PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong Kab. Bogor 16915 : (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808 Website: www.pn-cibinong.go.id Email: [email protected]DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN W11-U20/06/SOP/01/2017 : SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) W11-U20/06/SOP/02/2017 : SOP PENGAJUAN REVISI POK (DIPA) W11-U20/06/SOP/03/2017 : SOP PERAWATAN SIPP-CTS W11-U20/06/SOP/04/2017 : SOP PERAWATAN DAN MENGATASI PERMASALAHAN JARINGAN W11-U20/06/SOP/05/2017 : SOP PENGELOLAAN WEBSITE W11-U20/06/SOP/06/2017 : SOP PELIPUTAN DAN PENGINPUTAN WEBSITE W11-U20/06/SOP/07/2017 : SOP PENGHIMPUNAN LAPORAN TAHUNAN W11-U20/06/IK/08/2017 : INSTRUKSI KERJA PERAWATAN KOMPUTER W11-U20/06/SOP/09/2017 : SOP SURAT MASUK W11-U20/06/SOP/10/2017 : SOP SURAT KELUAR
46
Embed
DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI …pn-cibinong.go.id/download/sopptip2017.pdf · 4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman ... dari Aplikasi RKAKL Satker
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
K a b . B o g o r 1 6 9 1 5 : (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808
SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
7. PMK Nomor 65/PMK.02/20015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 - Manajemen Informatika
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT/ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (613519) PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT ALOKASI :
Halaman :
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/ CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
Cibinong, DD/MMMM/YYYY Kuasa Pengguna Anggaran
TTD
Nama Lengkap
NIP
Form-06/SOP/01.1/2017
Aplikasi RKAKL
Form-06/SOP/01.2/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
7. PMK Nomor 65/PMK.02/20015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 – Manajemen Informatika
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) _______________________
PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN ANGGARAN _____
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : Mahkamah Agung RI UNIT ORGANISASI : Sekretaris Mahkamah Agung RI PROGRAM : HASIL : SATUAN KERJA : KEGIATAN : INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN : : VOLUME : A. LATAR BELAKANG B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN C. PENERIMA MANFAAT D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN E. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN F. BIAYA YANG DIPERLUKAN
KEMENTERIAN LEMBAGA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG RI UNIT ORGANISASI : PENGADILAN NEGERI CIBINONG PROGRAM : SASARAN PROGRAM : USULAN SBK : INDIKATOR KELUARAN : KELUARAN :
No Kode dan Nama
Kegiatan
Keluaran (Output) Masukan (Input) Indeks Biaya
Kegiatan Keterangan
Satuan Ukur
Volume Akun Tahapan dan
Komponen Kegiatan, Rincian Biaya
Satuan Ukur
Biaya per Satuan Ukur (Rp)
Volume Jumlah
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cibinong, DD/MMMM/YYYY Kuasa Pengguna Anggaran
TTD
Nama Lengkap
NIP
Form-06/SOP/02.2/2017
Aplikasi RKAKL
Form-06/SOP/02.3/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
Dasar Hukum: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi
Kualifikasai Pelaksana: 1. Strata Satu (S1) Teknik
Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem
komputer Jaringan troubleshoot hardware dan software
3. Memahami Sistem Jaringan (Networking)
4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi
5. Menguasai troubleshoot hardware dan software
Keterkaitan: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan dan Pengamanan Perangkat IT
Peralatan/Perlengkapan: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop user
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga system keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan SIPP Lokal Maupun Sinkronisasi data SIPP di Database Mahkamah Agung RI
Pencatatan Dan Pendataan:
No Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku
Sekretaris Kasubbag Admin TI Kelengkapan Waktu Output
1 Memonitoring secara berkala akses local server SIPP dan online user
Akses SIPP 1 jam Akses system Website
2
Melakukan backup seluruh sistem dan database SIPP, secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain
Akses server 2 jam ADK / Dokumen elektronik
3 Memonitoring secara berkala aktivitas user
Akses Super Admin
15 menit
Log aktivitas User
4
Menerima pengaduan dan keluhan dari pengguna SIPP
Invoice, Akses layanan koneksi, SIPP
15 menit
Layanan Pengaduan
5
Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah SIPP
Laporan masalah dari user
15 menit
Laporan situasi Kondisi
6
Mengambil langkah- langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan SIPP
Data pemecahan masalah
15 menit
Solusi / pemecahan masalah
7
Melakukan /Menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag Keuangan & Umum) ataupun melibatkan pihak ketiga
Dasar Hukum: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi
Kualifikasi Pelaksana: 1. Strata Satu (S1) Teknik
Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem
komputer jaringan 3. Memahami Sistem Jaringan
(Networking) 4. Menguasai Pengoperasian
Komputer dan Sistem Aplikasi 5. Staff Teknik Informatika
pengelola Informasi berupa data-data dan berita
6. Menguasai troubleshoot hardware, software dan Jaringan
Keterkaitan: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Pengelolaan Website
Peralatan/Perlengkapan: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga system keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website dan website
Pencatatan Dan Pendataan:
No Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
Sekretaris Pengawas
TI Team
TI Kelengkapan Waktu Output
1
Menugaskan Petugas TI untuk melaksanakan perawatan dan Permasalahan Jaringan
Program kerja, perangkat TI
10 menit
Disposisi dan pengaduan
2
Melaksanakan perawatan dan Permasalahan jaringan internet local dan interlocal dan melaporkan kepada pengawas dan Sekretaris.
Perangkat jaringan
3 jam Perangkat siap pakai
3 Menerima laporan dari Tim Pengelola TI dan menyetujui.
Jaringan siap Pakai
10 menit
Perangkat siap pakai
4 Telah merawat dan Menyelesaikan permasalahan jaringan TI.
Dasar Hukum: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi
Kualifikasi Pelaksana: 1. Strata Satu (S1) Teknik
Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem
komputer jaringan 3. Memahami Sistem Jaringan
(Networking) 4. Menguasai Pengoperasian
Komputer dan Sistem Aplikasi 5. Staff Teknik Informatika
pengelola Informasi berupa data-data dan berita
6. Menguasai troubleshoot hardware, software dan Jaringan
Keterkaitan: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Pengelolaan Website
Peralatan/Perlengkapan: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website dan website
Pencatatan Dan Pendataan:
No Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
Sekretaris Kasubbag Web
Admin Pihak Ketiga
Kelengkapan Waktu Output
1
Memonitoring secara berkala status pembaruan konten (updating) dan ketersediaan akses online website
Akses system website
1 jam Akses system website
2
Melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain
Akses server
1 jam ADK / Dokumen elektronik
3
Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah / deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak sistem
Akses server
2 jam Log aktivitas pengunjung
4
Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain
Invoice, Akses layanan koneksi, hosting dan domain
3 hari
Layanan koneksi, hosting & domain yang diperbaharui
5
Melaporkan situasi,kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada Sekretaris
6 Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi /website
Laporan situasi kondisi
1 jam Solusi / pemecahan masalah
7 Melakukan / menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag keuangan dan Umum) ataupun melibatkan pihak ketiga
Dasar Hukum: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi
Kualifikasi Pelaksana: 1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3)
Keterkaitan: 1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pengelolaan Website
Peralatan/Perlengkapan: 1. Jaringan Internet 2. Modem, Wifi dan Router Board 3. Laptop / PC 4. Kamera
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website
Pencatatan Dan Pendataan:
No Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
Sekretaris Kasubag
PTIP Team TI Kelengkapan Waktu Output
1
Mempersiapkan Alat Peliputan
- Dokumen penunjang
- ATK - Kamera
10 menit
Alat peliputan
2
Melakukan Peliputan/ Dokumentasi
- Alat penunjang - ATK - Kamera
2 jam Dokumentasi kegiatan
3
Mengumpulkan Hasil Peliputan
- Alat penunjang - ATK
10 menit
Hasil peliputan
4
Menyeleksi /edit hasil peliputan
- Alat penunjang - ATK
30 menit
Dokumen yang diseleksi & diedit
5 Membuat narasi hasil peliputan
- Alat penunjang - ATK
30 menit
Narasi Peliputan
6 Memeriksa/ mengkoreksi hasil seleksi dan Narasi
Dokumen Hasil peliputan
30 menit
Narasi yang sudah dikoreksi
7
Memasukkan hasil peliputan beserta narasi terpilih kedalam Website
Dasar Hukum: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi
Kualifikasi Pelaksana: 1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3)
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. Laptop / PC 2. ATK
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak berjalannya pelaporan pada sub bagian PTIP.
Pencatatan Dan Pendataan:
No Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
Staf PTIP
KaSubbag PTIP
Sekretaris Ketua
PN Kelengkapan Waktu Output
1
Menghimpun Laporan Tahunan Pada setiap Bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- ATK
1 jam Laporan Tahunan pada setiap Bag. Kepaniteraan dan kesekretariatan
2
Meneliti Laporan Tahunan pada setiap bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- ATK
1 jam Laporan Tahunan yang sudah diteliti
3
Penyusunan Laporan Tahunan dan membuat Draf Laporan
- ATK 10 menit
Laporan Tahunan yang sudah disusun dan draf Laporan
Dasar Hukum: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi
Kualifikasi Pelaksana: 1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3)
Keterkaitan: SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
Peralatan/Perlengkapan: 1. Laptop / PC 2. ATK
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka perawatan komputer yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong
Pencatatan Dan Pendataan 1. Label Pemeliharaan 2. Label Spesifikasi Komputer 3. Form Jadwal Pemeliharan
Komputer 4. Form Laporan Pemeliharaan
Komputer 5. Berita Acara Penyerahan
Barang 6. Form Pengajuan Barang
1. TUJUAN
Instruksi Kerja ini dibuat untuk menjamin setiap perawatan komputer yang ada di Kantor
Pengadilan Negeri Cibinong harus melalui proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan.
2. RUANG LINGKUP
Instruksi Kerja ini dilakukan sebagai suatu proses perawatan Komputer yang Kantor
Pengadilan Negeri Cibinong.
3. DEFINISI
a. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer, dan
dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya,
dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk
perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
b. Software atau perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan
disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai
informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian
sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007
Keterkaitan: 1. SOP Pelolaan surat sub bagian umum
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. buku angenda surat keluar Pencatatan Dan Pendataan: 1. Adminitrasi persuratan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Staf KaSubbag
PTIP Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Menerima dan mempelajari surat yang sudah didisposisi pimpinan serta memneri catatan/ perintah tentang tindak lanjut surat
Surat masuk dan ATK
1 hari
Surat masuk yang telah diberi catatan/ perintah
2
Mengagendakan surat dalam buku register surat masuk. Melaksanakan sesuai dengan dengan catatan/ perintah (membalas/ menanggapi/ meneruskan)
Agenda surat masuk dan ATK
Surat masuk yang telah tercatat pada agenda
3 Memeriksa hasil pelaksanaan/ tindak lanjut surat
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan: 1. SOP Pelolaan surat sub bagian umum Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 2. SLTA Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. buku angenda surat keluar Pencatatan Dan Pendataan: Adminitrasi persuratan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Staf KaSubbag
PTIP Sekretaris
KPN/ WKPN
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1 Menerima disposisi
Komputer dan ATK
1 hari
Lembar Disposisi
2 Mengetik draft surat keluar
Komputer dan ATK
Draft
3 Koreksi draft surat keluar
Komputer dan ATK
Draft yang sudah diparaf
4
Menandatangani surat keluar
Komputer dan ATK
Surat yang sudah ditandata-ngani
5 Memberi nomor surat keluar
Komputer dan ATK
Surat keluar siap kirim
6
Mengirimkan surat keluar serta mengarsipkan fotokopi