DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP - 88/BC/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 454/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Registrasi Importir, perlu adanya suatu petunjuk pelaksanaan registrasi importir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Importir. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613; 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Impor; 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor; 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 454/KMK.04/2002 tentang Registrasi Importir;
33
Embed
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : KEP - 88/BC/2002
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 454/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Registrasi Importir, perlu adanya suatu petunjuk pelaksanaan registrasi importir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Importir.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Impor;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 454/KMK.04/2002 tentang Registrasi Importir;
2
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Registrasi Importir adalah kegiatan pendaftaran dan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap importir untuk dapat dilayani dalam rangka pemenuhan persyaratan kepabeanan di bidang impor.
2. Importir adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor barang yang sudah memiliki Angka Pengenal Importir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai
6. Kepala Kantor Pelayanan adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
7. SRP adalah Sertifikat Registrasi Pabean
Pasal 2
Registrasi importir dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa importir yang akan dilayani oleh Direktorat Jenderal telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan di bidang impor.
Pasal 3
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. kejelasan dan kebenaran alamat;
b. kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab;
c. kejelasan dan kebenaran jenis usaha;
d. kepastian importir menyelenggarakan pembukuan yang dapat diaudit (auditable).
Pasal 4
3
(1) Terhadap importir yang memenuhi persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan SRP yang berlaku di seluruh daerah pabean Indonesia.
(2) Setiap importir hanya berhak memiliki satu SRP dan berlaku selama tidak dicabut.
(3) Bentuk SRP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.
Pasal 5
(1) Untuk mendapatkan SRP, importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan cara mengisi Formulir Isian secara elektronik melalui situs resmi Direktorat Jenderal dengan alamat http://www.beacukai.go.id.
(3) Bentuk dan tata cara pengisian Formulir Isian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
(4) Tata laksana melakukan registrasi ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini.
Pasal 6
(1) Registrasi Importir dilaksanakan oleh Tim Registrasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal.
(2) Tim Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. Satu orang Ketua
b. Sekretariat
c. Bidang Sistem dan Prosedur
d. Bidang Aplikasi
e. Bidang Registrasi
f. Bidang Penyuluhan
g. Kelompok Analis
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sub Tim Registrasi Kantor Wilayah.
(4) Sub Tim Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
4
a. Satu orang Ketua
b. Sekretariat
c. Bidang Registrasi
d. Bidang Penyuluhan
e. Kelompok Pemeriksa
(5) Bagan Struktur Organisasi Tim dan Sub Tim Registrasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan ini.
(6) Tim dan Sub Tim Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Maret 2003.
(7) Registrasi importir setelah tanggal 31 Maret 2003 dilakukan oleh Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan dibantu oleh Bidang Verifikasi dan/atau Audit Kantor Wilayah.
Pasal 7
(1) Tim Registrasi melakukan penelitian secara administratif atas formulir isian yang diajukan oleh importir.
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penelitian lapangan.
(3) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Sub Tim Registrasi.
(4) Tata kerja penelitian administratif dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Lampiran V dan VI Keputusan ini.
Pasal 8
(1) Permohonan registrasi importir diterima atau ditolak diberitahukan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya formulir isian secara lengkap dan benar.
(2) Dalam hal permohonan registrasi importir ditolak, diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan yang jelas dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan ini.
Pasal 9
(1) SRP dapat dicabut dalam hal :
5
a. Importir melakukan pelanggaran ketentuan pidana menurut Undang-undang Kepabeanan dan atau Cukai dan atau Perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
b. Importir menyalahgunakan SRP, atau
c. Importir melanggar persyaratan registrasi, atau
d. Atas permintaan importir sendiri, atau
e. Importir dinyatakan pailit oleh pengadilan,
(2) Pencabutan SRP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada importir dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
Pasal 10
SRP dikecualikan terhadap importir yang memasukkan barang berupa :
a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
c. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman;
d. Barang pindahan;
e. Barang hadiah dan hibah;
f. Barang untuk keperluan pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh lembaga tersebut;
g. Barang impor sementara yang dibawa penumpang.
Pasal 11
Setiap perubahan data mengenai alamat dan/atau identitas pengurus dan penanggung jawab dan/atau jenis usaha dalam formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
Pasal 12
(1) Terhadap importir yang tidak mempunyai SRP setelah diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan tentang Registrasi Importir, dapat dilayani
6
pemenuhan kewajiban kepabeanannya sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali pengimporan.
(2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang memberikan pelayanan pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagainanna dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Kantor Pusat untuk ditindaklanjuti dengan menginformasikan kepada Kantor Pelayanan seluruh Indonesia.
Pasal 13
Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada mata anggaran Direktorat Jenderal.
Pasal 14
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan selaku Ketua Tim Pengarah Dalam Rangka Peningkatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan Bidang Kepabeanan;
2. Para Anggota Tim Pengarah Dalam Rangka Peningkatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan Bidang Kepabeanan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Para Direktur Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Tim Pelaksana Dalam Rangka Peningkatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan Bidang Kepabeanan;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia; 5. Project Manager, Koordinator Sekretariat dan para Ketua Bidang pada Tim
Operasional Dalam Rangka Peningkatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan Bidang Kepabeanan.
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2002
DIREKTUR JENDERAL, ttd.
EDDY ABDURRACHMAN NIP 060044459
SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Maimun NIP 060040158
LAMPIRAN IIKeputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor : KEP-88/BC/2002Tanggal : 29 Nopember 2002
A Data Umum Perusahaan
1 Nama Perusahaan
2 NPWP
3 Alamat Perusahaana Kantor
Kode Pos :TeleponFax
Kelurahan :Kecamatan :Kabupaten/Kodya :Propinsi :
b 1 Pabrik2 Gudang
Kode Pos :TeleponFax
Kelurahan :Kecamatan :Kabupaten/Kodya :Propinsi :NPWP
1 Pabrik2 Gudang
Kode Pos :TeleponFax
Kelurahan :Kecamatan :Kabupaten/Kodya :Propinsi :NPWP
1 Pabrik2 Gudang
Kode Pos :TeleponFax Kelurahan :Kecamatan :Kabupaten/Kodya :Propinsi :NPWP
Keterangan : *) Coret yang Tidak Perlu
Halaman 1 dari 9
4 Status Penguasaan Tempat Usahaa Kantor 1 Hak Milik 2 Hak guna / pakai 3 Sewa lebih dari 5 tahun
4 Sewa antara 3 - 5 tahun 5 Sewa Kurang dari 3 Tahun
b Pabrik/gudang *) 1 Hak Milik 2 Hak guna / pakai 3 Sewa lebih dari 5 tahun4 Sewa antara 3 - 5 tahun 5 Sewa Kurang dari 3 Tahun .
Pabrik/gudang *) 1 Hak Milik 2 Hak guna / pakai 3 Sewa lebih dari 5 tahun4 Sewa antara 3 - 5 tahun 5 Sewa Kurang dari 3 Tahun
Pabrik/gudang *) 1 Hak Milik 2 Hak guna / pakai 3 Sewa lebih dari 5 tahun4 Sewa antara 3 - 5 tahun 5 Sewa Kurang dari 3 Tahun
5 Bentuk Badan Usaha 1 Perusahaan Publik ( Tbk) 7 PT, Tbk2 Perum / Persero 8 PtT, Persero3 Perseroan Terbatas (PT) 9 PT, Persero, Tbk4 Koperasi 10 Yayasan5 Persekutuan Komanditer (CV) 11 Lain lain 6 Firma
a. Nomor Akte / Tahun Pendirian /- Nama Notaris- Kota
SK Menteri Kehakiman No :Tanggal (ddmmyyyy)
b. Nomor Akte / Tahun Perubahan Terakhir /- Nama Notaris- Kota
SK Menteri Kehakiman No :Tanggal (ddmmyyyy)
6 Status Investasi 1 PMA 2 PMDN 3 Non PMA-Non PMDN
7 Jenis Importir 1 Importir Produsen 2 Importir Umum 3 Lain-lain, sebutkan :
8 Nomor / Tanggal Dokumen Perijinan
a. 1 SIUP (ddmmyyyy)2 TDUP /3 TDP (ddmmyyyy)
b. API /
(ddmmyyyy)c. NPIK /
9 Kedudukan Perusahaan1 Sebagai Kantor Pusat2 Sebagai Cabang
Isi Data Kantor PusatAlamat Kantor Pusat
Kode Pos : NPWP
3 Perusahaan tunggal/Berdiri sendiri
Halaman 2 dari 9
B Data Penanggung Jawab dan Pengurus
1 Pimpinan / Penanggungjawab Perusahaana Jabatan
1) Nama 2) Alamat
Kode Pos :3) NPWP4) Kewarganegaraan
b Jabatan1) Nama 2) Alamat
Kode Pos : 3) NPWP4) Kewarganegaraan
c Jabatan1) Nama 2) Alamat
Kode Pos : 3) NPWP4) Kewarganegaraan
d Jabatan1) Nama 2) Alamat
Kode Pos : 3) NPWP4) Kewarganegaraan
e Jabatan1) Nama 2) Alamat
Kode Pos : 3) NPWP4) Kewarganegaraan
2 Komisaris/Pemilik/Sekutua Jabatan
1) Nama 2) Alamat
Kode Pos : 3) NPWP4) Kewarganegaraan
b Jabatan1) Nama 2) Alamat
Kode Pos : 3) NPWP4) Kewarganegaraan
c Jabatan
Halaman 3 dari 9
1) Nama 2) Alamat
Kode Pos : 3) NPWP4) Kewarganegaraan
d Jabatan1) Nama 2) Alamat
Kode Pos : 3) NPWP4) Kewarganegaraan
3 Penandatangan PIB (berdasarkan API)a Nama
JabatanAlamat
Kode Pos :
b NamaJabatanAlamat
Kode Pos :
c NamaJabatanAlamat
Kode Pos :
C Data Keuangan dan Perpajakan
1 Posisi Keuangan Perusahaan (berdasarkan laporan keuangan pada akhir tahun buku)a Modal Disetor Rpb Total Aktiva Rp
c Total Hutang Rp
d Total Modal Rp
2 Rekening Bank Atas Nama Perusahaan
a Nama BankNomor RekeningJenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 LainnyaJenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing
b Nama BankNomor RekeningJenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 LainnyaJenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing
c Nama BankNomor RekeningJenis Rekening 1 Giro 2 Tabungan 3 LainnyaJenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing
3 Status Wajib Pajak 1 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 2 Non PKP
Halaman 4 dari 9
Pengukuhan PKP No. :Tanggal (ddmmyyyy)
4 Audit oleh DJP 1 Tiga kali atau lebih 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Belum pernah
D Data Penyelenggaraan Pembukuan
1 Memiliki Sistem Akuntansi 1 Ya dan memiliki dokumentasi sistem (Manual Book)2 Ya dan tidak memiliki dokumentasi sistem (Manual Book)
3 Tidak
2 Aplikasi Sistem Akuntansi 1 Manual tanpa bantuan komputer2 Manual dengan bantuan komputer3 Electronic Data Processing4 Manual dan EDP
3 Bagan Rek./Chart of Account 1 Punya 2 Tidak
4 Periode laporan keuangan 1 Bulanan 2 Tiga Bulanan 3 Empat Bulanan 4 Enam Bulanan 5 Tahunan
5 Jenis/Komponen Laporan Keuangan Laporan Laba/Rugi Laporan Perubahan Modal (Ekuitas) NeracaLaporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan
6 Memiliki unit audit internal 1 Ya 2 Tidak
7 Kualifikasi Kepala Bagian / Manajer Pembukuan / Akuntansi1 Akuntan; Nomor Register / Tahun : /2 Sarjana Akuntansi3 Sarjana Lainnya4 D III Akuntansi5 D III Lainnya6 SLTA7 Lain-lain
8 Audit Akuntan Publik 1 Tidak2 Pernah ; Nama KAP :
Opini Akuntan publik 2 audit terakhir :Satu tahun terakhir 1 2 3 4 Keterangan Hasil Audit :Dua tahun terakhir 1 2 3 4 1 Wajar Tanpa Pengecualian
2 Wajar Dengan Pengecualian3 Disclaimer4 Adverse
9 Audit oleh DJBC 1 Tiga kali atau lebih 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Belum pernah
10 Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi imporPurchase OrderSales ContractInvoicePacking ListLain-lain, sebutkan 1
23
11 Cara Pembayaran ImporLetter of Credit
Halaman 5 dari 9
Non LC melalui PemindahbukuanNon LC melalui Transfer TunaiNon LC Lainnya
12 Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi penjualan lokalOrder Pembelian Kontrak PenjualanFaktur PenjualanFaktur PajakSurat JalanLain-lain, sebutkan 1
23
13 Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam proses produksiJob Order / Perintah Kerja Material Requisition Slip / Dokumen Permintaan BahanLaporan ProduksiLain-lain, sebutkan 1
23
14 Dokumen perusahaan yang biasa digunakan dalam transaksi eksporPurchase OrderSales ContractInvoiceSurat JalanPacking ListLain-lain, sebutkan 1
23
15 Struktur Organisasi Perusahaan1 > 3 level di bawah Direktur Utama2 3 level di bawah Direktur Utama3 2 level di bawah Direktur Utama4 1 level di bawah Direktur Utama5 Lainnya
16 Komponen pembukuan / akuntansi yang dimiliki perusahaanJurnal Umum (General Journal)Jurnal PembelianJurnal PenjualanJurnal Penerimaan KasJurnal Pengeluaran KasBuku Besar (General Ledger)Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) Kas dan BankBuku Pembantu (Subsidiary Ledger) Utang DagangBuku Pembantu (Subsidiary Ledger) Piutang DagangBuku Pembantu (Subsidiary Ledger) PersediaanBuku Pembantu (Subsidiary Ledger) PembelianBuku Pembantu (Subsidiary Ledger) PenjualanRekonsiliasi BankJurnal Penyesuaian (Adjusting Entry)Neraca Saldo (Trial Balance)Laporan Keuangan
Halaman 6 dari 9
17 Posting jurnal ke buku besar (General Ledger) 1 Secara manual dan periodik2 Secara otomatis bersamaan dengan penjurnalan3 Secara otomatis dan periodik
18 Untuk penjurnalan transaksi pembelian, sebutkan perkiraan (account) yang didebit1 Pembelian2 Persediaan3 Lainnya
19 Untuk penjurnalan transaksi penjualan, sebutkan perkiraan (account) apa saja yang dikreditPenjualanPersediaanKomisi
20 Sistem persediaan (inventory system) yang digunakan1 Periodic/Physical2 Perpetual
21 Dasar pencatatan transaksi perusahaan (akuntasi)1 Akrual (accrual basis)2 Kas (cash basis)
22 Lama pengarsipan dokumen atau bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan = tahun
23 Pemeriksaan fisik (stock opname) terhadap aktiva perusahaan dilakukan1 Harian2 Tiap minggu3 Tiap bulan4 Tiap tiga bulan5 Tiap enam bulan6 Tiap tahun7 Lainnya
24 Kepemilikan perusahaan1 Terbagi atas saham-saham2 Tidak terbagi atas saham
25 Sumber pembiayaan perusahaanPinjamanSetoran dari pemilikPenyertaan /sahamLainnya, sebutkan :
Halaman 7 dari 9
26 Data Laporan KeuanganTanggal Laporan Keuangan (dd/mm/yyyy)
a Penjualan : Rpb Penjualan bersih : Rpc Pembelian : Rpd Harga Pokok Produksi : Rpe Harga Pokok Penjualan : Rpf Laba / Rugi Kotor : Rpg Laba / Rugi bersih setelah pajak : Rph Laba ditahan (retained earnings) : RpI Aktiva Lancar : Rpj Aktiva Tetap : Rpk Aktiva Lainnya : Rpl Utang Jangka Pendek : Rpm Utang Jangka Panjang : Rp
E Data Lainnya
1 Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan
1 Diselesaikan sendiri 2 Dikuasakan, 3 Diselesaikan sendiri dan dikuasakan
Sebutkan PPJK Utama ;a) Nama b) Alamat
c) NPWP
2 Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB1 EDI Importir 2 EDI PPJK 3 Disket 4 Manual
Jika menggunakan modul sendiri sebutkan ID No. :
3 Memiliki Ahli Kepabeanan 1 Ya ; NamaJabatanNo SertifikatTanggal Sertifikat (ddmmyyyy)
2 Tidak
4 Apakah perusahaan anda telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 / 9002( ddmmyyyy )
1 Tidak 2 Ya ; No. / Sertifikat /; Sebutkan lembaga penerbitnya
5 Apakah perusahaan mendapatkan fasilitas kepabeanan1 Tidak 2 Ya ; sebutkan
Kelurahan : J A T I N E G A R A Kecamatan : P U L O G A D U N G Kabupaten/Kodya : J A K A R T A T I M U R Propinsi : D K I J A K A R T A Nomor 3.b Diisi alamat pabrik atau gudang (pilih salah satu), nomor telepon, nomor fax dan kode pos seperti contoh nomor 3.a. Nomor 4 Disilang pada status penguasaan tempat usaha sesuai dengan kondisi saat ini Nomor 5 Disilang pada bentuk badan usaha perusahaan yang sesuai dengan akte. Akte pendirian diisi nomor dan tahun akte pendirian serta nama notaris dan kota notaris. Akte perubahan terakhir diisi nomor dan tahun akte yang dibuat oleh notaris, tahun pembuatan, nama notaris, dan kota notaris.. Apabila sudah mendapatkan penetapan status badan hukum oleh Menteri Kehakiman, kolom berikutnya diisi nomor dan tanggal penetapan.
Contoh : Nomor Akte / Tahun Pendirian 0 2 4 0 / 2 0 0 2 - Nama Notaris S O E K A R D J O , S H - Kota J A K A R T A Nomor Akte / Tahun Perubahan Terakhir 0 2 4 5 / 2 0 0 2 - Nama Notaris S O E K A R D J O , S H - Kota J A K A R T A
SK Menteri Kehakiman No : C 1 2 3 4 5 6 Tanggal (ddmmyy) 1 1 0 6 0 1 Nomor 6 Disilang pada status investasi yang sesuai dengan kondisi saat ini Nomor 7 Disilang sesuai jenis importir Nomor 8 Diisi nomor dan tanggal dokumen perijinan berupa SUP/TDUP/TDP, API, dan NPIK. Contoh : Nomor / Tanggal Dokumen a. SIUP/TDUP/TDP (ddmmyy) /
(ddmmyy) b. API 2 4 5 6 8 A / 0 1 0 8 0 0
(ddmmyy) c. NPIK / Nomor 9 Disilang pada Perusahaan perusahaan yang sesuai dengan kondisi saat ini Apabila sebagai kantor pusat diisi data kantor cabangnya berupa alamat, kode pos, dan NPWP. Apabila sebagai Bagian dari group diisi data nama perusahaan dalam satu groupnya. Contoh : 1 Sebagai Kantor Pusat
2 Sebagai Cabang Isi data Kantor Pusat :
Alamat Kantor Pusat J L T U N J U N G A N N O 3 3 G E D U N G M U L I A L T 4 S U R A B A Y A Kode Pos : 6 1 1 0 0 NPWP 0 1 2 5 8 9 4 3 6 0 3 1 0 0 0
3 Perusahaan tunggal/Berdiri sendiri B. Data Penanggung Jawab Nomor 1.a sampai dengan 1.e Diisi nama, alamat, kode pos, NPWP dan kewarganegaraan Presiden Direktur / CEO. Pada kolom nama diisikan juga gelar akademis yang bersangkutan.
Contoh : Jabatan P R E S I D E N D I R E K T U R 1) Nama *) S U S I L O S U D A R M O D R S 2) Alamat J L S U K A P U R A 4 0 J A T I A S I H B E K A S I
Nomor 2.a sampai dengan 2.e Diisi nama, alamat, kode pos, NPWP dan kewarganegaraan Presiden Komisaris / Pemilik / Sekutu. Pada kolom nama diisikan juga gelar akademis yang bersangkutan. Contoh : a. Presiden Komisaris Jabatan P R E S I D E N K O M I S A R I S 1) Nama *) S R I A N A N D I T A S S O S 2) Alamat J L I K A N T E R B A N G 4 0 P J M I T A N G E R
Nomor 3.a sampai dengan 3.c Diisi nama, jabatan, alamat, dan kode pos, tempat tinggal pegawai yang menandatangani PIB. Pada kolom nama diisikan juga gelar akademis yang bersangkutan. Contoh : a. Nama *) M A R T O N O D I H A R D J O S E A K Jabatan P R E S I D E N D I R E K T U R Alamat J L S W A D A Y A I I I / 0 5 P A N C O R A N B A R
A T J A K A R T A Kode Pos 1 2 1 6 0
C. Data Perpajakan Nomor 1. Diisi nilai modal disetor, total aktiva, total hutang dan total modal perusahaan sesuai dengan laporan keuangan terakhir atau data lainnya. Nomor 2 Diisi nomor rekening atas nama perusahaan, jenis rekening, nama bank dan jenis valuta rekeneing tersebut terutama yang sering digunakan untuk transaksi. Contoh
Nama Bank D A N A M O N Nomor Rekening 1 3 2 3 2 3 4 5 6 7 4
1 Giro 2 Deposito 3 Tabungan Lain Jenis Valuta 1 Rupiah 2 Valuta Asing
Nomor 3 Disilang pada status wajib pajak perusahaan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jika dijawab sebagai pengusaha kena pajak diisi nomor pengukuhan. Contoh : Pengukuhan PKP No. : 1 2 3 4 5 6 7 8Tanggal (ddmmyy) 3 1 0 1 9 9 Nomor 4 Disilang sesuai frekuensi audit (all taxes) oleh Direktorat Jenderal Pajak. D. Data Penyelenggaraan Pembukuan Nomor 1 sampai dengan 7 Disilang sesuai dengan kondisi pembukuan dan akuntansi perusahaan saat ini Nomor 8 Disilang sesuai dengan kondisi pembukuan dan akuntansi perusahaan saat ini Jika dijawab “Ya” kolom berikutnya diisi nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit dan isikan 2 hasil audit terakhir. Nomor 9 Disilang sesuai frekuensi audit (bukan merupakan audit keberatan) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nomor 10 Disilang pada jenis dokumen yang biasa digunakan dalam transaksi impor Nomor 11 Disilang pada jenis dokumen yang biasa digunakan dalam cara pembayaran impor Nomor 12 Disilang pada jenis dokumen yang biasa digunakan dalam transaksi penjualan lokal Nomor 13 Disilang pada jenis dokumen yang biasa digunakan dalam proses produksi Nomor 14 Disilang pada jenis dokumen yang biasa digunakan dalam transaksi ekspor Nomor 15 Dipilih sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Nomor 16 sampai dengan 23 Diisi sesuai dengan tata cara pencatatan dan pembukuan perusahaan. Nomor 24 sampai dengan 26 Diisi sesuai dengan kondisi pembukuan dan akuntansi perusahaan berdasarkan data laporan keuangan terakhir.
E. Data Lainnya Nomor 1 Disilang sesuai dengan cara penyelesaian formalitas kepabeanan perusahaan saat ini. Jika dikuasakan atau diselesaikan sendiri dan dikuasakan kolom berikutnya diisi data PPJK yang utama. Nomor 2 Disilang sesuai dengan cara penyelesaian PIB perusahaan saat ini. Jika dijawab “Diselesaikan sendiri” kolom berikutnya diisi Nomor ID pada modul EDI. Nomor 3 Disilang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Jika dijawab “Ya” kolom berikutnya diisi Nama pegawai yang memperoleh, jabatan, Nomor dan tanggal Sertifikat Ahli Kepabeanan. Nomor 4 Disilang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Jika dijawab “Ya” kolom berikutnya diisi Nomor / tanggal sertifikat ISO serta nama lembaga penerbitnya. Nomor 5 Disilang sesuai dengan fasilitas yang diterima perusahaan saat ini. Nomor 6 Diisi nama barang dan enam digit pertama HS empat komoditi utama yang diimpor oleh perusahaan.