DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · 2019-11-04 · Anggaran per program tahun anggaran 2020 untuk lingkup Kedeputian Akreditasi pada pengembangan program standardisasi

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

KOMISI VI DPR RI

Tahun Sidang : 2018-2019

Masa Persidangan : V

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Juni 2019

Waktu : Pukul 14.19 s.d. 15.12 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : H. Dito Ganinduto, MBA

Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.

Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Membahas Rencana Kerja dan anggaran dan Rencana Kerja RKP BSN Tahun 2020.

Daftar Anggota : PIMPINAN : 1. Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si. (Ketua/F-PAN) 2. MOHAMAD HEKAL, MBA. (Wakil Ketua/F-

P.Gerindra) 3. Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA (Wakil

Ketua/F-P.Demokrat) 4. H. DITO GANINDUTO, M.BA. (Wakil Ketua/F-

P.Golkar) 5. H. INAS NASRULLAH ZUBIR BE, SE (Wakil

Ketua/F-P.HANURA)

http://dpr.go.id/blog/index/id/1548

2

ANGGOTA : FRAKSI PDI-P

6. NYOMAN DHAMANTRA,S.E.

7. Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S

8. RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.

9. DRS. ERWIN TPL TOBING

10. ADISATRYA SURYO SULISTO

11. H. IRMADI LUBIS

12. M. R. IHSAN YUNUS, BA,B,Comm, ME.Con

13. JULIARI P. BATUBARA

14. DARMADI DURIANTO

15. DANIEL LUMBAN TOBING

FRAKSI PARTAI GOLKAR

16. GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.

17. Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E., Ph.D.

18. HARDISOESILO

19. Ir. H.M. IDRIS LAENA

20. DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom.

21. EKA SASTRA, SE, M.Si.

22. BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.

FRAKSIP.GERINDRA

23. FADHLULLAH

24. H. NURZAHEDI, SE

25. KHILMI

26. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.

27. STEVEN ABRAHAM

28. ABDUL WACHID

FRAKSI P.DEMOKRAT

29. HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI

30. LINDA MEGAWATI, SE., M.Si.

31. H. WAHYU SANJAYA, S.E.

32. SARTONO, SE., MM.

3

FRAKSI PAN

33. PRIMUS YUSTISIO, S.E.

34. H. NASRIL BAHAR, S.E.

35. MOHAMMAD HATTA

36. DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si.

FRAKSI PKB

37. SITI MUKAROMAH, S.Ag, M. AP.

38. Ir. M. NASIM KHAN

39. H. YAQUT CHOLIL QOUMAS

40. H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.

FRAKSI PKS

41. Drs. H. ADANG DARADJATUN

42. H.M. MARTRI AGOENG, S.H.

43. drh. SLAMET

FRAKSI PPP

44. H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.

45. H. ISKANDAR DZULKARNAIN SYAICHU, S.E.

46. H. MUKHLISIN

47. H. ABDUL AZIZ, S.E.

FRAKSI P.NASDEM

48. AKBAR FAIZAL

49. Drs. H. NYAT KADIR

50. H. HAMDHANI, S.IP.

Hadir Undangan : Kepala BSN dan Jajarannya.

4

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT:

Pertama-tama kami mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang selalu melimpahkan rahman dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rapat Komisi VI DPR dan Kepala BSN pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI rapat pada hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 17 anggota, 9 fraksi dari 50 anggota Komisi VI DPR RI yang terdiri dari separuh unsur fraksi dan dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Oleh karena itu dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, izinkan kami membuka rapat pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

RAPAT SETUJU

KETOK PALU 1 KALI

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala BSN atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat pada hari.

Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini guna membahas Rencana Kerja dan anggaran dan Rencana Kerja RKP BSN Tahun 2020.

Bapak dan Ibu yang kami muliakan.

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat 2 Peraturan Tata Tertib antara lain mengatakan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah atau RKP serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga dalam ruang lingkup tugas dan komisi dan usulan anggota mengenai pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat pada hari ini adalah sesuai surat dari Pimpinan Badan Anggaran dengan Nomor AG/6918/DPRRI/V/2019 tanggal 8 Mei 2019, hal: Penyampaian jadwal pembahasan pendahuluan RAPBN tahun 2020

5

yangh menjadwalkan rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerja antara tanggal 14 sampai 21 Juni 2019 untuk pembahasan RKAKL dan RKP KL Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini kami persilahkan kepada Kepala BSN untuk menyampaikan penjelasan mengenai RKA dan RKP BSN pada tahun 2020. Kami persilahkan.

KEPALA BSN:

Terima kasih.

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota Komisi VI.

Pertama-tama izin kan dalam suasana masih Hari Raya Idul Fitri mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih atas undangan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini akan membahas… akan kami sampaikan laporan RKAKL dan RKP tahun 2020.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota yang kami hormati,

Sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-338/MK.02/2019 dan B.241/P.PPN/8.KO.01.01/04/2019 tentang PAgu Indikatif Belanja KL Tahun 2020, BSN memperoleh Pagu Indikatif sebesar Rp.286.291.692.000,- yang akan dialokasi dalam fungsi ekonomi dengan rincian sebagai berikut:

Yang pertama adalah untuk program dukungan manajemen sebesar Rp147.408.719.000,- dan untuk program pengembangan standarisasi nasional sebesar Rp138.882.973.000,-.

Pagu indikatif BSN tahun 2020 berdasarkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah sebesar Rp147.408.719.000,- ini dialokasikan untuk yang pertama adalah

1. Gaji pegawai sebesar Rp79.466.698.000,- 2. Operasional perkantoran sebesar Rp42.455.764.000,- dan berikutnya untuk

pelaksanaan kegiatan pada dukungan manajemen sebesar Rp25.486.257.000,-

6

Sedangkan untuk program pengembangan standarisasi nasional yang sebesar Rp138.882.973.000,- dialokasi untuk:

1. Anggaran program prioritas nasional sebesar Rp96.269.300.000,-, dan 2. Pelaksanaan prioritas lembaga lainnya yaitu sebesar Rp42.613.673.000,-

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Anggota Dewan yang kami hormati.

BSN telah menetapkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standarisasi Nasional sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Standarisasi Nasional. Kami baru saja melakukan reorganisasi, struktur organisasi baru tersebut mulai berlaku pada tahun 2019.

Anggaran Badan Standarisasi tahun 2020 per kegiatan secara rinci kami bagi seperti yang kami sampaikan sebelumnya adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri:

- Program peningkatan pelayanan sumber daya manusia, organisasi dan hukum; - Peningkatan pelayanan perencanaan keuangan dan umum; - Peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal, dan - Peningkatan pelayanan humas kerjasama dan layanan informasi.

Bagian kedua adalah untuk program pengembangan standardisasi nasional yang anggarannya adalah Rp138.882.973.000,- terdiri dari program-program sebagai berikut:

- Program pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian, penilaian akreditasi laboratorium,

- Peningkatan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; - Peningkatan sistem dan harmonisasi akreditasi - Peningkatan penguatan penerapan standard dan penilaian kesesuaian - Peningkatan standar nasional satuan ukuran mekanika, radiasi dan biologi - Peningkatan standar nasional satuan untuk termoelektrik dan kimia - Peningkatan standar pengembangan standar agro, kimia kesehatan hala - Peningkatan standar mekanika energi elektroteknika, transportasi dan teknologi

informasi - Peningkatan pengembangan standar infrastruktur penilaian kesesuaian personal

dan ekonomi kreatif - Peningkatan riset dan pengembangan sumber daya manusia - Peningkatan data dan sistem informasi

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota Dewan yang kami hormati.

7

Anggaran per program dan kegiatan BSN tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Untuk lingkup Sekretaris Utama. Sekretariat Utama pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya terdiri dari:

1. Peningkatan pelayanan sumber daya manusia organisasi hukum BSN output utamanya adalah pelayanan, sumber daya manusia dan layanan hukum dan layanan informasi birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.077.407.000,-

2. Peningkatan pelayanan perencanaan keuangan dan umum output utamanya adalah berupa Renja DIPA BSN Tahun 2021, Laporan Keuangan BSN Tahun 2019, pelaksanaan ketatausahaan pimpinan serta fasilitasi perkantoran termasuk belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp135.894.679.000,-

3. Kegiatan peningkatan penyelenggaraan internal BSN, output utamanya adalah pengawasan internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp836.633.000,-

4. Kegiatan peningkatan pelayanan humas kerjasama layanan informasi dengan output utamanya adalah layanan humas, dukungan pengelolaan kerjasama, dan dukungan informasi dan perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.600.000.000,-

Untuk lingkup sekretariat utama dan pada program pengembangan standardisasi nasional,

1. Kegiatan pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian output utamanya adalah berupa 10 peraturan dengan alokasi anggaran Rp850.000.000,;

2. Kegiatan peningkatan riset dan pengembangan sumber daya manusia dengan output utamanya yang pertama adalah 4 penelitian standarisasi dan penilaian kesesuaian, 1 rekomendasi road map SPK, 3 paket pendidikan dan pelatihan, dan 1 paket pengembangan SDM SPK dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.553.808.000,-

3. Kegiatan peningkatan data dan sistem informasi output utamanya adalah berupa 1 paket pengelolaan data dan sistem infomasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-

Sehingga total anggaran lingkup sekretariat utama adalah sebesar Rp.156.812.527.000,-

Anggaran per program tahun anggaran 2020 untuk lingkup Kedeputian Akreditasi pada pengembangan program standardisasi nasional adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan akreditasi laboratorium dengan output utamanya adalah 2025 penilaian laboratorium dan 1 paket pembangunan laboratorium SMSU pada tahap ketiga dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.322.438.000,-

8

2. Kegiatan peningkatan akreditasi, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi dengan output utamanya berupa 650 penilaian akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.412.420.000,-

3. Kegiatan peningkatan sistem dan harmonisasi akreditasi dengan output utamanya adalah 14 skema akreditasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,-

Sehingga total anggarang lingkup Kedeputian Akreditasi sebesar Rp.96.734.850.000,-.

Selanjutnya anggaran per program kegiatan untuk Kedeputian penerapan standard dan penilaian kesesuaian pada program pengembangan standardisasi nasional sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian dengan output berupa 225 pelaku usaha dan LPK, 1250 pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di 5 kantor layanan teknik yaitu di Riau, Sumsel, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulsel dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.200.000.000,-

2. Kegiatan peningkatan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi, output utamanya adalah 60 skema penerapan standard, 10 regulasi harmonisasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4 miliar.

Sehingga total anggaran lingkup kedeputian penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah sebesar Rp14.200.000.000,-

Selanjutnya Bapak Pimpinan dan Bapak Bapak Anggota,

Anggaran per kegiatan untuk Kedeputian Standar Nasional Satuan Ukuran:

1. Kegiatan peningkatan standar nasional satuan ukuran mekanika, radiasi dan biologi dengan output utamanya adalah 62 kemampuan pengukuran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.275.015.000,-

2. Kegiatan peningkatan standar nasional satuan ukuran termo elektrik dan kimia, output utamanya adalah 71 kemampuan pengukuran dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.900.000.000,-.

Sehingga total anggaran pada kedeputian ini adalah Rp.6.175.015.000,-

Selanjutnya saya laporkan untuk lingkup Kedeputian Pengembangan standard pada program pengembangan standardisasi nasional:

1. Kegiatan peningkatan pengembangan standard agro kimia, kesehatan dan halal dengan ouput utamanya adalah 200 SNI di bidang standar agro kimia, kesehatan

9

dan halal, 160 restrukturisasi Komtek.. ini Komisi Teknik yang rumusan standard dan pengelolaan Komtek baru dengan alokasi anggaran Rp.6.369.300.000,-

2. Kegiatan peningkatan pengembangan standar mekanika, energi, elektro teknika, transportasi, tekonologi informasi dengan output utamanya adalah 150 SNI dibidang mekanika, energi, elektro teknika, transportasi, tekonologi informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-

3. Kegiatan peningkatan standard infrastruktur penilaian kesesuaian personal dan ekonomi kreatif, output utamanya adalah 150 SNI di bidang Infratruktur penilaian kesesuaian persoalan dan ekonomi kreatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-.

Dengan demikian total anggaran di Kedeputian Pengembangan Standard berjumlah Rp.12.369.300.000,-

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya kami laporkan pelaksanaan program prioritas nasional yaitu nilai tambah sektoril industrialisasi dan kesempatan kerja dengan total anggaran sebesar Rp96.269.300.000,- ini terdiri dari 10 kegiatan:

1. Pembangunan laboratorium SNSU tahap ketiga sebanyak Rp 70 miliar. 2. Pembinaan penerapan standard dan penilaian kesesuaian bagi pelaku usaha

dan lembaga penilaian kesesuaian sebesar Rp5.200.000.000,- 3. Pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di kantor kantor pelayanan

teknis sebesar Rp.5 miliar. 4. Penelitian standardisasi dan penilaian kesesuaian sebesar Rp.1.700.000.000,- 5. Road map pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebesar Rp.

1 miliar. 6. Kebijakan pengembangan keahlian kompetensi tenaga ahli standardisasi

sebesar Rp. 1 miliar, 7. Standard nasional Indonesia bidang agro kimia, kesehatan, dan halal sebesar 5

miliar 8. Restrukturisasi Komtek dan pengembangan Komtek baru sebesar

Rp2.369.300.000,- 9. Standar nasional di bidang mekanika energi dan elektronika transportasi dan

teknologi informasi sebesar Rp. 3 miliar. 10. Standard nasional bidang infrastruktur penilaian kesesuaian personal dan

ekonomi kreatif sebesar Rp. 3 miliar.

Bapak- Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota Dewan yang kami hormati,

Mengingat pada tahun anggaran tahun 2020 terdapat kenaikan alokasi fix cost gaji dan operasional kantor dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta

10

kenaikan alokasi anggaran untuk penyelesaian laboratorium SNSU tahap ketiga, maka anggaran BSN tahun 2020 dirasa belum optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu BSN mengusulkan tambahan anggaran di tahun 2020 sebesar 20 M, yang terdiri dari:

1. Untuk penguatan dukungan ekspor. Nah ini penting sekali untuk mewujudkan daya saing produk presenter yang sesuai dengan negara tujuan.

2. Peningkatan kompetensi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebesar Rp.7.700.000.000,-

Usulan tambahan anggaran ini trilateral meeting pagu indikatif tahun 2020 dengan dan disampaikan kepada KEmenkeu dan Kepala Bappenas melalui surat Nomor 1631/BSN/A.0.B1/05/2019.

Yang terakhir..

Bapak Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota Dewan yang kami hormati,

Saya laporkan bahwa realisasi anggaran tahun 2018 seperti tertera di dalam layar dengan pagu 183.641.418.000,-, realisasi sekarang realisasi pada waktu tahun lalu adalah Rp177.987.242.000,- atau dengan presentase 96,92% ini adalah mencapai target karena target kita adalah di atas 95%.

Bapak Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Demikian paparan kami, mohon kiranya dukungan dari Bapak Bapak Pimpinan dan Bapak Angota Komisi VI yang selalu mendukung kegiatan BSN yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat diteruskan pada tahun anggaran berikutnya. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala BSN yang telah menyampaikan paparan mengenai RKAK-L 2020.

Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan? Kalau tidak ada.

11

F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Tolong ditanyain daya serapnya di sini tidak ada?

KETUA RAPAT:

Daya serap di halaman paling belakang mungkin.

(suara tidak jelas)

KEPALA BSN:

Menurut informasi ada tambahan untuk menyampaikan itu pak. Realisasi 2018 jadi tidak dicantumkan di dalam.


Kan ini ada di daftar pertanyaan kita kan? Karena ini (suara tidak jelas) pengajuan apa penyampaian 2020 juga penyerapan anggaran.

KETUA RAPAT:

Tolong dibagikan saja pak. Yang untuk Bapak bacakan.

KEPALA BSN:

Baik pak, kita langsung.

KETUA RAPAT:

Belum dibagikan memang pak ya?

12


Gak pertanyaan dari Komisi ada tidak mengenai itu? Tidak ada yang kita ajukan? Bener tidak ada? Gimana mis nya dimana?

(rekaman tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Bahannya ada kan pak? Tolong dibagikan saja pak.


Tolong dicek dimana mis nya, ada di siapa itu soalnya. Mereka tidak merasa menerima, tidak ada rinciannya jadi ya kita tidak tahu.

KETUA RAPAT:

Tapi ada datanya ya pak ya? Tolong dibagikan saja pak.


Cuma ini realisasi to’ globalan saja.

KETUA RAPAT:

Coba ya detailnya.

Baik ada lagi yang ingin disampaikan Pak Kepala?

Cukup pak ya? Baik, terima kasih atas penyampaian dari BSN mengenai Pagu Indikatif Tahun 2020.

Selanjut kami berikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI untuk mengajukan pertanyaan dan pendalamannya. Silahkan Pak Slamet.

13

F-PKS (drh. SLAMET):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hal yang sama sebenarnya tadi ingin menanyakan realisasi dari 2019 Cuma nanti kita cek apakah tidak ada surat terkait pertanyaan itu. Hanya memang nampaknya tetap perlu dilampirkan sekaligus juga tidak hanya berapa serapannya tetapi termasuk keberhasilan capaian dari output atau (…) yang memang dipasang pada saat itu.

Tentunya dalam kewenangan kita sebagai pengawasan, kita ingin mendapatkan gambaran apa output awal yang dipasang atau (KPI…) yang dipasang diawal dengan serapan sekian itu tercapainya seberapa? Itu yang ingin kita tahu sehingga mungkin nanti ditambahkan terkait dengan itu.

Itu aja Pimpinan mungkin catatan saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Slamet.

Pak Walikota silahkan.

F-P.NASDEM (DRS. NYAT KADIR):

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI,

Pak Kepala BSN beserta seluruh staf yang hadir.

Saya kira usul ini untuk usulan pagu indikatif 2020 dapat kita maklumi, Cuma ada ada beberapa pertanyaan tadi.

Beliau ini Pak Kepala dan staf mengusulkan tambahan anggaran untuk 2020. Belum optimal yang kalau untuk pagu indikatif sebesar ini karena ada pencapaian target ya big cost dan PNBP itu. Kami minta penjelasan saja pak target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan masuk ke negara itu ya ABPN berapa? Satu ya.

14

Kemudian ya untuk itu pak Kepala dan Staf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 20 milyar ya, ini untuk penguatan dukungan ekspor, nah ini penting ini menurut kami ya dan peningkatan kompetensi SDM di Bidang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian ini. Sebab penguatan dukungan ekspor ini minta penjelasan itu apa maksudnya bagaimana pak? Apakah di SNI nya itu apa namanya penetapan standard apa saja yang anu itu yang mendukung ekspor apa saja itu?

Terima kasih. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Nyat Kadir. Silahkan Pimpinan Pak Teguh.


Terima kasih Pak Dito.

Pak Kepala BSN beserta seluruh jajaran,

Masih suasana lebaran, mohon maaf lahir dan batin ya semoga langkah kita ke depan akan semakin baik lagi dan amal ibadah kita diterima semua. Aamin.

Pak saya pertama tentu mengapresiasi atas pencapaian atau daya serap BSN yang di atas 90% artinya di atas rata-rata kementerian/lembaga ya. Dan tentu dengan outcome yang baik sehingga kemudian daya serap tersebut betul-betul berdampak secara nyata terhadap kinerja.

Yang kedua tentu kami senang ada peningkatan anggaran yang cukup signifikan sampai lebih dari 100 miliar ya dibandingkan dengan tahun 2018? Apa betul begitu?


108… tadi saya catat 100… yah mendekati 100 miliar yah? Yah pertama sudah naik mendekati 100 miliar, tapi Anda membuat usulan masih kurang 20 miliar juga. Kami tadi rapat dengan Kementerian Perdagangan dia termasuk yang dikurangi Pak. Bapak luar biasa sudah berhasil meyakinkan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan anggaran. Ya tentu ini kerja yang patut diapresiasi tapi kami butuh penjelasan pak, kenaikan sebesar ini artinya kenaikan 50% lebih ini kan ditengah situasi pengetatan dimana-mana artinya pencapaian yang bagus.

15

Namun kemudian kalau melihat pemaparan Pak Kepala BSN, dengan segala hormat saya pun mengkritisi karena dari 286 itu, 147 sekiannya adalah untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Artinya kan bukan tugas pokoknya. Nah mohon tolong dijelaskan.

Sedangkan untuk terkait dengan program pengembangan standardisasi nasional itu sendiri hanya 138. Itu pun 70 miliarnya untuk membangun laboratorium. Nah tolong kami yang hadir khususnya ini dikasi pencerahan pak, bahwa memang rasional ini program pengembangan… maksud saya untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya inilah yang apa ibaratnya lebih besar. Karena kalau dari kacamata kita yang biasa di dunia usaha ya yang namanya tim manajemen itu kan biasanya hanya di bawah 30% lah atau 20%. Ini kok malah sampai 50%, kalau bisa manajemennya lebih kita pressure lagi gitu kan. Tolong ini dijelaskan agar kemudian ya kita ingin BSN lebih maksimal kerjanya outcomenya makin mantap begitu dengan tentu saja politik anggarannya dimana alokasi untuk pengembangan standardisasi nasionalnya tentu harusnya lebih besar dong. Harusnya untuk program pengembangannya. Ini kami minta penjelasan.

Kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan laboratorium yang apa SNSU ya? Yang tahap 3, ini tahap 3 ini apa yang apa yang belum selesai, yang kemudian prioritas kenapa kemudian ini harus dituntaskan dalam 3 tahap. Karena ya mungkin tahap 1 dan 2 kita sudah kelupaan begitu. Itu mungkin pak.

Terus yang terakhir terkait dengan ya tentu saja era digital sekarang dimana kemudian semakin mewabahnya penggunaan aplikasi kemudian juga e-commerce, di mana ini peran BSN di dalam memastikan bahwa satu, konteks perlindungan konsumennya, terus juga terkait dengan bagaimana khususnya mendorong produk-produk kita agar kemudian juga mewarnai produk e-commerce kita agar jangan 90% masih didominasi oleh produk-produk impor. Apakah ada peran BSN di sini yang apa bisa semakin ditingkatkan?

Mungkin itu Pak Dito yang saya ingin mendapatkan tanggapan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Teguh.

Silahkan Pak Kepala BSN untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Pak Slamet, Pak Nyat Kadir dan Pak Teguh. Silahkan Pak.

KEPALA BSN:

Terima kasih.

16

Bapak Pimpinan dan Bapak Bapak Anggota Dewan,

Pertama saya sampaikan bahwa nanti yang capaian 2018 akan saya kirim pak. Tetapi secara umum masih saya ingat bahwa pada saat itu capaian kita sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, cuman rinciannya nanti akan kami sampaikan.

Berikutnya pertanyaan yang terkait dengan tambahan anggaran untuk untuk tahun 2020 dari tadi juga ditanyakan tentang PNBP. PNBP kita itu 30 miliar pak, kemudian tambahan anggaran ini juga menyangkut langsung kepada Pak Ketua tadi bahwa naiknya operasional ini diakibatkan oleh penambahan gaji penambahan gaji oleh karyawan yang bertambah pak. Pertambahan karyawan itu berangkat dari kita menerima CPNS baru itu sebanyak 100 pak. Kemudian dari pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 itu ada per-merger-an pak, penggabungan antara pusat yang ada di LIPI masuk ke BSN itu ada sekitar 110 pak. Ini sebenarnya.. 577 Pak totalnya.


Sudah ya.

Jadi dengan sekitar 210 masuk ini pak, kita jadi gajinya tadinya yang sekitar total 40 menjadi 70 sekian, seperti itu.

Nah kemudian pak sebelum masuk ke…, penggabungan pusat metalurlogi LIPI ke BSN ini salah satu terobosan pak menurut kacamata dunia pak karena pilar standardisasi, pilar akreditasi dan pilar metalurlogi, ketelusuran itu dalam satu atap pak. Ini termasuk terbosan pak di berbagai kancah wah ini layak diancungi jempok karena jarang yang seperti ini, untuk memudahkan kordinasi pak. Dan di samping itu untuk pak sertifikat kita ini lebih bermutu pak karena untuk kegiatan ekspor impor ini harus dibackup dengan data. Data ini diantaranya adalah data hasil pengujian laboratorium dan data data hasil pengujian laboratorium itu dulunya pak adalah ketelusuran dari satuan-satuan ukuran yangh sedang kita bangun di sana.

Jadi misalkan kalau meter pak, gram, massa itu kan semuanya harus mengikuti perkembangan di level internasional.


Saya maaf ya karena di poin ini karena kebetulan kami juga sempet menyinggung ini bagaimana halnya dengan Kemeteorologian yang ada di Kementerian Perdagangan.

17

KEPALA BSN:

Siap pak.


Maksud saya begini, apakah ada berebut pangsa pasar atau kerjaan, atau itu klien anda atau coba tolong jelaskan ya.. karena ini jadi salah satu concern juga.

KEPALA BSN:

Siap pak.

Nanti teman-teman ini ada yang ahli, tapi saya hanya pengantarnya dulu pak, nanti temen Pak Doni menambahkan ya atau Pak Probo ya.

Di dalam dunia meteorologi pak itu ada 2 tugas besar. Yang pertama itu adalah menjaga ketelusuran di level internasional pak. Itu adalah tugas tugasnya adalah sedikit berbau penelitian kemudian uji komparasi dan seterusnya. Seperti itu ya pak.

Nah yang ada di Kementerian Perdagangan itu adalah implementasinya pak, itu adalah istilahnya adalah meteorologi ilegal pak. Ilegal, ya misalkan untuk urusan TRA pak, diberbagai kancah perdagangan, di pasar, di di dan sebagainya. Nah untuk mendukung ini mereka me-refer ke meterorologi yang ada di kita. Karena memang kita tugasnya adalah me-refer ketelusuran ke internasional. Sehingga sertifikat kita diterima pak. Sebaliknya pak ada kejadian-kejadian di negara lain gara-gara itu tidak terselusur pak, sertifikat yang berbau testing-testing tidak diterima dan ekspor pun tidak diterima. Walaupun ini sangat di hulu tapi sangat menentukan di hilir pak. Demikian.

Oleh karena itu kami terima kasih kepada Komisi VI Pak, yang akhirnya pembangunan itu sampai Tahap 3 berjalan dengan lancar dan ini nanti akan melengkapi sistem satuan ukuran kita yang khususnya mem-back up produk-produk kita yang berbasis bio pak. Bio teknologi, Biologi, Meterologi yang konon bisnisnya ya pertanian, kehutanan, perkebunan dan seterusnya yang itu akan ke sana juga. Dan sebagian juga karena di LIPI yang kimia itu sebagian peralatan tidak masuk ke kita, kita akan investasi untuk meteorologi kimia. Dan ini sangat penting.

Kalau meteologi yang berkait dengan satuan fisik pak, itu yang meter, temperatur dan seterusnya itu dari LIPI sudah lumayan lumayan ya dari jumlahnya sudah lumayan mewakili. Tinggal bagaimana meningkatkan kepengakuan kita ke internasional. Itu kerjanya uji komparasi pak dan diteliti dan seterusnya.

Oleh karena itu kelihatannya kita membengkak di anggaranyanya sebenarnya terserap banyak di pembangunan gedung ini. Tetapi pak nanti selesai di 2021, harapan

18

saya terjadi lompatan pak karena kalau dana itu di Kementerian tidak dikurangi maka akan terjadi on fokus kegiatan sementara sarana pendukungnya sudah siap, maka mudah-mudahan ini menjadi longgar terus ke atas pak. Sejalan dengan kesadaran masyarakat atau kegiatan ekspor impor semuanya back up nya di tahun ini dan ini hasil saya kira dukungan dari Komisi VI pak sampai pada posisi ujung itu.


Pak tadi Bapak menyinggung ada 30 miliar PNBP ya?

KEPALA BSN:

Ya pak.


Itu adalah dari layanan yang diberikan oleh BSN?

KEPALA BSN:

Betul.


Itu layanan apa saja?

KEPALA BSN:

Ya.


19

Mungkin itu yang bisa dijelaskan atau tepatnya begini lah. Prespektif kami BSN sebagai lembaga negara tentu jangan sampai terjebak jadi kayak BUMN terus kemudian ber-profit oriented gitu kan. Apakah angka 30 itu adalah angka bahasanya apa ya angka yang masih bisa ditingkatkan atau sebenarnya itu angka yang tidak membebani. Misalnya begini, bisa saja saya bilang ‘anda harusnya bisa tingkatkan dong’ harusnya PNBP dengan segala apa anggaran meningkat, tetapi kan di sisi yang lain kan justru akan membebani apa istilahnya dunia usahanya yang kita harapkan memberikan multiflier efek lebih besar begitu pak. Ini mohon maaf kita memang belum pernah membicarakan secara serius gitu loh PNBP nya BSN ini karena apa prespektif kita harus disama kan dulu jangan sampai salah bidik juga gitu kan. Kalau sama misalkan teman-teman BLU dan sebagainya kan mereka ada sisi PNBP yang terus kemudian memang bisa mereka gunakan sendiri. Dalam konteks BSN ini, PNBPnya juga tidak kembalikan tidak ke Depkeu kan atau bisa langsung digunakan atau tetap harus disetorkan ke Kementerian Keuangan? Itu klarifikasi itu dulu pak.

KEPALA BSN:

Baik Pak.

Untuk PNBP ini ada beberapa kegiatan pak. Yang pertama adalah layanan akreditasi pak. Ini yang cukup banyak pak. Dan ini adalah normal pak, ini diatur di dalam peraturan kita dan secara internasional juga lazim bahwa setiap akreditasi itu ada biaya untuk assesornya dan seterusnya itu. Yang berikutnya adalah pelayanan untuk sistem kalibrasi ya yang ada SNSU itu perlu pak tetapi yang dimaksud kalibrasi itu sebenarnya level pertama pak. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kalibrasi itu turunan berikutnya pak, tapi refer pertama itu yang kita refer internasional, untuk nasionalnya itu di kita kemudian mereka ada beberapa perusahaan yang harus mencocokan pak, mengkalibrasi ke kita. Nah ini ada jasanya, yang sebenarnya jasanya ini dipakai untuk me-maintaince pak, memaintaince alat-alat itu karena ini alat-alat ini juga cukup mahal. Misalnya di Serpong kalau Bapak berkenan suatu saat ke Serpong itu di lantai bawah itu dijaga temperaturnya, kelembabanya untuk menjaga ini awet. Dan ini kebetulan bangunan ini dibangun zaman Pak Habibie, bantuan dari Jerman yang sangat ini sangat canggih, termasuk seperti itu. Jadi banyak untuk..

Kemudian ada PNBP lain yang berupa diklat pak ya itu banyak permintaan dari stakeholder kita untuk meningkatkan kapasitas pemahaman tentang SNI, tentang ISO dan sebagainya itu kita lakukan diklat seperti itu.

KETUA RAPAT:

Baik. Ada lagi pak?

20

KEPALA BSN:

Sudah terjawab semua ya Pak? Mohon maaf tadi.

KETUA RAPAT:

Secara umum sudah.

Cukup yang lain Pak Slamet, pak Nyat Kadir? Cukup? Cukup ya pak?

BSN:

Ya ketinggalan pak.

Begini bapak-bapak kami itu mempunyai pemikiran dan memang sebenarnya ini memang menjadi tantangan buat kita. Negara yang sukses pak itu adalah negara yang surplus. Diputer kemana zaman dulu zaman sekarang pokoknya negara yang surplus yang ekspornya surplus itu adalah negara yang sukses. Apakah itu teknologi, tenaga kerja, tenaga ahli pastilah yang surplus itu sukses.

Nah kami sangat mendukung masuknya produk-produk Indonesia keluar pak. Sama menfilter produk-produk dari luar. Oleh karena itu kita bekerja. Yang kami kembangkan itu adalah begini pak, keberterimaan produk kita pengakuan sertifikat kita melalui ESMA sudah ada pak. Tapi kalau itu diuji pak, itu biasanya masih ada tambahan yang lain-lain. Nah biasanya persyaratan itu antara lain adalah permintaan bahwa labmu seperti apa, lab ku seperti apa. Nah itu ada kesetaraan.

Contoh ya pak ya, ini contoh ketika 6 perusahaan Indonesia ekspor ke timur tengah di bence pak, turun Kepala Badan Standard di sana yang namanya ESMA ya, ESMA mengatakan demikian ‘asal BSN meng-guarantee’ Pak hasil uji yang dilakukan oleh lab-lab Indonesia itu bisa diterima maka hari ini juga itu bisa di ekspor. Dan betul Pak ketika kita undang MoU di BSN kebetulan ditempatnya dan kita undang produk-produk kebetulan ini halal semua pak, karena ke sana produk-produk makanan. Ada pertanyaan dari pengusaha, ‘Pak kapan kami boleh ekspor?’. ‘Ya sudah ini tanda tangan, besok sudah bisa jalan.’

Nah seperti itu kan kebetulan ini by accident Pak. Nah kita ingin agak sistematis negara-negara mana yang kita harus hantarkan terutama yang kita sekarang ini pada saat ini ada di Jenewa sana temen-temen sedang menghadapi TBT WTO yang terkait dengan (.....) Pak. Dewan (....) kan perang pak dengan di sana dan ada 11 kalau tidak salah, 11 poin tema yang kita pertahankan regulasi seperti apa dan seterusnya. Dan untuk itu semua pak kita memerlukan dukungan-dukungan yangh terkait dengan berterimaan itu diantaranya adalah yang pertama tadi dari komponen 20 yang kita

21

tambahkan itu adalah satu untuk khusus komoditi-komoditi unggulan, kemudian yang lainnya untuk SDM.

Demikian Pak.

KEPALA BSN:

Oh iya e commerce juga belum.

Ya. begini pak, alhamdulillah Pak ini BSN setelah di restrukturisasi kami terus terang ada kelamaan di SDM pak di dalam IT ini. Kemudian kita di struktur yang baru itu Pusdatin itu terpisah bertanggungjawab langsung ke Kepala Badan Pak. Kalau dulu masih di bawah Deputi. Nah kemarin di open bidding dan kita mendapatkan seorang Kepala Pusat yang kompeten pak. Kompeten kebetulan mantan dari Bekraf dan saya lihat.. yang saya suka adalah begini, ada quick win kemudian dia mengkritisi bahwa BSN terlalu banyak mengembangkan aplikasi tetapi tidak sinergi. Nah itu pak. Nah barangkali itu yang akan kita revitalisasi sehingga nanti itu pengurusan-pengurusan itu akan terjadi secara online pak. Walaupun pak kami sudah sebelumnya sudah mengembangkan pak misalnya Pak untuk membantu masyarakat ada aplikasi namanya ‘Bang Beni’. Bang Beni itu adalah Barang Ber-SNI tinggal klik misalnya ngecek misalkan minuman di situ ini SNI nya nomor berapa kemudian yang mengeluarkan SNI itu siapa. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa diini. Di situ juga ada link ke website kita.

Kemudian kami juga punya pemikiran begini pak, temen-temen BSN ini meramaikan sosial media mengisi tentang konten-konten SPK Pak, sehingga kalau ada pertanyaan di daerah atau dimana saja googling itu terjawab Pak. Karena kalau kita sosialisasi dengan SDM yang sedikit, anggaran yang sedikit tidak mampu Pak kita.

Demikian. Terima kasih.

SLAMET:

Sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silahkan Pak (….)



22

KEPALA BSN:

Produk unggulan ini kalau produk unggulan itu kita mengikuti di MEA itu Pak ada perkayuan, ada apa 11 unggulan itu, ada pangan ya, ada argo kemudian ada karet, yang seperti itu pak. Tetapi sebenarnya dibalik itu kadang-kadang kita masuk ke komoditi yang sifat nya kayak misalnya argo ya, argo ini kayak permintaan di beberapa tempat binaan kita itu ekspor misalnya ikan lele ke Pakistan di Riau misalnya itu kita bantu, ekspor udang ke Timor Leste nah itu kita bantu. Jadi memang payungnya besar tetapi kita karena kita dananya agak mepet, kita membuat role model dulu pak, karena pengalaman kami dengan adanya role model misalnya pak, ini udang perlu sertifikasi yang ada di Kupang itu untuk di ekspor ke Timor Leste karena dekat ya pak, kedekatan ini. Masuk ke Timor Leste meminta mana sertifikatnya. Ketika kita sudah mendampingi mendapatkan sertifikat yang jadi ikutan pak. Nah ketika yang lain ikutan, kita himbau dinas-dinas setempat gubernurnya juga mulai peduli Pak karena ada contohnya Pak.

Kemarin ikan lele di ekspor ke mana itu ke Pakistan dari Riau Pak, kemudian ada permintaan juga 5 ton rendang Pak dari Payakumbuh. Seperti itu itu perlu sertifikasi Pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Slamet silahkan Pak.


Ya terima kasih Pimpinan. Terkait dengan ini peran BSN tentunya memang mengapresiasi memberikan dukungan untuk yang ekspor. Nah pertanyaan saya apakah kira-kira ini juga BSN memberikan peran untuk sebagai filter barang-barang yang datang dari luar negeri untuk di yang hari ini sedang menyerbu kita. Karena fakta di lapangan banyak barang-barang yang kualitasnya jauh di bawah standard bahkan anggaplah permainan anak-anak pagi dibeli, sore sudah rusak. Nah artinya kalau support barang produk kita ke eksternal itu luar biasa untuk ekspornya. Apakah juga ada peran nanti untuk sebagai filter barang-barang dari luar kemudian tidak SNI atau standard mereka juga tidak sama bahkan dibawah kita bisa ditolak oleh BSN. Itu mungkin itu pertanyaannya butuh penjelasannya.

Terima kasih pak.

23

KEPALA BSN:

Terima kasih pak.

Pertanyaannya sangat penting Pak, peranan standarisasi dan standardisasi atau standard dalam membentuk produk impor itu sudah terbukti pak ini paling efektif. Itu tehnical barrier namanya pak. Dan kalau kita bicara masa lalu contohnya adalah ban ya pak, ban mobil itu adalah contoh yang sukses, ini juga di Komisi VI juga dulu dibahas dengan Kementeri Perindustrian. Tetapi Bapak, ini adalah kebijakan yang sifatnya technical pak. Jadi ini adalah Kementerian Perdagangan sebenarnya yang lebih populer. Tetapi kami sebagai LPMK yang menyediakan SNI kita siap sampaikan itu semua. Dan kami sering menyatakan berbagai hal dari asosiasi misalkan beberapa masukan untuk supaya mengerem impor atau apa itu kita selalu siap, menyiapkan SNI, menyiapkan laboratoriumnya, dan seterusnya. Tapi ini juga terpulang juga ke Kementerian sektroral, makanya kalau misalnya kita sepakat untuk misalnya memproteksi produksi apa, kita harus rapat Pak antara perindustrian, perdagangan dan BSN, seperti itu. Tapi secara teoritik sangat powerfull untuk memprotek produk dari luar.

Dan kami tadi menjawab pertanyaan dari Pak Kepala, Pak Ketua bahwa peran kita di e-commerce Pak, binaan-binaan kita yang sudah ber SNI itu kita himbau untuk masuk ke e-commerce Pak, karena apa supaya masyarakat ada choice Pak, ada pilihan oh ini ada loh barang yang ber-SNI yang tentunya ada jaminannya. Sehingga mereka kalau produksi produk yang tidak ber SNI bisa kapok produk-produk impor kan biasanya pasti kecewa, Saya juga kecewa produk kabel-kabel dari China itu suka mrotol-mrotol begitu Pak, padahal itu adalah SNI adalah wajib semua kalau elektronik.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Baik. Cukup Pak?

Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala BSN dan seluruh jajarannya yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari yang terhormat Anggota DPR RI.

Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan.

Sudah siap kesimpulan?

Draft

Kesimpulan Rapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional

24

Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019

Selasa, 18 Juni 2019

1. Komisi VI DPR RI menerima Pagu Indikatif Anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor S.338/MK.02./2019 dan Kepala Bappenas Nomor B.241/M.PPN/D.8/ KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar Rp286.291.692.000,- dengan rincian per program sebagai berikut: a. Program dukungan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya BSN sebesar Rp147.408.719.000,- dan b. Program pengembangan standarisasi nasional sebesar Rp138.882.973.000,-.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk di sinkronisasikan.

2. Komisi VI DPR RI menerima usulan tambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.20.000.000.000,- yang terdiri dari: a. kegiatan penguatan dukungan ekspor untuk mewujudkan daya saing produk

berstandar sebesar Rp.12.300.000.000,- dan b. kegiatan peningkatan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian sebesar Rp.7.700.000.000,- Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan tambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp177.987.242.000,- atau 96,92% dari total pagu alokasi anggaran sebesar Rp183.641.416.000,-.

Apakah dapat diterima oleh BSN?

KEPALA BSN:

Ada yang salah ketik Pak di situ point 1 b Pak. Itu adalah 33 itu adalah 9 sebenarnya 973 Pak.. tiga 973 dalam angkanya itu diganti Pak.. sudah Pak.

KETUA RAPAT:

25

882 juta 937... oh 33 ribu .. iya.

KEPALA BSN:

Dalam ininya Pak, dalam ketikan latinnya.

KETUA RAPAT:

Jadi redaksionalnya ya. Jadi delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah.

KEPALA BSN:

Ya Pak.

KETUA RAPAT:

Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah.

Oke?

KEPALA BSN:

Sudah Pak sudah.

KETUA RAPAT:

Gitu aja ya Pak, sudah diterima?

Kepada yang terhormat Anggota Komisi II Komisi VI DPR RI bisa diterima?

Setuju ya?

ANGOTA DPR RI:

26

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Baik dengan demikian berakhir sudahlah Rapat Kerja Rapat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional dalam rangka mempersiapkan RKP RKA Tahun 2020.

Kembali ke Kepala BSN kami persilahkan untuk memberikan closing statement.

KEPALA BSN:

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota,

Pada kesempatan ini BSN merasa terima kasih atas segala dukungan Komisi VI, baik dukungan dalam mengarahkan pemanfaatan anggaran dan termasuk di dalam kenaikan anggaran dan mendukung berbagai sarana yang sudah kita rencanakan. Dengan demikian program-program BSN semakin ke depan semakin mantap Pak, insha Allah bisa mendukung Kementerian-Kementerian sektoral sehingga kegiatan-kegiatan BSN bisa dirasakan masyarakat.

Demikian.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

27

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BSN dan seluruh jajaran, Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat yang telah mengikuti acara rapat dengar pendapat pada sore hari ini.

Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BSN kita akhiri dan hamdalah, Alhamdulillahirobbil ‘Alamin.

(KETOK PALU 3 KALI)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.12 WIB)

Jakarta, Juni 2019

a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

Dewi Resmini, S.E., M.Si.

NIP. 19600525 198303 2 004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · 2019-11-04 · Anggaran per program tahun anggaran 2020 untuk lingkup Kedeputian Akreditasi pada pengembangan program standardisasi

Documents