DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

UU No. 12 Tahun 1985 joUU No. 12 Tahun 1994

PP No. 25 Tahun 2002

KMK No. 523/KMK.04/1998

KEP-16/PJ.6/1998

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(PBB)

PAJAK KEBENDAAN ATASBUMI DAN/ATAU BANGUNAN

DIKENAKAN TERHADAPSUBJEK PAJAK

ORANG PRIBADI ATAU BADAN SECARA NYATA:• MEMPUNYAI HAK DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI,

DAN/ATAU • MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS

BANGUNAN

ADALAH

OBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1)

BUMI

ADALAH :PERMUKAAN BUMI YG MELIPUTI TANAH

DANPERAIRAN PEDALAMANSERTA LAUT WILAYAH

INDONESIA, DAN TUBUH BUMI YGADA DIBAWAHNYA

Pasal 1 angka 1

BANGUNAN

ADALAH :KONSTRUKSI TEKNIKYG DITANAM ATAU

DILEKATKAN SECARA TETAP PADA TANAH DAN/ATAU PERAIRAN

Pasal 1 angka 2

BANGUNANBANGUNANBANGUNANBANGUNAN

TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN ADALAH (Penjelasan Pasal 1 angka 2) :Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

Jalan tol;Kolam renang;Pagar mewah;Tempat olah raga;Galangan kapal, dermaga;Taman mewah;Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

OBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1)

FAKTOR YANG MENENTUKAN KLASIFIKASI OBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (2)

BUMI/TANAH- Letak - Peruntukan- Pemanfaatan- Kondisi lingkungan- Dan lain-lain

BANGUNAN- Bahan bangunan- Rekayasa- Letak- Kondisi lingkungan- Dan lain-lain

§ Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

§ Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

§ Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

§ Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

§ Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

ADALAH OBJEK PAJAK YANG :

OBJEK PAJAKYANG TIDAK DIKENAKAN PBB

Pasal 3 ayat (1)

OBJEK PAJAKYANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHANPasal 3 Ayat (2)

PENGENAAN PAJAKNYA DIATURLEBIH LANJUT DENGAN

PERATURAN PEMERINTAH

Memiliki,menguasaibangunan

Mempunyaisuatu hakatas bumi

Memperolehmanfaat

atas bangunan

Memperolehmanfaat

atas bumi

WAJIB

PAJAK

Dikenakankewajibanmembayar

pajak

SUBJEK

PAJAK

SUBJEK PAJAKPasal 4 ayat (1)

ORANG ATAU BADANORANG ATAU BADAN

Pasal 4 ayat (2)

Dirjen Pajak menetapkan Subjek Pajak

Dirjen Pajak menetapkan Subjek Pajak

Objek Pajak yang belum jelas Wajib Pajaknya

Objek Pajak yang belum jelas Wajib Pajaknya

SUBJEK PAJAKPasal 4 ayat (3)

NJOPTKPNJOPTKPNJOPTKPNJOPTKP

Berbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 jutaBerbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 juta

Per Wajib Pajak; Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan; Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek

pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.

Per Wajib Pajak; Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan; Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek

pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.

NILAI JUAL OBJEK PAJAKTIDAK KENA PAJAK

(NJOPTKP)Pasal 3 Ayat (3)

N J O P(Nilai Jual Objek Pajak)

N J O P(Nilai Jual Objek Pajak)

DASAR PENGENAANPasal 6 Ayat (1), (2)

NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya

Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual

Objek Pajak ditentukan melalui :

- perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis;atau

- nilai perolehan baru; atau

- Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli

yang terjadi secara wajar

PENILAIAN OBJEK PBBPENILAIAN OBJEK PBB

PENDEKATAN PENILAIANPENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)

Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

CARA PENILAIANCARA PENILAIAN

Penilaian Massal Penilaian Individual

PENENTUAN NJOP

Pendekatan Data Pasar (Pendekatan Data Pasar (Market Data ApproachMarket Data Approach)) NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis

dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah,

namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.

Pendekatan Biaya (Pendekatan Biaya (Cost ApproachCost Approach)) Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan

terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan phisiknya.

Pendekatan Pendapatan (Pendekatan Pendapatan (Income ApproachIncome Approach)) Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat

dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut

Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan

PENDEKATAN PENILAIAN

Penilaian Massal (Penilaian Massal (Mass AppraissalMass Appraissal)) NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap

Zona Nilai Tanah (ZNT). NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

dikurangi penyusutan phisik. Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan program komputer

(Computer Assisted Valuation / CAV).

Penilaian Individual (Penilaian Individual (Individual AppraissalIndividual Appraissal))Diterapkan untuk Objek tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, antara lain : Jalan tol Pelabuhan laut/sungai/udara Lapangan golf Industri semen/pupuk PLTA, PLTU, PLTG Pertambangan Tempat rekreasi Dan lain-lain sejenisnya Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lap. golf, Objek

rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

CARA PENILAIAN

NILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAK

DASAR PENGHITUNGANPasal 6 ayat (3) dan (4)

SERENDAH-RENDAHNYA 20 % DAN

SETINGGI-TINGGINYA 100 %

PERSENTASE NJKPDITETAPKAN DENGAN

PERATURAN PEMERINTAH

NILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAK

NILAI JUAL OBJEK PAJAK KURANG DARI Rp. 1

MILYAR

NILAI JUAL OBJEK PAJAK KURANG DARI Rp. 1

MILYAR

40% X NJOP40% X NJOP

1. OBJEK PAJAK PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN;

2. OBJEK PAJAK LAINNYA BILA NJOP Rp. 1 MILYAR ATAU LEBIH

1. OBJEK PAJAK PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN;

2. OBJEK PAJAK LAINNYA BILA NJOP Rp. 1 MILYAR ATAU LEBIH

20% X NJOP20% X NJOP

PENETAPAN BESARNYANILAI JUAL KENA PAJAK(PP No. 25 TAHUN 2002)

TARIF TUNGGALTARIF TUNGGALTARIF TUNGGALTARIF TUNGGAL

TARIFPasal 5

0,5 %

NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN) NJOPTKP

0,5%

TARIF

20% x NJOP40% x NJOP0,5%

N J K P

xx

PBB = x

==

CARA MENGHITUNG

TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPATYANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG

Pasal 8 ayat (1), (2), (3)

Tahun Pajak

Adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

Saat yang menentukan pajak terutang

Adalah menurut keadaan Objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Tempat Pajak Terutang :

untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta;

untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/Kota;

yang meliputi letak Objek pajak.

PENDATAANPasal 9 ayat (1), (2), (3)

WAJIB PAJAK MENGISI SPOP

• JELAS

• BENAR

• LENGKAP

• DITANDATANGANI

PENERBITAN KETETAPANPasal 10

SPOP

SPPTSPPT

SKPSKP

tidak disampaikan dalam waktu 30 hari

disampaikan dalam waktu 30 hari

BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ DATA LAIN SPOP TIDAK BENAR

BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ DATA LAIN SPOP TIDAK BENAR

Setelah ditegor secara tertulisSetelah ditegor secara tertulis

TEMPATPEMBAYARAN- Bank, - Kantor Pos , - Tempat lain yg ditunjuk

SPPT

S T P

S K P

6 bulan

1 bulan

1 bulan

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHANPasal 11, 12, 13, dan 14

DASAR PENAGIHAN

MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPAHKAN KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA :- GUBERNUR - BUPATI/WALIKOTA

SEJAK DITERI

MA

SKP

SKPDIKEM-

BALIKANSPOP 30 hr TIDAK

YA

SPPT

JATUH TEMPO

STP JATUHTEMPO

1 blnSegera

stlh.

7 hrTEGORAN SURAT

PAKSA

SURAT PERINTAHMELAKUKAN PE- NYITAAN

Ternyata SPOPtdk benar

(Ketetapankurang)

21 hr

PERMINTAAN JADWALWAKTU & TEMPAT PELELANGAN

Palingcepat10 hr

KLN

+ denda 25% dari pokok pajak

+ denda 25% dari selisih pajak terutang

+ bunga 2%sebulan(maks 24 bulan)

PENDAFTARAN, PENAGIHAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9 dan 10

1 bulan

6 bulan

2 X 24 JAM

Keberatan diajukan atas : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar kekuasaannya.

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.

Atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang.

Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus

Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994.

Pengajuan keberatan atau banding tidak menunda pembayaran pajak.

KEBERATAN DAN BANDING Pasal 15 dan 16

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994 tanggal 19 Maret 1994, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Tingkat II

- SKB DJA-DJP KEP. 56/A/44/1996 KEP. 50/PJ.6/1996

DATI I IDATI I I

64,8 %64,8 %DATI IDATI I

16,2 %16,2 %

PEM. PUSATPEM. PUSAT

10 %10 %BIAYA PEMUNGUTANBIAYA PEMUNGUTAN

9 %9 %

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB

Pasal 18

WAJIBPAJAK

PETUGASPEMUNGUT

BANKPERSEPSI/

KANTOR POS

BANK/OPERASIONAL V

TEMPATPEMBAYARAN

Pelimpahan

10% 9% 16,2% 64,8%

PEM.PUSAT

Propinsi Kab/KotaBIAYAPEMUNGUTAN

ALUR PENERIMAAN PBB

Pembayaran

Pembayaran

Pelimpahan

Pembagian

PENGURANGANPasal 19 dan 20

Menteri KeuanganMenteri Keuangan dalam hal :

- Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab -sebab tertentu lainnya

- Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

Dirjen Pajak atas permintaan WAJIB PAJAK

karena hal-hal tertentu

PAJAKTERUTANG

DENDAADMINISTRASI

KEWAJIBAN PEJABAT YANG DALAMJABATAN/TUGAS PEKERJAANNYA

BERKAITAN LANGSUNG DENGAN Objek PAJAK(Pasal 21 dan 22)

1. MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN MENGENAI SEMUA MUTASI DAN PERUBAHAN OBJEK PAJAK KEPADA DJP;

2. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN ATAS PERMINTAAN DJP

KEWAJIBAN TERSEBUT BERLAKUJUGA BAGI PEJABAT LAIN YANG ADA

HUBUNGANNYA DENGAN OBJEK PAJAK

KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKANDITIADAKAN SEPANJANG MENYANGKUT

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PBB

TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DIKENAKAN SANKSI MENURUT PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UU PBB

Pasal 23

BERLAKU KETENTUAN :

- UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

- PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

TIDAK DIATUR DALAM

UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU- DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG

- PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU- DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG

TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK

TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK

SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR

SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR

KARENA ALPAKARENA ALPA

KETENTUAN PIDANAPasal 24

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

TIDAK MENGEMBALIKAN/ MENYAMPAIKAN

SPOP KEPADA DITJEN PAJAK

SPOP TIDAK BENAR/

TIDAK LENGKAPDAN/ATAU

MELAMPIRKANKETERA

NGAN YANGTIDAK BENAR

MEMPERLIHATKAN

SURAT/DOKU-

MEN PALSU ATAU

DIPALSUKAN

TIDAK MEMPERLIHATK

AN/MEMIN

JAMKANSURAT/

DOKUMEN LAINNYA

TIDAK MENUNJUKKAN/MENYAM

PAIKAN DATA/KETERA

NGAN YANGDIPERLU

KAN

- PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAU- DENDA SETINGGI- TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK

TERUTANG

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

KETENTUAN PIDANAPasal 25 ayat (1)

D E N G A N S E N G A J A

Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan, yang dengan sengaja melakukan tindakan : tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya; tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ancaman pidana dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara/sejak dibayarnya denda.

Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

KETENTUAN PIDANAPasal 25 ayat (2), (3) dan Pasal 26

Objek Pajak yang bersifat khusus adalah sebagai berikut : Jalan tol

Pelabuhan laut/sungai/udara

Lapangan golf

Industri semen/pupuk

PLTA, PLTU, PLTG

Pertambangan

Tempat rekreasi

Dan lain-lain sejenisnya

PENGENAAN PBB TERHADAP OBJEK PAJAK YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL

KMK No. 523/KMK.04/1998

OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS DAPAT DITENTUKAN BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL

KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP. 16/PJ.6/1998

STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNANKEP DJP NO.16/PJ.6/1998

SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan :- koomponen tenaga kerja;- bahan dan alat;mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan

Catatan :Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut :a. Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk

suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun.b. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari

satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun.

Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman dan/atau penggalian jenis sumber daya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan

Areal kebun :

Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan

Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = NJOP tanah + Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan SIT menurut umur tanaman

NJOP = NJOP tanah + Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan SIT menurut umur tanaman

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya


PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERKEBUNAN

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik


Pasal 3

Areal produktif :

Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya


NJOP = 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan



PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR KEHUTANAN




A.Untuk HPH, HPHH, IPK, serta ijin sah lain selain HPHTIPasal 4

Areal hutan :

Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan hutan tanaman industri


NJOP = NJOP tanah + jumlah biaya pembangunan hutan tanaman industri menurut umur tanaman

NJOP = NJOP tanah + jumlah biaya pembangunan hutan tanaman industri menurut umur tanaman



PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR KEHUTANAN




B.Untuk HPHTI Pasal 5

Areal produktif :

Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan


NJOP = 9,5 x Hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = 9,5 x Hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan



PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI




Pasal 6

Areal produktif :



NJOP = 9,5 x Hasil penjualan energi panas bumi/ listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = 9,5 x Hasil penjualan energi panas bumi/ listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan



PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI




Pasal 7

Areal produktif :



NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan



PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI

DAN GALIAN CKMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998



Pasal 8

Areal produktif :



NJOP = Angka kapitalisasi tertentu X hasil bersih galian tambang dalam setahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = Angka kapitalisasi tertentu X hasil bersih galian tambang dalam setahun sebelum tahun pajak berjalan



PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C




Pasal 9

Catatan : NJOP atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku

(Pasal 10)

Areal penangkapan ikan :

Areal pembudidayaan ikan

Areal emplasemen dan areal lainnya


NJOP = 10 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan


PENENTUAN BESARNYA NJOPUSAHA BIDANG PERIKANAN LAUT




Pasal 11





Areal pembudidayaan ikan darat :

Areal emplasemen dan areal lainnya


NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya + Standar biaya investasi tambak menurut jenisnya

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya + Standar biaya investasi tambak menurut jenisnya

PENENTUAN BESARNYA NJOPUSAHA BIDANG PERIKANAN DARATKMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998



Pasal 12



Areal tanah :

Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi

Areal perairan untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)




PENENTUAN BESARNYA NJOPOBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS


NJOP = 10 X (10 % dari hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan)

NJOP = 10 X (10 % dari hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan)

Pasal 13

NJOP = Nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya

NJOP = Nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya



PENENTUAN BESARNYA NJOPOBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS


Pasal 14

Besarnya NJOP atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan dibuatkan laporan penilaian kemudian ditetapkan oleh Kakanwil DJP atas nama Menteri Keuangan

Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti khusus seperti : a. jalan tolb. pelabuhan laut/sungai/udarac. lapangan golfd. industri semen/pupuke. PLTA, PLTU dan PLTGf. pertambangang. tempat rekreasih. dan lain-lain yang sejenis

DASAR HUKUM

Documents