ix DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM……………………..……………….. i HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM………… ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI…………. . iii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI…….………….. iv HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……………..…. v HALAMAN KATA PENGANTAR…………………………………. vi HALAMAN DAFTAR ISI…………………………………………… ix ABSTRAK……………………………………………………………. xii ABSTRACT…………………………………………………………… xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah………………………………………. 1 1.2. Rumusan Masalah…………………………………………….. 7 1.3. Ruang Lingkup Masalah……………………………………… 7 1.4. Orisinalitas Penelitian ………………………………………… 7 1.5. Tujuan Penelitian……………………………………………… 9 1.5.1. Tujuan umum…………………………………………. 9 1.5.2. Tujuan khusus………………………………………… 10 1.6. Manfaat Penelitian…………………………………………….. 10 1.6.1. Manfaat teoritis………………………………………. 10 1.6.2. Manfaat praktis………………………………………… 11 1.7. Landasan Teoritis……………………………………………… 11
23
Embed
DAFTAR ISI€¦ · · 2017-04-01Asas – asas perjanjian…………….…………………..... 31 ... aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM……………………..……………….. i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM………… ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI………….. iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI…….………….. iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……………..…. v
HALAMAN KATA PENGANTAR…………………………………. vi
HALAMAN DAFTAR ISI…………………………………………… ix
ABSTRAK……………………………………………………………. xii
ABSTRACT…………………………………………………………… xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah………………………………………. 1
1.2. Rumusan Masalah…………………………………………….. 7
1.3. Ruang Lingkup Masalah……………………………………… 7
1.4. Orisinalitas Penelitian ………………………………………… 7
1.5. Tujuan Penelitian……………………………………………… 9
1.5.1. Tujuan umum…………………………………………. 9
1.5.2. Tujuan khusus………………………………………… 10
1.6. Manfaat Penelitian…………………………………………….. 10
1.6.1. Manfaat teoritis………………………………………. 10
1.6.2. Manfaat praktis………………………………………… 11
1.7. Landasan Teoritis……………………………………………… 11
x
1.8. Metode Penelitian……………………………………………… 15
1.8.1. Jenis penelitian………………………………………… 15
1.8.2. Jenis pendekatan……………………………………….. 15
1.8.3. Sumber bahan hukum…………………………………. 16
1.8.4. Teknik pengumpulan bahan hukum…………………… 17
1.8.5. Teknik analisis…………………………………………. 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH,
PERJANJIAN DAN NOMINEE
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah …………........ 19
2.1.1. Pengertian hak milik atas tanah………………...……. 19
2.1.2. Subyek hak milik atas tanah……………………...….. 20
2.1.3. Terjadinya hak milik atas tanah.................................... 23
2.1.4. Hapusnya hak milik atas tanah………………………. 25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian…………….……………… 29
2.2.1. Pengertian perjanjian……………….…………………… 29
2.2.2. Jenis – jenis perjanjian……………..………………….... 30
2.2.3. Asas – asas perjanjian…………….…………………..... 31
2.2.4. Unsur – unsur perjanjian……….………………………. 34
2.2.5. Syarat sahnya perjanjian…….……………………..…… 36
2.3. Tinjauan Umum Tentang Nominee……………………………… 40
2.3.1. Pengertian dan ruang lingkup penggunaan nominee…… 40
xi
BAB III PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH ORANG
ASING BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA
(NOMINEE)
3.1. Pengaturan Penguasaan Tanah Oleh WNA Menurut UUPA …… 43
3.2. Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Orang Asing Melalui
Perjanjian Nominee ………………………………..…………… 49
BAB IV AKIBAT HUKUM PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH
OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERJANJIAN
PINJAM NAMA (NOMINEE)
4.1. Akibat Hukum Terhadap Penguasaan Hak Milik Atas Tanah
Oleh Orang Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)… 56
4.2. Status Kepemilikan Tanah Berdasarkan UUPA Apabila Perjanjian
Nominee Batal Demi Hukum……………………………………… 63
BAB IV PENUTUP
5.1. Kesimpulan……………………………………………………… 66
5.2. Saran…………………………………………………………….. 66
DAFTAR PUSTAKA
RINGKASAN SKRIPSI
xii
ABSTRAK
Judul penelitian ini yakni akibat hukum terhadap penguasaan hak milik atas
tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Penjanjian
nominee merupakan salah satu dari jenis perjaniian innominaat, yaitu perjanjian
yang tidak dikenal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang selanjutnya
disebut KUHPerdata namun timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Berdasarkan KUHPerdata, Perjanjian nominee harus tunduk pada ketentuan –
ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan.
Perwujudan Nominee ini ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak,
yaitu antara WNA dan WNI sebagai pemberi kuasa (nominee) yang diciptakan
melalui satu paket perjanjian itu pada hakikatnya bermaksud untuk memberikan
segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara seseorang
dengan tanahnya kepada WNA selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya
seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut hukum di
Indonesia tidak dapat dimilikinya yaitu hak milik Berdasarkan uraian tersebut maka
dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk
mengetahui apakah orang asing dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan
perjanjian pinjam nama (nominee) dan akibat hukum penguasaan hak milik atas
tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama.
Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum
normatif. Dalam penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu
aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab
permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam analisisnnnya penelitian ini
menggunakan beberapa metode, metode pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach).
WNA tidak dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian
pinjam nama (nominee) karena perjanjian tersebut pada dasarnya tidak sah karena
tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.
Akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam
nama (nominee) adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif
yaitu suatu sebab yang halal. Hendaknya agar WNA lebih memilih cara lain yang
tidak melanggar peraturan seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha
untuk menguasai ha katas tanah di Indonesia dan untuk pemerintah hendaknya
membuat peraturan yang lebih jelas mengenai penguasaan hak milik atas tanah
berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee).
Kata kunci : Penguasaan Hak Milik Atas Tanah, Orang Asing, Perjanjian Pinjam
Nama.
xiii
xiii
ABSTRACT
The tittle of this research is the law result to the Ownership right couping
ofland by foreigners based on nominee agreement. Nominee agreement is one type
of innominaat agreements, in which it is not welknown on Civil Law Institution,
where thenafter called as The Civil Low, however it was arises, grow and wel
developed in society. Based on Civil Law, the nominee agreement must obey to the
requirements of law agreement of the Book III of Civil law regarding to
Tighetening. The materialization of this nominee is found on the latter agreement
made by all parties, those are between Indonesian Citizen and Foreign Citizen as
a Nominee that is created in one package agreement, in mainly means to give any
authorization that might arise in related to law between someone and his land to
foreigner as Authorization receiver, to act as egual to the real owner from a land
where by the Indonesian law can not be owned, those are the ownership right. By
those description, this research can be proposed as follows: It purposes to know if
foregner can coupe the ownership right on land based on nominee agreement and
the law result of couping ownership right on land based on nominee agreement.
This research may be qualified into normatif research type. In normatif
research, in which the process of finding rules, principle even doctrints of law to
answer the problem faced. In analizing, this research use some methodes, the
approching methode in this research is statute approach.
The foreigner can not coupe the ownership right of a land based on nominee
agreement because basically by the law the agreement is not legal, as this
agreement does not fullfil the requirement based articel 1320 Civil law. The law
result of ownership right of land based on nominee agreement is cancelled by the
law, because the objective requirements are not ba able to be fullfilled, those are
the legal causes. It is recommended that foreigner choose different ways that do
not violate the rules such as The building use right, the use right, Business use right,
to coupe the ownership right of land in Indonesia, For the government, it should
make more clear regulatiions about the ownership right of land bases on nominee