DEMOKRASI PANCASILA

TUGAS SOFTSKILL

DEMOKRASI PANCASILA

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI MANAGEMENT

2014/2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang karena atas segala karunia dan nikmat yang diberikan, penulis dapat menyusun makalah demokrasi pancasila ini sampai selesai.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempelajari dan menambah pengalaman tentang pancasila demokrasi yang berkembang di masa saat ini dan sampai ada kaitannya dengan perkembangan politikdi indonesia sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya,bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh ari sempurna,segala hal yang penulis tuangkan ini adalah hasil terbaik dari pemikiran penulis kepada pembaca.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini,penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan sehat,akal dan pikiran sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.

2. Bapak Sri Waluyo selaku dosen pembimbing .3. Orang tua yang telah memberikan suport untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.

BekasI 15, April 2015

Yusi Yusnia

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................................i

DAFTAR ISI...................................................................................................................................ii

BAB I...............................................................................................................................................1

PENDAHULUAN...........................................................................................................................1

1.1 Latar Belakang.......................................................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah..................................................................................................................1

1.3 Tujuan Penulisan....................................................................................................................1

1.4 Metode Penulisan...................................................................................................................1

BAB II.............................................................................................................................................2

PEMBAHASAN..............................................................................................................................2

2.1 Pengertian Demokrasi............................................................................................................2

2.2 Prinsip-Prinsip Demokrasi.....................................................................................................2

2.3 Bentuk – Bentuk Demokrasi Modern...................................................................................3

2.4 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.....................................................................................4

BAB III............................................................................................................................................6

PENUTUP.......................................................................................................................................6

3.1 KESIMPULAN......................................................................................................................6

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................................7

ii

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi yang diterjemahkan sebagai bentuk pemerintah dari,oleh dan untuk rakyat sering kali di anggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal .Oleh sebab itu,banyak negara yang mengaku sebagai negara demokratis.Namun pada kenyataannya tidak sedikit negara-negara tersebut yang melaksanakan kekuasaan atatu pemerintahan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.

Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Sejak merdeka, perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari Demokrasi Parlementer/Liberal (1950–1959), Demokrasi Terpimpin (1959–1966) dan Demokrasi Pancasila (1967–1998). Tiga model demokrasi ini telah memberi kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam menerapkan kehidupan demokrasi. Setelah reformasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar. Reformasi telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

1.2 Rumusan Masalah1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?2. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi?3. Apa saja bentuk-bentuk demokrasi?4. Bagaiamana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan1. Pembaca dapat memahami apa itu demokasi.2. Pembaca dapat mengerti prinsip-prinsip demokrasi.3. Pembaca dapat mengerti Bentuk demokrasi modern4. Pembaca dapat mengerti seperti apa pelaksaan demokrasi di inodnesia.

1.4 Metode Penulisan

Penulis melakukan analisa dengan beberapa artikel di media internet dan buku yang kami pilih sebagai bahan utnuk makalah kami kemudian di tuangkan dalam tulisan ini.

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah berasal dari bahasa yunani yang terdiri atas dua kata yakni demos dan kratos yang berarti pemerintahan rakyat.Jadi kekuasaan rakyat atau pemerintah dari rakyat.Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara.Oleh karena itu dilakukan secara perwakilan,maka sistem demokrasi seperti itu sering disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Itu merupakan sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatas namakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu.

Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Maka dari itu dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia.

2.2 Prinsip-Prinsip Demokrasi

a. pemerintahan berdasarkan konstitusiPemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya,kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD sehingga kekuasaaan peemrintah tidak tak terbatas.Pembatasan ini penting agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

b. Pemilihan umum yang bebas,jujur dan adilSebaik apapun suatu pemerintahan dirancang, ia tidak akan di anggap demokratis bila pejabat – pejabatnya tidak dipilih rakyat secara bebas,jujur dan adil dalam suatu pemilihan umum.Dikatakan demikian karena hanya pejabat-pejabat hasil pemilihan umum yang bebas dari tekanan , jujur dan adil yang akan menjamin sistem demokrasi berjalan baik.

c. Hak asasi manusia di jamin

2

Dalam kehidupan bernegara hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis.

d. Persamaan kedudukan di depan hukumKesamaan perlakuan merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tidak adil.Siapapun warga negara yang melanggar hukum harus mendapat sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku.

e. Peradilan yang bebas dan tidak memihakperadilan seperti ini akan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat.Kondisi ini harus beanr – benar diwujudkan karena setiap individu rakyat menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.

f. Kebebasan bererikat / berorganisasi dan mengeluarkan pendapatHak warga negara tersebut sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis

g. Kebebasan pers / media massaMelalui kebebasan per,rakyat dapat menyuarakan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum melalaui media massa.Mengekang kebebasan pers berarti mengekang hak – hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya.

2.3 Bentuk – Bentuk Demokrasi ModernA. Demokrasi dengan sistem referendum (pengawasan langsung oleh rakyat)Dalam sistem

referendum, tugas badan legeslatif (badar perwakilan rakyat ) selalu berada dalam pengawasan rakyat. Sistem referendum di bagi dalam dua kelompok ,yaitu reperendum obligatoire dan reperendum fakultatif.

1. Reperendum obligatoire (reperendum yang wajib) adalah reperendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang atau suatu pelaturan .

2. Reperendum fakultatif (reperendum yang tida wajib)adalah reperendum yang menentukan apakah suatu undang-undang yang sedang berlaku dapat terus di pergunakan atau tidak

B. Demokrasi dengan sistem parlemen kekuasaan

Dalam sistem parlemen kekuasaan , hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat di katakan tida ada .pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada ajaran dari Montesquieu , yang di kenal dengan ajaran Trias politika. Menurut ajaran Trias politika,kekuasaan Negara di bagi menjadi tiga kekusan yang satu sama lain terpisah dengan tegas . ketiga kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan berikut ini:

1. Kekusaan legisatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang .3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili

C. Demokrasi dengan sistem parlementer

3

Menurut sistem parlementer ada hubungan yang erat antara badan eksekutif(pemerintah) dengan badan legeslatif (badan perwakilan rakyat). Dimana tugas atau kekuasaan eksekutif disedrahkan kepada suatu badan yang disebut cabinet atau dewan mentri.Mentri-mentri baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai cabinet (dewan mentri), mempertanggung jawabkan segala kebijakansanaan pemerintahannya kepada parlemen (badan perwakilan rakyat).

2.4 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodesasi Pelaksanaan

demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang

menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi

belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik.

Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4

Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut

UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk

menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah

mengeluarkan :

1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi

lembaga legislatif.

2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn

presidensil menjadi parlementer

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama.Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai

Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen,

akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.Namun demikian

praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

1. Dominannya partai politik

2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah

3. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

4

c)    Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde

Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal

Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II,

III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971,

1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada

2. Rekrutmen politik yang tertutup

3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

4. Pengakuan HAM yang terbatas

5. Tumbuhnya KKN yang merajalela

5

BAB IIIPENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan, yang keduanya bisa

dipakai di negara manapun, dengan cara masing masing di indonesia sendiri demokrasi pancasila

sudah mendarah daging disetiap warga nya, karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan

bermasyarakat, sistem demokrasi / pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di

indonesia karena adat dan budaya negara indonesia bertolak belakang dengan negara barat,

NKRI harga mati, demokrasi pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita.Makna

Demokrasi Pancasila bisa bermakna keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan

kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan.Dalam demokrasi Pancasila

Rakyat adalah Subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif

menentukan keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu.

Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang

dibentuk melalui Pemilihan Umum.Indonesia menggunakan system demokrasi pancasila yang

dianggap merupakan perwujudan nilai-nilai dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang

berasaskan kekeluargaan. Implementasi demokrasi pancasila sendiri telah di buktikan dengan

sebuah proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6

DAFTAR PUSTAKA

1. http://www.sridianti.com/bentuk-bentuk-demokrasi-modern.html

2. Pendidikan Kewarganegaraan kelas II SMP

7

TUGAS SOFTSKILL

DEMOKRASI PANCASILA

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI MANAGEMENT

8