1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018 – 2019 KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1-2 APRIL 2019 * *** ***** *** * JAKARTA 2019
1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018 – 2019
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1-2 APRIL 2019
*
***
*****
***
*
JAKARTA 2019
2
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018 – 2019
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1-5 APRIL 2019
A. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja
Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018 - 2019 ke
Provinsi Kalimantan Barat adalah :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib:
a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3
dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 4 Maret 2019
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV
ke Provinsi Kalimantan Barat pada Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019
adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah
saat ini dan meninjau permasalahan atau aspirasi masyarakat Kalimantan
Barat terhadap peristiwa yang berkaitan dengan pertanian dan pangan,
perikanan dan kelautan, serta kehutanan.
3
C. TIM KUNJUNGAN KERJA
Pada Masa Reses Persidangan kali ini, Komisi IV DPR RI membagi tim ke tiga
provinsi berbeda, diantaranya Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
dan Papua Barat. Adapun anggota Tim yang mengikuti Kunjungan Kerja ke
Provinsi Kalimantan Barat kali ini adalah:
No Nama Fraksi
1 DANIEL JOHAN WKL. KETUA KOMISI IV/F.PKB
2 Ir. TAGORE ABUBAKAR ANGGOTA/F.PDIP
3 H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H. ANGGOTA/F.PDIP
4 H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. ANGGOTA/F.PG
5 H. OO. SUTISNA, S.H. ANGGOTA/F.GERINDRA
6 dr. FELICITAS TALLULEMBANG ANGGOTA/F.GERINDRA
7 Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. ANGGOTA/F.PD
8 VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos. ANGGOTA/F.PD
9 H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. ANGGOTA/F.PKB
10 Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si. ANGGOTA/F.PKS
11 Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, MM ANGGOTA/F.PKS
12 K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.
ANGGOTA/F.PPP
13 H. M. LUTHFI A. MUTTY ANGGOTA/F.NASDEM
D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA
Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi
Kalimantan Barat yaitu pada tanggal 1-5 April 2019 dengan lokasi tinjauan
yang dipilih antara lain:
1. Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakkan) Desa Kuala Dua/Mekar Sari
Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
2. Gudang Bulog Adisucipto
3. TPA Kota Pontianak
4. Industri kratom dan contoh lahan kratom
4
E. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1. Pertanian dan Pangan. Pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) pertanian
pada triwulan III 2018 melambat. Pada triwulan III 2018 LU pertanian
tumbuh 5,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi
pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,73% (yoy).
Melambatnya kinerja LU pertanian pada triwulan III 2018 ini diantaranya
tercermin dari tingkat pertumbuhan produksi tahunan padi Kalimantan
Barat yang tidak setinggi triwulan II 2018. Pertumbuhan produksi padi
yang tercermin melalui luas lahan panen pada triwulan III 2018 tercatat
sebesar 5,46% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan II 2018 yang
sebesar 17,49% (yoy). Hal ini menjelaskan bahwa meskipun secara
nominal terjadi peningkatan luasan lahan panen padi pada triwulan III
2018 dibandingkan dengan triwulan II 2018, namun jika dilihat secara
pertumbuhan tahunan terjadi penurunan terhadap pertumbuhan luasan
panen padi di Kalimantan Barat. Peningkatan luasan lahan pada triwulan
III 2018 tersebut terjadi di tujuh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
Kabupaten Sambas mengalami penambahan luas lahan panen terbesar
hingga 40,77 ribu hektar, yaitu dari 3,39 ribu hektar pada triwulan
sebelumya menjadi 44,16 ribu hektar. Di sisi lain, terdapat tujuh
Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat yang mengalami penurunan
luas lahan panen. Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang
mengalami penurunan luas lahan panen terbesar yaitu mencapai 9,90
ribu hektar, dari 13,99 ribu hektar pada triwulan II 2018 menjadi 4,09
ribu hektar pada triwulan III 2018.
Pertumbuhan produksi yang tidak setinggi triwulan sebelumnya juga
dialami oleh Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Produksi TBS pada
triwulan III 2018 tercatat tumbuh melambat dari sebesar 8,37% (yoy) pada
triwulan II 2018 menjadi 6,85% (yoy). Meskipun secara nominal produksi
TBS triwulan III 2018 meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2018,
namun masih lebih rendah dibandingkan dengan produksi TBS pada
triwulan III 2018. Peningkatan produksi TBS tersebut juga belum
berdampak pada harga TBS Kalimantan Barat yang semakin menurun.
Rata-rata harga TBS Kalimantan Barat pada triwulan II 2018 tercatat
5
sebesarRp1.345,63/kg, atau lebih rendah 14,68% (yoy) terhadap rata-rata
harga TBS triwulan yang sama tahun lalu (Rp1.577,17/kg).
Di sisi lain, produksi karet slab di Kalimantan Barat mulai meningkat,
meskipun secara pertumbuhan masih terkontraksi. Volume produksi karet
slab meningkat dari 50,43 ribu ton pada triwulan II 2018 menjadi 60,94
ribu ton pada triwulan III 2018, atau masih terkontraksi dari -15,70% (yoy)
menjadi -12,05% (yoy) pada triwulan III 2018. Dari sisi harga, karet slab
juga mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama
pada tahun sebelumnya. Harga karet slab Kalimantan Barat pada triwulan
III 2018 berkisar Rp17.350/Kg atau turun hingga -4,01% (yoy) dari harga
rata-rata karet slab pada triwulan III 2017 (Rp17.710/Kg). Hal tersebut
tercermin juga dari harga karet di tingkat petani saat ini yang berkisar
Rp6.000-Rp9.000/Kg dari yang sebelumnya dapat mencapai Rp12.000-
Rp15.000. Dalam kondisi demikian, petani biasanya akan menyimpan
terlebih dahulu karet dengan cara dibekukan dan baru akan dijual ketika
harga sudah relatif stabil.
Memasuki triwulan IV 2018, kinerja LU pertanian diprediksi meningkat.
Peningkatan diprakirakan oleh meningkatnya produksi TBS. Berdasarkan
data produksi TBS Oktober- November 2018, tercatat produksi TBS
Kalimantan Barat sebesar 1.300 ribu ton, atau meningkat hingga 11,79%
(yoy) dibandingkan dengan produksi TBS pada periode yang sama pada
tahun lalu sebesar 1.163 juta ton. Namun demikian, dinamika harga TBS
yang kurang menguntungkan belakangan ini dapat menjadi faktor yang
menahan kinerja produksi TBS.
Secara kumulatif, kinerja LU pertanian pada 2018 diprakirakan melambat
dibandingkan dengan tahun 2017. Perlambatan tersebut tak lepas dari
penurunan kinerja sepanjang 2018 yang dialami oleh salah satu
komoditas pertanian utama Kalimantan Barat, yaitu karet. Produksi karet
hingga triwulan III 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun 2017. Menurunnya produksi karet di
Kalimantan Barat tidak terlepas dari usia sebagian tanaman karet yang
telah menua sehingga mempengaruhi produktivitas karet. Penurunan
produktivitas karet tersebut juga telah berdampak pada berkurangnya
pasokan karet alam bagi industri pengolahan karet di Kalimantan Barat.
6
Di sisi lain, meningkatnya produksi TBS diprakirakan dapat menjadi
faktor penahan perlambatan kinerja LU pertanian yang lebih dalam.
2. Kelautan dan Perikanan. Sebagian besar kehidupan sosial-ekonomi
masyarakat di pulau pulau kecil di Kalimantan Barat tergantung pada
sumberdaya kelautan dan perikanan dimana wilayah ini memiliki potensi
penangkapan ikan pelagis kecil, ikan karang serta cumi-cumi dan udang.
Selain itu juga berpotensi untuk mengembangkan usaha perikanan
budidaya antara lain budidaya laut jenis ikan kerapu dalam keramba
jaring apung, budidaya tambak, pengembangan sektor wisata yang
didukung dengan potensi ekosistem terumbu karang, serta pengembangan
areal konservasi yang habitat hewan-hewan endemiknya dilindungi
(contohnya dugong/duyung dan penyu).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, akhir Tahun 2018 Kalimantan
Barat memiliki tujuan ekspor di 11 negara. Jenis hasil perikanan yang
diekspor juga bervariasi mulai dari ikan hidup maupun beku. Komoditas
utama yang diekspor untuk perikanan seperti ikan arwana, ikan hias,
bawal, ikan kakap, dan udang galah. Tujuan ekspor ikan arwana adalah
negara China, Vietnam, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia.
Disamping itu, ekspor produk perikanan ke Malaysia mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Balai Karantina Ikan,
jumlah ekspor produk perikanan dari Kalimantan Barat melalui pos lintas
batas negara (PLBN) meningkat hingga 600 ton dalam setahun (per
September 2018, ekspor perikanan mencapai 632 ton atau senilai Rp25,5
Miliar).
3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kota Pontianak memiliki Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di wilayah Kecamatan Pontianak
Utara, tepatnya di Kelurahan Batu Layang. TPA tersebut masih
menerapkan sistem open dumping dimana sampah akan ditumpuk dengan
ketinggian tertentu di setiap sel dan akan ditutup dengan tanah penutup.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak
volume timbulan sampah yang masuk ke TPA Batu Layang tahun 2015
yaitu 1.286,3 m3/hari dan komposisi sampah yang masuk ke TPA 83%
terdiri dari sampah organik dan 17% terdiri dari sampah non organik.
7
Sebagian besar sampah organik yang masuk ke TPA berasal dari sampah
rumah tangga dan pasar.
F. HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
1. PERTEMUAN DI DESA KUALA DUA/MEKAR SARI KEC. SUNGAI RAYA
KAB. KUBU RAYA
Gambaran Umum Desa Kuala Dua/Mekar Sari Kec. Sungai Raya
Kalimantan Barat adalah Provinsi yang terletak di bagian barat Pulau
Kalimantan. Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan lainnya,
Kalimantan Barat juga memiliki potensi pengembangan perikanan
budidaya utamanya air tawar disamping potensi perikanan budidaya laut
dan potensi perikanan budidaya air payaunya. Produksi perikanan
budidaya di Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia
ini pada tahun 2013 telah mencapai 79.113 ton yang meningkat sebesar
46,87% dari tahun 2012 yaitu sebesar 37.084 ton. Komoditas unggulan
untuk Provinsi ini adalah ikan mas, nila, lele, bandeng, dan udang
vannamei. Pada tahun 2013 produksi kelima komoditas tersebut
menyumbang sebagian besar total produksi perikanan budidaya Provinsi
Kalimantan Barat.
Selain itu, keadaan lahan di Kalimantan Barat yang banyak rawa dan
bergambut merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat perikanan
disana, utamanya untuk pengembangan perikanan budidaya dalam
bentuk kolam. Komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan pada
budidaya kolam antara lain adalah ikan mas, nila, jelawat, lele, toman
betutu, patin , gurame dan udang yang galah. Kesemua komoditas ini
sangat mudah ditemukan diperairan Kalimantan Barat karena memang
kondisi lahan dan perairannya yang sangat mendukung untuk
kelangsungan hidupnya.
Potensi pengembangan budidaya pada Provinsi Kalimantan Barat masih
sangat terbuka. Dari lahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi
lahan perikanan budidaya hanya sedikit sekali yang sudah dimanfaatkan
oleh masyarakat di sana untuk berbudidaya ikan. Hanya sekitar 1% saja
lahan atau sebesar 1587,93 ha yang sudah termanfaatkan dari total
158.793 ha lahan yang memiliki potensi usaha perikanan budidaya di
8
Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi tidak semua Kabupaten dan Kota
memiliki potensi perikanan yang baik dan berkembang, hal ini
dikarenakan tidak semua daerah berada di garis pantai maupun diwilayah
perairan daratan. Potensi perikanan laut terbesar sendiri berasal dari Kota
madya Singkawang, potensi perikanan payau tetapi masih dalam tahap
pengembangan berada pada Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara,
kemudian untuk perikanan tawar hampir setiap Kabupaten memiliki
angka produksi perikanan air tawar hal ini didukung dengan pendirian
sarana Balai Benih Ikan dibeberapa wilayah pada beberapa Kabupaten.
Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan
sumber daya perairan adalah Kota Pontianak. Kota Pontianak dipisahkan
oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak
dengan lebar yaitu 400 meter. Dengan adanya Sungai Kapuas ini Kota
Pontianak memiliki cukup banyak Keramba Jaring Apung (KJA) yang
berada di sepanjang aliran sungai, karena sungai ini merupakan salah
satu sumber air utama yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya
perikanan. Selain itu potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Manusia yang ada juga sangat mendukung dalam perkembangan kegiatan
budidaya. Akan tetapi kegiatan budidaya ikan di wilayah Kota Pontianak
sejak tahun 2006 hingga sekarang masih mengalami pasang surut yang
disebabkan oleh lemahnya infrastruktur dan informasi pasar serta
kurangnya pengetahuan dari para pelaku perikanan mengenai komoditas
yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah.
Sehingga sistem budidaya perikanan tawar di Kota Pontianak menjadi
kurang efisien.
Desa Mekar Sari merupakan salah satu desa termuda di Kecamatan
Sungai Raya. Desa Mekar Sari memiliki potensi desa cukup bervariasi dari
bidang perkebunan, pertanian, serta perikanan. Pada umumnya mata
pencaharian masyarakat di Desa Mekar Sari adalah petani, dengan
mengandalkan hasil kebun karet, ternak, padi, dan perkebunan kelapa
sawit. Selain itu, Beberapa masyarakat lainnya yang ada di pinggiran
sungai Mempawah memiliki keramba ikan nila menggunakan keramba
jaring apung.
9
Tanggapan Pemerintah
• Pemerintah berharap dukungan dari Komisi IV DPR RI terhadap
kegiatan pembudidaya ikan dalam rangka meningkatan pendapatan
petani, membuka lapangan pekerjaan, dll
Tanggapan Komisi IV DPR RI
• Komisi IV DPR RI berharap petani pembudidaya ikan di Mekar Sari
semakin berkembang
• Komisi IV DPR RI berharap agar perikanan budidaya ditingkatkan
karena perikanan budidaya memiliki potensi untuk menyumbang
pendapatan Negara lebih besar dibandingkan dengan kelapa sawit
• Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk bisa menyelesaikan
permasalahan pakan dan diharapkan pakan dapat lebih murah dan
efisien.
2. PENINJAUAN GUDANG BULOG ADISUCIPTO
Gambaran Umum Gudang Bulog Adisucipto
a. Realisasi Pengadaan Dalam Negeri Divisi Regional Kalimantan Barat
Keterangan
(setara beras)
Tahun 2018 Per Tanggal 28
Maret 2019
Target (ton) 1.500 1.905
Target (Jan-
Des) (ton)
1.500 1.517
Kontrak (ton) 459 126
Realisasi hari
ini (ton)
- -
Total
Realisasi (ton)
449 53
% 29,93 3,51
b. Realisasi penyaluran bansos rastra divisi regional Kalimantan Barat
Tahun 2018 sebesar 25.924.460 kg atau 100% dari Surat Perintah
Penyaluran bansos Rastra hingga bulan Desember 2018
10
c. Realisasi penyaluran bansos rastra divisi regional Kalimantan Barat
per 28 Maret 2019 sebesar 3.326.800 kg atau 34,29% dari Surat
Perintah Penyaluran Terbit Tahun 2019 yaitu 9.703.160 kg
d. Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) divisi regional
Kalimantan Barat per tanggal 28 Maret 2019
Keterangan 2018 2019
Operasi Pasar (kg) 10.217.755,18 2.366.093
Bencana (kg) 131.098.40 -
Total (kg) 10.348.853,58 2.366.093
e. Realisasi pengadaan divisi regional Kalimantan Barat
No. Divre/Subdivre Tahun 2018
(satuan ton)
Tahun 2019*
(satuan ton)
Target
(Str.
Beras)
Realisasi
(Str.
Beras)
Target
(Str.
Beras)
Realisasi
(Str.
Beras)
1 Divre Kalbar 219 27 219 1
2 Subdivre
Singkawang
816 13 816 -
3 Subdivre
Ketapang
567 219 567 10
4 Subdivre
Sintang
231 66 231 42
5 Kansilog
Sanggau
43 19 43 -
6 Kansilog
Putussibau
29 106 29 -
Total 1.905 449 1.905 53
*) update data per tanggal 28 Maret 2019
f. Penyaluran bansos rastra divisi regional Kalimantan Barat (2018)
11
No Divre / Subdivre
Kabupaten / Kota SPP (KG) REALISASI (Kg) %
I Divre Pontianak 8.596.950 8.596.950 100,00%
II Sub Divre Singkawang 4.843.700 4.843.700 100,00%
III Sub Divre Ketapang 4.341.930 4.341.930 100,00%
IV Sub Divre Sintang 4.332.300 4.332.300 100,00%
V Kanlog Sanggau 2.270.100 2.270.100 100,00%
VI Kanlog Putussibau 1.539.480 1.539.480 100,00%
JUMLAH TOTAL 25.924.460 25.924.460 100,00%
JUMLAH TOTAL
g. Penyaluran bansos rastra divisi regional Kalimantan Barat (2019)
No Divre / Subdivre
Kabupaten / Kota SPP (KG) REALISASI (Kg) %
I Divre Pontianak 3.007.000 927.120 30,83%
II Sub Divre Singkawang 1.723.650 541.700 31,43%
III Sub Divre Ketapang 1.808.650 726.540 40,17%
IV Sub Divre Sintang 1.576.760 715.780 45,40%
V Kanlog Sanggau 945.800 184.740 19,53%
VI Kanlog Putussibau 641.300 230.920 36,01%
JUMLAH TOTAL 9.703.160 3.326.800 34,29%
JUMLAH TOTAL
h. Pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) di Kalimantan Barat
2018
i. Realisasi Ketersediaan Pasokan & Stabilisasi Harga (KPSH) Beras
Medium CBP Tahun 2019
12
j. Posisi persediaan beras 2018 divisi regional Kalimantan Barat (data
per 31 Desember 2018 (satuan ton))
k. Posisi persediaan beras 2019 divisi regional Kalimantan Barat (data
per tanggal 27 Maret 2019/ closing (satuan ton))
Penjelasan dari Perum Bulog
• Beras Bantuan Pangan Non Tunai di Kalimantan Barat tidak berasal
dari perum Bulog
• Saat ini Perum Bulog mengupayakan agar tiap outlet Bantuan Pangan
Non Tunai ada beras Bulog
13
• Saat ini Kementerian Sosial yang menentukan pihak ketiga yang
memasok beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai
• Perum Bulog saat ini sedang memaksimalkan penyerapan beras (untuk
saat ini stok Bulog sudah lebih dari 2 juga ton termasuk komoditi beras
impor)
• Perum Bulog meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI terkait
dengan penyaluran beras Bulog
• Saat ini upaya yang dilakukan oleh perum Bulog dalam mengatasi
penyaluran beras adalah dengan sistem buy to sale (beras diambil dari
petani kemudian langsung dijual oleh divre)
• Perum Bulog meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI untuk
mendorong pemerintah agar dapat membuka outlet Bulog sehingga
dapat menjual beras petani
• Stok beras di gudang Bulog Adisucipto masih aman untuk lima (5)
bulan kedepan (bulan Ramadhan stok aman)
• Perum Bulog menyediakan beras basmati (beras asal Pakistan) yang
digunakan untuk operasi pasar
Tanggapan Komisi IV DPR RI
• Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar Perum Bulog
memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyalurkan beras petani
melalui program Bantuan Pangan Non Tunai
• Komisi IV DPR RI berharap agar Perum Bulog harus diberikan ruang
dalam penyaluran beras
• DPR RI khususnya Komisi IV DPR RI harus segera menyelesaikan
permasalahan yang dialami oleh Perum Bulog terkait dengan kesulitan
dalam penyaluran beras petani
3. PENINJAUAN TPA BATU LAYANG
Gambaran Umum TPA Batu Layang
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyatakan bahwa
saat ini produksi atau volume sampah di kota Pontianak mencapai 350-
400 ton per hari. Sampah yang ditimbulkan di Kota Pontianak berasal dari
14
beberapa sumber yaitu: perumahan, kawasan komersil, industri,
perkantoran, ruang terbuka publik, kawasan pertanian dan kawasan
lainnya. Kawasan hunian/perumahan dan komersil merupakan
penyumbang sampah terbesar di Kota Pontianak. Kawasan
hunian/perumahan di Kota Pontianak terdiri dari kawasan hunian
tunggal, komplek perumahan dan kawasan perkampungan tepian sungai,
dimana masing-masing kategori hunian tersebut secara umum memiliki
sistem pengelolaan sampah yang berbeda.
Penanganan sampah di TPA Batu Layang kini dalam pengelolaannya,
telah dilakukan kerjasama dengan pihak swasta (dalam hal pengelolaan
gas metana), yaitu PT Gikoko Kogyo Indonesia. Sedangkan untuk bentuk
operasional lingkungan dan bentuk kegiatan pembuangan dan penataan,
tetap ditangani oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Pontianak.
Bentuk kerjasama dalam hal penanganan gas metana dilakukan agar
keberadaan TPA tersebut tetap dipertahankan sehingga umur atau lama
penggunaan TPA menjadi lebih lama dalam pengoperasiannya dan ada
upaya sistematis dari Pemerintah Kota Pontianak dalam mengurangi salah
satu dampak pemanasan global yang terjadi.
Penjelasan terkait TPA Batu Layang
• Dalam satu hari 400 ton sampah yang masuk ke TPA Batu Layang.
Saat ini sampah dipilah dan diambil untuk pembuatan pupuk organik
(kompos). Selain itu, terdapat pemilahan untuk sampah plastik yang
digunakan oleh industri industri kecil di Pontianak
• Untuk penggunaan pupuk organik, dalam satu hari TPA Batu Layang
bisa memproduksi 200-300 karung (@20 kg)
• TPA Batu Layang meminta dukungan dari Pemerintah untuk
memberikan pengadaan alat pencacah sampah (sarana prasarana
pembuatan pupuk organik)
• TPA Batu Layang meminta dukungan dari Pemerintah dan Komisi IV
DPR RI dalam memproses sampah agar bisa diolah menjadi pupuk
organik
15
• Pupuk organik yang dihasilkan oleh TPA Batu Layang diberikan kepada
petani disekitar dengan cuma-cuma
• Full kapasitas dari 400 ton per hari dapat dimanfaatkan sekitar 80%
untuk pupuk organik (pendapatan daerah/PAD kota dalam mengolah
sampah untuk pupuk organik bisa mendapatkan 150 juta lebih per
hari/1,5 Miliar per bulan)
Tanggapan Komisi IV DPR RI
• Komisi IV DPR RI mengusulkan untuk dilakukan pertemuan/Rapat
Koordinasi terkait dengan tindak lanjut pengolahan sampah TPA Batu
Layang agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik
4. PENINJAUAN INDUSTRI TANAMAN KRATOM
Gambaran Umum industri Kratom
a. Polemik daun kratom sebagai kategori tanaman ilegal
Kratom merupakan komoditas primadona mata pencaharian unggulan
bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kepopuleran daun kratom melambung
tinggi dikarenakan harga jual yang semakin lama merangkak tinggi. Daun
kratom yang juga familiar disebut dengan daun purik hingga saat ini
menjadi kontroversi akibat beberapa catatan yang mengindikasikan daun
tersebut berkemungkinan mengandung zat psikotropika. Tanaman ini
sering digunakan sebagai tanaman obat herbal untuk mengobati beberapa
penyakit seperti diare, pereda nyeri, batuk, darah tinggi, lemah syahwat,
mengatasi kelelahan dan meningkatkan semangat kerja.
Efek kratom juga tergantung dari dosis kratom yang diminum dalam
sekali minum. Pada dosis rendah, kratom mempunyai efek stimulasi
meningkatkan mood. Namun pada efek yang lebih tinggi, kratom dapat
memberikan gejala seperti senyawa opiat berupa efek analgesik
(meredakan nyeri) dan sedasi, pada dosis inilah, kratom bisa digunakan
sebagai narkotika. Disamping itu, efek kratom juga memiliki efek samping
apabila menggunakan kratom dosis tinggi ( 5 gr). Efek tersebut berupa
mual, sulit buang air besar, gangguan tidur, disfungsi seksual, gatal-gatal,
berkeringat, mulut kering, rambut rontok hingga gejala ketergantungan.
16
Penghentian pemberian kratom secara tiba-tiba dari penggunaan rutin
dapat menyebabkan gejala putus obat berupa mual, sulit tidur, berdebar-
debar, hilang selera makan, gelisah, nyeri badan, perubahan mood hingga
tremor.
Di beberapa negara, penggunaan kratom termasuk illegal. Negara
seperti Malaysia, Muang Thai, Birma, dan Australia sudah melarang
penggunaan kratom secara bebas. Pada beberapa Negara seperti Denmark,
Jerman, Finlandia, Rumania, dan Selandia Baru, penggunaan kratom
mulai dikendalikan oleh Pemerintah dalam penggunaannya.
Di Indonesia, kratom masih ilegal ditanam dan diperjualbelikan secara
bebas meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merekomendasikan
kratom untuk dimasukkan kedalam kelompok Narkotika Jenis Baru. Hal
ini disebabkan karena kratom belum termasuk dalam daftar narkotika
jenis baru yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan terbaru
nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika.
Disamping itu, Badan POM juga telah melarang penggunaan kratom
sebagai obat tradisional dan suplemen makanan. Pelarangan tersebut
berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor HK 00.05.23.3644
Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan
dan Peraturan Kepala Badan POM Tahun 2005 Nomor HK 00.05.41.1384
tentang kriteria dan tatalaksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal
terstandar dan fitofarmaka serta surat edaran badan POM nomor HK.
04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan
mitragyna speciosa (kratom) dalam obat tradisional dan suplemen
makanan.
Drug Enforcement Administration (DEA) atau Badan Pencegahan
Narkoba Amerika Serikat akan memasukkan tanaman kratom sebagai
klasifikasi satu (tanaman yang banyak tumbuh di negara Asia Tenggara
termasuk Indonesia yang akan mendapatkan pengawasan ketat. Food and
Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan
Amerika Serikat memasukkan kratom sebagai suplemen makanan.
b. Pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat
Amerika Serikat (AS) menjadi pangsa pasar yang paling besar untuk
komoditas kratom. Jumlah konsumen kratom di Amerika Serikat telah
17
mencapai 15 juta orang sehingga hal ini menjadi peluang bagi Indonesia
untuk melakukan ekspor kratom ke negara tersebut. Asosiasi Kratom
Amerika Serikat, sebagai lembaga nirlaba yang berperan dalam
perlindungan dan advokasi konsumen kratom di Amerika Serikat berharap
pada komunitas indsutri atau para pengusaha kratom Indonesia untuk
dapat memperbaiki kualitas produk bahan baku kratom, khususnya
Kalimantan Barat. Oleh karena itu, mengingat pentingnya permintaan
tersebut, Indonesia sebaikan meningkatkan dasilitas pengolahan sesuai
standar Good Manufacturing Process (GMP) dalam rangka meningkatkan
kualitas produk bahan baku kratom. Namun hal ini menjadi suatu
kesulitan dikarenakan regulasi di dalam negeri masih belum memberikan
kepastian. Disamping itu, kratom menjadi salah satu hasil hutan bukan
kayu (HHBK) yang paling potensial karena memberikan efek ekonomi dan
ekologi yang sangat besar.
Penjelasan dari Pengusaha Kratom
• Pengusaha belum dapat menjual produk kratom di dalam negeri
dikarenakan kebijakan terkait dengan ijin edar kratom yang masih
abu-abu
• Permasalahan dalam penanaman kratom adalah lahan yang digunakan
masih lahan tadah hujan sehingga membutuhkan bantuan pengairan
yang cukup dalam mengairi perkebunan kratom
Tanggapan Komisi IV DPR RI
• Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk segera dilakukan
penelitian pada kratom secara mendalam sebelum memutuskan
keberlangsungan tanaman kratom di Indonesia
G. KESIMPULAN
1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk bisa menyelesaikan
permasalahan pakan dan diharapkan pakan dapat lebih murah dan
efisien
18
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar Perum Bulog
memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyalurkan beras petani
melalui program Bantuan Pangan Non Tunai
3. Komisi IV DPR RI berharap agar Perum Bulog harus diberikan ruang
dalam penyaluran beras
4. Komisi IV DPR RI mengusulkan untuk dilakukan pertemuan/Rapat
Koordinasi terkait dengan tindak lanjut pengolahan sampah TPA Batu
Layang agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik
5. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk segera dilakukan
penelitian pada kratom secara mendalam
H. PENUTUP
Demikian laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi
Kalimantan Barat. Diharapkan, laporan ini dapat memberikan solusi
kepada Pemerintah dan Mitra Kerja Komisi IV DPR RI dan dapat
membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan
dalam memproduksi hasil perkebunannya.
Pontianak, April 2019
Ketua Tim,
Ttd.
DANIEL JOHAN
A-79
19
LAMPIRAN
Daniel Johan Dukung Penelitian Kratom
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung untuk segera
dilakukan penelitian pada kratom (Mitragyna speciosa) secara mendalam,
supaya bisa segera diambil kebijakan mengenai tanaman tersebut. Kratom
ditengarai sudah lama digunakan sebagai obat herbal penghilang rasa
sakit, khususnya di Kalimantan Barat. Namun belakangan, kratom mulai
disalahgunakan sebagai narkoba, karena efeknya yang mirip dengan
opium dan kokain.
“DPR full mendukung segera lakukan penelitian, sehingga hasilnya
mendalam dan final. Dari situ, baru kita ambil kebijakan. Setidaknya
kalau itu bermanfaat untuk kesehatan, tapi mempunyai dampak
misalkan, kita bisa full ekspor atau kita bisa full untuk industri. Sehingga
yang boleh dikonsumsi adalah hasil industrinya yang sudah dipastikan
aman bagi manusia dan menjawab kesehatan masyarakat,” ungkap Daniel
saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Industri
Kratom di Kalbar, Senin (01/4/2019).
Saat ini, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Kratom
itu masih 'abu-abu', tetapi di sejumlah literatur kratom itu sangat
bermanfaat di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan kemanusiaan. Dari
kratom sejumlah penyakit bisa diatasi khususnya bagi pecandu narkoba
bisa sembuh dari kratom.
“Kita mendorong kepada pemerintah, kratom adalah produk strategis
nasional yang berguna bagi dunia. Jangan tanpa penelitian yang
mendalam, tiba-tiba kratom dilarang oleh Indonesia. Itu sama saja
Indonesia sedang membuang hartanya sendiri,” ujar legislator daerahj
pemilihan (dapil) Kalbar itu.
Daniel tidak mau setelah kratom dilarang, negara lain akan merebut
tanaman ini dan membuat hak patennya. Ironisnya, setelah itu Indonesia
impor tanaman itu dari negara lain. Menurutnya itu sama saja membodohi
negara sendiri. “Saya harap Pemerintah lakukan serius mengenai risetnya.
Yang kita hadapi hanya satu, yaitu mafia farmasi,” pungkas Daniel.
20
Menilik sejumlah sumber, daun kratom bernama latin Mitragyna
speciosa (dari keluarga Rubiaceae), dikenal juga di Indonesia dengan nama
daun purik atau ketum, dan telah lama digunakan sebagai obat herbal
penghilang rasa sakit. Daun krato, bisa dimakan mentah, diseduh seperti
teh atau diubah menjadi kapsul, tablet, bubuk, dan cairan. Diketahui,
kratom telah banyak digunakan di Kalbar. (eno/sf)
Sumber:
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24512/t/Daniel+Johan+Dukung+P
enelitian+Kratom
21
Dorong Perekonomian Rakyat, Komisi IV DPR RI Dukung
Program Pengembangan Kelapa di Kalbar
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan melaksanakan kunjungan
kerja Reses masa sidang IV tahun 2018-2019 ke wilayah Pontianak,
Kalimantan Barat, Kamis (1/4/2019).
Dalam kunjunganya, Daniel meninjau lokasi budidaya Ikan di wikayah
Kabupaten Kubu Raya dan Gudang Bulog wilayah setempat.
Selain itu, Daniel juga mengunjungi Penanaman Pohon di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA), serta melakukan koordinasi terkait
perkembangan Kelapa di Pontianak.
"Tiga lokasi ini akan kami dorong perekonomian masyarakatnya karena
memiliki potensi yang sangat bagus," ujar Daniel, Kamis (4/4/2019).
Daniel mengatakan, pelaksanaan program ini merupakan implementasi
program Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal
Perkebunan yang memiliki kebijakan di sektor perkebunan khususnya
komoditas padi, kelapa dan karet di wulayah Pontianak.
"Maka itu perlu dilaksanakan rakor (rapat koordinasi) sebagai solusi bagi
petani kopra dengan meningkatkan industri hilir atau industri rumah
tangga. Lebih-lebih semu produk yang ada bisa di ekspor," katanya.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono,
menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan peningkatan
produksi kelapa dan sektor perkebunan lain dengan pola hilirisasi.
"Pola ini yang kita nilai akan meningkatkan ekonomi masyarakat secara
langsung. Kemudian upaya pengolahan serta peremajaan juga harus
dilakukan karena kualitasnya kelapa sudah menurun. Komoditas ini
harus memiliki nilai tambah seperti olahan VCO, nata de coco,"
tandasnya. Sekedar diketahui, hadir pada kunjungan kerja ini perwakilan
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Pemprov Kalbar, Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kalbar, Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia.
Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2019/04/08/dorong-
perekonomian-rakyat-komisi-iv-dpr-ri-dukung-program-pengembangan-
kelapa-di-kalbar.