FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONFA~IA PERJUANGAN …berkas.dpr.go.id/armus/file/Anggaran/ang_1-20180411-010913-6220.pdf · pemberian jaminan keamanan dan kepastian hukum akan dilakukan

•

•

I

l

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONFA~IA PERJUANGAN DEWAN PEllWAKJtAN RAIITAT REPUBtm INDONESIA Sekrelariat : MPR./ DPR ·RI, Nusanlorn I, Lanlai VI, Runng 0608 · 10, JI. Jond. Galo! Subrolo, Jakarla 10270

a (021) 575 6187, s1s Gt00, 575 6162, Fax. 575 GHJ8, 575 6181

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYA1' REPUBLIK INDONESIA

'fERHADAP RAPBN TAHUN ANGGARAN 2003

BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Disampaikan olch Anr,gota Nomor

: H. Soewignyo, BA : A - 164

Yang tcrhorlitat Sauclara Kctua, Yang tcrhormat Saudara Mcntcri J{cunngan sclaku wakll Pemcrintah beserta Jajarannya, Yang tcrhormat Para Anggota Dewan, dan Hadlrln yang kami muHakan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagl klta semua.

MERDEKA Ill .. Pcrtama-tama kami mengajak hndirin untuk mcngucapkan puji dnn syukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa yang tetap membcri rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan segenap bangsa Indonesia dcngan terselenggaranya rapat · paripurna Dewan pada hari ini guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tcntang RAPBN Tahun J\nggaran 2003.

I. PENDAHULUAN.

II.

Pada tanggal 16 Agustus 200'.;!, Presiden telah menyampaikan keterangan Pemerintah kepada DPl~ tentang Rancangan Undang-undang APBN Tahun 2003 beserta Nola Keuangannya, sebagai pclaksanaan Pasal 23 ayat (l) UUD 1945 yang mengamanat:kan APBN sebagai wujud pengelolaan kcuangan negara yang ditctuplrnn dcngan Undang-undang untuk sebesnr-besarnya kemakmuran rnkynt:. Fraksl POI Pcrjurmgun mcnya.dnri huhwa RAPBN 2003 bclum dlsusun sesuai dengan Anrnndemcp Keempat UUD 1945 antara lain tentang pelnksanaan Pasal 31 ayat (1), (2), clan (3). Dalam Pasal 31 tersebut dengan tcgas dinyntakan "Setiap warga negara wajib mengikuti pe11didikan clasar yang sepenuhnya dibiayai olch Pemcrintah clan prioritas alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh pqrsen)dari APBN serta dari APBD. Sehubungan dengan hal tcrncbut, maka Fraksi POI Pcrjuangan dalam mcmberikan tanggapan, pendapat, dan pertanyaan tcrhadap RAPBN 2003 dan Nota Keuangannya sepenuhnya memperhatikan kepada UUD 1945 .

Berdasarkan hukum dasar yang tersurat dari UUD 1945 tersebut kewajiban warga negara hanya ada 2 (dua). Pertama adalah - Membaya:r Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A yang bcrbunyi : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang". Kewajiban Kcdua, adalah beta negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi : "Scl.iap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"

Schubungan dengan kewajiban warga ncgara tersebut, maka negara melalui Pemerintah bcrkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan hak setiap warganegara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 31 ayat (1) "Setiap warg:megara berhak mendapat pendidikan. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan Air clan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebcsar-bcsar kemakmur~.n rnkyal, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipclihara oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1). Oleh karena kutipan kctentuan-ketentuan diatas merupakan · hukum dasar yang mcngikat komponen seluruh wnrgancgara , m·alm Fraksi PDI Pcrjuangnn pun mcnjndilmn hnl-hal tcrsebut diatas sebagai pcrlimbangan dan penilaian dalam rnenyampailmn tanggapan, pendapat dan pertnnyaan.

PERKIRAAN RAPBN 2003. Oahwa dalam merencannkan pcndapatan dan bclanja ncgara secara kwantitatif yang didasarkan pada asumsi-asumsi pcrckonomian kc depan, antara lain Pcmerintah menetapkan Asumsi Makro

•

•

l

i'

pertumbuhan ekonomi 5% (lima persen). Fraksi POI Perjuangan berpendapat bahwa asumsl pertumbuhan tersebut masih dapat lebih tinggi. Hal ini menurtjukkan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya dapat mencegnh penyelundupo.n yang relatif sangat besar antara lain penyelundupa~ Kayu Glondongan, Ikan, Pasir Timah, Pasir Laut, dan Surnber Daya Alam lainnya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% (lima. persen) atau lebih tinggi sesungguhnya Pemerintah tidak perlu bekerja keras oleh karena kapasitas produksi terpasang masih banyak yang Idle (menganggur). Untuk mertjalankan kapasitas produksi terpasang yang menganggur terscbut hanya diperlukan tarnbahan modal kerja, jaminan keamanan dan kepastian hukum serta stabilitas politik dan pcmerintahan. Dalarn hubungan itu Fraksi POI Perjuangan mempertanyakan sampai sejauhrnana langkah-langkah penanggulangan penyelundupan, pemberian jaminan keamanan dan kepastian hukum akan dilakukan oleh Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2003.

Kondisi-kondisi obyektif perekonomian untuk menggerakkan dunia usaha, mempertahankan dan memperluas investasi serta meningkatkan peranan perbankan harus merupakan .perencanaan yang terkoordinasi. Apakah langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah untuk menciptakan aparatur pelayanan publik yang dapat dipercaya.

Saudara Ketua; Saudara Mentor! Kouangan, dan Sidang Dowan yan( torhormat.

III. PENERIMAAN NEGARA. 1. PerpaJakan.

Pendapatan negara clan hibah dalam RAPBN 2003 direncanakan sebesar Rp. 327,8 triliun. Pcndapatan Negara terscbut didorninasi dari penerimaan perpajakan dengan target Rp. 260,8 triliun sehingga tax ratio-nya rneajadi 13,3%. Walaupun target sebesar itu rnengalami kenaikan 18,7% dari RAPBN 2002, akan tetapi dengan tax ratio sebesar 13,3% dibandingkan dengan RAPBN 2002 hanya mengalami kenaikan scbcsar 0,3%. Sudah merupakan pendapat dunia bahwa tinggi rendahnya tax ratio dijadikan tolok ukur menilai kinerja aparatur perpajakan dan kesadaran masyarakat (memungut dan membayar pajak). Apabila dibandingkan dengan negara Philipina yang sejak satu dekade yang lalu rnencapai tax ratio sebesar 16%, maka jelaslah bahwa kinerja aparat perpajakan clan rnasyarakat wajib pajak kita rnasih sangat rendah. Kenyataan ini membuktikan belum dapat diterapkannya asas keadilan dalam perpajakan. Rakyat banyak atau rnasyarakat yang berpcnghasilan rendah diwajibkan membayar pajak melalui Undang-undang oleh karena dikenakan pajak tidak langsung seperti PPN Bea Masuk, Cukai, Bea Materai danlain-lain yang masih merupakan bagian terbesar dari penerimaan perpajakan kita. Dipihak lain mereka yang berpenghasilan besar oleh karena menurut Undang­undang diberlakukan asas menghitung sendiri penghasilan kena pajaknya dapat menghlndar atau menyelundupkan kewajibannya. Besarnya penghindaran dan penyelundupan pajak mi dapat terlihat Clari jumlah WP (Wajib Pajak) orang pribadi yang hingga saa~ ini masih diperkirakan mencapai 2 (dua) juta. Dari jumlah ini yang aktif masih berkisar 65% (~nam puluh Hrna persen). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 200 juta lebih, dan kalau dibagi dengan 5 (Hrna) jiwa terdapat 40 (ernpat puluh) juta kepala keluarga dengan hanya 2 (dua) juta jumlah WP orang pribad,', maka nyatalah betapa besarnya tingkat pengh~daran dan penyelundupan pajak terscbut. Oleh karena itu dalam rangka rnewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan seharusnyalah penerimaan pajak langsung ini harus mendorninasi penerimaan dari perpajakan clan yang sekaligus mewujudkan asas keadilan didalam perpajakan yaitu setiap orang atau badan membayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Dalam hubungan itu Fraksi POI Perjuangan bcrpendapat uang rakyat yang paling besar jurnlahnya yang di KKN-kan setiap tahunnya adalah dibidang perpajakan ini : Sejak 1984 Undang-undang Pajak Penghasilan kita telah mengadopsi asas menghitung sendiri berarti seluruh kekaye.an warga negara Indonesia orang ataupun badan yang telah bertambah nilainya harus dapat dibuktikan bahwa kekayaan itu berasal dari penghasilan kena pajak yang dibuktikan dengan SPr, oleh karena jumlah yang melakukan pclanggaran atau tindakan pidana perpajakan ini sedemikian besarnya, maka yang diutamakan adalah bagaimana secara efisien dan efektif mereka itu dapat menunaikan kewajibannya tanpa rnernperrnasalahkan lagi asal usul dari uang tersebut. Sebagai ilustrasi betapa besamya uang pajak yang diselundupkan tersebut, dana pihak ketiga (DPK) di Perbankan Nasional kita pada awal 1998 berjumlah Rp. 358 triliun sedangkan pada bulan April 2001 dana pihak ketiga terse but sebesar Rp. 850 triliun. Sudah dapat dipastikan bahwa pertambal1an dana tersebut yang seharusnya menjadi obyek pajak penghasilan tetapi tidak dapat dipungut. Ketidak mampuan aparatur pajak melakukan pemungutan adalah disebablcan Undang-undang Perbankan yang menetapkan kerahasiaan perbankan. Dalam hubungan itu Fraksi POI Perjuangan merninta penjelasan dari Pemerintah sebagai satu bukti kesungguhan Pemerintah untuk rnemberantas KKN. Oleh karena peranan dari penerirnaan perpajakan ini khususnya. pajak penghasilan sangat dominan dalam menentukan kelangsungan hidup negara dan bangsa ldta, maka sudah

•

I

I

~

seharusnyalah dalam rangka menegakknn keaditan sosial bagi seluruh rakyat kebijaksanaan terobosan hatus dapat dilakukan dalam tnlmn anggaran 2003. Komisi Pemerikaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang telah mengumpulkan sebagian besar daftar kekayaan pejabat negara dari pusat sampai ke daerah hingga saat ini tidak ada satu rupiahpun yang dapat ditetapkan untuk dikembalikan ke Kas Negara. Memang untuk menilai apakah kekayaan ini sah atau tidak, belum ada Undang-undang yang mengatumya. Sesungguhnya sah tidaknya kekayaan itu harus diaji dari Undang-undang Pajak Penghasilan. Artinya kekayaan yang ada dalam daftar itu do.pat dibuktikan oleh pemiliknya bahwa berasal dari penghasilan kena pajak dengan cara memperlihatkan SPT-nya. Pengttjian yang demikian tidak dapat dilakukan karena tidak ada Undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan · keberadaan KPKPN tersebut masih meajadi be ban bagi rakyat bukan menjadi aset. Harap Pemerlntah membe_rlkan penJelasan.

Saudara Ketua; Saudara Menter! Keuangan, dan Sldang Dewan yang terhormat.

2.

Masih · dalam hubungan memantapkan penerimaan negara dari perpajakan, Fraksi POI Perjuangan dalam rangka melihat kedepan, malca salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan publik, baik di legislntif, eksckutif maupun kekuasaan kehakiman dan jabatan pegawai negeri sipil dan militer dari csclon Ill, II clan I ndalah klarlfikasi pcmbayaran pajak orang pribadi. Hal ini meajadi keharusan konstitusional oleh karcna kewajiban utama dari setiap warga negara sesuai dengan Pasal 23A adatah membayar pajak. Pada prinsipnya Fraksi POI perjuangan sctuju peningkatan penerimaan perpajakan, akan tetapi harus bertumpu pada pajak longsung dengnn meminlmntlsir (meminimalkan) pajak tidnk langsung. Pendirian ini kami dasarkan kepada komitmcn bahwa kebijakan perpaJakan itu harus memakmurkan rakyat bukan untuk membebani rakyat tetapi Pajak langsung-lah yang memakmurkan rakyat atau pemerataan pendapatan, sedangkan pajak tidak langsung seperti PPN adalah membebani semua rakyat. Fraksi POI Perjuangan mengharapkan Pemerintah mengambil sikap yang scimbang dalant nmsalah perpajakan. Disatu pihak Pemerintah menyatakan terima kasih kepada selutuh wajib pajak yang telah membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipihak Jain Pemerintah tidak mengambil tindakan yang tegas kepada mereka orang maupun badan yang selama ini melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak. Harap tanggapan Pemerlntah.

Penerfmaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak dari sum ber daya alam non migas yang direncanakan sebesar Rp. 2,9 triliun:adalah sangat ironis, untuk suatu negara seperti Indonesia yang memiliki potensi sumber · daya alam yang besar dan luas. Hal ini disebabkan ketidak mampuan Pemerintah membra,ntas penyelundupan yaitu Ikan, Hutan (kayu), Pasir Laut, Pasir Timah dan Suinber daya Alam lainnya. Sudah menjadi rahasia umum hingga hari ini atau saat dibacakan Pemandangan Umum pun masih tetap berlangsung penebangan liar dan penyelundupan, terlihat apabila dipantau kapal-kapal yang datang dari perairan Indonesia yang menuju ke Singapur, dan begitu juga pencurian ikan. Begitu juga fakta akhir-akhir ini dengan tertangkapnya 7 kapal yang mencuri pasir laut dan mencuri pasir timah itu sama saja. Harap Pemerintah memberikan peajelasan langkah-langkah kebijaksanaan apa yang akan dilakukan, sehfngga rencana penerimaan Rp. 2,9 triliun tersebut seharusnya dapat dtingkatkan bukan sebaliknya penerimaan menjadi turun.

Saudara Ketua; Saudara Menter! Keuangan, dan Sldang Dewan yang terhormat.

IV, PENGELUARAN NEGARA.

1. Pendldlkan. Salah satu. pengeluaran yang secara eksplisit dinyatakan prioritas oleh UUD 1945 adalah Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Dalam hubungan itu Fraksi POI Perjuangan berpendapat bahwa memperoleh pendidikan adalah hnk dan kemudian dinyatakan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai negara; maka seluruh anak didik usia 6 sampai dengan 15 tahun harus berada di bangku sekolah atas biaya negara artinya dengan cuma-cuma. Sedangkan bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, biayanya ditanggung sendiri. Atas dasar itu Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan penjelasan Pemerintah berapa jumlah anak usia wajib belajar pada tahun 2003 dan sampai sejauhmana daya tampung sekolah negeri yang ada pada saat ini. Fraksi POI Perjuangan berpendapat bahwa sesuai Pasal 31 UUD 1945 tersebut anak didik pada pendidikan dasar harus ditanggung oleh negara. Latar

•

belakang Fraksi POI Perjuangan memberikan dukungan terhadap ketentuan Pasal 31 UUD 1945 tersebut adalah dcrigan tujuan menccrdnskan kchidupan bangsa. Hanyn. bangsa yang cerdas atau berkualitaslah yang akan dapat mcnciptnkan pckerjaan buat dirinya sendiri dan orang lain. Apabila kctentunn Pasal 31 UUD 1945 kita laksanakan secara konsekuen dan konsisten, maka pada gilirannya seluruh warga ncgara Indonesia kualitasnya minimum telah mengikutl pendidikan dasar. Sesungguhnya Fraksi PDI Pe1juangan sangat mengharapkan agar pendidikan yang diperoleh secara Cuma-Cuma oleh setiap warga negara itu adalah sampai kepada usia 18

1

(delapan belas) tahun, artinya lulus Pendidikan Sekolah Menegah Umum (dari SD sampai dengan SLTA), sehingga yang dibiayai oleh negara bukan hanya 9 (sembilan) tahun tetapi 12 (duabelas) tahun.

Fraksi PDI Perjuangan pun meminta penjelasan dari Pemerintah dalam hubungan dengan keterangan Pemerintah yang mcnyatakan alokasi sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga memperoleh alokasi sebesar Rp. 13,6 triliun atau kurang lebih 25% dari total pengeluaran pembangunan. Fraksi PDI perjuangan berpendapat, yang diprioritaskan adalah mcmenuhi pcmbiayaan kcpada scluruh anak didik yang mengikuti pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Sehingga alokasi untuk pendidikan lainnya adalah selisih dad angaran yang telah dipergunakan untuk pembiayaan pendldikan dasar tersebut. Harap tanggapan dari Pemerintah.

2. Dana Kompensasi. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan mcngharapkan pelaksanaan dana kompensasi sosial bagi program penanggulangan dampak pcngurnngan subsidi energi (PPD-PSE) sekitar Rp. 3, 1 triJiun. Sebagaimana telah kita kctahui bersamn bahwa data dari mereka yang berhak memperoleh dana ini tidak jelas kebcnarannya. Pada tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang berjalan dana kompensasi sosial terscbut dialokasikan mclalui instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi Non Pcmcrintnh schinggn pcnyalurnnnyn bclum mcnjnmin kcpada pihak. yang berhak. Apabila data mercka yang berhak mencrima tidak jelas, maka Fraksi PDI Perjuangan tidak dapat menyeh.tjui pos pengeluanm dana kompcnsasi. Oleh karena itu apabila mereka yang berhak mcnerima ini tidak tcrdaftar dengan jclas dikclurahan-kelurahan, maka Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju ada pos pengeluaran Dana Kompensasi. Akan tetapi apabila mcreka yang berhak itu terdaftar di kelurahan, maka Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pos ini diadakan dan penyalurannya hanya tnclHlui KcJurahan. Hal ini menjadi sangat penting dan memerlukan kepastian pcnerimanya karena saat ini juga telah terbentuk Legislatif yang disebut dengan Dewan Kelurahan. Harap tanggapan dari Pemerintah.

3. Dana Penyeimbang. Sehubungan dengan dana penyeimbang yang dircncanakan mcncapai Rp. 8, 1 triliun yang penggunaannya terutama berkaitan dcngan antisipasi terhadap rencana Pemerintah untuk memberikan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai negcri sipil, penyesuaiari tuajangan tena&a kcpendidikan untuk guru, serta mengantisipasi rencana penambahan pegawai daerah untuk guru, dokter clan tcnaga para medis sebanyak 77 ribu orang Fraksi PDI Perjuangan bcrpendapat, hal ini harus lebih dipcrtcgas. Maksudnya ialah dana tersebut sudah dapat dialokasikan kepada masing--masing kcgiatan seperti disebut diatas. Fraksi POI Perjuangan pada prinsipnya dapat menyetujui rencana penggunaan alokasi anggaran tersebut. Akan tetapi rencana alokasi itu sudah dituangkan di dalam RAPBN ini atau Satuan Tiga, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain. Fraksi PDI Perjuangan mengharapka11 Pemerintah dapat menyettquf usulan fnf.

Saudara Ketua; Saudara Menteri Keuangan, dan Sidang Dewan yang terhormat.

V. DEFISIT ANGGARAN.' Pemcrintah menjclaskan tc1jadinya defisit tidak dapat dihindari mengingat meningkatnya belanja negara untuk triendukung rencana kenaikan gaji pcgawai negeri sipil, masih tingginya pembayaran bunga utang Pemerintah, baik dnlam negeri maupun luar negeri serta meningkatnya alokasi belanja daerah. Untuk menutupi dcfisit tcrsebut Pcmerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri antara lain perbanknn dalam negeri dan non perbankan daiam negeri yang berasal dari privatisasi BUMN, rnempercepat penjualon aset program restrukturlsasi perbankan dan penerbitan surat ulang ncgara. Scmcntara itu pembiayaan yang berasal dari luar negeri dipandang masih dibutuhknn karcna pembiayaan dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit. Fraksi PDI Pe1juangan bcrpendapot, pengeluaran rutin seperti gaji

. pegawai negeri sipil harus dibiayai dari surnber penerimaan rutin yaitu dari perpajakan. Sedangkan kebUaksanaan pcmbiayaan defisit yang ditcmpuh olch Pemerintah seperti privatisasi BUMN dan penjualan aset program restrukturisasi pcrbankan bukanlah penerimaan rutin begitu juga penerbitan surat utang negara. Sedangkan tcrjadinya defisit RAPBN 2003 sebesar Rp. 26,3 triliun sebenarnya disebabkan antara lain disebabkan dilakukannya pinjaman proyek yang :n:iemerlukan

//.

I

I I

•

i

dana pendamping rupiah. Fraksi POI Perjuangan berpendapat kenaikan gaji pegawai negeri sipil maupun militer harus dapat ditutup dari penerimaan rutin yaitu dari perpajakan, dan tidak menjadi bagian yang menyebabkan ter:jadinya dcfisit. Defisit Anggaran dapat dilakukan kalau untuk melakukan proyek pembangunan yang tidak memerlukan dana pendamping. Pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan bcrpendapat untuk menghindari defisit anggaran sebagai akibat dari kenaikan gaji pegawai negeri sipil clan militcr tidak botch mengakibatkan defisit. Untuk mcwujudkan prinsip tcrscbut, ma.lea yn11g clilundn ndnluh pcngclunrnn pcmbnngunan. Harap pet\felasan dari Pemerintah •

Saudara Ketua; Saudara Mcnted Keuangan, dan Sidang Dewan yang terhormat.

Dcmikian hal-hal diatas disampaikan dan sclanjutnya permasalahan dan penilaian yang lebih scksama Fraksi POI Perjuangan akan aktif mengilmti tuhap-tahap pembahasannya dalam pemblcaraan selanjutnya baik dalam Komisi-komisi maupun di Panitia Anggaran bersama dengan unsur Fraksi­fraksi scrta pihak Pemerintah atas dasar musyawarah/mufakat.

,·

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan atas RAPBN Tahun Anggaran 2003. Atas kcsabaran dan perhatian hadirin kami mcngucapkan tcrima kasih. MERDEKA 111

Jakarta, 22 Agustus 2002

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA K e tu a, Sekretaris,

t.t.d t.t.d

ROY BB JANIS, SH TJAHJO KUMOLO, SH

j.