-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT KOMISI VI DPR RI
Tahun Sidang : 2019-2020 Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri BUMN
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juni 2020
Pukul : 14.24 WIB – 18.10 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Faisol Riza, S.S, Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat
Komisi VI DPR RI
Acara : Pembahasan terkait : 1. Pembayaran Hutang Pemerintah
kepada BUMN; 2. Penyertaan Modal Negara; dan 3. Dana Talangan.
Hadir
: PIMPINAN: 1. Faisol Riza, S.S (F-PKB) 2. Aria Bima (F-PDIP) 3.
Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP. (F-PG) 4. Mohamad Hekal, MBA
(F-Gerindra) 5. Martin Manurung, S.E., M.A. (F-Nasdem) ANGGOTA:
FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 6. Adisatrya Surya Sulisto 7. Gilang
Dhielafararez, S.H., LLM. 8. Darmadi Durianto 9. ST. Ananta Wahana,
S.H., M.H. 10. Sonny T. Danaparamita 11. Ir. Deddy Yevri Hanteru
Sitorus M.A. 12. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. 13. Sondang Tiar Debora
Tampubolon 14. dr. H. Mufti A. N. Anam
FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 15. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
-
2
Undangan
16. Drs. Mukhtarudin 17. Lamhot Sinaga 18. H. Singgih
Januratmoko, S.K.H., M.M. 19. Doni Akbar, S.E. 20. Bambang
Patijaya, S.E., M.M.
FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 21. Khilmi 22. Dr. Supratman
Andi Agtas, SH, MH 23. Andre Rosiade 24. Hendrik Lewerissa, S.H.,
LL.M.
FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM) 25. Drs. H. Nyat Kadir 26.
Zuristyo Firmadata, S.E., M.M 27. Hj. Percha Leanpuri, B. Bus.,
M.B.A.
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 28. Ir. H. M. Nasim
Khan 29. Tommy Kurniawan 30. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
31. Siti Mukaromah, S.Ag., M. AP
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 32. DR. Ir. E. Herman Khaeron,
M.Si. 33. Hj. Melani Leimena Suharli FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS) - FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 34. H.
Nasril Bahar, S.E. 35. Primus Yustisio, S.E. 36. Daeng Muhammad,
S.E., M.Si. 37. Eko Hendro Purnomo, S. Sos.
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 38. Elly Rachmat
Yasin
Menteri BUMN, Erick Thohir beserta jajaran.
-
3
Jalannya Rapat :
........ (suara rekaman tidak terdengar jelas dari awal) F-PG
(GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):
Ini silent operation namanya nih. Pimpinan. Itu di kamera
Pimpinan itu masih mute, masih mute di mute, kamera di
Pimpinan itu kalau kami melihat dari sini itu masih di mute.
... (suara rekaman tidak terdengar jelas)... (s.d menit ke 14)
F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.): Hallo-hallo masih belum
kedengeran. ..... (suara rekaman tidak jelas) Belum. Itu
kelihatannya mic-nya masih di mute loh. Mic-nya masih di mute, mic
di Pimpinan. Coba lihat di gambar deh, mic di Pimpinan masih mute.
Atau mungkin begini, Pimpinan itu mungkin pakai laptop saja atau
Ipad. Nah itu hilang, mute-nya hilang mute-nya hilang coba mas Abey
coba tolong ngomong mas Abey itu mute-nya hilang itu. Atau Pak
Martin ngomong itu mute-nya sudah hilang, tanda mute-nya sudah
hilang di Pimpinan tuh. F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Pak Gde
Sumarjaya Linggih apakah dengar suara kami? F-PG (GDE SUMARJAYA
LINGGIH, S.E., M.AP.): Halo, siap. F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Bapak Gde sudah terima suara saya? F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH,
S.E., M.AP.): Sudah Pak Andre. F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Nah,
suara saya terima tuh. F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):
Karena chemistry-nya sama sama Andre kali.
... (suara rekaman tidak terdengar jelas)...
-
4
Mungkin pakai ini biasa saja, bisa nggak apa pakai laptop biasa
mungkin, Pak Martin pakai laptop biasa saja mungkin. Di kami sama
sekali nggak kedengaran, kalau nggak bisa kedengaran sama sekali ya
sayup-sayup saja lah. Pak Martin masih mute coba Pak Martin tes
pakai biasa saja. F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.): Tes,
tes. F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.): Iya bagus. Abey
mute, unmute itu, Pak Abey unmute itu. Pak Aria Bima, oke. Coba
tes. F-PDIP (ARIA BIMA): Tes-tes. F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH,
S.E., M.AP.): Ya, sudah-sudah. F-PDIP (ARIA BIMA):
Tes. Iya ini ada sedikit gangguan teknologi, kita akan kembali.
F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.): Pak Menteri, tolong
unmute coba, dicoba tes. MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) : Pak Demer,
tes, tes, Pak Demer. F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.): Ok,
sudah. MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) : Ngomongnya begini-begini, Pak
Demer ya. F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.): Ya, abis
gimana.
-
5
F-PDIP (ARIA BIMA): Saya mau memberi kesempatan apakah saya
ngomong begini menggema? F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):
Bergema. F-PDIP (ARIA BIMA):
Bagusan ngomong begini? Hallo Pak Demer apakah dengan mic? Halo.
F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.): Iya dengar saya, yang
mana dengan yang mana Pak Bimo? F-PDIP (ARIA BIMA): Bagus yang ini
ya nggak pakai mic ini, ini nggak pakai mic. F-PG (GDE SUMARJAYA
LINGGIH, S.E., M.AP.): Iya nggak pakai mic. .......: Nggak usah
pakai mic Pak, nggak usah pakai mic. KETUA RAPAT (ARIA BIMA):
Saudara-saudara sekalian,
Rapat terskors dengan sendirinya karena faktor teknologi yang
ada, maka rapat segera akan kita mulai. Saya akan melanjutkan yang
menegaskan bahwa rapat ini adalah sesuatu tradisi yang biasa kita
lakukan Pak Menteri karena untuk penyertaan modal negara kita baru
pada periode saat ini kita memulai tradisi yang sama.
Yang pertama tadi bahwa kita ingin bahwa ada pendalaman untuk
memberikan satu dukungan politik terhadap penyertaan modal negara
yang biasanya ....(suara terputus-putus). disini bahwa penyertaan
modal negara selama ...(suara terputus-putus) belum memberikan
persetujuan itu yang pertama adalah penyertaan modal negara yang
diajukan oleh BUMN lewat Kementerian BUMN. Kemudian juga ada
penyertaan modal negara yang pernah juga diajukan oleh Pemerintah
atas Keputusan Kementerian Keuangan bersama Menteri BUMN.
Kemudian kita juga pernah membuat Panja Penyertaan Modal Negara
dimana Panja Penyertaan Modal negara ini adalah merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari akumulasi persoalan-persoalan yang oleh
mitra kerja
-
6
maupun Komisi VI dilihat perlunya penguatan kepada BUMN yang
mana penyertaan modal negara ini tidak hanya dilihat dari aspek
benefit korporasi. Tapi penyertaan modal negara ini perlu kita
berikan atas kesepakatan antara Pemerintah dalam hal ini Menteri
BUMN dan Komisi VI karena penyertaan modal negara itu mampu
memberikan dukungan fungsi BUMN ...(suara terputus-putus) tapi juga
agent development. Dalam pengertian penyertaan modal negara ini
mampu mengakselerasi pertumbuhan produk domestik bruto secara
nasional. Penyertaan modal negara ini mampu meningkatkan berbagai
dampak investasi terhadap sektor-sektor baik sektor di BUMN maupun
sektor private, penyertaan modal negara mampu ...(suara
terputus-putus) ekspor kita, penyertaan modal negara mampu menekan
impor kita dan tentunya meningkatkan konsumsi. Ini hal-hal yang
pernah dilakukan oleh Komisi VI di dalam panja-panja yang ada. Maka
untuk itu bahwa mengenai prioritas-prioritas BUMN yang memenuhi
prasyarat-prasyarat kami sampaikan dasar pemberian PMN, prasyarat
pemberian PMN kemudian tujuan pemberian PMN, dampak pemberian PMN
bahkan sampai eksesnya pun kita juga memberikan catatan-catatan.
Itu yang selalu kita lakukan pada saat Kementerian BUMN mengajukan
PMN maupun Pemerintah mengajukan PMN atau atas dasar kesepakatan
Rapat Kerja Komisi VI, kita pun bisa sama-sama membuat Panja PMN
untuk membahas satu persatu. Misalnya saja mengenai hasil 22 rapat
kami, Pak Menteri selama Covid ini. Komisi VI melakukan rapat
dengan BUMN-BUMN yang tentunya harus terlibat aktif sebagai kajian
negara terkait dengan dampak Covid, baik itu BUMN Transportasi,
baik itu BUMN Pangan, juga BUMN Energi, juga BUMN Keuangan dan
Perbankan juga mengenai BUMN hal yang terkait dengan
telekomunikasi. Itu kita melihat dampak-dampak dari keikutsertaan
atau tanggung jawab BUMN ini sangat mungkin kita antisipasi jangan
sampai BUMN ini mengalami suatu kerugian yang berdampak pada
...(suara terputus-putus) dari aspek korporasi.
Pada rapat hari ini kita akan membahas hal yang terkait dengan
pemberian dukungan kepada BUMN yang memiliki peran penting dalam
...(suara terputus-putus) untuk program pemulihan ekonomi yang mana
keputusan DPR atas ajuan Pemerintah memberikan stimulus kepada BUMN
terutama BUMN-BUMN yang menjalankan peran, tugas, dan yang terlibat
di dalam proyek-proyek strategis nasional pasca pandemi atau saat
pandemi Covid-19. Dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut
setidaknya ada tiga bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada
Pemerintah lewat Kementerian BUMN yaitu : yang pertama, percepatan
pembayaran utang pemerintah yang berasal dari hutang subsidi atau
kompensasi atas kebijakan terutama kepada BUMN strategis seperti :
halnya PT PLN, PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia. Yang kedua,
pemberian penyertaan modal negara kepada BUMN yang menjalankan
proyek strategis nasional dan kondisi keuangannya terdampak
Covid-19 seperti : PT Hutama Karya, PT Permodalan Madani, kemudian
PT Bahana, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Kemudian yang
ketiga, hal-hal yang terkait dengan BUMN yang menjalankan peran
tugas dan terlibat dalam proyek strategis nasional yaitu pemberian
dana talangan dalam bentuk investasi pemerintah yang harus
dikembalikan terutama kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas
karena Covid-19 seperti : PT Garuda Indonesia, PT KAI, PT Perum
Perumnas, PT Krakatau Steel, dan holding PTPN.
-
7
Program stimulus ini penting dalam memastikan kelangsungan
bisnis dan pelayanan BUMN kepada masyarakat luas untuk tetap dapat
berlangsung termasuk memastikan program-program untuk UMKM seperti
: Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra Mikro supaya itu bisa
berjalan dengan baik. Hal-hal inilah yang nantinya setelah rapat
dengan Kementerian BUMN karena Komisi VI selanjutnya adalah
mempunyai tugas untuk melakukan fungsi pengawasan, maka kita pun
juga akan membuat semacam kesepakatan-kesepakatan hal-hal apa saja
supaya penggunaan entah itu PMN atau dana talangan itu bisa
berjalan sesuai dengan dasar, tujuan, dan dampak yang terukur
sesuai dengan latar belakang persetujuan-persetujuan politik yang
ada di Komisi VI yang juga tentu itu ada di Komisi XI dan Panitia
Anggaran.
Kami sudah minta diundang oleh Pimpinan DPR yang berkaitan
dengan ekonomi dan keuangan bahwa antara Komisi VI antara Komisi XI
dan Panitia Anggaran, kita saling mendapatkan tugas masing-masing
dan Komisi VI akan mendapatkan tugas lebih pada aspek pengawasan
pada saat PMN pernyataan modal negara atau dana talangan itu
diberikan. Kemudian memberikan catatan-catatan persetujuan layak
tidaknya dan prasyarat-prasyarat hal-hal yang terkait dengan
pemberian penyertaan modal negara.
Demikian pengantar kami dari Komisi VI. Selanjutnya kami akan
mempersilakan kepada yang terhormat Menteri BUMN atau nanti juga
Pak Wamen untuk menyampaikan paparannya hal-hal yang terkait dengan
rapat hari ini, baik itu menyangkut masalah pembayaran hutang
pemerintah kepada beberapa BUMN, juga mengenai masalah penyertaan
modal negara dan juga mengenai dana talangan. Ini hal yang kami
sampaikan sebagai pengantar.
Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan
paparannya, waktu dan tempat kami persilakan.
MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) : Assalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo buddhaya,
Salam kebajikan, Yang terhormat Pimpinan Komisi VI yang hadir hari
ini Pak Aria Bima dan tentu Pak Martin Manurung dan juga Pak Faisol
Riza dan tentu para Anggota Dewan yang terhormat yang hadir hari
ini,
Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk kami
memaparkan.
Pertama-tama saya bila diizinkan pada saat yang baik ini ingin
juga memberikan informasi mengenai hasil daripada restrukturisasi
BUMN dan juga klasterisasi BUMN. Memang sebelumnya para Anggota
Dewan yang terhormat khususnya Komisi VI pernah juga menanyakan.
Dan tentu pada saat yang baik ini juga kami akan menjelaskan
mengenai pencairan hutang Pemerintah, PMN, dan dana talangan.
-
8
Seperti yang bisa saya sampaikan alhamdulillah Presiden telah
menerbitkan Keputusan Presiden Keppres Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN dimana tentu
Keppres ini hanya sebatas kita bisa menggabungkan atau melikuidasi
tetapi bukan berarti menjual asetnya, tapi ini payungnya seperti
itu. Lalu ini juga tentu bagian kita menyehatkan BUMN dan tentu
memperbaiki kondisi internal dan yang akhirnya meningkatkan kinerja
yang kita harapkan. Dan tentu pada saat ini khususnya untuk situasi
Covid-19 tentu saat yang tepat kita tahu 90% dari pada dunia usaha
akan terkoreksi, hanya 10 saja yang pada saat ini mungkin bisa
sustain yaitu di mana di industri kesehatan, industri makanan,
industri teknologi seperti : Telco dan lain-lainnya, tetapi yang
lain 90% terkoreksi. Dan tentu pada di restrukturisasi ini juga
kita melakukan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan dan juga
tentu tempat diskusinya bersama dengan menteri-Menteri terkait yang
ada hubungannya.
Sebagai informasi alhamdulillah dari 142 BUMN sekarang ini, kita
bisa mengkategorikan yang namanya BUMN tinggal 107. Jadi jumlahnya
sudah turun signifikan dan tentu ini juga akan kita turunkan terus
kalau bisa ya sampai ke angka 80 atau 70 ke depannya tapi ini tentu
tahap 1 sudah tapi berikutnya yang kita coba lakukan. Dan tentu ini
juga klasterisasi yang alhamdulillah kita sudah turunkan yang
jumlahnya tadinya 27 sekarang jumlahnya 12. Jadi masing-masing
Wamen memegang 6 klaster. Klaster ini juga dibentuk berdasarkan
tadi yang dinamakan value chains, supply chains, atau juga
bagaimana bisa mensinergikan core bisnis yang ada.
Kalau kita lihat disini seperti Wamen 1 yaitu Pak Budi dimana
disini ada yang namanya klaster industri Migas dan energi dan juga
klaster industri Minerba, ini menjadi satu istilahnya koordinasi
yang berkesinambungan. Lalu juga ada yang namanya klaster pupuk dan
pangan dan ini juga saya memindahkan sebuah klaster dari Pak Wamen
2 yaitu perkebunan dan kehutanan jadi pindah tempat tetapi kenapa
kita lakukan ini karena memang perkebunan, kehutanan, pupuk dan
pangan ini bisa menjadi sebuah sinergi yang sangat kuat. Lalu ada
juga farmasi dan kesehatan, ini juga saya memindahkan yang tadinya
rumah sakit dibawah Wamen 2 dipindahkan ke Wamen 1 karena memang
farmasi dan hospital atau rumah sakit harus bisa dijadikan satu dan
bersinergi tidak berdiri sendiri-sendiri. Dimana kita ketahui pada
saat ini seperti yang ada memang kan kenapa kita lebih mahal dalam
arti menangani kesehatan karena memang 90% dari pada alat
kesehatannya obat-obatnya impor. Nah yang ini yang kita coba
lakukan klasterisasi farmasi dan kesehatan ini bisa bersinergi.
Bahkan khususnya di farmasi kita sudah me-remapping contohnya
seperti : Biofarma. Biofarma itu fokus kepada obat-obatan yang
berbasis bio seperti : stem cell dan lain-lain. Untuk Indofarma
sendiri akan berbasis kepada yang namanya herbal dan Kimia Farma
akan berbasis kepada tentu obat-obatan kimia. Nah ini keberpihakan
dan fokusnya sudah mulai terbentuk sedemikian detail.
Lalu yang terakhir tentu klaster Industri Pertahanan, Manufaktur
dan industri lainnya, ini digabungkan menjadi satu klaster. Di
Wakil Menteri 2 tetap ada Jasa Keuangan, ada Jasa Asuransi dan Dana
Pensiun, yang berpindah yaitu Telkom dan Media karena suka tidak
suka yang namanya perbankan asuransi sangat erat hubungannya
sekarang dengan digitalisasi dan database-nya ini bisa disiarin
disana. Contoh saja kedepan bagaimana pelan-pelan kita juga bisa
membantu Pemerintah dalam penerapan bantuan-
-
9
bantuan yang berupa cash basis. Jadi ini kan karena datanya
sudah jadi satu payung yang namanya Telko dan Himbara. Lalu ada
juga di sini klaster pembangunan infrastruktur dimana industri
semen akan gabung ke sini. Yang tadinya semen dan tentu Karya itu
terpisah, sekarang bisa disinergikan karena yang namanya Karya suka
tidak suka ya butuh semen gitu. Dan tentu klaster yang namanya
pariwisata, logistik dan lainnya. Lalu klaster sarana dan prasarana
dan yang ada hubungan dengan perhubungan. Nah alhamdulillah ini
sudah jadi, sekarang kita sedang coba merapikan secara internal di
Kementerian BUMN. Hari ini kita sudah melantik berapa Asdep Eselon
2 kami untuk mulai merapikan upaya implementasi secara konkretnya
bisa berjalan.
Dan mungkin sebagai catatan saja kenapa? revenue lebih besar, ya
memang nggak bisa seimbang seperti contoh misalnya, kalau kita
bicara revenue pasti Pak Budi lebih besar daripada Tiko karena
memang yang Migas Minerba itu jauh lebih besar. Lalu kalau yang
namanya FDA agak mirip, tetapi kalau dividen pada saat ini lebih
besar Pak Tiko karena ada Himbara dan Telko tapi bukan tidak
mungkin nanti ada penyeimbangan juga dari dividen dari divisi yang
ada di Pak Budi.
Dan sebagai catatan ini tambahan saja di klaster industri energi
dan gas ini tentu seperti kita ketahui ada yang namanya Pertamina,
PLN, PGN, dan lain-lain. Di klaster industri Mineral Batubara itu
ada yang namanya Inalum dan lain-lain termasuk Krakatau Steel masuk
kesini. Lalu klaster perkebunan dan kehutanan itu PTPN, Perum
Perhutani, Inhutani, semua masuk kedalam 1 klaster ini. Lalu pupuk
dan pangan ini menjadi satu disini ada yang namanya Bulog, RNI,
Berdikari, Sang Hyang Seri, Pupuk, Perikanan, Perinus, Perindo ini
menjadi satu karena ini yang menjadi sebuah kesinambungan. Lalu
klaster industri farmasi ada yang namanya Bio Farma, Kimia Farma,
lalu Petra Medika yang holding rumah sakit ini masuk ke sini. Lalu
juga klaster industri pertahanan yang tentu kita ketahui
nama-namanya. Untuk klaster Jasa Keuangan tetap ada yang namanya
Bank-bank di sini ada yang namanya PNM, ada yang namanya Danareksa
dan lain-lain, Pegadaian masuk kesini. Lalu asuransi dana pensiun
ini ada yang namanya Jiwasraya, Asabri, Taspen, Jasindo, Jasa
Raharja, Askrindo, Jamkrindo, ini menjadi sebuah klaster. Lalu
Telekomunikasi Media ada Telkom, ada Antara, ada juga PSN, tidak
ada TVRI sebagai catatan karena kadang-kadang suka banyak yang
nanya seakan-akan TVRI itu BUMN padahal bukan, nah jadi tidak ada
TVRI disini. Lalu juga ada klaster pembangunan infrastruktur di
sini selain Karya-karya juga masuk yang namanya Semen Gresik, Semen
Baturaja, Semen Tonasa dan lain-lainnya. Untuk Parawisata disini
masuk ITDC, Hotel Indonesia, Taman Wisata Candi dan lain-lainnya.
Lalu untuk klaster sarana prasarana disini tentu adanya Pelindo,
ada Angkasa Pura, Kereta Api, Garuda Indonesia, Damri dan
lain-lainnya.
Itu sebagai laporan singkat untuk update yang sudah kita
kerjakan, seperti yang kita sudah rapatkan beberapa bulan yang lalu
rapat -rapat berikutnya untuk lebih detail, banyak. Lalu untuk tadi
detail daripada pencairan hutang, PMN, dan dana talangan disini
bisa kita jabarkan bahwa dari total dana Rp143 triliun, 75% adalah
pencairan hutang Pemerintah yang memang kita ketahui itu sejak
tahun 2017. Jadi memang sudah cukup lama, lalu dana talangan 14%,
PMN 11%. Adapun sebagai catatan namanya pencairan hutang Pemerintah
tidak lain ya karena memang tadi yang disampaikan kebutuhan
daripada penugasan sudah sangat signifikan selama
-
10
ini dan juga tentu PSO-PSO yang sudah berjalan. Dan tentu
sebagai catatan juga dana talangan adalah dana pinjaman yang harus
diberikan ke Pemerintah beserta bunga ini yang menjadi
kesepakatannya.
Untuk pencairan hutang Pemerintah ke BUMN ini ada detailnya
yaitu ada PLN Rp48 triliun lebih, lalu ada BUMN Karya Rp12 triliun
lebih, lalu ada Kereta Api Rp300 miliar, Kimia Farma Rp1 triliun,
lalu Bulog ada lima ratus enam puluh, Pertamina empat puluh, Pupuk
Rp6 triliun. Pencairan hutang Pemerintah diberikan kepada BUMN yang
memiliki tanggung jawab PSO yang sudah tadi dipertanyakan. Lalu
juga pencarian hutang ini memang sudah sejak tahun 2017. Juga kalau
kita lihat khususnya untuk PLN, Pertamina, dan Pupuk nah memang ini
yang tidak lain merupakan subsidi yang sebelumnya yang sudah jatuh
tempo yang selama ini masih belum terbayarkan.
Untuk BUMN Karya, piutangnya ini sebenarnya LMAN yaitu
pembebasan lahan yang jalan tolnya sudah jadi. Jadi bukan
istilahnya dana Pemerintah dimasukkan kepada karya baru dipakai.
Ini sebenarnya jalan tol yang sudah jadi, sudah jalan sudah dipakai
tapi LMAN-nya belum cair, nah ini. Jadi memang kalau dibilang juga
ini hutang-hutang yang sudah tahunan, nah ini yang saya rasa karena
kondisi Karya perlu sangat dibantu pada pencairan ini.
Lalu untuk Kimia Farma kita tahu sebenarnya kan ini dari BPJS
lah dan pada saat ini tentu bagaimana Kimia Farma juga banyak
memproduksi obat-obat yang dibutuhkan untuk Covid. Nah ini memang
mau tidak mau cashflow-nya kalau tidak dibayarkan dari BPJS Kimia
Farma sangat berat apalagi ada tadi penugasan-penugasan baru untuk
supaya obat-obat ini tetap terproduksi. Nah ini sudah sampai 18
bulan kurang lebih termasuk di Bulog dan Kereta Api.
Saya akan coba jelaskan lebih detail tentu khususnya kepada yang
PMN dimana PMN ini ada 4 yaitu : HK (Hutama Karya) Rp7,5 triliun,
lalu ada PNM (Permodalan Nasional Madani) satu setengah, Bahana itu
Rp6 triliun, dan ITDC setengah triliun atau Rp500 miliar. Seperti
kita ketahui khususnya buat HK ini memang bagian penyelesaian dari
pada jalan Tol Trans Sumatera yang memang bagian dari keberpihakan
kita, pertumbuhan ekonomi juga harus terjadi di Sumatera tidak
hanya di Jawa. Dan sebagai catatan program proyek padat karya
sendiri yang kondisi hari ini kita ketahui barangkali tenaga kerja
di ...(suara terputus-putus) juga berlangsung di HK, ini menjadi
hal yang sangat penting. Tetapi tentu Anggota Dewan yang terhormat
kita juga tidak hanya ujug-ujug istilahnya meminta PMN tapi kita
bersama-sama mencari juga solusi lain karena kita tahu beban
daripada Menteri Keuangan atau Pemerintah cukup berat. Nah
alhamdulillah kita juga mendapat kepercayaan bisa menerbitkan
Global Bond sebesar Rp600 juta untuk 10 tahun. Jadi yang namanya
proyek jangka panjang dibiayai oleh tadi hutang jangka panjang, ini
yang kita coba lakukan mismatch yang selama ini. Dan alhamdulillah
kepercayaan dunia internasional kami terbukti khususnya seperti :
HK itu dananya sangat kompetitif bahkan dibandingkan daripada
Hutang Pemerintah pada luar negeri, ini khususnya buat HK.
Lalu untuk PNM. Kita bisa tahu bahwa Permodalan Nasional Madani
ini programnya yaitu Mekaar dan Umi. Disitu bagaimana lebih fokus
kepada ibu-ibu wanita pinjaman Rp10 jutaan tanpa agunan dan suka
tidak suka pada saat Covid-19 ini tentu UKM sangat terkena dan juga
secara Ultra Mikro yang
-
11
lebih kecil lagi sangat terkena. Nah karena itu memang ini
sebenarnya dari awal bukan menjadi prioritas kami di BUMN awalnya
tetapi karena Covid dan ada program jadi stimulus yang dilakukan
Pemerintah makanya ini akhirnya kita harus menyelamatkan 6,6 juta
nasabah yang ada di situ. Karena itu lah dengan kelonggaran dari
pada beban bunga dan pokok, makanya ini perlu adanya dana tambahan
untuk memperkuat daripada Permodalan Nasional Madani yang saya rasa
hal ini sangat penting dan kita juga mengharapkan sehingga para
Ultra Mikro ini sendiri bisa tetap sustain atau bisa berjalan
dengan baik.
Untuk Bahana tentu ini juga masuk ke program stimulus Pemerintah
dimana ini merupakan penjaminan kredit kepada UMKM dan KUR. Dan
kita tahu pada saat ini sama seperti yang dihadapi oleh teman-teman
yang ada tadi di PNM, nah UMKM dan KUR ini juga menjadi program
penting dari Pemerintah yang harus dijaga yang harus-harus
...(suara terputus-putus). Nah, oleh karena itu Pemerintah akan
melihat perlunya perkuatan di Jamkrindo dan Askrindo supaya tadi
ketersediaan kredit bagi sektor usaha kecil ini bisa tetap jalan.
Dan tentu kita mengharapkan juga dengan ada bantuan-bantuan ini PHK
bisa dikurangi karena ini yang sudah kita rasakan dimana-mana.
ITDC sendiri ini masuk ke program proyek strategis nasional dan
tentu kami sama seperti HK, kami tidak berdiam diri misalnya hanya
menyulitkan Pemerintah tetapi alhamdulillah kita juga mendapat
kepercayaan yang luar biasa daripada Asian Infrastructure
Investment Bank yaitu pinjaman kurang lebih dua ratus empat puluh
delapan juta untuk masa tenor 35 tahun. Nah ini juga seperti
Karya-karya bagaimana di Mandalika ini semuanya sebenarnya
infrastruktur dulu yang dibangun dan tentu kita harapkan, kita
harapkan dengan adanya juga program proyek strategis ini,
pemerataan ekonomi di luar Jawa yang khususnya pada saat ini di NTB
seperti ...(suara terputus-putus) bisa tetap berjalan dengan baik
dan ini kita harapkan juga bisa mendongkrak dari pada aktivitas
ekonomi yang ada tidak hanya di Jawa tetapi di daerah-daerah yang
sudah disampaikan sebelumnya.
Untuk dana talangan, dana talangan ada 5 perusahaan yaitu :
Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, Kereta Api Rp3,5 triliun,
Perumnas Rp650 miliar, Krakatau Steel Rp3 triliun dan Perkebunan
Nusantara. Dan khususnya untuk Garuda, kita tahu Garuda ini adalah
flight carrier daripada Indonesia dimana alhamdulillah kemarin kita
sudah ada rapat dengan para Menteri terkait Menteri Perhubungan
ada, Menteri Keuangan ada, nanti yang namanya Angkasa Pura itu akan
kita gabungkan menjadi satu disana digabungkan juga dengan tadi
logistik-logistik udara yang ada keterkaitan. Nah ini bagian dari
efisiensi yang terjadi seperti yang kita lihat banyaknya di
Negara-negara Timur Tengah seperti : Emirates atau juga Qatar yang
sudah mensinergikan daripada logistik udara dan juga service
daripada airport-airport-nya. Tentu juga khususnya Garuda ini kami
tidak hanya mendapatkan talangan tetapi kami juga melakukan
negosiasi total kepada pada lessor bahkan kemarin alhamdulillah
mendapat dukungan luar biasa dari KPK untuk khususnya beberapa
deal-deal yang ada fraud, indikasi fraud yang sudah terbukti itu
kita akan dengan segala upaya ya kita tidak mau bayar lah karena
ini indikasi fraud gitu. Nah hal-hal ini kita lakukan
berkesinambungan tapi memang seperti yang kita bisa lihat, industri
penerbangan ini 95% kondisinya ya drop penumpangnya, ini yang
realita kita lakukan dan tentu apapun
-
12
setelah pasca Covid ya Garuda harus kembali lagi beroperasi juga
memastikan juga bagaimana tadi service daripada parawisata kita
harus bangkit serta bertahan.
Kereta api sebenarnya dana talangan ini kepada proyek LRT
Jabodetabek. Nah karena ini memang menjadi juga masuk kepada proyek
strategis nasional dan memang ini sudah sebenarnya sudah diajukan
cukup lama waktu itu dimana sebenarnya dalam payung kesepakatan
waktu itu bila ada cost yang over run sebenarnya Pemerintah harus
masuk. Nah tetapi di sini kemarin hasil daripada negosiasi akhirnya
disepakati dana talangan terlebih dahulu yang menjadi cashflow
daripada LRT Jabotabek ini.
Lalu untuk Perumnas. Perumnas ini sebenarnya lebih banyak untuk
menjaga likuiditas perusahaan karena kita tahu rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah ini sangat terdampak pada saat
ini. Dan mungkin kita tidak mau program KPR yang ada di Himbara pun
kalau Perumnas ini tidak sehat akan menjadi interlock, jadi memang
akhirnya Himbara tidak mau mengeluarkan di Perumnas tidak ada
sedangkan perumahan rakyat murah ini tentu programnya harus jalan.
Ini yang memang kenapa kemarin hasil kesepakatan dengan Menteri
Keuangan akhirnya Perumnas ini dilakukan dana talangan.
Tentu PTPN juga dalam kondisi yang berat karena itu dengan
segala hormat kita melakukan efisiensi besar-besaran di PTPN.
Kemarin banyak sekali bagaimana PTPN 1 sampai 14 jumlah direksinya
harus kita pangkas yang bukan holding akhirnya hanya satu, satu,
satu. Nah, karena memang kalau kita lihat PTPN holding ini punya
total hutang hampir Rp44 triliun, Rp48 triliun. Nah ini mungkin
akan saya sampaikan lebih detail khususnya untuk PTPN untuk program
kelanjutan, karena itu memang di lain pihak kita juga tidak mau
memberhentikan program inti plasma di tebu rakyat dan tentu
perkebunan lainnya yang memang sarat padat karya. Nah ini lah
kenapa kemarin apalagi kita tahu sekarang bahan pokok sendiri yang
didistribusikan dari PTPN itu khususnya gula sampai 800.000. Nah
ini yang kita juga jaga supaya jangan harga bahan pokok ini anjlok.
Tetapi apa yang kita bisa presentasikan kedepan khususnya untuk
klaster dari pada perkebunan ini bagaimana PTPN dan Perhutani itu
nantinya dengan punya 130.000 hektar lahan pertebuan ya, kalau per
hektarnya itu ditambah juga plasma rakyat 140.000 kurang lebih
270.000. Kalau masing-masing hektar itu bisa produksi 7 ton berarti
bukan tidak mungkin PTPN ini menjadi backbone tulang punggung
kedepan kita bisa swasembada gula, yang sekarang ini selalu menjadi
isu impor-impor terus, nah ini yang kita coba lakukan. Memang
kebutuhan tiga setengah juta itu yang untuk gula konsumsi bisa tapi
kalau gula industri saya rasa sampai kapanpun impor itu harus
dijalankan. Nah tetapi yang konsumsi ini PTPN harus menjadi bersama
Perhutani ya kita sinergikan supaya juga swasembada ke depan bisa
dilakukan. Nah karena itu memang mau tidak mau kemarin kita PTPN,
kita mendapat dana talangan untuk menjaga tadi supaya cash flow-nya
tetap baik tapi nanti ada program restrukturisasi besar sendiri di
PTPN seperti : Krakatau Steel.
Krakatau Steel sudah berjalan alhamdulillah dimana untuk
Krakatau Steel sebenarnya kita sudah melakukan program
restrukturisasi hutang yang terbesar selama sejarah BUMN itu
...(suara terputus-putus) miliar dan sebenarnya hasilnya kemarin
Krakatau Steel ada di Januari, Februari, Maret, ketika Capex-nya
kita cut hampir 50% dan itu terbukti mereka bisa
-
13
mengeluarkan Ebitda operating positif sebesar Rp1 triliun. Cuma
ini kembali bukan alasan lagi, mohon maaf karena memang Covid ini
mau tidak mau kita juga melihat dengan adanya efek domino terhadap
industri sektor lain, permintaan baja juga menurun, ini kita
melihat juga di Bulan April, Mei sudah mulai terkena lagi Krakatau
Steel-nya. Padahal setelah ...(suara terputus-putus) Capex itu dan
lain-lain sudah profit. Nah ini yang tadi saya bilang di awal suka
tidak suka 90% daripada industri dengan ada Covid-19 ini terganggu,
hanya 10% yang cukup bisa bertahan yaitu Telko, Farmasi Kesehatan,
dan tentu makanan, yang lainnya terus terang sangat berat.
Kebetulan yang saya bisa sampaikan nanti sebelum tanya jawab
para Anggota Dewan terhormat dan terima kasih juga Pimpinan DPR
hadir hari ini Pak Rachmat Gobel bahwa program PEN yang Pemerintah
lakukan memang kepada BUMN itu sangat signifikan. Tetapi sebagai
catatan terpenting bahwa 75% ini benar-benar adalah hutang yang
sudah jatuh tempo dari 2017 dan ini kepada perusahaan-perusahaan
BUMN yang sangat berhubungan kepada PSO kepada rakyatnya. Dan juga
tentu dana talangan ini merupakan seperti pinjaman umumnya dimana
harus dikembalikan. Jadi bukan sesuatu yang ya plus bunga juga
mintanya. kalau bisa sih bunganya 1% cuma ada bunga ya jadi memang
ya memang ini realita yang harus dihadapi.
Dan sebagai catatan juga Anggota Dewan yang terhormat, Pimpinan
yang hadir bahwa memang kalau kita lihat dari pada cash flow BUMN
sendiri ya itu penurunan Rp100 triliun tahun ini dan ini pertama
kali kita sebagai Kementerian BUMN punya yang namanya cash flow
yang selama ini nggak ada dan alhamdulillah ini kebetulan ada
Deputi Keuangan yang terus membantu, disinilah kita bisa mulai
memainkan signifikan bagaimana memproyeksi seperti tadi dari
lembaga-lembaga internasional pun masih percaya seperti ITDC bisa
mendapat pinjaman 35 tahun. Jadi ini salah satunya kenapa kedepan
juga Karya-karya kita mau pindahkan hutang jangka pendek ke hutang
jangka panjang dan alhamdulillah dunia internasional percaya
kemarin Inalum ya Pak Budi ya menerbitkan bond sebesar USD 2,5
miliar dimana ini sebagian besar untuk me-refinancing debt yang
dulu dengan bunga yang lebih murah. Nah ini di kesempatan yang kita
coba lakukan dan ini masih berjalan terus yang kita coba supaya
hutang-hutang atau proyek jangka panjang jadi di switch ke pinjaman
jangka panjang tadi bukan pinjaman jangka pendek seperti hari ini
karena kita juga mengantisipasi.
Saya mohon maaf sebelumnya waktu itu di depan para Pimpinan dan
Anggota Komisi VI, kita sepertinya sangat optimis waktu itu bahwa
kita dengan segala efisiensi kita bisa meningkatkan dividen tapi
karena 90% sekarang ini terganggu ya mohon maaf kalau di 2021 saya
juga sudah lapor ke Menteri Keuangan, dividen kami yang kita
berikan tahun ini bukan tidak mungkin tahun depan itu seperempat ya
karena memang bukannya apa-apa. Contoh saja di Angkasa Pura
walaupun mereka untung tetapi pada saat ini kan keuntungan itu
dipakai untuk menjaga cash flow daripada membayar pegawai. Atau
misalnya Kereta Api yang ...(suara terputus-putus) dua setengah
triliun hari ini ...(suara terputus-putus) penurunan income. Nah
mau tidak mau ya kita harus menjaga supaya sustain dari Kereta Api
ya keuntungannya tidak di dividen kan ya harus menjaga cash flow
ini sampai tahun depan. Nah hal-hal ini bukan pilihan tapi
keharusan supaya tadi yang kita tahu BUMN ini merupakan sepertiga
dari pada kekuatan ekonomi nasional karena itu kita ingin
memastikan kepercayaan dunia luar ataupun
-
14
masyarakat kepada BUMN harus tetap bisa tertinggi. Dan di lain
pihak mohon izin kepada para Pimpinan dan Anggota Dewan tetap
program daripada restrukturisasi daripada BUMN akan terus berjalan.
Alhamdulillah klasternya dari 27 sudah tinggal 12, melakukan value
chains, jumlah BUMN sendiri sudah turun dari 142 menjadi 107 dan
kita coba kejar lagi di tahun ini kalau bisa diangka 90 sampai 80
bahkan kalau bisa 70 untuk beberapa tahun kedepan.
Itu saya rasa mungkin pada kesempatan ini juga saya meminta
kalau
dari Pak Wamen 1 ada tambahan khususnya, ada Pak Wamen? Pak
Wamen Tiko, silakan. WAMEN II (KARTIKA WIRJOATMODJO) : Kami hanya
ingin menambahkan sedikit Pak ini kalau kita ...(suara mendengung,
terputus-putus) BUMN kita ...(suara mendengung, terputus-putus)ini
ada Angkasa Pura I, II, Jasa Marga, PP ...(suara mendengung,
terputus-putus)restrukturisasi dilakukan karena memang cash
flow-nya drop-nya itu antara 70 sampai 90%. Jadi ...(suara
mendengung, terputus-putus) Jadi sebagai informasi saja kalau kita
...(suara mendengung, terputus-putus). MENTERI BUMN (ERICK THOHIR)
:
Dari kami sekian Pak Pimpinan. Mungkin kalau bisa ada pertanyaan
lebih dalam, silakan.
F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):
Mas Abey speaker-nya masih di off itu, masih di mute. KETUA
RAPAT:
Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyampaikan
paparan
terkait dengan tiga bentuk dukungan Pemerintah kepada BUMN yang
merupakan realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.
Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Rachmat Gobel yang telah
juga ikut memberikan persetujuan adanya rapat pada siang hari ini
dengan mitra kerja Komisi VI Menteri BUMN. Rapat ini kita usulkan
untuk diadakan rapat pada masa reses karena memang melihat schedule
pada saat pasca reses nanti yang demikian padat dan tentunya
pentingnya menindaklanjuti dari beberapa hal yang terkait dengan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dituangkan pemerintah dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dimana di dalam Program
Pemulihan Ekonomi Nasional itu jelas sekali disitu bahwa salah satu
hal yang terkait supaya pertumbuhan ekonomi yang saat ini
diperkirakan negatif itu tetap bisa kita melakukan semaksimal
mungkin untuk bisa tumbuh dengan baik atau dengan hal yang positif
dimana, yang mana di dalam scheme Pemulihan Ekonomi Nasional itu
dijalankan empat skema kepada kepada BUMN yaitu Penyertaan Modal
Negara, penempatan dana investasi Pemerintah dan Penjaminan. Maka
kita meminta kepada Pimpinan
-
15
DPR untuk kita bisa mengadakan Rapat Kementerian kepada dengan
mitra kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN. Dan tadi sudah
dijelaskan dan disampaikan oleh Menteri BUMN beberapa hal yang
terkait 3 bentuk dukungan Pemerintah kepada BUMN yaitu percepatan
pembayaran utang, kemudian pernyataan modal negara, dan pemberian
dana talangan dalam bentuk investasi tadi yang penegasan Pak
Menteri yang harus dikembalikan kan gitu kan.
Kalau ada Pak Wakil Ketua DPR tentunya kami memberi kesempatan
apakah ada sesuatu yang akan disampaikan Pak? cukup ya. Demikian
paparan dari Pak Menteri BUMN.
Kami selanjutnya persilahkan kepada kawan-kawan untuk
menyampaikan pendalaman masih sesuai dengan protokol Covid-19 rapat
DPR di mana kita akan minta kepada salah satu juru bicara
masing-masing fraksi. Kami akan sampaikan yang pertama dari PDIP
Perjuangan, Pak Deddy Sitorus, juru bicara kedua Partai Golkar
adalah Pak Mukhtarudin, kemudian dari Partai Gerinda adalah Andre
Rosiade, dari Partai Nasdem sekaligus Pimpinan adalah Pak Martin
Manurung, dari partai PKB adalah Pak Nasim Khan, kemudian dari
Demokrat adalah Pak Herman Khaeron, kemudian dari PKS masih
menyusul, dari PAN adalah Pak Nasril Bahar, dan dari PPP ada Bu
Elly Yasin.
Kami persilahkan langsung saja Pak Deddy Sitorus. F-PDIP (Ir.
DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.): Terima kasih Pimpinan. Mohon
izin kami punya 5 pertanyaan karena ada 12 orang ...(suara
terputus-putus) mohon kesabarannya.
Yang pertama soal yang sekarang menjadi masih viral Pak soal
tagihan listrik yang juga harus dijelaskan sama masyarakat bahwa
apakah itu benar sesungguhnya meningkatnya penggunaan karena
naiknya apa namanya karena kebijakan work from home atau karena
sebab-sebab lain karena banyak keluhan masyarakat ini kan kita
nggak dicatat kok tiba-tiba naik gitu dan kemudian PLN keluar
dengan pernyataan bahwa bisa dicicil. Saya kira itu harus gamblang
buat kita dan saya kira komunikasi ini harus dilakukan apa namanya
PLN di yang paling bawah Pak langsung kepada pelaporan supaya tidak
menjadi ...... dan menimbulkan apa namanya pandangan jelek bagi
Pemerintah. Kami mohon nanti supaya PLN ...(suara tidak
terdengar).
Yang kedua mengenai PMN kami menyambut baik saja paparan tadi ya
dan kami hanya ingin memberikan catatan agar kedepan PMN ini
diberikan benar-benar untuk meningkatkan skill daripada BUMN ini
Pak bukan karena ada masalah ya bukan keperluan sesaat tapi memang
ada skenario yang panjang misalnya 5 tahun dari Kementerian 5 tahun
kemana saja nih kita bisa ...(suara terputus-putus) dengan baik
gitu. Jangan kalau ada masalah kita kasih PMN-PMN ini yang
seolah-olah tidak belajar banyak dari masa lalu dan apalagi kalau
itu ...... jadi cost ya bukan menjadi investasi yang terukur.
Yang ketiga mengenai dana talangan. Ini juga sudah diberikan
penjelasan kepada kita nanti kita mohon nanti ada proposal bisnis
yang jelas Pak sehingga return-nya nanti memang jelas dan memang
kapasitas mereka
-
16
untuk mengembalikan itu memang ada ...(suara terputus-putus
misalnya kedepan ini lagi-lagi menjadi sesuatu yang
terlupakan...(suara terputus-putus uang negara yang begitu saja.
Nah saya kira nanti kami perlu apa namanya mendalami dengan semua
BUMN itu agar jelas terikat syarat-syaratnya apakah sudah jelas
model bisnis dan efisiensi atau restrukturisasi yang
diinginkan.
Nah terkait dana talangan ini yang menjadi perhatian kami dan
sekarang ...(suara terputus-putus) soal Garuda Pak ya. Yang
membingungkan kita adalah apakah memang skema yang sekarang ini
adalah pilihan yang paling logic untuk menyelamatkan Garuda, apakah
skema yang kita jalankan ini betul-betul untuk kepentingan Garuda
ya. Ini menjadi pertanyaan kami, kenapa? Garuda ini potensinya
...(suara terputus-putus) seperti juga hampir seluruh maskapai yang
ada di Indonesia dan kita lihat bahwa neraca mereka memang sudah
tergerus, ekuitasnya tinggal ...(suara terputus-putus) juta dollar
dan akhir tahun kemungkinan maksimum 200 juta Dollar lagi dia akan
minus ya. Logikanya dimanapun seharusnya kepada Garuda itu
diberikan injeksi ekuitas ya ini yang harusnya tapi kita bingung
kenapa malah dikasih modal talangan modal kerja ya. Nah ini kan
strateginya ini diambil menjadi yang lebih panjang gitu melalui
nanti ...(suara terputus-putus) melibatkan SMI, ...... dan
sebagainya. Saya ingin tanya seberapa yakin Kementerian BUMN dan
Kementerian Keuangan ...(suara terputus-putus) yang akan
menimbulkan apakah ada ...(suara tidak jelas) karena kita lihat
...(suara tidak jelas) gagal untuk skema ini ya. Apakah itu
...(suara tidak jelas) sekelas Garuda ya. Nah ini kami ingin tanya
apakah ini untuk menyelamatkan Garuda atau ...(suara tidak jelas)
sebagaimana yang berkembang seperti belakangan ini. Nah ini harus
dijawab dengan benar karena ...(suara tidak jelas)... lebih
menguntungkan ...(suara terputus-putus) bukan kepentingan Garuda
atau kepentingan Pemerintah karena menjadi beban bagi Garuda dengan
tambahan ...(suara tidak jelas) Pemerintah sebagai penjamin juga
apa namanya ...(suara tidak jelas) tambahan beban gitu ya.
...(suara tidak jelas) . Mohon nanti Pak penjelasannya ...(suara
tidak jelas), wah bahaya sekali. Ini jangan-jangan ...(suara tidak
jelas) kalau semua wajib test PCR ya karena sekarang banyak di
pasar yang ...(suara tidak jelas). Kalau ini bisa dilakukan
...(suara terputus-putus) kurang dari momentum gitu. Jadi kenapa
tidak ...(suara terputus-putus)
Yang terakhir saya ingin menyampaikan soal pergantian
kepengurusan karena ini juga banyak menimbulkan
pertanyaan-pertanyaan dari publik Pak karena sebagian orang
bertanya kenapa ...(suara terputus-putus) walaupun di publik saya
menyampaikan ...(suara terputus-putus) tetapi kami mencatat banyak
sekali masukan Pak, apa sih gunanya kerja bagus-bagus kalau kita
profit ...(suara terputus-putus). Nah ini kan bisa menjadi
...(suara tidak jelas) bagi pengurus BUMN gitu Pak Erick. Ini
konsen kami supaya benar-benar kami paham situasi hari-hari Pak
Erick tapi kami kira dengan proses assesment tadi yang sudah
diceritakan sebelumnya bisa menjadi cara untuk memang benar-benar
ya orangnya terbaik gitu ya dan ini perlu menjadi catatan kami
...(suara tidak jelas) supaya talent-talent yang baik dalam situasi
kondusif di semua BUMN itu bisa dijaga Pak supaya orang memang
bekerja secara profesional dan apa namanya sungguh-sungguh
gitu.
-
17
Dan yang terakhir soal pembayaran utang Pemerintah itu Pak,
apakah itu benar-benar akan dilakukan oleh Pemerintah? Apa ada
duitnya nih kan? Kira-kira seperti itu ya ini kan sudah cukup lama
terus ya karena salah satu yang menjadi persoalan kan kabarnya
memang itu sengaja di cicil-cicil untuk menjaga ...(suara
terputus-putus). Nah ini bagaimana ini komitmennya Kementerian
Keuangan supaya ...(suara terputus-putus).
Saya kira itu saja dulu dari kami Pak. Terima kasih,
Pimpinan.
KETUA RAPAT: Terima kasih dari Pak Deddy Sitorus.
Selanjutnya kami persilahkan dari Partai Golkar Pak Mukhtarudin.
F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN): Terima kasih. Assalammu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang
hadir secara virtual maupun secara fisik pada Rapat Kerja dengan
Kementerian BUMN pada hari ini yang saya hormati, Bapak Menteri
beserta seluruh jajaran yang hadir terima kasih secara fisik, lama
juga kita nggak ketemu,
Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan kita hari ini
Rapat Kerja langsung ...(suara terputus-putus, mudah-mudahan ini
rapat membuahkan hasil yang maksimal untuk kebaikan BUMN
kedepannya.
Yang pertama-tama tentu saya memberikan apresiasi dari Fraksi
Partai Golkar terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh
Menteri BUMN dalam konteks melakukan perbaikan, perbaikan dan
langkah-langkah yang telah dilakukan terhadap dari infrastruktur
maupun perombakan manajemen yang tentu muaranya adalah dalam rangka
efektivitas dan efisiensi daripada BUMN yang pada gilirannya adalah
dalam rangka BUMN yang ada ini semakin baik dan semakin ...(suara
tidak jelas). Dan tentu kita juga meminta kepada Menteri untuk juga
melakukan tindakan-tindakan yang barangkali menurut undang-undang
dimungkinkan untuk melakukan perombakan ...(suara terputus-putus)
daripada BUMN yang kita anggap barangkali tidak diperlukan lagi,
jadi tidak harus dilakukan perubahan saja. Kalau memang secara
undang-undang ini tidak ada tentu kita harus ...(suara
terputus-putus) momentum kita untuk merubah Undang-Undang BUMN
secara Prolegnas kita...(suara terputus-putus) beberapa
Undang-Undang BUMN mari kita jangan sampai nanti Menteri BUMN susah
untuk ...(suara terputus-putus) memperbaiki sesuatu yang seharusnya
harus dipangkas terhadap strukturasi undang-undang. Oleh karena itu
ini menjadi perhatian kita juga.
Terus yang kedua, tentu seperti yang disampaikan Pak Menteri
tadi hampir 90% dari pada sektor usaha terdampak Covid-19 sehingga
ini fakta, fakta yang ada dan tidak mungkin kita pungkiri siapa pun
tidak bisa
-
18
memungkiri bahwa Covid-19 ini sudah meluluhlantakkan sendi-sendi
kehidupan dunia termasuk Indonesia sehingga membuat ekonomi kita ya
hampir-hampir lumpuh ya untung masih pada kuartal pertama kita
tumbuh di 2,97% tapi dalam kondisi Covid dimana dunia sudah
terkoreksi sampai minus, kita masih bertahan di 2,97 di kuartal
pertama, dengan kondisi yang sangat berat mungkin kita akan
terkoreksi minus ...(suara tidak jelas) dalam kondisi berat mungkin
kira-kira diangka ...(suara tidak jelas). Jadi saya kita ini
optimisme yang harus kita bangun bersama Pemerintah ...(suara
terputus-putus) menjaga ekonomi ...(suara terputus-putus). BUMN
sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di negara kita memang
harus menjadi perhatian khusus, 90% terdampak dan 10% yang masih
eksis di seperti kesehatan dan pangan.
Saya kira ini yang menjadi catatan bagi kita Pak Menteri, bangsa
ini pelajaran berharga juga bagi bangsa kita bagaimana agar
Kementerian BUMN kedepan lebih memperkuat posisi portofolio
daripada BUMN Farmasi dan BUMN Pangan kita, 2 ini kan virus ini kan
pasti akan terjadi lagi tidak tidak mungkin kita berhenti selesai
di Covid-19 mungkin ada lagi Covid-covid yang lain karena virus itu
memang mungkin sekarang tendensinya sudah menurun tapi dia
bermutasi lagi menjadi virus baru dan dahsyat lagi dan seterusnya
dunia ini berkembang seperti itu. Oleh karena itu jika ini terjadi
lagi seperti ini tentu kita sudah ...(suara tidak jelas) dan sudah
paham bagaimana menyikapinya. Nah untuk BUMN Pangan kita kedepan
sekaligus BUMN Farmasi kita kedepan harus betul-betul kita benahi
sehingga mampu ...(suara terputus-putus) seperti yang lalu-lalu
kita repot dengan alat medis segala macam kemudian pangan juga
karena BUMN punya punya kemampuan. Untuk itu saya kira kedepan dua
sektor ini ...(suara terputus-putus) klaster ini BUMN Pangan dan
juga BUMN Farmasi menjadi ...(suara terputus-putus). Baik, tidak
terdengar tadi ya yang diluar mohon maaf. Oleh karena itu kita
mengharapkan BUMN Pangan dan BUMN Farmasi ini kedepan harus kita
perhatikan betul.
Yang kedua terkait dengan masalah PMN. Kita memahami ya kita
memahami bahwa PMN yang ...( suara terputus-putus) sebagian besar
ada penugasan dari Pemerintah. Kami dari fraksi Golkar ...(suara
terputus-putus) memahami bisa memaklumi bahwa PMN ini memang
terdampak dan perlu untuk mendapat bantuan dan bentuk suntikan
modal Pemerintah tetapi ...(suara tidak jelas) adalah tindaklanjut
dari Perpres 1 Tahun 2020 agar tetap memperhatikan asas
kehati-hatian dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan daripada
penggelapan implementasi dari PMN kepada BUMN yang mendapat PMN
tersebut. Tentu juga kita berharap para BUMN yang mendapatkan PMN
ini agar memberikan paparan yang lebih jelas tentang business
plan-nya. Saya dengar terakhir Menteri BUMN juga agak galau dengan
BUMN-BUMN kita yang sampai hari ini masih minus sekali untuk
menyampaikan business plan. Bagaimana sebuah bisnis bisa
dilaksanakan tanpa ada sebuah perencanaan yang matang. Kunci sebuah
bisnis itu adalah perencanaan. Kalau perencanaannya tidak baik
tentu output-nya juga tidak akan pelaksanaannya juga tidak akan
berhasil dan baik dan output-nya juga tidak baik. Oleh karena itu
kita berharap juga agar para penerima PMN ini agar bisa memaparkan
atau menyampaikan secara detail tentang business plan yang akan
disampaikan dari dana yang akan dikucurkan tersebut.
-
19
Yang ketiga terkait dengan dana talangan. Dana talangan ini
tentu tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa ini pinjaman Pemerintah
dan nanti akan dibayarkan ...(suara terputus-putus) berikut dengan
bunganya, ...(suara terputus-putus) Pak? Apakah ada ...(suara
terputus-putus) atau pun janjinya seperti apa? Karena kita tahu
bahwa dampak ini masih panjang ya bisa bagaimana dengan dana
talangan ini ...(suara terputus-putus) menjadi beban perseroan dan
tentu baik yang ...(suara terputus-putus) beban terhadap perusahaan
ini terhadap dana dari Pemerintah ini garansinya seperti apa,
...(suara terputus-putus) apa yang dilakukan oleh Kementerian
BUMN.
Kemudian terkait dengan masalah PLN ini Pak Menteri, sama
seperti Pak Deddy sampaikan tadi ...(suara terputus-putus) meter,
meteran maupun tagihan, semua itu kan ...(suara terputus-putus)
kaget, kaget ada yang naik ada yang tidak, jadi bagaimana ...(suara
terputus-putus dari pada ketepatan dan keakurasian dari pada
pencatatan perhitungan tarif ataupun tagihan di PLN agar menjadi
perhatian Pak Menteri dan jajarannya ...(suara terputus-putus)
kepada PLN.
Terus berikutnya Pak Menteri adalah terkait dengan masalah
Garuda ini. Mungkin salah satu pesawat penerbangan pelat merah yang
terdampak ini adalah Garuda ini cukup besar. Dirut Garuda juga
sudah mulai mengeluh ya terhadap adanya penerbangan yang tidak bisa
maksimal. Salah satu penyebabnya adalah protokol penerbangan yang
sangat ketat, salah satunya itu penyebabnya dimana harus physical
distancing sehingga mengurangi seat ya yang kemudian proses rapid
test, PCR yang memerlukan biaya yang besar. Belum lagi tiketnya
sudah mahal, kita pun kadang-kadang mau berangkat ke luar daerah
mikir-mikir banyak prosedur yang harus kita lakukan, apalagi
masyarakat awam sudah tiket mahal, prosedurnya ketat ini membuat
semakin tidak ada orang-orang yang mau naik pesawat terbang. Oleh
karena itu mungkin melalui Pak Menteri bisa melakukan koordinasi di
internal Pemerintah dengan Menteri Perhubungan khususnya agar
adakan pelonggaran, ada pelonggaran tapi tetap pelonggaran dalam
artian tetap aman, pelonggaran tetap aman terhadap penyebaran
Covid-19. Kalau seperti yang protokol sekarang, saya kira mungkin
untungnya bagi yang pelat merah. Kalau yang lain mungkin sudah
malas terbang sudahlah kita lebih baik istirahat saja karena
terbang juga rugi. Nah ini yang harus dikoordinasikan di internal
Pemerintah khususnya dengan di gugus tugas seperti dengan gugus
tugas di internal Pemerintah.
Nah itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Dan yang terakhir
saya apresiasi kepada Pak Menteri yang bisa membujuk Menteri
Keuangan sehingga bisa bayar hutang, mungkin treatment-nya apakah
dikasih perment juga sama Pak ...(suara tidak jelas) saya nggak
tahu juga. Tapi yang jelas, yang jelas ini luar biasa besarnya
hutang hari ini Ibu Menteri Bendahara Negara kita bayar-bayar
hutang, kita apresiasi kepada Menteri dan juga terima kasih kepada
Bendahara Negara kita dan dia paham juga kesulitan BUMN. Tentu kami
pun disini juga paham tentang. F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE): Ada
lobby Menko Perekonomiannya juga ya.
-
20
F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN): Nah itu mungkin Pak Erick lebih
paham.
Jadi Terima kasih, terus bekerja Pak Menteri, kita tentu ada di
barisan Pak Menteri sejauh itu untuk kepentingan rakyat dan sejauh
untuk kebaikan BUMN kita.
Terima kasih. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT: Baik, selanjutnya ...(suara terputus-putus) Pak Andre
Rosiade. F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):
Baik-baik saja. Terima kasih Pimpinan yang ganteng Mas Bimo,
lalu ada ...(suara
terputus-putus) Pak Rachmat Gobel mudah-mudahan kita diajak
umroh lagi, ada Bang Martin ...(suara terputus-putus) yang saya
hormati, dan juga Pak Menteri dan Pak Wamen ...(suara
terputus-putus).
Baik. Saya ingin pertama-tama ingin mengapresiasi bahwa
Kementerian
BUMN sebagai salah satu Kementerian yang memimpin di 142 BUMN
adalah salah satu pilar ya terdepan membantu Pemerintah selain TNI,
Polri, dan tenaga kesehatan tentunya sebagai pilar utama untuk
menghadapi wabah Covid-19 ini ya. Kita lihat bagaimana Pak Menteri
dan jajaran kedepan ya mulai membuka Rumah Sakit di Wisma Atlet,
juga di Kepri, lalu Rumah Sakit Pertamina menyiapkan Laboratorium
dan segala hal termasuk APD di berbagai tempat dan juga membagi
sembako di berbagai wilayah. Menurut saya itu patut di apresiasi
bahwa Kementerian BUMN juga berpartisipasi aktif dan juga salah
satu pilar utama Pemerintah untuk membantu meredamnya wabah
Covid-19 ini. Itu perlu saya apresiasi sebagai mitra Bapak di
Komisi VI, itu pertama.
Yang kedua Pak Menteri tadi yang disampaikan Bang Deddy dan Pak
Mukhtarudin soal tagihan listrik, saya sendiri sudah langsung
mencoba menghubungi Direktur Niaga PLN, Pak Bob Saril mengenai
kasus tagihan listrik ini karena kami di DPR dianggap tidak
bekerja, kami di DPR tidak bisa berbuat apa-apa soal tagihan
listrik ini. Nah saya sudah coba berkomunikasi langsung dengan
Direktur Niaga PLN dan sudah mendapatkan penjelasan secara resmi
dari Direktur Niaga PLN bahwa penyebabnya adalah antara Bulan Maret
dan April pencatat meteran tidak bisa datang kerumah masing-masing
pelanggan sehingga tagihan di Bulan Mei itu adalah tagihan Bulan
April itu adalah rata-rata tagihan 3 bulan sebelumnya. Nah ternyata
dengan work from home, stay at home ini ini ada tambahan
pembayaran. Nah akhirnya Bulan Mei ya Bulan Mei itu petugas
pencatat PLN kurang bayar. Nah kekurangan bayar itu dimasukkan ke
tagihan berikutnya yaitu yang awal Juni, ini yang bikin keributan
di tengah masyarakat ya menyebabkan tagihan naik 50-100%.
-
21
Nah saya sudah sampaikan ke PLN secara langsung karena memang
saya sudah baca ada relaksasi atau cicilan 3 bulan. Saya sudah
usulkan langsung ke PLN, Pak Menteri untuk dibikin cicilannya 6
bulan ya karena hampir seluruh Rakyat Indonesia terdampak Pak wabah
Covid-19, ekonominya terpapar dan kesulitan. Kalau saran saya Pak
Menteri dan Pak Wamen ..... yang menjadi membawahi PLN, kalau bisa
3 bulan itu digeser menjadi 6 bulan. Lalu yang kedua kalau bisa
kedepan PLN melakukan restrukturisasi atau revitalisasi yang
namanya pencatatan ...(suara terputus-putus), kalau bisa dilakukan
digitalisasi. Jadi kalau apapun nanti ada wabah apapun juga kita
cukup dari kantor PLN sudah tahu berapa tagihannya masyarakat. Jadi
tidak lagi ada perdebatan dan kecurigaan ya masyarakat bahwa
ditengah wabah pandemi Covid ini, Pemerintah dan PLN diam-diam
menaikkan tarif dasar listrik. Mohon ini menjadi pertimbangan Pak
Menteri untuk kedepan perbaikan PLN dan juga cicilan itu kalau bisa
dibikin menjadi 6 bulan untuk meringankan apa namanya beban
masyarakat.
Nah kembali soal dana ini saya ingin sampaikan soal dana
talangan ini, kami sudah mendengar tadi secara sederhana tadi kita
sudah mendengar paparan Pak Menteri BUMN bahwa stimulus ...(suara
terputus-putus) BUMN itu dilakukan dengan berbagai cara, antara
lain tadi adalah pertama percepatan pembayaran tentang subsidi
Pemerintah atau kompensasi. Saya salah satu Anggota DPR yang memang
mendesak Pak Menteri. Contoh PLN, dalam Rapat-rapat kerja
sebelumnya saya adalah orang yang mendorong agar biaya kompensasi
hutang-hutang Pemerintah itu segera dibayarkan ke BUMN seperti
Pertamina dan ...(suara terputus-putus). Nah, alhamdulillah
akhirnya dibayar kan. Jadi kalau Pak Mukhtarudin bilang itu
prestasi Pak Menteri ...(suara terputus-putus) itu mungkin prestasi
Pak Menteri BUMN meyakinkan Bu Sri Mulyani, tapi mungkin dibantu
juga oleh Menko Perekonomian meyakinkan Bu Sri Mulyani akhirnya
...(suara terputus-putus) itu dibayarkan, lobby-nya Bang Aria
karena khusus juga itu. Iya jadi itu. Lalu yang saya ingin
sampaikan adalah tadi yang kedua tadi adalah soal Penyertaan Modal
Negara untuk menjalankan strategi nasional. Yang ketiga adalah
pemberian dana talangan kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas
akibat Covid-19. Nah kami secara prinsip mendukung langkah ini ya
bahwa kalau ada wacana atau narasi yang menyatakan pemberian PMN
atau pemberian dana talangan atau pembayaran hutang Pemerintah
kepada BUMN itu tidak dinyatakan tidak pro-rakyat, saya ingin
menyampaikan memberikan bantuan kepada BUMN, memberikan dana
talangan kepada BUMN, memberikan stimulus kepada BUMN itu adalah
salah satu cara Pemerintah melakukan kebijakan pro-rakyat ya
kebijakan Pemerintah ya yang pro-rakyat dimana BUMN ini bertugas
untuk melayani masyarakat, meringankan beban masyarakat. Jadi saya
berharap kalau ya narasi-narasi yang menyatakan bahwa stimulus ini
dinyatakan bukan kebijakan pro-rakyat itu adalah pernyataan yang
tidak benar ya adalah pernyataan yang tidak benar ya.
Lalu terakhir Pak Menteri, tadi Bang Deddy lama Pak Ketua jadi
nggak usah protes, nggak Mas Bimo. Pak Menteri, saya sudah bicara
langsung dengan Pak Dirut Angkasa Pura II waktu itu soal usulan
bahwa kalau di bandara yang tadi disampaikan oleh Bang Mukhtadurin
agar ada test PCR atau Rapid test di Angkasa Pura II ya, bang Deddy
ya? Oh ya Bang Deddy Sitorus mohon maaf Bang senior yang ganteng.
Jadi kemarin alasannya
-
22
adalah kita masih PSBB. Nah, kedepan saya usulkan ke Pak Menteri
secara konkret tugaskan saja salah satu BUMN Kesehatan atau Farmasi
bekerjasama dengan Angkasa Pura II untuk buka klinik lah untuk tes
kesehatan bagi masyarakat yang ingin terbang, bikin PCR portable
saja kan sebentar keluar itu hasilnya berapa menit sekarang sudah
keluar PCR portable. Nah sehingga penumpang sebelum masuk ke
bandara apalagi saya dengar Angkasa Pura sudah melakukan
digitalisasi jadi ada Rapid Test atau PCR-nya keluar, lalu sudah
ada hasilnya baru masuk ke bandara. Nah test ini dilakukan didalam
lingkungan bandara sehingga tidak lagi ada ketakutan masyarakat
untuk pergi terbang ke berbagai daerah di Bandara.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan sekali lagi Pak Menteri.
Bahwa
sekali lagi kami Fraksi Partai Gerindra mendukung langkah
stimulus BUMN ini dan kami ingin memastikan Pak Menteri betul-betul
dijaga dana talangan dan stimulus ini untuk benar-benar menjadikan
perusahaan BUMN kita sehat dan benar-benar bermanfaat bagi
masyarakat.
Terima kasih sekali lagi.
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Selanjutnya kami persilakan dari Partai
Kebangkitan Bangsa Pak Nasim Khan, mute-nya dibuka dulu.
F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN): Bismillahirrahmanirrahim.
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami banggakan
hadir di tengah-tengah kita Wakil Ketua Bapak selamat datang,
Pimpinan yang kami banggakan, dan juga Anggota Komisi VI yang kami
banggakan, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Jubir dan semua yang
hadir yang pasti kami sayangi kedepan dan kami cintai,
Pak Andre sudah saya sampaikan nanti saya diprotes kalau ga
dibilang dicintai karena PKB Pak Andre, tidak usah khawatir,
Penentu Kepemimpinan Kedepan.
Yang pertama-tama saya dari awal Pak Menteri kalau yang
teman-teman lain selalu menyampaikan apresiasi selalu menyampaikan
apresiasi seperti bakunya, umumnya selalu menyampaikan apresiasi,
kalau saya jujur saya bukan berapresiasi kepada BUMN, apresiasi
saya kepada tim dari AKHLAK Kementerian BUMN yaitu Pak Erick
Thohir. Dan zaman sekarang masyarakat selalu selama ini membiasakan
bahwa berakhlak, AKHLAK-nya itu apa BUMN? Nah Pak Menteri selalu
lupa bahwa AKHLAK ini singkatan Pak Menteri belum pernah
menyampaikan yaitu : Amanah, Kompeten,
-
23
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nah ini sekarang kita
dihadapi masyarakat luas, kita hampir disaksikan 270 juta
masyarakat bangsa kita yang tercinta ini dan semua sudah ramai
tentang permasalahan yang kita hadapi, di masa-masa saat ini kita
Komisi VI di masa reses juga harus hadir bersama Pimpinan, bersama
Pak Wakil Ketua untuk membahas cita-cita bangsa kita khususnya
didalam permasalahan hutang Pemerintah, PMN, dana talangan yang
selama ini akan dibahas oleh masyarakat iya kan dalam posisi kita
menghadapi pandemi ini kok masih saja pembahasan ini dilakukan
sedangkan selama ini relokasi dilakukan kenapa ini harus dilakukan.
Nah itulah masalah yang selama ini masyarakat harus paham, harus
cerdas. Nah disini seperti Prof Rizal pernah menyampaikan kepada
Pak Erick bukan hanya berakhlak tapi juga harus cerdas. Pak Erick
apresiasi saya terhadap Pak Erick dan tim, Pak Wamen dan semua
...(suara terputus-putus) yang sebetulnya apresiasi sebetulnya kita
harus apresiasikan. Jadi cerdas dan berakhlak termasuk nanti kepada
tim dari Kementerian BUMN. Kalau orang berakhlak, masyarakat kita
banyak yang berakhlak.
Kalau kita berbicara pintar Pak Menteri banyak masyarakat kita
pintar, untuk membayar orang pintar banyak, tapi yang berakhlak dan
cerdas bukan cerdas yang berakhlak itu yang paling sulit. Banyak
orang cerdas belum tentu berakhlak itu yang kita harapkan di
kementerian ini. Restrukturisasi sudah dilakukan memang ada positif
negatif, ada yang mendukung ada yang tidak. Tapi saya yakin Pak
Menteri juga tidak bisa menghadapi segala hal tanpa ada dukungan
tim itu yang kita harapkan dari Kementerian kedepan. Masyarakat
juga akan tahu kenapa kita ...(suara terputus-putus) membahas
secara gamblang nanti secara teknis dengan beberapa mitra
pendalaman kita itu yang terpenting bagaimana ini salah satunya
kita membicarakan secara global tentang PMN, dana talangan atau
pencairan hutang Pemerintah. BUMN sebagai agent development kita
memang punya kewajiban ...(suara terputus-putus) tapi kita juga
harus meraih ...(suara terputus-putus) semaksimal mungkin Pak
Menteri itu yang pasti. Karena bagaimana pun BUMN adalah ujung
tombak dari bangsa kita karena BUMN semuanya lengkap apa yang kita
inginkan itu kebanggaan bagi bangsa kita bangsa Indonesia mempunyai
BUMN dan disitulah kita mempunyai figur Pak Erick Thohir semoga
menjadi figur yang cerdas dan berakhlak bersama tim-tim itu yang
kita harapkan ke Pak Erick. Pak Erick saya berhadap BUMN selalu
hadir dan terbukti hari ini hadir dan selalu hadir. Kita tidak
menyatakan bahwa BUMN sebelumnya pemimpin BUMN sebelumnya tidak
baik, tidak cerdas, tidak akhlak tidak, tetapi ini berbeda kita
harus lebih baik kedepannya itu yang kita harapkan harus hadir
bagaimana BUMN itu kedepan lebih baik itu yang kita sebagai motor
penggerak ekonomi dalam segala bidang. Nah ini saya berharap ada
kolaborasi, ada sinergi antara Menteri Keuangan, saya yakin Bu Sri
sudah memahami bagaimana kinerja Pak Erick dan juga Pemerintahan
Pak Jokowi juga sangat saya katakan juga Pak Jokowi cerdas memilih
Pak Erick, nggak salah pilih Pak Erick ini ...(suara
terputus-putus) itu saya yakin kedepan.
Yang pertama-tama tentang pembayaran hutang Pemerintah kepada
BUMN. Itu mau tidak mau memang sangat besar masyarakat juga harus
jelas, harus dijelaskan gamblang nanti kepada masyarakat bukan
dalam kondisi pandemi ini kenapa masih memikirkan PMN dan lain-lain
tapi memang harus ada pemikiran khusus dengan pencairan hutang
Pemerintah ini.
-
24
Jangan sampai BUMN ini dipaksa-paksakan itu yang selalu terjadi
selama ini adalah pemaksaan sehingga tidak mampu dilakukan oleh
BUMN itu sendiri demi pelayanan publik. Jadi mereka, kita
persilakan untuk mencari laba dan lain-lain.
Yang kedua untuk PMN Pak Menteri saya mohon penjelasan itu dari
mekanisme dari beberapa kemitraan ini, pemberian PMN-nya ini kami
belum jelas disini termasuk bagaimana mekanismenya lalu
timeline-nya bagaimana nah itu perlu. Jujur teman-teman rekan-rekan
sudah tahu di Komisi VI beberapa yang sebelumnya sudah mendapatkan
PMN sampai hari ini Pak Menteri, kalau saya buka saya data nanti
panjang ini masih belum selesai dengan alasan yang bermacam-macam
iya kan, mulai dari beberapa mitra kita sampai hari ini saja belum
selesai mulai mau bicara PTPN, ada bicara apa waduh panjanglah
pembicaraan kita. Ini adalah tanggungjawab kita bersama Pak Menteri
bukan Superman sama kayak kita. Kita semua disini wakil rakyat Pak
Menteri selalu terjelekkan padahal masyarakat harus tahu kita 575
juta jiwa dipilih oleh hampir 270 juta manusia itu yang memilih
manusia bukan malaikat, juga bukan ...(suara terputus-putus) yang
memilih, tapi kadang-kadang kita dibenturkan oleh masyarakat bahwa
kita tidak ada manfaatnya ...(suara terputus-putus). Kita berjuang,
kita mempunyai fungsi tugas legislatif kita lakukan sebagai
pengawasan itulah akhir dari kita setelah perundang-undangan,
setelah budgeting yang selama ini kita bahas bersama kita akan
mengawasi, masyarakat juga harus cerdas bahwa kita mengawasi bila
terjadi human error tapi jangan salahkan hanya 575 Anggota mereka
juga dipilih oleh manusia mungkin ada kurang ada lebih itu wajar
iya kan. Masalah teknis, permasalahan PLN dan lain-lain itu human
error atau terjadi sistem dan lain-lain itu biasa. Nah itu yang
harus dijelaskan kepada masyarakat kedepan supaya paham. Kami
berharap juga termasuk di yang ketiga itu dana talangan yang
seperti halnya PMN kita harus mengawasi dengan ketat Pak Menteri
bersama tim dan kita teman-teman Anggota Komisi VI dan bersama DPR
yang lain akan mengawasi dengan benar-benar penuh maksimal tentang
3 hal, mulai dari pencairan hutang Pemerintah yang memang
seharusnya, sewajibnya dan PMN dan dana talangan ini sehingga
kedepan bisa menjadi ujung tombak yang terbaik buat bangsa
kita.
Saya kira tidak perlu panjang lebar mungkin nanti pendalamannya
kepada materi kita bahas kembali Pak Menteri, terima kasih. Semoga
keseriusan BUMN ini dan komitmen Pak Erick ini selalu hadir dan
kami ucapkan juga atas nama teman-teman rekan-rekan Anggota Komisi
VI juga pasti dan masyarakat dibawah BUMN ini hadir bersama
teman-teman sangat bermanfaat betul gebrakan dari beberapa mitra
rekan-rekan BUMN seperti tadi Pak Andre sampaikan sangat
bermanfaat, sangat menyentuh semua mulai dari sosial, mulai dari
peralatan APD dan lain-lain cuma kedepan mungkin bisa lebih
maksimal lagi. Karena kami yakin kami yang akan bertemu dengan
masyarakat, kami yang bertanggungjawab jadi masyarakat juga bisa
melihat apa yang kami lakukan. Itu terima kasih semuanya Pimpinan
saya kira itu cukup, Pak Menteri dan semuanya Ketua. Wallahul
Muwafiq Illa Aqwamith Thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
-
25
KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
Martin Manurung mewakili Partai Nasdem.
F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.): Terima kasih Pimpinan,
mas Bimo. Yang saya hormati Pak Rachmat Gobel Pimpinan DPR RI, juga
rekan-rekan Anggota Komisi VI, dan tentunya Pak Manteri beserta
jajaran, Pertama tentu dari sisi pencairan hutang saya sepakat
dengan kawan-kawan bahwa ya kita beryukur lah bahwa ini sudah bisa
dicairkan hutang sehingga beban yang ditanggung selama ini oleh
BUMN kita bisa berkurang. Namun dari sisi PMN dan dana talangan
saya pikir kita perlu ada satu apa ya mungkin banyak pendalaman.
Pertama bagaimana prosesnya sehingga BUMN-BUMN yang ada dalam
paparan ini terpilih atau mendapatkan PMN dan dana talangan? Itu
mungkin kita perlu tahu lebih lanjut. Bagaimana indikator-indikator
yang dibuat oleh Pemerintah sehingga mereka menjadi terpilih? Lalu
kemudian bagaimana juga kinerja selama ini dari BUMN yang dipilih
untuk PMN dan dana talangan ini? Karena kalau saya lihat dari
daftar BUMN ini sebenarnya sebagain besar juga sudah ada masalah
sebelum ada Covid. Jadi agaknya kurang fair juga kalau kita
mengatakan bahwa Covid sebagai penyebab dari permasalahan. Nah ini
kan berarti kita harus bedah dulu bagaimana kinerja BUMN-nya selama
ini agar kita menghindari juga moral hazard karena jangan sampai
dana negara itu masuk dan kemudian ternyata tidak melalui satu
pertimbangan yang matang. Juga bagaimana nanti Kementerian BUMN
bisa menjamin efisiensi di BUMN-BUMN yang terpilih ini jadi jangan
sampai juga PMN dan dana talangan yang masuk ini kemudian menguap
begitu saja. KETUA RAPAT: Siapa ini? F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA
LINGGIH, S.E., M.AP.): Bu Ema itu Bu Ema. F-P.NASDEM (MARTIN
MANURUNG, S.E., M.A.): Bu Siti Mukaromah itu. Saya ulangi Pak
Menteri ya. Bagaimana nanti Kementerian BUMN bisa menjamin
efisiensi di perusahaan-perusahaan yang menerima PMN dan dana
talangan sehingga kita memastikan bahwa dana negara yang masuk
kepada perusahaan-perusahaan ini tidak menjadi menguap karena
misalnya pemborosan-pemborosan yang terjadi di BUMN terkait dan
juga pilihan-
-
26
pilihan kebijakan yang mungkin tidak menjadi pilihan-pilihan
yang betul-betul mengandalkan satu bisnis assessment yang
mumpuni.
Kemudian khusus dana talangan saya ada 2 pertanyaan juga Pak.
Nanti ini bagaimana mekanisme penyalurannya apakah langsung kepada
BUMN penerima? Ataukah ada BUMN penyalur misalnya seperti Jamkrindo
itu. Lalu tadi Pak Menteri juga yang kedua menyebut soal bunga,
saya pikir ini juga memang harus diketahui juga agar kita bisa
melihat nanti kinerja korporasinya, bagaimana tempo dan besaran
bunganya karena memang saya lihat di PP Nomor 23 Tahun 2020 itu
masih belum jelas diatur sehingga nanti jangan juga jadi jebakan
batman juga kepada BUMN-BUMN kita. Saya kira itu
pertanyaan-pertanyaan dari saya Pak Menteri.
Terima kasih Mas Bimo bisa dilanjut ke teman-teman yang
lain.
Sekaligus ini saya perkenalkan Pak Rapsel Ali Anggota Komisi VI
yang baru dari Fraksi Partai Nasdem. KETUA RAPAT: Terima kasih.
Selanjutnya salah satu termasuk senior DPR Pak Herman Khaeron. F-PD
(DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.): Terima kasih Pimpinan, Mas Bimo
...(suara terputus-putus) Yang terhormat Pimpinan DPR dan
Rekan-rekan Anggota Komisi VI DPR, Yang kami hormati Menteri BUMN,
para Wakil Menteri dan seluruh jajaran ...(suara terputus-putus)
fisik dan virtual hari ini, Pertama saya tadi menyampaikan
...(suara terputus-putus) bahwa tagline yang dihadirkan oleh
Menteri BUMN itu adalah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,
Kolaboratif. Mudah-mudahan ini tercermin dari kerjasama yang ada
didalam Kementerian BUMN, kalau tidak salah satu fokus saja. Jadi
jangan juga kemudian menjadi beban terhadap langkah-langkah menuju
kepada BUMN yang lebih baik.
Yang kedua menjadi sorotan saya terkait dengan perubahan klaster
dan nomenklatur yang tentu ini dibagi atas pembagian tugas Wakil
Menteri I dan Wakil Menteri II. Agak aneh memang bagi saya, kalau
tadi disampaikan bahwa di klasternya yang dikoordinasikan oleh
Wakil Menteri I revenue-nya lebih besar tetapi dividennya lebih
kecil, tetapi justru di Wakil Menteri II dividennya lebih besar
meskipun revenue-nya lebih kecil. Nah ini menurut saya tantangan
tersendiri kan semestinya equal bahwa revenue-nya semakin tinggi
dividennya juga harus semakin tinggi. Nah kalau kemudian juga
didalamnya bahwa ada laba ditahan untuk pengembangan korporasi dan
lain sebagainya, tentu ini juga harus dicerminkan apa sesungguhnya
yang menjadi kekuatan untuk bisa memberikan dividen karena hadirnya
korporasi atau BUMN yang dikelola oleh Kementerian BUMN adalah
untuk menghasilkan dividen untuk bisa mendongkrak terhadap fiskal
negara ini.
-
27
Kemudian yang belum saya pahami adalah bagaimana hubungan antar
klaster. Meskipun tadi sudah disampaikan secara singkat tapi
hubungan antar klaster itu seperti apa? Contoh misalkan di klaster
pangan, kemudian ada pemisahan klaster perkebunan dan kehutanan,
kemudian ada klaster industri pupuk dan pangan ya ada perkebunan
dan kehutanan, kemudian dimana hilirnya? Tentu ini menurut saya
belum mencerminkan satu hubungan yang kuat antara pengklasteran
terhadap hasil BUMN yang lebih optimal. Oleh karena itu barangkali
nanti saya mohon kepada Pimpinan untuk membahas secara khusus
dengan para Wakil Menteri terkait dengan bagaimana untuk meramu
karena ini kan ramuannya supaya lebih cespleng tentu juga harus
jelas dan seperti apa strukturnya? Bagaimana yang sehat untuk
membiayai yang sakit? Bagaimana keuangan atau pun produksi yang
lancar membiayai terhadap produksinya yang tersendat? Apalagi
situasi Covid ini saya kira juga menghantam hampir sebagian besar,
90% industri terpuruk, padahal harapannya industri farmasi dan
pangan ini akan menjadi penopang di situasi seperti ini. Nah kalau
kemudian bahwa industri farmasi dan pangannya pun tidak menopang
dalam situasi seperti ini ya, menurut saya ini juga di internal
kementerian harus di evaluasi juga. Jangan kemudian di evaluasinya
hanya apa Direksi-direksinya saja mungkin Pak Wamen nggak apa-apa
di evaluasi. Kalau minta bantuan Komisi VI, saya kira nanti tinggal
di jadwalkan Mas Bimo kapan bisa dievaluasi. Apalagi kalau kemudian
bahwa sudah terbentuk para Asdep yang tentu ini akan lebih
operasional. Ini yang tentu saya ingin mendapatkan penjelasan lebih
detail dengan pengklasteran ini meskipun mungkin rapat hari ini
yang paling penting adalah terkait dengan persoalan anggaran yang
dialokasikan dalam industrinya masing-masing.
Kemudian terkait dengan pencairan hutang Pemerintah kepada BUMN.
Memang masih jauh misalkan untuk Pupuk Indonesia Rp6 triliun kan
masih ada investasinya masih ada sisa tidak sepenuhnya dibayarkan.
Dan ini yang tentu saya sejak lama menjadi debt collector pada
waktu memimpin Komisi IV itu kesannya menjadi debt collector karena
setiap rapat pasti meminta Pemerintah agar segera membayar kurang
bayar, segera untuk bisa menyelesaikan kurang bayar pada BUMN-BUMN
yang sampai saat ini dibebani oleh kurang bayarnya Pemerintah atas
penugasan baik subsidi maupun penugasan lainnya. Nah oleh karena
itu, sejauh mana efektif dari pencairan utang Pemerintah kepada
BUMN? Karena sepengetahuan saya sebetulnya kalau pencairan hutang
ini tidak berpengaruh besar terhadap neraca keuangan mereka. Kalau
nggak dibayar pun hutang ini menjadi piutang gitu. Jadi meskipun
kemudian ini tidak dicairkan tetapi didalam neraca Korporasi ini
masih tertera sebagai piutang. Oleh karena itu dalam situasi
Covid-19 yang tentu dampaknya luar biasa terhadap kehidupan
masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun pranata sosial lainnya,
apakah kesempatan membayar hutang ini juga memberikan dampak
terhadap penanganan Covid dari berbagai aspek? Kalau tidak, biarkan
saja. Angka ini adalah angka piutang dalam korporasi, uangnya kalau
pun ada lebih baik digunakan kepada sesuatu yang lebih bisa diputar
lebih cepat dalam situasi ini. Bahkan barangkali lebih efektif
kalau ini dijadikan program padat karya. Bisa saja BUMN-BUMN tadi
saya membaca sekilas di BUMN infrastruktur tentu ini juga akan
dijadikan kekuatan untuk bisa dijadikan Program Padat Karya di
sektor infrastruktur.
-
28
Kemudian juga apa tujuan dari pencairan hutang ini? Sesungguhnya
untuk mendongkrak korporasi. Kalau tadi adalah untuk memberikan
efek dampak terhadap penanganan Covid baik dampaknya di masyarakat,
sekarang untuk korporasi. Bagaimana hubungannya pembayaran hutang
ini terhadap pemberi pinjaman? Saya juga ingin tahu sejauhmana
kemudian PLN dengan pembayaran kepada Rp48,46 triliun ini yang
kemudian bisa menjadikan dana likuid begitu ya likuiditas di sektor
perbankan lainnya yang tentu ini juga aneh kemana saja ini uang
ini, jangan-jangan hutangnya sebagian ke Pak Hekal gitu ya, karena
ada Pak Hekal jadi di hutangnya dibayarin ke Pak Hekal atau
jangan-jangan hutangnya ke Pak Erick gitu ya mana Pak Erick. Nah
ini harus dijelaskan sehingga betul-betul pembayaran hutang ini ya
ada multiplier effect untuk korporasi mungkin tidak dibebani karena
sejauh ini menurut saya mereka dengan hutang semakin tinggi pun
nggak apa-apa. Sejauh Pemerintahannya masih ada, kemudian
jaminannya masih ada dari Pemerintah, Peraturan Menterinya masih
berjalan, Keputusan Presidennya masih berjalan, hutang itu masih
menjadi hitung-hitungan didalam neraca perusahaan mereka.
Kemudian terkait dengan penyertaan modal Negara. Ini terjadi
perubahan. Jadi memang Perpu 1 Tahun 2020 atau yang kemudian
menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini memang menjadi senjata
ampuh untuk apapun. Kalau memang ini akan menjadi kesempatan untuk
BUMN di revitalisasi, direstrukturisasi oleh Pak Erick dan
kawan-kawan di kementerian, saya kira jadi kan juga senjata ini
untuk memperkuat BUMN sebagai bagian kaki tangan Pemerintah di
dalam mensejahterakan rakyat, konteksnya itu selain tentu didalam
undang-undangnya agar menghasilkan dividen untuk bisa menyumbang
kepada fiskal negara.
Ini yang menurut saya justru bagi PLN kehilangan momentum karena
kalau mereka hanya mendapatkan Rp48,46 triliun pembayaran atas
hutang negara kepada korporasi justru di dalam PMN ini hilang,
kenapa ini dihilangkan gitu PLN ini. Padahal mereka penugasan bukan
hanya pada stimulus atau pun subsidi yang itu memang menjadi
kewajiban negara harus membayar kepada PLN, tapi ada
penugasan-penugasan lain yang tidak masuk pada skema itu menjadi
hutang Pemerintah kepada negara atau hutang korporasi kepada atau
hutang Pemerintah kepada korporasi. Jangan salah Pak Erick, PLN itu
kalau masuk ke hutan-hutan, masuk ke daerah terluar, masuk ke
daerah-daerah remote area itu kalau dia paksakan dia rugi pasti.
Nah, oleh karenanya ada penyertaan modal negara di situ gitu untuk
bisa membantu agar elektrifikasi memang menyentuh kepada 100%.
Nah kalau kemudian hanya di bayarkan hutang dan hutang itu pun
akan dibayarkan lagi kepada mereka yang memberi hutang karena itu
menjadi pembukuan yang ya di situ-situ saja gitu, terus kemudian
kekuatan PLN untuk mereka ekspansi dan atas penugasan terhadap
daerah-daerah tertentu, terluar dan remote area dimana disebutkan
kemudian PMN-nya di ...(suara terputus-putus). Justru saya kira PLN
kehilangan momentum pada saat ini. Harusnya ya PLN disini diperkuat
di penyertaan modal negara karena yang dibangun bukan hanya
infrastruktur tapi hal-hal lainnya. Termasuk yang saya tahu juga
Pupuk subsidi untuk rakyat sekarang semakin sedikit lagi. Pak Erick
mohon dikawal Pak Budi bahwa kemungkinan Pupuk bersubsidi nanti
akan habis di Bulan Oktober, bagaimana untuk meng-cover di Bulan
November, Desember, Januari, Februari. Tolong itu menjadi
catatan
-
29
penting, karena apa? Anda kan yang dialokasikan untuk subsidi
Pupuk dikurangi dan dengan yang semestinya harga gas semakin murah,
kemudian Dollarnya juga sekarang relatif stabil semestinya kan
kuantumnya naik. Tetapi akibat dari subsidinya yang terus berkurang
ini juga dikhawatirkan justru anggaran yang diharapkan melalui BUMN
bisa memberikan kontribusi kepada para petani kepada rakyat ini
semakin kecil. Jadi jangan kemudian bahwa membuka lebar untuk
usaha-usaha yang besar tetapi justru mengurangi porsi terhadap
masyarakat kecil yang membutuhkan, ini tugas Pak Erick.
Kemudian terkait dengan dana talangan kepada BUMN. Saya seperti
teman-teman yang terdahulu saya ...(suara terputus-putus) Pak Erick
menjabarkan. Pertama terkait dengan alasan yang kuat untuk Garuda
Indonesia itu apa ...(suara terputus-putus) ini. Kan dulu kalau
kita bicara deviden, pertama dividen akan naik 100%, minimalnya 50%
akan naik dividen. Yang kedua, bahwa perusahaan-perusahaan itu akan
mampu mereka untuk bisa membiayai dirinya kemudian tumbuh dan
menjadi sehat. Yang ketiga, akan mengurangi terhadap ketergantungan
dari anggaran negara. Tapi kalau melihat dari dana talangan ini
tentu Garuda menjadi porsi mendapatkan porsi terbesar kemudian,
Kereta Api dan lain sebagainya. Ini saya mohon penjelasan kalau pun
kemudian di dalam kesimpulan, di dalam kesimpulan halaman 1
disebutkan bahwa dana talangan merupakan pinjaman yang harus
dikembalikan BUMN kepada Pemerintah beserta bunganya, berapa
bunganya? Dalam jangka waktu berapa lama dana talangan ini harus
dikembalikan? Kalau kemudian skema dan porsinya sama dengan bank
yang selama ini memang menjadi sumber pinjaman kenapa harus pakai
dana talangan? Kenapa tidak diberikan saja kepada
puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia supaya punya PCR, supaya
punya mesin PCR. Kalau ke daerah Pak Bimo mungkin agak khawatir
karena di sana periksa PCR saja 10 hari, baru bisa, baru bisa
ditentukan apakah positif atau tidak positif. Nah kalau kemudian
sebanyak ini anggaran kemudian hanya membuka jalan terhadap
korporasi dan tidak dinikmati oleh masyarakat atau rakyat secara
langsung kenapa kemudian anggaran ini tidak digunakan saja untuk
yang dibutuhkan saat ini, silakan BUMN yang bergerak, anggarannya
silakan BUMN.
Kemudian pada prinsipnya seperti pinjaman pada umumnya tidak
dapat dikonversi menjadi ekuitas atau penyertaan modal negara, ini
bahaya menurut saya, sama dengan beban-beban juga akhirnya karena
buat apa juga kemudian ditalangi tetapi pada akhirnya sama lebih
baik uangnya kasih saja ke Bank-bank Himbara yang sedang butuh
likuiditas. Justru sekarang bank hanya membutuhkan likuiditas, atas
stimulus apa pun yang diminta bisa dilakukan sepanjang bahwa
Bank-bank Himbara ini terjamin likuiditasnya.
Bulog Pak, saya menyinggung sedikit Bulog mohon waktu Pak Bimo
ya izin. Bulog, Bulog diberikan stimulus dalam bentuk utang
pemerintah pencairan hutang kepada BUMN Rp0,56 triliun, panjang
seperti ini Pak, 100% saya menjamin Bulog itu tetap akan rugi
bahkan kalau kemarin saya melihat ada dana pinjaman sebetulnya
Bulog termasuk tapi kok hari ini tidak ada gitu ya. Oleh karenanya
selama Bulog mekanisme dan tata cara operasionalnya seperti saat
ini 100% saya jamin tahun ini tahun depan masih rugi. Nah kalau
kemudian dibayar lima puluh enam ini hanya cukup untuk membayar
hutang bunga dan operasional sampai akhir tahun ini, tahun depan
pasti tetap
-
30
pembukuannya akan rugi. Nanti kami mohon ini dibahas secara
khusus karena kalau tidak penyelamatan-penyelamatan bukan hanya
dengan cara restrukturisasi, bukan hanya dengan efisiensi, tapi
juga dengan membuka jalan prospek untuk dia bisa untung.
Yang terakhir, yang terakhir, Apa kabar Jiwasraya? ini jangan
dilupakan mohon report-report, rakyat menunggu karena di sisi lain
BUMN ada kasus Jiwasraya, di sisi lain ada swasta Indosurya. Ini
menjadi situasi masyarakat kita saat ini, ini potret menurut saya.
Kalau sudah kemudian BUMN Badan Usaha Milik Negaranya juga seperti
itu bagaimana juga dengan suasananya seperti itu, terus rakyat
kepada siapa mengadu. Kalau tidak ada kepastian di swasta, tidak
ada kepastian juga di BUMN, rakyat mau mengadu kepada siapa?
Mumpung saya kira tagline-nya sangat baik Pak Erick, AKHLAK, kalau
bisa mewujudkan ini tentu siapa pun akan menjadi atau akan
mendapatkan ganjaran setimpal dengan amal-amalannya. Kalau amalnya
baik In Syaa Allah akan menghasilkan kebaikan, tapi kalau kemudian
juga amalnya buruk hasilnya juga akan mendapatkan keburukan.
Terima kasih dan Mohon maaf saya kira atas jika ada hal yang
kurang berkenan dan secara prinsip tentu anggarannya dijalankan.
Tetapi catatan saya mohon pendalaman-pendalaman lebih dalam
sehingga betul-betul uang negara ini bisa tersalurkan baik secara
menguntungkan di masa yang akan datang maupun juga memberikan efek
terhadap rakyat.
Terima kasih.
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:
Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mengenai Jiwasraya kita
juga sudah ada Panja Pak Herman Khaeron jadi.. F-PD (DR. Ir. E.
HERMAN KHAERON, M.Si.): Saya cuma apa kabar saja tadi. KETUA RAPAT:
Apa kabarnya perlu diadakan rapat secara khusus dengan Panja Komisi
VI.
Untuk selanjutnya kami persilahkan kawan yang tidak pernah
kelihatan di Jakarta atau mungkin masih di Medan, Pak Nasril Bahar.
F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.): Siap Ketua.
Terima kasih Ketua. Assalammu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
-
31
Selamat sore. KETUA RAPAT: Sehat-sehat ya? F-PAN (H. NASRIL
BAHAR, S.E.):
Alhamdulillah. Selamat sore, Salam sejahtera buat kita semua,
Pimpinan dan Anggota Komisi yang kami hormati, terlebih khusus
Pimpinan DPR RI yang hadir pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN
hari ini, Pak Wakil Menteri dan Menteri yang berbahagia,
Dari awal saya menyimak presentasi dari pada Pak Menteri dan
juga tanggapan-tanggapan dari masing-masing fraksi. Tentunya kami
memberikan catatan-catatan kepada Pak Menteri dalam hal Rapat Kerja
pada sore siang hari ini. Pertama saya langsung saja Pak Menteri
perihal tentang pembagian klaster BUMN ya diciutkan dari 27 klaster
menjadi 12 klaster. Saya rasa ini biasa-biasa saja Pak ya cuma lagi
memperkecil ya agar lebih fokus ya. Namun ada beberapa pertanyaan
klaster yang di bawah masing-masing Wamen I dan Wamen II ini ya
tentunya kami ingin tahu tentang koordinatif di internal klaster
sendiri. Apakah itu sama dengan holdingisasi atau hanya bersifat
mencerminkan klaster-klaster yang terdahulu yang sama seperti itu?
Karena kalau dia holdingisasi tentunya ada payung hukumnya. Nah
pertanyaan berikutnya, apakah ada payung hukum Apa bentuk Peraturan
Pemerintah hanya cukup dengan Keputusan Menteri BUMN saja?
Dan yang selanjutnya masuk kepada terhadap pembayaran utang
Pemerintah kepada BUMN. Tentunya kita memberikan apresiasi yang
sangat luar biasa kepada Pak Menteri, satu-satunya Menteri yang
kami kenal selama ini yang mampu untuk melobi Pemerintah sehingga
Pemerintah melalui Menteri Keuangan rajin bayar utang. Nah ini
sikap rajin bayar utang ini saya pikir sangat luar biasa, nggak tau
saya ya obatnya apa sehingga bisa dan mampu mencerminkan BUMN
tanda-tanda BUMN ini bangkit kembali karena selama ini Pemerintah
malas bayar utang kepada BUMN. Tentunya pertanyaan terhadap
pencairan utang ini ya, kami mohon diberikan informasi secara
detail berapa sih utang pemerintah sesungguhnya kepada BUMN? Apakah
ada BUMN lainnya yang tidak keciprat pembayaran hutang kepada BUMN
oleh Pemerintah? Apakah seperti ASDP, Apakah Pelni? dan sebagainya
itu tentunya karena di sini laporan Pak Menteri hanya sekitar 75%
berarti ada 25% lagi utang Pemerintah. Tentunya detail inilah yang
kami harapkan pada rapat berikutnya atau pun jawaban tertulisnya
bisa menggambarkan berapa sesungguhnya. Tentunya sekali lagi kami
memberikan apresiasi ya kepada Pak Menteri yang mampu untuk melobi
Pemerintah terhadap rajinnya Pemerintah bayar hutang kepada
BUMN.
Dan yang kedua, yang ketiga Pak Menteri ada PMN. PMN ini
diberikan hanya sekitar lebih kurang Rp15,5 triliun ya. Nah
tentunya terhadap BUMN
-
32
infrastruktur saya pikir ini yang sudah hanya sebagai penugasan
dari pada Pemerintah kepada Hutama Karya. Kami berharap kepada
Hutama Karya ya dapat melaporkan secara detail tentang
pemakaian-pemakaian dana PMN yang selama ini diberikan oleh negara
kepada Hutama Karya dan kemampuan dan janji leverage-nya yang mampu
untuk me-leverage 4 kali daripada lebih kurang 4 kali daripada apa
yang diberikan oleh negara.
Nah selanjutnya tentunya kepada Komisi VI menyampaikan business
plan lanjutan terhadap pemberian dana PMN, begitu juga terhadap PNM
ya, Bahana dan ITDC dapat menyampaikan business plan dari pada
masing-masing BUMN penerima PMN. Khususnya PMN terhadap diberikan
kepada Bahana ya, kami meminta penjelasan kepada Pak Menteri apa
yang dikatakan perluasan penjaminan kredit kepada UMKM? Karena ini
biasanya ya mengambang saja kan begitu. Sering dibuat UMKM ini
sebagai sebagai modul daripada ikon kebijakan tetapi ternyata
terkadang-kadang tidak menyentuh pada lapisan UMKM yang
sesungguhnya.
Dan untuk KUR ya kami juga meminta regulasi yang terbaru
terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat karena Kredit Usaha Rakyat
yang hari ini yang kita harapkan dapat diberikan kepada pengusaha
mikro dan kecil ternyata ini nyaris tidak terdengar lagi, nyaris
tidak terdengar Pak Menteri yang mendapatkan kredit usaha itu yang
sekarang rata-rata yang menengah keatas diatas Rp500 juta keatas.
Yang kredit mikro yang Rp20 juta, Rp50 juta ini sudah nggak
kedengaran. Ketika pencairan awal pencairan di awal tahun ya
katakan Januari 2020, Desember 2019 itu jatahnya sudah habis,
antreannya tahun depan lagi. Nah ini yang sesungguhnya
pengalokasian kredit usaha mikro dan kecil sangat kecil sekali pada
tataran Kredit Usaha Rakyat. Nah ini kita harap ya regulasi, kami
berharap regulasi yang terbaru agar segera diterbitkan melalui
Menko Perekonomian tentunya atas permintaan dari pada stakeholder
ya kita berharap dapat menyentuh pada posisi pasca Covid kedepan
sehingga apa yang dicanangkan, apa yang diberikan negara hari ini
kan cukup besar Rp6 triliun untuk penjaminan kredit usaha kecil dan
menengah serta KUR ini jangan sempat tidak menyentuh pada
sasarannya.
Termasuk perbankan penyalurnya Pak Menteri. Itu perbankan
penyalurnya sekarang hari ini ya swasta-swas