DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TATA …solusimas.com/files/Tata Niaga Post Border.pdfDIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

DIREKTORAT JENDERALBEA DAN CUKAI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

TATA NIAGA IMPORPOST BORDER

Jakarta, 19 Februari 2018

2

LATAR BELAKANG

3

CAKUPAN PENGATURAN TATA NIAGA

5

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TATA NIAGA

Permasalahanlartas/ tata

niaga impor

AnalisisPermasalahan danpenyusunan kajian

PembentukanTim Tata Niaga(3/5/2017)

Beberapa kali Rapat dankoordinasiAntar Kementerian

RakorTingkatMenteri –KemenkeoPerekonomian(9/1/18)

ImplementasiPost Border (1 Feb 2018)

• Mendukung ikliminvestasi di dalamnegeri

• Menurunkandwelling time danlogistic cost

• Memperbaikiperingkat EODB

6

BENTUK DUKUNGAN DJBC DALAM PENGAWASAN POST BORDER

DJBC tetap memberikan dukungan pengawasan• DJBC tetap melakukan pemeriksaan pabean / fisik barang berdasarkan manajemen

risiko

• DJBC melakukan penelitian tarif dan nilai pabean (ketepatan HS Code)

• Hasil penelitian akan di notifikasi ke KL melalui Portal INSW

Mekanisme Post Audit untuk perusahan MITA/AEO• Dilakukan secara mandiri oleh KL

• Dapat dilakukan bersama-sama dengan DJBC

• Untuk tahap awal, dengan permohonan dari KL, DJBC dapat

melakukan post audit dalam bentuk:

Monitoring dan Evaluasi MITA/AEO

Bersamaan dengan Audit Kepabeanan

Untuk perusahaan non-MITA/AEO, DJBC memberikan dukungan salah satunya

dengan telah disusunnya buku “Mekanisme Pengawasan Tata Niaga Post Border”

untuk dapat dijadikan pengayaan bagi KL dalam melakukan pengawasan

DJBC telah melakukan berbagai koordinasi antar KL• Pembahasan peraturan dan HS Code komoditi post border

• Sosialisasi mekanisme dan pengawasan tata niaga post border

• Rapat koordinasi untuk persiapan implementasi pengawasan post border

7

Importir Komoditi SNI Wajib

Asosiasi dan Importir Importir Komoditi BPOM Importir Produk Kehutanan

Importir UTTP

Sosialisasi Post Border

8

ALUR DATA PENGAWASAN TATA NIAGA POST BORDER

Keterangan:1. Penyampaian daftar komoditi

Tata Niaga Impor Post Border2. Importir aju dokumen PIB3. Notifikasi INSW kepada importir4. Notifikasi INSW kepada K/L5. Penerusan data PIB dari INSW ke

DJBC6. Notifikasi dari DJBC ke INSW, dan

dari INSW ke importir dan K/Lterkait penetapan Pos Tarif

7. Sharing profil risiko (ISRM)8. Dokumen release (SPPB) setelah

proses kepabeanan9. Pengawasan Post Border10. Hasil pengawasan11. Tindak lanjut hasil pengawasan12. Rekomendasi sanksi ke DJBC,

misal pemblokiran13. Update profil MR ke INSW (ISRM)

SSI : Single Stakeholder InformationISRM : Indonesia Single Risk ManagementPIB : Pemberitahuan Impor BarangSPPB : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

2

4

13

5

6

7

8

9

10

12

13

11

SPPB

9

POST BORDER

Pergeseran pengawasan tata

niaga impor ke “post border”

POKOK Pengaturan:

•Tidak menghapuskan lartas impor

•Dok lartas tidak lagi menjadi dok

persyaratan customs clearance

•Tidak menghambat penggunaan /

pemakaian barang impor

•Pengawasan dilakukan setelah keluar

kawasan pabean oleh K/L dengan:

•Analisis data

•Spot check

•Audit / pemeriksaan selektif

•Pengenaan sanksi atas pelanggaran

• PIB sejak 1 Feb berlaku post border• Dalam hal 1 Feb belum SPPB, berlaku post border• Dalam hal sudah SPBL, s/d 1 Feb belum dipenuhi

lartasnya, berlaku post border• Dapat diberikan SPPB dengan mencantumkan

S-73/M-EKON/02/2018 pada SKP setelahdiselesaikan kewajiban pabeannya

• Terhadap BTD yang terkena lartas post border berlakupost border

• Barang impor yang dibatasi kuota post border, pengawasan kuota dilakukan oleh K/L

• Pejabat DJBC tidak lagi melakukan pemotongan kuota• Post border juga berlaku:

1. Barang kiriman2. Barang penumpang dan ASP3. Barang pelintas batas4. Barang TPB5. Batang Pelabuhan Bebas/Kawasan Bebas

DJBC tidak lagi melakukan

Pengawasan pemenuhan izin

Tata Niaga Post Border

Paket Kebijakan Ekonomi XV

Pengembangan usaha dan daya

saing penyedia logistik nasional

Kemendag

BPOM

Kemenperin

D

J

B

C

K

a

w

a

s

a

n

P

a

b

e

a

n

titipBORDER

KINI pengawasannyadi luar kawasanpabean oleh K/L

terkait

Daftar HS Lartas sudahdihapus dari INSW

• Dimulai sejak 1 Feb 2018

Info tentang lartas post border

dapat diakses melalui

eservice.insw.go.id

INTR

Cut off sesuai S-73 yaitu menggunakan

tanggal SPPB dengan ketentuan:

10

[Alat dan Perangkat Telekomunikasi][Alat Kesehatan][B2][B3][Bahan Obat Tradisional][Bahan Obat][Bahan Peledak][Bahan Radioaktif][Batik dan Motif Batik][Beras][BPO][Elektronik][Garam][Gombal][Gula][Hewan][Ikan][Komoditi CITES][Komoditi Wajib SNI][Limbah B3][Limbah Non-B3][Mesin yang menggunakan BPO]

[MIGAS]

[MMEA][Narkotika]

[Nitro Cellulose][Obat hewan]

[Obat Tradisional]

[Obat][Pakaian Bekas]

[PCMX][Pelumas][Pestisida]

[PKRT][Prekursor]

[Psikotropika]

[Senjata api]

[Tepung Terigu][TPT][Tumbuhan]

[Uang Tunai][Udang ]

MutiaraBanSemen Clinker & Semen

Bahan Baku PlastikKaca Lembaran

KeramikIntan Kasar

Produk TertentuProduk Kehutanan

Mesin Multifungsi, Fotokopi dan Printer Berwarna

Komoditi Wajib SNI

Produk Hortikultura

Barang Modal Tidak BaruBarang Berbasis Sistem Pendingin

PelumasHewan dan Produk HewanJagung

Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya

Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Kosmetik, Obat Kuasi, Pangan Olahan, SuplemenKesehatan dan bahannya

KOMODITI*

BORDER POST BORDER

11

BENTUK PENGAWASAN

CONTROL SYSTEM

DATA ANALYSIS

TARGETTINGSPOTCHECK

AUDIT

1

3 2

• Notifikasi dari INSW (data imporkomoditi tata niaga post border)

• Penelitian/analisis compliance

• Hasil Penelitian dapat berupa1) Data impor disertai data perizinan;2) Data impor disertai data perizinan tetapi

tidak sesuai;3) Data impor tanpa disertai data perizinan.

• Dilakukan terhadap barang impor di Gudang Importir dan/atau di peredaran bebas (pasar)

• Dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk DJBC

• Berdasarkan analisismanajemen risiko dan data importasi, K/L menentukandaftar rencana objek audit.

• Dilaksanakan terhadap importirtertentu untuk menguji kepatuhanatas importasi komoditi tata niagaimpor post border dalam kurunwaktu tertentu

• Tindak lanjut hasil pengawasan/ audit: sanksi administrasi; sanksi pidana; atau tidak ada pelanggaran

• Submit data hasil pengawasanatau audit ke ISRM

• Dalam bentuk: Audit mandiri Audit bersama

12

SINERGI DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN POST BORDER

BENTUK SINERGI INSTANSI YANG TERLIBAT

PEMERIKSAAN RUTIN Kemendag dan/atau K/L Terkait sesuai Tugas danFungsi

INVESTIGASI Kemendag dan/atau K/L Terkait serta dapatdilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea danCukai

PIDANA PPNS K/L, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, danAparat Penegak Hukum lainnya (jika diperlukan)

TERIMA KASIH

@beacukaiRI @beacukaiRI [email protected]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai2018

www.beacukai.go.id @beacukaiRI