DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/42_sekretariat... · 2020-03-27 · awal RKPD Kabupaten/ Kota mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KERANGKA ACUAN KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL SEKRETARIAT DPRD

Jalan Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391030, Faks. (0274) 394359

Posel :[email protected], Laman : setwan.gunungkidulkab.go.id



Program : Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Kegiatan : Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Anggaran : Rp. 789.995.000,-

A. Latar Belakang

Hearing/dialog merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan hasil kerja yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul. Hearing/dialog kemudian menjadi kegiatan rutin yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang harmonis diantara pemerintah dengan masyarakat, sehingga DPRD Kabupaten Gunungkidul memperoleh berbagai masukan yang berharga dalam rangka membuat kebijakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di daerahnya. Selain itu, kegiatan hearing/dialog juga dimaksudkan untuk menjaring aspirasi, masukan serta pendapat dari berbagai elemen masyarakat sekaligus sebagai ajang sosialisasi kegiatan DPRD Kabupaten Gunungkidul. Hearing/dialog ini dilakukan untuk memperoleh komunikasi timbal balik yang berkaitan dengan permaslahan atau aspirasi yang disampaikan masyarakat dari berbagai komponen tokoh masyarakat, seperti budayawan, tokoh agama, serta unsur pimpinan daerah. Dalam menindaklanjuti pemenuhan aspirasi masyarakat, tidak lepas dari aktivitas peranan struktur, prosedur dalam kerangka sistem pemerintahan daerah. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam fungsinya sebagai penyelenggaran fasilitas dan koordinasi layanan aspirasi yaitu memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh Dewan dalam menanggapi aspirasi publiknya melalui kegiatan hearing/dialog . Arti memfasilitasi aspirasi disini adalah mempersiapkan hal -hal yang dibutuhkan dalam kegiatan hearing /dialog tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Sekreatraiat DPRD Nomor 2/DPA/ 2020.

C. Tujuan Tujuan dari kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama ini adalah : 1. Untuk memfasilitasi aspirasi publik melalui kegiatan hearing/dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama. 2. Untuk merencanakan dalam memfasilitasi aspirasi publik melalui kegiatan hearing

/dialog.

D. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020)

E. Lokasi Pelaksanaan Lokasi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, adalah di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak terkait

No Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang Terlibat Ket.

1. Januari- Maret

- Persiapan 4 orang

April-November 2020

- Pengumpulan data dan materi.

- Sub Bag Humas dan Protokol 4 orang

- Pelaksanaan hearing/dialog

- Sub Bag Humas dan Protokol

- Wartawan/pers 7.200 0rang

2. Desember 2020

- Penyusunan dan penyelesaian administrasi laporan pelaksanaan kegiatan.


- Bendahara Setwan

8 orang

G. Keluaran (Output)

Keluaran dari Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama Tahun 2020 adalah tersebarluasnya informasi dan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

H. Pelaksana

Pelaksana kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah Sub Bagian Humas dan Protokol, Bagian Protokol dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pelaksana kegiatan tersebut telah mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Subbagian Humas dan Protokol pada uraian tugas tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokoler DPRD.

I. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020sebesar Rp. 789.995.000,- ( Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk : 1. Belanja dokumentasi. 2. Belanja jasa publikasi 3. Belaja makan minum rapat 4. Belanja perjalanan dinas

J. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang akan dilaksanakan tahun 2020 yang memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan serta pembiayaannya.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 350 Hak Anggota, huruf (g),

adalah “Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas.”

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada

daerah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Daerahnya untuk mendukung

kemajuan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Dalam tugas pengawasan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai hak untuk “mengikuti orientasi dan pendalaman

tugas” amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 350 Hak Anggota, huruf (g).

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja luar daerah Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat

berjalan lebih baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah wakil rakyat yang telah diberikan kepercayaan

dari lapisan masyarakat yang telah dianggap mampu mengemban dan dapat

memperjuangkan kemajuan daerahnya.

Kegiatan kunjungan kerja luar daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah merupakan perjalanan dinas dalam daerah di luar wilayah Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul, oleh karena diharapkan kegiatan ini benar-benar menjadi suatu kebutuhan

yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisa kondisi daerah yang

menjadi target perencanaan. Selanjutnya dari hasil pertimbangan akan menjadi dasar

menentukan tujuan dan sasaran pembangunan serta membuat proyeksi keadaan masa depan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan kunjungan kerja luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD adalah

untuk menambah wawasan pengetahuan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja luar daerah Pimpinan dan

Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.

3. TARGET/SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gunungkidul.

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Nama pengguna jasa : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Organisasi pengguna jasa : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gunungkidul

5. SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA

Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp 19.977.710.000,00 (Sembilan belas milyar

sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah,-) termasuk PPN dan

PPh dibiayai APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020.

6. RUANG LINGKUP LOKASI KEGIATAN DAN FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN

a. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di dalam dan luar wilayah Kabupaten Gunungkidul.

b. Fasilitas Penunjang Kegiatan

a. Pengajuan Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan

Menunjuk staf administrasi yang telah dibentuk dalam panitia pelaksana kegiatan

untuk menyiapkan segala adinistrasi untuk pencairan.

b. Penunjukan Staf Pendamping

Pengguna jasa akan menunjuk staf pendamping/petugas yang diperuntukkan bagi

Anggota DPRD untuk memfasilitasi selama pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja

Pimpinan dan Anggota DPRD

c. Rincian Biaya Penunjang Kegiatan:

1. Belanja Bimbinan Teknis : Rp. 2.180.600.000,00

2. Belanja Alat Tulis Kantor : Rp. 500.000,00

3. Belanja Iuran : Rp. 26.000.000,00

4. Belanja Cetak dan Pengadaan : Rp. 500.000,00

5. Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 16.396.110.000,00

6. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli : Rp. 1.374.000.000,00

Segala sesuatu yang menjadi fasilitas biaya penunjang kegiatan yang telah disediakan

oleh pengguna jasa, dapat digunakan untuk segala keperluan selama kegiatan

berlangsung dan wajib dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud menjadi kewajiban staf pendamping untuk menyelesaikan segala

kelengkapan administrasinya.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 2 (dua) s.d 4 (empat) hari.

8. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah terlaksananya kunjungan

kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.

9. LAPORAN

Pada kegiatan ini staf pendamping yang telah ditunjuk untuk segera mengumpulkan seluruh

data yang diperlukan baik data sekunder maupun primer selama kegiatan berlangsung,

sebagai laporan pertanggungjawaban. Jenis laporan yang harus diserahkan panitia pelaksana

teknis antara lain :

a. Laporan perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD

b. Laporan perjalanan dinas staf pendamping

c. SPPD sesuai dengan tujuan dan sudah lengkap dengan tanda tangan pejabat terkait yang

berwenang

d. Melampirkan dokumentasi pendukung kegiatan

e. Laporan biaya penunjang kegiatan, berisi :

1. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran biaya penunjang

kegiatan yang sah, disertai dengan bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh

pihak ketiga

2. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah laporan

perjalanan dinas berakhir.

10. PERKIRAAN BIAYA

Adapun biaya kegiatan kunjungan kerja luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun

Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 15.259.670.000,00 (Lima belas milyar dua ratus lima

puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah,-) Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020, DPA OPD Nomor

2/DPA/2020

Dengan kerangka acuan kerja kegiatan kunjungan kerja luar daerah Pimpinan dan Anggota

DPRD Kabupaten Gunungkidul disampaikan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan

ini.

Wonosari, Maret 2020

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gunungkidul

Drs. AGUS HARTADI, M.Si

NIP.19630819 198403 1 003



Program : Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Kegiatan : Reses Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Anggaran : Rp. 3.453.545.000,00

A. Latar Belakang

Dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa ketika menjadi wakil “utusan” rakyat (anggota) di DPRD mempunyai kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 373, yang antara lain, bahwa mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memperjuangankan peningkatan kesejahteraan rakyat; mentaati prinsip demokrasi dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mentaati kode etik dan tata tertib; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjugan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Di samping UU tersebut, pelaksanaan reses oleh anggota DPRD, juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 64, ayat (2) tahun sidang sebagaimana ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. Ayat (3) masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Ayat (4) masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Ayat (5) masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Ayat (6) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Ayat (7) jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pad ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Di dalam Pasal 107, ayat (2) huruf (f) dinyatakan bahwa perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten/ Kota mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/ kota.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;


3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


7. Peraturan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.



C. Tujuan Tujuan dilaksanakannya kegiatan reses adalah untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan atau menjaring aspirasi masyarakat/konstituennya di masing-masing daerah pemilihan (Dapil), untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD tahun Anggaran 2021.

D. Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam waktu 1 tahun yaitu di Triwulan I (bulan Maret), Triwulan II (Bulan Juli) dan Triwulan III (bulan September 2020).

E. Lokasi Pelaksanaan Lokasi kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, adalah di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.


No Waktu Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak

Terkait

Jumlah Orang

Terlibat Ket.

1 Maret 2020 - Persiapan

4 orang

- Penggandaan materi

reses - Sub Bag

Humas dan Protokol

4 orang

- Penyerahan berkas-berkas administrasi dan laporan hasil reses ke Bendahara Setwan

- Anggota DPRD 45 orang

2. April 2020 - Pelaksanaan reses di masing-masing Dapil


3. Mei 2020 - Rekapitulasi

administrasi hasil reses - Sub Bag

Humas dan Protokol

8 orang

- Penyerahan

administrasi ke Bendahara Setwan

- -

4. Juni 2020 - Persiapan

4 orang


reses - Sub Bag

Humas dan Protokol

4 orang

- Penyerahan materi

kepada seluruh anggota DPRD


5. Juli 2020 - Pelaksanaan reses di masing-masing Dapil

- Anggota DPRD

45 orang

6. Agustus 2020 - Rekapitulasi

administrasi hasil reses - Sub Bag

Humas dan Protokol

8 orang


-

-

7 September 2020

- Persiapan

4 orang


reses - Sub Bag

Humas dan Protokol

4 orang

- Penyerahan materi

kepada seluruh anggota DPRD


Oktober 2020 - Pelaksanaan reses di masing-masing Dapil

- Anggota DPRD

45 orang

November 2020

- Rekapitulasi administrasi hasil reses


8 orang


-

-


Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut : A. Masa Reses Pertama. 1. Tahap I ( Februari s.d Maret)

- Persiapan - Penggandaan materi reses - Penyerahaan materi kepada Anggota DPRD

2. Tahap II ( April 2020 ) - Pelaksanaan reses di masing-masing daerah pemilihan.

3. Tahap III (Mei 2020) - Pengumpulan administrasi dan laporan hasil pelaksanaan reses. - Rekapitulasi berkas-berkas administrasi dan penyerahan laporan ke Bendahara

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

B. Masa Reses Kedua 1. Tahap I ( Juni 2020)


2. Tahap II ( Juli 2020) - Pelaksanaan reses di masing-masing daerah pemilihan.

3. Tahap III (Agustus 2020) - Pengumpulan administrasi dan laporan hasil pelaksanaan reses.

Rekapitulasi berkas-berkas administrasi dan penyerahan laporan ke Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

C. Masa Reses Ketiga 4. Tahap I ( Oktober 2020)


5. Tahap II ( November 2020) - Pelaksanaan reses di masing-masing daerah pemilihan.

6. Tahap III (Desember 2020) - Pengumpulan administrasi dan laporan hasil pelaksanaan reses.

Rekapitulasi berkas-berkas administrasi dan penyerahan laporan ke Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

H. Pelaksana

Pelaksana kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat adalah Sub Bagian Humas dan Protokol, Bagian Protokol dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pelaksana kegiatan tersebut telah mengacu pada Peraturan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul.

I. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.453.545.000,00 ( Tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat pluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk : 1. Belanja sewa gedung/ruang pertemuan. 2. Belanja ATK 3. Belanja penggandaan/fotocopy 4. Belaja makan minum rapat 5. Belanja perjalanan dinas

J. Penutup Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2020 yang memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan serta pembiayaannya.



Program : Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah

Anggaran : Rp 24.549.000,00

A. Latar Belakang

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menjamin adanya kepastian waktu dalam proses pelaksanaan kinerja, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan kinerjanya secara efisian, efektif dan responsif menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan sistim kinerjanya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Perangkat Daerah perlu juga memiliki komitmen untuk taat pada aturan dan asas pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan mengalir secara runtut, yakni adanya Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah yang valid sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan profil anggota DPRD, yang dituangkan dalam kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah.

Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah merupakan dokumen data yang berisi tentang profil anggota DPRD yang perlu dikenal oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul, luar daerah maupun dinas / OPD yang menjadi Mitra kerja. Berkaitan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja dalam rangka tertib administrasi dan keuangan tahun 2020.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

C. Tujuan Tujuan Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah, adalah : 1. Sebagai acuan penyusunan profil perangkat daerah 2. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan sistim informasi Perangkat Daerah


Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020)

E. Lokasi Pelaksanaan Lokasi kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah, adalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak terkait No Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang

Terlibat Keterangan

1 Januari- Maret 2020

- Persiapan

- Rapat koordinasi bagian

- Bagian Protokol dan Persidangan, bagian Risalah dan Perundang-undangan

- Bagian TU - Bagian

Perencanaan

- 8 orang

2 orang

6 orang

- Pengumpulan data bahan penyusunan profil

- Anggota DPRD - 45 orang

2 April – Juni 2020

- - -

3 Juli – September 2020

- - -

- Koordinasi dengan pihak ketiga

- Percetakan - 1 kelompok

- Penyusunan profil - Percetakan dan Anggota DPRD

- 1 kelompok dan 45 anggota DPRD

- Menyerahkan data anggota DPRD kepada pihak ketiga

- Percetakan - 1 kelompok

- Dokumen Profil - Sekretariat DPRD - Bidang-bidang - Pembagian Dokumen - 45 anggota DPRD

dan pihak terkait yang perlu diberikan

- 150 orang

4 Oktober – Desember 2020

- - -

- - -

G. Keluaran (Output) Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Tahap I (Januari s.d Maret)

- Persiapan - Rapat koordinasi bagian

2. Tahap II (April s.d Juni) 3. Tahap III (Juli s.d September)

- Pengumpulan data bahan penyusunan profil - Koordinasi dengan pihak ketiga - Penyusunan profil

4. Tahap IV (Oktober s.d Desember) - Pembagian Dokumen kepada tamu maupun dinas/ OPD Mitra Kerja yang dikunjungi.

H. Pelaksana

Pelaksana kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah adalah Bagian Perencanaan Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gunungkidul. Pelaksana kegiatan tersebut telah mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD. Subbagian Perencanaan pada uraian tugas tersebut mempunyai tugas sebagai Pengelola Data dan Sistim Informasi Peraangkat Daerah.

I. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 24.549.000 (dua puluh empat lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang akan digunakan untuk: 1. Menyusun dokumen pengelolaan data dan sistim informasi Perangkat Daerah 2. Menyusun dokumen profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

J. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat daerah yang akan dilaksanakan tahun 2020 yang memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan serta pembiayaannya.




Kegiatan : Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Anggaran : Rp 16.750.000,00

A. Latar Belakang

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dirubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Sistim Kinerja Instansi Pemerintah (SKjIP)

dibuat untuk menjamin adanya kepastian waktu dalam proses pelaksanaan kinerja, sehingga pemerintah

daerah dapat melaksanakan kinerjanya secara efisian, efektif dan responsif menuju tata kelola

pemerintahan yang baik.

Sekretariat DPRD telah melaksanakan komitmennya dalam Monitoring laporan kegiatan bulanan

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dituangkan dalam Kegiatan Pengendalian

Internal Perangkat Daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 dan laporan Pengendalian

Bulanan OPD merupakan tolok ukur pencapaian kinerja Perangkat Daerah Sekreatriat DPRD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 dalam pelaksanaan Amanat yang diberikan oleh masyarakat. Berkaitan dengan

hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja dalam

rangka tertib administrasi dan keuangan tahun 2019.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;


4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah;

7. Serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

C. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah :

1. Sebagai bahan/acuan evaluasi pengendalian pencapaian kinerja perangkat daerah

2. Sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

3. Sebagai acuan penyusunan evaluasi pengendalian bulanan dan triwulanan kinerja fisik dan keuangan

Sekretariat DPRD.


Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Internal Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun

(Januari 2020 s/d Desember 2020)

E. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah di Sekretariat DPRD Kabupaten

Gunungkidul.


No Waktu Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang Terlibat

Ket

1 Januari- Maret 2020 - Persiapan

- Rapat Koordinasi penyusunan laporan Pengendalian

- Kabag dan Kasubbag

- Staf

- 12 orang

- 2 orang

- Penyusunan laporan Pengendalian Bulan Januari, Pebruari, dan Maret

- Bag. Administrasi dan Pembangunan Setda

- Staf Keuangan

- 2 orang

- 1 orang

- Persiapan penyusunan evaluasi Renja (RKPD) TW I

- Bappeda Kab. Gk - Ka sub bag

Perencanaan - Staf Perencanaan

- 2 orang - 1 orang

- 1 orang

- Penyusunan Evaluasi RKPD

- Ka sub bag Perencanaan

- Staf Perencanaan

- 1 orang

- 1 orang




- Staf

- 12 orang

- 2 orang

- Penyusunan laporan Pengendalian Bulan April, Mei, dan Juni


- Staf Keuangan

- 2 orang

- 1 orang

- Persiapan Penyusunan evaluasi Renja (RKPD) TW II



- 2 orang - 1 orang

- 1 orang



- Staf Perencanaan

- 1 orang

- 1 orang




- Staf

- 12 orang

- 2 orang

- Penyusunan laporan Pengendalian Bulan Juli, Agustus dan September


- Staf Keuangan

- 2 orang

- 1 orang

- Persiapan Penyusunan evaluasi Renja (RKPD) TW III



- 2 orang - 1 orang

- 1 orang



- Staf Perencanaan

- 1 orang

- 1 orang


- - -



- Staf

- 12 orang

- 2 orang

- Penyusunan laporan Pengendalian Bulan

- Bag. Administrasi dan

- 2 orang

Oktober, Nopember dan Desember

Pembangunan Setda

- Staf Keuangan

- 1 orang

- Persiapan Penyusunan evaluasi Renja (RKPD) TW IV



- 2 orang - d1 orang

- 1 orang



- Staf Perencanaan

- 1 orang

- 1 orang


Keluaran dari Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tahap I (Januari s.d Maret)

- Dokumen Laporan evaluasi Pengendalian bulan Januari, Pebruari dan Maret

- Dokumen evaluasi Renja (RKPD) TW I

2. Tahap II (April s.d Juni)

- Dokumen Laporan evaluasi Pengendalian bulan April, Mei dan Juni

- Dokumen evaluasi Renja (RKPD) TW II

3. Tahap III (Juli s.d September)

- Dokumen Laporan evaluasi Pengendalian bulan Juli, Agustus dan September

- Dokumen evaluasi Renja (RKPD) TW III

4. Tahap IV (Oktober s.d Desember)

- Dokumen Laporan evaluasi Pengendalian bulan Oktober, Nopember dan Desember

- Dokumen evaluasi Renja (RKPD) TW IV

H. Pelaksana

Pelaksana kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah adalah Bagian Perencanaan Keuangan pada

Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pelaksana kegiatan tersebut telah mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Subbagian Perencanaan pada uraian tugas tersebut mempunyai tugas menyampaikan evaluasi Renja PD

terhadap RKPD Kabupaten Gunungkidul dan evaluasi pengendalian bulanan kegiatan sekretariat DPRD

kepada pihak terkait.

I. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.100.000,00 (Enam

belas juta seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :

1. Menyusun laporan pengendalian bulanan

2. Menyusun laporan evaluasi Renja PD terhadap RKPD

J. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Pengendalian

Internal Perangkat daerah yang akan dilaksanakan tahun 2020 yang memuat informasi mengenai latar

belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan serta

pembiayaannya.



Program : Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran : Rp. 85.310.000,00

A. Latar Belakang

Dalam rangka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614), maka Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah perlu disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Laporan keuangan bulanan, Semesteran dan Tahunan sekretariat DPRD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi untuk pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, maka Sekreatria DPRD perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, agar laporan keuangan diperoleh hasil yang akuntable sesuai diharapkan.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


10. Serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019;



C. Tujuan Tujuan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah : 1. Memberikan arah dan acuan bagi Sekretariat DPRD dalam mewujudkan tujuan, awal sistem

manajemen kinerja yang mengalir secara kronologis, sehingga status dan peranan DPRD dapat didukung secara rasional dan berdasarkan landasan pijakan yang kuat agar dapat berjalan lancar, tertib dan bermartabat sesuai dengan mandat dari rakyat.

2. Sebagai alat penyedia informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan. 3. Sebagai acuan penyusunan : laporan bulanan, semesteran dan laporan akhir tahun.


Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020)

E. Lokasi Pelaksanaan Lokasi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak terkait No Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah

Orang Terlibat

Keterangan


- Persiapan

Proses Pengajuan anggaran rutin baik TU maupun GU dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan dengan sistim : - Pengajuan SPP, - SPM dikirim - dapat SP2D keluar - dapat uang panjar - pelaksanaan Kegiatan - Disusun dan dibuat

Surat Pertanggungjawaban Kegiatan.

- Bendahara - Petugas entry - Bagian

Perbendaharaan BKAD

- BPD

- 1 orang - 1 orang - 2 orang

1 orang

Laporan bulanan - Rapat koordinasi dengan

bagian-bagian. - Sekwan dan

Semua bagian Sekretariat DPRD

- 15 orang

- Pengumpulan data SPJ setiap bulan dari tiap bagian (Untuk Laporan bulanan)

- Bendahara - Semua bagian

Sekretariat DPRD

- 1 orang - 12 orang

- Entry data realisasi bulanan

- Bendahara - Staf Keuangan

- 1 orang - 1 orang

- Entry data realisasi kegiatan bulanan untuk laporan pengendalian bulan : Januari, Pebruari dan Maret ke Bagian


- 1 orang - 1 orang

Administrasi Pembangunan

Lapoaran Keuangan Akhir Tahun dan CALK

-

- Pegumpulan Data Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember

- Semua bagian Sekretariat DPRD

- Bendahara barang

- Bendahara Pengeluaran

- 12 Orang

- 2 orang

- 1 orang

- Pengumpulan data kendala dari masing-masing bagian


- Bagian Keuangan

- 12 Orang

- 2 orang

- Koordinasi dengan masing-masing bagian


- 12 orang

- Cek data realisasi s/d 31 Desember dan rekon aset, mutasi dan penyusustan

- Staf keuangan - Bendahara

barang/aset

- 1 orang - 2 orang

- Menyiapkan lampiran dan data pendukung laporan keuangan

- Bagian keuangan dan TU

- 4 orang

- Penyusunan dokumen laporan keuangan

- Kabag dan Kasubbag Keuangan

- Staf Keuangan

- 2 orang

- 1 orang

- Pengiriman ke bagian Akuntansi BKAD

- Bag akuntansi BKAD

- 2 orang


- Rapat koordinasi dengan bagian-bagian.


- 12 orang



Sekretariat DPRD




- 1 orang - 1 orang

- Entry data realisasi kegiatan bulanan untuk laporan bulanan bulan : April, Mei dan Juni.


- 1 orang - 1 orang



- 11 orang

- Cek hasil entry SIPKD s/d 30 Juni dengan laporan manual


- Staf keuangan

- 2 orang

- 1 orang

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

Staf keuangan - 1 orang

- Pengiriman laporan keuangan semesteran ke bagian akuntansi

- Staf keuangan - 1 orang


-



- 12 orang



Sekretariat DPRD




- 1 orang - 1 orang

- Entry data realisasi kegiatan bulanan untuk laporan bulanan, bulan : Juli, Agustus dan September


- 1 orang - 1 orang



- Kabag dan Kasubbag 11 orang



Sekretariat DPRD




- 1 orang - 1 orang

- Entry data realisasi kegiatan bulanan untuk laporan bulanan, bulan : Oktober, Nopember dan Desember


- 1 orang - 1 orang


- Kabag dan Kasubbag 11 orang

- Cek hasil entry SIPKD s/d 31 Desember dengan laporan manual


- Staf keuangan

- 2 orang

- 1 orang










Keluaran dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 1. Tahap I (Januari s.d Maret)

- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan - Rapat Koordinasi Penyusunan laporan Akhir Tahun - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, bulan : Januari, Pebruari dan Maret - Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun

2. Tahan II (April s.d Juni) - Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan - Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Semesteran - Penyusunan Laporan keuangan bulanan, bulan : April, Mei dan Juni

- Penyusunan Penyusunan Laporan Semesteran 3. Tahap III (Juli s.d September)

- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan - Penyusunan Laporan keuangan bulanan, bulan : Juli, Agustus dan September

4. Tahap IV (Oktober s.d Desember) - Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan - Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Semesteran - Penyusunan Laporan keuangan bulanan - Penyusunan Penyusunan Laporan Semesteran

H. Pelaksana Pelaksana kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah Bagian Perencanaan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pelaksana kegiatan tersebut telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Subbagian Keuangan pada uraian tugas tersebut mempunyai tugas menyusun laporan keuangan sekretariat DPRD.

I. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.85.310.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk : 1. Rapat Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan. 2. Penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan

J. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019 yang memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan serta pembiayaannya.




Kegiatan : Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran : Rp 41.400.000,00

A. Latar Belakang

Dalam rangka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Sistim Kinerja Instansi Pemerintah (SKjIP) dibuat untuk menjamin adanya kepastian waktu dalam proses pelaksanaan kinerja, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan kinerjanya secara efisian, efektif dan responsif menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan sistim kinerjanya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu juga memiliki komitmen untuk taat pada asas pelaksanaan juga seharusnya dilaksanakan mengalir secara runtut, yakni perencanaan stratejik, perencanaan kinerja dan pengukuran evaluasi dan pelaporan kinerja, yang diwujudkan dalam dokumen LKJIP, dokumen Renja dan Perubahan Renja, Dokumen RKA, RKA-P, dokumen ROPK dan ROPK Perubahan, Dokumen DPA 2020 dan DPPA, Perjannjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 merupakan alat perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah yang telah diberikan oleh masyarakat. Disamping itu berdasarkan RPJMD dan Reviw Renstra Tahun 2016-2021, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja dalam rangka tertib administrasi dan keuangan tahun 2020.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;






7. Serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Tujuan :

Tujuan Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah adalah : 1. Memberikan arah dan acuan bagi Sekretariat DPRD dalam mewujudkan tujuan,

awal sistem manajemen kinerja yang mengalir secara kronologis, sehingga status dan peranan DPRD dapat didukung secara rasional dan berdasarkan landasan pijakan yang kuat agar dapat berjalan lancar, tertib dan bermartabat sesuai dengan mandat dari rakyat.

2. Sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 3. Sebagai acuan penyusunan : LKJIP, dokumen Renja dan Perubahan Renja,

Dokumen RKA, RKA-P, Dokumen ROPK dan ROPK Perubahan, Dokumen DPA 2020 dan DPPA, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja.

C. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2020 s/d Desember 2020)

D. Lokasi Pelaksanaan Lokasi kegiatan pelaksanaan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah adalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

E. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak terkait No Waktu

Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait Jumlah Orang

Terlibat Keterangan


- Persiapan

-

- Rapat koordinasi tatacara penyusunan Renja, Pengumpulan data, Verifikasi dan entry data matrik Renja

- Semua bagian Sekretariat DPRD

- 20 orang

- Rapat koordinasi antar bagian penunjukan PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan SK Operator SIPKD

- Sekwan - Semua bagian

Sekretariat DPRD


- Rapat Koordinasi Penyusunan RKA

- kabag dan Kasubbag - Bagian Perencanaan

- 11 Orang - 2 orang

- Rapat Koordinasi Penyusunan DPA 2020 (hasil evaluasi Gubernur)

- Sekwan Kabag dan Kasubbag

- Bagian Perencanaan dan keuangan

- 13 Orang

- 7 orang

Januari

- Penyusunan dokumen DPA 2020

- Bag Anggaran Setda - Bagian Perencanaan

Sekretariat DPRD

- 5 orang - 5 orang

Januari

- Penyusunan dokumen ROPK

- Bappeda Kab. Gk - Semua bagian dan

Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD


- Penyusunan LKjIP - Bagian organisasi Setda

- Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD

- 2 orang

- 2 orang

- Rapat Koordinasi Penyusunan LKjIP

- Kabag dan Kasubbag - Bagian Perencanaan


2 (dua) kali, Januari dan Pebruari

- Penyusunan dokumen perjanjian kinerja

- Bagian Organisasi seda - kabag dan Kasubbag - Bagian Perencanaan

- 2 orang


Bulan Januari

- Penyusunan rencana aksi

- Bag Organisasi dan Itda.

- 2 orang

- 2 orang

- Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD

- Rapat Koordinasi Aplikasi E-Reses dalam e-Pokir

- Bappeda Kab Gk - Kabag dan Kasubbag

dan bagian Perencanaan Sekretariat DPRD

- 5 orang

- 15 orang


- Rapat koordinasi penyusunan Renja Perubahan 2020

- kabag dan Kasubbag - Bagian Perencanaan


- Penyusunan Rancangan awal renja tahun 2021


- Bagian Perencanaan

- 1 orang

- 2 orang


- Penyusunan Dokumen DPPA

- Bag Anggaran BKAD - Semua bagian

Sekretariat DPRD - Bagian Perencanaan

- 3 orang - 9 orang

- 8 orang

- Penyusunan Dokumen Renja 2021

- Bagian Perencanaan - 3 orang

- Penyusunan Dokumen Renja Perubahan

- Bagian Perencanaan - 3 orang


- Rapat koordinasi penyusunan RKA 2021

- Bag. Anggaran BKAD - Bagian Perenc dan

keuangan Sekreatriat DPRD

- Masing2 bagian Sekretariat DPRD

- 5 orang - 6 orang

- 9 orang

- Penyusunan dokumen RKA 2021

- Bag Anggaran Setda - Bagian Perencanaan

Sekretariat DPRD

- 3 orang - 3 orang

F. Keluaran (Output) Keluaran dari Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 1. Tahap I (Januari s.d Maret)

- Rapat koordinasi tatacara penyusunan Renja, Pengumpulan data, Verifikasi dan entry data matrik Renja Dokumen LKjIP

- Rapat koordinasi antar bagian penunjukan PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan SK Operator SIPK

- Rapat Koordinasi Penyusunan LKjIP - Rapat Koordinasi Penyusunan RKA - Rapat Koordinasi Penyusunan DPA - Penyusunan DPA - Penyusunan Dokumen ROPK - Penyusunan Dokumen LKjIP - Penyusunan Dokumen Perjanjian kinerja - Penyusunan Rencana Aksi - Rapat Koordinasi Aplikasi E-Reses - Pengadaan Aplikasi E-Reses - Bimtek E-Reses

2. Tahan II (April s.d Juni) - Rapat koordinasi penyusunan Renja Perubahan -

3. Tahap III (Juli s.d September) - Penyusunan Dokumen DPPA - Penyusunan Dokumen Renja

- Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 4. Tahap IV (Oktober s.d Desember)

- Penyusunan Dokumen RKA 2020 G. Pelaksana

Pelaksana kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat daerah adalah Bagian Perencanaan Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pelaksana kegiatan tersebut telah mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD. Subbagian Perencanaan pada uraian tugas tersebut mempunyai tugas menyusun perencanaan kegiatan sekretariat DPRD dan menyusun laporan pencapaian kinerja kegiatan yang ada.

H. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :

1. Rapat Koordinasi 2. Menyusun dokumen LKJIP, dokumen Renja dan Perubahan Renja, Dokumen RKA,

RKA-P, dokumen ROPK dan ROPK Perubahan, Dokumen DPA 2020 dan DPPA, Perjannjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja.

I. Penutup Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Kinerja Perangkat daerah yang akan dilaksanakan tahun 2020 yang memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan serta pembiayaannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/42_sekretariat... · 2020-03-27 · awal RKPD Kabupaten/ Kota mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran

Documents