DAFTARINVENTARISASIMASALAH(DIM) RANCANGAN UNDANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180322-013757-4709.pdf · NO DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

TERBATAS

DAFTARINVENTARISASIMASALAH(DIM)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

1

1.

2.

3.

4.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR •••••• TAHUN ••••••••••

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

VERSI PEMERINTAH

DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN USUL PERUBAHAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

SETELAH PERUBAHAN

2 3 4

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK - Tetap INDONESIA NOMOR. .... TAHUN .... TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PET ANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - Tetap PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: - Tetap a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan ban gsa serta mewujudkan keadilan so sial bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Ditambah frasa b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi "khususnya petani". adil dan makmur serta untuk hak dan kebutuhan dasar warga negara, memenuhi hak dan kebutuhan dasar negara menyelenggarakan perlindungan warga negara, negara dan pemberdayaan masyarakat secara menyelenggarakan perlindungan dan terencana, terarah, dan berkelanjutan; pemberdayaan masyarakat, khususnya

petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

KETERANGAN

5

Karen a perlu diperjelas masyarakat mana yang perlu dilindungi dan diberdayakan yaitu masyarakat petani.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

5.

6.

7.

8.

c.

d.

e.

DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

USUL PERUBAHAN

Perubahan urutan penulisan sesuai pengelompokan permasalahan; Perubahan frasa "serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil" diganti menjadi "serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani"; Setelah ditambah "sehingga".

koma kata

Kata "masih" dihapus

Mengganti kata "pada" menjadi kata "dalam"

VERSI PEMERINTAH

c.

d.

e.

SETELAH PERUBAHAN

bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada · petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Tetap

KETERANGAN

• Agar rumusan menjadi lebih solid.

• Pasar yang tidak sempurna dan tidak adil se bagai akibat dari pasar komoditas pertanian yang umumnya bersifat monopolistik atau monopsonistik.

Peraturan perundangundangan itu pilihannya berlaku atau tidak berlaku.

Mengikuti kententuan penulisan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

9.

10.


USUL PERUBAHAN

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dihapus tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

VERSI PEMERINTAH

SETELAHPERUBAHAN

Tetap

KETERANGAN

• Sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan butir 33.

• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tidak mengamanatkan untuk mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani dalam Undang-Undang sendiri.

11. MEMUTUSKAN: Tetap

12.

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BABI KETENTUAN UMUM

Tetap

13. Pasal 1 Pasal 1 Kelaziman Undang-Undang Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan Kata "dimaksudkan" Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Nomor 12 Tahun 2011 dengan: diubah menjadi dengan: tentang Pembentukan

"dimaksud" Peraturan Perundangundangan.

3

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

14. 1.

15. 2.

16. 3.

VERSI PEMERINTAH


Petani adalah warga negara Indonesia • perseorangan danfatau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ a tau petemakan.

•

•

USUL PERUBAHAN

Frasa "bidang 1. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, danfatau petemakan" diubah menjadi "bidang pertanian". Kata "tani" setelah usaha dihapus. Urutannya dipindah menjadi No.3.

Perlindungan Petani adalah segala upaya Urutannya dipindah 2. untuk membantu petani menghadapi menjadi nomor 1. permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya • untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, penumbuhan dan penguatan • kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Urutannya 3. dipindah menjadi No.2. Kata "arah" dan kata "kemampuan" dihapus.

KETERANGAN SETELAHPERUBAHAN

Perlindungan Petani adalah segala Terminologi pertanian sudah upaya untuk membantu petani diuraikan dalam DIM No. 17. menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan laban, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir petani yang lebih maju, peningkatan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penempatan urutan dalam definisi Pasal 1 disesuaikan dengan kata atau frasa yang pertama kali dijumpai dalam Pasal berikutnya.

Petani adalah warga negara Indonesia Untuk menghindari perseorangan dan/ a tau beserta redundant keluarganya yang melakukan usaha di bidang pertanian

4

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

17. 4. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, danjatau petemakan.

18. 5. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang • pertanian, mulai dari produksijbudidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, danjatau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.

19. 6. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

20. 7. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

21. 8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

•

•

VERSI PEMERINTAH

USUL PERUBAHAN

Ditambah "sumberdaya

frasa 4. alam

hayati", dan "untuk menghasilkan komoditas pertanian".

Frasa "untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat" dihapus. Frasa "sarana produksi" ditempatkan pertama kali. Ditambah kata "pengolahan".

5.

KETERANGAN SETELAH PERUBAHAN

Pertanian adalah kegiatan mengelola Pengertian sumberdaya alam sumberdaya alam hayati dengan hayati lebih luas dari bantuan teknologi, modal, tenaga pengertian lahan. kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau petemakan dalam suatu agroekosistem.

Usaha Tani adalah kegiatan dalam • Urutan proses usaha tani. bidang pertanian, mulai dari sarana • Definisi tidak perlu produksi, produksi/budidaya, menjelaskan tujuan. penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/ a tau jasa penunjang.

Tetap

Tetap

Tetap

5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VERSI PEMERINTAH

NO DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN USUL PERUBAHAN KETERANGAN

PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR SETELAH PERUBAHAN

22. 9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang - Tetap ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan mempetjuangkan kepentingan petani.

23. 10. Kelompok Tani adalah lembaga yang - Tetap ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna mempetjuangkan kepentingan anggotanya.

24. 11. Gabungan Kelompok Tani, yang - Tetap selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani gun a mempetjuangkan kepentingan anggotanya.

25. 12. Asosiasi adalah kumpulan dari petani, - Tetap kelompok tani, dan/ a tau Gapoktan.

26. 13. Dewan Komoditas Pertanian Nasional - Tetap adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk mempetjuangkan kepentingan petani.

27. 14. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah - Tetap lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, gun a meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

28. 15. Badan Usaha Milik Petani adalah badan Ditambah frasa 15. Badan Usaha Milik Petani adalah badan Koperasi dan perseroan usaha berbentuk koperasi a tau bad an "perseroan terbatas". usaha berbentuk koperasi, perseroan terbatas merupakan bad an usaha lainnya yang dimiliki oleh petani. terbatas, atau badan usaha 1ainnya yang hukum.

dimiliki oleh petani.

6



USUL PERUBAHAN KETERANGAN

SETELAH PERUBAHAN

29. 16. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang dihapus menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit danjatau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.

30. 17. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan Mengapus usaha yang melakukan kegiatan "petani" pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.

31. 18. Asuransi Pertanian adalah peijanjian Perubahan antara dua pihak atau lebih, dengan mana redaksional. pihak penanggung mengikatkan diri pada peijanjian dengan petani, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada petani sesuai risiko yang dipertanggungkan.

32. 19. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut -Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. 20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Substansi Bank Bagi Petani pada pasal-pasal berikutnya diusulkan untuk tidak diatur.

kata 17. Lembaga pembiayaan adalah badan Lembaga pembiayaan bagi usaha yang melakukan kegiatan petani dalam RUU ini pembiayaan dalam bentuk penyediaan memanfaatkan lembaga dana atau barang modal untuk pembiayaan yang sudah ada. memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.

18. Asuransi Pertanian adalah peijanjian Untuk mempeijelas makna antara petani dengan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggan risiko usahatani.

Tetap

Tetap

7




34. 21. Menteri adalah menteri yang - Tetap menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

35. BABU - Tetap ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

36. Pasal2 Pasal2 Perlindungan dan pemberdayaan petani - Tetap berdasarkan asas:

37. a. kemandirian; - Tetap

38. b. kedaulatan; - Tetap

39. c. kebermanfaatan; - Tetap

40. d. kebersamaan; - Tetap

41. e. keterpaduan; - Tetap

42. f. keterbukaan; - Tetap

43. g. efisiensi berkeadilan; dan - Tetap

44. h. berkelanjutan. - Tetap

45. Pasal3 -Perlindungan dan pemberdayaan petani Tetap bertujuan untuk:

46. a. meningkatkan kemandirian dan - Tetap kedaulatan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;

47. b. melindungi petani dari kegagalan panen Kata "harga" diganti b. melindungi petani dari kegagalan Risiko usaha tani lebih luas dan risiko harga; frasa "usaha tani". panen dan risiko usaha tani; dari pada risiko harga.

48. c. menyediakan prasarana dan saran a - Tetap pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;

8

••••••••••••••••••••••••••••••••••• VERSI PEMERINTAH


PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR SETELAHPERUBAHAN

49. d. menumbuhkembangkan kelembagaan Perubahan tata d. memberikan kepastian usaha tani. Pengelompokkan didahului pembiayaan pertanian yang melayani urutan dari huruf d dengan yang berlaku untuk kepentingan usaha tani; ke huruff. kedua-duanya, perlindungan

dan pemberdayaan.

50. e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas - Tetap petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modem, bemilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan

51. f. memberikan kepastian hukum bagi • Perubahan tata f. menumbuhkembangkan kelembagaan Kepastian hukum bukan terselenggaranya usaha tani. urutan dari huruf pembiayaan pertanian yang melayani tujuan tetapi asas, oleh

d. kepentingan usaha tani. karena itu kepastian hukum

• Kata "hukum" diganti menjadi kepastian menjadi "usaha usaha. tani".

• Frasa "bagi terselenggaranya" dihapus.

52. Pasa14 Pasa14

Lingkup pengaturan perlindungan dan - Tetap pemberdayaan petani meliputi:

53. a. perencanaan; - Tetap

54. b. perlindungan petani; - Tetap

55. c. pemberdayaan petani; - Tetap

56. d. pembiayaan; - Tetap

57. e. pengawasan; dan - Tetap

58. f. peran serta masyarakat. - Tetap

9




59. BAB III - Tetap PERENCANAAN

60. PasalS - PasalS (1) Perencanaan perlindungan dan Tetap

pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

61. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Kata (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud Sebagai norma berdasarkan ayat (1) harus memperhatikan: "memperhatikan" pada ayat (1) harus berdasarkan: lebih kuat dari pada sekedar

menjadi memperhatikan. "berdasarkan".

62. a. daya dukung sumber daya alam dan - Tetap lingkungan;

63. b. kebutuhan sarana dan prasarana; Perubahan tempat b. kebutuhan prasarana dan sarana; konsistensi dengan DIM no. frasa "sarana dan 48 prasarana" menjadi "prasarana dan sarana".

64. c. kebutuhan teknis, ekonomis, - Tetap kelembagaan, dan budaya setempat;

65. d. perkembangan ilmu pengetahuan dan - Tetap teknologi;

66. e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan - Tetap

67. f. jumlah petani. - Tetap

68. Ditambah frasa g. rencana tata ruang wilayah. Subtansi ini diperlukan agar "rencana tata ruang tidak terlepas dari wilayah". pembangunan wilayah.

10



PEMBERDAYAAN PETANIINISIATIF DPR SETELAHPERUBAHAN

69. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Kata "yang" dihapus. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud Kata yang tidak bermakna. ayat (1) merupakan bagian yang integral pad a ayat (1) merupakan bagian dari: integral dari:

70. a. rencana pembangunan nasional; - Tetap

71. b. rencana pembangunan daerah; - Tetap

72. c. rencana pembangunan pertanian; - Tetap

73. d. rencana anggaran pendapatan dan - Tetap

belanja negara; dan

74. e. rencana anggaran pendapatan dan - Tetap

belanja daerah.

75. Pasa16 • Frasa "paling Pasa16 Karen a paling sedikit

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam sedikit" diganti Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam berkonotasi jumlah

Pasal 5 ayat ( 1) paling sedikit memuat strategi menjadi "paling Pasal 5 ayat (1) paling kurang memuat sedangkan paling kurang

dan kebijakan. kurang". kebijakan dan strategi. menyangkut pada subtansi.

• Penulisan "kebijakan" lebih dulu dari "strategi".

76. Pasal 7 • Menjadi Pasal 8. Pasa18 Sesuai Undang-Undang (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan • Frasa "dengan (1) Strategi perlindungan dan Nomor 25 Tahun 2004

petani sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan" pemberdayaan petani sebagaimana tentang Sistem Perencanaan Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan diganti dengan kata dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pembangunan. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya "berdasarkan". oleh Pemerintah dan Pemerintah Sebagai norma hukum Kata dengan memperhatikan kebijakan Daerah sesuai kewenangannya memperhatikan kurang kuat perlindungan dan pemberdayaan petani. berdasarkan kebijakan perlindungan dibandingkan dengan frasa

dan pemberdayaan petani. berdasarkan.

77. (2) Strategi perlindungan petani dilakukan - Tetap melalui:

78. a. prasarana dan saran a produksi - Tetap pertanian;

II

.................................... VERSI PEMERINTAH


PEMBERDAYAAN PETANIINISIATIF DPR SETELAH PERUBAHAN

79. b. kepastian usaha; - Tetap

80. c. harga komoditas pertanian; - Tetap

81. d. Asuransi Pertanian; Huruf d menjadi d. penghapusan praktik ekonomi biaya Asuransi pertanian hurufg. tinggi; merupakan urutan paling

akhir perlindungan.

82. e. penghapusan praktik ekonomi biaya Huruf e menjadi e. ganti rugi akibat gagal panen. Ganti rugi akibat gagal tinggi; dan hurufd. pan en merupakan bentuk

perlindungan terhadap petani.

83. f. pembangunan sistem peringatan dini - Tetap dan penanganan dampak perubahan iklim.

84. Ditambah frasa "ganti g. asuransi pertanian. Pengaturan tata urutan rugi akibat gagal berdasarkan urgensi panen" menjadi huruf perlindungan. e.

85. (3) Strategi pemberdayaan petani dilakukan - Tetap melalui:

86. a. pendidikan dan pelatihan; - Tetap

87. b. penyuluhan dan pendampingan; - Tetap

88. c. pengembangan sistem dan saran a - Tetap

pemasaran hasil pertanian;

89. d. pengutamaan hasil pertanian dalam - Tetap

negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;

90. e. konsolidasi danjaminan luasan lahan - Tetap '

pertanian;

12

.................................... VERSI PEMERINTAH



91. f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan - Tetap permodalan;

92. g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, - Tetap teknologi, dan informasi; dan

93. h. penguatan kelembagaan petani. - Tetap

94. Pasal8 Menjadi Pasal 7 Pasa17 (1) Kebijakan perlindungan dan Tetap

pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.

95. (2) Dalam menetapkan kebijakan - Tetap perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

96. a. perlindungan dan pemberdayaan Frasa "oleh a. perlindungan dan pemberdayaan Frasa yang dilakukan oleh petani dilaksanakan selaras dengan kementerianjlembaga petani dilaksanakan selaras dengan kementerian/lembaga non program pemberdayaan masyarakat non kementerian program pemberdayaan kementerian terkait lainnya yang dilakukan oleh terkait lainnya" masyarakat; dan berkonotasi undang-undang kementerianflembaga non kementerian dihapus. ini milik kementerian terkait lainnya; dan pertanian oleh karena itu

frasa selanjutnya dimasukkan dalam penjelasan butir ini.

97. b. perlindungan dan pemberdayaan petani Tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat danfatau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13




98. Pasal9 Pasal9 • Ketentuan ini bersifat (1) Perencanaan perlindungan dan Kata "fatau" dihapus. (1) Perencanaan perlindungan dan akumulatif bukan

pemberdayaan petani disusun oleh pemberdayaan petani disusun oleh altematif Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Daerah pemerintah dan Pemerintah Daerah • Frasa melibatkan petani dengan melibatkan petani. dengan melibatkan petani. perlu mendapat

penjelasan.

99. (2) Perencanaan perlindungan dan Kata "a tau" diganti (2) Perencanaan perlindungan dan Frasa dan dimaksudkan pemberdayaan petani sebagaimana dengan kata "dan". pemberdayaan petani sebagaimana sebagai ketentuan yang dimaksud pada ayat ( 1) disusun di tingkat dimaksud pad a ayat (1) disusun di bersifat akumulatif. nasional, provinsi, atau kabupatenfkota. tingkat nasional, provinsi, dan

kabupatenfkota.

100. (3) Perencanaan perlindungan dan Kata "atau" diganti (3) Perencanaan perlindungan dan Frasa dan dimaksudkan pemberdayaan petani ditetapkan oleh dengan kata "dan". pemberdayaan petani ditetapkan oleh sebagai ketentuan yang Pemerintah, Pemerintah Provinsi, a tau Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan bersifat akumulatif. Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan rencana perlindungan dan petani baik jangka pendek, jangka pemberdayaan petani baik jangka menengah, maupun jangka panjang. pendek, jangka menengah, maupun

jangka panjang.

101. Pasal10 - Pasa110 Rencana perlindungan dan pemberdayaan Tetap petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

102. a. rencana perlindungan dan pemberdayaan - Tetap petani nasional;

103. b. rencana perlindungan dan pemberdayaan - Tetap petani provinsi; dan

104. c. rencana perlindungan dan pemberdayaan - Tetap petani kabupatenfkota.

14

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


105. Pasal 11 (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan

petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani provinsi.

106. (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kabupatenfkota.

107. (3) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani kabupatenfkota menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani setempat.

108.

109.

110.

BABIV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal12

USUL PERUBAHAN

• Ditambah "nasional, dan bagi usaha".

frasa provinsi

pelaku

• Frasa "menyusun perencanaan", dan "setempat" dihapus.

• Ditambah frasa "dan melaksanakan kegiatan".

(1) Perlindungan petani dilakukan melalui Kata "penentuan"

111. (2)

penentuan strategi sebagaimana dimaksud dihapus. dalam Pasal 7 ayat (2).

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada:

Perubahan rumusan disesuaikan dengan perubahan urutan Pasal 7 dan Pasal8.

VERSI PEMERINTAH

SETELAHPERUBAHAN

Pasal11

Tetap

Tetap

(3) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Tetap

Tetap

Pasa112 (1) Perlindungan petani dilakukan melalui

strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

KETERANGAN

Pedoman tingkat nasional, provinsi, kabupatenfkota sebagai acuan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan karena otonomi berhenti pada tingkat kabupaten/ kota.

Frasa penentuan lazim digunakan norma hukum.

kurang dalam

(2) Strategi perlindungan petani Konsistensi pergeseran Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 7 dan Pasa18. ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:

15




112. a. petani yang tidak mempunyai lahan Frasa "yang tidak a. petani penggarap paling banyak 2 Petani penggarap biasanya yang mata pencaharian pokoknya mempunyai lahan hektar; tidak memiliki lahan dan adalah melakukan usaha tani; yang mata mengusahakan lahan paling

pencaharian banyak 2 hektar. pokoknya adalah melakukan usaha tani" diubah menjadi "penggarap paling ban yak 2 hektar".

113. b. petani yang mempunyai lahan dan - Tetap melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada luas lahan paling banyak 2 (dua) hektar; dan/ a tau

114. c. petani hortikultura, peke bun, a tau Frasa "yang tidak c. petani hortikultura, peke bun, a tau Menteri mengatur skala petemak yang tidak memerlukan izin memerlukan

.. petemak skala usaha kecil yang ekonomi yang tidak tzm

usaha. usaha" diganti dengan ditetapkan oleh Menteri. memerlukan ijin usaha. frasa "skala usaha kecil yang ditetapkan oleh Menteri".

115. (3) Perlindungan petani sebagaimana Disesuaikan dengan (3) Perlindungan petani sebagaimana Konsistensi pergeseran Pasal dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e perubahan urutan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf 7 dan Pasal 8. dan huruf f diberikan kepada Petani. Pasal 7 dan Pasal 8 d dan huruf f diberikan kepada Petani.

116. Pasal13 - Pasal13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap bertanggung jawab atas perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya.

117. Pasal14 - Pasal14 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap

melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.

16

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


118. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

119. Pasa115 (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan

produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

USUL PERUBAHAN

• Rumusan tetap, penunjukan Pasal diubah sesuai usulan pergeseran Pasal 7 dan Pasal 8.

• Kata "yang" dihapus.

120. (2) Kewajiban mengutamakan produksi Kata "Kewajiban"

121. (3)

122.

123.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus. dilakukan melalui pengaturan pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri sesuai dengan musim panen danfatau kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

Dalam hal memasukan komoditas pertanian dari luar negeri, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Perubahan rumusan.

VERSI PEMERINTAH

SETELAH PERUBAHAN

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal15

Tetap

KETERANGAN

Penunjukan disesuaikan.

pasal

(2) Pengutamaan produksi dalam negeri Bukan kewajiban tetapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengutamaan sekaligus dilakukan melalui pengaturan menyederhanakan pemasukan komoditas pertanian dari redaksional. luar negeri sesuai dengan musim panen dan/ a tau kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

(3) Pe1aku usaha yang akan memasukan komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi teknis dari Menteri.

Tetap

Tetap

Pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri harus mendapat rekomendasi teknis dari Menteri Pertanian, untuk mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tanaman dan penyakit hewan yang berbahaya.

17




124. Pasall6 Pasal16 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kata "membangun"

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pemerintah dan Pemerintah

bertanggung jawab membangun diganti menjadi bertanggung jawab menyediakan Daerah tidak sekedar ketersediaan prasarana pertanian "menyediakan

danfatau mengelola membangun tetapi juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/ a tau mengelola". prasarana mengelola.

pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.

dalam Pasa18 ayat (2) huruf a.

125. (2) Prasarana pertanian sebagaimana - Tetap dimaksud pad a ayat (1) an tara lain meliputi:

126. a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan - Tetap jalan desa;

127. b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan - Tetap embung; dan

128. c. Janngan listrik, pergudangan, - Tetap pelabuhan, dan pasar.

129. Pasal17 Pasal17 Selain disediakan oleh Pemerintah dan - Tetap Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

130. Pasal18 Pasal18

Petani berkewajiban memelihara prasarana Perubahan rumusan. Petani berkewajiban memelihara prasarana Untuk memperjelas pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah pertanian yang meliputi jalan usaha tani, kewajiban petani atas danfatau Pemerintah Daerah sebagaimana jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usaha prasarana. yang dimaksud dalam Pasa116. tani dan jaringan irigasi tingkat desa.

131. Paragraf2 - Tetap

Sarana Produksi Pertanian

18

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

132.

(1)

133. (2)

134.

135.

136. (3)


Pasal19

USUL PERUBAHAN

Pemerintah bertanggung jawab • Perubahan rumusan. menyediakan sarana produksi pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 • ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani.

Ditambah frasa "tepat mutu".

Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurangkurangnya meliputi:

Frasa "sekurang-kurangnya" diganti dengan "paling sedikit".

a. penyediaan benih, pupuk, dan • pestisida sesuai dengan standar mutu; dan

Kata "penyediaan" dihapus dan ditambah dengan frasa "pakan dan obat hewan".

• Frasa "sesuai dengan standar mutu" dihapus.

b. penyediaan alat dan mesin pertanian Kata "penyediaan" sesuai standar mutu dan kondisi dihapus. spesifik lokasi.

Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal.

Kata "lokal" diganti dengan frasa "dalam negeri", dan frasa "dengan menggunakan" dihapus, serta kata "sarana" diganti dengan "hasil".

VERSI PEMERINTAH

(1)

(2)

SETELAHPERUBAHAN

Pasa119 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani.

Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. benih, bibit, pupuk, pestisida, pakan,danobathewan;dan

KETERANGAN

Untuk membagi tanggung jawab antar pemerintah dan mutu sarana pertanian.

Sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Memperluas cakupan sarana produksi pertanian dan redaksional.

b. alat dan mesin pertanian sesuai • standar mutu dan kondisi spesifik

Bukan penyediaan tetapi jenis alsin.

lokasi. • Redaksional . • Alat dan mesin termasuk

alsin peternakan dan kesehatan hewan.

(3) Penyediaan sarana produksi pertanian Lokal berkonotasi hanya diutamakan hasil produksi dalam disuatu tempat tertentu di negeri. dalam negeri.

19

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


137. (4) Pemerintah mendorong petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/ a tau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

138. Pasal 20 Selain merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

139. Pasa121 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat

memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/ a tau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.

USUL PERUBAHAN

• Penambahan frasa "Pemerintah Daerah". Kata "mendorong" diganti menjadi kata "membina".

• Ditambah frasa "kelompok tani dan gabungan kelompok tani".

• Frasa kebutuhan danfatau dalam 1 kelompok" menjadi kebutuhan dan/atau kelompok".

"untuk sendiri

terbatas (satu)

diganti "untuk sendiri

Penambahan frasa "dan Pemerintah Daerah" dan frasa" ayat (1)".

VERSI PEMERINTAH

SETELAHPERUBAHAN

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membina petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri danfatau kelompok.

Pasa120

KETERANGAN

Memberikan tanggung jawab atas fasilitasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada petani dan kelembagaan petani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk mempertegas bertanggungjawab menyediakan sarana perujukan Pasal. produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1), pelaku usaha juga dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasa121

Tetap

20




140. (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud Frasa "tepat guna, (2) Pemberian subsidi sebagaimana • Redaksional diubah agar pad a ayat (1) harus tepat gun a, tepat tepat waktu, tepat dimaksud pada ayat ( 1) harus tepat tidak redundant dengan sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat lokasi, tepat kualitas, sa saran dan dilaksanakan sesuai ayat (1) (pemberian kualitas, dan tepat jumlah. dan tepat jumlah" dengan peraturan perundang- subsidi harus tepat

dihapus; undangan. sasaran). Ditambah frasa "dan • Agar pelaksanaannya dilaksanakan sesuai sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan".

141. Bagian Ketiga - Tetap

Kepastian Usaha

142. Pasa122 Pasal22 Untuk menjamin kepastian usaha tani Menghapus kata Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) "berkewajiban" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah berkewajiban: Daerah:

143. a. menetapkan kawasan us aha tani - Tetap berdasarkan kondisi dan potensi sumber day a alam, sumber daya man usia, dan sumber daya buatan;

144. b. memberikan jaminan pemasaran hasil frasa "memberikan b. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian menghindari pengulangan pertanian kepada petani yang jaminan" diganti kepada petani yang melaksanakan usaha kata menjamin melaksanakan usaha tani sebagai program dengan kata tani sebagai program pemerintah; Berkewajiban memfasilitasi pemerintah; "memfasilitasi" merupakan upaya sungguh-

sungguh untuk menjamin.

145. c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan dihapus Sudah diatur dalam Bangunan bagi lahan pertanian; dan/ a tau ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

146. d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar - Tetap hasil pertanian.

21




147. Pasal23 Pasa123 (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud Kata jaminan' diganti (1) Fasilitasi pemasaran sebagaimana Untuk memastikan bahwa

dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak 'fasilitasi', frasa dimaksud dalam Pasal 22 huruf b hasil yang diperoleh petani petani untuk mendapatkan penghasilan "seharusnya merupakan hak petani untuk menguntungkan. yang seharusnya diperoleh. diperoleh" diganti mendapatkan penghasilan yang

menjadi menguntungkan petani. "menguntungkan petani".

148. (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud Kata "melalui" diganti (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana Redaksional pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: menjadi "dengan". dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan

dengan:

149. a. melakukan pembelian secara langsung; Frasa "melakukan a. membeli secara langsung; Redaksional pembelian" diganti dengan kata "membeli".

150. b. menampung hasil usaha tani; atau - Tetap

151. c. menyediakan akses pasar. Kata "menyediakan" c. memfasilitasi akses pasar. Redaksional diganti menjadi "memfasilitasi".

152. Pasal24 Pasal24 Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Frasa "kepastian Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan

Kepastian dalam menyusun

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 usaha dirinci kawasan usaha tani, fasilitasi pemasaran, Peraturan Pemerintah dan

dan Pasal 23 diatur dengan atau berdasarkan sebagaimana dan fasilitas pendukung pasar sebagaimana bukan merupakan delegasi

Peraturan Pemerintah. dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 blanko.

Pasal 22 dan Pasal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 23". Pemerintah.

153. Bagian Keempat - Tetap Harga Komoditas Pertanian

154. Paragraf 1 - Tetap Umum

22




155. Pasa125 - Pasa125 (1) Pemerintah berkewajiban menciptakan Frasa "Pasal 7" (1) Pemerintah berkewajiban menciptakan Perubahan rujukan.

kondisi yang menghasilkan harga diganti frasa "Pasal 8" kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagaimana menguntungkan bagi petani dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) huruf c.

156. (2) Kewajiban Pemerintah menciptakan - Tetap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:

157. a. tarif bea masuk komoditas pertanian; Ditambahkan frasa a. tarif bea masuk dan bea ke1uar Untuk melindungi petani, "dan bea keluar". komoditas pertanian; selain diperlukan

pengaturan tarif bea masuk, juga tarif bea keluar.

158. b. kawasan pabean pemasukan Perubahan rumusan b. tempat pemasukan komoditas Mengacu pada Undang-komoditas pertanian dari luar negeri; pertanian dari luar negeri dalam Undang Nom or 10 Tahun

kawasan pabean; 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

159. c. persyaratan administrasi dan standar - Tetap

mutu;

160. d. struktur pasar produk pertanian yang - Tetap Perlu penjelasan dalam

berimbang; dan penjelasan pasal demi pasal.

161. e. dana penyangga harga pangan. dihapus Substansi sudah diatur dalam RUU Pangan.

162. Paragraf2 Ditambah dengan Paragraf2 Untuk melindungi petani Tarif Bea Masuk Komoditas Pertanian frasa "dan be a Tarif Bea Masuk dan Bea Keluar Komoditas selain diperlukan

keluar". Pertanian pengaturan tarif beamasuk juga tarif bea keluar.

23

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

NO

163.

(1)

164. (2)

165. (3)

166.

167.


Pasal26 Pemerintah menentukan jenis komoditas • pertanian yang ditetapkan tarif bea masuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

USUL PERUBAHAN

Kata "menentukan" diganti "menetapkan".

• Kata "ditetapkan" diganti "dikenakan".

• Ditambahkan frasa "dan bea keluar".

Penetapan tarif bea masuk sebagaimana • dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besarannya oleh Pemerintah. •

•

Ditambah frasa "dan bea keluar". Frasa "besarannya" dihapus. Ditambah frasa "berdasarkan peraturan perundangundangan".

VERSI PEMERINTAH

SETELAH PERUBAHAN

Pasal26 ( 1) Pemerintah menetapkan jenis

komoditas pertanian yang dikenakan tarif bea masuk dan bea keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

(2) Besaran tarif bea masuk dan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penetapan besaran tarif bea masuk Tambahan frasa "dan (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bea keluar". Dan didasarkan pada: tambahan frasa

Penetapan besaran tarif bea masuk dan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada:

"paling sedikit".

a. harga pasar internasional; Tetap

b. harga pasar domestik; Tetap

KETERANGAN

Untuk melindungi petani selain diperlukan pengaturan tarif bea masuk juga tarif bea keluar.

• Untuk melindungi petani selain diperlukan pengaturan tarif bea masuk juga tarif bea keluar.

• Penjelasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

• Untuk melindungi petani selain diperlukan pengaturan tarif bea masuk juga tarif bea keluar.

• Untuk mengantisispasi kedepan terhadap penetapan besaran tarif bea masuk dan bea keluar.

24




168. c. jenis komoditas pertanian tertentu - Tetap nasional dan lokal; dan

169. d. produksi dan kebutuhan nasional. - Tetap

170. Pasal27 Pasal27 (1) Pemerintah menetapkan jenis komoditas Ditambahkan frasa (1) Pemerintah menetapkan jenis Konsistensi dengan pasal

pertanian tertentu sebagaimana dimaksud "nasional dan lokal". komoditas pertanian tertentu nasional yang dirujuk dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c. dan lokal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (3) huruf c.

171. (2) Penetapan jenis komoditas pertanian - Tetap tertentu sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilakukan berdasarkan:

172. a. pengaruh komoditas pertanian - Tetap

terhadap laju inflasi; dan

173. b. kepentingan hajat hid up orang - Tetap ban yak.

174. (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Ditambahkan frasa (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Konsistensi dengan pasal komoditas pertanian tertentu sebagaimana "dan ayat (2)". komoditas pertanian tertentu yang dirujuk. dimaksud pada ayat (1) diatur dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. dan ayat (2) diatur dengan a tau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.

175. Pasal28 Semua peraturan Setiap orang wajib mematuhi ketentuan dihapus perundang-undangan besaran tarif bea masuk yang telah ditetapkan termasuk Undang-Undang oleh Pemerintah. ini harus dipatuhi oleh

setiap orang.

176. Paragraf3 Frasa "kawasan Paragraf3 Mengacu pad a Undang-Kawasan Pabean Pemasukan Komoditas pabean" diganti Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian Undang Nomor 16 Tahun

Pertanian menjadi "tempat". 1992 ten tang Karan tina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

25

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

NO

177.


Pasal29

USUL PERUBAHAN

• Menjadi Pasal 28

VERSI PEMERINTAH


Pasal28 (1) Penetapan kawasan pabean pemasukan • Frasa "kawasan (1) Penetapan tempat pemasukan

komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b harus:

Mengacu pada UndangUndang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan.

178.

179.

komoditas pertanian dari luar negeri pabean" diganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi "tempat". ayat (2) huruf b harus: • Ditambahkan frasa

a. jauh dengan sentra produksi komoditas pertanian dalam negeri; dan

b. dilengkapi dengan balai karantina sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.

"dalam kawasan pabean".

Kata "balai" diganti menjadi "instalasi".

Tetap

b. dilengkapi dengan instalasi karantina sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Terminologi karantina tern pat karantina.

instalasi menunjukkan

dan tindakan

180. (2) Ketentuan mengenai penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

• Frasa "kawasan (2) Ketentuan mengenai penetapan tempat Merupakan domain

181. Pasal 30 Setiap orang yang memasukkan barang komoditas pertanian dari luar negeri wajib melalui kawasan pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

pabean" diganti menjadi "tempat"

• Frasa "atau berdasarkan Peraturan Pemerintah" diganti menjadi "Peraturan Menteri".

• Menjadi Pasal 29. • Frasa "orang yang

memasukan barang" diganti dengan kata "pemasukan".

• Ditambahkan frasa "sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat ( 1 )".

• Kata "Pemerintah" diganti menjadi "Menteri".

pemasukan komoditas pertanian diatur Kementerian Pertanian. dengan Peraturan Menteri.

Pasal29 • Setiap pemasukan komoditas pertanian dari • luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) wajib melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri dalam kawasan pabean.

Tata Urutan . Mengacu pada UndangUndang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

26

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


182. Pasal31

183.

Setiap orang dilarang memasukkan komoditas pertanian dari luar negeri, pada saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah.

184. Paragraf 4

185.

(1)

Persyaratan Administrasi dan Standar Mutu

Pasa132 Setiap orang yang memasukkan komoditas pertanian dari luar negeri harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c yang sekurang-kurangnya meliputi:

VERSI PEMERINTAH

USUL PERUBAHAN

• Ditambah frasa "dalam kawasan pabean".

• Ditambah frasa "dalam kawasan pabean".

Menjadi Pasal 30

Ditambahkan ayat (2) (2)

• Menjadi Pasal 31. • Kata "administratif' (1)

diganti Frasa "administrasi dan standar mutu".

• Frasa "yang sekurangkurangnya meliputi:" dihapus.

SETELAH PERUBAHAN

Pasa130 Tetap

Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Tetap

Pasal31

KETERANGAN

Untuk memberikan kejelasan mengenai parameter kecukupan selain itu ayat ini perlu diberi penjelasan: "Di dalam penetapan harus dinyatakan periode kecukupan, misalnya satu bulan".

Setiap orang yang memasukkan • komoditas pertanian dari luar negeri

Konkordan dengan DIM 159.

harus memenuhi persyaratan • administrasi dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat {2) huruf c.

Sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

27




186. Ditambahkan ayat (2) (2) Persyaratan administrasi sebagaimana Pemisahan an tara dim.aksud pada ayat (1) paling sedikit persyaratan administrasi meliputi; dengan standar mutu.

187. a. tanggal pan en dan tanggal Frasa "tanggal panen a. surat ijin pemasukan; Tindakan karantina dimulai kedaluarsa; dan dan tanggal dari pemeriksaan

kedaluarsa" diganti surat ijin pemasukan. menjadi "surat ijin pemasukan".

188. Ditambah dengan b. sertiflkat kesehatan; Sertiflkat kesehatan salah frasa "sertiflkat satunya memberikan kesehatan". jaminan kesehataan

berkenaan dengan tanggal pan en dan tanggal kadaluarsa.

189. Ditambah dengan c. sertffikat halal bagi produk Komoditas pertanian dalam frasa "Sertiflkat halal pertanian yang dipersyaratkan bentuk pangan asal hewan bagi produk pertanian halal; dan diperlukan sertiflkat halal yang dipersyaratkan dimaksudkan untuk halal". menjamin ketentraman

bathin masyakat Islam.

190. b. a sal negara penghasil komoditas Ditambah frasa "surat d. surat keterangan a sal negara Hanya negara yang be bas pertanian dan negara pengekspor. keterangan" dan penghasil komoditas pertanian penyakit hewan menular

mengubah huruf b dan negara pengekspor. strategis dan OPT Karantina menjadi huruf d. yang boleh masuk ke

Indonesia.

191. Ditambahkan ayat (3) (3) Standar mutu sebagaimana dim.aksud pada ayat(1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28




192. (2) Selain persyaratan administratif • Kata (4) Selain persyaratan administrasi dan • Redaksional. sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), "administratif' standar mutu sebagaimana dimaksud • Untuk melindungi komoditas pertanian dari luar negeri harus diganti menjadi pad a ayat (2) dan ayat (3), untuk konsumen. memenuhi standar mutu yang ditetapkan "administrasi". komoditas pertanian tertentu harus oleh Pemerintah. • Perubahan memenuhi keamanan pangan.

rumusan

193. (3) Ketentuan mengenai persyaratan Perubahan rumusan (5) Ketentuan mengenai persyaratan • Redaksional. administratif dan stan dar mutu administrasi, stan dar mutu, dan • Untuk melindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keamanan pang an sebagaimana konsumen. ayat (2) diatur dengan a tau berdasarkan dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan Peraturan Pemerintah. ayat (4) diatur dengan a tau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.

194. Bagian Kelima Perubahan nomor Bagian Kedelapan Tata urutan bagian.

Asuransi Pertanian bagian menjadi Asuransi Pertanian bagian kedelapan.

195. Pasa133 • Menjadi Pasal 36. Pasal 36

danfatau Pemerintah Daerah • Perubahan (1) Pemerintah danfatau Pemerintah • Sesuai tugas Pemerintah (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi petani untuk sebagai fasilitator.

berkewajiban melindungi usaha tani yang rumusan mengikuti asuransi pertanian • Mendorong petani lebih dilakukan oleh petani dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mandiri. Asuransi Pertanian ayat (2) huruf g.

196. (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud - Tetap pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

197. a. bencana alam; - Tetap

198. b. ledakan organisme pengganggu - Tetap tumbuhan;

199. c. wabah penyakit hewan menular; Ditambah frasa c. wabah penyakit hewan menular; "danfatau". danfatau

29




200. d. perubahan iklim global; danfatau Frasa " global d. perubahan iklim. Bahwa yang mempengaruhi dan/atau" dihapus. kondisi fisik bukan hanya

ik1im global akan tetapi juga ik1im lokal.

201. e. kesalahan program Pemerintah dan/ a tau Huruf e dihapus. Bukan merupakan substansi Pemerintah Daerah. asuransi pertanian,

sehingga asuransi tidak mungkin menanggung akibat kesalahan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

202. Pasal34 • Menjadi Pasal 37. Pasa137 • Ketentuan ini bersifat (1) Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Daerah • Kata "wajib" (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah akumulatif bukan

wajib menugaskan bad an usaha milik diganti dengan Daerah dapat menugaskan bad an altematif. negara danfatau bad an usaha milik "dapat". usaha milik negara danfatau bad an • Memberikan fleksi hili tas daerah di bidang asuransi untuk usaha milik daerah di bidang asuransi dalam implementasinya. melaksanakan Asuransi Pertanian. untuk melaksanakan Asuransi

Pertanian.

203. (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian - Tetap

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

204. Pasa135 dihapus Sudah diakomodir Pada DIM

Pemerintah danfatau Pemerintah Daerah 195 Pasal 36.

memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.

205. Pasal36 dihapus Konkordan DIM 195

(1) Pada awal pertanggungan Asuransi Pertanian, premi untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dibayarkan oleh Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Daerah.

30




206. (2) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dihapus Konkordan DIM 195 dimaksud pad a ayat (1) hera sal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

207. (3) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dihapus. Konkordan DIM 195 dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sampai petani dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mampu membayar preminya sendiri.

208. (4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada dihapus Konkordan DIM 195 ayat (3) didasarkan pada skala ekonomi petani.

209. Pasa137 • Menjadi Pasal 38 Pasa138 Perubahan redaksional Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi • Perubahan Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi disesuaikan dengan DIM 197 Pertanian dan tata car a pembayaran premi rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36 ayat (1) untuk petani diatur dalam Peraturan penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 37 Pemerintah. diatur dalam Peraturan Pemerintah.

210. Bagian Keenam Menjadi bagian Bagian Kelima Pengaturan tata letak Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi kelima. Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

211. Pasal 38 Menjadi Pasa132. Pasa132 Pengaturan tata letak Pemerintah danfatau Pemerintah Daerah Tetap memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

212. Bagian Ketujuh - Tetap Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak

Perubahan Iklim

31




213. Pasal39 • Menjadi Pasal34. Pasa134 • Pengaturan tata letak . Pemerintah danjatau Pemerintah Daerah • Perubahan Untuk mengantisipasi gagal panen akibat • Redaksional . membangun sistem peringatan dini dan rumusan. bencana alam, Pemerintah dan Pemerintah penanganan dampak perubahan iklim Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan penanganan dampak perubahan iklim huruff. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) huruff.

214. Pasal40 Menjadi Pasal 35. Pasa135 Pengaturan tata letak (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan Tetap

iklim untuk mengantisipasi teijadinya gagal panen.

215. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib - Tetap mengantisipasi teijadinya gagal pan en dengan melakukan:

216. a. peramalan ledakan organisme - Tetap pengganggu tumbuhan danjatau wabah penyakit hewan menular;

217. b. upaya penanganan terhadap hasil - Tetap prakiraan iklim dan peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/ a tau wabah penyakit hewan menular.

218. Ditambah bagian Bagian Keenam Ganti rugi akibat gagal

keenam. Ganti Rugi Akibat Gagal Panen pan en merupakan wujud perlindungan kepada petani.

219. Ditambah Pasal 33. Pasal33 Untuk menjamin

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah keberlanjutan usahatani.

dapat memberikan bantuan ganti rugi akibat gagal pan en sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

32




220. Ditambah ayat (2) (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi Konkordan DIM 219 akibat gagal pan en sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) karen a bencana, baik bencana alam maupun eksplosi organisme pengganggu tanaman (OPT), dan wabah penyakit menular, Pemerintah berkewajiban:

221. Ditambah huruf a a. menghitung luas dan jenis Konkordan DIM 219 tanaman yang rusak;

222. Ditambah huruf b b. menghitung jenis dan jumlah Konkordan DIM 219 temak yang musnah;

223. Ditambah huruf c c. menetapkan prakiraan nilai ganti Konkordan DIM 219 rugi lahan dan tan am an yang rusak serta temak yang musnah; dan

224. Ditambah huruf d d. memberikan bantu an ganti rugi Be saran ganti rugi sesuai dengan kemampuan konkordan dengan DIM 220 keuangan negara.

225. BABV Tetap

PEMBERDAYAAN PETANI

226. Bagian Kesatu Tetap

Umum

227. Pasa141 Menjadi Pasal 39 Pasal39 Pengaturan tata letak

Pemberdayaan petani dilakukan untuk Tetap

memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

33




228. Pasal42 Menjadi Pasal 40 Pasal40 Pengaturan tata letak Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap bertanggung jawab atas pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.

229. Pasa143 Menjadi Pasal 41 Pasal41 Pengaturan tata letak (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap

melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.

230. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Penyesuaian rujukan pasal ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan menjadi Pasal 8 ayat (3). strategi pemberdayaan petani strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). ayat (3).

231. Bagian Kedua - Tetap

Pendidikan dan Pelatihan

232. Pasal44 • Menjadi Pasal 42. Pasal42 • Pengaturan tata letak. (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah • Kata (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah • Memberikan dapat berarti

memberikan pendidikan dan pelatihan "memberikan" menyelenggarakan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan kepada petani. diganti dengan pelatihan kepada petani. dan pelatihan dilakukan

"menyelenggaraka oleh pihak ketiga. n".

233. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana - Tetap dimaksud pada ayat (1) an tara lain berupa:

234. a. pengembangan program pelatihan dan - Tetap

pemagangan;

235. b. pemberian beasiswa bagi petani untuk - Tetap mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau

34




236. c. pengembangan pelatihan Kata "agro bisnis" c. pengembangan pelatihan Terminologi agribisnis kewirausahaan di bidang agrobisnis. diganti menjadi kewirausahaan di bidang agribisnis. diadopsi dari bahasa inggris

"agribisnis". agribusiness.

237. (3) Petani yang sudah mendapatkan Kata "berhak" diganti (3) Petani yang sudah mendapatkan Pergantian frasa "hak" pendidikan dan pelatihan serta memenuhi menjadi "dapat". pendidikan dan pelatihan serta menjadi frasa "dapat" sesuai

kriteria sebagaimana dimaksud dalam memenuhi kriteria sebagaimana kemampuan Pemerintah.

Pasal 12 ayat (2) berhak memperoleh dimaksud dalam Pasal12 ayat (2) dapat

bantuan modal dari Pemerintah dan/ a tau memperoleh bantuan modal dari

Pemerintah Daerah. Pemerintah danfatau Pemerintah Daerah.

238. (4) Bantu an modal sebagaimana dimaksud Ayat (4) dihapus. Karen a sudah dijelaskan pad a ayat (3) diberikan khusus pad a pada ayat (3).

petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

239. Pasa145 Menjadi Pasal 43 Pasa143 Pengaturan tata letak (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap

berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

240. (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Kata "memberikan" (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Kata "menyelenggarakan" Daerah, bad an danjatau lembaga yang diganti dengan Daerah, badan dan/ a tau lembaga yang lebih tepat dari pada terakreditasi dapat memberikan "menyelenggarakan" terakreditasi dapat menyelenggarakan "memberikan". pendidikan dan pelatihan se bagaimana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ketentuan peraturan perundang-undangan. undangan.

241. (3) Untuk meningkatkan keahlian dan - Tetap

keterampilan petani sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.

35

•••••••••••••••••••••••••••••••••••


USUL PERUBAHAN

242. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kata "sertifikasi" berkewajiban memfasilitasi petani diganti menjadi kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 "sertiftkat". ayat (2) untuk memperoleh sertifikasi kom petensi.

243. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Frasa "Peraturan Pemerintah" diganti menjadi "Peraturan Menteri".

244. Pasal46 • Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan • keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. •

•

Menjadi Pasal44 . Frasa "keahlian dan keterampilannya" diganti menjadi "kompetensinya. Kata "melakukan" diganti menjadi "menerapkan". Frasa "penanganan dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya" diganti menjadi "pasca panen, pengolahan yang baik untuk meningkatkan daya saing sesuai dengan Peraturan menteri".

245. Pasal 4 7 Menjadi Pasal 45 Pelaku usaha dalam pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan:

VERSI PEMERINTAH


(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Hasil akhir dari sertifikasi berkewajiban memfasilitasi petani adalah sertifikat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sertiftkasi kompetensi sudah dan sertiftkasi kompetensi diatur diatur oleh BNSP. dengan Peraturan Menteri.

Pasal44 • Petani yang telah ditingkatkan • kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara • budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran yang baik untuk meningkatkan daya saing sesuai dengan Peraturan menteri.

•

Pengaturan tata letak. Frasa Kompetensi mencakup keahlian dan keterampilan. Frasa menerapkan berarti aplikasi dari hasil pendidikan dan pelatihan. Penggantian frasa penanganan dst menjadi pasca panen dst disesuaikan dengan tahapan agribisnis.

Pasal45 Tetap

Pengaturan tata letak

36




246. a. pendidikan formal dan non formal; dan - Tetap

247. b. pelatihan dan pemagangan. - Tetap

248. Bagian Ketiga - Tetap Penyuluhan dan Pendampingan

249. Pasal48 Menjadi Pasal 46 Pasal46 Pengaturan tata letak (1) Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Daerah Kata "jatau" dihapus. (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Karena bersifat akumulatif.

memfasilitasi penyuluhan dan memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani. pendampingan kepada petani.

250. (2) Fasilitasi penyuluhan berupa penyediaan Perubahan rumusan. (2) Fasilitasi penyuluhan sebagaimana Untuk menyesuaikan dengan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dimaksud pada ayat (1), berupa ketentuan Pasal 49 yang dalam 1 (satu) desa yang termasuk di pembentukan lembaga penyuluhan dan mengatur larangan bagi dalam kawasan usaha tani. penyediaan penyuluh. lembaga penyuluhan.

251. Ditambahkan ayat (3) (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana Untuk menyesuaikan dengan dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh ketentuan Pasal 49 yang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. mengatur larangan bagi

lembaga penyuluhan dan mengikuti penulisan perundang-undangan.

252. Ditambahkan ayat (4) (4) Penyediaan penyuluh sebagaimana Penggunaan istilah kawasan dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 pertanian menyesuaikan (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) dengan istilah dalam desa yang termasuk di dalam kawasan Undang-Undang Nomor 26 pertanian. Tahun 2007 ten tang

Penataan Ruang dan Undang-Undang Nom or 41 Tahun 2009 ten tang Perlindungan Laban Pertanian Pang an Berkelanjutan.

253. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud Menjadi ayat (5) Tetap pad a ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.

37




254. (4) Penyuluhan dan pendampingan an tara Menjadi ayat (6) Tetap lain agar petani dapat melakukan:

255. a. tata cara budidaya, pengolahan, dan Ditambah frasa a. tata cara budidaya, pasca panen, Sesuai dengan tahapan pemasaran yang baik; "pasca panen". pengolahan, dan pemasaran yang agribisnis dimulai dari

baik; budidaya sampai pemasaran.

256. b. analisis kelayakan usaha yang - Tetap menguntungkan;dan

257. c. kemitraan dengan pelaku usaha. - Tetap

258. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Menjadi ayat (7) Tetap penyuluhan dan pen dam ping an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

259. Pasal49 • Menjadi Pasal47 Pasa147 • Pengaturan tata letak. Penyuluh danfatau lembaga penyuluh dilarang • Frasa "penyuluh Setiap orang dilarang melakukan • Yang dilarang hanyalah melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dan/ a tau lembaga penyuluhan dengan materi teknologi yang materi teknologi yang dengan materi, metode, dan mekanisme kerja penyuluh" diganti belum mendapat rekomendasi dari lembaga belum mendapat penyuluhan yang telah ditetapkan. dengan frasa penelitian milik Pemerintah atau Pemerintah rekomendasi, bukan

"setiap orang". Daerah. proses penyuluhannya. • Perubahan

rumusan.

260. Bagian Keempat - Tetap

Pemasaran Hasil Pertanian

261. Pasa150 Menjadi Pasal 48 Pasa148 Pengaturan tata letak (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap

melakukan pemberdayaan petani melalui pemasaran hasil pertanian.

262. (2) Pemasaran hasil pertanian sebagaimana - Tetap dimaksud pad a ayat (1) dibangun, dikelola, dan dikembangkan dengan:

38

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

263.

264.

265.

266.

267.

DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANIINISIATIF DPR

a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;

b. mewujudkan terminal agrobisnis dan sub terminal agrobisnis untuk pemasaran hasil pertanian;

c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;

USUL PERUBAHAN

Kata "agrobisnis" diganti menjadi "agribisnis".

d. Frasa "ditambahkan danfatau dikelola"

memfasilitasi pengembangan pasar • hasil pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani danfatau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian; • Frasa" kelompok

e.

tani" diganti menjadi "kelembagaan petani"

• Frasa "koperasi" diganti menjadi "kelembagaan ekonomi" petani.

Kata "membatasi" diubah dengan kata "melarang".

membatasi pasar modem yang bukan • dimiliki oleh kelompok tani dan/ a tau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian; • Ditambahkan

"dan/atau dikelola".

• Frasa tani"

"kelompok diganti

menjadi "kelembagaan petani".

VERSI PEMERINTAH

b.

d.

e.

KETERANGAN SETELAHPERUBAHAN

Tetap

mewujudkan terminal agribisnis Terminologi agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk diadopsi dari bahasa inggris pemasaran hasil pertanian; agribusiness.

Tetap

memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh kelembagaan petani dan/ a tau kelembagaan ekonomi petani di daerah produksi komoditas pertanian;

melarang pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau dikelola oleh kelembagaan petani dan/ a tau kelembagaan ekonomi petani di daerah produksi komoditas pertanian;

Kelompok tani merupakan bagian dari kelembagaan petani, koperasi merupakan bagian dari kelembagaan ekonomi petani.

Memberikan kesempatan kepada kelembagaan petani dan/ atau kelembagaan ekonomi petani untuk mengembangkan usaha pasar modern pada sentra produksi.

39




• Kata "koperasi" diganti menjadi "kelembagaan ekonomi petani".

268. f. mengem bangkan pola kemitraan - Tetap

usaha tani yang saling menguntungkan;

269. g. mengembangkan sistem pemasaran • Frasa g. memfasilitasi pasar lelang; Fasilitasi bermakna

dan promosi hasil pertanian; "mengembangkan memberikan kesempatan

sis tern pemasaran" kepada petani untuk mandiri

diganti menjadi dan berdaulat.

"memfasilitasi" • Huruf g menjadi

hurufj.

270. h. mengembangkan pasar lelang; • Kata h. menyediakan informasi pasar; dan Fasilitasi bermakna

"mengembangkan" memberikan kesempatan

diganti menjadi kepada petani untuk mandiri

"memfasilitasi" dan berdaulat.

• Huruf h menjadi hurufg.

271. i. menyediakan informasi pasar; dan Huruf i menjadi huruf i. Memfasilitasi lindung nilai

h.

272. j. mengembangkan lindung nilai. • Kata j. memfasilitasi promosi basil pertanian; Fasilitasi bermakna "mengembangkan" memberikan kesempatan diganti menjadi kepada petani untuk mandiri "memfasilitasi". dan berdaulat.

• Huruf j menjadi hurufi.

40

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

273.


(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern yang bukan dimiliki oleh kelompok tani dan/ a tau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.

274. Pasal51 Dalam hal membatasi pasar modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang memberikan izin pembangunan pasar modern yang dimiliki oleh pelaku usaha di daerah produksi komoditas pertanian.

USUL PERUBAHAN

Frasa "oleh kelompok tani dan/ a tau koperasi" diubah "dan/ a tau dikelola oleh kelembagaan petani dan/ a tau kelembagaan ekonomi petani".

• Menjadi Pasal 49. • Frasa "Dalam hal

membatasi modern

pasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e" dihapus.

• Ditambah kata "pejabat" sebelum kata "Pemerintah dan pemeintah daerah".

• Frasa "pelaku diganti usaha"

dengan "kelembagaan petani dan/ a tau kelembagaan ekonomi petani".

275. Pasal 52 Menjadi Pasal 50 (1) Petani dapat melakukan kemitraan

usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian.

276. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan petani.

VERSI PEMERINTAH


(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sesuai alasan DIM no. 267. pembatasan pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau dikelola oleh kelembagaan petani dan/ atau kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal49 • Pejabat Pemerintah dan pejabat Pemerintah • Daerah dilarang memberikan izin pembangunan pasar modern yang bukan dimiliki oleh kelembagaan petani dan/atau kelembagaan ekonomi petani, di daerah produksi komoditas pertanian.

Pengaturan tata letak . Konkordan DIM No. 267.

Pasa150 Tetap

Pengaturan tata letak

Tetap

41




277. Pasal53 Menjadi Pasal 51 PasalSl • Pengaturan tata letak . ( 1) Setiap orang yang mengelola pasar modern Tetap • Perlu penjelasan tentang

wajib mengutamakan penjualan mengutamakan, misalnya komoditas pertanian dari dalam negeri. jumlah komoditas lebih

banyak, penjajakan lebih mudah dilihat pembeli.

278. (2) Kewajiban mengutamakan sebagaimana Ayat (2) dihapus. Sudah diakomodir dalam dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui penjelasan ayat (1). pola kemitraan yang saling menguntungkan.

279. Pasal54 • Menjadi Pasal 52. Pasal52 • Pengaturan tata letak. (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian di • Kata "agrobisnis" (1) Transaksi jual beli komoditas • Terminologi agribisnis

pasar induk, terminal agrobisnis, dan sub diganti menjadi pertanian di pasar induk, terminal diadopsi dari bahasa terminal agrobisnis dapat dilakukan "agribisnis". agribisnis, dan sub terminal agribisnis inggris agribusiness. melalui mekanisme pelelangan. dapat dilakukan melalui mekanisme

pelelangan.

280. (2) Dalam mekanisme pelelangan - Tetap sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), penyelenggara pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.

281. (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, - Tetap mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian diatur dengan a tau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

282. PasalSS • Menjadi Pasal 53 Pasal53 • Pengaturan tata letak. (1) Komoditas pertanian yang dipasarkan • Frasa "yang (1) Komoditas pertanian yang dipasarkan • Penetapan standar mutu

harus memenuhi stan dar mutu yang ditetapkan" harus memenuhi standar mutu. ada pada ayat (2). ditetapkan. dihapus.

283. (2) Pemerintah menetapkan stan dar mutu - Tetap untuk setiap jenis komoditas pertanian.

42




284. Pasal56 Menjadi Pasal 54 Pasal54 • Pengaturan tata letak . (1) Setiap petani wajib memenuhi stan dar ( 1) Setiap petani wajib memenuhi standar • Rujukan pasal

mutu yang ditetapkan sebagaimana mutu yang ditetapkan sebagaimana disesuaikan menjadi dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2). dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2). Pasa153 ayat (2).

285. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah • Ditambah frasa (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Frasa membina lebih luas memfasilitasi petani sebagaimana "sebagaimana membina petani sebagaimana daripada memfasilitasi. dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Pasal53 ayat (2)" untuk memenuhi stan dar mutu

• Frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 "memfasilitasi" ayat (2) yang ditetapkan. diu bah menjadi "membina".

286. Pasa157 Menjadi Pasal 55 Pasa155 Pengaturan tata letak

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas hasil pertanian dalam negeri.

287. Bagian Kelima - Tetap

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

288. Paragraf 1 - Tetap

Umum

289. Pasal58 • Menjadi Pasal 56 Pasal56 • Pengaturan tata letak. (1) Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Daerah • Frasa "danfatau" (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah • Karena bersifat

berkewajiban memberikan jaminan diganti menjadi berkewajiban memberikan jaminan akumulatif. ketersediaan lahan pertanian. "dan". ketersediaan lahan pertanian.

290. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada - Tetap

ayat ( 1) dilakukan melalui:

43




291. a. konsolidasi lahan pertanian; dan - Tetap

292. b. jaminan luasan lahan pertanian. - Tetap

293. Paragraf2 - Tetap Konsolidasi Lahan Pertanian

294. Pasal59 Menjadi Pasal 57 Pasal57 • Pengaturan tata letak . (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana (1) Konsolidasi lahan pertanian • Rujukan Pasal

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan menjadi merupakan penataan kembali penggunaan ayat (2) huruf a merupakan penataan Pasal 56 ayat (2) huruf a. dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kembali penggunaan dan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah untuk tanah sesuai dengan rencana tata kepentingan lahan pertanian. ruang wilayah untuk kepentingan lahan

pertanian.

295. (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan - Tetap untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.

296. (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pad a - Tetap ayat ( 1) dilakukan dengan:

297. a. pengendalian alih fungsi lahan - Tetap pertanian; dan

298. b. pemanfaatan lahan pertanian yang - Tetap terlantar.

299. Ditambah ayat {4). (4) Ketentuan mengenai konsolidasi Untuk memudahkan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) pengaturan materi yang diatur lebih Ian jut dengan/ atau diamanatkan untuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. ditindaklanjuti dengan/ a tau

Peraturan Pemerintah.

44




300. Pasal60 Menjadi Pasal 58 Pasa158 • Pengaturan tata letak. (1) Selain konsolidasi laban pertanian (1) Selain konsolidasi laban pertanian • Rujukan Pasal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, disesuaikan menjadi Pemerintab dan Pemerintab Daerab dapat Pemerintah dan Pemerintab Daerab Pasa157. melakukan perluasan laban pertanian dapat melakukan perluasan laban melalui penetapan laban terlantar yang pertanian melalui penetapan laban potensial sebagai laban pertanian. terlantar yang potensial sebagai laban

pertanian.

301. (2) Perluasan laban pertanian sebagaimana - Tetap dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

302. Paragraf 3 - Tetap Jaminan Luasan Laban Pertanian

303. Pasal61 • Menjadi Pasal 59 Pasa159 • Pengaturan tata letak. (1) Pemerintab dan/ a tau Pemerintab Daerab • Frasa "danfatau" (1) Pemerintab dan Pemerintab Daerab • Bersifat akumulatif .

berkewajiban memberikan jaminan luasan diganti menjadi berkewajiban memberikan jaminan laban pertanian sebagaimana dimaksud "dan". luasan laban pertanian sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b bagi dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf petani sebagaimana dimaksud dalam b bagi petani sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2). dalam Pasal 12 ayat (2).

304. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pad a - Tetap ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudaban untuk memperoleh tanab negara yang diperuntukan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian.

305. {3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada - Tetap ayat (1) berupa:

45

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

306.

307.


a. pemberian lahan pertanian seluas maksimal 2 hektar bagi petani yang mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukan untuk kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

lahan pertanian b. pemberian sebagaimana Pasal 60 ayat (1).

dimaksud dalam

308. (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah danfatau Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki tanah negara maupun tanah milik pribadi yang diusahakan, berdampingan, danfatau lahan pertanian di tempat lain yang luasannya lebih kecil.

VERSI PEMERINTAH

USUL PERUBAHAN

• Frasa diganti "dan"

"dan/ atau" (5) menjadi

• Frasa "dapat memberikan" diganti menjadi "memfasilitasi"

• Frasa "tanah milik Negara maupun tanah milik pribadi yang diusahakan, berdampingan, dan/ atau" dihapus.

• Frasa "di tempat lain yang luasannya lebih kecil" dihapus.


Tetap

lahan pertanian Penyesuaian rujukan pasal b. pemberian sebagaimana Pasal 58 ayat (1).

dimaksud dalam menjadi Pasal 58 ayat (1).

Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pinjaman modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki lahan pertanian.

Lahan pertanian mencakup lahan negara dan lahan milik.

309. Pasal 62 Menjadi Pasal60 Pasal60 • Pengaturan tata letak (1) Kemudahan bagi petani untuk memperoleh

lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a dapat diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan di kawasan pertanian lain.

(1) Kemudahan bagi petani untuk • memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dapat diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan di kawasan pertanian lain.

Rujukan Pasal disesuaikan menjadi Pasal59.

46

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


USUL PERUBAHAN

310. (2) Laban pertanian sebagaimana dimaksud Frasa "hak pakai atau pada ayat (1) diberikan hak atas tanah hak guna usaha" berupa hak pakai atau hak guna usaha. diganti menjadi "hak

sewa".

311. Pasal 63 Menjadi Pasal 61 Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diutamakan kepada petani setempat yang:

312. a. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektar; atau

313. b. tidak memiliki lahan yang mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan untuk kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut turut.

314. Pasal64 • Petani yang menerima kemudahan untuk • memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 ayat (3) wajib mengusahakan lahan pertanian miliknya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Menjadi Pasal 62. Kata "miliknya" diganti menjadi "yang diberikan".

VERSI PEMERINTAH


(2) Laban pertanian sebagaimana Menurut Undang-Undang dimaksud pada ayat (1) diberikan hak Nomor 5 Tahun 1960 tanah berupa hak sewa. tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan hak pakai hanya untuk instansi Pemerintah, dan hak guna usaha diberikan minimal 25 ha.

Pasal61 • Pemberian lahan pertanian sebagaimana • dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b diutamakan kepada petani setempat yang:

Tetap

Tetap

Pasa162 • Petani yang menerima kemudahan untuk • memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pengaturan tata letak. Rujukan pasal disesuaikan menjadi Pasa159.

Pengaturan tata letak. Lahan yang diberikan dalam bentuk hak sewa selama 5 tahun.

47

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

315. (1)


Pasa165 • Petani yang mengusahakan lahan • pertanian miliknya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan • berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berhak memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian yang dimilikinya. •

USUL PERUBAHAN

Menjadi Pasal 63 Kata "miliknya" dihapus. frasa 'keringanan Pajak Bumi dan Bangunan' diganti 'insentif. Frasa "atas lahan pertanian yang dimilikinya" diganti dengan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".

316. (2) Tata cara pemberian keringanan Pajak dihapus Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

317. Pasal 66 • ( 1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan •

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 ayat (3).

318. (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) kepada pihak lain.

Menjadi Pasal 64 Ditambah frasa "ke lahan non pertanian".

VERSI PEMERINTAH

SETELAH PERUBAHAN

Pasa163 • Petani yang mengusahakan lahan pertanian • dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat memperoleh insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETERANGAN

Pengaturan tata letak. Lahan yang diberikan dalam bentuk hak sewa selama 5 tahun.

Sudah diakomodir dalam rumusan Pasal 65 ayat ( 1). Ketentuan mengenai sudah diatur dalam UndangUndang Perpajakan.

Pasal 64 ( 1) Petani dilarang mengalihfungsikan

lahan pertanian ke lahan non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

• •

Pengaturan tata letak. Penegasan agar petani tidak mengalihfungsikan laban pertanian ke non pertanian.

(2) Petani dilarang mengalihkan laban Rujukan pasal disesuaikan pertanian sebagaimana dimaksud menjadi Pasal 59 ayat (3). dalam Pasal 59 ayat (3) kepada pihak lain.

48


DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN USUL PERUBAHAN KETERANGAN NO

SETELAH PERUBAHAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

319. Pasal67 • Menjadi Pasal 65 Pasal65 • Pengaturan tata letak. (1) Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Daerah • Frasa "danfatau" (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah • Bersifat akumulatif .

membina petani yang lahannya sudah diganti menjadi membina petani yang lahannya sudah dimiliki oleh petani lain sebagaimana "dan". dimiliki oleh petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) untuk dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) untuk alih profesi alih profesi.

320. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ditambah frasa "bagi (2) Pembinaan bagi petani sebagaimana Agar konsisten dengan ayat (1) dilakukan dengan memberikan petani" dimaksud pad a ayat (1) dilakukan perubahan ayat (1). pelatihan kewirausahaan dan bantu an dengan memberikan pelatihan modal. kewirausahaan dan bantuan modal.

321. Paragraf4 Frasa "paragraf 4 Undang-Undang Nomor 12

Pengaturan Lebih Lanjut pengaturan lebih Tahun 2011 ten tang lanjut" dihapus. Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

322. Pasal68 • Menjadi Pasal66 . Pasal66 • Pengaturan tata letak. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi • Perubahan Ketentuan mengenai jaminan luasan lahan • Sudah dijelaskan dalam lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pertanian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal57. Pasal 59 dan Pasal 60, dan jaminan luasan Pasal 59 sampai dengan Pasal 65 diatur lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

323. Bagian Keenam - Tetap

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

324. Pasal69 Menjadi Pasal67 Pasal67 Pengaturan tata letak

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap

berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.

325. (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan - Tetap sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan dengan:

49




326. a. pemberian pinjaman modal untuk - Tetap memiliki lahan pertanian;

327. b. pemberian bantuan penguatan modal - Tetap bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

328. c. pemberian subsidi bunga kredit Ditambah frasa c. pemberian subsidi bung a kredit Ketentuan imbal jasa program pertanian; danfatau "dan/ atau imbal jasa danfatau imbal jasa penjaminan penjaminan diperuntukan

penjaminan". program pertanian; bagi penjaminan kredit dan jaminan pembiayaan syariah.

329. d. pemanfaatan tanggung jawab so sial • Ditambah kata d. pemanfaatan dana tanggung jawab MempeJ.jelas tanggung perusahaan serta program kemitraan "dana" setelah sosial serta dana program kemitraan jawab sosial dalam bentuk dan bina lingkungan. kata pemanfaatan dan bin a lingkungan dari badan pendanaan.

dan kata "dana" usaha. sebelum kata program.

• Kata "perusahaan" dihapus.

• Ditambah frasa "dari bad an usaha".

330. Bagian Ketujuh - Tetap Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Informasi

331. Pasal 70 Menjadi Pasal 68 Pasal68 Pengaturan tata letak ( 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap

berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

332. (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud - Tetap pada ayat (1) meliputi:

333. a. penyebarluasan ilmu pengetahuan - Tetap dan teknologi;

50


DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN USUL PERUBAHAN KETERANGAN NO SETELAH PERUBAHAN

PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

334. b. ket.ja sarna alih teknologi; dan - Tetap

335. c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk - Tetap rnengakses ilrnu pengetahuan, teknologi, dan inforrnasi.

336. Pasal 71 Menjadi Pasal 70 Pasal 70 • Pengaturan tata letak. (1) Penyediaan inforrnasi sebagairnana (1) Penyediaan inforrnasi sebagairnana • Penyesuaian rujukan

dirnaksud dalarn Pasal 70 ayat (2) huruf c dimaksud dalarn Pasal 68 ayat (2) huruf pasal rnenjadi Pasal 68 paling sedikit berupa: c paling sedikit berupa: ayat (2).

337. Ditarnbah butir a. a. sarana produksi pertanian Saran a produksi pertanian saran a produksi diperlukan oleh petani pertanian. sebelurn proses budidaya.

338. a. harga kornoditas pertanian; a rnenjadi b Tetap

339. b. peluang dan tantangan pasar; b rnenjadi c Tetap

340. c. prakiraan iklim, dan ledakan organisrne c rnenjadi d Tetap pengganggu turnbuhan dan/atau wabah penyakit hewan rnenular;

341. d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; d rnenjadi e Tetap

342. e. pernberian subsidi dan bantuan modal; e rnenjadi f Tetap dan

343. f. ketersediaan lahan pertanian. fmenjadi g Tetap

344. 2) Inforrnasi sebagairnana dirnaksud pada ayat Ditarnbah frasa "tepat (2) Inforrnasi sebagairnana dirnaksud pada Inforrnasi yang diterirna (1) harus akurat serta dapat diakses dengan waktu, dan". ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan harus tepat waktu agar rnudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dapat diakses dengan rnudah dan cepat berrnanfaat. dan/ a tau rnasyarakat. oleh petani, pelaku usaha, danjatau

rnasyarakat.

51


DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN USUL PERUBAHAN KETERANGAN NO SETELAH PERUBAHAN PEMBERDAYAAN PETANIINISIATIF DPR

345. Pasal 72 • Menjadi Pasal 69 Pasal69 • Dipindahkan untuk

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memudahkan dalam

• Ditambah frasa berkewajiban memfasilitasi penyediaan ilmu pengelompokan berkewajiban memfasilitasi penyediaan "ilmu pengetahuan pengetahuan dan teknologi untuk mencapai substansi. teknologi untuk mencapai stan dar mutu dan". komoditas pertanian. standar mutu komoditas pertanian. • Ilmu pengetahuan

diperlukan untuk mencapai standar mutu.

346. Bagian Kedelapan - Tetap Penguatan Kelembagaan

347. Paragraf 1 - Tetap Umum

348. Pasal 73 Menjadi Pasal 71 Pasal 71 Pengaturan tata letak (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tetap

berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.

349. (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud - Tetap pad a ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

350. (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana - Tetap dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

351. Pasal 74 Menjadi Pasal 72 Pasal72 • Pengaturan tata letak. (1) Kelembagaan Petani sebagaimana (1) Kelembagaan Petani sebagaimana • Penyesuaian rujukan

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) terdiri dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) terdiri pasal menjadi Pasal 71 atas: atas: ayat (2).

352. a. Kelompok Tani; - Tetap

353. b. Gapoktan; - Tetap

354. c. Asosiasi; dan - Tetap

52




355. d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional. - Tetap

356. (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana - (2) Kelembagaan ekonomi petani Penyesuaian rujukan pasal dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menjadi Pasal 71 ayat (2). badan usaha milik petani. ayat (2) berupa bad an usaha milik

petani.

357. Pasa175 • Menjadi Pasal 73 Pasal73 • Pengaturan tata letak. Petani berkewajiban bergabung dan berperan • Kata" petani" dan Petani berkewajiban bergabung dan Selaras dengan Pasal 72 . • aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana frasa ayat (1)" berperan aktif dalam kelembagaan dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1). dihapus. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(1).

358. Paragraf2 - Tetap

Kelembagaan Petani

359. Pasa176 Menjadi Pasal 74 Pasa174 • Pengaturan tata letak.

(1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud • Penyesuaian rujukan

dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dibentuk dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dibentuk pasal menjadi Pasal 72

oleh, dari, dan untuk petani. oleh, dari, dan untuk petani. ayat (1).

360. (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar - Tetap kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

361. Pasal 77 Menjadi Pasal 75 Pasal 75 • Pengaturan tata letak . Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam • Penyesuaian rujukan 74 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan pasal menjadi Pasal 72 beberapa kelompok tani yang berkedudukan di gabungan dari beberapa kelompok tani yang ayat (1). desa atau beberapa desa dalam kecamatan berkedudukan di desa atau beberapa desa yang sama. dalam kecamatan yang sama.

53


DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN USUL PERUBAHAN KETERANGAN NO

SETELAHPERUBAHAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

362. Pasal 78 Menjadi Pasal 76 Pasal76 Pengaturan tata letak Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai Tetap wadah pembelajaran, kezjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.

363. Pasal 79 Menjadi Pasal 77 Pasal77 • Pengaturan tata letak. Dalam melaksanakan fungsinya, Kelompok Dalam melaksanakan fungsinya, Kelompok • Penyesuaian rujukan Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud pasal menjadi Pasal 76. dalam Pasal78 bertugas: dalam Pasal76 bertugas:

364. a. meningkatkan kemampuan anggota a tau - Tetap kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;

365. b. mempezjuangkan kepentingan anggota atau - Tetap kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;

366. c. menampung dan menyalurkan aspirasi - Tetap

anggota atau kelompok; dan

367. d. membantu menyelesaikan permasalahan - Tetap

anggota a tau kelompok dalam berusaha tani.

368. Pasa180 Menjadi Pasal 78 Pasal78 • Pengaturan tata letak. (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam • Penyesuaian rujukan

Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan pasal menjadi Pasal 72 lembaga independen nirlaba yang dibentuk lembaga independen nirlaba yang ayat (1). oleh, dari, dan untuk petani. dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.

369. (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya - Tetap dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, danfatau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani.

54




370. (3) Asosiasi berfungsi mempeijuangkan - Tetap kepentingan petani.

371. Pasal81 Menjadi Pasal 79 Pasal79 Pengaturan tata letak Asosiasi dapat berkedudukan di Tetap kabupatenfkota atau provinsi.

372. Pasal82 Menjadi Pasal 80 Pasal80 • Pengaturan tata letak. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana • Penyesuaian rujukan dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3}, asosiasi dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), asosiasi pasal menjadi Pasal 78 bertugas: bertugas: ayat (3).

373. a. menampung dan menyalurkan aspirasi - Tetap

petani;

374. b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan - Tetap kemitraaan usaha tani;

375. c. memberikan masukan kepada Pemerintah - Tetap danfatau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;

376. d. mempromosikan komoditas pertanian yang - Tetap dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;

377. e. mendorong persaingan usaha tani yang - Tetap adil;

378. f. memfasilitasi anggota dalam mengakses - Tetap sarana produksi dan teknologi; dan

379. g. membantu menyelesaikan permasalahan - Tetap dalam berusaha tani.

55




380. Pasal83 Menjadi Pasal 81 Pasal81 • Pengaturan tata letak . (1) Dewan komoditas pertanian nasional (1) Dewan komoditas pertanian nasional • Penyesuaian rujukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 4 ayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 pasal menjadi Pasal 72 (1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang ayat (1). gabungan dari berbagai asosiasi komoditas merupakan gabungan dari berbagai pertanian. asosiasi komoditas pertanian.

381. (2) Dewan komoditas pertanian nasional - Tetap

berfungsi sebagai wadah untuk mempeijuangkan kepentingan petani dan menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

382. (3) Petani dalam mengembangkan dewan - Tetap komoditas pertanian nasional dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, danfatau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani.

383. (4) Dewan komoditas pertanian nasional - Tetap merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

384. Paragraf 3 - Tetap Kelembagaan Ekonomi Petani

385. Pasal84 • Menjadi Pasal82 Pasal82 • Pengaturan tata letak.

(1) Badan usaha milik petani dibentuk oleh, (1) Badan usaha milik petani sebagaimana • Agar tidak bertentangan • Ditambahkan frasa dengan Undang-Undang dari, dan untuk petani melalui Gapoktan "sebagaimana yang yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2)

dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimaksud dalam dibentuk oleh, dari, dan untuk petani Nomor 25 Tahun 1992

dimiliki oleh Gapoktan. Pasal 72 ayat (2)". melalui Gapoktan. tentang Perkoperasian.

• Frasa "dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan" dihapus.

56




386. (2) Badan usaha milik petani sebagaimana - Tetap dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi, atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

387. (3) Badan usaha milik petani sebagaimana - Tetap dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

388. Pasal85 Menjadi Pasal 83 Pasal83 • Pengaturan tata letak. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana Dalam menjalankan fungsi sebagaimana • Penyesuaian rujukan dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), bad an dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), badan pasal menjadi Pasal 82 usaha milik petani bertugas: usaha milik petani bertugas: ayat (3).

389. a. menyusun kelayakan usaha; - Tetap

390. b. mengembangkan kemitraan usaha; dan - Tetap

391. c. meningkatkan nilai tam bah komoditas - Tetap pertanian.

392. BABVI Kata "PEMBIAY AAN" BABVI Sesuai dengan Undang-

PEMBIAYAAN diu bah menjadi PENDANAAN Undang Nomor 17 tahun "PENDANAAN". 2003 ten tang Keuangan

Negara. Pendanaan tidak mengandung makna penerimaan negara.

393. Bagian Kesatu - Tetap

Umum

394. Pasal86 • Menjadi Pasa184 Pasal84 • Pengaturan tata letak (1) Pembiayaan perlindungan dan (1) Pendanaan untuk perlindungan dan • Konkordan DIM 392 .

pemberdayaan petani yang dilakukan oleh • Kata "pembiayaan" pemberdayaan petani dilakukan yang Pemerintah bersumber dari anggaran diu bah dengan oleh Pemerintah bersumber dari pendapatan dan belanja negara. "pendanaan anggaran pendapatan dan belanja

untuk". negara.

57




395. {2) Pembiayaan perlindungan dan Kata "pembiayaan" (2) Pendanaan untuk perlindungan dan Konkordan DIM 392. pemberdayaan petani yang dilakukan oleh diu bah dengan pemberdayaan petani yang dilakukan Pemerintah Daerah bersumber dari "pendanaan untuk". oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

396. Pasal87 • Menjadi Pasal85 Pasal85 • Pengaturan tata letak Pembiayaan dalam perlindungan dan

Kata "pembiayaan" Pendanaan dalam perlindungan dan • Konkordan DIM 392 .

pemberdayaan petani dilakukan untuk • pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui: diu bah dengan mengembangkan usaha tani melalui:

"pendanaan".

397. a. Bank Bagi Petani; dihapus. Akan diakomodir pada huruf b dan akan ditambahkan pada Pasal 86 (DIM 415).

398. b. lembaga perbankan yang ada; dan/ a tau Frasa "yang ada" a. lembaga perbankan; danjatau Memberikan fleksibilitas dihapus kepada petani.

399. c. Lembaga Pembiayaan Petani. Kata "petani" dihapus b. lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan tidak terbatas dengan lembaga pembiayaan petani.

400. Bagian Kedua dihapus Konkordan DIM 397 Bank Bagi Petani

401. Pasal88 dihapus • Konkordan DIM 397. (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan • Pemberdayaan petani tidak

pemberdayaan petani, Pemerintah harus dengan membentuk membentuk Bank Bagi Petani bank baru tetapi dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 melalui penugasan bank hurufa. yang sudah ada.

402. (2) Pembentukan bank sebagaimana dihapus Konkordan DIM 397 dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi petani.

58




403. Pasal89 Konkordan DIM 397 (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal dihapus

88 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi petani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

404. (2) Persyaratan sederhana sebagaimana dihapus Konkordan DIM 397 dimaksud pada ayat (1) berupa:

405. a. agunan dijamin oleh Pemerintah; atau dihapus Konkordan DIM 397

406. b. penyaluran kredit tanpa agunan. dihapus Konkordan DIM 397

407. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dihapus Konkordan DIM 397 sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah danfatau Peraturan Bank Indonesia.

408. Pasa190 Konkordan DIM 397 (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dihapus

bagi petani, pihak bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.

409. (2) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dihapus Konkordan DIM 397 bagi petani, pihak bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.

410. (3) Selain melaksanakan penyaluran kredit, dihapus Konkordan DIM 397 pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani melakukan kegiatan perbankan.

59




411. Pasal91 Konkordan DIM 397 (1) Bank Bagi Petani dapat menyalurkan dihapus

kredit bersubsidi danjatau pembiayaan kepada petani melalui lembaga keuangan pertanian bukan bank dan/ a tau jejaring lembaga keuangan mikro agrobisnis.

412. (2) Bank Bagi Petani dapat menyalurkan dihapus Konkordan DIM 397 kredit kepada selain petani untuk mengembangkan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

413. Pasa192 Konkordan DIM 397 Pengurus Bank Bagi Petani dilarang dihapus menyalurkan kredit danfatau pembiayaan bersubsidi kepada selain petani.

414. Ditambahkan Bagian Bagian Kedua Konkordan DIM 40 1 Kedua Lembaga Perbankan

415. Pasa193 • Menjadi Pasal 86 Pasa186 • Tata urutan. Selain Bank Bagi Petani, petani dapat • Perubahan (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan • Konsistensi karena Bank memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga substansi pemberdayaan petani, Pemerintah Bagi Petani telah perbankan yang sudah ada. menugaskan bank pemerintah untuk dihapus, dengan

melayani kebutuhan modal usaha tani penugasan khusus pada dan badan usaha milik petani sesuai bank pemerintah. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

416. Penambahan ayat (2) Pelayanan kebutuhan modal • Untuk menjelaskan bank baru sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) pemerintah

dilaksanakan dengan prosedur mudah melaksanakan dan persyaratan yang lunak dengan tetap penyaluran kredit. memperhatikan prinsip kehati-hatian.

60

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NO

417.

418.

419.

420.


USUL PERUBAHAN

Penambahan pasal

VERSI PEMERINTAH

SETELAH PERUBAHAN

Pasal87 (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit

dan/ a tau pembiayaan bagi petani, pihak bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.

Penambahan baru

ayat (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/ a tau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani melakukan kegiatan perbankan.

KETERANGAN

Untuk aksessibilitas terhadap perbankan.

Untuk aksessibilitas terhadap perbankan.

meningkatkan petani

lembaga

meningkatkan petani

lembaga

Penambahan baru

ayat (3) Bank sebagaimana dimaksud dalam Untuk memudahkan bank Pasal 86 ayat ( 1) dapat menyalurkan yang ditugaskan dalam kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi menyalurkan kredit.

Penambahan pasal

kepada petani melalui lembaga keuangan pertanian bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan pelaku usaha untuk mengembangkan pertanian.

Pasal88 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan dalam Pasal 87 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelompokkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, nomor urut 69 mengenai pengelompokan dilakukan atas dasar kesamaan materi dan nomor urut 205 mengenai pendelegasian.

61




421. Pasal94 Konkordan DIM 397. Ketentuan mengenai perizinan, bentuk hukum, dihapus kepemilikan, pembinaan, pengawasan, dewan komi saris, direksi dan tenaga a sing, dan rahasia bank diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

422. Bagian Ketiga Kata "petani " dihapus Bagian Ketiga Konkordan dengan DIM 399. Lembaga Pembiayaan Petani Lembaga Pembiayaan

423. Pasal95 • Menjadi Pasal89 Pasal89 • Tata urutan. (1) Dalam perlindungan dan pemberdayaan • Ditambah kata Dalam melaksanakan perlindungan dan • Mempertegas

petani, Pemerintah membentuk Lembaga "melaksanakan", pemberdayaan petani, Pemerintah wajib kewenangan Pemerintah. Pembiayaan Petani sebagaimana kata "membentuk" menugaskan lembaga pembiayaan dimaksud dalam Pasal 87 huruf c. diganti dengan pemerintah untuk melayani kebutuhan

"wajib modal usaha tani dan Badan Usaha Milik menugaskan" dan Petani sesuai dengan ketentuan peraturan kata "petani" perundang-undangan. dihapus

424. (2) Lembaga Pembiayaan Petani melayani dihapus Konkordan DIM 399.

kebutuhan modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

425. (3) Lembaga Pembiayaan Petani dihapus • Tidak membentuk berkedudukan di ibu kota negara dan lembaga pembiayaan dapat membentuk Lembaga Pembiayaan baru. Petani di setiap provinsi, kabupatenjkota, • Konkordan DIM 399. kecamatan, danjatau de sa sesuai kebutuhan.

426. Pasal96 Konkordan DIM 399. (1) Modal awal Lembaga Pembiayaan Petani dihapus

ditetapkan paling sedikit Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah).

62

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


USUL PERUBAHAN

427. (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

428. (3) Dalam hal modal Lembaga Pembiayaan dihapus Petani menjadi berkurang dari Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah), Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

429. (4) Penambahan modal Lembaga Pembiayaan dihapus Petani untuk menutup kekurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

430.

431.

Pasal97 • Lembaga Pembiayaan Petani wajib •

Menjadi Pasal 90 Kata "wajib" diubah menjadi kata "berkewajiban" dan kata "petani" dihapus

melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Penambahan ayat baru

VERSI PEMERINTAH


Konkordan DIM 399.

Konkordan DIM 399.

Konkordan DIM 399.

Pasal90 • ( 1) Lembaga pembiayaan berkewajiban •

Tata urutan. Konkordan dengan DIM 399. melaksanakan kegiatan pembiayaan

usaha tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

(2) Persyaratan sederhana dan prosedur Untuk cepat sebagaimana dimaksud pada ayat kewenangan (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah

prosedur cepat kredit.

memberikan kepada

mengatur penyaluran

63

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

NO

432.

433.

434.

435.


USUL PERUBAHAN

Penambahan Pasal



Penambahan Pasal

VERSI PEMERINTAH

SETELAH PERUBAHAN

Pasal91 (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit

danfatau pembiayaan bagi petani, pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.

(2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/ atau pembiayaan, pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan petani dalam memperoleh fasilitas pembiayaan.

(3) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat menyalurkan kredit dan/ atau pembiayaan bersubsidi kepada petani melalui lembaga keuangan pertanian bukan bank danfatau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan pelaku usaha untuk mengembangkan pertanian.

Pasal92 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan dalam pasal 91 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

KETERANGAN

Untuk aksessibilitas terhadap pembiayaan.

Untuk aksessibilitas terhadap pembiayaan.

meningkatkan petani

lembaga

meningkatkan petani

lembaga

Untuk memudahkan lembaga pembiayaan yang ditugaskan dalam menyalurkan kredit.

Pengelompokkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, nomor urut 69 mengenai pengelompokan dilakukan atas dasar kesamaan materi dan nomor urut 205 mengenai pendelegasian.

64




436. Pasal98 Konkordan dengan DIM 399. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga dihapus Tidak dibentuk Lembaga Pembiayaan Petani dan pembentukan Pembiayaan. kelembagaannya diatur dalam Peraturan Presiden.

437. BAB VII - Tetap

PENGAWASAN

438. Pasa199 Menjadi Pasal 93 Pasal93 Tata urutan. ( 1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Tetap

perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

439. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada - Tetap ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

440. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Frasa "secara (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud Dengan dihapusnya frasa ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang" dihapus. pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang, maka berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Pemerintah dapat langsung

Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah mengawasi kabupatenfkota. kabupatenfkota sesuai kewenangannya. kabupatenfkota sesuai

kewenangannya.

441. (4) Dalam melaksanakan pengawasan Frasa "dalam (4) Dalam melaksanakan pengawasan Sudah dijelaskan pada ayat sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) pelaporan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (3) sehingga tidak Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat pemantauan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengurangi makna dan juga melibatkan masyarakat dalam pelaporan memberdayakan dapat melibatkan masyarakat. agar tidak terjadi kontradiksi dan pemantauan dengan memberdayakan potensi yang ada" dengan Pasal 97 ayat (2) potensi yang ada. dihapus. hurufe.

65

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

NO

442.


Pasal100

USUL PERUBAHAN

• Menjadi Pasal 94

VERSI PEMERINTAH


Pasal94 • (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan •

secara berjenjang dari: Ditambah frasa ( 1) Laporan hasil pengawasan •

Tata urutan. Untuk multitafsir

menghindari terhadap "sebagaimana

dimaksud dalam Pasal93".

443. a. pemerintah desafkelurahan kepada Rumusan dihapus pemerintah kecamatan;

444. b. pemerintah kecamatan kepada Rumusan dihapus pemerintah kabupatenfkota;

445. c. pemerintah kabupatenfkota pemerintah provinsi; dan

kepada Huruf c menjadi hurufa

446. d. pemerintah provinsi kepada Pemerintah. Huruf d menjadi huruf b

44 7 · (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

448. {3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

449. (1)

Pasal 101 • Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat • melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan Pemerintah Daerah secara berjenjang.

Menjadi Pasal 95 Rumusan ayat (1) dihapus.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 disampaikan secara berjenjang dari:

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Pasal95

terminologi pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi).

Selaras dengan Pasal 5 jis Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 21, 36 dan 93.

Selaras dengan penghapusan huruf a dan b.

Selaras dengan penghapusan huruf a dan b.

• •

Tata urutan. Sudah diatur dalam Pasal 94.

66




450. (2) Pemerintah a tau Pemerintah Daerah Frasa "Pasal 100" Pemerintah a tau Pemerintah Daerah Penyesuaian rujukan pasal berkewajiban menindaklanjuti laporan diganti dengan "Pasal berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil menjadi Pasal 94. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 94" pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 100 sesuai dengan ketentuan Pasal 94 sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. perundang-.undangan.

451. BAB VIII - Tetap PERAN SERTA :MASYARAKAT

452. Pasal102 Menjadi pasal 96 Pasa196 Tata urutan. Masyarakat dapat berperan serta dalam Tetap

penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

453. Pasal103 Menjadi Pasal 97 Pasa197 Tata urutan. (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud (1) Peran masyarakat sebagaimana Penyesuaian rujukan pasal

dalam Pasal102 dapat dilakukan oleh: dimaksud dalam Pasal 96 dapat menjadi Pasal 96. dilakukan oleh:

454. a. perseorangan; - Tetap

455. b. lembaga swadaya masyarakat; dan - Tetap

456. c. pelaku usaha. - Tetap

457. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud - Tetap pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:

458. a. penyusunan perencanaan; - Tetap

459. b. perlindungan petani; - Tetap

460. c. pemberdayaan petani; - Tetap

461. d. pembiayaan; - Tetap

462. e. pengawasan; dan - Tetap

463. f. penyediaan informasi. - Tetap

67




464. Pasal104 Menjadi Pasal 98 Pasal98 Tata urutan. Masyarakat dalam perlindungan petani dapat Tetap berperan serta dalam:

465. a. memelihara dan menyediakan prasarana - Tetap pertanian;

466. b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian - Tetap dalam negeri;

467. c. mencegah alih fungsi lahan pertanian; - Tetap

468. d. melaporkan adanya pungutan yang tidak Ditambahkan frasa d. melaporkan adanya pungutan yang tidak Bisa akumulatif dan bisa sesuai dengan peraturan perundang- ";danfatau". sesuai dengan peraturan perundang- juga altematif. undangan;dan undangan;danjatau

469. e. menyediakan bantuan so sial bagi petani Tetap yang mengalami bencana.

470. Pasal105 Menjadi Pasal 99 Pasal99 Tata urutan. Masyarakat dalam pemberdayaan petani dapat Tetap berperan serta dalam menyelenggarakan:

471. a. pendidikan non formal; - Tetap

472. b. pelatihan dan pemagangan; - Tetap

473. c. penyuluhan; - Tetap

474. d. penguatan kelembagaan petani dan Kata "dan" dihapus d. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; dan kelembagaan ekonomi petani;

475. e. fasilitasi sumber pembiayaan atau Ditambahkan frasa e. fasilitasi sumber pembiayaan atau Bisa akumulatif dan bisa permodalan. ";danfatau". permodalan; dan/ atau juga altematif.

476. Ditambah huruf f. f. fasilitasi akses terhadap informasi. Memberikan kemudahan "fasilitasi akses kepada petani untuk terhadap informasi". mendapatkan informasi.

68


DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN USUL PERUBAHAN KETERANGAN NO SETELAH PERUBAHAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

477. BABIX - Tetap SANKSI ADMINISTRATIF

478. Pasal 106 • Menjadi Pasal 100 Pasal 100 • Tata urutan. (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan • Frasa "Pasal 28 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan • Konsekuensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan dan" dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 penghapusan Pasal 28. Pasal53 dikenai sanksi administratif. dikenai sanksi administratif.

479. (2) Sanksi administratif sebagaimana - Tetap dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

480. a. peringatan tertulis; - Tetap

481. b. penghentian sementara kegiatan; - Tetap

482. c. penghentian semen tara pelayanan - Tetap umum;

483. d. penutupan lokasi; - Tetap

484. e. pencabutan izin; - Tetap

485. f. pembatalan izin; - Tetap

486. g. pencabutan insentif; dan/ a tau - Tetap

487. h. denda administratif. - Tetap

488. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Ditambah frasa "atau (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Mengacu Undang-Undang pengenaan sanksi, besamya denda, dan berdasarkan". cara pengenaan sanksi, besamya Nomor 12 Tahun 2011 mekanisme pengenaan sanksi administratif denda, dan mekanisme pengenaan ten tang Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif sebagaimana Peraturan Perundang-ayat (2) diatur dengan Peraturan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) undangan. Pemerintah. diatur dengan a tau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

489. BABX - Tetap

KETENTUAN PIDANA

69

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

NO

490.

491.


Pasal107 • Setiap orang yang memasukkan komoditas • pertanian dari luar negeri pada saat di dalam negeri pada saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 • (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). •

•

Pasal108 • Penyuluh dan/ a tau lembaga penyuluhan yang • melakukan penyuluhan yang mengakibatkan kerugian bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah).

492. Pasal 109 • Setiap pejabat yang memberikan izin • pembangunan pasar modem di daerah komoditas produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

USUL PERUBAHAN

Menjadi PasallOl Frasa "pada saat di dalam negeri" dihapus. Ditambahkan frasa "dengan sengaja" Frasa "2 (dua)" diganti "5 (lima)". Kata "atau" diganti dengan "dan". Ditambahkan kata "pidana".

Menjadi Pasal 102 Perubahan rumusan

VERSI PEMERINTAH

SETELAHPERUBAHAN

PasallOl • Setiap Orang yang dengan sengaja • memasukkan komoditas pertanian dari luar negeri pada saat ketersediaan komoditas • pertanian di dalam negeri sudah mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal102

•

• Setiap orang yang dengan sengaja melanggar • ketentuan Pasal 4 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau • pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menjadi Pasa1103

Menjadi dua ayat (1) dengan pemisahan disengaja dan karena

Pasal103 • Setiap pejabat yang dengan sengaja • melanggar ketentuan Pasal 49 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

kelalaiannya.

KETERANGAN

Tata urutan . Supaya konsisten dengan Pasal30 Pidana diganti menjadi 5 (lima) tahun karena sudah masuk kategori kejahatan berat yang mengakibatkan hancumya perekonomian. Bukan alternatif melainkan akumulatif.

Tata urutan. Disesuaikan Pasal47 Untuk kepastian hukum.

Tata urutan.

dengan

memberikan dan tertib

Menyangkut rasa keadilan agar Rancangan Undang-Undang 1m

berpihak kepada petani.

493. Ditambahkan ayat (2). (2) Setiap pejabat karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 49 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Untuk menghindari multi tafsir dalam penegakan hukum.

70

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

NO

494.


Pasal 110 • Setiap pelaku usaha yang melakukan • kemitraan usaha yang merugikan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

USUL PERUBAHAN

Menjadi Pasal 104 Perubahan rumusan.

495. Pasal 111 • Menjadi Pasal 105 Perubahan rumusan.

( 1) Petani yang mengalihfungsikan laban • pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat ( 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

496. (2) Petani yang mengalihkan laban pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perubahan rumusan

497. Pasall12 Pengurus Bank Bagi Petani yang menyalurkan dihapus kredit danjatau pembiayaan bersubsidi kepada selain petani, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

VERSI PEMERINTAH

SETELAHPERUBAHAN

Pasal104 • Setiap pelaku usaha yang dengan sengaja • melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(1) Pasal105 •

Petani yang dengan sengaja melanggar • ketentuan Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KETERANGAN

Tata urutan . Menyangkut rasa keadilan agar Rancangan Undang-Undang 1m

berpihak kepada petani.

Tata urutan. Untuk sanksi dan denda Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Petani yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk sanksi dan denda Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Konkordan DIM 397.

71




498. Pasal 113 • Menjadi Pasal 106 Pasal 106 • Tata urutan.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud • Perubahan (1) Jika tindak pi dana sebagaimana • Lebih memperinci untuk dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, dan rumusan dan dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, memepermudah penegak Pasal 112 dilakukan oleh korporasi, maka rujukan Pasal. dan Pasal 104 dilakukan oleh korporasi, hukum dalam selain pengurusnya dipidana berdasarkan pertanggungjawaban pidana dikenakan menerapkan pasal ini. dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, dan terhadap korporasi danjatau

Pasal 112, korporasinya dipidana dengan pengurusnya.

pi dana denda paling banyak, ditambah 1/3 ( sepertiga) dari pi dana denda dari masing-masing tersebut.

499. Ditambah ayat (2) (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pi dana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk danfatau atas nama korporasi jika perbuatan terse but termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar aau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

500. Ditambah ayat (3) (3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:

501. Ditambah huruf a a. dilakukan a tau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;

502. Ditambah huruf b b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;

503. Ditambah huruf c c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

504. Ditambah huruf d d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

72


USUL PERUBAHAN KETERANGAN NO DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN SETELAH PERUBAHAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

505. Ditambah ayat (4) (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pi dana denda maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga).

506. BABXI Tetap KETENTUAN PERALIHAN

507. Pasal 114 Menjadi Pasal 107 Pasal107 Tata urutan. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Tetap ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku selama bel urn ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini.

508. BAB XII Tetap KETENTUAN PENUTUP

509. Pasal 115 Menjadi Pasal108 Pasal 108 Tata urutan. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Tetap ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini.

510. Pasal 116 ( 1) Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Daerah dihapus

wajib memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

73


DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN USUL PERUBAHAN KETERANGAN

NO SETELAHPERUBAHAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF DPR

511. (2) Dalam hal tetjadi gaga! panen dan petani dihapus belum menjadi peserta Asuransi Pertanian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi.

512. Pasal117 Menjadi pasal 109 Pasal109 Tata urutan.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang .. 1n1 Tetap

harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

513. Pasal118 Menjadi Pasal 110 Pasal 110 Tata urutan

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal Tetap

diundangkan.

514. Disahkan di Jakarta - Tetap pada tanggal ................. .........

515. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - Tetap ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

516. Diundangkan di - Tetap Jakarta pada tanggal ..................

517. MENTER! HUKUM DAN HAK - Tetap ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. AMIR SYAMSUDDIN

518. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Tetap TAHUN ......... NOMOR .......

74

DAFTARINVENTARISASIMASALAH(DIM) RANCANGAN UNDANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180322-013757-4709.pdf · NO DRAFT RUU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI INISIATIF

Documents