Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan semoga ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1405.pdf · kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan/proyek. Selanjutnya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2015 wajib dilaksanakan

sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindak lanjuti Surat Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003. Dengan acuan

yang dipakai merujuk Rencana Strategis Pemerintah Kota Blitar Tahun 2011-

2015, yang selanjutnya dijabarkan kedalam visi dan misi Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Blitar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada

dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan

kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Seksi di lingkungan

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar berdasarkan program dan

kegiatan tahun anggaran 2015.

Mengingat ada beberapa program dan kegiatan yang belum tercapai,

menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama

2015, oleh karena itu pada tahun 2016 perlu dan harus ditingkatkan kinerjanya

dengan memegang disiplin yang telah disepakati. Meningkatkan koordinasi dan

Sinkronisasi kegiatan dengan SKPD lain, sehingga hasil perumusan

kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan

dalam peningkatan kesejahteran masyarakat di Kota Blitar.



Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan semoga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Pelayanan Terpadu

Daerah Kota Blitar Tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan.

Blitar, 02 Pebruari 2016

KEPALA KP2T KOTA BLITAR

SUHARYONO, SH Pembina

19650925 199003 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu sebagai salah satu SKPD

yang terbentuk Lembaga Teknis didalamnya terdiri atas Kepala , Tata Usaha

dan Seksi-seksi merupakan unsur Pemerintah yang bertugas membantu kepala

daerah dalam melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan secara

operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang bersifat spesifik/

tertentu yaitu pelayanan perijinan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis penyusunan program, pengendalian dan

penerbitan perijinan;

2. fasilitasi perijinan, informasi pajak dan retribusi;

3. penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah;

4. penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu telah menetapkan visi “Unggul dalam Pemberian Kualitas

Pelayanan dan Menjunjung Tinggi Profesionalisme”. Untuk merealisasikan visi

tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam misi Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu yang terdiri atas :

a. Memberikan pelayanan perijinan yang cepat, tepat dan sederhana kepada

masyarakat;



b. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan;

d. Memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat;

e. Meningkatkan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

Penetapan visi dan misi tersebut mempunyai tujuan antara lain untuk :

1. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan mekanisme dan peraturan

yang berlaku;

2. Meningkatkan pelayanan perijinan;

3. Kepercayaan terhadap pelayanan masyarakat;

4. Meningkatkan mutu pelayanan;

5. Meningkatkan kinerja aparatur;

6. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana perijinan;

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Kantor

Pelayanan Terpadu menetapkan 6 ( enam ) misi sasaran sebagai berikut :

1 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pelayanan perijinan;

2. Terwujudnya kelancaran pelayanan sesuai mekanisme yang ada;

3. Terwujudnyapeningkatan kepercayaan kepada masyarakat;

4. Meningkatnya layanan perijinan kepada masyarakat;

5. Melaksanakan profesionalisme dan integritas terhadap layanan perijinan;

6. Meningkatnya kualitas sarana prasarana;



Operasionalisasi dari 6 ( enam ) sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu tersebut, selanjutnya

dijabarkan menjadi 5 ( lima ) program. Program tersebut ditujukan untuk

meningkatkan peran masing-masing Sub.Bagian dan Seksi di lingkungan Kantor

Pelayanan Terpadu Daerah dalam perumusan kebijakan kepala daerah dalam

mewujudkan peningkatan pelayanan prima melalui peningkatan kapasitas

kecamatan dan pelayanan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban

kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu

tahun anggaran 2015 oleh masing-masing Subbag / Seksi dari dana APBD

sebesar Rp. 1.383.484.025,- terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.

755.194.378,- dan belanja tidak langsung Rp. 991.189.300,- Penggunaan

anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan

misi Kantor Pelayanan Terpadu Daerah Kota Blitar, yang dituangkan dalam

5 ( lima ) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan ;

4. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan ;



5. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan.

Secara keseluruhan pelaksanaan program penyelenggaraan

pemerintahan pada Kantor Pelayanan Terpadu Daerah Kota Blitar selama tahun

anggaran 2015 menunjukkan kinerja yang berhasil dengan ditandai oleh

besarnya capaian indikator inputs berkisar antara 92,35


Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Tahun 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang ........................................................................... 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ 3

C. Analisa Perkembangan Strategik .............................................. 12

D. Sistematika Laporan ................................................................... 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………….. 16

A. Visi dan Misi ...…………………………………………………….. 16

B. Perjanjian Kerja ...……………………………………………….. 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................…………………………….. 21

A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 21

1. Membandingkan antara Target dan realisai Kinerja

Tahun ini ..............................................................................

22

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu ..................................

23

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan

tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam Renstra ....................................................

25

4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan

standart nasional ..............................................................

25

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau

peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah

dilakukan ............................................................................

25

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumkber dana .......

7. Analisis program / kegioatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja ............................................................

25

B. Realisasi Anggaran ................................................................ 27


Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Tahun 2012

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 26

Lampiran - lampiran

A. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015

B. Perjanjian Kinerja Tahun Tahun 2015

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015.

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, menempatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat

keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan telah diperbaruhi dengan keputusan Nomor 239/IX/

6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai

kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKI P) setiap akhir tahun anggaran.

Mengingat mulai tahun 2003 Pemerintah Kota Blitar telah

melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja (Performan Budgeting)

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002, maka dalam LAKIP ini akan disampaikan laporan akuntabilitas

kinerja atas kegiatan-kegiatan yang bersifat belanja operasional

pemeliharaan dan belanja modal saja. Karena pada dasarnya LAKIP dibuat

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program

dan kebijakan selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban,

maka Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada

hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam upaya

perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, dalam arti

mengalami peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun

hasil-hasilnya. Karena LAKIP tidak lain merupakan bentuk



2

pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan

sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang

telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pertanggungjawaban

kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan/proyek.

Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi

kinerja dimulai dari evaluasi kinerja proyek, evalausi kinerja program dan

evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKIP ) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015

dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat capaian

pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 ( satu ) tahun sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja organisasi KP2`T. Sebagai media hubungan kerja

organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah,

meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab

( responsibilitas ) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun

amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dengan demikian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Blitar diharapkan dapat dijadikan:

1. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan

dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan;

2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;

3. Daya dorong ( supporting unit ) bagi SKPD lain untuk menyelenggarakan

tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang

organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar kemudian ditindaklanjuti

dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar

sebagai kantor pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan secara operasional

sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perijinan. Untuk

melaksanakan tugas pokok fungsi , Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan

perizinan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang

berlaku.

b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

pelayanan perizinan.

c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang perizinan.

d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan.

e) Penyelenggaraan pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan

masyarakat.

f) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perizinan,

informasi dan pengeduan masyarakat.

g) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga / badan / instansi terkait

bidang pelayanan perizinan.

h) Pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pelayanan perizinan.

i) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan

dan pelaksanaan tugas dinas.



4

j) Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana

prasarana kerja.

k) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja

di lingkungan kantor.

l) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal ( SPM ).

m) Penyusunan dan pelaksanaan standart pelayanan publik ( SPP ) dan

Standart Operasional Prosedur ( SOP ).

n) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan /

atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik

yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

o) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan.

p) Pelaksanaan evaluasi dalam proses pelayanan perizinan agar dapat

memberikan pelayanan yang optimal dan prima serta kepastian

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

q) Pelaksanaan pengelolaan website ( software aplikasi sms gateway )

untuk kemudahan / percepatan pelayanan perizinan/

r) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

pelayanan perizinan secara berkala melalui sub domain website

pemerintah daerah.

s) Pelaksanaan sitem pengendalian intern pemerintah ( SPIP ).

t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di

bidang pelayanan perizinan.

u) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

mempunyai kewenangan :

a. Perumusan, penyusunan dan penetapan kebijakan teknis proses

perizinan ;

b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang sudah dilimpahkan, oleh

Walikota ;

c. Pemrosenan dan penerbitan perizinan ;



5

d. Penyusunan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan ;

e. Perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan ;

f. Penyiapan usulan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan

tertutup ;

g. Penyiapan usulan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan

terbuka dengan persyaratan ;

h. Penyiapan usulan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan

mendapat prioritas tinggi di Kota Blitar ;

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas :

a. Kepala Kantor.

b. Sub. Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Informasi dan Pendaftaran.

d. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan.

e. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA KANTOR.

Kepala Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang undangan dan

kebijakan Walikota.

1. Subag Tata Usaha

a. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor ;

b. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas :

1) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ),

Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT);

2) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA );



6

3) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran ( DPPA );

4) Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja ( PK );

5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan

penyusunan program / kegiatan ketatausahaan;

6) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat

menyurat, kearsipan, humas dan keprotokolan;

7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

kesejahteraan pegawai;

8) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji

pegawai;

9) Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ );

10) Melaksanakan fasilitasi pembelian/ pengadaan atau

pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

11) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi;

12) Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

13) Mengusulkan penataan organisasi, tata laksana, dan produk

hukum lainnya;

14) Mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

15) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standart

Operasional Prosedur ( SOP );

16) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standart

Pelayanan Publik ( SPP );

17) Melaksanakan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP );

18) Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan Keterangan



7

Pertanggungjawaban Walikota ( LKPJ ), dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD );

19) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;

20) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit organisasi terkait

bidang ketatausahaan;

21) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai bidang tugasnya;

2. Seksi Informasi dan Pendaftaran

a. Seksi Informasi dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Informasi dan Pendaftaran yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Kantor;

b. Seksi Informasi dan Pendaftaran melaksanakan tugas :

1) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan operasional informasi dan pendaftaran;

2) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

koordinasi dan pembinaan informasi dan pendaftaran;

3) Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau

kegiatan informasi dan pendaftaran;

4) Menyiapkan data sebagi bahan penyusunan norma, standart,

prosedur dan kriteria informasi dan pendaftaran;

5) Melaksanakan pemberian informasi perizinan dan proses

perizinan;

6) Melaksanakan penerimaan berkas permohonan perizinan;

7) Melaksanakan pelayanan penerimaan, pemeriksaan

persyaratan administrasi perizinan, pendaftaran dan entry

data pemohon;

8) Menerima permohonan izin dan / atau pengembalian

permohonan izin yang tidak sesuai ketentuan peraturan

perundangan;



8

9) Melaksanakan pencatatan dan penyerahan izin;

10) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang

berkaitan dengan informasi dan pendaftaran;

11) Melaksanakan pengumopulan data manual dan elektronik

perizinan;

12) Pelaksanaan pengelolaan dokumen manual dan elektronik

perizinan;

13) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,

menginventarisasi permasalahan serta pelaksanaan

pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan data

perizinan;

14) Melaksanakan sosialisasi dan promosi perizinan;

15) Menyiapkan bahan untuk penyampaian data hasil perizinan

dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala;

16) Penyusunan dan melaksanakan Standart Operasional

Prosedur ( SOP ) dan Standart Pelayanan Publik ( SPP );

17) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP);

18) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta

penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan

bidang tugasnya;

3. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan

a. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Izin yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;

b. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan melaksanakan

tugas :



9


kebijakan operasional Pemrosesan dan Penerbitan Izin;


koordinasi dan pembinaan Pemrosesan dan Penerbitan Izin;


kegiatan Pemrosesan dan Penerbitan Izin;

4) Melaksanakan pemeriksaan dan pencermatan permohonan

sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Melaksanakan proses pengolahan administrasi berkas

permohonan perizinan;

6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka pengendalian tata ruang kota;

7) Melaksanakan penjadwalan dan koordinasi denagan Tim

Teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan peninjauan lokasi

permohonan Izin;

8) Melaksanakan koordinasi dan / atau penelitian lapangan;

9) Mengkoordinasikan penanganan permasalahan yang timbul

dilapangan dengan instansi terkait dan pemohon;

10) Menyusun Berita Acara penelitian lapangan dari hasil

koordinasi Tim Teknis;

11) Melaksanakan pengembalian permohonan izn yang tidak

layak diterbitkan izinnya berdasarkan berita acara dari Tim

Teknis;

12) Melaksanakan penerbitan izin yang layak diterbitkan izinnya

berdasarkan berita acara dari Tim Teknis;

13) Melaksanakan penghitungan dan pengajuan nota pajak dan

retribusi ke SKPD terkait untuk permohonan izin yang telah

layak diterbitkan izinnya;

14) Melaksanakan pencatatan dan mengagendakan semua

kegiatan pemrosesan dan penerbitan izin;

15) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Sitem Informasi

Manajemen Perizinan;



10

16) Melaksanakan proses pengolahan legalisasi dan duplikasi

perizinan;

17) Melaksanakan pendataan hasil kerja kegiatan pemrosesan

dsn penerbitan izin;

18) Menyusun dan melaksanakan Standart Operasional Prosedur

( SOP ) dan Standart Pelayanan Publik ( SPP );


(SPIP);





bidang tugasnya;

4. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan

a. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;

b. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan melaksanakan

tugas :


kebijakan operasional evaluasi dan penanganan pengaduan;


koordinasi dan pembinaan evaluasi dan penanganan

pengaduan;


kegiatan evaluasi dan penanganan pengaduan;

4) Melaksanakan evaluasi terhadap izin yang sudah diterbitkan;

5) Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka

pencabutan izin;

6) Menyiapkan draf keputusan pencabutan izin;



11

7) Melaksanakan pelayanan pengaduan dan keluhan

masyarakat terhadap layanan yang diberikan;

8) Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat;

9) Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan

pengaduan perizinan;

10) Menyusun laporan pengaduan perizinan;

11) Melaksanakan pengkajian peraturan dan produk hokum

perizinan;

12) Menyiapkan bahan rancangan peraturan perizinan;

13) Melaksanakan evaluasi dalam rangka perbaikan proses

pelayanan perizinan;

14) Menyiapkan bahan perbaikan system dan prosedur pelayana

perizinan;

15) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan perizinan;

16) Melaksanakan analisa pengembangan sumber daya

manuasia penyelenggaraan perizinan;

17) Melaksanakan intesifikasi pelayanan perizinan;

18) Melaksanakan pengelolaan website ( software aplikasi sms

gateway ) untuk kemudahan / percepatan pelayanan

perizinan;

19) Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi

lainnya terkait pelayanan perizinan secara berkala melalui sub

domain website pemerintah Kota Blitar;

20) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka peningkatan kualitas dan kuntitas pelayanan perizinan;

21) Melaksanakan pelaporan standart Pelayanan Minimal ( SPM )

bidang perizinan;

22) Menyusun dan melaksanakan Standart Operasional Prosedur

( SOP ) dan Standart Pelayanan Publik ( SPP );


(SPIP);



12





bidang

C. Analisa Perkembangan Strategik

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1). Telah ditetapkannya Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun

2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Blitar

2). Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 tahun 2012 tentang jenis

dan mekanisme perijinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota

Blitar.

3). Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 tahun 2012 tentang

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perijinan

kepada Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Kota

Blitar;

4). Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/315/HK/422.010.2/2006

tentang Pembentukan Tim teknis Perijinan yang dilayani Kantor

Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

5). Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;

6). Terjalinnya sistem koordinasi antar seksi, seksi dengan

pimpinan serta lintas SKPD yang harmonis.

b. Kelemahan

1). Kurangnya pemahaman tugas pokok tim teknis untuk melakukan

monitoring dan pengawasan;



13

2). Belum seluruh data potensi obyek pajak masuk dalam data base

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

3). Kurang memadainya jumlah personil / SDM yang menangani

perizinan

4). Kurangnya dukungan dana operasional untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

yang cukup memadai;

5). Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk kelancaran

pelayanan

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1). Komitmen dan integritas kepemimpinan daerah yang cukup

kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan di Kota Blitar yang

betul-betul berpihak pada masyarakat;

2). Terjalinnya hubungan koordinasi dan harmonisasi antar SKPD,

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

3). Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada

daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis

pusat untuk mengembangkan daerahnya;

4). Terjalinnya ”networking” yang kondusif antara Pemerintah Daerah

dengan DPRD Kota Blitar juga dengan pihak Kepolisian maupun

Pertanahan;

5). Masyarakat Kota Blitar yang semakin ”kritis” untuk mengikuti

perkembangan pembangunan Kota Blitar;

6). Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;

7). Kebijakan pemerintah daerah yang semakin ”memihak

kepentingan” masyarakat.



14

8). Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan

dalam suatu kegiatan melalui tahapan perijinan sebagai

pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar;

9). Adanya teknologi informasi yang dapat memberikan layanan yang

dapat diakses oleh masyarakat pengguna jasa.

b. Ancaman

1). Menjamurnya ”asal LSM ” yang mulai masuk ranah birokratis dari

pada memihak kepentingan masyarakat;

2). Masih adanya kelompok wartawan yang ”asal kritis” kepada

kebijakan daerah;

3. Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Ke Depan Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tidak bisa lepas dari kondisi

saat ini yang berlangsung di Kota Blitar. Dengan kondisi saat ini

tentunya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar harus memiliki

target dan komitmen yang tinggi untuk turut serta memberikan

pelayanan serta kemudahan kepada masyarakat yang akan mengurus

perijinannya serta mengembangkan usahanya dalam upaya mengurangi

angka kemiskinan di Kota Blitar.

Oleh karena itu, tahun ini merupakan tahun terwujudnya

komitmen, program dan kegiatan dilingkungan Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu yang mampu untuk mengaktualisasi program

Pemerintah Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2011-2015.

Diarahkan / fokus pada peningkatan pelayanan ijin, dengan cara

tidak hanya sebatas penyelesaian rutinitas permohonan ijin yang

masuk, tetapi lebih dari itu mengarahkan potensi ijin tersebut dalam

membuka ruang kerja sama dengan SKPD lain.



15

D. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor

Pelayanan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

KataPengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas Pokok dan Fungsi

C. Analisa Perkembangan Stratejik

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Renstra

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

C. Penetapan Kinerja 2015

BAB III : AKUNTANBILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Lampiran - lampiran

A. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

D. Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Kinerja Tahun 2015.

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2015



16

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) disusun sebagai pedoman bagi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara

sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis

situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam

rencana stratejik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program

dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Penyelenggaraan kegiatan pokok perumusan kebijakan kepala

daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis

administrasi kepada seluruh perangkat daerah. sehingga terwujud koordinasi

dan sinkronisasi perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan menuju manajemen pemerintahan modern

pada tahun 2014.

A. Visi dan Misi

1. Visi

Pada hakekatnya membuat visi organisasi merupakan upaya

untuk menggali cita-cita bersama tentang masa depan yang hendak

dicapai sebagai wujud komitmen bersama dari pemilik organisasi itu

sendiri. Oleh karena itu, visi harus menjadi milik bersama yang diyakini

oleh seluruh elemen organisasi yang mampu menjadi akselerasi

kegiatan instansi yang bersangkutan. Dengan kata lain visi merupakan

cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa

agar dapat eksis, antipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan (visioner) yang diinginkan.

Berangkat dari pemikiran dimaksud, Kantor Pelayanan Perizinan



17

Terpadu sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Blitar yang bertugas

menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan

Pemerintah daerah dibidang perijinan menetapkan visi :

“Unggul dalam Pemberian Kualitas Pelayanan dan Menjunjung Tinggi

Profesionalisme”.

1. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan

Misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian Visi dapat terwujud apabila

mempunyai Misi yang jelas sehingga dapat menyeleraskan dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar menetapkan Misinya sebagai

pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang

berkepentingan dan nilai lingkungan strategis serta perubahan

paradigma pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu merumuskan

pernyataan Misi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

b. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan

pelayanan;

d. Memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat;

e. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

f. Meningkatkan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1

s/d 5 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi

organisasi.



18

Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan Misi dan

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program

dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Untuk mencapai

Misi sebagaimana yang diharapkan dalam waktu 1 s/d 5 tahun antara

lain sebagai berikut :

a. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

b. Mewujudkan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur;

c. Mewujudkan keikutsertaan dalam mendorong tumbuhnya kreatifitas,

prakarsa masyarakat dalam pembangunan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat luas;

d. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran

pelaksanaan pelayanan;

e. Mewujudkan pemberian informasi/penyuluhan kepada masyarakat;

f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

g. Mewujudkan tenaga-tenaga yang profesional dan integritas yang

tinggi sebagai pelayan masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut,

maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015 dijabarkan dalam

5 ( lima ) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

5. Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

6. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan.

Untuk kelancaran Program dan kegiatan yang dilakukan dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada, yang dilaksanakan oleh masing-

masing Kasub Bag/Kasi dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan



19

Terpadu selalu berpedoman pada penjabaran program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dengan APBD Kota Blitar tahun 2015 , sebagai

berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan antara lain

melalui kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

8. Penyediaan Makanan dan Minuman;

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dijabarkan

antara lain melalui kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dijabarkan antara lain melalui

kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dijabarkan antara lain melalui kegiatan ;

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja dan keuangan

2. Rekonsiliasi Kas

e. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

dijabarkan antara lain melalui kegiatan ;

1. Fasilitasi keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar

Nasional



20

f. Program Peningkatan Pelayan Perijinan dijabarkan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi Perijinan

2. Survey dan Monitoring Perijinan

3. Pemrosesan Perijinan Daerah

4. Pemanfaataqn Teknologi Informasi di bidang Pelayanan Perijinan

5. Peningkatan Kemampuan Aparat Penyedia Layanan Perijinan

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan Kinerja (PK) merupakan salah satu unsur dari

perencanaan kinerja. PK merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan

yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang

menerima tugas dengan pihak yang memberi tugas. PK menggambarkan

capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja

dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya.

Adapun Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Blitar Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam lampiran LAKIP ini.



21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Kasubbag / Kasi / PPTK beserta staf di

lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar telah

berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan

dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada

tahun 2015 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat

dari pemenuhan indikator kinerja baik makro maupun mikro yang

ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut.

Sampai saat ini keberhasilan program yang dijalankan Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar secara umum lebih banyak

diukur dengan menggunakan indikator out-put, namun secara

bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan agar program-

program yang dilakukan oleh masing-masing bagian tersebut dapat

diukur keberhasilannya dari sisi manfaat (outcomes).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Daerah yang dimaksud merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dari dana APBD Kota Blitar sebesar

Rp. 1.774.569.276,58 yang terdiri atas anggaran untuk belanja langsung

sebesar Rp. 783.379.976,58 dan anggaran untuk belanja tidak langsung

sebesar Rp. 991.189.300,-

A. Capaian kinerja Organisasi

Pada Bab ini akan diuraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi

anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, serta aspek keuangan yang

mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahannya, beserta strategi

pemecahan masalah tersebut.



22

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Target Realisasi NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2015 2015

1.

Terwujudnya peningkatan Kualitas SDM pelayan perijinan

1. Tersedianya tenaga pelayanan yang handal

15 Orang

14 orang

2. Frekwensi peningkatan pelayanan kepada publik

5 Kegiatan. 4 Kegiatan.

2.

Terwujudnya kelancaran pelayanan sesuai mekanisme yang ada

1. Ketersediaan kelengkapan aparatur

1 kegiatan

1 Kegiatan

3.

a. Terwujudnya peningkatan Kepercayaan kepada masyarakat.

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat

2 kegiatan

2 Kegiatan

2. Menurunnya pengaduan masyarakat

3 Pengaduan

2 Pengaduan

b.Pengembangan system pelaporan

1. Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

2. Meningkatnya kinerja

pelayanan

1 kegiatan

1 Kegiatan

4.

Meningkatnya layanan perijinan

1. Koordinasi dan komunikasi meningkat.

25 Kali

21 Kali

2. Meningkatnya hubungan pemohon dengan KPT

4 kegiatan

4 Kegiatan

5. Meningkatkan Profesionalisme dan integritas terhadap layanan perijinan.

1. Meningkatnya aktivitas layanan

2 kegiatan 2 Kegiatan

2. Kebenaran persyaratan dan data dilapang terpenuhi

1 kegiatan

1 Kegiatan

3. Tingkat kesalahan permohonan berkurang

1 kegiatan

1 Kegiatan

6. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1. Peningkatan peralatan

kantor

1 kegiatan

1 Kegiatan

2. Peningkatan pelayanan

kantor

2 kegiatan

2 Kegiatan

3. Kelancaran operasional

pelayanan

4 kegiatan

4 Kegiatan



23

4. Terpeliharanya

kendaraan operasional

1 kegiatan

1 Kegiatan

5. Kelancaran pelayanan

perijinan

7 kegiatan

7 Kegiatan

6. Terpeliharanya Sarana

dan prasaran kantor

2 kegiatan

2 Kegiatan

Pengukuran antara target dan realisasi kinerja kegiatan

merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat

keberhasilan dan atau / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan

tertentu yang dikerjakan oleh masing-masing program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Nilai capaian pengukuran kinerja kegiatan masing-masing

indikator kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu selama tahun anggaran 2015 secara terperinci

bahwa realisasi yang dicapai tahun ini sebesar 90,44 % dari target

yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja

Kegiatan ( PKK ) sebagai bagian tidak terpisahkan dari LAKIP Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015 ini.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Realisasi Realisasi NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2014 2015

1.

Terwujudnya peningkatan Kualitas SDM pelayan perijinan

1. Tersedianya tenaga pelayanan yang handal

13 Orang

14 orang


4 Kegiatan. 4 Kegiatan.

2.

Terwujudnya kelancaran pelayanan sesuai mekanisme yang ada

1. Ketersediaan kelengkapan aparatur

1 kegiatan

1 Kegiatan



24

3.

a. Terwujudnya peningkatan Kepercayaan kepada masyarakat.

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat

3 kegiatan

3 kegiatan


2 Pengaduan

2 Pengaduan

b.Pengembangan system pelaporan


1 kegiatan

1 K 2 a

n

2. Meningkatnya kinerja

pelayanan

1 kegiatan

1 Kegiatan

4.

Meningkatnya layanan perijinan

1. Koordinasi dan komunikasi meningkat.

20 Kali

25 Kali 21 a

li


4 kegiatan

4 Kegiatan

5. Meningkatkan Profesionalisme dan integritas terhadap layanan perijinan.


2 kegiatan

2 Kegiatan


1 kegiatan

1 kegiatan 1 K

an


1 kegiatan

1 Kegiatan

6. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1. Peningkatan peralatan

kantor

1 kegiatan

1 Kegiatan

2. Peningkatan pelayanan

kantor

2 kegiatan

2 Kegiatan

3. Kelancaran operasional

pelayanan

6 kegiatan

4 Kegiatan

4. Terpeliharanya


1 kegiatan

1 Kegiatan

5. Kelancaran pelayanan

perijinan

1 kegiatan

7 Kegiatan

6. Terpeliharanya Sarana

dan prasaran kantor

0 kegiatan

2 Kegiatan



25

Secara umum, Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

sudah cukup baik dan berhasil. Untuk realisasi capaian kinerja tahun

lalu ( tahun 2014 ) sebesar 86,54 % sedangkan tahun 2015 mengalami

kenaikan sebesar 3,90 %, ( 90,44 % ) sehingga ditahun mendatang

diharapkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar harus

berusaha semaksimal mungkin meningkatkan capaian kinerja sesuai

dengan target yang telah ditetapkan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu :

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar telah

menetapkan 6 (enam) Program yang menjadi tanggungjawab

organisasi. Perumusan keberhasilan pencapaian relisasi kinerja tahun

2015 sebesar 90,44 % sedangkan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Pelyanan

Perizinan terpadu Kota Blitar sebesar 90,50 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional :

Secara umum, Realisasi kinerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Blitar tahun 2015 dengan standart nasional telah

menetapkan 3 (tiga) Program yang menjadi tanggungjawab organisasi.

Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator

keberhasilannya Tahun 2015 dapat diwujudkan sebesar 30,44 %.

sedangkan Standart Nasional sebesar 33 %

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Secara umum, analisa penyebab keberhasilan adalah

komitment Kepala Daerah yang telah memberikan pelimpahan sebagian

kewenangan ke pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar

untuk melayani perizinan, dan terjalinnya sistem koordinasi antar SKPD



26

yang harmonis. Sedangkan kegagalan selama ini belum pernah terjadi

namun ada beberapa hal yang mungkin belum memenuhi target sesuai

yang diinginkan.

Memang selama ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Blitar selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan perizinan kepada

masyarakat dan pelaku usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Kota Blitar pada umumnya, sudah beberapa kali Peraturan

Walikota Blitar diubah yang teralhir Perwali No. 20 Tahun 2012 semata

mata hanya untuk mempermudah persyaratan dan meningkatkan mutu

layanan. Walaupun secara tupoksi beban kerja itu sangatlah padat,

namun selama ini dapat dilakukan dengan saling adanya koordinasi

yang baik dengan Kepala, Kasubag, Kasi, beserta staf sehingga

semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dan tidak ada penurunan Kinerja r

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana :

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar telah melakukan

penggunaan anggaran dengan se efektif mungkin dengan manfaat

semaksimalnya.

untuk itu pelaksanaan Program dan kegiatan Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Blitar selalu mengutamakan kemudahan

prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Dengan demikian kondisi yang ada saat ini, sebagai upaya untuk

peningkatan pelayanan perizinan sehingga dapat berjalan lancar sesuai

dengan target yang telah ditetapkannya,

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Yang jelas untuk analisa tersebut, perlu pengkajian lebih dalam

dan cermat, dengan tujuan utama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Blitar tetap mengutamakan Program dan Kegiatan untuk

menunjang keberhasilan serta kemudahan prosedur pelayanan

perizinan kepada masyarakat. Dengan demikian kondisi yang ada saat



27

ini, sebagai upaya peningkatan pelayanan, sehingga dapat berjalan

lancar sesuai target yang telah ditetapkan, untuk itu perlu mempunyai

fasilitas yang dapat diakses langsung oleh masyarakat yaitu fasilitas

layanan informasi dan pengaduan masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kegiatan yang dicapai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

( Renja SKPD ) tahun 2015 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.

991.189.300,00, dan sampai dengan tanggal, 31 Desember 2015 Realisasi

anggaran sebesar Rp. 896.419.693,00 ( 90,44 % ) dengan demikian dapat

dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam

pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang

perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik,

dengan melakukan langkah langkah sebagai berikut :

a. Membuat Perencanaan yang lebih baik;

b. Meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan;

c. Memberdayakan waktu yang ada secara teratur dan terjadwal;

d. Memanfaatkan sarana dan prasarana serta memberdayakan tenaga yang

dimiliki secara maksimal.

e. Menciptakan inovasi baru sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.



28

BAB IV

P E N U T U P

A . K e s i m p u l a n


tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengolaan sumberdaya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LAKIP juga

disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan

sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LAKIP

juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat

digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah di

tetapkan dalam Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Blitar tahun 2015 dapat dikatakan berhasil walaupun masih dijumpai

banyak kendala / hambatan dalam pelaksanaannya .

Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan

lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat kinerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar diantaranya :

a. Perlu penyempurnaan Peraturan Daerah yang menjadi acuan

operasional pelayanan

b. Sumber Daya Manusia yang masih kurang



29

B. Saran

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang

timbul, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

a. Dilakukannya Penyempurnaan SKPD Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu menjadi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( PPTSP ).

b. Adanya penambahan Pegawai atau memaksimalkan sumber daya

yang dimiliki.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam

LAKIP Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar semoga dapat

memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program

dan kegiatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah

Kota Blitar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan

memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita senantiasa

diberikan kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas bersama-

sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi

daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

Kota Blitar.



SUHARYONO, SH

Pembina

NIP. 19650925 199003 1 007

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BLITAR TAHUN 2015

RENCANA STRATEGIS KANTOR PELAYANAN TERPADU DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2011 - 2015

SKPD : KANTOR PELAYANAN TERPADU

Visi : ” UNGGUL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN DAN MENJUNGJUNG TINGGI PROFESIONALISME ”

Misi

:

1. Memberikan pelayanan perijinan yang cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat;

2. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan;

4. Memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat;

5. Meningkatkan profesionalisme dan Integritas yang tinggi.

6. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

LAMPIRAN LAKIP 2011 (A)


TUJUAN

URAIAN

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Misi ke- 1 : Memberikan pelayanan cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat 1. Meningkatkan Mutu

Pelayanan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

1. Terwujudnya

peningkatan Kualitas SDM pelayan perijinan

1. Tersedianya tenaga

pelayanan yang handal


Peningkatan tenaga pelayanan yang berkualitas Pengembangan kapasitas aparat

Program Peningkatan Kualitas SDM Program peningkatan kualitas pelayanan prima.

Misi ke- 2 : Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur

2. Meningkatkan pelayanan

perijinan

1. Terwujudnya kelancaran

pelayanan sesuai mekanisme yang ada

1. Ketersediaan

kelengkapan aparatur

2. Kepercayaan terhadap pelayanan meningkat

Menyiapkan sarana kelengkapan aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Misi ke- 3: Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan

1. Terwujudnya

peningkatan Kepercayaan kepada masyarakat.

2. Pengembangan system

pelaporan

1. Meningkatnya

kepercayaan masyarakat



2. Meningkatnya kinerja pelayanan

Mengoptimalkan dan mengintensifkan / informasi kepada masyarakat. Peningkatan Perencanaan Program dan Kegiatan Layanan Perijinan

Pengintensifikasian Penanganan pengaduan masyarakat Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Kegiatan dan Keuangan


Misi ke- 4 Memberikan informasi / penyuluhan kepada masyarakat

4. Meningkatkan Mutu

Pelayanan

1. Meningkatnya layanan

perijinan

1. Koordinasi dan

komunikasi meningkat.


Meningkatkan mutu pelayanan.

Peningkatan Pelayanan Perijinan

Misi ke- 5: Meningatkan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

5. Meningkatkan kinerja

aparatur

1. Meningkatkan

Profesionalisme dan integritas terhadap layanan perijinan.

1. Meningkatnya

layanan dilapangan




Meningkatkan Mutu Pelayanan Meningkatkan Mutu Pelayanan

Peningkatan Pelayanan Perijinan Peningkatan Pelayanan Perijinan

Misike- 6 : Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

6. Meningkatkan Mutu

Pelayanan Prima

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1. Peningkatan

peralatan kantor

2. Peningkatan pelayanan kantor

3. 3. Kelancaran operasional pelayanan

4. 4. Terpeliharanya


5. Kelancaran pelayanan perijinan

6. Terpeliharanya Sarana dan prasaran kantor

Peningkatan sarana dan prasarana kantor Pemeliharan sarana operasional kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


7. Terpeliharanya

gedung kantor Umur ekonomis gedung meningkat

Blitar, 17 Pebruari 2015 KEPALA KP2T KOTA BLITAR

SUHARYONO, SH Pembina

NIP. 19650925 199003 1 007

NO SASARAN STRATEGIS TARGET

1 2 4

1 Meningkatkan Mutu 1 Tersedianya tenaga pelayanan yang 17 orang

Pelayanan sesuai handal

dengan mekanisme dan 2 Frekwensi peningkatan pelayanan 5 kegiatan

peraturan yang berlaku kepada publik

2 Meningkatkan pelayanan 1 Ketersediaan kelengkapan aparatur 1 kegiatan

perijinan 2 Kepercayaan terhadap pelayanan 3 kegiatan

meningkat

3 Peningkatan kepercayaan 1 Meningkatnya kepercayaan 80%

masyarakat, serta masyarakat

pengembangan sistem 2 Menurunnya pengaduan 3 pengaduan

dan perencanaan 3 Peningkatan pelaksanaan masyarakat 6 kegiatan

program dan kegiatan

4 Meningkatnya kinerja pelayanan 4 kegiatan

4 Meningkatkan Mutu 1 Koordinasi dan komunikasi meningkat. 25 kali

pelayanan 2 Meningkatnya hubungan 3 kali

pemohon dengan KPT

5 Meningkatkan kinerja aparatur 1 Meningkatnya aktivitas layanan 20%2 Kebenaran persyaratan dan 10 jenis ijin

data dilapangan terpenuhi

3 Tingkat kesalahan 5 kegiatan

permohonan berkurang

3 Tingkat kesalahan 5 kegiatan


6 Meningkatkan Mutu 1 Peningkatan peralatan kantor 1 kegiatan

pelayanan prima 2 Peningkatan pelayanan kantor 2 kegiatan

3 Kelancaran operasional pelayanan 6 Kegiatan

4 Terpeliharanya kendaraan operasional 6 Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

TAHUN : 2015

INDIKATOR KINERJA

3

NO SASARAN STRATEGIS TARGET

1 2 4

5 Kelancaran pelayanan perijinan 5 kegiatan

6 Terpeliharanya Sarana dan prasarana 1 kegiatan

kantor

7 Terpeliharanya gedung kantor 1 kegiatan

Umur ekonomis gedung meningkat

NIP. 19650925 199003 1 007

3

INDIKATOR KINERJA



SUHARYONO, SH

Pembina

NO SASARAN STRATEGIS TARGET PROGRAM/ ANGGARAN

KEGIATAN

1 2 4 5 6

1 Meningkatkan Mutu 1 Tersedianya tenaga 17 orang Pemrosesan pelayanan perijinan daerah 11,014,050

Pelayanan sesuai pelayanan yang handal

dengan mekanisme dan

peraturan yang berlaku 2 Frekwensi peningkatan 5 kegiatan Peningkatan Kemampuan aparat penyedia 54,864,350

pelayanan kepada publik pelayanan perijinan

2 Meningkatkan pelayanan 1 Ketersediaan kelengkapan 1 kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0

perijinan aparatur

3 Peningkatan kepercayaan 1 Meningkatnya kepercayaan 80%


pengembangan sistem

dan perencanaan 2 Menurunnya pengaduan 3 pengaduan Publikasi 13,250,000

masyarakat

3 Peningkatan pelaksanaan 1 kegiatan Pemanfaatan teknologi informasi di bidang 42,250,000

program dan kegiatan pelayanan perijinan

4 Meningkatnya kinerja 4 kegiatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 4,153,400

pelayanan ihktisar kinerja realisasi kinerja SKPD

2. Rekonsiliasi Kas 3,611,000

INDIKATOR KINERJA

3

PENETAPAN KINERJA

SKPD : KANTOR PELAYANAN TERPADU

TAHUN : 2015


KEGIATAN

1 2 4 5 6

4 Meningkatkan Mutu 1 Koordinasi dan komunikasi 25 kali Rapat rapat koordinasi dalam dan luar daerah 21,996,500

pelayanan

2 Meningkatnya hubungan 3 kali Sosialisasi produk sport 2,400,000

pemohon dengan KPT

5 Meningkatkan kinerja 1 Meningkatnya aktivitas 20% Survey dan monitoring lapangan pelayanan perijinan 25,410,300

aparatur layanan

2 Kebenaran persyaratan dan 2 jenis ijin Cetak liflet & bener dll 6,000,000


3 Tingkat kesalahan 5 kegiatan Temu pelanggan 12,232,000


6 Meningkatkan Mutu 1 Peningkatan peralatan 1 kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 260,289,000

pelayanan prima kantor

2 Peningkatan pelayanan 2 kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi SDA & listrik 66,000,000

kantor 2. Penyediaan makanan dan minuman 10,500,000

3 Kelancaran operasional 4 Kegiatan 1. Pengadaan Barang Cetakan & penggandaan 115,737,800

pelayanan 2. Penyedian Kompunen listrik 4,140,000

3. Penyedian peralatan rumah tangga 14,579,450

4 Terpeliharanya kendaraan 1 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kend.dinas / opersional 56,577,000

operasinal


3

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

1 2 4 5 6

5 Kelancaran pelayanan 5 kegiatan Pengadaan ATK 36,556,300

perijinan

6 Terpeliharanya Sarana dan 1 kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan 12,691,000

prasaran kantor perlengkapan kantor

7 Terpeliharanya gedung

kantor

1 kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 231,601,500

Umur ekonomis gedung

meningkat

SUHARYONO, SH

Pembina

3

NIP. 19650925 199003 1 007



NO SASARAN STRATEGIS %

1 2

1 Meningkatkan Mutu 1 Tersedianya tenaga 17 orang 13 orang 76.47

Pelayanan sesuai pelayanan yang handal

dengan mekanisme dan

peraturan yang berlaku 2 Frekwensi peningkatan 5 kegiatan 4 kegiatan 80

pelayanan kepada publik

2 Meningkatkan pelayanan 1 Ketersediaan kelengkapan 1 kegiatan 1 kegiatan 100

perijinan aparatur

2 Kepercayaan terhadap 3 kegiatan 3 kegiatan 100

pelayanan meningkat

3 Peningkatan kepercayaan 1 Meningkatnya kepercayaan 80 % 78 % 98


pengembangan sistem

dan perencanaan 2 Menurunnya pengaduan 3 Pengaduan 2 Pengaduan 67

masyarakat

3 Peningkatan pelaksanaan 6 kegiatan 6 kegiatan 100

program dan kegiatan

4 Meningkatnya kinerja 4 kegiatan 4 kegiatan 100

pelayanan

4 Meningkatkan Mutu 1 Koordinasi dan komunikasi 25 kali 23 kali 92

pelayanan meningkat

2 Meningkatnya hubungan 2 kali 2 kali 100

pemohon dengan KPT

5 Meningkatkan kinerja 1 Meningkatnya aktivitas 20 % 18 % 90

aparatur layanan

2 Kebenaran persyaratan dan 10 jenis ijin 9 jenis ijin 90


3 Tingkat kesalahan 6 kegiatan 5 kegiatan 83.33


PENGUKURAN KINERJA

3

TARGET

4 5

SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

TAHUN : 2015

REALISASIINDIKATOR KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS %

1 2

6 Meningkatkan Mutu 1 Peningkatan peralatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100

pelayanan prima

2 Peningkatan pelayanan 2 kegiatan 2 kegiatan 100

kantor

3 Kelancaran operasional 6 kegiatan 5 kegiatan 83.33

pelayanan

4 Terpeliharanya kendaraan 6 kegiatan 6 kegiatan 100

operasional

5 Kelancaran pelayanan 6 kegiatan 5 kegiatan 83

perijinan

6 Terpeliharanya Sarana dan 1 kegiatan 1 kegiatan 100

prasarana kantor

7 Terpeliharanya gedung 1 kegiatan 0 kegiatan 0

kantor , umur ekonomis

gedung meningkat

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 = Rp. 991.189.300,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 = Rp.896.419.693,00

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Pembina

NIP. 19650925 199003 1 007


3 4 5

SUHARYONO, SH


Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan semoga ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1405.pdf · kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan/proyek. Selanjutnya

Documents