Dasar Hukum Privatisasi

Dasar Hukum Privatisasi

1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara (Pasal 74 – 84)

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005

tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Jo Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya

Kementerian

BUMN

Kementerian

BUMN

Maksud dan Tujuan Privatisasi BUMN

2

memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan

menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat

menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global

menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar

(Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)

Strategi Pokok & Metode Privatisasi

3

Strategi Pokok Tentang Privatisasi

Privatisasi diarahkan bukan semata-mata untuk pemenuhan APBN, tetapi lebih diutamakan untuk mendukung pengembang-an perusahaan dengan metode utama melalui penawaran umum di pasar modal, serta untuk lebih mendorong GCG.

METODE PRIVATISASI

Langsung kepada Investor

Kepada Manajemen

dan/atau Karyawan

Melalui Pasar Modal

Saham Baru (Dilusi Saham Pemerintah)

Saham Lama (Divestasi saham Pemerintah)

Kas Perusahaan APBN

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Prinsip Dasar Privatisasi

Sumber: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003

Kementerian

BUMN

Tahapan Privatisasi (UU No.19/2003 (Pasal 81, 82, dan 83) & PP No 33/2005 (Pasal 12))

4

Seleksi BUMN

(dituangkan dalam Program

Tahunan Privatisasi)

Arahan Komite

Privatisasi & Rekomendasi

Menkeu

Sosialisasi Konsultasi

DPR RI

Penerbitan Peraturan

Pemerintah Pelaksanaan

Kementerian

BUMN

5

Arah Kebijakan Privatisasi

Privatisasi diarahkan bukan semata-mata untuk pemenuhan APBN, tapi lebih diutamakan untuk mendukung pengembangan perusahaan dengan metode utama melalui penawaran umum di pasar modal. Di samping juga untuk lebih mendorong penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

Privatisasi melalui pasar modal akan terus dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan kontrol publik, independensi, serta kinerja BUMN, Privatisasi melalui pasar modal akan terus dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan kontrol publik, independensi, serta kinerja BUMN, dengan tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas Pemerintah.

Privatisasi di luar penawaran lewat pasar modal akan dilakukan sangat selektif dan hati-hati, terutama untuk BUMN-BUMN yang memerlukan pendanaan yang tidak dapat diperoleh/dipenuhi dari pasar modal dan/atau pemerintah serta memerlukan peningkatan kompetensi tehnis, manajemen dan pemasaran.

Dalam pelaksanaan privatisasi melalui pasar modal alokasi saham diprioritaskan dengan porsi yang lebih besar kepada investor dalam negeri (lokal).

Di samping membenahi tatanan sistem melalui penerapan Good Corporate Governance & Good Clean Government, Pemerintah juga akan mengkondisikan budaya berinvestasi masyarakat, di antaranya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon investor untuk membangun basis investor lokal dan domestik yang knowledgable.

Kementerian

BUMN

6

Manfaat Privatisasi

Perusahaan

Negara

Masyarakat

• Mempercepat penerapan Good Corporate Governance (GCG)

• Sumber dana baru untuk pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja

perusahaan • Privatisasi melalui Strategic Sale (SS) diharapkan ada pengembangan pasar, alih

teknologi, networking dll

• Memperkuat pasar modal • Sumber APBN (Divestasi) • Perbaikan iklim investasi & pengembangan sektor

riil

•Memperluas kepemilikan (melalui IPO) •Pertumbuhan perusahaan akan menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas jasa & produk •Peningkatan partisipasi kontrol masyarakat

M A N F A A T

Kementerian

BUMN

Perkembangan Jumlah BUMN Go Public

7

Saat ini, terdapat 140 BUMN dan 15 Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas, yang tersebar di hampir seluruh sektor ekonomi.

Sepanjang lima tahun terakhir (2008 s.d. 2012) jumlah BUMN yang go public terus mengalami peningkatan. Jumlah BUMN Tbk. Tahun 2012 belum termasuk tambahan dari PTP 2012 yang saat ini dalam proses mendapatkan persetujuan dari DPR-RI.

Jumlah BUMN

2008 2009 2010 2011 2012

Tbk 14 14 17 18 19*

Persero Non Tbk 114 113 112 109 108

Perum 13 14 14 14 15

Total BUMN 141 141 142 141 142

Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas 21 19 18 18 13

Jumlah anak perusahan BUMN dengan kepemilikan BUMN mayoritas (di atas 50%) mencapai sekitar 173, dimana laporan

keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan BUMN (sebagai induk perusahaan).

Kementerian

BUMN

Kementerian

BUMN 8

Privatisasi Tahun 1991-2001

Tahun BUMN % Yang Dijual Metode Perdana Hasil % Sisa

Saham RI

1991 PT Semen Gresik Tbk 27 (saham baru) 8 (saham negara)

Initial Public Offering

Rp7.000 Rp. 280 milyar Rp. 126 milyar

65

1994 PT Indosat Tbk 10 (saham baru) 25 (saham negara)

Initial Public Offering

Rp7.000 Rp. 2.537 milyar 65

1995 PT Tambang Timah Tbk 25 (saham negara) 10 (saham baru)

Initial Public Offering

Rp2.900 Rp. 511 milyar 65

PT Telkom Tbk 10 (saham baru) 13 (saham negara)

Initial Public Offering

Rp2.050 Rp. 5.058 milyar 80

1996 PT BNI Tbk 25 (saham baru) Initial Public Offering

Rp850 Rp. 920 milyar 75

1997 PT Aneka Tambang Tbk 35 (saham baru) Initial Public Offering

Rp1.400 Rp. 603 milyar 65

1998 PT Semen Gresik Tbk 14 (saham negara) Strategic Sales - Rp. 1.317 milyar 51

1999 PT Telkom Tbk 9,62 (saham negara) Placement - Rp. 3.188 milyar 66,19

2001 PT Kimia Farma Tbk 9,2 (saham baru) Initial Public Offering

Rp200 Rp. 110 milyar 90,8

PT Indofarma Tbk 19,8 (saham baru) Initial Public Offering

Rp250 Rp. 150 milyar 80,2

PT Socfindo 30 (saham negara) Strategic Sales - USD 45,4 juta 10

PT Telkom Tbk 11,9 (saham negara) Placement - Rp. 3.100 milyar 54,29

Kementerian

BUMN 9

Privatisasi Tahun 2002-2004

Tahun BUMN % Yang Dijual Metode Perdana Hasil % Sisa

Saham RI

2002 PT Indosat Tbk 8,06 (shm.Negara) 41,94 (shm.Negara)

Placement Strategic Sales

- Rp. 967 milyar USD 608.4 juta

56,94 14,39

PT Telkom Tbk 3,1 (shm. Negara) Placement - Rp.1.100 milyar 51,19

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

15 (shm. Negara) 1,26 (saham baru)

Initial Public Offering Rp675 Rp.156 milyar 84

PT WNI 41,99 (saham negara) Strategic Sales - Rp.255 milyar 0

2003 PT Bank Mandiri Tbk 20 (saham negara) Initial Public Offering Rp575 Rp.2.547 milyar 80

PT Indocement TP Tbk 16,67 (saham negara) Strategic Sales - Rp.1.157 milyar 0

PT BRI Tbk 30 (saham negara) 15 (saham baru)

Initial Public Offering Rp875 Rp.2.512 milyar 57,57

PT PGN Tbk 20 (saham negara) 19 (saham baru)

Initial Public Offering Rp1.500 Rp.1.235 milyar 60,03

2004 PT Pembangunan Perumahan

49 (saham negara) Employee/ Management Buy Out

- Rp.60 ,49milyar 51

PT Adhi Karya Tbk 24,5 (saham negara) 24,5 (saham baru)

Employee/ Management Buy Out

Initial Public Offering

Rp150 Rp.65 milyar 51

PT Bank Mandiri Tbk 10 (saham negara) Placement - Rp.2.844 milyar 69,96

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

12,5 (saham negara) Secondary Public Offering

- Rp.180 milyar 65,02

Kementerian

BUMN 10

Privatisasi Tahun 2006-2011

Tahun BUMN % Yang Dijual Metode Perdana

(Rp) Hasil

(Rp Miliar) % Sisa

Saham RI

2006 PT PGN, Tbk. 5,31 (saham negara) Placement - 2.088 55,33

2007

PT BNI, Tbk 11,3 (saham negara)

15 (saham baru)

Secondary Public

Offering

-

3.086

3.854

76,36

PT Jasa Marga, Tbk 30 (saham baru) Initial Public Offering 1.700 3.362 70

PT Wijaya Karya, Tbk. 31,7 (saham baru) Initial Public Offering 420 759,58 68,3

2009 PT BTN, Tbk 27,08 (saham baru) Initial Public Offering 800 1.819 72,92

2010

PT Pembangunan Perumahan,

Tbk

21,46 (saham baru) Initial Public Offering 560 566 51

PT Krakatau Steel, Tbk 20 (saham baru) Initial Public Offering 850 2.593 80

PT BNI, Tbk

3,1 (saham negara)

18,1 (right negara &

saham baru)

Divestasi (eks

greenshoe)

Right Issue

-

-

1.355

742

10.460*)

60

PT Kertas Blabak 0,84 (saham negara) Strategic Sales

(existing shareholder)

- 0,49 0

PT Intirub 9,99 (saham negara) Strategic Sales

(existing shareholder)

- 6,3 0

2011

PT Garuda Indonesia, Tbk 26,67 Initial Public Offering 750 3.187 69,14

PT Bank Mandiri, Tbk 10,12 (right negara

& saham baru)

Right Issue - 389,5

11.680*)

60

PT Kertas Basuki Rachmat 0,38 (saham negara) Strategic Sales

(existing shareholder)

- 2,85 0

PT Atmindo 36,65 (saham

negara)

Strategic Sales

(existing shareholder)

- 9,68 0

PT Jakarta International Hotel

Development, Tbk

1,33 (saham negara) Drip Sale (pasar modal) - 19,89 0

*) : Hasil kotor yang belum dikurangkan dengan biaya (gross proceed)