Cover Judul Riris

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 857/Menkes/SK/IX/2009

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DI PUSKESMAS

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002

TENTANG

REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1239/Menkes/SK/XI/2001

TENTANG

REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

KEPERAWATAN DAN PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

TENAGA KESEHATAN DAN PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG

TENAGA KESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 1998

TENTANG

PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011

TENTANG

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1392/Menkes/SK/XII/2001

TENTANG

REGISTRASI DAN IJIN KERJA PERAWAT GIGI

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1116/MENKES/SK/VIII/2003

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2000

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ROAD MAP PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENGELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUHN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM HUBUNGAN MEDIADI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI

BIROKRASI

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS JABATAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS)

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/21/M.PAN/11/2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI NEGARA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/02/M.PAN/1/2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/25/M.PAN/05/2006

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA

NOMOR : PER/25/M.PAN/05/2006

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA

NOMOR : PER/20/M.PAN/04/2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA

NOMOR : PER/13/M.PAN/3/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR

22/KEP/M.PAN/4/2001 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA