DIR PE R DIR REKTOR PE NGEM RUMIN REKTORA RATJEND EDO MBANG NANSIA ATPERB DERALP KEMEN OMA GANB AAPB BIBITAN PETERN NTERIAN TAHUN AN T BUDID BNPT NDANP AKAND NPERTA N2016 i EKN DAYAT TAHUN PRODUK DANKES ANIAN NIS TERNA N2016 KSITERN SEHATA AK 6NAK ANHEW WAN
22
Embed
Cover, Kata Pengantar, Daftar Isi - Perbibitan Ternakbibit.ditjenpkh.pertanian.go.id/sites/default/files/Pedum... · 2019-11-20 · Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIR
�
PER
DIRREKTOR
PE
NGEMRUMIN
REKTORARAT�JEND
EDO
MBANGNANSIA
AT�PERBDERAL�PKEMEN
OMA
GAN�BA�APB
BIBITANPETERNNTERIANTAHUN
AN T
BUDIDBN�P�T
N�DAN�PAKAN�DN�PERTAN�2016
i�
EKN
DAYA�TTAHUN
PRODUKDAN�KESANIAN
NIS
TERNAN�2016
KSI�TERNSEHATA
AK�6�
NAKAN�HEWWAN�
�
�
�
�
i Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30078/HK.140/F/09/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA
TERNAK RUMINANSIA APBN-P TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pangan
asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat perlu
dilakukan peningkatan produktivitas ternak dengan
pemberdayaan peternak melalui kegiatan Pengembangan
Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan
Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
berjalan dengan baik, diperlukan Pedoman Teknis
Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P
Tahun 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan
Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/
Permentan/RC.130/12/2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/
Permentan/RC.130/9/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/
RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Teknis
Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P
Tahun 2016;
ii Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Nomor 5356);
iii Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5543);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi
Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013
Nomor 115);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 339);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418/ Kpts/ OT.210/
7/2001 tentang Pedoman Budidaya Kambing/Domba Yang
Baik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/ Kpts/ OT.210/
7/2001 tentang Pedoman Budidaya Sapi Perah Yang Baik;
iv Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/
OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budidaya kambing Perah
Yang Baik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/
PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi
Potong Yang Baik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/
RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/
Permentan/RC.130/9/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/
RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2016;
Memperhatikan: Surat Perintah Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
455/Kpts/KP.410/7/2016 tentang Pelaksana Tugas Direktur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA
APBN-P TAHUN 2016.
Pasal 1
Pedoman Teknis Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
APBN-P Tahun 2016, seperti tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri
ini.
v Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
30 September 2016
1
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30078/HK.140/F/09/2016Kpts/PK.210/F/03/2016
TANGGAL : 30 September 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDI DAYA
TERNAK RUMINANSIA APBN-P TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan tingkat pendidikan, serta
kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani, berdampak pada
meningkatnya kebutuhan daging, dan susu. Dalam rangka mendukung
kemandirian pangan asal ternak, maka diperlukan peningkatan populasi dan
produktivitas ternak melalui usaha budi daya yang diupayakan sebanyak
mungkin di masyarakat.
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan Pasal 32 juncto Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah
daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat
menyelenggarakan budidaya ternak; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah
memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh
peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus; dan (3)
Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas
untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang
peternakan. Sebagai tindak lanjut dari amanat undang undang di atas,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pemberdayaan Peternak dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun
2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak dilakukan
melalui pemberdayaan peternak. Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan mengalokasikan dana APBN-P Tahun 2016 untuk kegiatan
pengembangan budi daya ternak ruminansia. Jenis ternak yang
dikembangkan dalam kegiatan ini adalah sapi potong, sapi perah, kerbau,
kambing dan domba.
2
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
Untuk optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar dapat
terlaksana dengan baik, perlu disusun Pedoman Teknis Pengembangan
Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016.
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran
1. Maksud
Pedoman Teknis ini sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan
Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016.
2. Tujuan
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
APBN-P Tahun 2016 bertujuan:
a. meningkatkan ketersediaan ternak ruminansia di kelompok penerima
kegiatan.
b. meningkatkan produktifitas ternak.
c. meningkatkan skala usaha peternak.
3. Sasaran
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
APBN-P Tahun 2016 mempunyai sasaran:
a. meningkatnya ketersediaan ternak ruminansia di kelompok penerima
kegiatan.
b. meningkatnya produktifitas ternak.
c. meningkatnya skala usaha peternak.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
APBN-P Tahun 2016 meliputi:
1. Persiapan dan Pelaksanaan;
2. Pemanfaatan dana;
3. Teknis Pemeliharaan Ternak;
4. Pengorganisasian;
5. Pembinaan;
6. Indikator keberhasilan; dan
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
3
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
D. Pengertian
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya
yang terkait dengan pertanian.
2. Ruminansia adalah hewan yang memamahbiak.
3. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai
ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
4. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau
korporasi yang melakukan usaha peternakan.
5. Kelompok petani/peternak yang selanjutnya disebut kelompok adalah
gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang
tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan
dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
6. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah
maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk
kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat pemerintah daerah yang membidangi fungsi peternakan
dan/atau kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/ kota.
8. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9. Tim Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur SKPD
dan/atau instansi terkait di provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala SKPD di provinsi.
10. Tim Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur SKPD
dan/atau instansi terkait di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD di kabupaten/kota.
BAB II
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
A. PERSIAPAN
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya
Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016, perlu dilakukan persiapan baik di
4
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun di kelompok, meliputi
antara lain:
1. Perencanaan Operasional
Kegiatan operasional Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
APBN-P Tahun 2016 dituangkan dalam Pedoman Teknis disusun oleh
Tim Pusat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian. Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak) disusun oleh Tim Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
provinsi, dan Petunjuk Teknis (Juknis) disusun oleh Tim Kabupaten/Kota
yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota. Juklak dan
Juknis yang merupakan penjabaran dari pedoman teknis dapat memuat
hal yang belum diatur dalam pedoman teknis dengan memperhatikan
potensi dan kondisi masing-masing daerah.
2. Sosialisasi Kegiatan
Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
dilakukan sosialisasi secara berjenjang ditingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota, kelompok dan stakeholder terkait. Sosialisasi dapat
dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi
secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang
dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sosialisasi tidak
langsung dapat dilaksanakan melalui bahan publikasi.
3. Kriteria Lokasi dan Kelompok
a. Kriteria Lokasi
Lokasi kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-
P Tahun 2016 harus mempertimbangkan paling sedikit :
1) kondisi agro-ekosistem, sesuai untuk pengembangan ternak
ruminansia;
2) tersedia sumber daya pakan lokal dan air; dan
3) bukan daerah yang sedang terjadi wabah penyakit hewan menular
strategis.
b. Kriteria Kelompok Penerima Kegiatan
kelompok paling kurang memenuhi persyaratan:
1) memiliki struktur organisasi dan beranggotakan minimal 10
orang;
5
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBN-P Tahun 2016
2) memiliki sarana usaha peternakan antara lain, sumber pakan dan
ketersediaan air yang cukup serta tersedianya lahan untuk
penanaman hijauan pakan ternak (HPT);
3) bersedia memelihara ternak sesuai dengan manajemen budidaya
dan pembibitan yang baik dan mengikuti peraturan serta
bimbingan dari SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta pihak
terkait lainnya;
4) memiliki akses dan kerjasama yang baik dengan unit pelayanan
kesehatan hewan dan/atau pelayanan IB/kawin alam.
c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b., kelompok
yang sudah di cpcl, verifikasi dan dinyatakan lulus (memenuhi
persyaratan) pada kegiatan penambahan indukan sapi potong impor
tahun 2016 dapat ditetapkan oleh SKPD sebagai penerima kegiatan,
tidak perlu dilakukan CPCL dan verifikasi ulang.
4. Rumpun Ternak
a. Rumpun sapi potong yang dikembangkan antara lain: sapi Bali, sapi