ix DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.................................................................................................. i HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ..................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ iii KATA PENGANTAR ............................................................................................... iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................................... vii DAFTAR ISI .............................................................................................................. viii ABSTRAK ................................................................................................................. xi ABSTRACT ................................................................................................................. xii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………………............... 1 1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………………… 6 1.3 Ruang Lingkup Masalah ………………………………………………….. 7 1.4 Orisinalitas Penelitian …………………………………………………….. 8 1.5 Tujuan Penelitian ………………………………………………………….. 9 1.6 Manfaat Penelitian ………………………………………………………… 10 1.7 Landasan Teoritis …………………………………………………………. 11 1.8 Metode Penelitian ………………………………………………………… 14
23
Embed
DAFTAR ISI - sinta.unud.ac.id · xii ABSTRAK HUBUNGAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DI INDONESIA Warga Negara atau Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ..................................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ iii
KATA PENGANTAR ............................................................................................... iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................................... vii
DAFTAR ISI .............................................................................................................. viii
ABSTRAK ................................................................................................................. xi
ABSTRACT ................................................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………………............... 1
Warga Negara atau Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur
konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu Negara. Dalam lingkup Internasional,
hal-hal yang menyangkut Kewarganegaraan sangat diperhatikan karena
menyangkut Identitas dan Status Hukum seseorang. Salah satunya dalam hal
kepemilikan perusahaan.
Bagaimana status suatu Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang
pemegang sahamnya beralih kewarganegaraan serta keberadaan perusahaan
bersangkutan jika dikaitkan dengan Daftar Negatif Investasi 2016. Penulisan
Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
Perundang-Undangan dan Pendekatan Perbandingan.
Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang Pemegang
sahamnya berpindah kewarganegaraan berubah statusnya menjadi Perusahaan
Penanaman Modal Asing. Apabila keberadaan perusahaan bersangkutan
dihubungkan dengan Daftar Negatif Investasi 2016, terdapat beberapa kondisi
diantaranya: Perusahaan tersebut melakukan usaha di bidang yang tidak diatur
dalam Daftar Negatif Investasi sehingga dapat melanjutkan usahanya karena
termasuk dalam bidang usaha yang terbuka. Perusahaan tersebut melakukan usaha
di bidang yang terbuka dengan persyaratan sehigga jumlah modal asingnya tidak
boleh melebihi batas maksimal yang ditentukan. Jika modal asing dalam
perusahaan bersangkutan melebihi batas maksimal maka perusahaan tersebut
wajib menyesuaikan jumlah modal asingnya sesuai ketentuan dalam jangka waktu
dua tahun.
Kata Kunci: Kewarganegaraan, Perusahaan (PT), Modal Asing
ABSTRACT
THE CORRELATION OF CITIZENSHIP AND CORPORATE OWNERSHIPIN INDONESIA
A Citizen is one of the constitutive element of a Country. In Internationalscope, citizenship become a concern because it involve a person’s identity andlegal status. As in the case of Corporate Ownership.
How is the status of Domestic Corporation whose the shareholdersdevolve their citizenship and how about the existence of those corporation if itassociated with 2016 Indonesia Negative Investment List. This Research is anormative legal research that using a statutory approach and comparativeapproach.
The status of those Domestic Corporation whose the shareholders devolvetheir citizenship switch over into Foreign Corporation. When the existence ofthose Corporation associated with 2016 Indonesia Negative Investment List,There are several conditions which are: those Corporation doing business in thesector that are not regulated in 2016 Indonesia Negative Investment List so thosecorporation may continue the business because it come under the sector thatopened for Foreign Investment. Those corporation doing business in that comeunder the sector that opened with requirements so the amount of Foreign Capitalon those corporation should not over specified limit. If the Foreign Capital ofthose corporation exceeds the maximum limit, then those corporation have toadjust the Foreign Capital into the prescribed limit within two years.
Key Words: Citizenship, Corporation, Foreign Capital
xiii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur
konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara.1 Hal ini sesuai dengan Pasal 1
Konvensi Montevideo 1933 yang menetapkan empat syarat keberadaan negara
yaitu, adanya penduduk tetap yakni warga negara, adanya wilayah tertentu
dimana setiap negara harus memiliki wilayah atau teritorial yang nampak
nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual maupun
yuridis, ada pemerintah yang menjalankan pemerintahan serta kemampuan
untuk secara mandiri melakukan hubungan dengan negara lain.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945) diatur hak-hak dari seorang warga negara
diantaranya: dalam Pasal 28 A disebutkan bahwa, Setiap orang berhak untuk
hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk mempertahankan
kehidupannya, seorang warga negara memerlukan pekerjaan yang bisa
menghasilkan pendapatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ada banyak
cara untuk bekerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya
melalui pendirian perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan
oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya
melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan perekonomian.
1 Bagir Manan, 2009, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No.12 Tahun
2006,FH UII Press,Yogyakarta,h.1.
2
Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di Pasal 6 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan
pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan
perusahaan. Salah satu perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan ini
adalah Perseroan Terbatas (PT), yakni badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Undang-
Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaanya.
Pada era globalisasi, perusahan-perusahaan tidak hanya dimiliki oleh
warga negara Indonesia, melainkan juga terdapat perusahaan-perusahaan yang
dimiliki oleh Orang Asing. Warga Negara Asing dapat mendirikan perusahaan
di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.2 Secara historis keberadaan penanam modal asing di
Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat
modal asing sudah hadir di Indonesia semenjak zaman kolonial dahulu.3
Ternyata kehadiran penanam modal asing pada masa kolonial berbeda dengan
masa setelah kemerdekan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa
kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan
untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.4 Setelah merdeka pada tanggal 17
2 Gatot Supramono, 2014, Hukum Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.36. 3 David Kauripan, 2013. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Kencana,
Jakarta, h.1. 4 Ibid.
3
Agustus 1945, Indonesia tumbuh menjadi negara berkembang yang sedang
melakukan pembangunan nasional. Penanaman modal asing di Indonesia
menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (inevitable), bahkan
mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional.5 Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Undang-Undang
Penanaman Modal disebutkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal
yaitu untuk:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri; dan
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal di atas menunjukkan bahwa penanaman modal asing juga
memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Namun di Indonesia tidak semua bidang usaha terbuka untuk penanaman
modal. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Penanaman
5 Ibid. h.1
4
Modal, disebutkan bahwa: Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik
asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional serta
kepentingan nasional lainnya, Pemerintah kemudian menerbitkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang dikenal dengan
Daftar Negatif Investasi. Diterbitkannya Daftar Negatif Investasi tersebut
tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk melindungi perekonomian
Indonesia demi mensejahterakan warga negara Indonesia. Dengan adanya
Daftar Negatif Investasi ini Pemerintah membatasi penanaman modal
asing khususnya dalam sektor usaha vital di Indonesia agar dikemudian
hari tidak beralih kepada pihak asing.
Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana jika pemilik perusahaan
yang semula berkewarganegaraan Indonesia, beralih kewarganegaraan
menjadi warga negara asing. Hal ini bisa saja terjadi, seperti yang diatur
dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan dimana Warga Negara Indonesia kehilangan
kewargaegaraanya jika yang bersangkutan:
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
5
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan
belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan
dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak
menjadi tanpa kewarganegaraan;
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari
Presiden;
e. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing, yang jabatan dalam
dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara
Indonesia;
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang
bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing
atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang
masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa
alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya
untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5
(lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang
6
bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga
Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal
Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak
menjadi tanpa kewarganegaraan.
Dengan latar belakang yang telah dikemukakan oleh Penulis,
Penulis bermaksud menulis Skripsi dengan judul “HUBUNGAN
KEWARGANEGARAAN DENGAN KEPEMILIKAN
PERUSAHAAN DI INDONESIA”
1.2 Rumusan Masalah
Perumusan masalah dalam suatu penelitian hukum menjadi titik
sentral; perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (legal
issues, legal questions) akan memberikan arah dalam menjawab
pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan.6
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas
maka dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana status suatu Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
dengan pemegang saham berpindah kewarganegaraan?
2. Bagaimana keberadaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
yang Pemegang Sahamnya Berpindah Kewarganegaraan dalam
6 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 37.
7
kaitannya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian;
membatasi area penelitian. Dengan ruang lingkup penelitian dapat
menunjukkan secara pasti variabel-variabel mana yang akan diteliti dan
yang mana yang tidak.7
Dalam menulis suatu karya ilmiah diperlukan suatu batasan-
batasan mengenai materi yang akan diuraikan. Oleh karena itu, dalam
penulisan skripsi ini akan diberikan batasan-batasan pembahasan yang
dimuat dalam Ruang Lingkup antara lain sebagai berikut:
1. Membahas mengenai status Perusahaan Penanaman Modal Dalam
Negeri dengan pemegang saham berpindah kewarganegaraan
2. Membahas mengenai keberadaan perusahaan Penanaman Modal
Dalam Negeri yang pemegang sahamnya berpindah
kewarganegaraan dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang
Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
7 ibid, h. 41.
8
1.4 Orisinalitas Penelitian
Penelitian hukum dengan judul “Hubungan Kewarganegaraan
Dengan Kepemilikan Perusahaan di Indonesia” memang benar merupakan
hasil pemikiran penulis sendiri. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan
baik di ruang koleksi skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana
maupun melalui internet, tidak terdapat penelitian yang sama yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik di Universitas Udayana
maupun Perguruan Tinggi lainnya kecuali yang secara tertulis dalam
penulisan penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka yang
digunakan penulis sebagai acuan kerangka berfikir. Untuk penelitian
sejenis yang serupa dengan penelitian yang diajukan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Nama Penulis Judul Skripsi Permasalahan yang diangkat
Felicia Halim
(060200108)
Fakultas Hukum
Universitas
Sumatera Utara
Medan tahun 2009
TINJAUAN HUKUM
TENTANG
KEPEMILIKAN
SAHAM ASING
DALAM
PERUSAHAAN
PENANAMAN
MODAL
KERJASAMA
PATUNGAN (STUDI
1. Bagaimana manfaat
penanaman modal
langsung dan
bagaimana
pengaturan
penanaman modal
asing di Indonesia?
2. Bagaimana
pengaturan
kepemilikan saham
9
PADA PT INALUM) asing pada perusahaan
Join Venture?
3. Bagaimana
kepemilikan saham
asing pada PT.
INALUM?
1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan Umum
1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya
pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
2. Melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara
tertulis
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
b. Tujuan Khusus
1. Untuk menganalisis status Perusahaan Penanaman Modal Dalam
Negeri dengan pemegang saham berpindah Kewarganegaraan
2. Untuk menganalisis keberadaan perusahaan Penanaman Modal
Dalam Negeri yang pemegang sahamnya berpindah
kewarganegaraan dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang
10
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
1.6 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
1. Memberikan bahan referensi bagi penelitian yang terkait
selanjutnya
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
khususnya untuk mahasiswa dan praktisi hukum
internasional dalam memahami status suatu Perusahaan
Penanaman Modal dalam Negeri yang pemegang sahamnya
berpindah kewarganegaraan serta keberadaan perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri yang pemegang
sahamnya berpindah kewarganegaraan dalam kaitannya
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca
khususnya dalam hukum perdagangan internasional untuk
memahami status suatu perusahaan penanaman modal
dalam negeri dengan pemegang saham berpindah
11
kewarganegaraan serta keberadaan perusahaan Penanaman
Modal Dalam Negeri yang pemegang sahamnya berpindah
kewarganegaraan apabila dikaitkan dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan daftar
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang
penanaman modal.
1.7 Landasan Teoritis
Beberapa teori yang Penulis gunakan dalam menulis skripsi ini
antara lain:
1. Teori Kewarganegaraan Republik (Republican Citizenship)
Teori Kewarganegaraan Republik berpendirian bahwa
kebebasan individual hanya mungkin ada dalam suatu jaminan
keamanan negara yang berada dibawah rule of law dan kebajikan
Warga Negara (Civic Virtues) untuk berpartisipasi didalamnya.8
Dari prespektif republican kewarganegaraan memiliki dimensi etis
dan hukum (legal).9 Status hukum Warga Negara akan berkaitan
erat dengan kepemilikan yang memuat hak-hak dan kewajiban
terhadap kepentingan publik. Teori kewarganegaraan ini
menekankan pentingnya kewajiban, tanggung jawab dan civic
virtue dari Warga Negaranya. Civic virtue berarti kesediaan
8 Samsuri, 2014, “Teori-Teori Kewarganegaraan” Universitas Negeri Yogyakarta, URL: