LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2015 vi DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i IKHTISAR EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI vi DAFTAR TABEL vii DAFTAR GAMBAR ix DAFTAR LAMPIRAN x BAB I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia 2 1.3 Isu Strategis 1.4 Sistematika Laporan 15 17 BAB II. PERENCANAAN KINERJA 19 2.1 Perencanaan Kinerja 19 2.2 Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018 21 2.3 Perjanjian Kinerja 27 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 29 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 29 3.2 Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 (lima) Tahun Dalam Rencana Strategis 3.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja 3.5 Realisasi Anggaran 3.6 Analisis Capaian Program/Kegiatan 32 56 58 74 83 BAB IV. PENUTUP 88
140
Embed
DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR ...bpkad.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/9/2016/...LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2015 vi DAFTAR ISI, DAFTAR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 vi
DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 1
PENDAHULUAN BAB I
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 2
PENDAHULUAN BAB I
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-
2018. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran
strategis tahun 2014 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah. Akan tetapi Indikator Kinerja Utama tersebut belum ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Malang, namun demikian tetap mengacu pada
Indikator Kinerja Utama yang termaktub dalam RPJMD Kota Malang Tahun
2013-2018.
LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 ini lebih
menekankan pada analisis di tataran atau dimensi outcome daripada output.
Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan 3 ( tiga) sasaran strategis ,
dengan 20 ( dua puluh ) indikator kinerja ( terdiri 10 Indikator Kinerja Utama dan
10 Indikator Kinerja Sasaran ). 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama tersebut
merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur
tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 3
PENDAHULUAN BAB I
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2014 dari
hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut secara umum dapat
disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Tahun 2014 menunjukkan telah berhasil dilaksanakan dengan
predikat sangat berhasil, karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 103,12%
diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik
yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah, mencapai rata-rata 100%,
predikat sangat berhasil;
Sasaran 2 : Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan
laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang, mencapai rata-rata
109,36% predikat sangat berhasil;
Sasaran 3 : Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi
pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah, mencapai rata-rata
100% predikat sangat berhasil.
Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut
dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
SASARAN STRATEGIS / INDIKATORKINERJA UTAMA TARGET REALISASI
CAPAIAN
Tercapai TidakTercapai
Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan,akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Frekuensi PenyelenggaraanKonsultasi dan Koordinasi Daerah
150 kali dalamdaerah 36 kaliluar daerah
132 kalidalamdaerah dan36 kali luardaerah
90,86%
Persentase Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
100% 100% 100%
Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 4
PENDAHULUAN BAB I
Nilai Pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat
72 76,37 106%
Adanya SOP Pelayanan InformasiPublik
Ada Ada 100%
Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta prosesAPBD Kota Malang
Jumlah Naskah Perjanjian HibahDaerah yang Diterbitkan
135 895 662,96%
Jumlah Terbitnya Surat PenyediaanDana
282 316 112,05%
Jumlah SP2D yang terbit 25.000 28.481 113,92%Jumlah Daftar Gaji yang terbit 475 432 90,95%Jumlah Pejabat PenatausahaanKeuangan yang Dapat MenyajikanLaporan Keuangan dengan BenarBerdasarkan Standart AkuntansiKeuangan
50 50 100%
Opini BPK terhadap LaporanKeuangan Daerah WTP
Terlaksananya Tertib Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah danBarang Milik Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah daripemanfaatan bidang lahan asetdaerah
Rp3.600.000.000,00
Rp3.250.451.895,00
90,29%
Persentase Penyelesaian SengketaLahan Aset Daerah 100% 66,66% 66,66%
Persentase Bidang Lahan AsetDaerah Penyumbang PendapatanAsli Daerah
51,13% 58,95% 100%
Jumlah Benda Berharga yangTerporforasi 17.000.950 15.905.781 93,56%
Adanya Hasil Inventarisasi Tanahdan Bangunan Aset Daerah
Ada/1.200obyek
Ada/1.500obyek 125%
Jumlah Dokumen benda berhargadan Aset Daerah yang Dilestarikan 1.500 9.923 661,53%
Jumlah SKPD yang melakukanAsistensi Laporan Barang Milik Daerah 100 SKPD 100 SKPD 100%
Jumlah Lahan yang Bersertifikat( bidang dan luas)
20bidang/27.322m2
27bidang/70.706 m2
100%
Persentase Lahan Aset yang SudahBersertifikat
40%/ 40bidang
31,62%/27bidang 67,5%
Mengacu pada 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 20 indikator
kinerja telah berhasil dicapai 18 (delapanbelas ) sesuai bahkan 5 ( lima )
indikator melebihi target, sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai target
yang telah ditetapkan. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan
anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 8.714.82.024,00 atau 89,31%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 5
PENDAHULUAN BAB I
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2014 dapat tersusun.
LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan
alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran
mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah
ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)
Kota Malang Tahun 2013-2108.
Dalam mencapai visi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu misi pertama, meningkatkan profesionalisme
aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; misi kedua
mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 6
PENDAHULUAN BAB I
rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah; misi ketiga meningkatkan
sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya
akuntabilitas aset daerah
Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2013 - 2018 yang
digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
Penetapan Kinerja (PK).
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 berfungsi
sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014.
Semoga LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2014 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya
akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja
pada masa yang akan datang.
Malang, 27 Februari 2015
KEPALA BADANPENGELOLA KEUANGAN DANASET DAERAH KOTA MALANG
Ir. SAPTO P. SANTOSO M.SiPembina Utama MudaNIP. 19610329 199103 1 005
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 7
PENDAHULUAN BAB I
BAB I
PENDAHULUAN
Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015 yang memuat dasar hukum
penyusunan dan dasar filosofi penyusunan LAKIP Tahun 2015. Selain itu pada
bagian ini juga diuraikan tentang tugas fungsi dan sumber daya manusia serta
sistematika laporan
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya
pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui
kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi,
akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
dan tujuan instansi yang bersangkutan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 8
PENDAHULUAN BAB I
Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara
internal sebagaimana diamanatkan dalan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ).
Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pisat dan
Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun
menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat
lebih tinggi secara berjenjang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure )
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
BadanPengelolaKeuangandanAset Daerah Kota Malang (BPKAD)
Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan
penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek.
Dalam tabel 2.1 berikut ini disajikan hubungan antara misi, tujuan,
sasaran dan cara mencapainya ( kebijakan dan program ) yang akan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 31
PERENCANAAN KINERJA BAB II
dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2013 -
2018
Tabel 2.1.
Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program BPKAD Tahun 2013 – 2018Sesuai Reviu Renstra Tahun 2013-2018
Misi 1 :Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional danAkuntabel
Tujuan 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional dan Akuntabel
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangandan aset daerah berorientasi pada kepuasan masyarakat
Kebijakan : 1. Meningkatkan pelayanan admnistrasi perkantoran2. Mengembangkan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan3. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah4.Merumuskan pedoman penyusunan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah5. Mengembangkan manajemen aset daerah
Program
: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah6. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
Tujuan 2 : Terwujudnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah
Sasaran : Meningkatnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah
Strategi : Mengembangkan penatausahaan pengelolaan aset daerah daerahKebijakan : 1. Merumuskan penetapan pengelolaan aset/barang milik daerah
2. Merumuskan penatausahaan aset/barang milik daerah
Program : 1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah2. Penyelesaiaan Konflik-konflik Pertanahan3. Peningkatan Status Hukum Aset4. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah5. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 32
PERENCANAAN KINERJA BAB II
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) sesuai dengan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun sebelum mengajukan
Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) dan telah memuat sasaran, indikator
sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta
pagu anggaran.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun selaras dengan
Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja.
Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ini adalah hasil yang akan
dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam
rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu
Tahun 2015.
Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan
sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2015 adalah sebagaimana
tabel 2.2. sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran
4. Alih fungsi pemanfaatan aset tidak sesuai dengan IjinPemakaian Tempat-Tempat tertentu yang seharusnyauntuk tempat tinggal dialihfungsikan menjadi ruko/jasaperdagangan dan telah dikavling-kavling dengan carajual beli dan sewa
Pemilik kavling menyetujuitanah aset Pemerintah KotaMalang dimaksud untukdiajukan sertifikasi atas namaPemerintah Kota Malang
5. Pelepasan tanah eks. Anggota DPRD Kota MalangTahun 1992-1997. Asal tanah yang selama inidipergunakan untuk SMP 10, kantor KecamatanKedungkandang, GOR Ken Arok, Lapang Sepakbola,Lapangan Volley Ball adalah tanah eks bengkokKelurahan Buring
Dalam proses fasilitasi/mediasi
6. Gugatan Sdr. Acgmad Djajusman atas tanah kepemilikanatas nama penggugat
Sudah dikoordinasikan denganKanwil BPN Jawa Timur
7. Surat Sdr. Drs. H. Agung Mustafa, MM tentangpengembalian lahan/tanah bekas lokasi pasarMadyopuro yang penataan untuk lahan RTH sebagaitempat parkir kendaraan siswa SMKN 6 Malang
Sedang dalam proses fasilitasi
8. Gugatan tanah aset alamat Jalan Dieng 23 Malang,Dalam proses mediasi,penggugat tidak menyerahkantanah asetnya
Sedang dalam proses fasilitasi
9. Terdapat konflik keluarga antara ahli warisnya.Pemerintah Kota Malang dalam hal ini selaku penerbitdigugat ahli waris karena menerbitkan ijin tanpapersetujuan ahli waris lainnya.
Sudah terfasilitasi
10. Sengketa batas dengan PT Araya Bumi Megah, dimanatanah telah dijual kepada Sdr. Eka Ratna Yohanes
Dalam proses fasilitasi
11. Lahan aset lokasi jalan Blitar 1, terdapat hutang piutanfgantara kedua belah pihak
Dalam proses fasilitasi
12. Terjadi jual beli atas lahan aset di Jalan Bukit Barisan 20,yang pada kenyataannya penjual wan prestasi untukmenyerahkan bangunan di atas lahan/tanah aset milikPemerintah Kota Malang
Dalam proses fasilitasi
13. Terjadi dualisme kepemilikan bangunan di atas tanahPemerintah Kota Malang, yang dalam proses mediasi.
Sudah terfasilitasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 143
PENUTUP BAB IV
Jika tidak ada penyelesaian, maka Pemerintah KotaMalang akan mengambil tanah tersebut untukdpergunakan perkantoran
14. Sewa tanah aset Pemerintah Kota Malang berupa tanahsawah eks bengkok Kelurahan Tlogowaru menjadimasalah ketika masyarakat Kelurahan Tlogowaru inginmengelola tanah sawah dimaksud dan agar persewaantersebut tidak dimonopoli orang tertentu saja
Sudah terfasilitasi
15. Kasus tanah Jalan Jakarta 36, karena penyewa lamamenelantarkan tanah dimaksud, maka pemerintah KotaMalang mencabut ijin pemakaian tempat-tempat tertentuyang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
Sudah terfasilitasi
8 Persentase Aset dan Barang Daerah Terinventarisasi dan
Terdokumentasi Dengan Baik
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah. Di dalam struktur aset tanah
Pemerintah Kota Malang, terdapat tanah ijin pemakaian yaitu tanah
negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang yang bersumber
dari fakta sejarah kepemilikan tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda
yang disewakan kepada masyarakat. Setelah masa kemerdekaan,
maka tanah-tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Indonesia
dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam tata administrasi dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 144
PENUTUP BAB IV
pengelolaannya. Penatausahaan administrasi ijin pemakaian tanah
negara telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang sejak tahun
1947 dalam satuan kerja yang menangani perumahan rakyat pada
tanah negara. Dengan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah pada tahun 2013, maka tanggungjawab
pengelolaan aset tanah/ ijin pemakaian dilaksanakan oleh BPKAD.
Penatausahaan aset daerah dalam rangka menciptakan sistem
administrasi yang terstruktur, rapi dan akuntabel tersebut dimulai
tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan
melaksanakan inventarisasi. Inventarisasi yang dimaksud adalah
pencatatan dan pengumpulan data agar data yang dikelola oleh
BPKAD relevan dengan kondisi dan situasi data saat ini. Pada tahun
2014 telah dilaksanakan inventarisasi di 2 (dua ) Kecamatan, yaitu
Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru, selanjutnya pada
tahun 2015 dilaksanakan di 2 ( dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan
Klojen ( lanjutan ) dan Kecamatan Sukun. Dari target 1.650 titik ijin
pemakaian yang tersebar di 2 Kecamatan tersebut terinventarisasi (
1.050 bidang di Kecamatan Sukun dan 500 bidang di Kecamatan
Klojen ). Hasil inventarisasi di lapangan muncul beberapa
kondisi/fakta antara lain :
1) Masih banyaknya data perjanjian/sewa menyewa yang belum
diperbarui; dimana pemegang ijin pemakaian tanah sesuai dengan
surat ijinnya telah meninggal dunia, saat ini tanahnya sudah
ditempati oleh penghuni lain, baik anaknya, kerabat, maupun
orang lain;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 145
PENUTUP BAB IV
2) Penghuni rumah di tanah ijin pemakaian belum tentu terdaftar
sebagai pemegang ijin, bisa sebagai penyewa rumah dan pembeli
rumah. Artinya rumah yang berdiri di atas tanah ijin pemakaian
sudah dijual oleh pemegang ijin yang terdahulu atau disewakan
kepada orang lain;
3) Selain jual beli pondasi atau jual beli bangunan yang berdiri di
atas tanah-tanah ijin pemakaian, diketahui juga adanya jual beli
tanah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab;
4) Adanya pemecahan tanah dari satu bidang tanah menjadi
beberapa bidang untuk diperjualbelikan;
5) Banyaknya aset tanah yang telah berubah peruntukannya dari ijin
tempat tinggal saat ini menjadi tempat usaha;
6) Adanya aset tanah yang telah berubah status kepemilikannya (
dari ijin pemakaian menjadi Sertifikat Hak Milik ( SHM);
Mengingat fakta-fakta di atas yang berpotensi memunculkan
sengketa atas lahan/bangunan aset daerah, kegiatan inventarisasi
aset daerah menjadi sangat mutlak untuk dilaksanakan. Mengingat
pentingnya pembaharuan data secara berkala terhadap satuan tanah
ijin pemakaian tersebut, maka dibutuhkan pembentukan sistem
database. Data hasil inventarisasi dokumen tanah ijin pemakaian
dengan gambar bidang dan data koordinat yang di-link-kan dengan
Global Information System ( GIS) pada Sistem Informasi Geografis
Manajemen Aset ( SIGMA ) dan Sistem Informasi Pengelolaan Ijin
Pemakaian Tanah ( SIPIPT ). Sejak tahun 2013 penatausahaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 146
PENUTUP BAB IV
aset dilaksanakan melalui aplikasi SIGMA ( Sistem Informasi
Geografis Manajemen Aset) adalah dimana dalam sistem aplikasi ini
data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang
dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-masing obyek. Selanjutnya di
tahun 2014 disempurnakan melalui aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan ijin Pemakaian Tanah ( SIPIPT) dimana tanah aset
daerah terarsipkan per obyek dan diharapkan data tersaji secara
tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi
serta peta).
Data-data terbaharukan hasil inventarisasi selanjutnya di up date ke
dalam pengembangan sistem informasi aset daerah dengan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
(SIMBADA) Kota Malang untuk inventarisasi/ mapping aset daerah
dan memastikan apakah data barang milik daerah sudah sesuai
dengan Neraca masing-masing SKPD.
Dari data yang tersaji dalam Neraca sebanyak 9.000 obyek telah
dilakukan inventarisasi/pembaharuan data sampai dengan tahun
2015 sebanyak ( 1.500 +1.650 = 3.150 ) obyek, telah
teridentifikasikan dan terdokumentasikan dengan baik ke dalam
sistem aplikasi manajemen aset, atau mencapai sebesar
Dari uraian tabel diatas, tergambarkan bahwa dari 8 ( delapan )
Indikator Kinerja Sasaran tersebut, secara umum berhasil dicapai 5
indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal
tahun, terdapat 3 indikator yang belum tercapai targetnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 147
PENUTUP BAB IV
B. CAPAIAN TAHUN 2015 DIBANDING DENGAN TAHUN 2009-2013,
DAN 2014
Membandingkan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun-tahun
sebelumnya masih belum dapat dilakukan, dikarenakan penetapan
Indikator Kinerja ( Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja
Utama ) Tahun 2015 berubah dengan merujuk pada Reviu Rencana
Strategis ( Reviu- Renstra ) yang disusun sesuai dengan hasil reviu
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah ( Reviu-RPJMD)
Tahun 2013-2018, dimana terdapat 4 (empat) ) Indikator Kinerja
Utama dan 8 ( delapan ) Indikator Kinerja Sasaran
Berikut tabel 3.6 adalah perbandingan terhadap realisasi tahun
2009 – 2013, tahun 2014 dan Tahun 2015
Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2009 - 2013
dan aset daerah pengelolaan keuangan dan aset daerah
NO.
PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI %
A PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
3.065.050.740,- 2.948.470.018,- 96,20
1. Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyuratInput Rp 130.000.000,- Rp 119.656.100 92,04Output : 32000 surat 36.894 suratOutcome surat terkirim 12 bulan 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan ListrikInput Rp 821.000.000,-- Rp 809.021.295,- 98,54Output : jenis dan bukti pembayaran 3 jenis/36 bukti
pembayaran3 jenis/36 bukti
pembayaranOutcome terbayarnya rekeningtelepon, air dan listrik serta pembelianalat listrik
12 bulan 12 bulan
3 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorInput Rp 50.000.000,-- Rp 50.000.000,-- 100Output : jumlah ruangan kantor yangterpelihara dan jenis alat/bahanpembersih yang tersedia
10 ruangan/22 jenis 10 ruangan/ 22jenis
Outcome : kebersihan lingkungankerja
12 bulan 12 bulan
4 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerjaInput Rp 77.500.000,-- Rp 76.180.500,- 98,30Output : jenis peralatan kantor yangterpelihara
7 jenis alat 7 jenis alat
Outcome : Ketersediaan peralatankantor yang memadai
12 bulan 12 bulan
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 154
PENUTUP BAB IV
Input Rp 61.600.000,-- Rp 61.600.000,- 100Output : jumlah alat tulis kantor yangtersedia
55 jenis 55 jenis
Outcome : ketersediaan alat tuliskantor yang memadai
12 bulan 12 bulan
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanInput Rp 75.774.900,- Rp 75.377.675,- 99,48Output : Jenis barang cetakan yangtersedia
17 jenis 17 jenis
Outcome : ketersediaan barangcetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan
7 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorInput Rp 314.1167.840,- Rp 312.570.900 99,49Output : jenis peralatan danperlengkapan kantor yang tersedia
8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undanganInput Rp 21.000.000,- Rp 17.497.500,- 83,32Output : jenis bahan bacaan yangtersedia
3 surat kabar 2 surat kabar
Outcome : ketersediaan informasimedia
12 bulan 12 bulan
9 Penyediaan Makanan dan MinumanInput Rp 56.667.500,- Rp 43.009.000,- 74,58Output : jumlah rapat dinas dan tamudinas yang disediakan makanan danminumannya
Jumlah rapat dantamu dinas :3 halfday,
30 kali rapat, 400orang tamu
Jumlah rapat-rapatdinas = 41 kali;
mamin tamu = 26kali
Outcome : ketersediaan makanandan minuman rapat dan tamu dinas
12 bulan 12 bulan
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerahInput Rp 354.400.000,- Rp 289.168.698,- 81,59Output : jumlah koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan
150 kali dalam daerah,36 kali keluar daerah
31 kali dalamdaerah,24 kalikeluar daerah
Outcome : Terlaksananya koordinasidan konsultasi dengan Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan PemerintahKab/Kota lainnya
12 bulan 12 bulan
11 Penataan arsipInput Rp 10.000.000,- Rp 9.918.000,- 99,18Output : terlaksananya penataan arsipsekretariat
1 kali 1 kali
Outcome : Arsip tertata dengan rapi 12 bulan 12 bulan12 Operasional UPT PerkantoranTerpadu
Input Rp 1.071.940.500- Rp 1.066.518.350,- 99,49Output : pemenuhan operasionalPerkantoran Terpadu Kota Malang
12 bulan 12 bulan
Outcome : Terlaksananyapengelolaan sarana dan prasaranaPerkantoran Terpadu Kota Malang
12 bulan 12 bulan
13 Pawai pembangunanInput Rp 20.000.000- Rp 17.952.000,- 89,76Output : pawai pembangunan yang 1 kali 1 kali
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 155
PENUTUP BAB IV
diikutiOutcome : Terlaksananya pawaipembangunan
1 kali 1 kali
B. PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
1.288.717.500,- 1.087.940.621,- 84,42
14 Pembangunan Gedung KantorInput Rp 148.400.000,- Rp 0,- 0%Output : jumlah dokumenperencanaan yang tersusun
1 dokumen DEDpembangunan gedung
kantor
0 0%
Outcome : perencanaanpembangunan gedung kantor sesuaidengan kebutuhan dan selarasdengan masterplan
1 dokumen DEDpembangunan gedung
kantor
0 0%
15 Pindah Gedung KantorInput Rp 100.000.000,- Rp 96.206.000,- 96,21Output : terlaksananya pindah gedung 1 paket 1 paketOutcome : penempatan ruangankantor sesuai ketersediaan ruangan
1 kali 1 kali
16 Penyusunan DED Grand DesainGedung Perkantoran Terpadu KotaMalangInput Rp 55.890.000,- Rp 53.504.5000,- 95,73Output : jumlah dokumen yangtersusun
Kantor Pelayanan TerpaduInput Rp 393.659.500,- Rp 360.415.410,- 91,56Output : bangunan gedung kantoryang terpelihara
2 bangunan : GedungA dan gedung B
2 bangunan :Gedung A dan
gedung BOutcome : terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalaPerkantoran Terpadu Kota Malang
12 bulan 12 bulan
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantorInput Rp 50.000.000,- Rp 48.917.000,- 97,83Output : jumlah ruangan gedungkantor yang terpelihara
10 ruang 8 ruang
Outcome :Terpeliharanya gedungkantor
12 bulan 12 bulan
19 Pemeliharaan rutin berkala kendaraandinas operasionalInput Rp 95.400.000,- Rp 88.140.711,- 92,39Output : jumlah kendaraanoperasional dinas yang terpelihara
5 (lima) kendaraanroda 4; 10 (sepuluh)
kendaraan roda 2
5 (lima) kendaraanroda 4; 10(sepuluh)
kendaraan roda 2Outcome : terpeliharanya kendaraanoperasional dinas
12 bulan 12 bulan
20 Pembangunan Kanopi Parkir
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 156
PENUTUP BAB IV
Kendaraan Perkantoran TerpaduInput Rp 160.000.000,- Rp 158.850.000,- 99,28Output : Kanopi parkir kendaraanyang terbangun
1 paket 1 paket
Outcome : Ketersediaan kanopi parkirkendaraan di Perkantoran Terpadu
1 paket 1 paket
21 Pengecatan Eksterior GedungPerkantoran TerpaduInput Rp 260.368.000,- Rp 257.667.000,- 98,96Output : Gedung perkantoran Terpaduyang dipelihara pengecatannya
24 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranInput Rp 90.201.000,- Rp 90.200.950,- 100Output : Jumlah laporan keuanganSKPD yang tersusun
7 jenis dokumen (Neraca,LRA,
LAK,CaLK,Laporankeuangan Interim, LO,
LPSAL)
6 jenis dokumen( Neraca,LRA,
LAK,CaLK,Laporankeuangan Interim,
LO)Outcome : ketersediaan laporankeuangan SKPD yang akuntabel
12 bulan 12 bulan
25 Penyusunan Standard PelayananPublik dan IKMInput Rp 15.000.000,- Rp 14.183.750,- 94,56Output : jumlah dokumen yangtersusun
2 dokumen( SP,IKM/SKM)
2 dokumen( SP,IKM/SKM)
Outcome : kinerja pelayanan publikdapat terukur
12 bulan 12 bulan
26 Penyusunan RKA dan DPAInput Rp 19.000.000,- Rp 18.857.500,- 99,25Output : jumlah dokumen yangtersusun
7 dokumen ( P-KUAPPAS,RKA/DPA, KUA
PPAS, P-RKA/DPPA,RKT)
7 dokumen ( P-KUA
PPAS,RKA/DPA,KUA PPAS, P-
RKA/DPPA,RKT)Outcome : perencanaan program dankegiatan SKPD sesuai dengan
12 bulan 12 bulan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 157
PENUTUP BAB IV
peraturan perundang-undangan
27 Penyusunan Standard OperasionalProsedurInput Rp 15.000.000- Rp 14.451.400,- 96,34Output : jumlah dokumen yan gtersusun
1 dokumen SOP 1 dokumen SOP
Outcome : sebagai acuanpelaksanaan pekerjaan sesuai tupoksimasing-masinh
1 tahun 1 tahun
28 Reviu Renstra SKPDInput Rp 8.000.000- Rp7.750.000,- 96,88Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumenperencanaan strategis
( Reviu renstra tahun2013-2018
1 dokumenperencanaan
strategis ( Reviurenstra tahun 2013-
2018Outcome : perencanaan program dankegiatan SKPD terencana sesuai danselaras dengan dokumenperencanaan diatasnya
12 bulan 12 bulan
D. PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
5.891.527.200,- 5.663.236.677,- 96,13
29 Penyusunan Standar Satuan HargaInput Rp 154.600.000- Rp152.135.500,- 98,41Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen SSH 1 dokumen /Perwalnomor 52 tahun
2015 tentangStandar Satuan
HargaOutcome : tersusunnya standarsatuan harga sebagai acuanpenyusunan anggaran
12 bulan 12 bulan
30 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD TahunAnggaran 2016Input Rp 393.240.000,- Rp 378.256.050,- 96,19Output : jumlah dokumen yangtersusun
2 dokumen ( Perda +Perwal )
2 dokumen ( Perdanomor 10 Tahun
2015 tentangAPBD Tahun
Anggaran 2016;dan perwal nomor
89 tahun 2015tentang Penjabaran
APBD TahunAnggaran 2016
Outcome: penetapan APBD KotaMalang tepat waktu
200 buku 200 buku
31 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangPerubahan APBD TahunAnggaran 2015Input: Rp 449.671.800,- Rp 442.899.972,- 98,49Output : jumlah dokumen yangtersusun
2 dokumen ( Perda +Perwal )
2 dokumen ( Perdanomor 6 Tahun
2015 tentangPerubahan APBD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 158
PENUTUP BAB IV
Tahun Anggaran2015; dan perwal
nomor 43 tahun2015 tentang
Penjabaran P-APBD Tahun
Anggaran 2015Outcome: penetapan APBD KotaMalang tepat waktu
200 buku 200 buku
32 Penyusunan dan Sosialisasi Sistemdan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerahInput Rp 200.000.000,- Rp 174.137.800,- 87,07Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen 1 dokumen (Peraturan Walikota
Malang nomor 25Tahun 2015
tentang PerubahanPerwal nomor 43
tahun 2015 tentangSistem dan
ProsedurPengelolaan
Keuangan DaerahOutcome : persentase SP2D yangterbit kurang dari 2 (dua) harisebanyak 60%
12 bulan 12 bulan
33 Penataan Arsip AdministrasiPerbendaharaan dan PengelolaanKasInput Rp 195.000.000,- Rp 194.338.000,- 99,66Output : arsip dokumen pengajuanpencairan dana SKPD tertata rapi
Dokumen 102 SKPD Dokumen 102SKPD
Outcome : Arsip tertata dengan rapidan tertib serta mudah ditemukan
12 bulan 12 bulan
34 Peningkatan Pelayanan danPenatausahaan PerbendaharaanInput Rp 389.944.000,- Rp 386.159.700,- 99,03Output : jumlah SP2D tercetak 26.000 SP2D 31.999 SP2D dan
10.832 daftarpenguji
Outcome : persentase SP2D yangterbit kurang dari 2 (dua) harisebanyak 60%
12 bulan 12 bulan
35 Penatausahaan keuangan PPKDInput Rp 1.307.180.000- Rp 1.243.819.070,- 95,15Output : pelaksanaan fungsi danpelayanan PPKD, penatausahaan danfungsi BUD
36 Bimtek Pengelolaan Gaji pada SKPDberbasis AplikasiInput Rp 60.000.000- Rp 55.545.000,- 92,58Output : jumlah peserta bimbinganteknis
50 orang/50 SKPD/1kali
50 orang/50SKPD/1 kali
Outcome : pembayaran gaji dantunjangan berjalan lebih tertib, lancardengan data yang lebih akurat
12 bulan 12 bulan
37 Pendampingan Aplikasi Sistem
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 159
PENUTUP BAB IV
Informasi Pengelolaan KeuanganSKPD Berbasis AkrualInput Rp 198.650.000- Rp 181.141.000,- 91,19Output : jumlah SKPD yangmendapatkan pendampingan
102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12bulan
Outcome : Pengoperasian SistemAplikasi Pengelolaan KeuanganBerbasis Akrua; secara benar
12 bulan 12 bulan
38 Peningkatan Pelayanan danPenatausahaan Hibah dan BantuanSosialInput Rp 125.000.000,- Rp 119.019.000,- 95,22Output : jumlah lembaga/organisasisosial yang menerima hibah danbantuan sosial
300lembaga/organisasi
sosial
300lembaga/organisasi
sosialOutcome : mekanisme pencairanhibah dan bantuan sosial sesuaidengan ketentuan yang berlaku
12 bulan 12 bulan
39 Monitoring dan penatausahaan DanaTransferInput Rp 93.230.000,- Rp 86.207.488,- 94,61Output : jumlah dan jenis dokumenlaporan yang tersusun
4 Laporan KonfirmasiTransfer (LKT), 12laporan Bagi Hasil
Pajak, 2 LaporanDana Penyesuaian
4 LaporanKonfirmasi Transfer
(LKT), 12 laporanBagi Hasil Pajak, 2
Laporan DanaPenyesuaian
Outcome : tercapainya targetpenerimaan dana transfer, rekonsiliasidengan SKPD penerima dana transferserta koordinasi dan konsultasi kePemerintah, Pemerintah provinsiterkait dana transfer
12 bulan 12 bulan
40 Penyusunan Standar Biaya UmumInput Rp 99.500.000- Rp 96.978.500,- 97,37Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen SBU 1 dokumen /Perwalnomor 51 tahun
2015 tentangStandar Biaya
UmumOutcome : tersusunnya standar biayaumum sebagai acuan penyusunananggaran
12 bulan 12 bulan
41 Penyusunan Perubahan PeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa UsahaInput Rp 75.000.000- Rp 74.034.500,- 98,71Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen (NaskahAkademik tentang
Perubahan PeraturanDaerah Nomor 2
Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Usaha)
1 dokumen( Laporan
Keterangantentang Perubahan
Peraturan DaerahNomor 2 Tahun
2011 tentangRetribusi Jasa
Usaha)Outcome : peningkatan PendapatanAsli Daerah (PAD)
1 paket 1 paket
42 Penyusunan Perubahan PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 160
PENUTUP BAB IV
Perijinan TertentuInput Rp 75.000.000- Rp 74.179.200,- 98,91Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen (NaskahAkademik tentang
Perubahan Peraturan3aerah Nomor 2
Tahun 2011 tentangPerijinan Tertentu)
1 dokumen( Laporan
Keterangantentang Perubahan
Peraturan DaerahNomor 3 Tahun
2011 tentangPerijinan Tertentu)
Outcome : peningkatan PendapatanAsli Daerah (PAD)
1 paket 1 paket
43 Penagihan dan Pemanggilan WajibRetribusiInput Rp 78.000.000,- Rp 76.988.000,- 98,70Output : jumlah Wajib Retribusi yangmenunggak
350 WR 350 WR
Outcome : peningkatan PendapatanAsli Daerah (PAD)
12 bulan 12 bulan
44 Pendampingan Asistensi PenyusunanLaporan Keuangan Interim SKPDBerbasis AkrualInput Rp 93.446.800,- Rp 93.060.300,- 99,59Output : Jumlah kali PPK-SKPD yangmendapatkan pendampingan asistensipenyusunan L/K Interim SKPD
3 kali/102 SKPD 3 kali/102 SKPD
Outcome : pendampinganPPK-SKPDdalam analisis transaksi keuanganpendapatan, belanja dan aset SKPDdalam rangka penyusunan L/K InterimSKPD
3 bulan 3 bulan
45 Penyusunan Laporan KeuanganInterim Pemerintah DaerahInput Rp 59.288.000,- Rp 59.158.000,- 99,78Output : Jumlah dan jenis dokumenlaporan yang tersusun
4 jenis dokumen( Neraca
Restatement,LRA,LOdan LAK)
4 jenis dokumen( Neraca
Restatement,LRA,LO dan LAK)
Outcome : persentase penyajianLaporan Keuangan Daerah Interimsecara wajar sesuai SAP berbasisAkrual sebesar 75%
3 bulan 3 bulan
46 Updating Sistem Aplikasi PengelolaanKeuangan Berbasis Akrual denganweb based (e-finance)Input Rp 153.859.400,- Rp 153.365.900,- 99,68Output : software aplikasi yang ter-updating
1 sistem aplikasi( e-Finance)
1 sistem aplikasi( e-Finance)
Outcome : Updating sistem aplikasi e-finance dalam rangka penyusutanuntuk pertamakalinya
12 bulan 12 bulan
47 Penyusunan Kajian tentang RetribusiJasa Usaha
1 dokumen ( Kajiantentang Retribusi Jasa
Usaha
1 dokumen ( Kajiantentang Retribusi
Jasa UsahaInput Rp 62.900.000,- Rp 62.192.350,- 98,87Output : jumlah dokumen yangtersusunOutcome : peningkatan PendapatanAsli Daerah (PAD)
48 Penyusunan Kajian tentang Tarif
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 161
PENUTUP BAB IV
Sewa Tempat-tempat Yang DikuasaiPemerintah Kota MalangInput Rp 58.000.000,- Rp 57.504.850,- 99,15Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen ( Kajiantentang Tarif Sewa
Tempat-tempat YangDikuasai Pemerintah
Kota Malang
1 dokumen ( Kajiantentang Tarif Sewa
Tempat-tempatYang Dikuasai
Pemerintah KotaMalang
Outcome : persentase kenaikan PADdari pemanfaatan bidang lahan asetdaerah sebesar 5%
49 Peningkatan Pelayanan Gaji PNSInput Rp 407.105.000,- Rp 396.761.350,- 97,46Output : jumlah rekapan gaji yangtercetak
468 Daftar Gaji, 500SKPP/12 bulan
470 Daftar Gaji,500 SKPP/12 bulan
Outcome : pengendalian gaji pegawaidan SKPP bagi pegawai yang purnatugas
12 bulan 12 bulan
50 Penghitungan Penetapan danPengetikan Surat Ketetapan RetribusiDaerah (SKRD)Input Rp 47.424.000,- Rp 45.658.000,- 96,28Output : jumlah Surat PemberitahuanRetribusi Terhutang yang teecetakdan terkirim
6.221 SKRD 4.629 SKRD
Outcome : persentase kenaikan PADdari pemanfaatan bidang lahan asetdaerah sebesar 5%
12 bulan 12 bulan
51 Penyusunan Dokumen NaskahPerjanjian Hibah DaerahInput Rp 50.720.000,- Rp 50.489.250,- 99,55Output : jumlah NPHD yang tersusun 300 NPHD 885 NPHDOutcome : pemberian hibah danbantuan sosial bersumber dari APBDsesuai dengan ketentuan
1 tahun 1 tahun
52 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPASKPDInput Rp 136.000.000,- Rp 124.802.000,- 91,77Output : SKPD yang terfasilitasi 102 SKPD 102 SKPDOutcome : penyusunan program dankegiatan SKPD sesuai denganketentuan
102 SKPD 102 SKPD
53 Penatausahaan PembukuanPenerimaan Pendapatan danPembukuan BelanjaInput Rp 150.000.000,- Rp 149.409.514,-Output : jumlah laporan penerimaandan belanja yang tersusun
2 laporan ( Laporanpenerimaan dan
Laporan Belanja )
2 laporan( Laporan
penerimaan danLaporan Belanja )
99,61
Outcome : Tersedianya laporanpembukuan penerimaan dan belanjadaerah
12 bulan 12 bulan
54 Asistensi Penyusunan LaporanKeuangan SKPD di lingkunganPemkot MalangInput : Rp 85.000.000,- Rp 83.763.000,- 98,54Output : jumlah kali PPK-SKPDmendapatkan pendampingan asistensi
3 kali /102 PPK-SKPD 3 kali /102 PPK-SKPD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 162
PENUTUP BAB IV
penyusunan L/K SKPDOutcome : pendampingan PPK-SKPDdalam analisis transaksi keuanganpendapatan, belanja dan aset dalamSKPD dalam rangka penyusunan L/KSKPD berbasis akrual
102 PPK- SKPD 102 PPK- SKPD
55 Pengendalian Pelaksanaan AnggaranInput Rp 46.540.000,- Rp 46.496.400,- 99,91Output : pelaksanaan anggaran SKPDyang terkendali
102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12bulan
Outcome : Pelaksanaan anggaranSKPS terkendali sesuai denganperencanaannya
12 bulan 12 bulan
56 Pemberian Ijin Sewa Tempat-TempatTertentu yang Dikuasai olehPemerintah Kota MalangInput Rp 97.047.600,- Rp 94.415.200,- 97,29Output : ijin pemanfaatan tanah asetdaerah yang diterbitkan
350 ijin 165 ijin
Outcome : persentase kenaikan PADdari pemanfaatan bidang lahan asetdaerah sebesar 5%
12 bulan 12 bulan
57 Penatausahaan, Analisis dan EvaluasiPengelolaan KasInput Rp 109.000.000,- Rp 75.937.600,- 69,67Output : jumlah dan jenis dokumenlaporan yang tersusun
Laporan STS)Outcome : terlaksanya validasi danentry data penerimaan danpengeluaran kas dan rekonsiliasi dana
12 bulan 12 bulan
58 Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah Tahun 2014Input Rp 175.000.000,- Rp 170.418.283,- 97,38Output : jumlah jenis dokumen yangtersusun
4 jenis dokumen( Neraca, LRA, CaLK
dan LAK)
4 jenis dokumen( Neraca, LRA,
CaLK dan LAK)Outcome : persentase penyajianLaporan Keuangan Daerah Interimsecara wajar sesuai SAP berbasisAkrual sebesar 75%
59 Penyusunan Ranperda danRanperwal PertanggungjawabanPelaksanaan APBDInput Rp 236.000.000,- Rp 232.082.900,- 98,34Output : jumlah jenis dokumen yangtersusun
2 dokumen (Ranperda dan
Ranperwal )
2 dokumen( 1 Ranperda dan 1Ranperwal tentangPertanggungjawab
an APBD Tahun2015
Outcome :60 Monitoring dan Evaluasi Realisasi
Pendapatan Asli DaerahInput Rp 30.080.000,- Rp 29.883.000,- 99,35Output : jumlah SKPD penghasil 15 SKPD dan 3 BUMD 15 SKPD dan 3
BUMD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 163
PENUTUP BAB IV
Outcome : terlaksananya monitoringdan evaluasi atas PAD
12 bulan 12 bulan
E. PROGRAM PENINGKATANMANAJEMEN ASET/BARANGDAERAH
1.653.260.000,- 1.464.387.385,- 88,58
61 Penaksiran Sewa Aset PemerintahKota MalangInput Rp 146.380.000,- Rp 126.265.570,- 86,26Output : Data nilai taksir aset danBarang Milik Daerah yang akandisewakan/ penghapusan
5 jenis 5 jenis
Outcome : Nilai taksiransewa/penghapusan aset dan barangyang dikuasai oleh Pemerintah KotaMalang
62 Penghapusan Barang Milik DaerahInput Rp 84.820.000,- Rp 20.657.400 ,- 24,35Output : tanah dan barang milikdaerah dalam proses penghapusan
5 SK penghapusan 1 SK penghapusan( SK penghapusan
kendaraan ygterdiri dr 12
(duabeelas) unitkendaraan roda 4dan 21 (duapuluh
satu) untukkendaraan roda 2
Outcome : Tertib administrasipengelolaan Barang Milik Daerah
12 bulan 12 bulan
63 Pembinaan, Pengawasan danPengendalian Pengelolaan BarangDaerahInput Rp 165.000.000,- Rp 118.788.760 ,- 71,99Output : jumlah SKPD/penggunabarang
102 Pengguna Barang 102 PenggunaBarang
Outcome : Tertib administrasipengelolaan Barang Milik Daerah
12 bulan 12 bulan
64 Bimbingan Teknis PenatausahaanBarang Milik Daerah melalui AplikasiSIMBADA di Kota MalangInput Rp 150.000.000,- Rp 147.263.600 ,- 98,18Output : jumlah peserta bimbinganteknis
200 org/1 kali / 102SKPD
200 org/1 kali / 102SKPD
Outcome : Persentase PenyajianLaporan Barang Milik Daerah (LBMD)secara benar sebesar 40%
65 Penatausahaan Aset Milik Daerah danUpdate Data dengan SIMBADAInput Rp 598.170.000,- Rp 553.804.000,- 92,58Output : Tersedianya Sistem InformasiBarang Milik Daerah melalui sistemaplikasi
1 software SIMBADAdengan data yang ter-
update
1 sofwareSIMBADA dengan
data yang ter-update
Outcome : Penatausahaanaset/barang milik daerah dan updatedata dengan SIMBADA
66 Pelaksanaan dan PenyusunanMekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda BerhargaInput Rp 90.000.000,- Rp 88.574.700,- 98,42
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 164
67 Fasilitasi Penatausahaan Barang MilikDaerahInput Rp 80.000.000,- Rp 79.912.275,- 99,89Output : jumlah SKPD yangterfasilitasi
102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12bulan
Outcome : Terfasilitasinyapermasalahan penatausahaan barangmilik daerah
12 bulan 12 bulan
68 Penyusunan Petunjuk TeknisPengelolaan Barang Milik DaerahInput Rp 100.000.000,- Rp 97.299.630,- 97,30Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen 1 dokumen( Peraturan
Walikota Malangnomor 88 Tahun
2015 tentangKebijakan
Penyusutan AsetTetap Pemerintah
DaerahOutcome : Tersusunnya petunjukteknis pengelolaan Barang MilikDaerah
69 Penyusunan Perubahan PeraturanDaerah Nomor 14 Tahun 2008tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah dan Peraturan Daerah Nomor4 Tahun 1997 tentang PerijinanTempat-Tempat TertentuInput Rp 60.390.000,- Rp 59.742.750,- 98,93Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen 1 dokumen (Naskah Akademik
PerubahanPeraturan DaerahNomor 14 Tahun
2008 tentangPengelolaanBarang MilikDaerah dan
Peraturan Daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 165
PENUTUP BAB IV
Nomor 4 Tahun1997 tentang
Perijinan Tempat-Tempat Tertentu
Outcome : persentase kenaikan PADdari pemanfaatan bidang lahan asetdaerah sebesar 5%
70 Penyusunan Peraturan WalikotaMalang tentang Tata CaraPelaksanaan Sewa Tanah dan/ataubangunan milik/dikuasai PemerintahKota MalangInput Rp 30.400.000,- Rp 29.900.000,- 98,36Output : jumlah dokumen yangtersusun
1 dokumen 1 dokumen( Peraturan
Walikota Malangnomor Tahun 2015
tentang Tata CaraPelaksanaan Sewa
Tanah dan/ataubangunan
milik/dikuasaiPemerintah Kota
MalangOutcome : persentase kenaikan PADdari pemanfaatan bidang lahan asetdaerah sebesar 5%
71 Bimtek/Sosialisasi PengelolaanBarang Milik Daerah (dalam rangkapenyusunan LBMD bagi SKPD)Input Rp 148.100.000,- Rp 142.178.700,- 96Output : jumlah peserta bimbinganteknis
325 orang/ 102 SKPD+ 3 BUMD
325 orang/ 102SKPD + 3 BUMD
Outcome : Persentase PenyajianLaporan Barang Milik Daerah (LBMD)secara benar sebesar 40%
Berdasarkan uraian tabel program dan kegiatan tersebut di atas,
nampak capaian program dan kegiatan rata-rata sesuai dengan target yang
ditetapkan. Namun demikian, pada proses pencapaian sasaran “meningkatnya
pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah”, berdasarkan hasil evaluasi
yang dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan kegiatan, secara umum
aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih sangat
membutuhkan wawasan terkait pengelolaan keuangan dan aset, terlebih
mengingat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang baru terbentuk
dan perubahan regulasi yang ada.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 166
PENUTUP BAB IV
Sebagai gambaran beberapa masalah dan upaya pemecahan
masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :
1. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kantor
dibandingkan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
tinggi. Mengupayakan secara maksimal segala sumber daya yang ada agar
tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan
aset daerah yang dimiliki masih harus ditingkatkan, mengingat sering
terjadinya perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan
aset daerah. Upaya untuk mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-
kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis, sehingga diharapkan mampu
untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Dengan demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi
demi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, sehingga diharapkan SKPD
dapat menyatukan pemahaman dan visi tentang pengelolaan keuangan dan
aset daerah dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran/pengguna
barang.
4. Disamping itu pula, perlu ditingkatkan koordinasi dan konsultasi ke
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain
ataupun lembaga-lembaga terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 167
PENUTUP BAB IV
5. Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang
dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan Pemerintah Pusat, sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian
dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian pencapaian inovasi tidak
dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem
pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Pemecahannya adalah secara
intensif meningkatkan koordinasi, melakukan kerja sama dengan
konsultan/rekanan penyedia jasa pengembangan aplikasi kedalam bentuk
pendampingan dan maupun pemeliharaan softwarenya.
6. Secara terus menerus melakukan update sofware dan aplikasinya dalam
rangka penyempurnaan, peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah.
7. Belum optimalnya kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-
SKPD ) dalam pemahaman software aplikasi pengelolaan keuangan daerah
dan pelaporan keuangan daerah. Pemecahannya adalah melaksanakan
koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
8. Beberapa SKPD penghasil masih kurang optimal dalam pencapaian target
penerimaan daerah, sehingga perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi
pendapatan daerah agar SKPD penghasil dapat mengkomunikasikan
hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian target penerimaan
daerah.
9. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi
SIMBADA, masih memerlukan penyempurnaan. Mapping yang dilakukan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 168
PENUTUP BAB IV
SKPD banyak mengalami kesulitan pada pencatatan persediaan terutama
pada barang habis pakai yang teranggarkan pada masing-masing kegiatan.
Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah sesuai dengan
Neraca. Untuk itu segera diadakan pengembangan data base / aplikasi
SIMBADA
10. Belum optimalnya kemampuan SKPD dalam hal ini Subag Umum dan
Pengurus Barang SKPD dalam pemahaman software aplikasi
penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah. Pemecahannya adalah
melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah
Kota Malang
SASARAN 2 : Meningkatnya Tertib Penatausahaan PengelolaanAset Daerah
Tabel 3.11.
Pengukuran Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Tertib PenatausahaanPengelolaan Aset Daerah
Tujuan 2 : Terwujudnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2015
%Target Realisasi
Meningkatnya TertibPenatausahaanPengelolaan Aset Daerah
Persentase bidanglahan aset daerah yangbersertifikat
10,49 % 10,49% 100%
Persentase konfliktanah dan ataubangunan yangterfasilitasi
100% 100% 100%
Persentase aset danbarang daerah 40% 35% 87,50%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 169
A PROGRAM PENATAAN,PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH
97.500.000,- 72.001.000,- 73,85
1. Pemberian/Pemasangan PapanHimbauan untuk Pengamanan AsetPemerintah DaerahInput Rp 97.500.000,- Rp 72.001.000,- 73,85Output : jumlah titik lokasi aset tanahdan/atau bangunan yang dikuasaiolehPemerintah Kota Malang yangteridentifikikasi
40 titik lokasi 40 titik lokasi
Outcome : persentase bidang lahanaset daerah yang bersertifikat
10,49% 10,49%
B PROGRAM PENYELESAIANKONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
94.848.000,- 66.644.000,- 70,26
2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflikpertanahanInput Rp 94.848.000,- Rp 66.644.400,- 70,26Output : pertimbangan/fasilitasipenyelesaian konflik tanah dan/ataubangunan milik Pemerintah KotaMalang
15 kasus 15 kasus
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 170
PENUTUP BAB IV
Outcome : Persentase konflik tanahdan atau bangunan yang terfaslitasi
100% 100%
C. PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIPDAERAH
218.514.760,- 215.607.950,- 98,67
3. Penyediaan dan Penataan Ruang Arsipdan Penyimpanan Benda-BendaBerharga Milik DaerahInput Rp 218.514.760,- Rp 215.607.950,- 98,67Output : Arsip dan benda-bendaberharga tertata dalam sistem aplikasi
Data dan arsiptertata per obyek
melalui aplikasiSIGMA dan SIPIPT
Data dan arsiptertata per obyek
melalui aplikasiSIGMA dan SIPIPT
Outcome : Penataan arsip danpenyimpanan Benda-benda BerhargaMilik Daerah
D. PROGRAM PENINGKATAN STATUSHUKUM ASET
234.000.000,- 220.044.720,- 94,04
4 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah KotaMalangInput Rp 234.000.000,- Rp 220.044.720,- 94,04Output : bidang lahan aset tersertifikasi 40 bidang 40 bidang
Outcome : persentase bidang lahanaset daerah yang bersertifikat
10,49% 10,49%
E. PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEMPENDAFTARAN TANAH
400.000.000,- 376.020.275,- 94,01
5. Inventarisasi/Sensus dan KodefikasiAset Milik DaerahInput Rp 400.000.000,- Rp 376.020.275,- 94,01Output : jumlahobyek dataterinventarisasi
1.650 obyek ( 2Kecamatan yaituKec. Sukun dan
Kec. Klojen)
1.650 obyek ( 2Kecamatan yaituKec. Sukun dan
Kec. Klojen)Outcome : Persentase aset dan barangdaerah teriventarisasi sudahteridentifikasi dan terdokumentasidengan baik
pengelolaan aset daerah “telah tercapai dengan predikat “ Sangat Berhasil “ .
Akan tetapi, hasil evaluasi dari pelaksanaan program ini masih terdapat
beberapa kendala. Berikut ini uraian masalah dan pemecahan yang akan
dilakukan :
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus
dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang
kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan
barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 171
PENUTUP BAB IV
Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik
Daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan
pengamanan hukum. Untuk menjamin kepastian status kepemilikan,
dilaksanakan sertifikasi atas lahan tanah aset daerah Pemerintah Kota
Malang ke Badan Pertahanan Nasional (BPN). Tanah/lahan aset daerah
yang masih kosong/belum ada pemanfaatannya, dilaksanakan identifikasi
dan pengamanan dengan jalan pemasangan/pemberian papan
himbauan/papan nama yang menjelaskan kepemilikannya oleh Pemerintah
Kota Malang. Kurang lengkapnya data atas lahan aset daerah, menyulitkan
proses sertifikasi sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses
identifikasi. Dalam rangka mempermudah proses sertifikasi tersebut
selanjutnya dalam pengurusan pemberian ijin pemakaian tempat-tempat
yang dikuasai Pemerintah Kota Malang, dilengkapi dengan form Surat
Pernyataan kesanggupan untuk diproses sertifikat kepemilikannya atas
nama Pemerintah Kota Malang.
2. Mengingat masalah-masalah terkait pengelolaan aset lahan tanah dan/atau
bangunan sebagaimana diuraikan diatas yang berpotensi memunculkan
sengketa, maka kegiatan inventarisasi aset daerah menjadi sangat mutlak
untuk dilaksanakan. Namun oleh karena keterbatasan waktu dan dana,
kegiatan inventarisasi/sensus dan kodefikasi barang daerah tidak dapat
dilakukan segera terhadap seluruh wilayah obyek dalam satu waktu,
sehingga secara berkala sejak tahun 2014 dilakukan masing-masing untuk
lokasi obyek di 2 (dua) kecamatan. Data-data terbaharukan hasil
inventarisasi selanjutnya di up date ke dalam pengembangan sistem
informasi aset daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 172
PENUTUP BAB IV
Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah ( SIPIPT ), dimana tanah aset daerah
terarsipkan per obyek dan tersaji secara tekstual dan spacial ( obyek tersaji
riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta ). Penyimpanan barang daerah
dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan
barang daerah agar lebih mudah mencari terkait data/ historisnya pada saat
dibutuhkan. Sehingga demikian harus dilakukan updating sistem aplikasi
guna pembaharuan data hasil inventarisasi/sensus dan kodefikasi lahan
aser daerah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Malang.
3. Selain pengamanan administrasi dan pengamanan hukum yang harus
dilaksanakan atas aset barang daerah, tidak kalah pentingnya adalah
pengamanan fisiknya. Tahun 2015, telah terarsipkan Sertifikat Hak Pakai
(SHP) sebanyak 812 sertifikat; Ijin Pemakaian Kekayaan dan Tempat-
Tempat Tertentu Yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang sebanyak
1.776 obyek; Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB) sebanyak
1.049 dokumen. Namun keterbatasan ruangan dan tempat penyimpanan
menjadi kendala tersendiri. Penataan arsip menjadi tidak maksimal, walau
dilakukan peningkatan pemenuhan sarana prasarananya; misalnya
pengadaan rak/lemari arsip, namun ruangannya tidak mendukung.
3.5. REALISASI ANGGARAN
Pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2015 sebesar Rp 13.107.619.200,00 ( Tiga belas milyar seratus tujuh juta enam
ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah ).
Perbandingan pagu tahun 2015 dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya diawali dari jumlah pagu dari pagu anggaran yang diterima oleh
Dinas Perumahan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan dari tahun 2009
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 173
PENUTUP BAB IV
sampai dengan 2012. Baru pada tahun 2013 setelah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah terbentuk sebagai peleburan dari Dinas Perumahan,
Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan jumlah pagu yang ditetapkan untuk
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Apabila dibandingkan dengan
perolehan pagu anggaran tahun 2009 – 2012, maka pada tahun 2015 ini pagu
anggaran yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalami
penurunan. Namun jika perbandingan pagu anggaran yang diterima Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2015 mengalami kenaikan
dibandingkan pada tahun 2014. Perkembangan pagu anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap dari tahun 2009 sampai dengan
2014 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :
Tabel 3.13
Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Malang Tahun 2009-2013 dengan Tahun 2014
TAHUN 2009(Rp)
TAHUN 2010(Rp)
TAHUN 2011(Rp)
TAHUN 2012(Rp)
TAHUN 2013(Rp)
TAHUN 2014(Rp)
Bagian Perlengkapan, Bagian Keuangan, Dinas Perumahan BPKAD22.813.786.703,68 31.164.599.868,66 16.749.419.251,00 51.417.414.479,18 7.668.772.740 9.757.900.000,-
Gambar 3.1
Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Malang Tahun 2009-2013 dengan Tahun 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 174
PENUTUP BAB IV
Tabel 3.14
Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Malang Tahun 2015 dengan Tahun 2013 dan 2014
TAHUN 2013(Rp)
TAHUN 2014(Rp)
TAHUN 2015(Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah7.668.772.740 9.757.900.000,- 13.107.619.200,-
Gambar 3.2
Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Malang Tahun 2015 dengan Tahun 2013 dan 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN2015 175
PENUTUP BAB IV
Dari pagu anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 13.107.619.200,00 ( Tiga belas
milyar seratus tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus
rupiah ), selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 10 (sepuluh) program
yang tertuang di 76 ( tujuh puluh enam ) kegiatan. Alokasi pagu
anggaran dan realisasi per program Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 3.15
Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset