Nomor: RISALAHDPD/SIPUR-10/III/2018 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------- RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2017-2018 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA I. KETERANGAN 1. Hari : Selasa 2. Tanggal : 6 Maret 2018 3. Waktu : 13.30 WIB – 16.04 WIB 4. Tempat : R. Rapat Nusantara V 5. Pimpinan Sidang : 1. DR (HC) Oesman Sapta (Ketua DPD RI) 2. Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si. 6. Acara : 1. Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018. 2. Pidato pembukaan pada awal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018. 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. 7. Hadir : Orang 8. Tidak hadir : Orang
29
Embed
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ... · 2 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018 SELASA, 6 MARET 2018 PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI) Hadirin
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nomor: RISALAHDPD/SIPUR-10/III/2018
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-10
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2017-2018
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I. KETERANGAN
1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 6 Maret 2018
3. Waktu : 13.30 WIB – 16.04 WIB
4. Tempat : R. Rapat Nusantara V
5. Pimpinan Sidang : 1. DR (HC) Oesman Sapta (Ketua DPD RI)
2. Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si.
6. Acara : 1. Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018.
2. Pidato pembukaan pada awal Masa Sidang IV Tahun
Sidang 2017-2018.
3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
7. Hadir : Orang
8. Tidak hadir
: Orang
1 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
II. JALANNYA SIDANG:
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
… (kurang jelas, red.) Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita menyanyikan
lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD dan seluruh hadirin dimohon
untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
PEMBICARA: PADUAN SUARA DAN SELURUH PESERTA SIDANG
Hiduplah Indonesia Raya…
Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu Ibuku
Indonesia Kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita serseru
Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku
Hiduplah negeriku
Bangsaku rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya
Indonesia Raya
Merdeka merdeka
Tanahku negeriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka merdeka
Hiduplah Indonesia Raya
Indonesia Raya
Merdeka merdeka
Tanahku negeriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka merdeka
Hiduplah Indonesia Raya
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB
2 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)
Hadirin silakan duduk kembali.
Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat, masih berjumlah 45
orang sehingga rapat saya skors selama 10 menit.
KETOK 2X
Bapak Ibu sekalian, sebelum saya meninggalkan ruangan karena ada tugas, yaitu sore ini
untuk membuka acara undangan Ketua DPRD Kotamadya seluruh Indonesia di Batam. Jadi,
Ketua DPD diminta untuk membuka. Saya akan didampingi oleh Saudara Muqowam dan
sekaligus menjelaskan tentang MD3, terutama tentang masalah kewenangan-kewenangan DPD
yang baru sesuai dengan MD3, dan rapat akan diteruskan oleh Wakil-Wakil Pimpinan.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Purn). Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (WAKIL
KETUA DPD RI)
Oh yang ulang tahun ikut juga ya, Pak Hardi. Oh dirayakan di Batam? Oh ya silakan.
Sidang Dewan yang mulia, sudah 10 menit berlalu, maka skors dicabut.
KETOK 1X
Dalam catatan dari setjen, sudah hadir dan menandatangani daftar hadir, 58 Anggota yang
tugas 4, izin 11, dan sakit 4. Oleh karena itu, telah memenuhi kuorum.
Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-10 Dewan
Perwakilan Daerah dengan resmi dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna hari ini
mempunyai tiga agenda pokok.
1. Yaitu, pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018.
2. Pidato pembukaan pada awal Masa Sidang IV DPD RI Tahun Sidang 2017-2018,
3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
Mengawali sidang paripurna ini, kami mengajak kita semua untuk berdoa, bagi
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas seluruh Anggota DPD RI ke depan, dan dalam rangka
memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk itu, kami mohon Saudara Dedy
Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.S.P. Senator dari Provinsi Sumatera Utara untuk memimpin
doa, dipersilakan.
SIDANG DISKORS
SKORS DICABUT KEMBALI
3 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
PEMBICARA: DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.SOS., S.H., M.S.P. (SUMATERA
UTARA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan dan Anggota DPD, hadirin yang berbahagia, marilah bersama kita berdoa.
Izinkan saya untuk memimpin secara Islam, bagi teman-teman yang lain dipersilakan untuk
menyesuaikan.
Bismillahirrahmanirrahim.
[DOA DALAM BAHASA ARAB]
Segala puji bagimu Ya Allah Tuhan seluruh sekalian alam, Yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang. Kepada-Mu kami meminta bantuan dan pertolongan. Tunjuki kami jalan-Mu
yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Hindari kami dari kesesatan.
Ya Allah Yang Maha pengampun, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa suami/istri dan anak-anak kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa kaum muslimin,
muslimat, keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, dosa orang-orang yang mengasihi dan
menyayangi kami, dosa orang-orang yang dekat di tempat kami atau yang jauh dari kami.
Wahai Allah Yang Maha Memberi Kekuasaan, Engkau titipkan kekuasaan kepada kami,
kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada-Mu kami mohon bimbingan atas sedikit kuasa
yang Engkau berikan kepada kami. Tunjuki dan bimbing kami. Tuntun kami melaksanakan
tugas-tugas konstitusional kami. Hari ini kami melaksanakan pembukaan Masa Sidang Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Berkahi dan ridai pertemuan kami ini. Kucuri kami
kemudahan. Kucuri kami ketekunan, keuletan dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Wahai Allah Yang Maha Pengabul Doa, pada-Mu kami meminta karena kami tahu
jawaban ada pada-Mu. Kepada-Mu kami bermohon karena kami tahu kepastian ada di tangan-
Mu. Segala sesuatu kami serahkan keputusan terbaik kepada-Mu. Jangan biarkan kami masuk
golongan orang-orang Engkau murkai.
[DOA DALAM BAHASA ARAB]
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Purn). Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (WAKIL
KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Dedi Batubara sudah memandu doa bagi kita semua, khususnya
bagi yang beragama Islam, dan semoga doa kita semua dijabah dan diridai oleh Allah SWT.
Sidang Dewan yang mulia, pada pembukaan masa sidang ini disampaikan beberapa
catatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing alat kelengkapan DPD untuk
menjadi perhatian kita bersama di masa sidang ini. Diharapkan seluruh alat kelengkapan dapat
memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugas yang telah
diagendakan. Secara garis besarnya akan diulas sebagai berikut.
4 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
1. Komite I
Masa Sidang IV ini, Komite I akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-
Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Melalui rancangan undang-
undang ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan masyarakat adat di Indonesia,
sekaligus meningkatkan eksistensi dan kontribusi masyarakat adat dalam pembangunan.
Selain itu pada masa sidang ini, Komite I akan menyusun RUU tentang Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal yang diharapkan mampu memberi jawaban bagi
ketimpangan pembangunan bagi daerah. Penyusunan kedua RUU ini juga merupakan
sikap DPD RI untuk mengelaborasi potensi masyarakat adat sebagai salah satu komponen
utama pembangunan serta mewujudkan pemerataan bagi daerah. Di samping itu, Komite
I juga akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Pengawasan atas pelaksanaan pilkada serentak 2018, pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dan pengawasan
atas pelaksanaan reforma agraria. Kami berharap Komite I dapat menyelesaikan
pengawasan tersebut tepat waktu mengingat rekomendasi dari hasil pengawasan tersebut
mendesak untuk segera disampaikan kepada pemerintah dan DPR RI. Selain itu pada
masa sidang ini, Komite I akan menyusun pandangan terhadap RUU Perubahan tentang
Aparatur Sipil Negara.
2. Komite II
Komite II akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kedaulatan
Pangan dan Rancangan Undang-Undang Kelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya
Genetik. Diharapkan agar Komite II dapat menyelesaikan RUU yang penting bagi
pembentukan dan pengembangan daerah sebagai sentra pangan sesuai potensi yang
dimiliki.
Bidang pengawasan, Komite II akan melakukan pengawasan di bidang perkebunan
kelautan perikanan dan pertanian.
3. Komite III
Pada Masa Sidang IV ini, Komite III akan melanjutkan pembahasan RUU
Perlindungan Pasien dan RUU Perubahan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen. Diminta Komite III dapat menyelesaikan kedua RUU tersebut sesuai
jadwal dan dapat lebih mempertajam substansi dengan memperhatikan permasalahan
keadilan dalam layanan kesehatan dan pendidikan. Komite III juga akan melanjutkan
penyusunan pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Kebidanan.
Selain itu, Komite III akan melakukan pengawasan atas Undang-Undang No.3 Tahun
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan pengawasan Undang-Undang No. 24
Tahun 2011 tentang BPJS, khususnya mengenai BPJS Kesehatan.
4. Komite IV
Pada masa sidang ini, Komite IV akan melanjutkan pembahasan RUU tentang
Pengurusan Piutang Negara dan Daerah dan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah. Kedua RUU ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan
keuangan daerah secara efektif, efisien, dengan menerapkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas.
Bidang pengawasan, Komite IV akan melakukan pengawasan undang-undang terkait
lembaga keuangan syariah. Selain itu, Komite IV juga akan melakukan pembahasan
rekomendasi RKP tahun 2019 dan pembahasan proyeksi kebijakan dana transfer dalam
RAPBN 2019, serta penyusunan pertimbangan terhadap tindak lanjut Hapsem II BPK
Tahun 2017.
5 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
5. Untuk menindaklanjuti kesepakatan Sidang Paripuna ke-9 perihal Perubahan Undang-
Undang MD3 yang berimplikasi terhadap kewenangan DPD RI, maka perlu kita
menetapkan Pansus Tatib pada sidang paripurna ini. Rapat Panmus kemarin telah
memutuskan bahwa untuk komposisi Pansus Tatib adalah sebagai berikut.
a. 7 orang dari perwakilan BK:
1. Mervin I. S. Komber, S.T.
2. Fahira Idris, S.H., M.H.
3. Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.
4. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.S.P.
5. H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.Ip., M.H.
6. Adrianus Garu, S.E., M.Si.
7. Basri Salama, S.Pd.
b. Berikutnya, 6 orang perwakilan alat kelengkapan lain terdiri dari, sambung saja
nomor 8.
8. Drs. H. Ahmad Muqowam dari Komite I
9. Parlindungan Purba, S.H., M.M., Komite II
10. Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M. dari Komite IV
11. Instiawati Ayus, S.H., M.H., BPKK
12. Drs. H. Drs. H. A. Budiono, M.Ed. dari PURT
13. Drs. H. Abdul Gafar Usman dari BAP. Khusus untuk No.13, Pimpinan telah
mendapatkan surat resmi dari Ketua BAP untuk menggantikan Saudara
Drs. H. Abdul Gafar Usman M.M. (BAP) untuk digantikan dengan Novita
Anakotta, S.H., M.H.
Untuk itu, apakah kita dapat menyetujui pembentukan Pansus Tatib dengan
komposisi keanggotaan sebagaimana yang telah dibacakan, setuju? Terima kasih.
KETOK 2X
Dengan telah ditetapkannya keanggotaan Pansus Tatib, agar segera dilakukan rapat
untuk pemilihan pimpinan pansus yang dipandu oleh Pimpinan DPD RI sehingga pansus
dapat melaksanakan tugasnya.
Di samping rencana kerja alat kelengkapan yang telah disebutkan tadi, alat kelengkapan
lainnya pada masa sidang ini juga diharapkan dapat menyelesaikan agenda sebagaimana jadwal
yang telah ditetapkan. Kami meminta seluruh alat kelengkapan agar dapat menyusun agenda
secara realistis dengan tetap memperhatikan kualitas output kerja sehingga waktu yang tersedia
dapat dipergunakan secara efektif dan efisien serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan
daerah.
Sidang Dewan yang mulia, memenuhi ketentuan Pasal 13 Huruf H dan Pasal 270 Ayat
(3) Tata Tertib DPD RI, kegiatan Anggota DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam
rangka memenuhi kewajiban Anggota DPD RI untuk menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang
paripurna setiap awal masa sidang. Perlu diingatkan sesuai dengan kesepakatan bahwa waktu
penyampaian laporan masing-masing provinsi maksimal lima menit. Kiranya laporan yang akan
disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan dan cukup garis-garis besar saja dan secara lebih
lengkap akan diserahkan kepada pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan
yang dibacakan.
Pada kesempatan pertama ini, untuk itu dipersilakan Wakil dari Provinsi NTB.
6 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.
Salam sejatera untuk kita semua.
Om swastyastu
Namo buddhaya.
Bapak dan Ibu Pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu Anggota DPD RI yang saya
hormati, jajaran Sekretariat Jenderal yang saya hormati, hadirin yang berbahagia.
Alhamudulillah wasyukurillah, kita telah dapat menyelesaikan rekonstitusional kita di
daerah pemilihan kita masing-masing. Dan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak
masukan sekaligus titipan-titipan dari masyarakat dan daerah kita untuk kita perjuangkan
menjadi satu perubahan kemajuan bagi daerah. Untuk itu, secara singkat ingin saya laporkan
permasalahan-permasalahan yang masih dititipkan oleh daerah kami di Nusa Tenggara Barat.
Yaitu, pertama masalah K2. K2 itu masih menjadi momok di NTB untuk kiranya
mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah kita, oleh karena pengabdian yang telah
dilakukan, baik oleh K2 yang ada di pegawai negeri maupun di guru terutama. Kemudian yang
kedua, guru masih dirasakan sangat kurang, lebih-lebih karena setiap tahun guru-guru kita
pensiun, tetapi belum pernah ada penambahan atau pengangkatan bagi guru. Kemudian, masalah
pupuk di pertanian juga masih merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian
pemerintah. Kemudian, pembangunan bendungan dan embung masih dirasakan sangat
dibutuhkan oleh NTB, terutama Dam Mujur yang sudah beberapa kali dijanjikan oleh Menteri
PUPR untuk kiranya dapat direalisasikan pada tahun anggaran ini. Kemudian yang terakhir,
BPJS masih merupakan satu permasalahan yang sangat serius karena keluhan masyarakat
apabila memakai BPJS, pelayanannya tidaklah semaksimal pasien yang membayar langsung. Itu
di antara, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu Pimpinan adalah perimbangan keuangan pusat
dan daerah dan semuanya secara rinci, detail, kami sudah susun dalam laporan yang akan kami
serahkan kepada Pimpinan.
Terima kasih.
Billahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Purn). Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (WAKIL
KETUA DPD RI)
Terima kasih Senator Lalu Suhaimy sudah mewakili NTB untuk membacakan laporannya.
Berikutnya dari NTT.
NTT diserahkan oleh Drs. Ibrahim A. Medah.
Berikutnya dari Kalimantan Barat
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
Interupsi, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Purn). Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (WAKIL
KETUA DPD RI)
Pak Kanedi, silakan.
7 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU)
Terima kasih, mohon izin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan, ini mungkin saran saja. Alangkah baiknya, ini saran ini, dari bawah ke atas,
Pak, dari atas ke bawah begitu. Jangan seperti ini terus. Jadi, biar nanti, atau diacak biar lebih
enak. Karena terakhirnya nanti, sidang ini tinggal sedikit orangnya, Pak. Jadi, ini strategi kita
supaya kita, nanti yang di depan sudah keluar semua, tinggal kami di belakang lagi. Ini saran
saja, ya kalau tidak diterima juga tidak apa-apa.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Purn). Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (WAKIL
KETUA DPD RI)
Ya, nanti akan diatur.
Silakan NTT.
PEMBICARA: Drs. H. ABDUL RAHMI (KALBAR)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan kegiatan di daerah pemilihan DPD RI Provinsi Kalimantan Barat.
Alhamdulillah wasyukurillah kita dapat melaksanakan paripurna pada hari ini. Yang
kami hormati Pimpinan DPD RI, rekan-rekan Anggota DPD RI. Singkat saja kami
menyampaikan secara garis besar.
Pertama untuk Komite I. Satu, tentang pengelolaan dana desa, masih tetap seperti kondisi
yang lalu. Masih banyak persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaannya, baik dalam hal
perencanaan, pengelolaan, sampai kepada pertanggungjawaban. Yang kedua, tentang pilkada
serentak, sampai sekarang di Kalimantan Barat masih berjalan dengan baik. Belum ada kejadian-
kejadian, baik pada masa pendaftaran maupun pada masa pencabutan undi, sampai sekarang
mulai memasuki masa kampanye semuanya berjalan dengan baik. Ini perlu kami sampaikan
karena Kalimantan Barat pada masa-masa yang lalu termasuk daerah yang relatif panas.
Yang kedua, untuk Komite II. Masalah perkebunan, sekitar 53% dari penduduk Kalbar
yang jumlahnya sekitar 5,3 juta itu banyak tergantung dengan komoditi perkebunan. Jadi,
perekonomian Kalbar itu adalah perekonomian yang tergantung pada komoditi. Oleh karena itu,
perkembangan harga komoditi, terutama sawit dan karet sangat menentukan. Pada hari ini, dapat
kami sampaikan di bidang perkaretan misalnya rata-rata harga karet di Kalimantan Barat
Rp7.000 dan itu cukup menyulitkan perekonomian masyarakat. Sedangkan, … (kurang jelas,
red.) itu sekitar 1.500 sehingga dalam hal ini petani sawit relatif lebih enak ketimbang petani
karet. Oleh karena itu, terkait dengan masalah perkebunan ini perlu mendapat perhatian,
terutama masalah stabilitas harga komoditi.
Selanjutnya, Komite III. Kami hanya ingin menyoroti pada kesematan ini terkait dengan
kondisi daerah perbatasan. Lebih 800 km Kalimantan Barat itu berbatasan dengan negara
tetangga, Malaysia. Tetapi, sangat disayangkan bahwa sampai hari ini persoalan pendidikan dan
kesehatan di Kalimantan Barat itu masih sangat memprihatinkan di perbatasan karena masih saja
terdapat orang-orang kita di perbatasan yang dalam hal pendidikan dasar kadang-kadang dia
harus ke Malaysia. Ini sangat memalukan kita sebagai bangsa.
Untuk Komite IV, terkait dengan UU Lembaga Keuangan Syariah. Ada beberapa hal
yang perlu mendapat perhatian, dalam hal ini Komite IV tentunya. Salah satu usaha bidang
keuangan atau perbankan syariah adalah usaha pegadaian. Sampai hari ini, pegadaian syariah
8 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
atau pegadaian di bawah perbankan syariah, itu maksimal plafon pegadaiannya itu hanya 250
juta. Sekalipun orang menggadaikan 2 kilo emas batangan misalnya atau 1 kilo, dia hanya bisa
maksimal 250 juta. Ini terkait dengan aturan OJK. Ini sangat dikeluhkan oleh perbankan syariah
karena di bidang ini mereka sangat sulit sekali berkembang usahanya karena dibatasi. Sementara,
untuk pegadaian konvensional itu tidak dibatasi. Ini pesan untuk Komite I untuk diperhatikan
Kemudian terkait dengan dana bergulir. Kita tahu bahwa dana bergulir ini antara lain
berada di Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam pengucurannya, penyalurannya, itu langsung
ke provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya saja secara kelembagaan, Kementerian Koperasi dan
UKM itu tidak bisa membentuk lembaga, hanya semacam satgas. Itu pun seluruh Indonesia
hanya dua, di Makassar dengan satu di Jawa Timur kalau tidak salah. Nah sementara kepada
daerah itu diminta untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai pendampingan.
Nah ini daerah memberi catatan, kalau daerah harus membentuk Badan Layanan Umum Daerah,
itu tidak kecil operasionalnya, tidak sebanding nanti uang yang dikucurkan dengan lembaga yang
dibentuk sehingga tidak efisien. Oleh karena itu perlu diperhatikan oleh pusat. Jangan hanya
sekadar meluncurkan sebuah program tapi malah jadi beban daerah.
Kami rasa ini beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas
perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (WAKIL
KETUA DPD RI)
Terima kasih, Senator Drs. H. Abdul Rahmi yang sudah membacakan laporan dari
Kalimantan Barat. Berikutnya Banten. Terima kasih Senator Ahmad Subadri sudah
menyerahkan laporan dari Banten, berikutnya Bali. Pasek, silakan Bali.Terima kasih Pak Gede
Pasek juga sudah menyerahkan laporan dari Bali. Berikutnya Sulawesi Utara.
PEMBICARA: Ir. STEFANUS B.A.N. LIOW (SULUT)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Yang kami hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota DPD RI, Pak Sesjen dan seluruh
jajaran, hadirin yang saya muliakan. Rekan Senator dari Sulawesi Utara, Pak Benny Rhamdani
bilang harus dibacakan. Jadi sama Senator Sulawesi Utara, saya akan menyampaikan garis besar
apa yang menjadi materi penyerapan aspiasi sidang tanggal 16 Februari sampai dengan 4 Maret
2018, termasuk yang kami dapat dari Kampung Kodo, Pak Bahar Ngitung. Kampungnya Pak
Bahar.
Komite I meminta DPD RI terus mendorong pemekaran Provinsi Bolang Mongondow
Raya dan enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Sulawesi Utara, baik
pemerintah dan masyarakatnya berterima kasih atas rancangan Undang-Undang inisiatif DPD
RI seraya mendorong disahkannya RUU tentang Pengelolaan Wilayah Kepulauan dan RUU
tentang Daerah Kepulauan, karena kedua RUU ini adalah penting dan strategis bagi Provinsi
Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia.
Komite II masih tetap memohon DPD RI dapat melakukan kajian dan mendorong revisi
UU No. 23 Tahun 2014 agar mengembalikan kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan,
perikanan, kehutanan ke kabupaten/kota.
9 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2017-2018
SELASA, 6 MARET 2018
Komite III, mendorong pengesahan RUU tentang Perlindungan Pasien karena di
lapangan dijumpai, ditemui minimnya perlindungan pasien, relasi pemberian pelayanan antara
pasien dengan tenaga medis. Kemudian, mendorong revisi RUU tentang perubahan atas UU No.
14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalamnya tidak dimuat pasal yang mengatur tentang
ekstensi guru swasta. BPJS Kesehatan, ketika kami melaksanakan pertemuan dengan jajaran
BPJS Kesehatan cabang Kota Manado dan sejumlah rumah sakit dan masyarakat, masih banyak