DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM............................................................................. i HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM.............................. ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI....................................... ii i HALAMAN KATA PENGANTAR......................................................................... i v HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................... v ii HALAMAN DAFTAR ISI....................................................................................... v iii
33
Embed
DAFTAR ISI - sinta.unud.ac.id · daftar isi halaman sampul dalam..... i halaman persyaratan gelar sarjana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
DALAM............................................................................. i
Dalam penulisan ini , untuk memudahkan dalam menelaah permasalahan
dan tidak melebar ke permasalahan lain, maka perlu diadakan pembatasan masalah.
Adapun yang dibahas dalam penelitian ini pembatasannya pada dua hal yaitu
pertama membahas pelaksanaan pemungutan retribusi perpanjangan IMTA di
Provinsi Bali dan kedua tentang hambatan pelaksanaan retribusi perpanjangan
IMTA di Provinsi Bali.
1.4 Orisinalitas Penelitian
Guna menunjukan keaslian penelitian skripsi ini memang benar asli dan
tidak sama dengan penelitian skripsi yang sudah ada sebelumnya, maka dapat saya
tunjukan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut :
1.4.1 Skripsi tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan
Hukum Islam Dan Udang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan)” oleh Khusnan Iskandar, dari Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2009, yang mengangkat
permasalahan tentang bagaimanakah konsep perjanjian kerja waktu
tertentu dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimanakah dampak
penggunaan Tenaga Kerja asing dalam pandangan Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
1.4.2 Skripsi tentang “Pengawasan Penggunaan Pekerja Asing Terhadap
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 oleh Hendra Putra Kuncoro, dari Fakultas Hukum
Reguler Mandiri, Universitas Andalas, Padang, Tahun 2010.
Permasalahan yg dikemukakan dalam skripsi ini yaitu tentang
bagaimanakah prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Padang dan
bagaimanakah dampak hukum dari prosedur penggunaan tenaga kerja
asing di Padang.
1.4.3 Skripsi tentang “Penyelenggaraan Retribusi Pekerja Asing Terhadap
Keberadaan Tenaga Kerja Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 oleh Ariani Endah Nuryanti, dari Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2011, Permasalahan yg
dikemukakan dalam skripsi ini yaitu tentang apakah variabel upah,
produktivitas, modal dan non upah berpengaruh terhadap penyerapan
tenaga kerja pada usaha percetakan di kota Makasar.
Dari beberapa penelitian skripsi sebagaimana dipaparkan diatas, maka baik
dari judul maupun substansi penelitian skripsi ini berbeda (tidak sama) dengan
penelitian skripsi tersebut di atas.
1.5 Tujuan Penelitian
1.5.1 Tujuan umum
Untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
IMTA Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Bali.
1.5.2 Tujuan khusus
Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan retribusi perpanjangan IMTA
di Bali dan bagaimanakah hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi
perpanjangan IMTA Di Bali.
1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat teoritis
1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu
hukum khusunya Hukum Pemerintahan.
2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai
dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
1.6.2 Manfaat praktis
1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau
praktisi hukum dan instani terkait tentang pengaturan retribusi
perpanjangan IMTA di Bali.
2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan
kepada pihak instansi terkait khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Bali dalam rangka mengetahui bagaimanakah
hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi perpanjagan IMTA Di Bali.
1.7 Landasan Teoritis
Landasan-landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian hukum
merupakan sebuah pijakan dasar yang kuat dalam membedah permasalah-
permasalahan hukum terkait. Adapun landasan teoritis yang digunakan dalam
penelitian ini yakni Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, dan Teori Penegakan
Hukum, dan Konsep Retribusi Daerah.
1.7.1 Teori Negara Hukum
Secara Konstitusional Negara Indonesia adalah Negara Hukum,
sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yg menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Untuk dapat disebut sebagai Negara Hukum maka harus memiliki dua unsur pokok
yakni adanya perlindungan hak asasi manusia serta adanya pemisahan kekuasaan
dalam negara.16
Dalam perkembangannya ada dua konsep negara hukum yaitu Rechtsstaat
dan Rule of law. Rechsstaat sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl
dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental sebagai berikut:
1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan Negara harus
berdasarkan teori Trias politika;
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-
undang (wetmatigbestuur);
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan Undang-
Undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah
dalam kehidupan pribadi seseorang) maka ada pengadilan administrasi yang
akan menyelesaikannya. 17
Dalam pada itu, AV Dicey dari kalangan hukum Anglo Saxon menjelaskan the Rule
of law dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan,
sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik rakyat ataupun pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-
keputusan pengadilan.18
16 Moh Kusnardi dan Bintang R. Saringgih, 2000, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Cet. 4, Gaya
Media Pratama, Jakarta, h.132 17Ibid
18 Anwar C., 2011, Teori dan Hukum Konstitusi, Intrans Publishing, h. 47-48,
Selanjutnya ”International Commision of Jurists” pada konferensinya di
Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa di samping hak-hak politik, rakyat
harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk
standar-standar dasar ekonomi. Komisi ini dalam konfensi tersebut juga
merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah rule
of law sebagai berikut;
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu,
konstitusi haruslah pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh hak-
hak yang di jamin
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan. 19
Dari ciri-ciri negara hukum (material) di atas, nampak adanya perluasan
makna negara hukum formil dan pengakuan peran pemerintah yang lebih luas
sehingga dapat menjadi rujukan bagi berbagai konsepsi Negara hukum.
1.7.2 Teori Kewenangan
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum
publik, misalnya penerbitan surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri atau
Gubernur Kepala daerah.20 Kewenangan secara teoritik dapat diperoleh melalui 3
(tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai Atribusi, delegasi, dan
mandat ini H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt mengindenfikasikan sebagai
berikut:21
19Ibid, h. 48 20Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, P.T. Alumni Bandung, h. 271 21Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Edisi evisi, cet. 9, Rajawali Pers, h. 101
1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan.22 Pada atribusi terjadi
pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau
diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa
legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang
pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original
legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai
pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang
melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD
dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah. Sedangkan
yang bertindak sebagai delegated legislator seperti Presiden yang
berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan
Pemerintah dimana diciptakan wewnang-wewenang pemerintahan
kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.23
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ
pemerintah kepada pemerintah lainnya.24 Pada delegasi terjadilah
pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan
secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya.
22Ibid,h. 101.
23 Ibid,h. 102.
24 Ibid,h. 101.
Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi
wewenang.25
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintah telah mengizinkan
kewenanggannya dijalankan organ lain atas namanya. Pada mandat
tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan
wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang
apapun. Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri
dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan
kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama
Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap
berada pada organ kementrian. Pegawai memutuskan secara faktual,
Menteri secara yuridis.26
Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-
Undang No.23 Tahun 2014, kewenangan terdiri dari kewenangan Desentralisasi
dan Dekonsentrasi. Desentrasilasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah
(Delegasi), sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada
Gubernur atau Walikota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum.
25 Ibid,h. 101.
26 Ibid,h. 103.
Berdasarkan paparan tentang wewenang di atas, dapat disebutkan bahwa,
wewenang yang diperoleh secara atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau
memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan
wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada
pejabat lainnya. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk
dan atas nama pemberi mandat.
1.7.3 Teori Penegakan Hukum
Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantab
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.27
Penegakan Hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan Law Enforcment, dalam
baha Belanda disebut dengan Rechtshandhaving. Penegakan hukum sangat erat
kaitannya dengan efektivitas hukum. Menurut Freidmann berhasil atau tidaknya
Penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/pranata
hukum dan budaya hukum.28
a) Substansi Hukum
Substansi hukum merupakan sistem substansial yang menentukan bisa atau
tidaknya hukum itu dilaksanakan.Substansi juga berarti produk yang dihasilkan
oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang
mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
27 Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengegakan Hukum, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5 28Robby Aneuknanggroe, 2013, Teori Penegakan Hukum, https://masalahhukum.
wordpress.com, diakses pada tangga l 4 april 2015
b) Struktur Hukum
Sistem struktural hukum menentukan bisa atau tidakanya hukum itu
dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga negara penegak hukum dijamin
oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Suatu
peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum
yang baik maka keadilan tidak bias ditegakkan.
c) Budaya Hukum
Menurut Friedman, kultur adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya
dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran masyarakat maka
akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat
terhadap hukum.
1.7.4 Konsep Retribusi Daerah
Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yg dalam pelaksanaanya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah
dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 29 Pengertian Retribusi Daerah menurut UU
Nomor 28 Tahun 2009 ditentukan dalam pasal 64 yaitu retribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
29 Darwin, 2010, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media, Bandung, h.
41
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan. Selanjutnya ciri-ciri pokok Retribusi Daerah adalah
sebagai berikut:
a. Retribusi dipungut oleh daerah;
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang
langsung dapat ditunjuk
c. Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau
menggunakan jasa yang disediakan daerah.30
Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak dapat berlaku surut, dan
peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengenai :
1. Nama, objek, dan subjek retribusi
2. Golongan retribusi, jasa umum, jasa usaha, dan petizinan tertentu
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tariff
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi
6. Wilayah pemungtan
7. Tata cara pemungutan
8. Sanksi administrasi
9. Tata cara penagihan
10. Tanggal mulai berlakunya.31
30 Ibid. h. 42. 31 Ibid. h. 43.
Tata cara dan pemungutan dan pemungutan retribusi tidak dapat
diborongkan, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak diserahkan
kepada pihak ketiga.32 Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan
retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon atau
kartu langganan dalam hal ini diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka
71 dan 72. Selanjutnya UU 28 Tahun 2009 Pasal 160 ayat (3) menyebutkan bahwa
dalam hal wajib pajak tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
Selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah
daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan objek retribusi adalah berbagai
jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.33
32 Sugianto, 2007, Pajak dan Retribusi Daerah, Cikal Sakti, Jakarta h 32 33 Ibid. h. 33.
1.8 Metode Penelitian
Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang
disebut ilmu. Pengetahuan ilmiah didapat lewat metode ilmiah, karena ideal ilmu
adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis.34
1.8.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian
hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian dengan mengkaji suatu
permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang mendasarinya serta
pelaksanaannya yang terjadi secara nyata di lapangan.
1.8.2 Jenis Pendekatan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang
digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).35 Didalam penelitian ini digunakan pendekatan
undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (coceptual approach)
dan pendekatan sosiologis (sosiological approach), pendekatan undang-undang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual
34Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, h. 44
35 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 93.
approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum.36 Selanjutnya pendekatan sosiologis
(sosiological approach), dilakukan pendekatan masalah secara sosiologis, artinya
didalam menelaah permasalahan yang sedang diangkat tersebut, menggunakan
fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-
undangan. Selanjutnya dalam menelaah permasalahan, dikaji berdasarkan fakta yg
ada dilapangan, serta ditunjang dengan disiplin ilmu, dan peraturan-peraturan
terkait dengan permasalahan yang dibahas.
1.8.3 Sumber Data
Data yang diteliti dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan data
sekunder sebagai berikut;37
1. Data primer yang bersumber dari suatu penelitian lapangan, yaitu data yang
diperoleh langsung dari sumber dilapangan ataupun responden. Adapun
informan yang digunakan untuk menggali data yaitu staff Penggunaan dan
Pengendalian Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut PPTKA) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali.
2. Data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang
diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan
bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk-bentuk
bahan hukum.38 Bahan hukum yg digunakan sebagai data sekunder dalam
penelitian ini antara lain:
36 Ibid
37 M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya, Cet I,
Ghalia Indonesia, Jakarta, h.43 38Ibid. h. 83
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012
tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012
tentang Pengendalian Lalu Lintas dan Perpanjangan IMTA.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011.
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber hukum
sebagai landasan penelitian di lapangan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan,
diantaranya:
1. Teknik Studi Dokumen, yaitu data yang dipergunakan dalam penelitian ini
dilakukan dengan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan
penelitian.
2. Teknik Wawancara (interview), yaitu terhadap data lapangan,
pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan teknik interview
terhadap staff PPTKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali.
1.8.5 Teknik Analisis Data
Di dalam menganalisis data yang diperoleh, dipergunakan metode pengolahan
data secara kualitatif yaitu mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-
undangan yang ada, terkait dengan obyek permasalahan dan kenyataan yang ada
dalam pelaksanaanya. Proses analisis tersebut, dilakukan secara terus menerus
sejak pencarian data dilapangan, selanjutnya mengkaji data di lapangan dengan
mencocokkan peraturan yang berlaku, kemudian data disajikan secara deskriptif