Dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : … 2010-2015.pdf · menyusun Rencana Strategis ... menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka ... DAK ; m. Fasilitasi penyusunan

Renstra 2010 - 2015

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : /DPPKAD - 2012

Tentang : Rencana Strategis Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan strategis SKPD untuk

menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima)

tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan hasil evaluasi Renstra

SKPD periode yang lalu serta merupakan acuan untuk penyusunan Rencana

Kerja (Renja) tahunan DPPKAD

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan tugas dan fungsi pokok

DPPKAD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab

sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Renstra 2010 - 2015


(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik

pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diatur dalam

Peraturan Daerah Kabuapten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang

setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan

instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan

keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja

Perangkat Daerah ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan


3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421 );

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Renstra 2010 - 2015


Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4609);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah bebrapa kali

terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun

2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

310);

Renstra 2010 - 2015


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011

Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015

(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah Tahun 2010-2015 ini dimaksudkan untuk menjamin

kesinambungan program dan kegiatan dalam membantu mewujudkan Visi dan

Misi Kepala Daerah.

Tujuan Renstra DPPKAD 2010-2015 adalah sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan ke dalam program dan

kegiatan serta terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib, taat aturan,

efesien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun

2010 – 2015 terdiri atas :

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta dilengkapi dengan sistematika penulisan.

Renstra 2010 - 2015


Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD memuat tugas, fungsi dan struktur

organisasi DPPKAD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan

SKPD dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

SKPD.

Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi menjelaskan

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

menjelaskan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI

Bab VII

:

:

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan

sasaran RPJMD

Penutup

Renstra 2010 - 2015


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

(DPPKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh

Kota Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Asset terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

c. Kepala Bidang Pendapatan

d. Kepala Bidang Asset

e. Kepala Bidang Anggaran

f. Kepala Bidang Perbendaharaan

g. Kepala Bidang Akuntansi

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintah daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

dengan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan asset daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan asset daerah;

Renstra 2010 - 2015


d. Pembinaan unit pelaksana teknis

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup

bidang tugasnya

Kepala Dinas selaku PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah

d. melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

kepala daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah

j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.

Renstra 2010 - 2015


Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah

tangga Dinas, ketatausahaan, tata laksana, protokol, laporan, hukum dan

organisasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga,

ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas ;

b. Pengelolaan barang dan perlengkapan ;

c. Pengelolaan urusan kepegawaian ;

d. Pengkoordiniran penghimpunan hasil pengukuran indeks kepuasasn

masyarakat atas pelayanan perizinan kepada masyarakat dari masing-

masing dinas yang menyelenggarakan perizinan ;

e. Penyusunan rencana strategis dan program prioritas Pendapatan,

Anggaran, Pebendaharaan dan Aset wilayah Kabupaten ;

f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan

anggaran ;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapakan bahan

kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan

program sesuai dengan ruang lingkup pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan

peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ruang

lingkup tugas pendapatan ;

c. Pengeloaan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah ;

Renstra 2010 - 2015


d. Pendataan, Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

e. Penyampaian SPPT, Pemungutan dan Pelaporan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

f. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

g. Pengelolaan Pendapatan Lain-lain ;

h. Penyusunan Ranperda di Bidang Pendapatan Daerah ;

i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pendapatan daerah ;

j. Pengkoordinasian program dan kegiatan bidang pendapatan dengan unit

pengelola pendapatan yang terkait ;

k. Fasilitasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pungutan Nagari

lainnya;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas menyipakan bahan pedoman dan

kebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan program dan kegiatan yang sesuai

dengan ruang lingkup Biodang Aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala

Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Aset ;

b. Pengkoordinasian program dan kegiatan Bidang aset dengan Instansi

terkait :

c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis

yang berkaitan dengan investasi dan aset daerah;

d. Pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang

berhubungan dengan investasi dan aset daerah;

e. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan barang daerah;

f. Penyelenggaraan panatausahaan dan pelaporan barang daerah;

g. Penyelenggaraan pemanfaatan dan pengamanan barang daerah;

Renstra 2010 - 2015


h. Penyelenggaraan penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang

daerah;

i. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas barang

daerah;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selaku kuasa PPKD, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi :

a. Membantu PPKD dalam melaksanakan kebijakan dan pedoman

pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan


program sesuai dengan ruang lingkup Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Anggaran ;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan progran dan kegiatan Bidang Anggaran

dengan Instansi terkait ;

c. Perencanaan, pengarahan, pengaturan, pembimbingan, pengevaluasian dan

pelaporan program dan kegiatan pada Kepala Dinas serta menganalisa dan

mengembangkan kinerja Bidang Anggaran ;

d. Pembuatan pedoman dan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan

APBD ;

e. Pengkoordiniran penyusunan Standar Harga dan Analisa Standar Belanja ;

f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS APBD

serta perubahan APBD ;

g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan APBD dan perubahan

APBD ;

h. Pembimbingan dan pelaksanaan penyusunan Pedoman Evaluasi dan

Menetapkan Hasil Evaluasi APB Nagari ;

Renstra 2010 - 2015


i. Penyusunan dan pengarahan kebijakan fiskal Pemerintah Nagari ;

j. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Nagari ;

k. Penetapan kebijakan fasilitasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah

Nagari ;

l. Penyusunan usulan program dan kegiatan Kabupaten untuk didanai dari

DAK ;

m. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Nagari dan

monitoring, supervisi, evaluasi retribusi Nagari ;

n. Pelaksanaan evaluasi laporan pelaksanaan pertanggung jawaban

pelaksanaan APB Nagari ;

o. Pemberian saran - saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam

bidang Tugas Anggaran ;

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan


program sesuai ruang lingkup Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang

Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Perbendaharaan.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang

Perbendaharaan.

c. Mengkoordinir penyusunan dan penyiapan data realisasi penerimaan Dana

Bagi Hasil (DBH)

d. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan

Dana Bagi Hasil (DBH)

e. Mengkoordinir pengelolaan data dasar penghitungan alokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

Renstra 2010 - 2015


f. Mengkoordinir pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK)

g. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan penerimaan

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam

bidang tugas perbendaharaan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan


program sesuai ruang lingkup bidang akuntansi..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi yang meliputi :

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang akuntansi

b. Pengkoordinasian program dan kegiatan bidang akuntansi

c. Menyiapkan ketetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur Akuntansi

pengelolaan keuangan daerah

d. Mencatat atau melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis

mengenai Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah ke dalam register

-register atau buku – buku yang diperlukan dengan cara menatausahakan

dan memverifikasi laporan pertanggunagn jawaban seluruh Satuan

Organisasi Perangkat Daerah ( SOPD ) serta pertanggung jawaban

keuangan daerah berpedoman pada akuntansi keuangan Pemerintah

Daerah yang berlaku.

e. Melakukan Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Belanja, Akuntansi selain

Kas, Akuntansi selain kas serta akuntansi hutang dan konsolidator.

f. Pemeriksaan dan pengujian terhadap Surat Pertanggung Jawaban

bendahara pengeluaran.

Renstra 2010 - 2015


g. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta menginventarisasi

dalam rangka pengusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) untuk pertanggung jawaban laporan keuangan daerah

yang dilengkapi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan (CALK).

h. Melakukan pembinaan terhadap bendaharawan pengeluaran seluruh

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

i. Membuat teguran kepada bendaharawan pengeluaran yang lalai dalam

menyampaikan SPJ.

j. Membimbing dan membina staf

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Untuk melaksanakan uraian tugas sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh

Kota Nomor Nomor 84 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi eselon

III dan uraian tugas eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di dukung oleh sumber daya

aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

No Nama Jabatan Eselon Pendidikan

Satus

Jumlah PNS Non

PNS

1. Kepala Dinas II. b S2 1 - 1

2. Sekretaris

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

- Staf

III.a

IV.a

I

S2

S1

S1, SLTA

1

1

6

-

-

1

1

1

7

Kasubag Keuangan

- Staf

Kasubag Program dan

Pelaporan

- Staf

IV.a

S2

S1, SLTA

S2

S1

1

5

1

1

-

2

-

-

1

7

1

1

Renstra 2010 - 2015


3. Kabid Pendapatan

Kasi Pendataan dan

Penetapan

- Staf

Kasi Penagihan,

pengendalian dan evaluasi

- Staf

Kasi Pendapatan Lain-lain

- Staf

III.b

IV.a

IV.a

IV.a

-

S2

S1

S1, SLTA

S1

S1, SLTA

SLTA

S1, SLTA

1

1

4

1

4

1

4

-

-

-

-

-

-

1

1

4

1

4

1

4

4. Kabid Aset

Kasi Inventarisasi dan

Pembukuan

- Staf

Kasi Analisa Kebutuhan

- Staf

Kasi Investasi dan

Pengelolaan Kekayaan

Daerah

- Staf

III.b

IV.a

-

IV.a

-

IV.a

-

S2

S2

SLTA

S1

SLTA

D3

S1, SLTA

1

1

1

1

1

1

2

-

-

1

-

-

-

-

1

1

2

1

1

1

2

5. Kabid Anggaran

Kasi Pengesahan

Dokumen

- Staf

Kasi Penyusunan

- Staf

Kasi Alokasi Anggaran

Nagari

- Staf

III.b

IV.a

IV.a

IV.a

S2

S1

S1

S1

S1, SLTA

S2

S1

1

1

2

1

2

1

2

-

-

-

1

1

-

1

1

2

1

3

1

2

6

Kabid Perbendaharaan

Kasi Penerimaan

- Staf

Kasi Belanja Langsung

- Staf

Kasi Belanja Tidak

Langsung

- Staf

III.b

IV.a

-

IV.a

-

IV.a

-

S2

SLTA

S1, SLTA

S2

S1, SLTA

S1

S1, SLTA

1

1

3

1

2

1

4

-

-

-

-

1

-

2

1

1

3

1

3

1

6

7

Kabid Akuntansi

Kasi Verifikasi

- Staf

Kasi Pembukuan

- Staf

Kasi Pelaporan dan

Pertanggungjawaban

- Staf

III.b

IV.a

-

IV.a

-

IV.a

-

S2

S1

S1

S1

S1, SLTA

SLTA

S1, SLTA

1

1

3

1

2

1

2

-

-

-

-

1

-

0

1

1

3

1

3

1

2

Jumlah 76 10 86

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No Jenis Jumlah Satuan Keterangan

1 Komputer PC SIPKD 42 Unit

2 Printer SIPKD 5 Unit -

Renstra 2010 - 2015



3 Kendaraan

- Roda 4

- Roda 2

7

63

Unit

Unit

4 Meja kerja 26 Unit

5 Meja ½ biro 48 Unit

6 Meja Telepon 1 Unit

7 Meja Komputer 16 Unit Baik = 3

Rusak Ringan = 13

8 Kursi Tamu 5 Set Diruangan pejabat

eselon II dan III

9 Kursi rapat 68 Unit Rusak berat = 35

Rusak Ringan = 5

Baik = 1

10 Kursi Putar 24 Unit Rusak Berat = 19

Rusak Ringan = 5

11 Kursi Biasa 7 unit Rusak berat = 7

12 Kursi Lipat 10 Unit Rusak Berat = 10

13 Lemari Arsip 7 Unit

14 Lemari Kaca 8 Unit

15 Lemari Besi 39 Unit Rusak berat = 4

Rusak ringan = 1

Baik = 34

16 Lemari es 1

17 Komputer PC 20 Unit Rusak riiingan = 4

Rusak Berat = 4

Berat = 12

18 Mesin Perforasi 3 Unit Baik = 2

Rusak Ringan = 1

19 Laptop 4 Unit

20 Filling Kabinet 30 Unit Rusak berat = 11

Rusak ringan = 13

Baik = 6

21 Note Book 18 Unit

22 Printer 76 Unit Mutasi = 20

Rusak Ringan = 14

Rusak Ringan = 1

Rusak Besart = 41

Renstra 2010 - 2015



23 Scanner 2 Unit

24 Brankas 4 Unit

25 Dispenser 5 Unit

26 Mesin Tik 11 Unit Rusak ringan = 5

Baik = 6

27 AC 14 Unit

28 Televisi 3 unit

29 Camera Digital 1 Unit

30 Handycam 1 Unit

31 Stabilizer 14 Unit Baik = 2

Rusak ringan = 12

32 Kipas Angin 12 Unit Baik = 6

Rusak ringan = 6

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan visi Renstra periode sebelumnya yaitu “terwujudnya

pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien” telah berhasil dicapai.

Hal ini dapat dilihat dengan telah terwujudnya sasaran visi dan misi antara lain

telah diterapkannya sistem penganggaran dan akuntansi keuangan daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah terwujudnya partisipasi

masyarakat melalui media penyampaian aspirasi, telah tercapainya

peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah setiap tahunnya,

bertambahnya sumber potensi penerimaan daerah setiap tahunnya, tersedianya

sarana dan prasarana penunjang kerja, telah terinventarisir serta terkelolanya

asset daerah sehingga lebih berdaya guna, dan terlaksananya pengendalian

terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Indikator lainnya yang menggambarkan telah dicapainya visi dan misi

Renstra sebelumnya antara lain adalah :

- Meningkatnya opini terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan BPK

- Penyelesaian APBD dan APBD Perubahan tepat waktu.

Renstra 2010 - 2015


- Tersediannya perangkat hukum yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah.

- Penggunaan SIPKD dalam penatausahaan keuangan daerah

- Meningkatnya kuantitas kepastian hukum asset daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan baik aparatur maupun

pelayanan publik ke depan serta dalam mewujudkan rencana strategis ini

perlu diidentifikasikan tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Oleh

sebab itu dalam penyusunan renstra ini memperhatikan Analia SWOT

(Strenght, Weakness, Opportunities, Threats), kemudian juga memperhatikan

Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal, hal ini dapat

digambarkan sebagai berikut :

a. Kelemahan dan Kekuatan Internal

No Kelemahan

No Kekuatan

Faktor Internal Faktor Internal

1 Kemampuan teknis fungsional 1 Adanya Perda SOPD

2 Standarisasi beban kerja 2 Kualitas SDM Aparatur

3 Sarana dan prasarana yang sudah

tidak memadai

3 Komitmen Karyawan yang

tinggi

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal DPPKAD perlu

dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap

keberhasilan pencapaian pelaksanaan renstra lima tahun kedepan.

b. Peluang dan tantangan eksternal

No Peluang

No Tantangan

Faktor Eksternal Faktor Eksternal

1 Peran DPPKAD yang strategis 1 Globalisasi

2 Kepercayaan pimpinan 2 Perbedaan persepsi dalam

membaca peraturan dengan

pemeriksa fungsional

3 Koordinasi yang baik dengan

provinsi dan pusat

3 Informasi semakin terbuka dan

perubahan peraturan yang

sangat cepat

Renstra 2010 - 2015


c. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu

dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang

mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat

peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan

nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik

internal maupun ekternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan

langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam

kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama yang relevan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

Identifikasi mitra kerja dan stakeholders

No Mitra kerja Internal Ekspektasi yang diharapkan Prioritas

1 Sumber daya manusia

sebagai analis potensi

pendapatan daerah

Peningkatan produktifitas,

kapasitas, disiplin, aksebilitas

dan kesejahteraan

III

2 Tim Analis aturan

penarikan pendapatan

dan pengelolaan

keuangan dan aset daerah

Terlindungi dan teraturnya

pengelolaan keuangan dan

aset daerah

IV

3 Tim analis akuntansi dan

anggaran pendapatan,

belanja serta pembiayaan

Terpenuhinya tata kelola

keuangan daerah yang tidak

menjerat para pengelola

keuangan daerah

V

4 Tim Peneliti RKA, DPA,

SP2D sebagai sistem

yang saling melengkapi

Tidak terjadinya kesalahan

yang mengakibatkan kerugian

keuangan daerah

II

5 Auxiliary staf Terpenuhinya seluruh

kebutuhan penunjang

kegiatan

I

Renstra 2010 - 2015


No Mitra kerja Eksternal Ekspektasi yang diharapkan Prioritas

1 SKPD Tersusunnya dokumen

anggaran pendapatan dan

belanja daerah tepat waktu

I

2 KP Pratama Terealisasikannya semua

penerimaan dari Bagi Hasil

Pajak

III

3 KPN

Lancarnya dana transper dari

pusat, terutama yang

berhubungan dengan dana

perimbangan

IV

4 Kas Daerah

Tersedianya cash flow dan

dana yang diperlukan

dalam belanja daerah

II

5 Kementerian dan

Provinsi

Seluruh penerimaan yang

mengakibatkan

bertambahnya kekayaan

daerah masuk dalam APBD

V

No Stakeholders Ekspektasi yang diharapkan Prioritas

1 DPRD Dukungan politis dalam

melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah

III

2 Pers Terpublikasikannya LKPJ,

LPPD dan LPAMJ yang

transparan dan

bertanggungjawab

II

3 Perguruan tinggi

Tersedianya naskah akademik

dalam penentuan target serta

realisasi APBD

V

4 LSM, LPM, ormas

Partisipatori pemanfaatan

dana pembangunan yang

terarah dan berkesinambungan

IV

5 Masyarakat Dirasakannya manfaat

pembangunan I

d. Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan dan pengaruh pada

Tupoksi DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan

menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan

yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan

keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban

daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD,

Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian

Renstra 2010 - 2015


kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai

kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak

langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana

yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima puluh Kota.

Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal

PLI PLE

No Kekuatan (S) No Peluang (O)

1 Adanya Perda SOPD 1 Peran DPPKAD yang

strategis

2 Kualitas SDM Aparatur 2 Kepercayaan pimpinan

3 Komitmen Karyawan yang

tinggi

3 Koordinasi yang baik

dengan provinsi dan pusat

No Kelemahan (W) No Tantangan (T)

1 Kemampuan teknis fungsional 1 Globalisasi

2 Standarisasi beban kerja 2 Perbedaan persepsi dalam

membaca peraturan dengan


3 Sarana dan prasarana yang

sudah tidak memadai

3 Informasi semakin terbuka

dan perubahan peraturan

yang sangat cepat

e. Rumusan perubahan internal dan eksternal yang diperlukan untuk lebih

efisien dan efektif

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan

melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan

analisis faktor ekternal (KAFE)

Renstra 2010 - 2015


KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

No Lingkungan Bobot Rating Score

(Bobot x Rating) Prioritas

Kekuatan

1 Adanya Perda SOPD 20 4 80 I

2 Kualitas SDM Aparatur 15 4 60 II

3 Komitmen Karyawan

yang tinggi

15 3 45 III

Kelemahan

1 Kemampuan teknis

fungsional

25 4 100 I

2 Standarisasi beban kerja 15 3 45 II

3 Sarana dan prasarana

yang sudah tidak

memadai

10 2 20 III

JUMLAH 100 350

Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya Perda SOPD yang

menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus

diprioritaskan untuk ditangani adalah kemampuan teknis fungsional,

prioritas kedua yang kuat adalah kualitas Sumber Daya Aparatur

sedangkan untuk kelemahannya adalah Standarisasi beban kerja. Prioritas

Kekuatan Ketiga adalah komitmen karyawan yang tinggi sedangkan

Sarana Prasarana yang sudah tidak memadai menjadi kelemahan ketiga

dalam meningkatkan kemampuan pegawai.

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

No Lingkungan Bobot Rating Score

(Bobot x Rating) Prioritas

Peluang

1 Peran DPPKAD yang

strategis

25 3 75 I

2 Kepercayaan pimpinan 20 3 60 II

3 Koordinasi yang baik

dengan provinsi dan

pusat

10 1 10 III

Renstra 2010 - 2015


Tantangan

1 Globalisasi 20 3 60 I

2 Perbedaan persepsi

dalam membaca

peraturan dengan


10 2 20 III

3 Informasi semakin

terbuka dan perubahan

peraturan yang sangat

cepat

15 3 45 II

JUMLAH 100 270

Analisis faktor eksternal Yang menjadi peluang prioritas pertama

adalah Peran DPPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi

tantangannya adalah Globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah

adanya kepercayaan pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua

tantangannya adalah adanya Perbedaan persepsi dalam membaca

peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah

berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas

ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang

sangat cepat.

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-

ASUMSI STRATEGIS KAFI

KAFE

Kekuatan (S)

1. Adanya perda SOPD;

2. Kualitas Sumberdaya

Aparatur;

3. Komitmen Karyawan

yang tinggi.

Kelemahan (W)

1. Kemampuan Teknis

Fungsional;

2. Standarisasi beban kerja;

3. Saran Prasarana yang

sudah tidak memadai.

Peluang (O)

1. Peran DPPKAD yang

Strategis;

2. Kepercayaan Pimpinan

3. Mudah berkoordinasi

dengan Provinsi dan

Pusat.

Strategi (S - O)

1. Peningkatan Kompetensi

DPPKAD;

2. Peningkatan Eksistensi

DPPKAD;

3. Peningkatan Relasi dan

wawasan Aparatur

DPPKAD.

Strategi (W - O)

1. Tingkatkan volume

pendidikan fungsional

di DPPKAD;

2. Meningkatkan bantuan

keuangan Provinsi dan

Pusat.

Tantangan (T)

1. Globalisasi;

2. Perbedaan persepsi

dalam membaca

Peraturan dengan

Pemeriksa;

3. Informasi semakin

terbuka dan perubahan

peraturan yang sangat

cepat.

Strategi (S -T)

1. Meningkatkan Kinerja

Aparatur;

2. Meningkatkan

konsolidasi dan

koordinasi dengan

SKPD terkait;

3. Meningkatkan

jangkauan akses

informasi dan antisipasi

perubahan.

Strategi (W -T)

1. Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

2. Meningkatkan budaya

kerja dan koordinasi

dengan pemeriksa

3. Kerjasama dengan

pihak ketiga

Renstra 2010 - 2015


Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis

SWOT di atas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai

berikut :

MATRIK PENETAPAN URUTAN ASUMSI STRATEGIS PILIHAN

UNTUK MENCAPAI FKK

Asumsi Strategik Keterkaitan Dengan

Urutan

Pilihan

Strategi

Visi Misi Nilai-Nilai (2+3+4)

1 1 2 4 5

S-O

1. Peningkatan

Kompetensi DPPKAD

4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 41 (I)

2. Peningkatan Eksistensi

DPPKAD

3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 38 (IV)

3. Peningkatan Relasi dan

Wawasan Aparatur

DPPKAD

3 3 3 2 3 4 2 4 3 4 2 33 (IX)

S-T

1. Meningkatkan kinerja

Aparatur

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 40(II)

2. Meningkatkan

konsolidasi dan

koordinasi dengan

SKPD terkait

4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 34(VIII)

3. Meningkatkan

Jangkauan Akses

informasi dan

Antisipasi perubahan

4 3 3 3 4 4 1 2 4 4 4 36(VI)

W-O

1. Tingkatkan volume

pendidikan fungsional

di DPPKAD

3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 39(III)

2. Meningkatkan bantuan

keuangan provinsi dan

pusat

4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 35(VII)

W-T

1. Peningkatan kapasitas


4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 40(II)

2. Meningkatkan budaya

kerja dan koordinasi

dengan pemeriksa

4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 37(V)

3. Kerjasama dengan

pihak ketiga

4 4 3 4 3 3 1 3 2 3 2 32(X)

Nilai keterkaitan strategi dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai menggunakan

skala Likert (model skala 1 – 4) yaitu :

4 = Paling terkait

3 = Terkait

2 = Kurang Terkait

1 = Tidak Terkait

Renstra 2010 - 2015


Untuk memberikan focus dan memperkuat rencana yang memperjelas

antara Misi dengan tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan

(critical Faktors success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor

kunci keberhasilan sebagai berikut :

FKK (CPS)

MISI

Cara Formulasi Tujuan

1. Peningkatan kompetensi DPPKAD

2. Peningkatan kinerja dan kapasitas


3. Tingkatkan volume pendidikan

fungsional di DPPKAD

4. Meningkatkan eksistensi DPPKAD

5. Meningkatkan budaya kerja dan

koordinasi dengan pemeriksa

6. Meningkatkan jangkauan akses

informasi dan antisipasi perubahan

7. Meningkatkan bantuan keuangan

provinsi dan pusat

8. Meningkat konsolidasi dan koordinasi

dengan SKPD terkait

9. Peningkatan relasi dan wawasan

aparatur DPPKAD

10. Kerjasama dengan pihak ketiga

1. Meningkatkan sarana dan prasarana

penunjang pengelolaan keuangan

2. Meningkatkan kompetensi SDM

pengelola keuangan daerah

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan daerah

4. Meningkatkan pembinaan dan

pengendalian kepada aparatur

pengelola keuangan daerah

TUJUAN :

1. Meningkatkan sarana teknologi

informasi yang tepat untuk membantu

proses penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan.

2. Meningkatkan prasarana dan sarana

penunjang pengelolaan keuangan

daerah.

3. Meningkatkan kemampuan aparatur

dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan

pendapatan, pengelolaan asset dan

penatausahaan serta

pertanggungjawaban keuangan daerah

5. Meningkatkan kepatuhan aparatur

dalam pengelolaan keuangan daerah

6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dan wajib retribusi

Renstra 2010 - 2015


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN SKPD

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan

pendapatan daerah diantaranya dilakukan dengan Intensifikasi dan

ekstensifikasi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan solusi

yang ditempuh yaitu :

a. Permasalahan, antara lain :

1) Belum terwujudnya secara nyata anggaran berbasis kinerja

2) Masih rendahnya pemahaman aparat pemerintah nagari di bidang

pengelolaan keuangan nagari

3) Belum optomalnya penggalian potensi Pendapatan khususnya PAD

4) Masih rendahnya kesadaran sebagian para wajib pajak dan retribusi

dalam membayar pajak dan retribusi, sehingga akan berpengaruh

terhadap penerimaan PAD.

5) Belum optimalnya investasi daerah karena belum adanya pedoman dan

kebijakan investasi daerah..

6) Belum maksimalnya perhitungan penetapan target pendapatan.

7) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, terutama yang terkait

dengan pemanfaatan dan pengamanan barang daerah

8) Tidak disiplinnya Bendahara SKPD dalam menyampaikan SPJ setiap

bulannya

9) Terhambatnya pembinaan terhadap PPK SKPD karena personilnya

yang sering berganti-ganti

Renstra 2010 - 2015


10) Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah

dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

b. Solusi, antara lain :

1) Mewujudkan pemahaman tentang fungsi APBD sebagai otorisasi,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

2) Melengkapi kebijakan untuk mewujudkan anggaran berbasis kinerja

dan melengkapi regulasi, melakukan bimtek, pembinaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan nagari

3) Melakukan pemetaan potensi pendapatan ke semua wilayah kecamatan

sehingga akan terpantau obyek-obyek pendapatannya dan lebih

mengoptimalkan potensi yang belum tergali.

4) Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada setiap Wajib Pajak

dan Retribusi, khususnya untuk Wajib Pajak dan Retribusi yang baru.

5) Menyusun pedoman dan kebijakan dibidang investasi daerah sehingga

menjamin kepastian hukum dan memberikan dampak positif terhadap

penerimaan daerah..

6) Dilakukan penajaman pendapatan melalui potensi yang riil.

7) Optimalisasi pengelolaan aset melalui peningkatan manajemen aset

terutama yang terkait dengan pemanfaatan dan pengamanan aset.

8) Menerapkan sanksi yang tegas terhadap SKPD yang lambat dalam

penyampaian SPJ

9) Melaksanakan Bintek Pertanggungjawaban Keuangan

10) Melakukan penatausahaan keuangan daerah dengan menggunakan

SIPKD dengan optimal

Renstra 2010 - 2015


3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2010-2015, Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah adalah “Terwujudnya

kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan di Lima Puluh Kota dalam

Nuansa Adat Basandi Syarak’, Syarak Basandi Kitabullah dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia”

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kabupaten Lima Puluh

Kota dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mengerahkan

dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih dalam nuansa Basandi Syarak’, Syarak Basandi Kitabullah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan 2010-2015

adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai HAM,

penegakan hukum yang berkeadilan dengan mengamalkan Pancasila

sebagai ideologi Negara.

3. Mewujudkan Nagari yang berbasis adat dan syara’

4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur lingkungan hidup

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sektor riil

7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society)

8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan

9. Mewujudkan masyarakat yang sehat

Untuk mencapai misi di atas telah ditetapkan prioritas dan sasaran

pembangunan pembangunan sebagai berikut :

Renstra 2010 - 2015


1. Reformasi birokrasi

2. Ketahanan pangan

3. Pengembangan kawasan-kawasan strategis

4. Penanggulangan kemiskinan

5. Pendidikan

6. Kesehatan

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan-permasalahan mendasar yang dirangkum kedalam issu

strategis DPPKAD berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis 5 (lima)

tahun kedepan adalah belum transparan dan akuntabelnya pengelolaan

keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber

pendapatan daerah dan belum optimalnya pengelolaan aset-aset daerah.

Renstra 2010 - 2015


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota “Peningkatan kapasitas pengelolaan

pemerintahan kabupaten dan nagari” maka Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah menetapkan Visi “Terwujudnya Keuangan

Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Makna yang terkandung dalam Visi DPPKAD tersebut diatas adalah sebagai

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka DPPKAD

mempunyai misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan

daerah

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

c. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah

d. Meningkatkan pengelolaan aset daerah

e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi

Keuangan

Daerah

: Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut

Transparan : Merupakan suatu kondisi dimana semua pihak yang

yang terkait dapat melihat dan mengawasi

pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses

perencanaan sampai dengan pertanggungjawabnya.

Akuntabel : Merupakan suatu yang dapat dipertanggung-

jawabkan terhadap tiap tindakan, keputusan dan

kebijakan yang telah dilakukan.

Renstra 2010 - 2015


f. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah

g. Meningkatkan pengendalian kepada aparatur pengelola keuangan

daerah

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam mewujudkan misi tersebut

adalah:

a. Meningkatkan sarana teknologi informasi yang tepat untuk membantu

proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

b. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan keuangan

daerah.

c. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.

d. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, pengelolaan asset dan

penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah

e. Meningkatkan kepatuhan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah

f. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi

Dengan Sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi untuk percepatan proses

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah.

b. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan

keuangan daerah yang memadai.

c. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

d. Terwujudnya pengelolaan asset daerah secara profesional

e. Terwujudnya penganggaraan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan

daerah yang cepat, tepat dan akurat

f. Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan

akuntabel

Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan strategi

sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang sudah

ada

2. Meningkatkan SDM pengelola keuangan pada SKPD, melalui diklat,

bimbingan teknis, workshop maupun training-training khusus lainnya.

3. Menyiapkan database pendapatan daerah, database asset daerah dan

petunjuk teknis pelaksanaan APBD

4. Memberikan reward and punishment.

Dalam rangka mengimplementasikan strategi yang telah disusun

diperlukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana pendukung pengelolaan keuangan daerah yang

berbasis TI.

2. Mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur

pengelola keuangan daerah.

3. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah

4. Memberikan reward and punishment.

Renstra 2010 - 2015


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan

diperlukan serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta

sumber pendanaannya baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi,

APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang syah dalam 5 (lima) tahun

dan tahunan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Permendagri nomor 59 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota

8. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa

Dari 8 program yang direncanakan Program Peningkatan dan

Pengembangan, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah program strategis

DPPKAD dengan sasaran tersedianya teknologi informasi yang tepat untuk

membantu proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Selanjutnya seluruh program ini dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan

sebagaimana tabel berikut.

Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk menunjang pencapaian misi meningkatkan sarana dan prasarana

penunjang pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi

ditentukan dengan indikator persentase penerapan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD) dalam pengelolaan keuangan daerah, persentase

informasi keuangan daerah yang dapat diakses dan tingkat ketersediaan sarana

dan prasarana pengelolaan keuangan daerah

Pencapaian misi meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan

daerah ditandai dengan tingkat kinerja aparatur. Meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan daerah ditentukan dengan indikator persentase tingkat

ketersedian data pendapatan daerah, Rasio PAD terhadap pendapatan daerah,

persentase tingkat akurasi hasil asset pemda, persentase pengelolaan keuangan

daerah keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kepada aparatur pengelola

keuangan di nilai dengan indikator tingkat kepatuhan laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku

dan Opini pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berikut Tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD

Renstra 2010 - 2015


Renstra 2010 - 2015


BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun,

Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dilingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kami sadari uraian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu

sumbang saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi

perbaikan dimasa yang akan datang

Pada hakikatnya, suatu rencana hanya akan berhasil dengan baik apabila

dalam pelaksanaannya mendapat dukungan maksimal dari seluruh komponen

yang ada, tidak hanya dari sisi pelaksana, tapi yang terpenting adalah kesadaran

dan partisipasi seluruh stake holder dan masyarakat secara luas.

Akhir kata, hanya keridoan Allah SWT semata yang kita harapkan demi

tercapainya tujuan renstra ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat,

karunia serta bimbingannya kepada kita semua. Amiin

Sarilamak, 2012

KEPALA DINAS PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

H. YENDRI TOMAS, SE, MM

NIP. 19610502 198510 1 002

Dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : … 2010-2015.pdf · menyusun Rencana Strategis ... menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka ... DAK ; m. Fasilitasi penyusunan

Documents