5 Demokrasi Indonesia

1

PengertianPengertian1.1. Abraham L.Abraham L.2.2. Giovanni S.Giovanni S.3.3. Ensiklopedi P.P.P.Ensiklopedi P.P.P.

BUDAYA BUDAYA DEMOKRASI & DEMOKRASI & MASYARAKAT MASYARAKAT

MADANIMADANI

Pemikiran Tentang Demokrasi Pemikiran Tentang Demokrasi

KonsepsiKonsepsi

Bentuk dan Ciri-ciri Demokrasi Bentuk dan Ciri-ciri Demokrasi

Prinsip-prinsip Demokrasi Prinsip-prinsip Demokrasi

KarakteristikKarakteristik

Menuju Masyarakat MadaniMenuju Masyarakat Madani

MASYARAKAT MASYARAKAT MADANIMADANI

1.1. DemokrasiDemokrasi

a.a.PengertiaPengertiann

Istilah demokrasi secara Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari etimologis berasal dari bahasa Yunani “demokratia” bahasa Yunani “demokratia” terdiri dari dua kata, demos = terdiri dari dua kata, demos = rakyat dan kratos/ kratein = rakyat dan kratos/ kratein = kekuatan/ pemerintahan.kekuatan/ pemerintahan.

Secara harafiah, Secara harafiah, demokrasi berarti demokrasi berarti

kekuatan rakyat kekuatan rakyat atau suatu bentuk atau suatu bentuk

pemerintahan pemerintahan negara dengan negara dengan rakyat sebagai rakyat sebagai

pemegang pemegang kedaulatannya.kedaulatannya.

Lanjutan ………….

International Commision of JuristInternational Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih oleh mereka dan diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih oleh mereka dan

bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas.bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas.

Abraham LincolnAbraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat , demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.dan untuk rakyat.

Giovanni SartoriGiovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai , memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk menginvestasikan dia dgn kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.

Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Panca-Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Panca-sila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan sila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.berasal dari mereka yang diperintah.


DiamondDiamond & & LipsetLipset, 3 (tiga) syarat pokok demokrasi , 3 (tiga) syarat pokok demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan :sebagai suatu sistem pemerintahan : Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas utk Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas utk

memperebutkan jabatan-jabatan pemetintahan ;memperebutkan jabatan-jabatan pemetintahan ;

Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan;negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan;

Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik.Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik.


Menurut Menurut Hans KelsenHans Kelsen, pada dasarnya , pada dasarnya demokrasi demokrasi

adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. rakyat.

Gambarannya adalah sebagai berikut :Gambarannya adalah sebagai berikut :

1.1.Yang melakukan kekuasaaan negara adalah Yang melakukan kekuasaaan negara adalah wakil-wakil yang terpilih untuk wakil-wakil yang terpilih untuk menyalurkan kehendak rakyat.menyalurkan kehendak rakyat.

2.2.Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu mengingat kehendak dan keinginan selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat.rakyat.

3.3.Menyelesaikan setiap konflik secara damai Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog, kompromi, konsensus, melalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasama dan dukungan. kerjasama dan dukungan.

Dalam sistem demokrasi posisi rakyat adalah Dalam sistem demokrasi posisi rakyat adalah sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan. sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan.

Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik dalam kesempatan untuk memilih atau pun dalam kesempatan untuk memilih atau pun

dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri.mengatur dirinya selain dirinya sendiri.


Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berujud ”jiwa,

budaya atau ideologi” yang mewarnai pengorganisasian berbagai elemen

politik seperti partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun

organisasi kemasyarakatan.


b. Pemikiran Demokrasi

Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat, Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat, karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :

a.a. Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan. martabatnya sebagai mahluk Tuhan.

b.b. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.

c.c. Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.

d.d. Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya. bagaimana mengatasinya.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis :menentukan situasi demokratis :


NoNo IndikatorIndikator Uraian / KeteranganUraian / Keterangan

1.1. KekuasaanKekuasaan Pemerintah demokratis sangat erat kaitannya Pemerintah demokratis sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Hak wn untuk dengan pelaksanaan kekuasaan. Hak wn untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik/pemerintah berpartisipasi dalam kegiatan politik/pemerintah harus dihormati.harus dihormati.

2.2. KeadilanKeadilan Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan dan perlakuan yang sama didepan hukum, nyata dan perlakuan yang sama didepan hukum, nyata adanya.adanya.

3.3. KesejahteraKesejahteraanan

Kesempatan yg sama utk menikmati hasi Kesempatan yg sama utk menikmati hasi pembangunan.pembangunan.

4.4. PeradabanPeradaban Yang meliputi pengembangan pendidikan, Yang meliputi pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam kreativitas, dan kebebasan dalam berinovasi/berkarya.berinovasi/berkarya.

5.5. AfeksiAfeksi Yaitu adanya hubungan antara masyarakat dan Yaitu adanya hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat dilembaga perwakilan. wakil rakyat dilembaga perwakilan.

6.6. KeamananKeamanan Yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh Yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh warga negara dalam kehidupannya.warga negara dalam kehidupannya.

7.7. KebebasanKebebasan Terdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara Terdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara dan mengemukakan pendapat sesuai aturan yang dan mengemukakan pendapat sesuai aturan yang berlaku.berlaku.


Gagasan perlunya pembatasan Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan dalam rule of law :kekuasaan dalam rule of law :

RULE OF LAWRULE OF LAW

Pengakuan hak asasi manusiaPengakuan hak asasi manusia

Pemisahaan atau pembagian Pemisahaan atau pembagian kekuasaankekuasaan

Pemerintahan menurut hukumPemerintahan menurut hukum

Peradilan administrasi Peradilan administrasi dalam perselisihandalam perselisihan

Supermasi Supermasi hukumhukumPersamaan Persamaan dalam hukumdalam hukum

1.1.Jaminan hak individu secara Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk konstitusional, termasuk prosedurnya.prosedurnya.

2.2.Badan kehakiman yang bebas Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih/memihak.dan tidak memilih/memihak.

3.3.Pemilihan umum yang bebas Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.dan kebersamaan politik.

4.4.Kebebasan mengemukakan Kebebasan mengemukakan pendapat.pendapat.

5.5.Kebebasan berserikat & Kebebasan berserikat & beroposisi.beroposisi.

6.6.Pendidikan Pendidikan pol/kewarganegaraan (civil pol/kewarganegaraan (civil education).education).


Henry B. Mayo, Henry B. Mayo, bbahwa rule of ahwa rule of the law the law mencakup :mencakup :

Kriteria Penyelenggara Negara Yang Kriteria Penyelenggara Negara Yang Melaksanakan Melaksanakan

Nilai-nilai Demokrasi :Nilai-nilai Demokrasi :1.1. Pemerintah yg bertanggung jawab, bersih & berdedikasi tinggi.Pemerintah yg bertanggung jawab, bersih & berdedikasi tinggi.

2.2. DPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan, yang dipilih melalui DPR yang mewakili semua golongan dan kepentingan, yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. pemilihan umum yang bebas dan rahasia.

3.3. Organisasi politik sistem dwipartai/multipartai serta organisasi massa yang Organisasi politik sistem dwipartai/multipartai serta organisasi massa yang diinginkan masyarakat.diinginkan masyarakat.

4.4. Pers yang bebas dan terbuka untuk umum.Pers yang bebas dan terbuka untuk umum.

5.5. Lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hak asasi manusia Lembaga peradilan yang independen agar lebih menjamin hak asasi manusia secara adil.secara adil.

6.6. Menjamin perubahan sosial scr damai terkendali melalui cara penyesuaian Menjamin perubahan sosial scr damai terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah. kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.

7.7. Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas toleransi Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas toleransi persatuan bangsa.persatuan bangsa.

8.8. Menjamin tegaknya keadilan.Menjamin tegaknya keadilan.


1.1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “demokrasi” sesuai pendapat anda dan Berikan ulasan pengertian kembali tentang “demokrasi” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! tokoh-tokoh terkenal !

Pendapat anda tentang demokrasi ? ..........................................................Pendapat anda tentang demokrasi ? ..........................................................

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian Demokrasi (Pengertian Umum dan Pemikiran Tentang Demokrasi) dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : :

Penugasan Praktik Penugasan Praktik KewarganegaraanKewarganegaraan

1

NoNo TokohTokoh Uraian SingkatUraian Singkat

11

22

2. Abraham Lincoln, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikan penjelasan singkatnya !

a. Dari rakyat : ..............................................................................................b. Untuk rakyat : ...........................................................................................

c. Macam-macam Demokrasi

MACAM-MACAM-MACAM MACAM DEMOKRADEMOKRASISI

Atas Dasar Penyaluran Kehendak RakyatAtas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat

Atas Dasar Prinsip Ideologi

Atas Dasar Yang Menjadi Titik PerhatiannyaAtas Dasar Yang Menjadi Titik Perhatiannya

Demokrasi LangsungDemokrasi LangsungDemokrasi Tidak LangsungDemokrasi Tidak Langsung

Demokrasi Konstitusional / liberalDemokrasi Konstitusional / liberalDemokrasi RakyatDemokrasi Rakyat

Demokrasi Formal (negara-negara liberal)Demokrasi Formal (negara-negara liberal) Demokrasi Material (negara-negara Demokrasi Material (negara-negara

komunis)komunis)Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)


Bentuk-bentuk demokrasi menurut Bentuk-bentuk demokrasi menurut SklarSklar NoNo Bentuk Bentuk

DemokrasiDemokrasiUraian / KeteranganUraian / Keterangan

1.1. Demokrasi Demokrasi LiberalLiberal

Yaitu pemerintahan yg dibatasi oleh UU & Yaitu pemerintahan yg dibatasi oleh UU & pemilu bebas yg diselenggarakan dalam pemilu bebas yg diselenggarakan dalam waktu yg ajeg.waktu yg ajeg.

2.2. Demokrasi Demokrasi TerpimpinTerpimpin

Para pemimpin percaya bahwa tindakan Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dlm pemilihan umum untuk persaingan dlm pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan.menduduki kekuasaan.

3.3. Demokrasi Demokrasi SosialSosial

Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan sosial dan egalitarianismeegalitarianisme bagi persyaratan bagi persyaratan utk memperoleh kepercayaan politik.utk memperoleh kepercayaan politik.

4.4. Demokrasi Demokrasi PartisipasiPartisipasi

Yaitu menekankan hubungan timbal balik Yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.antara penguasa dan yang dikuasai.

5.5. Demokrasi Demokrasi KonstitusionalKonstitusional

Yaitu menekankan pada proteksi khusus Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya & bagi kelompok-kelompok budaya & menekankan kerja sama yang erat diantara menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.masyarakat utama.

d. Ciri-ciri Demokrasi

Esensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwa Esensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwa demokrasi senantiasa berkaitan erat dengan demokrasi senantiasa berkaitan erat dengan

pertanggungjawaban (account ability), kompetisi, pertanggungjawaban (account ability), kompetisi, keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk

menikmati hak-hak dasar, seperti hak untuk menikmati hak-hak dasar, seperti hak untuk berekspresi, berserikat, berkumpul dan sebagainya.berekspresi, berserikat, berkumpul dan sebagainya.

Demokrasi, pada umumnya ditandai Demokrasi, pada umumnya ditandai dengan dengan

ciri-ciri : ciri-ciri :

a.a. Adanya pembatasan terhadap Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah. tindakan pemerintah.

b.b. Prasarana pendapat umum (media Prasarana pendapat umum (media massa) yang bebas dan betanggung massa) yang bebas dan betanggung jawab.jawab.

c.c. Sikap menghargai hak-hak minoritas Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan. dan perorangan.


Henry B. MayoHenry B. Mayo, memberikan ciri-ciri demokrasi , memberikan ciri-ciri demokrasi dari dari

sejumlah nilai (values), yaitu :sejumlah nilai (values), yaitu :

1.1.Menyelesaikan perselisihan dengan damai Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;dan secara melembaga;

2.2.Menjamin terselenggaranya perubahan Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah ;sedang berubah ;

3.3.Menyelenggarakan pergantian pimpinan Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (Orderly succession of rulers);secara teratur (Orderly succession of rulers);

4.4.Membatasi pemakaian kekerasan sampai Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (Minimum of coercion);minimum (Minimum of coercion);

5.5.Mengakui serta menganggap wajar adanya Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (deverity) dalam keanekaragaman (deverity) dalam masyarakat;masyarakat;

6.6.Menjamin tegaknya keadilan.Menjamin tegaknya keadilan.


Pelaksanaannya cenderung bersifat Pelaksanaannya cenderung bersifat paksaaan “otoriter”.paksaaan “otoriter”.

Di negara-Di negara-negara negara berkembaberkembang pada ng pada umumnyaumumnya

Masyarakat masih mencari dan menemukan Masyarakat masih mencari dan menemukan identitasidentitas

Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif)berperan (dominatif)

Di satu sisi nampaknya berhasil Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.hanya berperan sebagai pendukung saja.

e. Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip dasar Prinsip-prinsip dasar demokrasi secara demokrasi secara univerasal, bahwa yang univerasal, bahwa yang disebut pemerintahan disebut pemerintahan demokratis adalah demokratis adalah pemerintahan yang pemerintahan yang menempatkan kewenangan menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dan hak-hak individu harus dilindungi.dilindungi.

Lyman Tower SargentLyman Tower Sargent, prinsip-, prinsip-

prinsip dalam demokrasi : prinsip dalam demokrasi :

1.1. Keterlibatan warga negara dlm Keterlibatan warga negara dlm pembuatan keputusan politik,pembuatan keputusan politik,

2.2. Tingkat persamaan tertentu di antara Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara,warga negara,

3.3. Tingkat kebebasan atau Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara,dan dipakai oleh warga negara,

4.4. Suatu sistem perwakilan, danSuatu sistem perwakilan, dan

5.5. Suatu sistem pemilihan – kekuasaan Suatu sistem pemilihan – kekuasaan mayoritas.mayoritas.


Dalam teori dan Dalam teori dan praktik politik praktik politik demokrasi, yang demokrasi, yang tidak kalah tidak kalah pentingnya adalah pentingnya adalah “tingkat “tingkat persamaan”. persamaan”.

Persamaan Persamaan politikpolitik

Persamaan di Persamaan di depan hukumdepan hukum

Persamaan Persamaan kesempatankesempatan

Persamaan Persamaan ekonomiekonomi

Persamaan Persamaan sosialsosial

f. Demokratisasi

DemokratisasiDemokratisasi

MrpMrp proses dalam proses dalam menuju kondisi-menuju kondisi-kondisi kondisi demokrasi.demokrasi.

Merupakan proses Merupakan proses pendemokrasian pendemokrasian segenap rakyat segenap rakyat untuk turut serta untuk turut serta dalam pemerintahan dalam pemerintahan melalui wakil-melalui wakil-wakilnya, dengan wakilnya, dengan mengutamakan mengutamakan persamaan hak dan persamaan hak dan kewajiban serta kewajiban serta perlakuan yang perlakuan yang sama bagi warga sama bagi warga negara.negara.

Dapat menjadi jalan Dapat menjadi jalan keluar dari keluar dari otoritarianismeotoritarianisme


Kriteria masyarakat dan negara yang Kriteria masyarakat dan negara yang melakukan demokratisasi, menurut Robert A. melakukan demokratisasi, menurut Robert A. Dahl. Dahl. NoNo KriteriaKriteria Uraian / KeteranganUraian / Keterangan

1.1. PartisipasPartisipasi Efektifi Efektif

Sebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh Sebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama dan anggota memiliki kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif.berpartisipasi efektif.

2.2. PersamaaPersamaan Suaran Suara

Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.seluruh suara harus dihitung sama.

3.3. PemahamPemahaman Yang an Yang

JelasJelas

Setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang Setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.konsekuensi yang mungkin.

4.4. PengawasPengawasan an

AgendaAgenda

Setiap anggota harus mempunyai kesempatan Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas.permasalahan yang dibahas.

5.5. PencakupPencakupan Orang an Orang DewasaDewasa

Sebagian besar orang dewasa yang menjadi Sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap, seharusnya memiliki hak penduduk tetap, seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.empat kriteria sebelumnya.

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :

Tugas PTugas Praktik raktik KewarganegaraanKewarganegaraan

1.1. Rumuskan kembali tentang pemahaman ciri-ciri dan prinsip-prinsip Rumuskan kembali tentang pemahaman ciri-ciri dan prinsip-prinsip demokrasi !demokrasi !

2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan bernegara Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan bernegara dalam sistem politik demokrasi, legitimasi pemerintah sbg dukungan dalam sistem politik demokrasi, legitimasi pemerintah sbg dukungan rakyat banyak, sangat penting !rakyat banyak, sangat penting !

3.3. Berikan penjelasan pentingnya “keterlibatan warga negara dlm Berikan penjelasan pentingnya “keterlibatan warga negara dlm pembuatan keputusan politik”, di dalam suatu negara !pembuatan keputusan politik”, di dalam suatu negara !

4.4. Jelaskan yang dimaksud dengan “demokratisasi” pada negara yang Jelaskan yang dimaksud dengan “demokratisasi” pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi !menerapkan sistem politik demokrasi !

5.5. Berikan penjelasan singkat perbedaan antara ciri-ciri demokrasi dengan Berikan penjelasan singkat perbedaan antara ciri-ciri demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi !prinsip-prinsip demokrasi !

a. Konsepsi

MasyarakMasyarakat Madani at Madani (Civil (Civil Society)Society)

Riswandha Imawan

””Suatu Suatu konsep tentang konsep tentang keberadaan satu masyarakat keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara tidak memungkinkan negara melakukan intervensi”melakukan intervensi”

Indikator, al : Menginginkan kesejajaran hubungan Indikator, al : Menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati, saling menghormati, Berkeinginan membangun hubungan yang bersifat Berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antara warga negara dan negara.konsultatif antara warga negara dan negara.

2.2. Masyarakat Madani (Civil Society)Masyarakat Madani (Civil Society)

Pendapat beberapa ahli :Pendapat beberapa ahli :


Sumber Substansi Indikator (antara lain :)

M. Dawam Rahardjo

“..suatu ruang (realm) partisipasi masyarakat, dalam perkum-pulan-perkumpulan sukarela (voluntary association), media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan..” (civil society).

Terdiri dari organisasi-organisasi yang melayani kepentingan umum, atau memiliki rasionalitas dan mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas.

Civil Society diterjemahkan menjadi masyarakat madani, mengandung tiga hal, yaitu: agama, peradaban dan perkotaan.

Nurcholis Madjid

“..perkataan madinah, dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian civil society, suatu istilah Inggris yang berarti masyarakat sopan, beradab dan teratur dalam bentuk negara yang baik.”

Adanya kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah.

Berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di bidang politik, dan memiliki sikap-sikap terbuka.

Franz Magnis Suseno

“..wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesuka-relaan (voluntary), keswasem-badaan (self generating), dan keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (masyarakat madani).

Keberadaannya didekati secara faktual dan bukannya dengan pendekatan normatif.

Terorganisasi, Sukarela, Swasembada, Swadaya, dan Mandiri.

Terikat dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Secara hakiki harus bebas secara internal.

Masyarakat diatur oleh pihak-pihak yang dapat menjamin kebebasan sege-nap warga masyarakat, individu, dan kolektif untuk mewujudkan kehidupan menurut cita-cita mereka sendiri.

Kehidupan bersama harus didukung oleh suatu konsensus dasar.



Identifikasi Identifikasi ada-ada-tidaknya tidaknya perkembangperkembangan an masyarakat masyarakat madanimadani

Sifat Partisipatif

Sifat Otonom

Tidak bebas nilai

Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif (plural)

Termanifestasi dalam organisasi

b. Karakteristik Masyarakat Madani

Merupakan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan Merupakan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madanimasyarakat madani

NNoo

KriteriaKriteria KeteranganKeterangan

1. Free Public Sphere

Adanya ruang publik yg bebas sebagai sarana dlm mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

2. Demokratis

Merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dlm menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya.

3. Toleran Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan meng-hormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.

4. Pluralisme

Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

5. Keadilan Sosial

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

c. Menuju Masyarakat Madani

Masyarakat madaniMasyarakat madani (civil society), merupakan (civil society), merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera.

Masyarakat madaniMasyarakat madani mencerminkan tingkat mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang kemampuan dan kemajuan masyarakat yang

tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Masyarakat telah mampu mengembangkan gotong Masyarakat telah mampu mengembangkan gotong royong, musyawarah dan toleransi dengan royong, musyawarah dan toleransi dengan berdasarkan nilai-nilai tradisional. Mereka juga telah berdasarkan nilai-nilai tradisional. Mereka juga telah mampu mengembangkan budaya kebebasan mampu mengembangkan budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan dan berpendapat, menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman.menghargai keberagaman.

SISTEM SISTEM POLITIK POLITIK NEGARANEGARA

DEMOKRASIDEMOKRASI

DEMOKRATISADEMOKRATISASISI

MASYARAKAT MASYARAKAT MADANI MADANI (CIVIL (CIVIL SOCIETY)SOCIETY)

Secara umum telah Secara umum telah memili-ki kemampuan memili-ki kemampuan ekonomi, sistem ekonomi, sistem politik, sosial budaya politik, sosial budaya dan pertahanan dan pertahanan keamanan yang keamanan yang dinamis, tangguh serta dinamis, tangguh serta berwa-wasan global.berwa-wasan global.

Memilliki kemampuan Memilliki kemampuan me-menuhi kebutuhan me-menuhi kebutuhan pokok sendiri (mampu pokok sendiri (mampu mengatasi ketergan-mengatasi ketergan-tungan) agar tidak tungan) agar tidak menimbul-kan menimbul-kan kerawanan, terutama kerawanan, terutama bidang ekonomi.bidang ekonomi.

Kualitas sumber daya manusia Kualitas sumber daya manusia yg tinggi yang mencerminkan yg tinggi yang mencerminkan antara lain dari kemampuan antara lain dari kemampuan tenaga-tenaga profesional tenaga-tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pemba-ngunan serta pemba-ngunan serta penguasaan ilmu pengetahuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologidan teknologi

Semakin mantap mengendalikan Semakin mantap mengendalikan sumber-sumber pembiayaan sumber-sumber pembiayaan dlm negeri (berbasis dlm negeri (berbasis kerakyatan) yang berarti kerakyatan) yang berarti ketergantungan kepada ketergantungan kepada sumber-sumber pembangunan sumber-sumber pembangunan dari luar negeri semakin dari luar negeri semakin kecil/tidak ada sama sekali.kecil/tidak ada sama sekali.

Prasyarat guna menuju masyarakat madani setelah Prasyarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasitumbuh dan berkembangnya demokratisasi


3

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Setelah mempelajari materi-materi tentang : Ciri-Ciri Ciri-Ciri Masya-Masya-

rakat Madani (Pengertian dan ciri-cirinya)rakat Madani (Pengertian dan ciri-cirinya) , lakukan Strategi , lakukan Strategi Pembelajaran dgn Penugasan Cooperative Integrated Pembelajaran dgn Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif

Terpadu Terpadu Membaca dan Menulis.Membaca dan Menulis.

Langkah-langkah :Langkah-langkah :

1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.orang.

2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.bahasan.

3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.pada lembar kertas.

4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.kelompok.

5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.

6.6. Penutup.Penutup.

PelaksanaanPelaksanaan

Pemilihan Umum Pemilihan Umum Sebagai Sarana Sebagai Sarana DemokrasiDemokrasi

DEMOKRASI DI DEMOKRASI DI INDONESIAINDONESIA

Demokrasi Liberal Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959(17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959

Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1965(5 - 7 – 1959 s.d. 1965

Demokrasi Pancasila (OrBa) Demokrasi Pancasila (OrBa) (1966 s.d. 1988)(1966 s.d. 1988)

Demokrasi Era Reformasi Demokrasi Era Reformasi (1988 s.d. Sekarang)(1988 s.d. Sekarang)

Sistem DistrikSistem Distrik

Sistem ProporsionalSistem Proporsional

Sistem GabunganSistem Gabungan

Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-harihari

1.1. Pelaksanaan Demokrasi di InonesiaPelaksanaan Demokrasi di Inonesia

a.a. Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959

Langkah awal Langkah awal demokratisasi di demokratisasi di Indonesia, dilakukan Indonesia, dilakukan melalui penerbitan melalui penerbitan Maklumat Wakil Maklumat Wakil Presiden No. X, tgl, 3 Presiden No. X, tgl, 3 November 1945 November 1945 tentang anjuran tentang anjuran untuk membentuk untuk membentuk partai politikpartai politik

KNIP (Sebagai salah satu alat kelengka-pan KNIP (Sebagai salah satu alat kelengka-pan negara), semula berfungsi sebagai pembantu negara), semula berfungsi sebagai pembantu presiden, selanjutnya beralih menjadi DPR/MPR. presiden, selanjutnya beralih menjadi DPR/MPR.

Pada November 1945, kabinet presiden-sial Pada November 1945, kabinet presiden-sial diganti menjadi kabinet parlementer dengan diganti menjadi kabinet parlementer dengan perdana menteri Sultan Syahrir.perdana menteri Sultan Syahrir.

Pasca agresi militer Belanda II (19 Des 1945), Pasca agresi militer Belanda II (19 Des 1945), negara Indonesia terpecah dan terbentuk Negara negara Indonesia terpecah dan terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerapkan sistem demokrasi liberal.menerapkan sistem demokrasi liberal.

Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet, adalah Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet, adalah berikut ini :berikut ini :1.1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), merupakan kabinet Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), merupakan kabinet

pertama yg memerintah pada masa demokrasi liberal.pertama yg memerintah pada masa demokrasi liberal.

2.2. Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April 1951 – 3 April 1952), Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April 1951 – 3 April 1952), dipimpin oleh dipimpin oleh Soekiman-Soewiryo (koalisi Masyumi – PNI).Soekiman-Soewiryo (koalisi Masyumi – PNI).

3.3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), kabinet ini merintis sistem zaken Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), kabinet ini merintis sistem zaken kabinet (terdiri dari para ahli dibidangnya).kabinet (terdiri dari para ahli dibidangnya).

4.4. Kabinet Ali Sastrowijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), merupakan Kabinet Ali Sastrowijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh PNI – NU kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh PNI – NU (Masyumi menjadi oposisi).(Masyumi menjadi oposisi).

5.5. Kabinet Bahanudin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1959).Kabinet Bahanudin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1959).

6.6. Kabinet Ali II (20 Maret 19955 – 14 Maret 1957), kabinet koalisi PNI, Masyumi, Kabinet Ali II (20 Maret 19955 – 14 Maret 1957), kabinet koalisi PNI, Masyumi, dan NU.dan NU.

7.7. Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan zaken kabinet.Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan zaken kabinet.

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….


Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo, telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun, justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden, kemudian dilanjutkan oleh kabinet Bahanuddin Harahap. Pada masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955, yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan Pemilu Indonesia yang bersih.

Jatuh bangunnya kabinet diera ini terus Jatuh bangunnya kabinet diera ini terus berlanjut hingga pada 1959. Pada masa berlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilah terjadi kekacauan dikalangan inilah terjadi kekacauan dikalangan konstituante yang tiada berakhir, maka konstituante yang tiada berakhir, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 juli 1959.Dekrit Presiden pada 5 juli 1959.

b.b. Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1965Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1965

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945

berlaku kembali dan berakhirlah UUDS 1950.

Dekrit presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI

AD, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden tidak

bertanggung jawab kepada DPR, kedudukan DPR dan presiden berada di bawah MPR.

Dekrit presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi :

Menetapkan pembubaran konstituante. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi

segenap bangsa Indonesia. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.


Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem demokrasi terpimpin. Kata ‘terpimpin’ artinya dipimpin demokrasi terpimpin. Kata ‘terpimpin’ artinya dipimpin oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi. oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi.

Praktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkan Praktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkan dalam implementasi kedudukan lembaga-lembaga dalam implementasi kedudukan lembaga-lembaga

negara yang justru bertentangan dengan UUD 1945. negara yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Presiden banyak menentukan yang bukan Presiden banyak menentukan yang bukan

kewenangannya.kewenangannya.

Sidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi Sidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Untuk kepentingan presiden seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkan kedudukannya, presiden mengusulkan melanggengkan kedudukannya, presiden mengusulkan prinsip Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). prinsip Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi thn 1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan thn 1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi terpimpin.demokrasi terpimpin.

Awal kebangkitan orde baru, bercita-cita Awal kebangkitan orde baru, bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dukungan secara murni dan konsekuen. Atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyat ketika itu, orba mahasiswa, TNI, dan rakyat ketika itu, orba baru menampilkan sistem politik baru baru menampilkan sistem politik baru dengan nama ”demokrasi konstitusional” dengan nama ”demokrasi konstitusional” atau demokrasi Pancasila.atau demokrasi Pancasila.

Perjalanan Perjalanan kurun waktu kurun waktu orde baru orde baru

Sampai dengan tahun 1970-an, masih dalam Sampai dengan tahun 1970-an, masih dalam koridorkoridor.

Era 1980 & 1990-an proses Era 1980 & 1990-an proses pembangunan ekonomi menjadi pembangunan ekonomi menjadi panglima, shg timbul Kesenjangan & panglima, shg timbul Kesenjangan & banyak praktik KKN.banyak praktik KKN.Akhir 1997, muncul perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi. Tgl. 21 Mei 1998 berhasil menurunkan Presiden Soeharto.

c.c. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d. 1998)Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d. 1998)

Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengun-durkan diri sejak 21 Mei 1998 dan mengun-durkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden digantikan oleh wakil presiden Dr. Ir. Bj. Dr. Ir. Bj. HabibieHabibie. .

Berhentinya Berhentinya SoehartoSoeharto sebagai presiden, sebagai presiden, karena tidak adanya lagi kepercayaan dari karena tidak adanya lagi kepercayaan dari

masyarakat serta menghadapi krisis moneter masyarakat serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan.dan ekonomi yang berkepanjangan.

c.c. Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang)Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang)

Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dianggap paling jujur & adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 telah melahirkan banyak partai politik, antara lain : PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB dan lain-lain (sebanyak 48 Parpol).

Dalam perkembangan demokrasi di era reformasi, peran Dalam perkembangan demokrasi di era reformasi, peran mahasiswa, kelompok kepentingan dan komponen mahasiswa, kelompok kepentingan dan komponen

rakyat Indonesia ingin agar dilaksanakan ”reformasi rakyat Indonesia ingin agar dilaksanakan ”reformasi total” disegala bidang.total” disegala bidang.

Pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi Pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan Nepotisme (KKN),

Kebebesan dalam menyampaikan Kebebesan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa),pendapat (unjuk rasa),

Penegakkan hukum dan Penegakkan hukum dan Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak

asasi manusia.asasi manusia.


Agenda utama Agenda utama Reformasi :Reformasi :

2.2. Pemilihan Umum Sebagai Sarana DemokrasiPemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi

Pemilihan umum adalah suatu cara untuk Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara di pelayanan hak-hak asasi warga negara di bidang politik. bidang politik.

Cara langsungCara langsung berarti rakyat secara berarti rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat, contoh: pemilu di perwakilan rakyat, contoh: pemilu di Indonesia untuk memilih anggota Indonesia untuk memilih anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR.DPRD II, DPRD I, dan DPR.

PemilihaPemilihan umum n umum dapat dapat dilakukadilakukan n dengan dengan dua cara dua cara ::

Cara bertingkatCara bertingkat berarti rakyat berarti rakyat memilih dulu wakilnya (senat), memilih dulu wakilnya (senat), kemudian wakilnya itulah yang akan kemudian wakilnya itulah yang akan memilih wakil rakyat yang akan memilih wakil rakyat yang akan duduk dibadan-badan perwakilan duduk dibadan-badan perwakilan rakyat.rakyat.

a.a.Sistem Sistem DistrikDistrik

Sistem distrik mrp sistem pemilu yang didasarkan Sistem distrik mrp sistem pemilu yang didasarkan kepada kesatuan goegrafis (mempunyai satu wakil di kepada kesatuan goegrafis (mempunyai satu wakil di parlemen). Sistem distrik sering dipakai dalam negara parlemen). Sistem distrik sering dipakai dalam negara yg mempunyai sistem dwi partai/multi partai.yg mempunyai sistem dwi partai/multi partai.

Beberapa keuntungan Sistem distrik :Beberapa keuntungan Sistem distrik :• Wakil yang terpilih, dikenal oleh penduduk distrik Wakil yang terpilih, dikenal oleh penduduk distrik

tsb. tsb. • Cenderung lebih kearah koalisi partai. Cenderung lebih kearah koalisi partai. • Kecendrungan utk membentuk partai baru dapat Kecendrungan utk membentuk partai baru dapat

terbendung, kemungkinan dapat melakukan terbendung, kemungkinan dapat melakukan penyederhanaan partai secara alamiah.penyederhanaan partai secara alamiah.

• Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, tidak perlu kedudukan mayoritas dalam parlemen, tidak perlu diadakan koalisi partai lain, sehingga mendukung diadakan koalisi partai lain, sehingga mendukung stabilitas nasional.stabilitas nasional.

• Sistem ini sederhana dan mudah untuk Sistem ini sederhana dan mudah untuk melaksanakannya.melaksanakannya.


Beberapa kelemahan sistem distrik :Beberapa kelemahan sistem distrik :• Kurang memperhatikan adanya partai-Kurang memperhatikan adanya partai-

partai kecil dan golongan minoritas, apabila partai kecil dan golongan minoritas, apabila golongan tersebut terpencar dalam golongan tersebut terpencar dalam beberapa distrik.beberapa distrik.

• Kurang representatif, dimana partai yang Kurang representatif, dimana partai yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Dengan yang telah mendukungnya. Dengan demikian, suara tersebut tidak demikian, suara tersebut tidak diperhitungkan lagi. diperhitungkan lagi.

• Ada kecendrungan si wakil lebih Ada kecendrungan si wakil lebih mementingkan kepentingan daerahnya dari mementingkan kepentingan daerahnya dari pada kepentingan nasional.pada kepentingan nasional.

• Umumnya kurang efektif bagi suatu Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat heterogen.masyarakat heterogen.

b.b.Sistem Sistem ProporsionalProporsionalSistem perwakilan proporsional adalah presentasi kursi di DPR Sistem perwakilan proporsional adalah presentasi kursi di DPR

dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan jumlah suara dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum, khusus di daerah yang diperolehnya dalam pemilihan umum, khusus di daerah

pemilihan.pemilihan.

Beberapa keuntungan Sistem Beberapa keuntungan Sistem proporsional :proporsional :

• Dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih Dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egali-tarian, karena asas one man one vote egali-tarian, karena asas one man one vote dilaksana-kan secara penuh tanpa ada dilaksana-kan secara penuh tanpa ada suara yg hilang.suara yg hilang.

• Lebih representatif, karena jumlah kursi Lebih representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dgn jumlah partai dalam parlemen sesuai dgn jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.dalam pemilu.


Kelemahan sistem proporsional :Kelemahan sistem proporsional :• Mempermudah pembentukan partai baru. Mempermudah pembentukan partai baru.

• Lebih memperbesar perbedaan yang ada Lebih memperbesar perbedaan yang ada dibandingkan dengan kerjasama sehingga dibandingkan dengan kerjasama sehingga ada kecendrungan untuk memperbanyak ada kecendrungan untuk memperbanyak jumlah partai.jumlah partai.

• Memberikan peranan atau kekuasaan yang Memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada pemimpin partai.sangat kuat kepada pemimpin partai.

• Wakil yang dipilih renggang ikatannya Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya. dengan warga yang telah memilihnya.

• Karena banyaknya partai bersaing, maka Karena banyaknya partai bersaing, maka sulit bagi suatu partai untuk meraih sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50 % + 1) dalam parlemen.mayoritas (50 % + 1) dalam parlemen.

Sistem gabungan mrp sistem yang Sistem gabungan mrp sistem yang menggabungkan sistem distrik dengan menggabungkan sistem distrik dengan

proporsional. proporsional.

Sistem ini membagi wilayah negara dalam Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan pemilih tidak hilang, melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi belum dibagi (diterapkan di Indonesia sejak (diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II).DPR, DPRD I, dan DPRD II).

Sistem ini disebut juga sistem proporsional Sistem ini disebut juga sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.berdasarkan stelsel daftar.

b.b.Sistem Sistem GabunganGabungan


4

1. Berikan ulasan kembali tentang pelaksanaan sistem politik demokrasi di Indonesia era orde lama, orde baru dan era reformasi sesuai pendapat anda secara umum ! ....................................................................

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia & Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan :

2.2. Pada masa berlakunya demokrasi liberal antara tahun 1950 s.d. 1959, hal-hal yang Pada masa berlakunya demokrasi liberal antara tahun 1950 s.d. 1959, hal-hal yang menonjol adalah tumbuh suburnya partai-partai politik dan ketidak stabilan menonjol adalah tumbuh suburnya partai-partai politik dan ketidak stabilan pemerintahan, berikan penjelasan dgn singkat !pemerintahan, berikan penjelasan dgn singkat !

a. Tumbuh suburnya partai-partai politik : ..............................................................................................................................................................

b. Ketidak stabilan pemerintahan : ..........................................................................................................................................................................


3.3. Selama Pemerintahan orde lama pernah diberlakukan “demokrasi liberal” dan Selama Pemerintahan orde lama pernah diberlakukan “demokrasi liberal” dan “demokrasi terpimpin”. Jelaskan maksudnya !. .............“demokrasi terpimpin”. Jelaskan maksudnya !. .............

4.4. Selama Pemerintahan orde lama pernah diberlakukan “demokrasi liberal” dan Selama Pemerintahan orde lama pernah diberlakukan “demokrasi liberal” dan “demokrasi terpimpin”. Jelaskan “demokrasi terpimpin”. Jelaskan maksudnya ! ......................................................................................................................maksudnya ! ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demokrasi Liberal Demokrasi Terpimpin

…………………………………………………………………...

.………….………………………..

………………………………….

3.3. Perilaku Budaya Demokrasi Dalam Perilaku Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hariKehidupan Sehari-hari

Budaya Budaya demokrasi demokrasi Pancasila, Pancasila, merupakan merupakan paham paham demokrasi demokrasi yang yang berpedoman berpedoman pada asas pada asas sila Pancasilasila Pancasila

Menjunjung tinggi persamaan

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Membudayakan sikap bijak dan adil

Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan

Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional

51

A.Konsep dan Prinsip Demokrasi untuk Warga Negara yang Demokratis

Tujuan dan misi reformasi adalah terbentuknya masyarakat Indonesia yang dekomkratis.

Masayarakat yang dekomkratis adalah masyarakat yang berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu mengedepankan prinsip-prinsip nilai, moral, dan norma demokrasi yang berlaku.

Demokrasi Indonesia

52

Pengertian dan Konsep demokrasi

Pengertian demokrasi “the government from the

people, by the people and for the people”.

53

Dalam masyarakat yang demokratis terdapat lima

sistem tata kehidupanSistem personal, (subjek: pemerintah dan yang

diperintah).Sistem kelembagaan, (lembaga-lembaga negara

dan lembaga-lembaga pemerintah).Sistem normatif, (hukum dan perundang-undangan).Sistem kewilayahan, (teritorial yuridiksi Indonesia). Sistem ideologi, (ide-ide dasar penyelenggaraan

negara).

Lima Tatakehidupan Demokrasi Indonesia

54

Prinsip-prinsip umum demokrasi :

1) Kedaulatan rakyat2) Pemerintahan

berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

3) Kekuasaan mayoritas4) Hak – hak minoritas5) Jaminan hak asasi

manusia6) Pemilihan yang bebas

dan jujur

7) Persamaan di depan hukum

8) Proses hukum yang wajar9) Pembatasan pemerintahan

secara kontitusional10) Pluralisme sosial,

ekonomi, dan politik11) Nilai - nilai toleransi,

pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.

Prinsip Umum Demokrasi Indonesia

55

Prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia

adalah demokrasi yang berdasarkan (Sanusi, 1999):

1) Ketuhanan YME2) Hak Asasi Manusia3) Kedaulatan Rakyat4) Kecerdasan Rakyat5) Pemisahan

Kekuasaan Negara

6) Otonomi Daerah7) Supremasi Hukum

(Rule of The Low)8) Peradilan yang bebas9) Kesejahteraan Rakyat10) Kadilan Sosial

Prinsip Demokrasi Indonesia

56

Masyarakat demokratis dapat terwujud jika

masyarakatnya:

1. Berpendidikan.

2. Cerdas.

3. Memiliki tingkat penghidupan layak.

4. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Syarat Masyarakat Demokratis

Ciri Pemerintahan Demokrasi

• Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

• Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

• Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

• Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

• Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara.

• Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyarakat yang mendukung sistem politik yang demokratis. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram terorganisasi secara baik khususnya melalui pendidikan formal.

Pendidikan Demokrasi

• Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1.1. Berikan tanggapan penjelasan yang dimaksud budaya politik dan mengapa Berikan tanggapan penjelasan yang dimaksud budaya politik dan mengapa budaya politik antara suatu negara dengan negara lain memiliki perbedaan !budaya politik antara suatu negara dengan negara lain memiliki perbedaan !

2.2. Tuliskan, apa sajakah unsur-unsur budaya politik yang menonjol dalam sistem Tuliskan, apa sajakah unsur-unsur budaya politik yang menonjol dalam sistem politik di Indonesia !politik di Indonesia !

3.3. Jelaskan, bagaimana pengaruh birokrasi terhadap suatu budaya politik di Jelaskan, bagaimana pengaruh birokrasi terhadap suatu budaya politik di Indonesia !Indonesia !

4.4. Jelaskan 4 (empat) tahapan dalam sosialisai politik yang dilakukan seorang Jelaskan 4 (empat) tahapan dalam sosialisai politik yang dilakukan seorang anak menurut Easton dan Dennis !anak menurut Easton dan Dennis !

5.5. Jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi, Jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi, berikan contoh dari perbedaan tersebut !berikan contoh dari perbedaan tersebut !

6. Jelaskan bentuk-bnetuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara !

7. Uraikan faktor-faktor penghambat bagi terciptanya demokratisasi di Indonesia, teruturama pada masa orde baru !

8. Beri penjelasan dan alasan, bagaimana hubungan antara pelaskanaan pemilu dengan demokrasi di dalam suatu negara !

9. Tuliskan, perbedaan mendasar penerapan demokrasi di era orde baru dan era reformasi !

10. Bandingkan pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 dengan pemilu tahun 2004 !

11. Berikan 3 (tiga) contoh perilaku yang mendukung tegaknya prinsip demokrasi di Indonesia !


STUDI KASUSSTUDI KASUS

Demokrasi Indonesia Dinilai Tanpa Demokrat

Demokrasi sebangun dengan cita-cita ideal yang diinginkan Demokrasi sebangun dengan cita-cita ideal yang diinginkan pendiri bangsa, mulai dari kemanusiaan, perwakilan, pendiri bangsa, mulai dari kemanusiaan, perwakilan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Sayangnya, demokrasi yang kesejahteraan, dan keadilan sosial. Sayangnya, demokrasi yang berjalan di Indonesia saat tanpa demokrat. Dosen Universitas berjalan di Indonesia saat tanpa demokrat. Dosen Universitas Paramadina Jakarta, Yudi Latif, mengatakan hal ini dalam Refleksi Paramadina Jakarta, Yudi Latif, mengatakan hal ini dalam Refleksi Kritis Pengalaman Indonesia Pascakemerdekaan di Kampus Kritis Pengalaman Indonesia Pascakemerdekaan di Kampus Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. Tampil pula Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. Tampil pula sebagai pembicara, anggota DPR Partai Golkar Ade Komarudin, sebagai pembicara, anggota DPR Partai Golkar Ade Komarudin, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Kebangsaan M. Fadjroel Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Kebangsaan M. Fadjroel Rachman, serta peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Rachman, serta peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Abbas Al-Jauhari.Universitas Paramadina Abbas Al-Jauhari.

““Demokrasi kita kehilangan kepemimpinan yang punya otoritas. Demokrasi kita kehilangan kepemimpinan yang punya otoritas. Meski demokrasi tidak menghendaki otoriter, tetapi otoritas harus Meski demokrasi tidak menghendaki otoriter, tetapi otoritas harus ada sehingga ada kepastian hukum. Demokrasi tanpa regulasi ada sehingga ada kepastian hukum. Demokrasi tanpa regulasi yang baik jauh lebih buruk dari kondisi ekonomi yang buruk,” yang baik jauh lebih buruk dari kondisi ekonomi yang buruk,” ujarnya. Dalam konsilidasi demokrasi saat ini, menurut Yudi, ujarnya. Dalam konsilidasi demokrasi saat ini, menurut Yudi, diuntungkan dengan mencairnya kutub ideologis sebagai salah diuntungkan dengan mencairnya kutub ideologis sebagai salah satu warisan Orde Baru. Orang bisa masuk partai yang beda satu warisan Orde Baru. Orang bisa masuk partai yang beda dengan ormasnya di masa lalu.dengan ormasnya di masa lalu.

Sumber : Kompas, 12/1/2007

Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :• Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa

telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !

• Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang munculnya Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang munculnya “demokrasi di Indonesia tanpa demokrat” dalam pelaksanaan “demokrasi di Indonesia tanpa demokrat” dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia !sistem politik di Indonesia !

• Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa budaya Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa budaya demokrasi di Indonesia belum menyentuh pada cita-cita ideal demokrasi di Indonesia belum menyentuh pada cita-cita ideal kesejahteraan, dan keadilan sosial !kesejahteraan, dan keadilan sosial !

• Tentukan langkah-langkah nyata bagaimana agar Tentukan langkah-langkah nyata bagaimana agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia mampu memberikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mampu memberikan otoritas kepada pemimpinan negara dalam mewujudkan otoritas kepada pemimpinan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial !kesejahteraan dan keadilan sosial !

1.1. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna mewujudkan demokrasi yang sebangun dengan cita-cita ideal mewujudkan demokrasi yang sebangun dengan cita-cita ideal di Indonesia, jika anda :di Indonesia, jika anda :a.a. Sebagai ketua organisasi pemuda !Sebagai ketua organisasi pemuda !b.b. Sebagai ketua suatu partai politik !Sebagai ketua suatu partai politik !c.c. Sebagai pejabat kepala pemerintahan (presiden) !Sebagai pejabat kepala pemerintahan (presiden) !

Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang Tentang konsepsi dan rumusan tentang “Masyarakat Madani” (berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan cita-cita ideal negara demokrasi Indonesia !

1. Pahami kembali tentang rumusan “masyarakat madani”, dan buatlah skenario (simulasi atau role play) wujud implementasinya di sekolah dan masyarakat !

2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak atau elektronik) sekitar wujud masyarakat madani (civil society) dalam pemikiran anda !

3. Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk simulasi atau role play di dalam kelas !

INQUIRIINQUIRI

5 Demokrasi Indonesia

Documents