maupun sisi supply termasuk pendistribusian. Ada pun berkaitan dengan memanage sisi demand maupun supply tadi akan dilakukan, akan dibuat Perment-Perment maupun perbaikan klausul kontrak antara Pertamina dengan SDPU-SDPU yang pada dasarnya mayoritas itu adalah non pertamina.

42

Yang ingin kami sampaikan dari butir 2 ini. Kami ingin kaitkan ini dengan catatan. Catatan adalah kemana kita apakan hasil penghematan itu kalau lnsya Allah usaha kita bersama itu bisa membuahkan hasil. Kami ingin mengundang perhatian kita bersama. Yang kurang di negeri kita ini adalah infrastruktur energi. Bagaimana mengubah dari sumber daya alam yang tidak berkelanjutan ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan dan infrastruktur yang lebih pro pada keadilan energi. Jadi kami sangat mendukung apabila hasil penghematan tadi terutama untuk butir 1, membangun sarana prasarana pertamax SBPU diseluruh Indonesia maupun infrastruktur energi BBM yang lain. Kita mengetahui bahwa rakyat Indonesia itu berhak atas bahan bakar terlepas dari mampu tidak mampu dia. Karena itu adalah kewajiban Pemerintah, kewajiban penyelenggara negara untuk membangun infrastruktur itu di seluruh Indonesia. Bagi mereka yang mampu bisa memilih apa yang memang dia wajib beli. Nah karena itulah kiranya butir 1 dari catatan Bapak Pimpinan dan para Anggota kami sangat mendukung, yakni mendukung upaya pembangunan sarana dan prasarana. Namun butir 2 yang disampaikan antara lain oleh Fraksi Partai Golkar. Kami ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri Keuangan yakni plus untuk dibicarakan kemudian. Karena pendidikan sudah cukup banyak alokasinya dan secara praktis dia proporsional, mengikuti apa yang ada di APBN kita. Adapun infrastruktur hasil pengalihan dan penghematan itu perlu perhatian kita.

Nah ada pun butir yang ke-4. kalau yang ke-3 tadi sudah dikomentari. Kami sependapat dengan ini. Jadi Bapak-lbu sekalian kami ingin menggaris bawahi lagi pentingnya kita membangun infrastruktur. Nah ada hal yang perlu tergaris bawahi disini yakni bagaimana kita merealisasikan ini, itu perlu sekali program institusionalisasi bukan sosialisasi. Kita sudah punya wakil Pemerintah Pusat didaerah tetapi kurang optimal sehingga darisanalah muncul kebocoran. Jadi kita sudah punya penegak hukum. Nah model kerjasama ini lnsyaallah sudah ada, Alhamdulil/ah sudah ada waktu kita mengendalikan LPG tabung 3 kilo. Jadi itu adalah kerjasama lintas sektor melibatkan kepolisian, kejaksaan, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Jadi kami concern sekali dengan bagaimana mewujudkan upaya kita untuk menggunakan basis 40 juta kilo liter ini lnsyaallah bisa berkurang 2,2 juta kilo liter. Tapi ini sekali lagi basisnya masih 40. ini adalah upaya kita bersama yang akan kami realisasikan sebaik-baiknya.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak dan lbu sekalian,

Pemerintah pada prinsipnya yang pertama sepakat dengan basis perhitungan 40 juta kilo liter. Yang kedua, alokasi BBM bersubsidi dilakukan tepat sasaran. Yang ketiga, Pemerintah masih menginginkan agar pengendalian bersubsidi itu sebesar 2,2 juta kilo liter dengan dibintangi atau dimasuki dalam cadangan resiko fiskal. Keempat, kebijakan subsidi BBM tepat sasaran akan dievaluasi dalam APBN Perubahan Tah.un 2011. Yang kelima, catatan pertama Pemerintah juga mendukung upaya pembangunan sarana-prasarana pertamax SPBU di seluruh Indonesia dengan prioritas diluar Jawa dan Bali. Catatan yang kedua adalah jika upaya efisiensi tersebut berhasil dilaksanakan Pemerintah sepakat untuk dialihkan menjadi infrastruktur energi maupun pembiayaan infrastruktur energi dan cadangan resiko fiskal. Karena menurut Pemerintah pendidikan sudah cukup banyak dialokasikan.

lni Bapak dan lbu sekalian yang disampaikan oleh Pemerintah. Saya persilakan pada fraksifraksi menanggapi apa yang disampaikan Pemerintah.

ISMAYATUN/F·PDIP/KOMISI VII:

43

Pak Ketua, boleh saya memberikan saran? Untuk kesimpulan Nomor 3 itu kata pengendalian BBM bersubsidi. Saya belum masuk ke ranah range 2,2 juta sampai 6,3 juta kilo liter Pak Ketua. Tapi kata-kata pengendalian ini kalau boleh saya ganti seperti ini Pak Ketua, alokasi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran sebesar 2,2 juta atau 6,3 juta kilo liter dibintangi atau dimasukkan dalam cadangan resiko fiskal setara atau senilai itu tadi. Jadi alokasi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran setara dengan 2,2 juta kilo liter atau apa pun itu sejumlah itu dibintangi atau dimasukkan dalam cadangan resiko fiska. Karena menurut kami mengenai kata pengendalian ini nanti akan sedikit rancu dan akan memberikan satu persepsi yang kita tidak tahu seperti apa pengendalian itu. lni sudah pernah kejadian di APBN 2012 kemarin Pak Ketua. Jadi kalau boleh katanya pengendalian boleh langsung diganti alokasi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran bla-bla-bla.


KETUA RAPAT:

Baik. lni usulan dari lbu lsma. Kata "pengendalian" diganti "alokasi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran sebesar 2,2 juta kilo liter sampai dengan 6,3 juta kilo liter dibintangi atau dimasukkan dalam cadangan resiko fiskal". Bisa disepakati ya?

DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA/F-PG/KOMISI II:

Ketua, mungkin pemahamannya gak begitu. Gak dikasih kesempatan bicara.

KETUA RAPAT:

Jadi belum bisa disepakati ya? Silakan Pak Menteri.

MENTERI KEUANGAN/AGUS MARTOWARDOYO:

Maksud kami kalau dari Pemerintah mengusulkan agar tetap menggunakan kalimat pengendalian BBM bersubsidi. Kalau seandainya dimasukkan alokasi BBM yang tidak sesuai dengan target itu semacam sudah mengatakan negatif dulu dan kita sebetulnya sama-sama akan mengendalikan BBM bersubsidi yang merupakan tantangan kita bersama.

Kami kembalikan kepada Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, sementara itu lbu lsma.


Saya mewakili Banggar Komisi VII. Karena menurut kami, kami akan melaksanakan detail teknis kata dari "pengendalian" dan sampai hari ini kami belum mendapatkan apa arti kata "pengendalian" karena ini sudah pernah terjadi di anggaran 2011. jadi kalau misalnya sampai hari ini kami dikasih eek kosong dengan kata "pengendalian" saya tidak tahu pelaksanaannya seperti apa nanti dan di Komisi VII akan menjadi suatu bahan yang terus menerus tidak terselesaikan. lni menjadi performance dari Komisi VII bahwa tidak bisa mensepakati apa yang diminta oleh Pemerintah kecuali kalau misalnya Sadan Anggaran mau mengambil ini dan katakan bahwa ini menjadi persetujuan dari Badan Anggaran dan kata "pengendalian" itu menjadi persetujuan di Badan Anggaran untuk disepakati

44

dan kembali secara teknis detailnya menjadi masukan dari Sadan Anggaran. Kami setuju disini. ltu catatan saja Pak Ketua dari kami.

Terima kasih.

MENTERI ESDM/DARWIN Z.S:

Pak Ketua, saya melengkapi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan memahami apa yang disampaikan Bu lsma. Memang di Komisi VII kami lnsya Allah perlu membicarakan dan mendalami lagi detail teknis ini secara sektoral. Namun di butir 3 ini kami bisa menangkap yang dimaksud hanya saja BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran itu tidak satu pun kita bisa memastikan jumlahnya adalah 2,2 juta atau range-nya segitu. Angkanya sendiri belum pasti. Karena itu mungkin butir 3 ini pengendalian bersubsidi bisa kita ubah dengan porsi atau bagian dari porsi BBM bersubsidi sebesar 2,2 itu lebih netral. Sebesar 2,2 juta kilo liter. Karena memang kalau menyangkut konotasi atau eksplisit kata pengendalian memang kami secara teknis belum mendalami dan sepakat bersama. Saya kira demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya bagaimana Bu lsma. Jadi bukan "alokasi" tapi "porsi BBM bersubsidi".


Ya saya sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Menteri ESDM.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi kata-katanya diganti "porsi" ya. Silakan Pak Agun.

DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSAIF·PG/KOMISI II:


Pak Menteri yang kami hormati,

lni juga terkait dengan point yang ke-3 yang sedang dirumuskan ini. Pertanyaan kami adalah landasan pijakan perhitungan ketemu angka 2,2 juta kilo liter. lni kami mohon penjelasan. Dari mana muncul angka 2,2 juta kilo liter. Oleh karena itu kami berkewajiban menjelaskan angka yang 6,3 juta kilo liter Pak. Kami setuju dengan usulan Pemerintah Pak Ketua. Nanti angka yang ditetapkan itu bukan berkisar, fix saja. Berapa angkanya. Nah usulan kami Pemerintah mengusulkan 2,2, Sadan Anggaran kita mengusulkan kita sepakat 6,3 Pak. jadi nanti yang disepakati berapa itu yang mungkin kita lakukan exercise. Apakah memungkinkan, apakah reasonable, apakah kita bisa dikerjakan terkait dengan catatan mempersiapkan infrastruktur sarana pertamax ... , memperbaiki kebijakan-kebijakan, aturanaturan per ke wilayahan dan lain sebagainya. ltu memungkinkan atau tidak. lni sampai ketemu angkanya. Kira-kira begitu. 6 koma juga kilo liter dalam usulan kami berangkat dari kesimpulan bahwa subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Dimana tidak tepat itu? ketidaktepatan itu karena yang

45

menerima yang tidak berhak. Yang tidak berhak itu adalah dari sisi pengguna 53% dari 58% subsidi BBM secara nasional. Nah 58% secara nasional itu ada di Jawa, dan Bali. Yang 53% dari 58%-nya itu berada digunakan oleh kendaraan roda empat. Kalau 40% juta kilo liter BBM bersubsidi ini sesuai dengan nota keuangan dibagi dengan 59% maka Jawa-Bali mendapatkan 23,6 juta kilo liter bersubsidi. Jawa-Bali 23,6 juta kilo liter. Disitu saja sudah dirasakan ketidakadilan. Disitu saja sudah mencerminkan tidak sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena hanya orang Jawa dan Bali yang mendapatkan.

Selanjutnya dari 23,6 juta yang 40 juta itu. Kalau 53%-nya itu pengguna kendaraan roda empat maka 53% dari 58% itu ketemu angka. Di Jawa-Bali itu yang 23,6 juta itu. Yang menggunakan kendaraan sejenis avanza dan kawan-kawan itu 12,51 juta kilo liter. 12,51 juta kilo liter itu yang kami usulkan tidak lagi usah diberikan. Karena itu bukan rakyat yang sesungguhnya harus mendapatkan. Tapi juga bukan dikembalikan lagi hasil uangnya itu kepada rakyat dalam BLT, tidak. Kami menyadari namun pasokan energi utamanya BBM yang saya katakan tadi. Yang tadinya kendaraan menggunakan premium mau tidak mau juga harus terjaga stabilitas operasionalnya, energinya. Jangan lalu punya mobil tidak bisa bergerak. Apa ada konversi ke pertamax. Disitulah kami memberikan catatan, mendukung upaya pembangunan sarana dan prasarana pertamax SPBU.

Yang kami tuntut untuk pertama kali tidak 100%, tidak 12,51 juta kilo liter Jawa-Bali. Coba kami mengusulkan pada forum ini bisa gak Pemerintah menjalankannya separuh dulu untuk penyiapan pertamax dari Premium itu, separuhnya yaitu 6,3 juta kilo liter. lnilah asal muasal ketemu angkanya 6,3 juta kilo liter. Kalau yang dikonversikan ke rupiah dikaitkan ke subsidinya kami hitung berkisar 2400 per liter. Ketemu angka 15,12 Triliun. Kan ada dasar hitungannya Pak. Nah 15,12 Triliun inilah yang kami memberi catatan berikutnya. Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi rakyat yang beli Pertamax yang tidak disubsidi itu uangnya yang masuk ke negara hasil dari kebijakan itu diberikan lagi kepada sebesar-besar kamakmuran rakyat, apa rakyat hari ini. Rakyat hari ini mendapatkan pidato tentang pendidikan gratis. Tapi nyatanya SD, SMP masih banyak pungutan. Nah pendidikan gratis artinya kalau bisa 12 tahun alhamdulillah. Kalau tidak minimal SD, SMP, tidak boleh lagi ada pungutan apa pun. Dan tidak boleh lagi ada orang yang tidak bersekolah. Pasal 31 UUD'45. nah itu yang kami maksud. Kami juga ingin realistis. Pak Tubagus kami juga ingin realistis pertamina ini. Apakah usulan kami yang 6,3 juta kilo liter di Jawa-Bali itu apakah dimungkinkan sudah berjalan? Apakah bisa di Januari? Kalau bisa lebih bagus. Tapi mungkin sulit karena harus penyiapan ini dan lain sebagainya. Nah itu yang menurut hemat kami sekarang Pemerintah kan lengkap. Ada Dirjen Migas, ada PPh Migas, ada Pertamina, dan dengan serta merta data itu ada. sekarang saja hitung. Wah ini kalau 6,3 juta kilo liter terlalu sedikit. Kami sanggup 12,5 juta kilo liter. Nah tapi asumsi saya gak mungkinlah kalau 100%. Nah artinya akan terjadi yang tadinya 53% orang menerima subsidi di luar Jawa akan berkurang 50%. Dia akan terkoreksi dengan sendirinya. Bukan lagi 53% tapi menjadi 26, katakanlah 27% Jawa-Bali. Selebihnya serahkan ke NTT, NTB yang memang baru 2%. Sehingga tidak ada lagi antrian-antrian yang begitu panjang di berbagai daerah. lni landasan pemikiran kami Pak Ketua. Kalau soal rumusan pengendalian BBM bersubsidi segala macam kalimatnya terserah saja disesuaikan. Yang panting artinya itu Pak, yang saya jelaskan.

Yang terkait dengan itu maka persoalan demand dan supply yang tadi dikatakan oleh Bapak Menteri ESDM itu menjadi ukuran yang hari ini kita harus bicarakan secara teknis, secara rill. Bagaimana agar kebijakan ini tidak menimbulkan kegoncangan soal distribusi beban bahan bakar minyak ini. Jangan ketika orang dilarang beli Premium tapi Pertamax-nya gak siap. lni wajib ingatkan. T olong dihitung hari ini untuk diputuskan karena contoh di Jawa Barat saja saya kalau ke Ciamis kalau sudah lewat Bandung sampai ke Pangandaran sana itu gak pernah ada dapat Pertamax plus. Yang ada Pertamax 92. sudah pasti itu. Resikonya ya hanya bisa maksimal beli Pertamax 92. yang menurut hemat saya sebetulnya masih bisa diupayakan.

lni yang ingin kami sampaikan. Mohon juga pertimbangan dari DPD, permintaan hal yang sama. Dari BEM UI juga meminta kita hal yang sama. lni menjadi hal yang harus kami suarakan.

46

Karena mereka bukan hanya sekedar memberikan masukan atau pertimbangan. Jadi kembali lagi. Kami mohon penjelasan Pak Menteri. Dasar hitungan 2,2 ini munculnya dari mana.


KETUA RAPAT:

Saya rasa Pemerintah lebih baik menjelaskan yang 2,2 karena pilihan didalam Banggar ini antara 2,2 dan 6,3. Jadi Pemerintah tolong menjelaskan kenapa muncul angka 2,2. kalau angka 6,3 ini sudah ada penjelasannya yang baru disampaikan oleh Pak Agun.

Kami persilakan kepada Pemerintah untuk bisa menjelaskan ini.


T erima kasih.

Pak Agun yang bisa kami jelaskan adalah pada saat kita menentukan angka di nota keuangan itu rujukan kita selalu best line-nya. Dimana best line Premium untuk seluruh Indonesia itu sebetulnya angkanya ada di 28 juta kilo liter. Khusus untuk Jawa dan Bali 28 juta kilo liter itu porsi Jawa dan Bali itu 16,2 juta kilo liter. Nah dari 16,2 juta kilo liter kalau ditambah dengan kerosin dan solar itu di level Indonesia totalnya itu best line-nya 43,6 juta kilo liter tapi kalau Jawa dan Bali itu jumlahnya 23,5 juta kilo liter. Nah dari best line yang sebetulnya merupakan rujukan kita pada saat menentukan medium term plan kita, nota keuangan kita turunkan untuk Indonesia bukan 43,6 juta kilo liter tapi 40 juta kilo liter sedangkan untuk Jawa-Bali bukannya 23,5 juta kilo liter kita turunkan menjadi 21,3 juta kilo liter.

Untuk estimasi pengaturan, estimasi volume itu kita mempunyai 2 skenario. Satu, skenario dimulai Januari. Yang lain dimulai April. Sesuai dengan nota keuangan kita mencantumkan mulai April dan April itu kita perhitungkan ada estimasi error 10%. Dan estimasi error 10% itu yang membuat kita mendapatkan angka premium itu 22,2 juta kilo liter, cherosin 1,7 juta kilo liter dan solar 13,8 juta kilo liter sehingga totalnya adalah 37,8 sebagaimana yang kami usulkan.

Nah ini adalah rincian dari selisih 40 juta dengan 37,8. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Kalau dilihat dari best line 28 turun menjadi 22,2 khusus untuk Premium itu sudah turun 5,8 juta kilo liter tetapi total tetap 37,8 juta kilo liter.

Mungkin hal itu yang bisa kami jelaskan Pak Ketua. Pak Menteri ESDM silakan menambahkan.


Mohon ijin kami menambahkan Pak. Jadi kami meringkas saja memang dari best line awalnya sebagai kami sampaikan dalam

pembukaan tadi pagi. Pemerintah memulai dari 43,6 juta kilo liter. Jadi dengan effort itu sudah menjadi 40 kemudian dengan diskusi bersama ini, itu akhirnya yang paling realistis. Jadi kami berterima kasih karena Pak Agun juga diujung nuwun sewu "semangatnya" mengingatkan kita untuk realistis juga. Nah karena itulah kami memasukan margin error tadi 10%. Nah ini pun sebetulnya perlu kami selenggarakan dengan sebaik-baiknya karena jangan sampai menimbulkan perrnasalahan juga. Jadi lnsya Allah kami sud ah siap dengan teknisnya mulai April nanti. T etapi memang seberapa realistisnya angka 2,2 juta kilo liter itulah yang kemudian telah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan yang realistis karena dia sudah memperhitungkan tidak 100%.

Kemudian kok kenapa bisa ada beda cukup jauh dari dua koma sekian dengan enam tadi. Karena memang titik tolak kami itu menggunakan angka 43,6 juta kilo liter sebagai best line waktu memulai proses ini.

Terima kasih.

47

KETUA RAPAT:

Kalau best line-nya saja masih agak beda ini agak susah. Kita samakan dulu best line-nya ini. Kalau Pak Agun tadi best line-nya 40 juta. Pemerintah 43,6. nah ini yang mana yang kita mau pakai ini karena kalau best line-nya saja sudah tidak sama gak akan ketemu hasilnya itu. Nah kita sepakati dulu ini yang mana karena didalam nota keuangan kalau tidak salah 40 juta kilo liter.


Bapak Pimpinan, bisa kami menjelaskan Pak. Kalau asumsi pokok, jadi angka pokok yang menjadi basis kita itu maaf tidak ada perbedaan

nota keuangan itu. Cuma ijinkan kami menyampaikan proses penghitungannya ketika menyusun si nota keuangan itu dari best line 43. tentu saja wakil rakyat tidak menghendaki Pemerintah tidak menunjukkan effort. Ketika dilakukan effort tadilah maka biar turun dia menjadi 40. jadi pada dasamya sama Pak. Kita menggunakan angka nota keuangan hanya saja ijinkan kami menyampaikan titik tolak asal muasal menyusunnya itu sudah dengan dari 43,6.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi antara Pemerintah dengan Komisi VII sudah ada suratnya itu 40 juta. Kita ... pakai patokan 40 juta, jangan pakai lagi 43,6. iya kan? Ya historical boleh. Tapi Komisi VII sama Pemerintah kan sudah sepakat 40 juta. Ya kita berangkat dari 40 juta, jangan berangkat ke 43. gak akan ketemu ini. Karena dasar kita membahas di Badan Anggaran ini hasil Komisi bukan lagi hasil dulu yang best line-nya historical gak ada lagi itu. Jadi kita tolong sepakat dulu disini 40 juta. Supaya kita bisa sama itu. Bagaimana Pemerintah?


Kami menjelaskan Pak, mohon ijin. lni harus terbuka. Karena begini, ketika ditanya dari mana angka 2,2 juta kilo liter itu. Asalnya itu memang sudah dengan effort dari andaikan tidak ada pengendalian. Jadi angka yang nota keuangan itu sudah angka dengan skema pengendalian. lsi skema pengendalian itu yang secara teknis nanti dengan Komisi VII itu akan kami rampungkan. Tapi kalau ditanya dari mana 2,2 itu tadi. Perhitungannya mulai dari 43. Waktu kita masuk ke ruangan ini sudah masuk dengan 40 tentu saja. tapi karena kita menggali lebih jauh bisa tidak diupayakan lagi maka kami menjelaskan secara realistis. Karena ada challenge, ada tantangan untuk realistisnya bagaimana sih. Realistisnya itu adalah kalau tanpa upaya yang kuat itu kecenderungannya ada di 43 walaupun jelas ya resmi tidak ada perbedaan nota keuangan sudah nyebut 40. jadi dasarnya 40 Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, kesepakatannya itu kan antara Pak Menteri dengan Komisi VII yaitu 40 juta. Jadi jangan kita bawa lagi 43 itu.


Bukan. Mohon ijin Pak. 40 itu sudah mengandung kontens pengendalian.

48

KETUA RAPAT:

Nah itu yang dianggap oleh Sadan Anggaran belum cukup pengendaliannya itu. Pengendalian itu yang kita minta bahwa tolong dikendalikan sampai 6,3. Angkanya 6,3 itu dari mana itu tadi sudah dijabarkan. Bahwa 59% daripada BBM bersubsidi itu ada di Jawa-Bali. Bahwa dari 59% itu, 53% itu dipakai untuk roda empat. Nah ini yang makanya keluar 12 juta. Kita juga realistis. Kalau kita paksakan 12 juta kita hilangkan ini juga gak realistis makanya diusulkan setengah dari berapa juta menjadi 6,3. Nah kami minta sandingannya 2,2 juta itu dari mana ceritanya dan dengan angka 40 juta kilo liter. Jangan lagi bawa angka yang 43 karena sudah disepakati antara Pemerintah dengan Komisi VII yaitu 40 juta.

Silakan Pak.


Jadi angka 2,2 tadi itu adalah dari basis 40. Cuma karena kita juga mengharapkan tunjukkan seperti apa realistisnya upaya pengendalian sama. upaya pengendalian kalau kita lakukan sekuatkuatnya itu memang 6 juta kilo liter. T etapi untuk diketahui titik awal pengendalian itu secara historis dia berkembang itu 43 terlepas dari nota keuangan sudah diupayakan menjadi 40. jadi awalnya 43. jadi sebetulnya kita sama-sama bicara ini sentimeternya, panjangnya berapa sih. 6 cm lnsya Allah bisa. Cuma ijinkan kami menyampaikan selaku penanggunjawab teknis itu 43 kalau gak dikendalikan. Jadi 43 dikurang 6 ya diketemunya di 37-an itu. Jadi maksudnya usaha itu kami sepakat bisa 6. Tapi kalau misalnya itu dari 40 dikurangi 6 lagi. Nah itu mungkin tidak realistis sebagaimana tadi yang ditanyakan.

Terima kasih.

OLLY DONDOKAMBEY, S.E./WAKIL KETUAIF·PDIP:

lnterupsi sedikit. T erima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan,

Saya kira kita ini sudah taraf pengambilan keputusan. Kalau penjelasan Pak Menteri seperti itu saya mau effort-nya 45 juta kilo liter maunya. Supaya jelas, dikampung saya dapat minyaknya kalau kita mau bahas seperti ini. Jadi lebih baik jelas kita bahwa 2,2 juta kilo liter usulan Pemerintah. Usulan dari teman-teman di Banggar dari kemarin dari minggu lalu itu sudah 6,3 dengan memperhitungkan dengan detail waktu kita bahas dengan lbu Evita dan Pak Bambang. Nah sekarang kita mau digimanakan ini, apakah tetap Pemerintah 2,2 juta ataukah ada pembicaraan lain supaya lebih detail atau naik teman-teman yang menuntut 6,3 juta itu seperti apa, supaya selesai pembahasan. Kalau gak masih bahas seperti ini gak selesai lagi.

Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Agun.

DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSAIF·PG/KOMISI II:

Jadi Pak Menteri, kami kan menanyakan persoalan bagaimana sih ngitungnya ketemu angka 2,2. jadi bukan sekedar dijelaskan seperti itu. Jadi kan kita sudah bisa hitung, kita sudah bersepakat 40

49

juta kilo liter volumenya, harganya juga sudah jelas. Supply-nya kemana saja per wilayah sudah jelas, datanya sudah ada. Siapa penggunanya data juga ada. Nah dengan data ini kan kita sudah ketok semua ini. Jadi nota keuangan ini sudah jalan ini. Sudah sampai ke Komisi, sudah sampai ke Sadan Anggaran, sudah di posisi terakhir kita ini. Lalu ada range 2,2 sampai dengan 6,3. kita bertanya 2,2 ini ngitungnya bagaimana. Kalau memang "susah" ngitungnya kan tidak bisa hanya dengan mengatakan untuk fungsi pengendalian dan lain sebagainya-dan sebagainya. Kan tidak bisa seperti itu. karena jelas dengan 4 juta kilo liter ini yang kita inginkan itu, apakah memang subsidinya kita kurangi. Kalau memang subsidinya kita kurangi kan konsekuensinya harga harus naik Pak. ini harga tidak bersepakat. Harga tidak naik. DPR tidak mengusulkan harga naik. T etap 40 juta kilo liter yang sud ah diketok hanya pendistribusiannya penyalurannya dari aspek kewilayahan maupun aspek penggunanya data yang ini dikoreksi. Dikoreksinya dimana, di Jawa dan Bali yang 58%. Yang 53%-nya dari 58% itu adalah di kendaraan pribadi roda empat. ltu yang kami usulkan. Angkanya ngitungnya jelas, ketemu angka 12,51 juta kilo liter kalau 53% itu semua kendaraan roda empat bukan kendaraan umum, pribadi itu tidak dikasih subsidi. Konsekuensinya Pemerintah mesti menyiapkan infrastruktur SPBU untuk Pertamax. Nah perhitungan kami, kami lengkapi sebetulnya termasuk solar, ... itu memungkinkan gak maksud kami itu. tolong ini dijawab Pak Ketua. Jadi range 6,3 ini menurut kami itu angka yang realistis menurut kami sampai hari ini. Masa sih mengurangi 50% gak bisa. Kan bisa mulai bisa dikerjakan secara bertahap dari Januari, Februari dan sebagainya. Nah nanti dievaluasi pada waktu APBN berikutnya seperti apa. nah ini yang mesti menurut saya harus dielaborasi lebih jauh Pak Ketua sehingga ketemu yang dikatakan Pak Olly tadi itu. Jadi kita tidak lagi berdebat. Sudahlah 2,2 memang penjelasan harus seperti itu ya sudah. Tapi yang memang-memang masuk diakal itu berapa. Nah kita usulkan 6,3.

Terima kasih.

TAMSIL LINRUNG, S.Pd/WAKIL KETUA/F·PKS:

T erima kasih Ketua.

Saya juga sudah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah tadi. Jadi saya kira begini, saya ingin mengusulkan yang lebih konkrit. Jadi Pemerintah tadi kan sudah menyampaikan juga basis perhitungannya sampai bertemu dengan angka 2,2 juta. T eman-teman jug a sud ah menyampaikan basis perhitungannya dengan data-data yang dilengkapi dengan data-data bahwa ada angka 6,3 juta. 6,3 juta itu adalah 50% dari yang semestinya yang dinilai tidak tepat sasaran. Saya kira begini saja, bagaimana kalau kita sampai pada kesimpulan bahwa bukan 50% tapi kita mengurangi menjadi 25%. Jadi angka pada angka 3,2 juta kilo liter. 3,2 juta kilo liter ini kalau juga berbasiskan pada 40 juta kemudian dibagi 12 itu 1 bulanlah dalam pelaksanaan pendistribusian BBM bersubsidi ini. Nah ini kan bukan berarti bahwa ini tidak boleh digunakan. lni kita masukan dalam cadangan resiko fiskal. Dalam APBNP nanti kita bisa mengevaluasi oh ternyata ini Pemerintah memerlukan in. Tidak bisa tidak ini, harus tetap dijalankan. Ada bukti-bukti yang lain, data-data yang konkrit yang lain diberikan ke kita. sehingga disitu nanti bisa kembali dialokasikan untuk sampai pada angka itu. Kita hanya ingin melihat ada kesungguhan bahwa ini memang kita akan memprogramkan supaya ini betul-betul apa yang kita nilai bersama sebab ini bukan ... dewan saja tapi jug a Pemerintah bahwa ada memang tidak tepat

1 sasaran atau belum tepat sasaran. Saya biasa membahasakan seperti itu tapi kita punya keinginan bersama untuk menjadikan ini menjadi lebih tepat sasaran. Karena itulah kita mendukung program sarana prasarana tadi itu Pertamax itu supaya infrastrukturnya itu bisa diperbaiki sehingga memungkinkan bagi daerah-daerah, wilayah-wilayah ini yang sebenarnya tidak bisa mendapatkan premium tapi ada pilihan. Begitu pula Pak Menteri ESDM menyampaikan bahwa pengawasan itu kurang maksimal. lni juga kita support. Sehingga ini betul-betul bisa mencapai sasaran, menjadi lebih efisien, targetnya terpenuhi, tepat sasaran. Nah saya kira kalau angka ini kita ajukan bersama mungkin ini bisa mencapai putusan. Toh kita juga tadi sudah menyepakati bahwa ini range. Range itu 2,2 sampai 6,3. artinya kalau yang 2,2 berubah sedikit ke atas, yang 6,3 juga kebawah dan dasar-dasar

50

perhitungannya tetap ada. Kita tidak memaksakan 50% tapi tahap sekarang ini kita ke 25% dulu dalam penghematan itu. Saya ingin mengusulkan ini sebagai suatu langkah yang konkrit supaya kita bisa melangkah ke pembicaraan lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-lbu sekalian. lni masih belum ketemu ini. Masih ada range antara Pemerintah dengan DPR.

Silakan.


Kita sudah siap mau sholat Maghrib nih. Jadi kita langsung cari titik temu saja Pak. ya kita putus 2,5 juta. Pak Khun lihat sini dong sambil ketawa sedikit. Sudah 2,5 juta Pak. nanti Pak Menteri ESDM.

KETUA RAPAT:

lni kalau ditambahin 2,2 + 6,3 = 8,5 dibagi 2 ya 4,2. itu baru adil itu. Kita kan mau adil energi. Caranya begitu.

Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom./F·PG/KOMISI I:

ljin Pimpinan.

Pak Menteri ESDM,

Tadi dijelaskan bahwa kendaraan roda empat di pulau Jawa, ini kan konsuminya ada premium, ada solar. Kalau saya gak salah catat, premiumnya 22 juta kilo liter. Baik 24. solarnya saya catat 14 juta kilo liter. Betul ya? Saya ngalami sendiri, saya punya mobil ada yang bahan bakarnya bensin, ada yang bahan bakarnya solar. Kalau saya putar-putar Pulau Jawa masih lebih gampang nemu Pertamax daripada solar dex. Lebih gampang nemu Pertamax daripada solar dex.

Pimpinan,

Saya mencoba sebuah solusi yang ada perhitungannya. Kalau 24+14=38 dijadikan variable penyebut 38. Tadi hitungan kita target setelah dikurangi 50% itu adalah 6,3 juta kilo liter. Sekarang kita tegas saja Bu. Premiumnya roda empat pribadi, Jawa-Bali tidak boleh isi solar ada proses karena gak siap. Solar dex belum ada tapi kalau premium itu siap ada pertamax, ketemu disitu Bu. 24/38 dikali 6,3 juta kilo liter.

MIRWAN AMIR/WAKIL KETUAIF·PD:

Pak Fayakhun, ini teknis banget Pak. ini masuk akal tapi ini lebih bagus kita kalau mau bahas ini di Komisi. lni kebijakan, sekarang sudah ada opsi 2,2 atau 3 atau 2,5 yang mana kita pilih sekarang sepakatnya. Kalau kita menceritakan ini solar, ini premium. Kita juga gak mampu itu. Komisi VII ini mana yang mampu juga prosesnya sudah lama. Jadi kita cari kebijakan apa deh sekarang ini. Kalau ingin ... gak selesai-selesai kita.

51

DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M./F·PD/KOMISI VII:

Pak Ketua, saya kira pemegang kunci pertama ini kan sebetulnya kita sudah sepakat 40 juta. lni kan soal teknis efisiensi sebetulnya. Bagi saya sih katakanlah mau 2, kayaknya gak ada yang prinsip. Yang penting Pemerintah bekerja keras. Saya gak melihat ini menjadi satu hal yang sangat ... karena basis kita sudah mendapatkan 40 juta. Kita tinggal menginginkan Pemerintah untuk meningkatkan effort didalam melakukan efisiensi. Jadi terlalu kita membuang waktu kalau bicara kita antara 23. kalau Pemerintah minta katakanlah menurut saya ya. Karena basisnya saja kita ada 40. Kecuali kalau basisnya saja. Kita hanya meminta effort. ltu saja. Jadi mau 2, mau 3, mau 4 saya kira tidak prinsip. Tapi semakin tinggi semakin bagus, Pemerintah bagus, kita bagus. Kan begitu. Karena basisnya sudah 40. kecuali kalau basisnya saja kita belum ketemu. Kalau sudah basisnya ... itu namanya, dasarnya sudah ketemu tinggal tahapan pelaksanaan saja sebenarnya. Kalau pelaksanaannya bagus ... Karena apa? Dalam konteks implementasinya siapa pun tidak bisa menahan kebutuhan BBM didalam Republik ini. ltu pointnya. Mau kita berbusa-busa juga gak ada. Jadi ngapain kita perdebatkan lagi kalau basisnya ketemu.


Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom./F·PG/KOMISI I:

ljin Pimpinan. Bagaimana pun kita yang disini adalah berpendidikan. Jadi harus ada dasamya. Sudah saya hitung. Hasilnya 3,98 juta kilo liter atau dibulatkan 4 juta kilo liter. ltu premium kepada Pertamax yang saya yakin di Jawa-Bali itu jauh lebih siap daripada solar ke solar dex.



Pimpinan, kami bisa interupsi. Karena memang dalam proses membahas anggaran ini kami titik tolaknya itu sudah dengan Komisi VII, membicarakan sudah teknis. Jadi kami mohon support juga. Untuk penyelenggaraan program yang demikian adalah hak semua rakyat, entah dia mampu atau tidak mampu untuk dapat bahan bakar. Jadi perlu 1 program disini. Nah program itu sangat teknis dan sangat bisa dipertanggungjawabkan apabila dia diikuti oleh pihak-pihak yang memang menekuni itu. Jadi untuk hal yang sangat teknis dasar hitungan yang sangat teknis, kami mohon agar bisa kami bahas kembali di Komisi VII pada waktunya. Adapun pembahasan kita kali ini saya kita pada besaran itu kalau memang sudah diputuskan nanti lnsyaallah kita akan tindak lanjuti.

Demikian. Terima kasih.

DRS. KAHAR MUZAKIRIF·PG/KOMISI X:

Pimpinan sedikit. Barangkali antara angka-angka ini sebetulnya cuma harapan-harapan. Karena barang ini saya

kira itu kan sudah dicadangkan, sampai 40 juta pun dicadangkan. Jadi sebetulnya memperdebatkan jumlahnya itu bisa saja karena harapan. Tapi kan barangnya dicadangkan dicadangan fiskal sampai 40 juta. Nah memang seyogyanya seharusnya kita ini sepakat untuk mencapai yang baik itu targetnya tinggi tapi kelihatannya tadi sud ah ada tawaran dari Bapak Pemerintah tadi 3 saja . .. saya yakin sekarang dia mau 3 itu. Kan barang itu Cuma dicadangkan saja. nanti kalau sampai 40 pun boleh dibelanjakan. Jadi tidak ada persoalan yang sangat prinsip andai kata kita mau bersepakat.

Terima kasih.

DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si./F·PDIP/KOMISI V:

52

Pak Ketua. Barangkali demikian Pak, saya mengusulkan, kan ini ada mekanisme APBNP juga yang tadi sudah menjadi catatan kita. Jadi pada tahap pertama itu 2,2 atau 2,5 nanti pada tahap berikutnya kalau memang itu mampu ke-6 di APBNP nanti tapi kalau tidak ya 2,2 itu mungkin masih akan yang dicadangkan tadi. ... 2,5. oleh karena itu Pemerintah setuju 2,5 oke. Jadi tahap pertama 2,5 nanti tahap ke-2 di APBNP 6,3. kalau itu mampu, kalau tidak ya sudah.

Saya kira itu Pak.

DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA/F·PG/KOMISI II:

Pak Ketua. lni karena Maghrib saya merasa waktu yang dibutuhkan masih cukup lama Pak. Jadi belum bisa kami langsung menerimakan 2,5 begitu saja. saya terserah Pemerintah rapat kali ini apakah akan dilanjutkan nanti malam? Atau kami usul biar cepat. Masing-masing Fraksi kami minta untuk konsultasi biar besok habis Paripurna bisa langsung selesai. Saya menduga ini panjang Pak. Jadi kalau hari ini diputuskan sampai dengan, karena posisi Golkar mohon maaf Pak Menteri kami tetap akan menilai 6,3 ini angka yang sangat reasonable untuk bisa dilakukan. Sulit untuk mundur sampai dengan khususnya angka 2,5. jadi dibolak-balik pun reasoningnya seperti dikatakan Pak Fayakhun tadi belum lagi kebijakan soal solar dan lain sebagainya.

ltu masukan saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?


Kami usul untuk bisa di 2,2 yang menjadikan cadangan. Tapi untuk kita mendegar aspirasi dari Bapak-lbu sekalian kita masukkan 2,5. Tapi niat kita tentu mau upaya yang terbaik. Jadi kita lihat nanti pada saat pelaksanaan 2012 kalau bisa kita perbaiki. Kalau seandainya dari Partai Golkar masih mengharapkan ini perlu waktu dan Bapak-lbu belum bisa mengusulkan dari meja ketua untuk setuju 2,2 atau 2,5 kita break saja karena artinya kita tidak mencapai titik temu. Tapi menurut saya harusnya alasan tadi dan juga Pak Yoseph tadi sampaikan, ini sudah kita bicarakan secara terbuka. Kami juga tidak bisa mendukung untuk sesuatu yang tidak realistis bagi sisi Pemerintah. Jadi mungkin ini Pak. dengan segala kerendahan hati kalau bisa disetujui tapi kalau masih dianggap jauh dan meja Ketua mengatakan juga masih jauh kita memang tidak ketemu. Kami kembalikan kepada Ketua.


Pak Pimpinan, saya ingin melengkapi Pak. jadi karena saya ingin mengingatkan juga ajakan Bapak Pimpinan Bung Karno, Bung Hatta proklamasi itu dengan keyakinan. Jadi kita mulai saja ini. Kita bungkus saja dengan 1 niat baik. Kita upayakan 2,5 juta. Tapi telah digarisbawahi oleh Pak Yoseph dan teman-teman tadi bahwa kita berupaya lebih besar dari itu. Tapi nanti kita bicarakan.

Demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak dan lbu sekalian,

lni masih bervariasi. Mau saya putar masing-masing 1 fraksi atau kita tunda sampai besok?

DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M./F·PDIP:

53

Ke masing-masing fraksi saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Masing-masing Fraksi saya minta pendapatnya?


Ketua, artinya waktu ditetapkan ini mau sholat Maghrib.

KETUA RAPAT:

Bagaimana? Saya putar lagi atau kita tunda sampai besok?


Pimpinan, terus terang saja menurut hemat saya. lni kan asumsi makro ya. lni mohon maaf, pengalaman saya ini yang paling lama dalam ... Nah barangkali mungkin kalau diputar dari fraksi sebenamya kan sudah ketemu titik hanya ada catatan saja tadi. Catatan dari fraksi Golkar. Kalau memang misalnya di skors ya tapi jangan ditunda sampai besok. Tunda sebentar, kalau gak ya bikin catatan. Karena pada prinsipnya kan hanya soal teknis penyediaan, ini soal perkiraan.

KETUA RAPAT:

Pemerintah bisa dilanjutkan malam nanti?


Tadi kami sudah minta ijin bahwa kami ada jadwal Pak. Mahon ijin. KETUA RAPAT:

Jadi dilanjutkan besok nih Pak. Pemerintah tidak bisa.


Kalau misalnya disetujui dengan catatan karena yang lain sudah ada kesepakatan.

KETUA RAPAT:

lni nanti Undang-Undangnya jadi cacat Pak. Nanti bisa didalam Undang-Undang itu ada catatan. ltu gak bagus. Jadi sebaiknya itu harus ada 1 kata yang bulat. Dan kalau memang masih diperlukan waktu untuk dikaji saya rasa kita kaji lagi.

MIRWAN AMIR/WAKIL KETUAIF·PD:

Ketua saya usul, mungkin kita dari masing-masing Fraksi saja dulu deh. Kita tanya lagi.

KETUA RAPAT:

54

Dari masing-masing fraksi mau diputar? lni sudah jam maghrib ini.

DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA/F·PG/KOMISI II:

Pak Ketua, Fraksi Golkar itu masih meminta desain, konsep cadangan mengaplikasikan ini. Jawa bagaimana, luar Jawa bagaimana, kendaraan roda empat bagaimana? ltu panjang kan Pak. Makanya kami mengatakan kalau mau di skors karena maghrib skors, kita bicarakan lebih lanjut lagi setelah lsya. Saya setuju mendapat kabar kalau nanti malam itu Pak Menteri gak bisa. Makanya kami usul daripada itu semua kita konsolidasi fraksi biar besok kita rapat ketemu sudah banyak perkembangan, perubahan. Tapi kami minta catatan kami Pak, bagaimana subsidi tepat sasaran itu harus dilakukan. Bagaimana BPH Migas melakukan, bagaimana Pertamina, bagaimana SOM. ltu yang kami mintakan padahal itu masuk di Undang-Undang Pak. jadi bukan hanya ... tapi masuk dalam rangkaian Undang-Undang kita. Jadi lnsya Allah tidak salah Undang-Undang yang akan menentukan nantinya.

DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M./F-PD/KOMISI VII:

Pimpinan, dari catatan kita kan Pemerintah sudah meminta 2,5. hanya disitu persoalan 2,2 ... Sekarang tanyakan saja gak usah diputar Fraksi. Yang tidak setuju dengan 2,5 siapa? ltu saja supaya simple. Kan disini 2,2 sampai 6,3. Pemerintah mengusulkan 2,5. jadi gak usah diputar fraksi. Fraksi mana yang kira-kira. Kira-kira begitu. Jadi simple Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Gak usah ditanya sudah tahu.

MINDO SIANIPAR/f·PDIP/KOMISI IV:

Saya kira bagus juga kalau keputusan kita pakai dengan voting. Jadi kalau diputar fraksi kan arahnya seperti ke voting. Sesuatu yang tidak bisa bulatkan kenapa gak kita bulatkan. Ya selama itu tidak mengganggu kerja Pemerintah beda sedikit-sedikit waktu, selama tidak mengganggu mereka loh. T api kalau sud ah mengganggu rencana kerja mereka harus malam ini ya kita selesaikan jug a.

Saya kira itu pendapat saya Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Jadi kita tunda sampai besok siang setelah Paripurna? Silakan.


ljin, kalau dikatakan mengganggu sebetulnya sih terganggu Pak. karena kita sudah 3 hari plus 6 hari belum putus dan hanya untuk urusan seperti ini kita mau tunda. Dan tadi kita sudah forum hari Minggu malam jam 1 yang bagus sekali. Dimana intinya hal-hal yang sifatnya teknis dilepaskan di Komisi. Jadi tadi Komisi VII sebetulnya sudah berdiskusi dengan Pemerintah tentang hal-hal yang

55

sifatnya teknis. Tidak perlu dimintakan lagi disini. Tapi kami hanya ingin mengungkapkan karena tidak boleh juga Pak mengatakan kami tidak apa-apa tapi sebetulnya banyak juga yang sama-sama kita harus kerjakan tapi kalau ini masih mau ditunggu, apa tunggu tanggal 20 mungkin?

Saya kembalikan lagi kepada Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak·lbu sekalian,

Saya rasa kita tunda sampai besok setelah Paripurna dan jamnya akan kita tentukan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

{RAPAT DITUTUP PUKUL 18.15 WIB)

56

Jakarta, 10 Oktober 2011 a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

Ttd.

(ORA. NURUL FAIZIAH) NIP 19950220 199103 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAberkas.dpr.go.id/armus/file/Anggaran/ang_1-20190813-022047-6259.pdfYang terhormat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Yang terhormat Bapak dan

Documents