DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI JAWA BARAT PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2011 - 2012 A. PENDAHULUAN. I. Dasar Kunjungan Kerja 1. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 2. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia II. Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang- undangan, HAM dan Keamanan. III. Susunan Tim 1. Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T. Ketua Tim / F - PAN 2. Saan Mustofa Anggota Tim/ F – PD 3. H. Daday Hudaya, S.H.,M.H. Anggota Tim/ F – PD 4. Rusminiati , S.H. Anggota Tim/ F – PD 5. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum Anggota Tim/ F – PD 6. DR. H Deding Ishak, S.H.,M.M Anggota Tim/ F – PD 7. Drs. H.M. Ade Surapriatna,S.H.,M.H. Anggota Tim/ F – PG 8. Mahyudin, S.T., M.M Anggota Tim/ F – PG 9. Drs. Bambang Soesatyo, S.E.,M.B.A Anggota Tim/ F – PG 10. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. Anggota Tim/ F – PDIP 11. Drs. Muhammad Nurdin Anggota Tim/ F – PDIP 12. Ichsan Soelistio Anggota Tim/ F – PDIP 13. H.M. Aditya Mufti Arifin Anggota Tim/ F –PPP 14. HA Dimyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si Anggota Tim/ F – PPP 15. Drs. H. Adang Daradjatun Anggota Tim/ F – PKS 16. H. TB Soenmandjaja, S.D Anggota Tim/ F – PKS 17. Taslim, S. Si Anggota Tim/ F – PAN 18. Desmond J. Mahesa Anggota Tim/ F – Gerindra 19. Drs. H. Sarifuddin Sudding, S.H.,M.H. Anggota Tim/ F - Hanura IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, sejak Hari Selasa, 17 Juli 2012 s.d Hari Jumat, 20 Juli 2012 V. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:
31
Embed
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I ... pengawalan untuk keperluan sidang, mutasi, dan berobat ke Rumah Sakit;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI JAWA BARAT PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2011 - 2012
A. PENDAHULUAN.
I. Dasar Kunjungan Kerja
1. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia
2. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
II. Ruang Lingkup
Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam
ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-
undangan, HAM dan Keamanan.
III. Susunan Tim
1. Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T. Ketua Tim / F - PAN
2. Saan Mustofa Anggota Tim/ F – PD
3. H. Daday Hudaya, S.H.,M.H. Anggota Tim/ F – PD
4. Rusminiati , S.H. Anggota Tim/ F – PD
5. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum Anggota Tim/ F – PD
6. DR. H Deding Ishak, S.H.,M.M Anggota Tim/ F – PD
7. Drs. H.M. Ade Surapriatna,S.H.,M.H. Anggota Tim/ F – PG
8. Mahyudin, S.T., M.M Anggota Tim/ F – PG
9. Drs. Bambang Soesatyo, S.E.,M.B.A Anggota Tim/ F – PG
10. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. Anggota Tim/ F – PDIP
11. Drs. Muhammad Nurdin Anggota Tim/ F – PDIP
12. Ichsan Soelistio Anggota Tim/ F – PDIP
13. H.M. Aditya Mufti Arifin Anggota Tim/ F –PPP
14. HA Dimyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si Anggota Tim/ F – PPP
15. Drs. H. Adang Daradjatun Anggota Tim/ F – PKS
16. H. TB Soenmandjaja, S.D Anggota Tim/ F – PKS
17. Taslim, S. Si Anggota Tim/ F – PAN
18. Desmond J. Mahesa Anggota Tim/ F – Gerindra
19. Drs. H. Sarifuddin Sudding, S.H.,M.H. Anggota Tim/ F - Hanura
IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja
Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, sejak Hari Selasa,
17 Juli 2012 s.d Hari Jumat, 20 Juli 2012
V. Objek Kunjungan Kerja
Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Barat
melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:
2
1. Kunjungan Lapangan Ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin
dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I
Bandung
2. Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Jawa Barat beserta pejabat utama dan kepala Unit
Pelaksanan Teknis (UPT) Kanwil Kemenkumham se-Provinsi Jawa
Barat
3. Rapat Kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat
beserta jajarannya; dan Kepala Kejaksaan Negeri se- Provinsi Jawa
Barat
4. Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat; Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat; Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara; dan Kepala Pengadilan Militer Provinsi Jawa Barat.
5. Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat
beserta Pejabat Utama dan Kapolres se – Provinsi Jawa Barat
B. HASIL KUNJUNGAN KERJA:
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
I. ANGGARAN
a. Realisasi DIPA TA 2011
Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2011, jajaran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sebesar Rp. 336.817.659.000,-
dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai : Rp. 126.403.237.000,-
b. Belanja Barang : Rp. 119.412.382.000,-
c. Belanja Modal : Rp. 91.002.040.000,-
Sampai dengan 31 Desember 2011 anggaran tersebut terserap sebesar
Rp.320.529.684.818,- (95,16%) dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai : Rp. 133.529.684.818,- (105,30%)
b. Belanja Barang : Rp. 105.829.220.725,- (88,63%)
c. Belanja Modal : Rp. 81.599.831.202,- (89,67%)
Jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 16.287.974.182,-
(4,84%). Hal tersebut disebabkan adanya sisa pengadaan Bahan Makanan
(BAMA), pengadaan beras untuk Narapidana/Tahanan, dan sisa pengadaan
barang dan jasa setelah dilakukan optimalisasi anggaran.
b. Pagu Definitif 2012
Pagu definitif yang diterima pada Tahun Anggaran 2012 (RM dan PNBP)
jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebesar
Rp.353.221.309.000,- dengan rincian berikut:
a. Belanja Pegawai : Rp. 148.836.784.000,-
b. Belanja Barang : Rp. 153.105.864.000,-
c. Belanja Modal : Rp. 51.278.661.000,-
Sampai dengan 30 Juni 2012 (Semester I Tahun 2012) anggaran dengan dana
RM dan PNBP terserap sebesar Rp. 135.409.916.413,-(38,34%)dengan rincian
sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai : Rp. 70.199.957.961,- (47,17%)
b. Belanja Barang : Rp. 54.020.560.445,- (35,28%)
c. Belanja Modal : Rp. 11.189.398.007,- (21,82%)
3
Program dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan
tahun 2012 yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Barat sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum (pendaftaran fidusia,
kenotariatan, pewarganegaraan, dan HKI), pelayanan Keimigrasian, dan
jasa yang dihasilkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.
b. Penertiban Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dijajaran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat seperti pendataan
ulang terhadap aset tanah dan bangunan (gedung kantor dan rumah
dinas) termasuk yang dipergunakan oleh pihak ke-3.
c. Proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas
pelayanan yang dilaksanakan secara langsung melalui kantor bank
persepsi yang berada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Barat.
d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jajaran Kanwil Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sampai dengan 30Juni 2012
(semester I) sebesar Rp. 59.063.023.953,- (90,66% dari estimasi target yang
ditetapkan) dimana Penerimaan tersebut sudah melebihi target (estimasi)
pendapatan dalam DIPA sebesar Rp. 65.149.258.315,-
c. Kebutuhan Dukungan Anggaran
Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan
tugas dan fungsi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Barat, sebesar Rp. 326.033.592.000,- dengan rincian sebagai
berikut:
a. Unit Pemasyarakatan dengan Kebutuhan Anggaran sebesar Rp. 724.
387. 583. 380,- dengan realisasi hingga 2012 sebesar Rp. 405. 041. 991.
380
b. Unit Keimigrasian dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp. 17. 626.
586.000,- dengan realisasi hingga 2012 sebesar Rp. 14. 206. 586. 000,-
c. Unit Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp. 3. 268. 000. 000,-
II. PENGAWASAN
a. Peran Kanwil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam
memberikan saran dan pendapat hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah
di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:
a. Pembentukan Perda di Tingkat Provinsi
Berperan aktif dalam penyusunan naskah akademik, penyusunan
prolegda, pembahasan dan harmonisasi penyatuan persepsi dalam
pembentukan Peraturan Daerah, dan evaluasi Peraturan Daerah.
Kerjasama dalam pembentukan Perda dengan Pemda Provinsi berjalan
dengan baik.
b. Pembentukan Perda di Tingkat Kabupaten/Kota
Belum semua kabupaten/kota melibatkan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM dalam proses Pembentukan maupun
Harmonisasi Peraturan Daerah. Dari 26 Kabupaten/Kota yang ada di
Jawa Barat baru 5 Kabupaten/Kota yang telah bekerjasama dengan
Kanwil.
4
Beberapa daerah kabupaten/kota belum melaksanakan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai acuan dalam pembentukan
Peraturan Daerah disebabkan keterbatasan anggaran,letak geografis
yang jauh, dan terbatasnya tenaga fungsional Perancang Perundang-
undangan, baik di tingkat Kantor Wilayah maupun di Pemerintah
Daerah.
Adapun upaya yang dilakukan Kanwil Kemenkumham dalam meningkatkan
peran dalam pembentukan peraturan di Daerah antara lain:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui:
Rencana melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk
DIKLAT Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang Undangan
(Suncang) sesuai amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk BIMTEK Produk Hukum
Daerah.
b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan PROLEGDA,
Penyusunan RAPERDA, Harmonisasi, dan Pembahasan serta sosialisasi
PERDA.
b. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Kondisi aktual LAPAS dan RUTAN di Propinsi Jawa Barat seluruhnya
mengalami over kapasitas kecuali Lapas Klas I Sukamiskin, dan tidak
seimbangnya jumlah petugas dengan jumlah penghuni. Berdasarkan data yang
ada pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bulan Juli 2012, over
kapasitas LAPAS/RUTAN Wilayah Jawa Barat sebagai berikut:
5
Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut, antara lain:
a. Melakukan pemindahan Narapidana antar Lapas/Rutan dan
pemindahan narapidana ke luar Jawa Barat.
b. Optimalisasi penggunaan LAPAS/ RUTAN baru dan menambah
kapasitas hunian pada LAPAS/ Rutan yang ada
c. Mendistribusikan petugas keamanan
d. Meningkatkan Kemampuan petugas pengamanan
e. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dengan pemberian
pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti
Bersyarat (CB)
Kebijakan dalam peningkatan keamanan di LAPAS dan Rutan mengacu
pada nota kesepahaman anara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan
Kepolisian RI No. B/ 1487/ VI/ 2006 dan No. E.UM.06/07-104 tentang
Pelayanan Tugas Pembinaan dan Operasional Pengamanan LAPAS/ RUTAN.
Kesepahaman tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan yang berkaitan dengan:
Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan – pelatihan/ Diklat Kesamaptaan,
pendidikan Dasar Pemasyarakatan (PDP), Latihan Menembak dan Pengendalian
Huru Hara; Bantuan pengamanan dalam bentuk patroli sambang; Bantuan
pengawalan untuk keperluan sidang, mutasi, dan berobat ke Rumah Sakit;
Bantuan sarana dan prasarana (peminjaman kendaraan, senjata api); Kerjasama
penyidikan dan penangkapan WBP yang melakukan tindak pidana; dan terkait
dengan Perizinan senjata api.
Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jabar dalam
melakukan pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana khususnya
penyeludupan dan peredaran narkoba di LAPAS/ RUTAN antara lain:
a. Melaksanakan penggeledahan di LAPAS/ RUTAN baik oleh Satgas
Kamtib Kanwil maupun UPT bersangkutan secara terpadu dan
berkesinambungan.
b. LAPAS/ RUTAN melakukan penggeledahan terhadap pengunjung dan
petugas yang dilakukan oleh Penjaga Pintu Utama (P2U).
c. Melarang penggunaan alat komunikasi dan mengefektifkan penggunaan
Wartel Pemasyarakatan.
d. Melarang petugas/pegawai/ pengunjung LAPAS/ RUTAN membawa alat
komunikasi kecuali Handy Talkie dinas ke dalam blok dengan
menyediakan loker bagi petugas dan pengunjung untuk penyimpanan
alat komunikasi dan barang lainnya.
e. Memberikan pemahaman terhadap petugas dan penghuni tentang
dampat negatif dari pemakaian Narkoba.
f. Penindakan terhadap petugas dan Narapidana yang terlibat narkoba
dengan diserahkan kepada pihak Kepolisian.
g. Upaya untuk pemasangat alat penghilang signal telepon.
h. Upaya peningkatan kemampuan penjaga pintu utama (P2U)
i. Mengoptimalkan kendaraan test narkoba.
j. Melaksanakan kerja sama dengan Kepolisian dan BNN dalam
melaksanakan test urine, penggeledahan bersama dan sosialisasi
tentang narkoba.
c. Balai Pemasyarakatan
Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terdapat 4 (empat)
Balai Pemasyarakatan, yaitu:
a. BAPAS Bandung
6
b. BAPAS Cirebon
c. BAPAS Bogor
d. BAPAS Indramayu
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPAS adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok BAPAS:
Memberikan pembimbingan baik klien anak maupun dewasa sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
Melaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap
klien diluar Lembaga Pemasyarakatan.
b. Fungsi BAPAS:
Melakukan LITMAS untuk bahan peradilan atas dasar permintaan
dari LAPAS, RUTAN, BAPAS lain, Kepolisian dan intansi lain yang
terkait;
Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
Melakukan sidang di Pengadilan Negeri dan Sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) di BAPAS, LAPAS, RUTAN;
Menyelenggarakan Bimbingan Mental dan Sosial, serta latihan kerja
baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan
instansi lain.
Dalam melaksanakan tugas dan fungi BAPAS meliputi wilayah sebagai
berikut:
a. BAPAS Bandung meliputi 10 wilayah Kabupaten/Kota: Kab. Bandung,
Kota Bandung, Kota. Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur, Kab.
Subang, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Sumedang, dan Kab.
Purwakarta.
b. BAPAS Cirebon meliputi 5 wilayah Kabupaten/Kota: Kab. Kuningan,
Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, dan Kab. Majalengka.
c. BAPAS Bogormeliputi 6 wilayah Kabupaten/Kota: Kota Bogor, Kab.
Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kab. Karawang.
d. BAPAS Garut meliputi 5 wilayah Kabupaten/Kota: Kab. Garut, Kota
Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kota Banjar.
Hambatan-Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
BAPAS adalah sebagai berikut:
a. Sarana dan prasarana yang dimiliki BAPAS sangat minim dibanding
dengan volume kerja dan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab
BAPAS.
b. Jumlah pegawai sebanyak 114 orang tidak sebanding dengan volume
pekerjaan yakni:
Jumlah klien BAPAS yang dibina sebanyak 5.795 orang
Wilayah kerja BAPAS yang sangat luas, meliputi 26 Kab/Kota.
c. Kualitas pegawai belum semua memenuhi standar kualifikasi sesuai
dengan bidang tugas.
d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terdapat 3 (tiga)
RUPBASAN, yaitu:
a. RUPBASAN Bandung
b. RUPBASAN Cirebon
c. RUPBASAN Indramayu
7
Kondisi yang dihadapi ketiga RUPBASAN tersebut pada umumnya dihadapkan
pada beberapa kendala, antara lain:
a. Tidak ada ketentuan batas waktu barang yang sudah inkrah sehingga
mengakibatkan terjadinya penumpukan BASAN/BARAN di RUPBASAN.
b. Penyimpanan dan penempatan BARAN/BASAN belum sepenuhnya
dapat dilaksanakan sesuai dengan jenis dan peruntukannya. Kondisi
tersebut pada umumnya disebabkan karena keterbatasan gudang.
c. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk meneliti, memeriksa, dan
menaksir tentang jenis, mutu, macam, dan jumlah BARAN/BASAN yang
masuk terutama untuk jenis BARAN dan BASAN tertentu seperti
Narkoba, Logam Mulia, Barang Antik, dan BBM, sehingga penelitian
terhadap BARAN dan BASAN dilakukan secara sederhana dan manual.
d. Terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan seperti senjata api
untuk petugas pengamanan, kamera CCTV, alarm, hidran air, dan alat
pemadam kebakaran.
e. Terbatasnya jumlah personil pengamanan. Sebagai contoh di
RUPBASAN Bandung jumlah tenaga pengamanan sebanyak 12 orang
yang terbagi kedalam 4 (empat) regu sehingga tiap regu hanya 3 (tiga)
orang.
f. Minimnya anggaran pemeliharaan BARAN/BASAN dibandingkan
dengan jumlah BARAN/BASAN yang memerlukan perawatan dan
pemeliharaan seperti kendaraan bermotor dan barang elektronik dan
lain-lain.
g. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam menangani
penerimaan, pengelolaan, dan pemeliharaan BARAN/BASAN.
h. Dari jumlah 26 kab/kota baru 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki
RUPBASAN sehingga data penyimpanan BARAN/BASAN yang dimiliki
Divisi Pemasyarakatan tidak akurat/valid.
e. Keimigrasian
Berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian terdiri dari:
a. Sub Sistem Paspor Biometrik
b. Sub Sistem Cegah Tangkal
c. Sub Sistem Visa dan Izin Tinggal
d. Sub Sistem Border Crossing Management (BCM)
e. Sub Sistem Penyidikan dan Penindakan.
Adapun kendala - kendala yang dihadapi UPT Keimigrasian dalam
pelaksanaan keimigrasian adalah sebagai berikut:
a. Sub Sistem Paspor Biometrik
Kendala yang dihadapi : Peralatan yang ada sering mengalami kendala
(rusak atau kurang jumlahnya) dan tergantung pada pasokan alat atau
perbaikan teknisi pusat (khususnya yang berkaitan jenis alat yang
berspesifikasi tertentu).
b. Sub Sistem Cegah Tangkal
Kendala yang dihadapi : Belum terkoneksi system jaringan dengan
instansi terkait. (Kepolisian RI, KPK, Kejaksaan Agung, dan BNN)
c. Sub Sistem Visa dan Izin Tinggal
Untuk sub sistem ini tidak mengalami kendala.
d. Sub Sistem Border Crossing Management (BCM)
8
Kendala yang dihadapi: Kurangnya personil yang berkualifikasi teknis
(pejabat imigrasi) dalam rangka pemeriksaan dokumen
keimigrasian/identitas diri.
e. Sub Sistem Penyidikan dan Penindakan.
Kendala yang dihadapi : Sub Sistem Penyidikan dan Penindakan belum
bisa dilaksanakan secara optimal karena aplikasi masih dalam proses
penyempurnaan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah diupayakan beberapa hal
yaitu:
a. Memanfaatkan peralatan yang ada secara optimal dengan konsekuensi
harus bekerja diluar jam kedinasan (lembur)
b. Perlunya kebijakan atau regulasi tentang koneksitas system jaringan
cegah tangkal dengan instansi terkait.
c. Memanfaatkan pegawai non teknis yang ada dengan supervisi pejabat
imigrasi dan mengoptimalkan tenaga teknis yang ada sesuai kebutuhan.
d. Pelaksanaan sistem penyidikan dan penindakan yang tidak tercover
dalam sistem dilaksanakan secara manual.
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat
I. Anggaran:
a. Realisasi DIPA 2011
Realisasi penggunaan DIPA Tahun Anggaran 2011 di Kejaksaan Tinggi
Provinsi Jawa Barat dengan PAGU DIPA berjumlah Rp. 163.011.597.000,- dengan
realisasi berjumlah Rp. 156. 534. 185. 734,- dimana dalam pemanfaatan
anggaran untuk Tahun Anggaran 2011 terdapat kendala yang dihadapi, antara
lain:
a. Adanya Revisi anggaran yang memerlukan waktu, adapun upaya /
solusi pemecahan yaitu melakukan koordinasi lebih intensif baik secara
langsung maupun melalui surat.
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, adapun upaya / solusi pemecahan yaitu
dilaksanakannya program pelatihan pengadaan barang dan jasa serta
melakukan ujian sertifikasi Perpres No. 54 Tahun 2010.
b. Pagu Definitif 2012
Pagu definitif untuk Tahun Anggaran 2012 yang diterima Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat dimana untuk Kejaksaan TInggi Jawa Barat memperoleh Rp. 74. 544.
222. 000,- yang terdiri atas: Rp. 60. 489. 077. 000,- untuk Belanja Pegawai; Rp.
12. 972. 126. 000,- untuk Belanja Barang; sedangkan Rp. 1. 083. 019. 000,- untuk
Belanja Modal.
Sedangkan Pagu definitif untuk Satker dalam Wilayah Hukum Kejaksaan
se- Jawa Barat untuk tahun 2012 sebesar Rp. 228. 731. 420. 000 dengan
perincian sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp. 129. 495. 710. 000,-;
Belanja Barang sebesar Rp. 87. 868. 207. 000,-; Belanja Modal sebesar Rp. 11.
367. 503. 000,-
c. Kebutuhan Dukungan Anggaran
Kebutuhan yang memerlukan dukungan anggaran dalam upaya
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kejaksaan Tinggi
Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :
9
a. Pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas
jabatan;
b. Pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2;
c. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang
mendukung pelaksanaan kinerja (komputer, meubelair, dan sarana
inventaris lainnya
II. Pengawasan:
a. Perkara Menonjol
Adapun perkara menonjol yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
antara lain:
a. Perkara Tindak Pidana Umum:
Perkara Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau
barang dan atau pengruksakan terhadap barang berupa bangunan
masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada hari Jumat tanggal 17
Pebruari 2012 sekira jam 08.00 Wib di Kp. Cisaar RT.01/08 Desa
Cipeuyeum Kec. Haurwangi Kab. Cianjur dengan total 14 orang
tersangka. Perkara tersebut saat ini dalam proses persidangan di
Pengadilan Negeri Cianjur dengan agenda persidang pembacaan
putusan yang akan dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012.
Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama atas nama terdakwa HEIDI
EUGINIE Als. HADASSAH J. WERNER dimana perkara tersebut dalam
proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung dengan
pemeriksaan saksi-saksi.
b. Perkara Tindak Pidana Khusus:
Kasus Korupsi pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di
Kabupaten Subang atas nama terpidana Drs. EEP HIDAYAT, M.Si Bin
P. OEKING ( Mantan Bupati Subang Non Aktip). Adapun Kasus
Posisinya yakni Bahwa Drs. EEP HIDAYAT, M.Si Bin P. OEKING telah
melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pemungutan PBB (Pajak
Bumi dan Bangunan) pada dinas Pendapatan Daerah di Pemkab
Subang dengan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian
Negara sebesar Rp. 14.293.868.583,00 (empat belas milyar duaratus
sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima
ratus delapan puluh tiga rupiah). Terhadap perkara tersebut telah
diputus oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 5
(lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
dilakukan eksekusi terhadap terpidana.
Perkara Korupsi biaya penunjang operasional DPRD Kota Cirebon
dengan terdakwa H. SURYANA (Mantan Wakil Walikota Cirebon) dan
H. SUNARYO HW, Sip, MM (Mantan Ketua DPRD Kota Cirebon).
Adapun kasus posisinya yakni Bahwa H. SURYANA dan H. SUNARYO
HW, Sip, MM. telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Anggaran
Belanja Barang dan Jasa (biaya penunjang oprasional DPRD Kota
Cirebon yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.
4.983.960.000 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga
sembilan ratus enam puluh ribu). Perkara tersebut masih menunggu
putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
Perkara korupsi penyimpangan penyaluran dana Bantuan Sosial
APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dengan total 8
(delapan) orang terdakwa. Adapun kasus posisinya antara lain:
10
Bahwa para terdawa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penyimpangan Penyaluran Dana Hibah dan bantuan sosial APBD
Kota Bandung TA. 2009 dan 2010 tidak sesuai dengan ketentuan
yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 65.000.000.000,- (enam
puluh lima milyar). Sedangkan terkait penanganannya untuk