-
KEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN
PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKANDIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKANDIREKTORAT JENDERAL PETERNAKANDIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN HEWANDAN
KESEHATAN HEWAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN USAHA BUDIDAYA
BABI RAMAH LINGKUNGAN
DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK 2013
-
KATA PENGANTAR
Penataan usaha budidaya babi ramah lingkungan merupakan salah
satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan populasi,
produksi dan produktifitas ternak babi. Usaha dilakukan dengan
menerapkan prinsip-prinsip Good Farming Practice (GFP) dan
penerapan teknologi pengolahan limbah sebagai salah satu upaya
untuk mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan dan penyebaran
penyakit.
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penataan usaha budidaya
babi ramah lingkungan perlu dilakukan penataan sistem budidaya yang
mencakup penataan sistem kandang, pengolahan limbah, manajemen
pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Dengan demikian
perlu disusun pedoman pelaksanaan penataan usaha budidaya babi
ramah lingkungan yang dapat dijadikan acuan teknis dalam
pelaksanaaan penataan. Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan agar
dapat dijadikan acuan bagi para petugas dilapangan, kelompok
peternak/peternak babi dalam mengelola usahanya secara mandiri
sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, efektivitas dan
produktivitas ternak babi serta tetap memperhatikan masalah
pelestarian lingkungan.
-
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i iiiDAFTAR ISI.. ii iiiDAFTAR TABEL.. iii
iiiDAFTAR LAMPIRAN .. iv iii
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang. 1 B. Tujuan dan Sasaran 1 C.
Ruang lingkup. 2 D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan. 2 E. Jadwal
Pelaksanaan... 2 F. Pengertian. 3
II. ORGANISASI PELAKSANA A. Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan........... 4 B. Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi...................... 4 C. Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab./Kota................... 5 D. Kelompok
...................................................................
5
III. PELAKSANAAN 12 5
A. Sosialisasi..............................................
6 5
B. Seleksi... 6 5
1.. Kriteria
Lokasi...............................................................
6 2.. Kriteria
Kelompok......................................................... 6
3.. Seleksi, Validasi dan Penetapan
Kelompok.......................... 7 C. Pengembangan Budidaya Babi
Ramah Lingkungan. 7
5
IV. PENGADAAN SARANA PRODUKSI
A. Sarana Produksi Budidaya Babi Ramah
Lingkungan................. .......................
8 B. Proses
Pengadaan......................................................................
8 C. Serah Terima/Distribusi
Sapronak............................................... 11
V. PEMBINAAN 11
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN.. 12
VII. MONITORING, EVALUASI SERTA PELAPORAN 13 A. Monitoring dan
Evaluasi.. 13 B Pelaporan.. 13
VIII.
PENUTUP...............................................................................................
14
IX.
LAMPIRAN.............................................................................................
15
-
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Jadwal pelaksanaan
kegiatan.............................................. 2
Tabel 2 Proporsi penggunaan dana Pengembangan Budidaya Babi
Ramah Lingkungan.......
8
-
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Surat Perjanjian
Kerjasama........................................
Berita Acara Penitipan Barang......
Berita Acara Serah Terima Barang
15
18
19
Lampiran 4 Laporan Perkembangan Kegiatan..................
20
-
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ternak babi dan atau produk olahannya cukup potensial sebagai
komoditas ekspor nasional. Pasar komoditas ini masih terbuka lebar
ke berbagai negara seperti Singapura dan Hongkong. Meskipun ekspor
ternak babi berada di urutan kedua setelah ternak ayam, namun
ternak babi belum menjadi komoditas unggulan pemerintah. Fokus
perhatian pemerintah hingga saat ini masih dominan pada ternak
ruminansia besar.
Kegiatan usaha budidaya ternak babi di pemukiman penduduk yang
semakin intensif akan menimbulkan permasalahan yang komplek
terhadap lingkungan hidup. Permasalahan yang paling sering dijumpai
dari peternakan babi adalah kotoran dan urine yang menyebabkan
bau.
Kesulitan pembuangan limbah kotoran ternak, urine dan
permasalahan lingkungan sekitar usaha. Limbah organik yang
dihasilkan di lahan peternakan seperti kotoran ternak sisa pakan
lebih banyak menimbulkan masalah seperti penyakit ternak dan
lingkungan dari pada keuntungan yang ditimbulkannya. Permasalahan
lingkungan tersebut sebagian besar disebabkan oleh limbah organik
yang tidak terurai dengan baik, sehingga menimbulkan
masalah-masalah lingkungan seperti bau, gas beracun, hama penyakit
dan lain-lain.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam rangka penataan
usaha budidaya ternak babi yang ramah lingkungan dan dilakukan
secara komersial sekaligus untuk memenuhi permintaan pasar, baik di
dalam negeri maupun untuk tujuan pasar ekspor dipandang perlu
dilakukan penataan kawasan peternakan babi yang ramah
lingkungan.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan a. Memperkuat modal usaha peternakan babi yang ramah
lingkungan; b. Melakukan penataan usaha budidaya ternak babi yang
ramah
lingkungan; c. Meningkatkan populasi dan produksi usaha
peternakan babi; d. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama
kelompok.
-
2. Sasaran
Sasaran Kegiatan adalah terlaksananya usaha budidaya babi yang
ramah lingkungan dengan penerapan GFP budidaya ternak babi yang
baik lebih optimal.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan penataan budidaya babi ramah
lingkungan ini meliputi ; Pengorganisaan, Pelaksanaan kegiatan,
Pengadaan sarana produksi, Pembinaan, Indikator keberhasilan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Penutup.
D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan
1. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2011 2014.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2013.
E. Jadwal Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Penataan Budidaya Babi Ramah
Lingkungan:
Tabel -1: Jadwal pelaksanaan kegiatan
NO
KEGIATAN
BULAN
J F M A M J J A S O N D
1 Persiapan
2 Koordinasi dan Sosialisai
3 Pelaksanaan CP/CL
4 Penetapan Kelompok Terpilih
5 Pengadaan Barang
6 Monitoring dan Pembinaan
7 Pelaporan
-
F. Pengertian
1. Budidaya Babi Ramah Lingkungan adalah kegiatan pemeliharaan
babi yang dilakukan oleh masyarakat maupun peternak babi baik
perorangan atau kelompok di pedesaan dengan penerapan tata cara
budidaya yang lebih baik dengan menerapkan teknologi pengelolaan
limbah kotoran ternak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good
Farming Practice (GFP).
2. Penataan adalah suatu kegiatan yang mengatur tentang sistem
pemeliharaan ternak (lokasi usaha, sistem perkandangan dan
pengaturan pengelolaan limbah ternak).
3. Kelompok Sasaran adalah kelompok yang telah ada dan
menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahan pangan dengan
prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena
terbatasnya akses terhadap sumber permodalan antara lain kelompok
tani, gabungan kelompok tani, koperasi yang bergerak di bidang
pertanian.
4. Petani Sasaran sebagai penerima dana penguatan usaha adalah
anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
-
BAB II ORGANISASI PELAKSANA
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan
pemberdayaan kelompok budidaya babi ramah lingkungan, dibentuk Tim
Pelaksana baik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian maupun di masing-masing Dinas yang
membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan
Kabupaten/Kota, dengan tugas dan peran masing-masing sebagai
berikut:
A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tugas dan Peran sebagai berikut: 1. Menyusun pedoman pelaksanaan
penataan budidaya babi ramah lingkungan; 2. Melakukan koordinasi
dan sosialisasi dengan Pemerintah Propinsi dan
Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan kegiatan; 3. Melakukan pembinaan, monitoring dan
evaluasi serta membantu
menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh
Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
Provinsi;
4. Melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Direktur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
B. Dinas Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi
Tugas dan peran sebagai berikut: 1. Pedoman Pelaksanaan kegiatan
Penataan Budidaya Babi Ramah Lingkungan
diharapkan selanjutnya dijabarkan kedalam Petunjuk Pelaksanaan
untuk mengakomodir aspek-aspek yang spesifik di daerah;
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota
dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan
instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan verifikasi kelompok sasaran; 4. Menetapkan
kelompok pelaksana kegiatan melalui SK Kepala Dinas; 5. Menetapkan
kriteria/persyaratan teknis ; 6. Membentuk tim pembina kegiatan,
tim pegadaan dan tim penerima barang; 7. Melakukan pembinaan,
monitoring dan evaluasi serta membantu
menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh
Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
Kabupaten/Kota;
8. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
-
C. Dinas Membidangi Peternakan Kabupaten/Kota Tugas dan peran
sebagai berikut : 1. Memberikan rekomendasi terhadap usulan
kelompok ternak calon pelaksana
penataan budidaya babi ramah lingkungan ; 2. Melakukan seleksi
kelompok sasaran (CP/CL) ; 3. Mengusulkan calon kelompok ternak
pelaksana penataan budidaya babi ramah
lingkungan kepada Dinas Provinsi; 4. Melakukan pembinaan dan
bimbingan kepada kelompok agar dapat
menjalankan usaha agribisnis peternakan dengan mengacu pada Good
Farming Practices (GFP);
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membantu
menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan;
6. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Dinas yang membidangi
fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq.
Direktur Budidaya Ternak.
D. Kelompok Tugas dan peran sebagai berikut: 1. Mengajukan
proposal permohonan kegiatan penataan budidaya babi ramah
lingkungan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan
sesuai dengan pedoman;
3. Mengelola dan memanfaatkan sarana produksi untuk penataan
budidaya babi;
4. Melaksanakan usaha budidaya ternak babi dengan mengacu pada
good farming practices (GFP);
5. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan kelompok melalui
peningkatan populasi ternak babi;
6. Menerima saran/rekomendasi teknis, kewirausahaan dan
manajemen usaha dari petugas pendamping, Penyuluh Pertanian, Tim
Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten Kota,
BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya;
7. Melakukan pencatatan perkembangan usaha penataan babi ramah
lingkungan;
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan budidaya babi
secara berkala kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
-
BAB III PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan Penataan budidaya babi ramah lingkungan
sebagai berikut :
A. Sosialisasi
Sosialisasi kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan
dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan
produktifitas ternak babi sehingga meningkatkan minat dan motivasi
kelompok dalam penataan usaha termasuk sanksi bagi pihak yang
melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi
dilaksanakan oleh Tim pembina di tingkat Pusat dan Provinsi serta
Tim Teknis Kabupaten/Kota.
B. Seleksi
Kelompok Tani Ternak yang mengajukan proposal dan mendapat
rekomendasi dari kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan
kesehatan hewan kabupaten/kota dan memenuhi persyaratan lokasi dan
kelompok dapat diproses untuk mengikuti seleksi.
1. Kriteria Lokasi
a. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk penataan ternak babi b.
Merupakan lokasi yang diarahkan untuk penataan kawasan/sentra
produksi ternak babi c. Mempunyai potensi untuk dikembangkan,
dilihat dari aspek teknis,
sosial dan ekonomi masyarakat setempat d. Lokasi dan sekitarnya
bukan daerah endemis
2. Kriteria Kelompok
a. Kelompok telah mengembangkan usaha budidaya babi ramah
lingkungan atau kelompok baru yang memiliki sumber daya alam (SDA)
maupun sumber daya manusia (SDM) untuk penataan usaha budidaya
ternak unggas lokal. Khusus untuk kelompok baru harus sudah
menyiapkan kandang.
b. Kelompok merupakan kelompok peternak babi yang sudah
menjalankan usaha budidaya babi ramah lingkunganserta terdaftar
pada dinas yang membidangi peternakan setempat;
c. Kelompok diprioritaskan pada kelompok peternak babi yang
sudah menyampaikan proposal yang sesuai dengan tujuan kegiatan dan
direkomendasikan oleh dinas setempat.
d. Kelompok harus melakukan kerjasama antar kelompok dalam suatu
kawasan sehingga terjalin kerja sama antar subsistem secara
terintegrasi;
e. Mempunyai lahan/sarana untuk penataan usaha budidaya ternak
babi;
-
f. Mempunyai struktur organisasi yang jelas (Identitas kelompok,
pengurus dan anggota);
g. Anggota berkoloni dalam suatu kelompok dalam menjalankan
usahanya h. Pengurus dan anggota kelompok profesinya adalah petani
peternak; i. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang
ditetapkan oleh Tim
Teknis/Dinas yang membidangi fungsi peternakan
Kabupaten/Kota,
3. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Kelompok
a. Berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok selanjutnya
dilakukan seleksi melalui CP/CL oleh tim teknis Kabupaten/Kota.
Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh kepala dinas yang
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota ke
Provinsi sebagai usulan calon kelompok pelaksana kegiatan penataan
babi ramah lingkungan.
b. Berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota selanjutnya dinas
provinsi melakukan penilaian dan dilakukan verifikasi
c. Hasil verifikasi lapangan selanjutnya diusulkan kepada Kepala
Dinas Provinsi untuk ditetapkan sebagai kelompok pelaksana
kegiatan
d. Penetapan kelompok dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala
Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
Provinsi sebagai kelompok pelaksana kegiatan penataan budidaya babi
ramah lingkungantahun 2013
C. Penataan Budidaya babi ramah lingkungan
Penataan budidaya babi ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh
kelompok-kelompok peternak diarahkan untuk menjadi unit usaha dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, disamping menumbuhkan
dan memperkuat sentra-sentra ternak babi. Sejalan dengan tujuan
kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan dilakukan dalam
bentuk usaha budidaya yang produktif seperti pembesaran untuk
menghasilkan produksi daging atau anakan. Disamping itu kelompok
juga harus mulai mempersiapkan sumber input khususnya ternak bibit
yaitu dengan melakukan pengembangbiakan ternak babi unggul.
Untuk mengembangkan usaha budidaya babi ramah lingkungan,
fasilitasi yang di berikan dapat berupa pengadaan anakan babi atau
babi calon induk, pakan ternak, vaksin dan obat-obatan, bahan dan
peralatan biosekuriti.
Agar kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan yang
dilaksanakan oleh kelompok dapat berjalan dengan lancar serta
membangun dinamika kelompok perlu diatur proporsi usaha dari
alokasi yang disediakan untuk pengadaan ternak, pengadaan peralatan
kandang, biodigester biogas, pengadaan pakan, pengadaan vaksin dan
obat-obatan. Rincian alokasi penggunaan dana dapat dilihat pada
tabel 2.
-
BAB IV PENGADAAN SARANA PRODUKSI
Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan mengalokasikan kegiatan melalui APBN untuk penataan budidaya
babi ramah lingkungan. Anggaran tersebut dialokasikan melalui dana
dekonsentrasi di dinas yang melaksanakan fungsi peternakan di
tingkat Provinsi.
A. Sarana Produksi Budidaya Babi Ramah Lingkungan
Dalam rangka memperkuat penataan usaha budidaya babi ramah
lingkungan dilakukan melalui penguatan sarana usaha yang meliputi
pengadaan ternak babi, peralatan kandang, pengadaan pakan, vaksin
dan obat-obatan serta bahan dan alat biosekuriti.
Tabel 2: Proporsi penggunaan dana penataan budidaya babi ramah
lingkungan
No. Komponen Kegiatan Proporsi (%)
1 Pengadaan Ternak 552 Pengadaan Peralatan Kandang 53 Pengadaan
Peralatan Biodigester Biogas 154 Pengadaan Pakan Konsentrat 205
Pengadaan Vaksin dan obat-obatan6 Pengadaan Bahan dan Peralatan
Biosekuriti
5
B. Proses Pengadaan
Proses pengadaan sarana produksi tersebut dilakukan melalui
proses lelang yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor. 70
tahun 2012.
Tahapan proses pengadaan meliputi :
1. Persiapan
Agar proses kegiatan berjalan dengan lancar,efektif dan efisien
pengadaan harus direncanakan dengan matang. Rencana pengadaan
sarana produksi ini dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan (KAK)
yang di susun oleh tim teknis. Di dalam KAK di jelaskan tentang
tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, sfesifikasi
teknis Barang, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
-
2. Pembentukan Tim Pengadaan
Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 bahwa
pengadaan barang dilaksanakan oleh tim yang di bentuk oleh pimpinan
unit organisasi (KPA). Dalam proses pengadaan barang yang harus
dibentuk meliputi : tim pengadaan dan tim penerima hasil
pekerjaan/barang. a. Tim pengadaan.
Pembentukkan tim pengadaan barang terdiri dari 3-5 orang yang
memenuhi persyaratan yaitu sudah memiliki sertifikat pengadaan
barang dan jasa, yang meliputi unsur perencanaan, administrasi
keuangan, dan teknis.
Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
meliputi:
1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang 2) Menetapkan
Dokumen pengadaan 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang di website
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke
LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
5) Menilai kualifikasi penyedia barang melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi
6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk
b. Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pembentukkan tim disesuaikan
dengan kebutuhan dan volume pekerjaan dengan diutamakan petugas
yang menangani penata usaha barang disamping unsur teknis.
Tugas tim penerima barang
1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
2) Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui
pemeriksaan/pengujian
3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan
Proses Pengadaan
Proses pangadaan barang dilakukan melalui sistem pengadaan
secara elektronik (LPSE)/e-procurement.
-
Tahapan pengadaan barang berdasarkan sistem LPSE sebagai
berikut:
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) b. Pengumuman
lelang c. Pemasukkan dokumen penawaran d. Evaluasi dan penilaian
dokumen e. Penetapan dan pengumuman pemenang
Dalam proses pengadaan, khsususnya untuk pengadaan pakan
konsentrat yang relatif mudah berubah kualitasnya jika disimpan
terlalu lama, maka perlu direncanakan dengan baik jadwal waktu
pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan agar tetap diperoleh
kualitas pakan konsentrat yang tetap terjaga kualitasnya
C. Serah Terima/Distribusi Sapronak
Pemberdayaan terhadap kelompok peternak terpilih dilakukan
melalui fasilitasi dalam bentuk natura (sarana produksi peternakan)
yang diserahkan kepada kelompok untuk selanjutnya dikembangkan.
Penyerahan sarana produksi yang dilakukan oleh pihak Rekanan atas
nama Pemerintah kepada kelompok dibuktikan dengan Berita Acara
Penitipan Barang (BAPB) dari Kelompok. Selanjutnya pihak rekanan
mengajukan penyelesaian pekerjaan kepada Pemerintah yang dilampiri
dengan Berita Acara Penitipan Barang dari kelompok. Sebelum
menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Tim Penerima wajib
melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian dari BAPB
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak
kerja. Apabila dari hasil pengecekan barang sesuai dengan BAPB,
selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK atas
nama pemerintah kepada Kelompok Peternak Terpilih sebagai pelaksana
kegiatan penataan budidaya unggas lokal di pedesaan. Di dalam SPK
di jelaskan tentang : para pihak yang melakukan perjanjian, waktu
dan tempat, dasar pelaksanaan, lingkup pekerjaan, pelaksanaan
kegiatan, jumlah dan jenis barang, penataan usaha, sanksi,
perselisihan, force major, dan lain-lain. Setelah penyerahan
barang/sarana produksi peternakan kepada kelompok terpilih yang
dituangkan dalam BAST, maka dalam waktu sesegera mungkin atau
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak BAST harus dilakukan
penghibahan dari Dinas Provinsi kepada kelompok penerima bantuan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
.
-
BAB V PEMBINAAN
Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan
produktivitas ternak babi. Pembinaan teknis meliputi penataan
budidaya babi ramah lingkungan yang dapat dilakukan dalam bentuk
usaha pembesaran, pengembangbiakan atau kombinasi diantaranya, dan
dapat dikembangkan sebagai usaha khusus maupun terintegrasi dengan
usaha subsektor/ sektor lain.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat
dilakukan kerjasama dengan peternak maju, baik dalam hal pengadaan,
tatalaksana, maupun pemasaran. Pembinaan usaha oleh pemerintah
difokuskan kepada penataan usaha budidaya ternak babi ramah
lingkungan. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok
peternak budidaya babi ramah lingkungan searah dengan program
penataan kawasan usaha peternakan yang telah ditetapkan.
Penataan usaha budidaya babi ramah lingkungan di daerah akan
berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah daerah harus
mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat peternakan melalui
peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana
pendukung seperti jalan, saluran irigasi, pasar, listrik, serta
alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok.
Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Disamping itu pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam
pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
-
BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN
Evaluasi keberhasilan terhadap implementasi kegiatan perlu
dilakukan sebagai umpan balik penyempurnaan kegiatan dan
akuntabilitas publik. Penilaian kegiatan ini dapat dilihat dari
beberapa aspek, antara lain :
1. Aspek teknis a. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam
sekitar lokasi kelompok, seperti:
bibit ternak, limbah tanaman untuk pakan ternak, bahan pakan
lokal; b. Rekayasa teknologi produksi yang diaplikasikan secara
efektif dan efisien
seperti: mesin tetas, obat-obatan, alat dan mesin dsb; c.
Perkembangan jumlah populasi dan kepemilikan ternak; d. Peningkatan
produksi dan produktivitas ternak melalui peningkatan populasi
dan berkurangnya resiko kematian terhadap populasi ternak di
kelompok tersebut.
2. Aspek Kelembagaan a. Perkembangan jumlah anggota atau
kelompok yang menerima manfaat; b. Perkembangan partisipasi
kelompok/anggota dalam pengambilan keputusan; c. Mengakomodasi
aspirasi anggota kelompok serta masyarakat sekitarnya; d.
Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder, seperti dalam
pengadaan
pakan dan lain-lain; e. Meningkatnya keterlibatan
kelompok/anggota dalam menanggulangi resiko
usaha; f. Kelompok mampu melakukan analisa, merencanakan dan
memonitor sendiri
kegiatan-kegiatan yang dilakukannya; g. Tidak ada lagi
pendampingan secara rutin dari pemeritah (kelompok mandiri); h.
Mengukuhkan dan memperkuat sistem dan usaha kelompok.
3. Aspek Usaha a. Perkembangan permodalan kelompok, baik interal
(dari usaha yang
dilakukan oleh kelompok itu sendiri); b. Kemampuan kelompok
untuk mengakses sumber pembiayaan modal usaha
dari sumber eksternal (perbankan, investasi masyarakat dan
kemitraan, dll); c. Meningkatnya kapasitas usaha dan peran
masyarakat di sekitar kelompok
dalam mengembangkan usaha, memanfaatkan peluang usaha, seperti
usaha jasa, usaha pupuk kandang, usaha pembesaran karkas unggas,
usaha simpan pinjam, dsb;
d. Perkembangan peningkatan pendapatan anggota kelompok; e.
Perkembangan usaha dan peningkatan skala usaha kepemilikan ternak;
f. Perkembangan usaha agribisnis masyarakat di sekitar kelompok
tersebut.
-
BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan budidaya
babi ramah lingkungan melalui penguatan sarana usaha, dimaksudkan
untuk mengetahui secara akurat realisasi fisik dan keuangan, serta
perkembangan usaha dan kelembagaannya, serta mengetahui kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana usaha,
mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang
sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan untuk
mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan permasalahan yang
dihadapi pada masing-masing jenjang (pusat, provinsi,
kabupaten/kota dan kelompok)
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi oleh
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas yang
membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan
Kabupaten/Kota untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara
berjenjang tersebut meliputi :
1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja 2.
Permasalahan/potensi masalah yang dihadapi di tingkat kelompok,
kabupaten/kota dan provinsi. 3. Memberikan solusi dan pemecahan
masalah dalam pelaksanaan kegiatan
penataan budidaya babi ramah lingkungan.
Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan dalam bentuk
laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi
pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan sistem pelaksanaan
fasilitasi dan pemberdayaan kelompok di masa yang akan datang.
B. Pelaporan
Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan penataan
kinerja usaha kelompok di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan
mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut : 1. Kelompok wajib
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap
bulan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan
Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi fungsi
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.
2. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan
yang diterima dari kelompok pelaksana kegiatan untuk disampaikan ke
Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi setiap bulan dengan ditembuskan ke Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak.
3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan Propinsi melakukan
rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari
Kabupaten/Kota dan selanjutnya setiap triwulan menyampaikan kepada
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur
Budidaya Ternak.
-
BAB VIII PENUTUP
Pedoman Pelaksanaan Penataan Budidaya babi ramah lingkungan ini
disusun untuk dipedomani oleh pelaksana baik ditingkat pusat maupun
daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan.
Pedoman pelaksanaan ini dapat di jabarkan lebih lanjut dalam bentuk
petunjuk pelaksanaan oleh dinas provinsi.
Diharapkan dengan adanya Pedoman pelaksanaan ini, semua
pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota,
kelompok pelaksana serta stakeholder terkait dapat melaksanakan
seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya
sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada
ketentuan-ketentuan yang berlaku.
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
-
Lampiran - 1
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR :
....................................
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS........ PROVINSI/KAB/KOTA
DENGAN
KELOMPOK TANI TERNAK ............................ DESA
....................., KECAMATAN ..................., KABUPATEN
............................
PROVINSI
.......................................................................
TENTANG
PENATAAN BUDIDAYA BABI RAMAH LINGKUNGAN TAHUN 2013
Pada hari ini ............... tanggal ................. bulan
..................... tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor
Dinas....Prov/Kab/Kota, Jalan ..........No. Prov...Kab/Kota......
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. ...................... : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
......Prov/Kab/kota berdasarkan Keputusan No.................yang
berkedudukan di Jalan ........... yang untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.
2. : Ketua Kelompok Tani Ternak..dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kelompok Ternak.yang berkedudukan di
Desa/KelKecamatanKabupaten/ Kota Provinsi...yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama
yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk
melaksanakan Penataan Budidaya babi ramah lingkungan Tahun 2013
kepada Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN
1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4418);
-
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013
Nomor: 018-06.1.238776 tanggal 5 Desember 2012
3. Pedoman Pelaksanaan Penataan Budidaya Babi Ramah
LingkunganTahun 2013
4. Keputusan Kepala Dinas.Prov/Kab/Kota Nomor.tanggal. 2013
tentang Penetapan Nama Kelompok dan lokasi Penerima Dana Penataan
Budidaya Babi Ramah Lingkungan Tahun 2013.
Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan sarana produksi
Penataan Budidaya babi ramah lingkungan Tahun 2013 sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat
Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN
1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan
pengalamannya;
2. PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan penataan budidaya babi ramah lingkungan kepada
PIHAK PERTAMA, setiap bulan;
4. Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA berkewajiban
mengembangkan usahanya sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan
yang berlaku.
Pasal 4 SANKSI
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan
pemanfaatan sarana produksi Penataan Budidaya Babi Ramah Lingkungan
sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak
mengalihkan sarana produksi yang diterima PIHAK KEDUA yang
mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal.
Pasal 5 PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan
diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu
penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan
penyelesaiannya Kepada Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
-
Pasal 6 FORCE MAJEURE
1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal
yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan
tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus
memberitahukan secara tertulis kepada kepada PIHAK PERTAMA dengan
tembusan kepada DinasKab/KotaProvinsi.dalam waktu 4 X 24 jam;
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 6 ayat
(1) adalah : a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan,
banjir besar, kebakaran yang
bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c.
Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7 LAIN-LAIN
1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian
kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku
kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah
pihak.
Pasal 8 PENUTUP
Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah
pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan
dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai
kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA Ketua Kelompok
..........................................
PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas.......Prop/Kab/Kota......
.........................................
NIP..................................
-
Lampiran 2
BERITA ACARA PENITIPAN BARANG
Pada hari ini ..tanggal ..bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas,
bertempat .. telah dilakukan penitipan barang .. antara :
1. N a m a : ..(pimpinan perusahaan penyedia barang) Jabatan :
....................... Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. N a m a : . Jabatan : Ketua Kelompok. Alamat : Yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
sarana produksi .........................................(rincian
terlampir) sesuai dengan SPK No. . tanggal .. kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi
dimaksud dengan baik.
Demikian berita acara penitipan barang ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
(nama) ......(jabatan)
PIHAK KEDUA
(nama) .............................................(ketua
klp)
-
Lampiran - 3
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : ..
Pekerjaan : Pengadaan Sarana
Produksi....................................
Pada hari ini ..tanggal ..bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas,
bertempat .. telah dilakukan serah terima .. antara :
1. N a m a : (pimpinan perusahaan penyedia barang) Jabatan :
..................... Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. N a m a : (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) Jabatan : .
Alamat : Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
sarana produksi .........................................(rincian
terlampir) sesuai dengan SPK No. . tanggal .. kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi
dimaksud dengan baik.
Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
(nama) .(ketua klp)
PIHAK KEDUA
(nama) NIP..............................................
-
Lampiran - 4
Nama Kelompok :
Kab/Kota, Provinsi :
Laporan Triwulan : I / II / III / IV
No. Nama Anggota
Kelompok Awal Lahir Mati Jual Akhir Pupuk Organik Produk
Olahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perkembangan Ternak (ekor) Diversifikasi Usaha Permasalahan
Keterangan
LAPORAN KEGIATAN PENATAAN BUDIDAYA BABI RAMAH LINGKUNGAN2013
., tgl
Pembina Teknis Kelompok Ketua Kelompok
..
Email : [email protected]