DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA DENGAN MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN BPKH SELASA, 23 APRIL 2019 Tahun Sidang : 2018-2019 Masa Persidangan : IV Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke – Dengan : Menteri Agama Dan Kepala Badan BPKH Sifat Rapat : Terbuka. Hari, Tanggal : SELASA, 23 APRIL 2019 Waktu : Pukul 10.45 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Ketua Rapat : DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. Acara : 1. Rapat Kerja Pembahasan Penambahan Kuota Haji Th 1440H/2019 M dan Rapat Dengar Pendapat Dengan Kepala BPKH. Hadir : 1. 37 orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Menteri Agama Beserta Jajarannya.
53
Embed
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · untuk senantiasa bisa mendapatkan tambahan kuota dan kita bersyukur pada tahun ini Pemerintah Saudi Arabia melalui Raja Salman
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN BPKH
SELASA, 23 APRIL 2019
Tahun Sidang : 2018-2019 Masa Persidangan : IV Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke – Dengan : Menteri Agama Dan Kepala Badan BPKH Sifat Rapat : Terbuka. Hari, Tanggal : SELASA, 23 APRIL 2019 Waktu : Pukul 10.45 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai
1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Ketua Rapat : DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. Acara : 1. Rapat Kerja Pembahasan Penambahan Kuota Haji Th
1440H/2019 M dan Rapat Dengar Pendapat Dengan Kepala BPKH.
Hadir : 1. 37 orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Menteri Agama Beserta Jajarannya.
KETUA RAPAT (Dr. H.M. ALI TAHER, SH.M.Hum/F-PAN):
Pak Menteri kita mulai ya?
Bismillahirahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat pagi, dan
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji beserta
jajarannya,
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR Republik
Indonesia.
Mengawai rapat pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji
syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala. Hanya kepada-Nyalah kita
menyembah, hanya kepada-Nyalah kita memohon permohonan, dan hanya kepada-
Nyalah kita akan kembali. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan
untuk mengikuti Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan
Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana BPKH.
Sebelum acara dilanjutkan marilah kita bersama-sama berdoa untuk
kesuksesan kelancaran acara ini, dan marilah kita baca Ummul Kitab bagi yang
beragama Islam dan bagi Saudara-Saudaraku selain Islam berdoa sesuai dengan
keyakinan masing-masing.
(BERDOA MULAI)
(BERDOA SELESAI)
Hadirin yang kami hormati,
Menindaklanjuti surat Menteri Agama Nomor MA/144/4/2019, tanggal 15 April
2019 dan sesuai dengan arahan Pimpinan DPR RI yang menyetujui untuk
dilaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Agama dan Rapat Dengar Pendapat
dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH pada masa reses di Masa Persidangan ke-
IV, Tahun Sidang 2018-2019 maka pada hari ini Selasa, tanggal 23 April 2019
Komisi VIII menyelenggarakan Rapat Kerja dan RDP dengan agenda pembahasan
dan masukan atas revisi BPIH terkait penambahan kuota Jamaah Haji Tahun 1440
Hijriyah/2019.
Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat kali ini telah
hadir sebanyak tanda tangan 15, hadir 15, Fraksi 9, ijin 7 dari 49 Anggota Komisi VIII
DPR RI. Dan telah lebih dari setengah Anggota dari Fraksi DPR RI. Sesuai dengan
Tata Tertib DPR RI Pasal 251 Ayat (1) kuorum telah tercapai.
Atas persetujuan Saudara Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana
BPKH serta rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka Rapat ini kami buka dan
dinyatakan terbuka untuk umum.
(RAPAT : SETUJU)
Hadirin yang kami hormati,
Sesuai dengan undangan Rapat Kerja dan RDP Komisi VIII DPR RI pada hari
ini adalah:
1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri Agama RI tentang revisi BPIH Tahun 1440 Hijriyah/2019
Masehi,
3. Penjelasan Kepala Badan Pelaksana BPKH terkait masukan atas revisi BPIH,
4. Tanya-jawab,
5. Kesimpulan rapat,
6. Penutup.
Apakah dapat disetujui?
(RAPAT : SETUJU)
Selanjutnya rapat akan berakhir pada pukul 13.00 ya. Selambat-lambatnya.
(RAPAT : SETUJU)
Saudara Menteri Agama RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Pimpinan dan
Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati,
Pembahasan mengenai Biaya Penyelenggara Ibadah Haji/BPIH merupakan
pembahasan rutin Komisi VIII DPR RI. Komisi VIII DPR RI telah melakukan
pembahasan dengan Menteri Agama RI dan telah membahas detail. Besaran BPIH
baik direct cost maupun indirect cost ditingkat Panitia Kerja. Kemudian pada tanggal
4 Februari 2019 telah disetujui dan disahkan besaran BPIH antara Menteri Agama
RI dengan Komisi VIII yang diantara kesimpulannya sebagai berikut:
1. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama menyepakati kuota Jamaah Haji
Reguler sebanyak 204.000 Jamaah dan kuota petugas haji sebanyak 4100
orang.
2. Direct cost biaya yang dibayar oleh Jamaah pada BPIH Tahun 1440
Hjiriyah/2019 rata-rata per Jamaah sebesar Rp35.235.602,-.
3. Total penggunaan nikai manfaat/optimalisasi setoran BPIH Reguler dan
efisiensi sebelumnya untuk mendukung biaya operasional Haji indirect cost
Tahun 2019/1440 Hijriyah sebesar … (suara tidak jelas).
Selanjutnya seperti yang dilaporkan oleh Menteri Agama dalam surat kepada
Komisi VIII DPR RI bahwa sesuai dengan hasil pertemuan antara Presiden RI
dengan Raja Kerajaan Arab Saudi tanggal 14 April 2019, menyepakati tambahan
kuota Jamaah Haji Reguler sebanyak 10.000 Jamaah. Tambahan kuota tersebut
berimplikasi terhadap penambahan biaya indirect cost BPIH, jumlah kloter dan
petugas kloter berikut honorariumnya. Pengadaan akomodasi tanah suci,
penambahan fasilitas serta pelayanan lainnya.
Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 21 Ayat (1)Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang
menyebutkan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri
setelah mendapat persetujuan DPR RI. Maka pada hari ini Komisi VIII DPR RI ingin
mendapatkan penjelasan dari Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelakasana
BPKH mengenai beberapa hal sebagai berikut:
1. Bagaimana usulan revisi BPIH Tahun 1440 Hijriyah/2019 Masehi khususnya
terkait dengan perubahan besaran indirect cost.
2. Komponen BPIH apa saja yang mengalami kenaikan dan memerlukan
penambahan biaya.
3. Darimana rencana pembiayaan kekurangan indirect cost tersebut.
4. Bagaimana hasil koordinasi antara Kementerian Agama RI dan BPKH terkait
pembiayaan kekurangan indirect cost pada BPIH Tahun 1440 Hijriyah/2019
Masehi.
Hadirin yang kami hormati,
Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu
Wata’ala memberikan kita semua kebaikan dan keberkahan.
Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati. Kami persilakan
kepada Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana BPKH memberikan
penjelasannya.
Sebelum saya mulai saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh
Pimpinan dan Anggota, baik caleg maupun tidak caleg. Semoga mendapatkan
kebaikan pada masa-masa yang akan datang. Percayalah Allah sangat tergantung
pada prasangka hamba-Nya. Rahmat Allah meliputi seluruh isi alam.
Kami persilakan kepada Pak Menteri.
Silakan Pak Menteri.
MENTERI AGAMA RI:
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat pagi, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Ketua Komisi VIII,
Yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi VIII,
Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI,
Yang saya hormati Kepala BPKH. Pak Iskandar dari BPKH.
Seluruh peserta Rapat Kerja kita pada pagi hari ini.
Pertama tentu saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi
VIII yang meskipun ditengah-tengah masa reses itu tetap bersedia untuk
menyelenggarakan Rapat Kerja. Jadi ini Rapat Kerja Khusus ditengah masa reses.
Yang tentu sesuatu yang sekali lagi kami sangat mengapresiasi dan menyampaikan
terima kasih atas terselenggaranya Rapat Kerja ini.
Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa agenda
kita, Rapat Kerja ini adalah terkait dengan tindak lanjut mengenai adanya
penambahan kuota Haji sebesar 10.000 Jamaah pada tahun ini. Tentu ini adalah
merupakan buah dari apa yang selama ini diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia
untuk senantiasa bisa mendapatkan tambahan kuota dan kita bersyukur pada tahun
ini Pemerintah Saudi Arabia melalui Raja Salman itu telah mengabulkan
permohonan kita. Jadi dalam pemerintahan ini tambahan kuota 10.000 adalah kali
ke-2 setelah Tahun 2017 yang lalu kita mendapatkan tambahan 10.000 dan
Alhamdulillah Tahun ini 2019 kita mendapatkan juga tambahan yang kedua sebesar
10.000 tambahan yang sama. Bagi kami tentu ini sesuatu yang harus kita
laksanakan. Tidak ada pilihan lain selain ya kami harus segera berupaya untuk
menyediakan segala sesuatunya, seluruh pelayanan, fasilitas untuk penambahan
10.000 ini. Meskipun saat ini kami sudah sampai pada persiapan akhir sebenarnya
untuk menyediakan 204.000 Jamaah Reguler. Namun tambahan 10.000 ini tetap
kami maknai sebagai tambahan medan amal kita yang semakin diperluas dan
karenanya tidak ada kata selain kita harus menyiapkan segala sesuatunya all out
bekerja untuk agar pelayanan ini tidak menurun kualitasnya meskipun ada
penambahan 10.000.
Oleh karenanya menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, apa
implikasi dari penambahan 10.000 kuota ini maka ini tentu. Pertama adalah terkait
dengan pembengkakkan atau perlunya tambahan biaya terkait dengan tambahan
10.000 ini yaitu anggaran yang indirect cost dan yang sumbernya dari APBN. Untuk
yang indirect cost itu setidaknya kami memerlukan tambahan anggaran sebesar
Rp353.729.060.559,-. Sementara untuk tambahan yang sumbernya APBN, ini untuk
membiayai pertambahan petugas. Karena dengan tambahan 10.000 Jamaah itu
setidaknya 25 sampai 30 kloter itu harus ditambahkan. Dan kita tahu setiap kloter itu
setidaknya ada 5 petugas kloter maka tambahan petugas itu setidaknya ada 125
petugas kloter yang tentu harus disediakan angkutan udaranya, hotelnya,
cateringnya sampai dengan pakaian seragam dan pelatihan-pelatihan kepada
mereka. Itu anggaran untuk mereka sebesar Rp6.805.482.100,-. Yang ini nanti
sumbernya adalah APBN karena seluruh petugas itu didanai oleh APBN.
Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati,
Terkait dengan rincian anggaran indirect cost itu kami rinci pada halaman 3
yaitu pelayanan Jamaah di Arab Saudi itu sebesar Rp334.182.437.419,-. Lalu
kemudian pelayanan Jamaah di dalam negeri itu sebesar Rp17.725.020.473,-.
Sementara untuk operasional Haji yang di Arab Saudi itu sebesar Rp35.878.698,-
dan untuk opersional didalam negeri itu sebesar Rp798.157.431,-. Lalu juga untuk
save guarding. Ini karena memang ketentuannya seperti itu untuk 10.000 Jamaah.
Save guarding yang harus disediakan adalah sebesar Rp987.566.537,-.
Untuk diketahui bahwa penambahan 10.000 itu sama costnya per Jamaah
sebenarnya yaitu Rp35.372.906,-. Jadi per Jamaah itu kita harus menyediakan
anggaran yang sumbernya dari indirect cost itu sebesar Rp35.372.906,-. Memang
ada sedikit selisih dibanding untuk yang kuota Reguler yang sebelumnya. Artinya
yang selain 10.000 itu. Karena khusus terkait dengan manasik Haji. Ini yang untuk
10.000 sepenuhnya harus ditanggung oleh Jamaah. Kita tahu biaya manasik Haji
untuk yang kuota reguler sebelumnya, itu sepenuhnya ditalangi atau bersumber dari
dana kemaslahatan yang selama ini dikelola oleh BPKH. Tapi untuk tambahan yang
10.000 ini sudah tidak memungkinkan lagi diambil dari dana kemaslahatan karena
sudah tidak memungkinkan karenanya tidak ada pilihan lain ya diambilkan dari
Jamaah itu sendiri. Maka lalu kemudian tambahannya menjadi selisih sebesar
Rp611.542,- per Jamaahnya. Jadi itu kami pilah, baik untuk yang di Jawa. Jadi
10.000 itu nanti distribusinya. 427 itu berasal dari Jawa, dan yang 5973 orang itu
dari luar Jawa. Karena manasiknya berbeda. Di Jawa itu 6 kali pertemuan.
Sementara diluar Jawa itu 8 kali pertemuan. Sehingga lalu kemudian ada sedikit
selisih per Jamaah.
Selanjutnya terkait dengan usulan tambahan yang bersumber dari APBN. Itu
juga rinciannya adalah sebesar Rp4.991.082.100,-. Itu untuk biaya penerbangan,
pulang-pergi petugas, lalu uang harian petugas yang menyertai Jamaah yaitu
petugas kloter. Lalu biaya-biaya pelatihan, pembekalan bagi petugas termasuk juga
pengadaan seragam serta atribut petugas lainnya. Sementara untuk akomodasi,
konsumsi dan transportasi selama di Arab Saudi jumlah yang harus ditambahkan
untuk petugas adalah sebesar Rp1.814.400.000,-.
Selanjutnya sumber pembiayaan yang bisa kami persiapkan untuk
menanggung penambahan 10.000 Jamaah ini. Pertama adalah efisiensi yang
dilakukan oleh BPKH. Jadi ada hasil efisiensi terkait dengan pengadaan Saudi Riyal
tahun ini sehingga lalu kemudian bisa kita sisihkan dana sebesar 65 Miliar dari
efisiensi pengadaan SAR. Lalu yang kedua dari efisiensi pengadaan akomodasi di
Mekkah tahun ini. Jadi ini juga patut kita syukuri bahwa Alhamdulillah saat ini sudah
100% hotel-hotel di Mekkah yang akan didiami oleh Jamaah kita sudah kita sewa
dan dari total biaya yang harus kita bayar dibanding dengan pagu alokasi anggaran.
Kita bisa mengefisienkan sebesar 120 Riyal per Jamaah. Jadi itulah kemudian kita
bisa sisihkan 50 Miliar Rupiah untuk biaya 10.000 Jamaah ini. Sehingga masih
diperlukan anggaran sebesar Rp238.729.060.559,-. Yang ini nanti sumbernya dari
mana maka Rapat Kerja inilah yang kami harapkan bisa membahas dan
memutuskan akan diambilkan dari mana untuk menutupi sisa kebutuhan ini.
Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati, juga
para Pejabat dari BPKH,
Terkait dengan disribusi 10.000. Jadi kami menetapkan, mengusulkan bahwa
prinsipnya adalah didistribusikan berdasarkan proporsionalitas. Jadi karena masing-
masing Provinsi sudah memiliki kuotanya masing-masing untuk diketahui bahwa
penetapan kuota masing-masing Provinsi adalah dihitung dari jumlah populasi
mulsim di suatu daerah dimasingm-masing Provinsi dikali seperseribu. Jadi kuota itu
sepermil dari jumlah populasi muslim disatu daerah. Oleh karenanya masing-masing
Provinsi tentu kuotanya berbeda-beda dan dari situlah lalu kemudian 10.000 ini
didistribusikan berdasarkan pendekatan proporsional.
Yang kedua, kami menerapkan untuk penambahan 10.000 ini dari kuota yang
ada maka masing-masing Provinsi memprioritaskan 25% untuk Jamaah Lansia. Dan
Lansia ini akan ditentukan berdasarkan yang paling tua nanti urutannya. Ini usulan
kami. Mudah-mudahan bisa disepakati karena ini juga hakikatnya aspirasi Komisi
VIII juga. Jadi Lansia itu bukan yang paling lama. Yang paling dulu setoran awalnya
tapi yang paling tua usianya. Jadi katakanlah meskipun baru 2 tahun yang lalu
setoran awalnya tapi kalau usianya misalnya 95 tahun katakanlah dan itu yang
paling tua maka itu yang kita minta untuk diprioritaskan. Jadi 25% itu adalah untuk
Lansia, 25% lainnya itu untuk pendamping Lansia. Karena yang Lansia ini tentu
harus ada pendampingnya. Dan tentu Lansia maupun pendamping tentu yang sudah
memiliki nomor porsi. Artinya yang sudah mendaftar, yang sudah mengeluarkan
setoran awal, yang memiliki nomor porsi. Nah lalu 50% sisanya adalah sesuai
dengan nomor urut masa tunggu berikutnya. Jadi daftar tunggu berikutnya sesuai
dengan ketentuan yang ada. Itulah pola yang akan kami terapkan dalam
mengimplementasikan bagaimana distribusi dari 10.000 tambahan kuota ini.
Selanjutnya Bapak Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati. Kami
pun juga ingin meminta persetujuan terkait adanya perubahan alokasi anggaran
karena adanya pembengkakkan biaya untuk pengadaan akomodasi Madinah. Jadi
kita tahu ini juga dalam rangka memenuhi aspirasi Komisi VIII dan masyarakat
secara luas bahwa tahun ini kita ingin betul-betul memastikan seluruh Jamaah Haji
kita berada diwilayah Markaziah di Madinah. Dan untuk itu maka pola sewanya itu
harus diperbaiki yaitu sewa full musim. 1 musim penuh itu harus diperbanyak. Tahun
ini kita terapkan 75% dari total Jamaah itu akan mendiami hotel-hotel yang kita sewa
full musim. Ini dalam rangka untuk kepastian bahwa mereka betul-betul akan tinggal
diwilayah Markaziah dan ini juga mempermudah sistem penerbangan slot time
kedatangan dan keberangkatan Jamaah kita yang mendarat di Madinah dan pulang
dari Madinah. Sehingga yang blocking time itu hanya 25%. Implikasinya maka
biayanya memang sedikit membesar. Jadi pagu yang kita tetapkan kemarin untuk
Madinah sebesar 1200 Saudi Riyal per Jamaah itu ternyata realisasinya menjadi
1240 Saudi Riyal. Jadi ada penambahan per Jamaah 40 Riyal. 40 Riyal ini akan kita
ambilkan dari hasil efisiensi yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengadaan
akomodasi di Mekkah yang 120 Riyal itu. Jadi dari 120 Riyal efisiensi di Mekkah
akan kita ambil 40 Riyal untuk Madinah. Mudah-mudahan ini bisa disetujui oleh
Komisi VIII DPR RI.
Demikianlah yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan Rapat Kerja ini
dan tentu kami berharap mudah-mudahan tambahan 10.000 kuota Jamaah ini betul-
betul bisa kita realisasikan di tahun ini tidak di tahun yang akan datang datang.
Demikian.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUA RAPAT:
Wa’allaikumsalam.
Jadi artinya 10.000 itu tahun sekarang dan yang akan datang, dan
seterusnya. Memang idealnya paling tidak 250 ribulah. Ideal Inshaa Allah.
Selanjutnya kepada Pak Dr. Anggito sebagai Kepala BPKH.
Kami persilakan.
KEPALA BPKH (ANGGITO ABIMANYU):
Bismillahirahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI, para Anggota Komisi VIII DPR RI,
Bapak Menteri Agama, dan seluruh jajaran dari Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pak Dirjen dan para Direktur.
Bapak/Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
BPKH dalam hal penetapan dan pelaksanaan PPIH adalah bagian dari
Pemerintah. Dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kebijakan
dari Kementerian Agama.
BPKH telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama. Kami
bertemu langsung dengan Bapak Menteri, pada hari Rabu di Kantor Beliau dan
mendengarkan penjelasan dari Bapak Menteri langsung mengenai maksud dan
tujuan dari kebijakan untuk menambah kuota Jamaah Haji Reguler 10.000.
Dan terakhir kemarin sore kami sudah bertemu dengan Pak Dirjen PHU dan
juga jajarannya mendapatkan penjelasan dari rincian mengenai kebutuhan anggaran
terkait dengan tambahan 10.000 kuota Jamaah Haji.
Bapak/Ibu sekalian,
Sekali lagi kami mohon maaf. Kami sudah menyampaikan program kami,
target nilai manfaat di Tahun 2019 kepada Komisi VIII. Kami untuk tahun ini diminta
untuk menyediakan nilai manfaat sebesar 7 Triliun yang dimanfaatkan untuk indirect
cost dan Inshaa Allah kami akan berupaya keras untuk memenuhi target tersebut.
Termasuk diantaranya penyediaan 2 Miliar SAR untuk pembayaran penyediaan
pelayanan Haji di Arab Saudi. Disamping itu kami juga menyediakan nilai manfaat
dari Dana Abadi Umat sebesar Rp120.000.000.000,- untuk kegiatan manasik Haji di
KUA. Juga termasuk untuk merealokasikan anggaran virtual account yang waktu itu
diputuskan dan dipimpin oleh Pak Ace diruangan ini sebesar 500 Miliar. Jadi
anggaran virtual account kami sudah terpotong cukup banyak dan untuk memotong
lagi nampaknya tidak mungkin karena berarti akan mengurangi alokasi virtual
account dibandingkan dengan Tahun 2018.
Bapak/Ibu sekalian,
Kemampuan BPKH saat ini masih sangat terbatas dan karena nilai manfaat
yang dipergunakan adalah tahun berjalan. Masih terlalu dini sebetulnya untuk bisa
memproyeksikan berapa kemampuan atau berapa realisasi dari penerimaan nilai
manfaat Tahun berjalan yang akan dipakai untuk BPIH 2019.
Jadi kalau kami ditanya, apakah masih ada kemampuan untuk nilai manfaat
lebih? Tentu kami belum bisa menyampaikan pada hari ini karena masih 1 kuartal.
Dan kami tentu setiap waktu kami memonitor, memantau dan kami berupaya untuk
bisa mencapai syukur bisa melebihi target nilai manfaat yang dibebankan kepada
kami.
Bapak/Ibu sekalian,
Sesuai dengan paparan Bapak Menteri, kami sudah menyampaikan bahwa
kami Alhamdulillah bisa melakukan efisiensi untuk pengadaan Riyal yaitu jumlahnya
adalah 65 Miliar. Meskipun uang tersebut masih an audited Bapak-Bapak. Jadi
masih belum di audit oleh BPK. Jadi, namun demikian dari perhitungan kami ya
Alhamdulillah kita bisa melakukan efisiensi sebesar 65 Miliar.
Kepada Bapak Menteri kami menyampaikan bahwa yang seharusnya menjadi
sumber utama dalam keadaan dimana negara membutuhkan itu adalah APBN.
Karena menurut kami. Saya 12 tahun di Kementerian Keuangan. Jadi seharusnya
dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan negara, itu negara harus hadir dalam
pengurusan penyelenggaraan kenegaraan seperti ini. Maka saya menghargai Bapak
Menteri sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan. Tentu jawabannya
sampai saat ini belum didapat. Jadi namun demikian tentu kami mengharapkan
bahwa APBN itu menjadi tiang utama penyelenggara sumber dari BPIH tambahan
kuota 10.000 Jamaah Haji.
Disamping itu Bapak/Ibu sekalian,
Kami juga sudah menyampaikan dalam hal seperti ini maka penyelenggara
negara termasuk BUMN-BUMN itu bisa memberikan layanan tanpa mendapatkan
keuntungan. Contohnya Garuda. Jadi Garuda ataupun penerbangan atau pun
pelayanan-pelayanan BUMN itu harusnya mendukung penyelenggaraan ini tanpa
harus memungut margin. Sehingga ada efisiensi yang diperoleh dari … (suara tidak
jelas).
Kami juga sudah menyampaikan bahwa pada hari ini Alhamdulillah nilai tukar
kita juga sudah menguat. Jadi sebetulnya menurut perhitungan kami biaya indirect
cost tidak sebesar seperti pada waktu kita menghitung BPIH pada biaya indirect cost
sebesar seperti pada waktu kita menghitung BPIH pada masa-masa sebelumnya.
Jadi hal-hal seperti itu kami sudah sampaikan kepada Bapak Menteri. Jadi
pada prinsipnya kami mendukung. Namun demikian pada saat ini kemampuan
keuangan BPKH masih sangat terbatas Pak. Jadi ini mohon bisa dimaklumi. Namun
demikian kalau untuk perhitungan teknisnya kami bisa menyampaikan hal-hal yang
barangkali bisa menambah efisiensi. Kami juga bersedia Pak kalau kami harus
melakukan efisiensi pada anggaran kami sendiri Pak. Jadi kami bersedia untuk
mengurangi anggaran kami sendiri. Tapi bukan anggaran untuk optimalisasi. Karena
kami belum bisa memberikan komitmen. Tapi kami bisa menambah atau
mengurangi melakukan efisiensi anggaran kami sendiri yang Bapak-Bapak sudah
setujui pada waktu itu. Jadi kami bersedia. Karena ini adalah tugas mulia yang harus
kita sukseskan bersama-sama.
Saya kira demikian paparan kami. Dan terima kasih atas undangan kepada
BPKH untuk menghadiri rapat pada pagi hari ini.
Demikian.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUA RAPAT:
Wa’allaikumsalam Waramatullahi Wabarakaatuh.
Terima kasih Pak Anggito yang mewakili Badan Pelaksanaan BPKH, Pak
Menteri dan kita semua.
Tiba gilirannya adalah Anggota menyampaikan pandangan-pandangannya.
Kami persilakan.
Di meja Pimpinan sudah terdaftar, yang pertam adalah Pak Choirul Muna.
Kami persilakan.
F-NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA):
Terima kasih Pimpinan.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang terhormat,
Bapak Menteri beserta jajarannya, Bapak Kepala BPKH, dan semua yang hadir
ditempat ini.
Kami sangat apresiasi atas sesuatu yang mengejutkan, membanggakan,
menyenangkan sekaligus tantangan. Dimana Pemerintah Indonesia mendapatkan
tambahan kuota selama periodisasi kami sudah 2 kali mendapatkan tambahan kuota
yang tidak diberikan kepada negara-negara lain. Inilah sesuatu yang luar biasa yang
perlu kita apresiasi dan ktia syukuri. Tapi sekaligus merupakan suatu tantangan.
Pertama kali memang kalau kita lihat beban yang harus ditanggung itu tidak
sedikit. Pertama, persoalan yang berhubungan dengan masalah anggaran biaya
untuk Jamaah. Kalau kita lihat yang kemarin saja itu 35 Juta per Jamaah untuk
indirect costnya beserta dengan APBN-nya. Kalau 35 Juta per Jamaah dikalikan
10.000 berarti 350 Miliar yang harus kita adakan. Darimana tadi sudah dipaparkan
oleh Pak Menteri bahwa 1. Adalah efisiensi pengadaan SAR oleh BPKH 65 Miliar,
kemudian ditambah relokasi anggaran pengadaan akomodasi di Mekkah 50 Miliar.
Kalau namanya tadi Pak Dirjen non formal bicara ada suatu efisiensi lagi barangkali
20 Miliar. Kalau memang betul itu ada tambahan lagi. Kalau tidak salah Pak Anggito
waktu berkunjung ke rumah saya Beliau ini untuk melihat bantuan yang tak kunjung
hadir. Jadi ada bantuan BPKH, kemaslahatan umat. Itu ditempat kami ini sudah 2
kali dikunjungi Pak Anggito sudah serah terima secara simbolis tapi tak kunjung
hadir.
…………:
Sekarang sudah belum?
F-NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA):
Belum. Baru cerita. Jadi inilah anomaly namanya.
Pak Anggito mengatakan sekitar efisiensi itu 100 Miliar. Kami akan tahu yang
sesungguhnya kalau 100 Miliar itu darimana.
Kemudian, kalau namanya betul dari BPKH itu ada 100 Miliar ditambah
dengan akomodasi 150 Miliar. Berarti kita butuh hanya … Miliar. Nah kalau namanya
203 Miliar apa pun yang terjadi. Kalau namanya kita mau ambil BA BUN itu
prosesnya terlalu panjang. Tidak mungkin untuk nuntut ini karena waktunya tinggal 2
bulan. Tidak mungkin. APBN sampai sekarang inipun belum ada jawaban dari
Menteri Keuangan. Oleh karenanya hanya satu-satunya, bagaimana? Karena ini
adalah sesuatu yang emergency. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Kalau
namanya bisa disepakati adalah mengambil uang dari virtual account tadi. Karena
tidak ada lain. Dan itu adalah dari Jamaah untuk Jamaah, bukan untuk yang lain.
Perlu untuk kita ketahui bahwa hal itu kenapa ini bisa dilakukan? Karena sesuatu
yang emergency. Kita mau ambil Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tidak
memberikan jawaban untuk itu.
Nah oleh karenanya kami mohon untuk lebih berlapang dada lagi, bagaimana
supaya ini bisa mengambil virtual account lagi yang jumlahnya 1,2 Miliar ini bisa
dipakai …. 203 Miliar ini bisa mengambil lagi virtual account. Berarti virtual account
itu sekitar 1,2 Triliun. Berarti kalau namanya dikurangi itu 1 Triliun digunakan untuk
virtual account. Yang 200 itu adalah digunakan untuk menutup kebutuhan yang
indirect yang ada sekarang ini.
Saya yakin Komisi VIII semua akan menyetujui dengan hal ini karena ini
adalah kebijakan dari Komisi VIII. Persoalan masalah yang berhubungan dengan
BPKH ini.
Oleh karenanya saya mohon barangkali ini solusi yang terakhir karena
sampai detik ini pun dari Menteri Keuangan belum ada jawaban. Karena emergency
tidak ada lain yang bisa kita koreksi lagi yang kita gunakan. Efisiensi Tahun 2017
sudah dipakai, efisiensi 2018 sudah dipakai. Jadi sudah tidak ada peluang lain
kecuali itu.
Kemudian dalam hal akomodasi. Kalau ini memang sudah final ya memang
sudah tidak bisa lagi. Cuma barangkali nanti bisa ada efisiensi. Tapi kalau Garuda
itu saya pikir wong kita turunkan 20 Dollar saja sulitnya luar biasa. Apalagi mau
minta dia marginnya untuk diturunkan menjadi 3 saja tidak mau. Dia tetap mintanya
5. Tapi barangkali kalau namanya Pak Anggito ini karena Direkturnya ini adalah
muridnya Pak Anggito ya silakan saja barangkali ini bisa ada efisiensi lewat
muridnya.
Inilah yang bisa saya haturkan yang berhubungan dengan masalah efisiensi.
Tapi mohon maaf Pak Menteri, saya tetap akan bicara tentang keluhan Jamaah.
Selama ini yang berhubungan dengan bio metric Pak Menteri sangat luar biasa. Dari
Magelang saja ke Yogya itu yang pingsan sudah banyak. Karena apa? Yang
namanya umur 80-an tahun itu naik mobil 2 jam, disana nunggunya 5 jam. Itu
pingsan nunggunya 5 jam ini. Nah inilah yang hanya 42 kilo. Apalagi kalau namanya
seperti yang luar Jawa yang sangat jauh. Oleh karenanya masalah bio metric ini
sekarang ini berbeda Pak Menteri. Kalau kemarin itu bio metric sudah ada di
embarkasih baru bio metric. Sekarang ini sebelum di embarkasi sudah pakai bio
metric. Sehingga itu menambah biaya yang luar biasa oleh Jamaah. Perlu untuk
diketahui persoalan masalah biometric ini supaya ada efisiensi dari Jamaah.
Kelelahannya luar biasa karena nunggunya itu berjam-jam sampai 5 jam, 6 jam itu
tiap Jamaah. Perlu untuk dipertimbangkan kembali persoalan masalah bio metric.
Yang kedua Pak Menteri untuk PMA tentang sekarang ini maraknya ada dana
talangan dari DPP BPR untuk Jamaah Haji. Luar biasa di Jawa Tengah ada
talangan dari BPR. Oleh karenanya saya mohonkan untuk ditegaskan kembali.
Tidak boleh ada talangan karena ini akan menambah waiting list yang luar biasa.
Sekarang meledak luar biasa, kesana kemari dor to dor BPR untuk menawarkan 5
juta sudah bisa mendapatkan porsi. Nah inilah yang sekarang ini saya prihatin betul
ada yang demikian.
Yang ketiga, saya mohon untuk PMA di ubah dari 12 tahun anak itu
mendaftar. Mulai lahirlah sekarang ini diperbolehkan untuk. Karena di Sulawesi
Selatan sudah waiting listnya 41 tahun. Jadi lahir itu pun kalau namanya daftar Haji
itu sudah nanti punya cucu 2. Berangkatnya. Nah inilah yang perlu dipikirkan
kembali persoalan masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana sulitnya
Jamaah Haji untuk mendaftar tentang itu.
Terima kasih Pak Menteri.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUA RAPAT:
Wa’allaikumsalam.
Jadi Pak Muna, 203 Miliar itu dianggap cukup membantu untuk supaya bisa
dianggarkan oleh BPKH. Penegasan saja. Jadi 1,2 Triliun. Dari 1,2 Triliun.
F-NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA):
Aslinya itu 1,7. Kemudian kemarin dipotong 500, masih 1,2. Kalau dikurangi
200 lagi itu saya pikir cukup.
KETUA RAPAT:
Maksud saya penegasan saja.
Lanjut Pak Kyai Umam Wiranu.
Kami persilakan.
F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Saudara Pimpinan yang kami hormati beserta seluruh Anggota Komisi VIII,
Saudara Menteri Agama beserta seluruh jajarannya,
Saudara Ketua BPKH dan seluruh Anggota yang hadir.
Pertama-tama tentu saja atas nama pribadi ikut bergembira mendengar
penjelasan Menteri Agama tadi yang menyatakan siap untuk menjalankan tugas
tambahan memberangkatkan 10.000 Jamaah yang mendapatkan kuota tambaha
baru dari Kerajaan Saudi Arabia. Suatu yang saya kira sudah tepat karena tahun-
tahun sebelumnya juga sebenarnya sudah mendapatkan tambahan tetapi kesiapan
penyelenggaraan Haji belum dianggap siap.
Nah dari penjelasan Saudara Menteri tadi memang kita dapatkan untuk
beberapa kebutuhan yang harus segera diselesaikan untuk memberangkatkan
10.000 Jamaah ini, baik kebutuhan berupa biaya Jamaah. Mulai tentu saja dari tiket
pesawat, harian, seragam dan seterusnya, konsumsi, akomodasi dan lain-lain. Juga
kebutuhan akan bertambahnya petugas Haji.
Dari penjelasan kebutuhan petugas Haji tadi 10.000 Jamaah Haji itu
diasumsikan 25 kloter. 25 kloter berarti perlu petugas Haji. 5x25 menjadi 125. Saya
kira pendistribusiannya dari 125 itu 50. Kalau dilihat dari petugas dibagi 2 ada TPHI
dan TPIHI maka perkiraan saya Departeman Agama membutuhkan 50 orang.
Kemudian Departemen Kesehatan membutuhkan 75 orang. Kalau tidak salah hitung
saya. Karena 25 kloter x 2 untuk petugas TPHI dan TPIHI, kemudian 25x3 untuk
Kementerian Kesehatan. Itu artinya sebenarnya kebutuhan 6 Miliar koma sekian itu
ditanggung oleh 2 Kementerian, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.
Dan tadi sudah disampaikan bahwa itu sudah tertangani dan sudah tersedia
biayanya.
Nah kemudian komponen biaya Haji yang sekurang-kurangnya tadi
dibutuhkan, baik APBN maupun indirect cost itu 358 atau 352 Miliar. Tadi sudah
disampaikan oleh Saudara Kyai Haji Choirul Muna saya kira cukup bisa diterima
usulannya dan saya secara pribadi juga setuju karena kalau kita mengambil
anggaran APBNP itu tidak mungkin karena waktunya baru dimulai pembahasan di
bulan Oktober atau bulan September. Kalau dari BA BUN juga memerlukan waktu
yang cukup lama, karena paling tidak perlu proses hampir 2 bulan bahkan lebih saya
kira.
Nah karena itu memang kita perlu penjelasan dari Departemen Agama,
konteksnya Dirjen Haji ini. Berapa yang bisa diefisienkan dari Departemen Agama
yang diambil dari entah dari biaya yang mana. Kemudian dari BPKH juga harus ada
penjelasan secara rinci darimana diambil.
Nah tadi memang hitung-hitungan yang masih kasar. Ada 150 Miliar itu sudah
bisa diselesaikan di 2 institusi ini, Kemenag dan BPKH. Berarti kurang, dari 360
berarti sekitar kurang 210 atau … tadi. Nah dari sini saya kira yang pertama-tama
harus dikerjakan oleh Menteri Agama, 1. Regulasi yang dibutuhkan untuk sebagai
payung hukum dari dana yang mau dipakai. Saya kira itu sudah protab. Payung
hukum dari implementasi penambahan kuota 10.000 Jamaah. Kemudian payung
hukum juga dari biaya APBN atau indirect cost atau penjelasan lain atau dari sumber
lain. Sebab kita menghindari Panja. Jadi kita tidak perlu membikin Panja yang
memang waktunya juga tidak memungkinkan tetapi cukup mengacu pada satuan
hasil dari Panja sebelumnya. Itu dimasukan kedalamnya. Nah kemudian dikasih
KMA (Keputusan Menteri Agama). Itu sudah cukup. Dan Komisi VIII secara politik
saya kira akan mengambil jalan ini dalam kesimpulan nanti Pak Ketua itu. Sehingga
pekerjaan Departemen Agama menjadi lebih cepat untuk segera mempersiapkan
apa yang dibutuhkan 10.000 Jamaah yang akan diberangkatkan. Payung hukumnya.
Nah saya mempertegas saja apa yang disampaikan oleh Kyai Haji Choirul
Muna. Yang tadi menyampaikan bahwa memang mau tidak mau harus diambil dari
virtual account dana yang kekurangannya sekitar 210 tadi karena, pertama ini pasti
yang keberatan kan Pak Anggito. Tapi keberatan itu saya kira juga bisa kita jawab
bersama-sama. Pasal 3 Undang-Undang BPKH, pengelolaan keuangan Haji
bertujuan meningkatkan: a. kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji, b. rasionalitas
dan efisiensi penggunana BPIH, dan c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
Pasal 3 point a., itu saya kira sudah cukup untuk memaksa kita BPKH untuk
menyetujui virtual account dipakai untuk kekurangan dana untuk 10.000 dari Jamaah
yang mau kita berangkatkan. Karena ini adalah menurut ahli hukum Saudara senior
saya, ini Komandan PDIP hadir khusus untuk acara ini disini. Ketua Alumni UII. Ini
senior saya sejak saya Mahasiswa Yogya. Jadi kalau aksi Beliau ini ngompor-
ngomporin, Saudara Erwin Muslimin Singajuru. Ini perintah Undang-Undang, kata
Beliau. Karena memang situasinya sudah sangat mendesak dan Beliau tentu saja
sebagai partai yang istilahnya menjadi koalisi Pak Jokowi. Itu tidak ingin
penyelenggaraan Haji ini tidak berjalan dengan sukses. Karena Beliau tidak mau
bicara tapi hanya bisik-bisik ke saya. Walaupun partainya beda dan pilihan calon
Presidennya beda. Itu Pak Menteri dan Pak Kepala BPKH.
Intinya jadi mau tidak mau memang kita harus sama-sama berkorban demi
penyelenggaraan Ibadah Haji yang baik tahun ini. Karena ada banyak hal juga selain
hal ini yang kita juga harus antisipasi. Ini yang menyangkut yang kedua diluar soal
Pasal 3 Ayat a ini dalam Undang-Undang BPKH. Jadi kita meminta dengan sangat
agar kekurangannya diambil dari virtual account dengan sejumlah pertimbangan
seperti yang disampaikan oleh Saudara Kyai Haji Choirul Muna yang juga alumni