Loading.......
Loading.......
DEMOKRASI INDONESIAOleh
•Ridwan 1217051059
•Haryati 1217051029
•Nila liliana P. 1217051048
•Reihan A. 1217051057
•Rizki A. 1217051062
Materi yang akan di
Presentasikan
1. Pengertian Demokrasi
2. Prinsip dan Nilai-nilai Demokrasi
3. Jenis-jenis Demokrasi
4. Esensi Nilai-nilai Pancasila
dalam Kehidupan Demokrasi di
Indonesia
5. Pelaksanaan Demokrasi di
Indonesia
Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau
mekanisme sistem pemerintahan
suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat
(kekuasaan warganegara) atas
negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.
Prinsip-prinsip Demokrasi
•Kedaulatan rakyat;•Pemerintahan berdasarkan persetujuan
dari yang diperintah;•Kekuasaan mayoritas;•Hak-hak minoritas;•Jaminan hak asasi manusia;
•Pemilihan yang bebas dan jujur;
•Persamaan di depan hukum;
•Proses hukum yang wajar;
•Pembatasan pemerintah
secara konstitusional;
•Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
•Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja
sama, dan mufakat.
Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di
atas (rule of law), antara lain sebagai berikut :
• Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-
wenang;
•Kedudukan yang sama dalam hukum;
•Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-
undang
Nilai-Nilai Demokrasi
•masalah kedaulatan•makna negara berbentuk republik•negara berdasar atas hukum•pemerintahan yang konstitusionil•sistem perwakilan•prinsip musyawarah•prinsip ketuhanan
Jenis-jenis Demokrasi
1. Demokrasi PresidentilDemokrasi presidetil disebut juga sebagai
demokrasi presidensial. Dalam demokrasi
presidensial, orang-orang yang menjalankan
pemerintahan (para menteri dalam susunan
kabinet presidensial) bertanggungjawab kepada
presiden karena yang memilih menteri-menteri itu
adalah presiden.
Negara yang menganut sistem demokrasi
presidensial antara lain negara Pakistan pada
masa pemerintahan Presiden Ayub Khan tahun
1960. Negara Indonesia sejak tahun 1966 hingga
2. Demokrasi Parlementer.Dalam demokrasi parlementer, orang-orang
yang menjalankan pemerintahan (eksekutif)
bertanggungjawab kepada parlemen dan
kekuasaan legislatif (DPR) berada di atas
kekuasaan eksekutif. Para menteri kabinet
bertanggungjawab kepada badan legislatif.
Kabinet harus mendapat kepercayaan dari
DPR dan DPR dapat memberikan mosi tidak
percaya kepada kabinet.
Negara yang menjalankan demokrasi
parlementer dalam pemerintahan mereka
antara lain Belgia, Belanda, Perancis dan
Indonesia pada masa Demokrasi Liberal
(tahun 1950 sampai 1959).
3. Demokrasi dengan sistem pemisahan
kekuasaan.
Sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan
hampir sepenuhnya diterapkan di negara
Amerika Serikat. Kekuasaan legislatif dipegang
oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang
oleh Presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif
dipegang oleh Mahkamah Agung.
Masing-masing badan berdiri sendiri dan terpisah
satu sama lain. Kekuasaan yang diberikan pada
setiap badan dibatasi untuk mencegah
penumpukan kekuasaan. Antar lembaga
negara bekerja dengan saling mengawasi
sehingga terjadi keseimbangan diantara
lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
4. Demokasi melalui referendum dan inisiatif
rakyat.Referendum adalah pemungutan suara rakyat
mengenai suatu rencana pemberlakukan
undang-undang. Sistem demokrasi melalui
referendum ini berlaku di negara Swiss. Setiap
wilayah administratif di Swiss disebut sebagai
kanton.
Kanton-kanton tersebut berbentuk republik yang
masing-masing kanton memiliki kekuasaan
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam praktek
demokrasi di negara Swiss, tugas legislatif berada
di bawah pengawasan rakyat. Pengawasan oleh
rakyat dilakukan melalui referendum. Referendum
dibagi menjadi dua, yaitu referendum obligator
dan referendum fakultatif.
Esensi Nilai-nilai Pancasila dalam
Kehidupan Demokrasi di Indonesia
Nilai-nilai pancasila di indonesia semakin
tergeser oleh Modernisasi, westernisasi dan
atas nama demokrasi. Hal ini di karnakan
tidak adanya peran dari para peserta didik
dan pendidik indonesia, hal ini yang
membuat bilai pancasila semakin terkikis,
para pendidik dan kulikulum negara ini
hanya memberikan pembelajaran dan mata
pelajaran tentang masalah kealaman, sosila
dan eksak.
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 1.DEMOKRASI LIBERALPada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI
mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan
sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem
parlementer dengan sistem demokrasi liberal,
kekuasaan ditujukan untuk kepentingan individu
atau golongan. Dengan sistem kabinet
parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab
kepada DPR. Kebijaksanaan pemerintah harus
disesuaikan dengan mayoritas DPR, sebab kalau
tidak sesuai kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak
Selain itu, karena kemerdekaan mengeluarkan
pendapat ditafsirkan sebagai sikap sebebas-
bebasnya, kritik yang selalu dilancarkan kaum
oposisi bukan membangun melainkan menyerang
pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak
stabil.
Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945
memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap
warga negara untuk berserikat dan berkumpul,
sehingga dalam waktu singkat bermuncullah
partai- partai politik bagai jamur di musim
penghujan.
Keanggotaan badan konstituante yang dipilih
dalam pemilu 1955, membagi aspirasi politik dalam
dua kelompok, yakni golongan nasionalis dan
agama.
Karena perbedaan di antara mereka tidak
dapat diatasi dan tidak menemukan titik
terang dalam hasil pemungutan suara
dalam siding konstituante, maka Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1945 untuk menyelamatkan negara dan
kemudian menjadi sumber hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
percaya.Dampak negatif diberlakukannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai
berikut.
Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni
dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi
dasar hukum konstitusional penyelenggaraan
pemerintahan pelaksanaannya hanya
menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi
kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan
lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa
Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde
Baru. Memberi peluang bagi militer untuk terjun
dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama
Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang
disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde
Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
2.DEMOKRASIPADA MASA ORDE LAMAPada masa ini, demokrasi dengan sistem pemerintahan
parlementer berakhir. Hal ini disebakan karena sistem
pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial
sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi, pada masa ini
terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan
pada masa ini :
• Peran dominan presiden,
• Terbatasnya partai-partai politik,
• Berkembangnya pengaruh komunis,
• Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik.
Pada masa ini, demokrasi yang digunakan adalah
demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi
ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965, dengan Ketetapan MPRS No.VIII/MPRS/1965
. Menurut Ketetapan MPRS tersebut, prinsip
penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah
mufakat tetapi apabila musyawarah mufakat
tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ada 3
kemungkinan cara :
• Pembicaraan mengenai persolan tesebut
ditangguhkan,
• Penyelesaian mengenai persoalan tersebut
diserahkan kepada pimpinan agar mengambil
kebijaksanaan untuk menetapkan keputusan
dengan memerhatikan pendapat-pendapat yang
ada, baik yang saling bertentangan maupun yang
tidak,
• Pembicaraan mengebai persoalan tersebut
ditiadakan.
3.DEMOKRASI TERPIMPINDemokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966,
yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya
kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi
di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden
Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah
kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
Tugas Demokrasi terpimpin :
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara
yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi
Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi
Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi
Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena : Pada masa
Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas
sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah
dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan
awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang
demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan
presiden).
TERIMA KASIH
Salam indonesia